Category: Bisnis.com

  • Honor Respons Perkembangan Pasar Smartphone 5G di Indonesia

    Honor Respons Perkembangan Pasar Smartphone 5G di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA— Produsen ponsel pintar (smartphone) Honor menilai pasar smartphone 5G di Indonesia masih menunjukkan dinamika yang menarik, meskipun laporan terbaru mengindikasikan tingkat adopsi yang belum bergerak signifikan.

    President of Honor South Pacific Justin Li mengatakan pihaknya melihat potensi pertumbuhan yang tetap kuat, terutama dari penjualan perangkat 5G Honor sejak awal tahun.

    “Peningkatan ini didorong oleh strategi kami dalam menghadirkan portofolio 5G yang luas dan bernilai tinggi, yang menjadi fokus utama pembelian masyarakat,” kata Justin kepada Bisnis pada Minggu (30/11/2025).

    Dia menjelaskan tren pertumbuhan tersebut menunjukkan konsumen, yang selama ini sensitif terhadap harga dan mengutamakan daya tahan baterai, mulai melihat nilai tambah dari konektivitas 5G yang menawarkan kinerja lebih cepat. Justin juga menegaskan bahwa tantangan utama adopsi 5G di Indonesia masih berada pada kesiapan dan pemerataan infrastruktur jaringan.

    “Meskipun peningkatan pengetahuan pengguna tentang manfaat 5G juga perlu terus didorong,” katanya.

    Sejak kembali ke pasar Indonesia pada awal 2025, Honor langsung meluncurkan beragam produk baru. Deretannya mencakup smartphone lipat Honor Magic V3, seri Honor X9c 5G, Honor 200 Pro, tablet Honor Pad 9 dan Honor Pad X8a, laptop Honor MagicBook Art 14, hingga perangkat wearable seperti Honor Watch 5 dan Honor Earbuds X7 Lite.

    Teranyar, pada 18 September 2025, Honor merilis tiga tablet baru di Indonesia, yakni Honor Pad 10, Honor Pad X9a, dan Honor Pad X7. Ketiganya dihadirkan untuk memperluas jangkauan pasar, mulai dari segmen entry-level hingga premium.

    Honor Pad 10 menempati segmen premium, Honor Pad X9a berada di kelas menengah, sementara Honor Pad X7 menyasar kelas pemula. Seluruh perangkat tersebut dibekali fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung produktivitas dan hiburan pengguna.

    Laporan Counterpoint Research menunjukkan adopsi smartphone 5G di Indonesia pada kuartal III/2025 stagnan di level 35% dari total pengiriman, tidak berubah dibandingkan kuartal sebelumnya. Secara tahunan, pertumbuhannya hanya naik tipis 4%, mencerminkan penetrasi 5G yang masih bergerak lambat.

    Counterpoint juga mencatat fluktuasi pangsa pasar 5G dalam empat kuartal terakhir. Pada kuartal IV/2024, pangsa perangkat 5G turun menjadi 25% dari 31% pada kuartal sebelumnya. Pemulihan kecil terjadi pada kuartal I/2025, naik satu poin menjadi 26%.

    Tren positif baru terlihat pada kuartal II/2025 ketika pangsa pengiriman perangkat 5G melonjak ke 35% dan kemudian bertahan pada kuartal III/2025. Stabilitas ini ditopang oleh semakin banyaknya perangkat 5G berharga terjangkau serta meluasnya pilihan di segmen menengah.

    Di sisi lain, pasar smartphone Indonesia secara keseluruhan mencatat pemulihan. Counterpoint mencatat pengapalan smartphone tumbuh 12% secara tahunan pada kuartal III/2025, didorong stabilitas ekonomi, ekspor, dan permintaan domestik.

    Segmen entry-level menjadi pendorong utama pertumbuhan. Pengapalan perangkat dengan harga di bawah US$150 melonjak 42% secara tahunan dan kini menguasai 55% pangsa pasar. Strategi agresif produsen dalam menyediakan perangkat terjangkau disebut menjadi faktor penting.

    Sebaliknya, pasar menengah dan premium mengalami koreksi. Pengiriman smartphone pada rentang US$150–349 turun 10%, segmen US$350–699 turun 11%, dan perangkat premium di atas US$700 menyusut 14%.

    Dari sisi merek, Samsung memimpin pasar dengan pangsa 20%, disusul Xiaomi 17%, OPPO 16%, vivo 14%, serta Infinix 12% yang mencatat pertumbuhan agresif dengan kenaikan 45% secara tahunan.

  • Alasan Kejagung Cabut Surat Pencekalan Bos Djarum Victor Hartono

    Alasan Kejagung Cabut Surat Pencekalan Bos Djarum Victor Hartono

    Bisnis.com, JAKARTA — Sikap kooperatif selama proses penyidikan menjadi alasan utama Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencabut status pencegahan ke luar negeri terhadap Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengonfirmasi bahwa penyidik telah mengajukan permohonan pencabutan surat pencekalan tersebut.

    Menurutnya, keputusan ini diambil setelah penyidik mempertimbangkan itikad baik yang ditunjukkan Victor dalam perkara dugaan korupsi terkait perpajakan tahun 2016–2020.

    “Benar, terhadap yang bersangkutan telah dimintakan pencabutan oleh penyidik. Dikarenakan menurut penyidik yang bersangkutan kooperatif,” ujar Anang saat dihubungi Bisnis, Sabtu (29/11/2025).

    Sebelumnya, Victor masuk dalam daftar pihak yang dicegah ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Namun, penilaian penyidik terhadap tingkat kepatuhan Victor dalam menjalani pemeriksaan mengubah status hukum tersebut.

    Anang belum memberikan perincian mengenai nasib empat pihak lain yang sebelumnya turut diajukan cegah dalam pusaran kasus ini.

    Sebagai informasi, selain Victor, Kejagung juga mencegah mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi, Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Jenderal Pajak Karl Layman, Kepala KPP Madya Dua Semarang Ning Dijah Prananingrum, serta konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo.

    Di sisi lain, manajemen PT Djarum sebelumnya telah menegaskan komitmen perusahaan terhadap proses hukum yang berjalan. Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan memastikan bahwa Victor Hartono, yang masih menjabat sebagai Chief Operating Officer, dan perusahaan akan senantiasa menghormati prosedur hukum.

    “Kami menghormati, patuh, dan taat hukum. Kami akan mengikuti sesuai prosedur,” tutur Budi.

  • Banjir Bandang Sumatera, Danantara dan BUMN Kerahkan Bantuan Darurat

    Banjir Bandang Sumatera, Danantara dan BUMN Kerahkan Bantuan Darurat

    Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mengoordinasikan sejumlah BUMN untuk merespons cepat bencana hidrometeorologi di Sumatera yang kini berstatus darurat bencana akibat banjir bandang dan longsor.

    Hujan ekstrem diketahui telah memicu luapan sungai, merusak permukiman, dan menghancurkan infrastruktur dasar. Laporan resmi menunjukkan sedikitnya 22 orang meninggal, sementara lebih dari 20.700 warga harus mengungsi ke lokasi penampungan sementara hingga Jumat (28/11/2025).

    Managing Director Stakeholders Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, mengatakan bahwa pihaknya telah mengaktifkan jaringan koordinasi dengan BUMN yang memiliki operasi di wilayah terdampak. 

    Langkah tersebut, lanjutnya, ditempuh untuk memastikan kebutuhan dasar warga segera terpenuhi dan akses vital bisa kembali dibuka.

    “Kami bergerak sejak awal untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, akses kritis dipulihkan, dan pemulihan bisa dilakukan tanpa menunggu lama,” ujar Rohan melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (30/11/2025).

    Di lapangan, sejumlah BUMN menurunkan relawan untuk membantu evakuasi warga, sekaligus mengirimkan logistik berupa pangan, air bersih, perlengkapan dasar, serta kebutuhan kesehatan ke titik-titik pengungsian. 

    Rohan menyatakan bahwa perusahaan dengan kemampuan teknis turut mengoperasikan alat berat untuk membuka ruas jalan yang tertutup material longsor agar distribusi bantuan dapat kembali berjalan.

    Pemulihan jaringan seluler dan sambungan listrik juga menjadi prioritas awal guna memperlancar koordinasi antarlembaga selama masa tanggap darurat.

    Di Sumatera Barat, BUMN seperti PT Pegadaian, Semen Padang, BNI, Hutama Karya, Angkasa Pura, PLN, dan Pertamina telah mengirimkan bantuan sejak hari pertama. Bantuan mencakup makanan, pakaian, obat-obatan dasar, tenda darurat, perahu karet, hingga excavator untuk mendukung evakuasi. 

    Adapun di Sumatera Utara, bantuan disalurkan Pegadaian, BRI, BNI, Inalum, Angkasa Pura, BTN, Kawasan Industri Medan (KIM), Pertamina, dan PTPN. Bantuan meliputi pangan, air bersih, perlengkapan bayi, obat-obatan, tenda pengungsian, dan suplai bahan bakar untuk operasional alat berat.

    “Dengan langkah cepat di masa tanggap darurat serta rencana pemulihan yang terarah, Danantara Indonesia dan jaringan BUMN yang terkait ingin memastikan masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalani kehidupan normal secepat mungkin,” kata Rohan.

    ————————-

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • Tanggap Darurat Sumatra, Indosat Kerahkan Mobile BTS Atasi 28,32% Tower Tak Berfungsi

    Tanggap Darurat Sumatra, Indosat Kerahkan Mobile BTS Atasi 28,32% Tower Tak Berfungsi

    Bisnis.com, PEKANBARU – Upaya tanggap darurat terus dilakukan oleh Indosat Ooredoo Hutchison (ISAT) menyusul bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

    Hingga Kamis (27/11/2025), Indosat mencatat sebanyak 71,68% site di wilayah Sumatra bagian utara masih berfungsi. Meski sebagian infrastruktur terdampak, layanan dasar seperti telepon, pesan singkat, dan akses data terbatas tetap berjalan berkat sejumlah langkah pemulihan cepat yang dilakukan tim teknis perusahaan.

    EVP-Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison Agus Sulistio menyampaikan empati atas musibah yang terjadi serta menegaskan komitmen perusahaan untuk mempercepat pemulihan.

    “Kami berduka atas bencana yang menimpa masyarakat di berbagai wilayah Sumatra. Tim teknis kami terus bekerja keras untuk memulihkan layanan secara bertahap melalui perbaikan jalur transport telekomunikasi serta pengoperasian sumber daya portable di area-area terdampak,” ujarnya Sabtu (29/11/2025).

    Tim teknis Indosat bekerja di tengah keterbatasan akses dan kondisi lapangan. Perusahaan mengerahkan perangkat bantuan, seperti mobile base station dan unit pendukung lainnya, untuk memastikan layanan tetap tersedia bagi pelanggan. Upaya ini memungkinkan masyarakat tetap berkomunikasi di tengah situasi darurat, terutama untuk kebutuhan informasi dan koordinasi penyelamatan.

    Agus menambahkan bahwa Indosat berkomitmen menjaga keberlangsungan layanan komunikasi di wilayah terdampak. Dirinya memastikan proses pemulihan jaringan akan dipercepat melalui koordinasi dengan pihak terkait dan pemaksimalan seluruh sumber daya teknis di lapangan.

    Indosat juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengutamakan keselamatan sambil menunggu kondisi jaringan pulih sepenuhnya di seluruh titik terdampak.

  • Doa Prabowo untuk Korban Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

    Doa Prabowo untuk Korban Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa duka mendalam dan keprihatinan atas musibah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, pada Jumat (28/11/2025) lalu.

    Di hadapan ribuan guru dari seluruh Tanah Air, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat sejak hari pertama kejadian dengan menyalurkan bantuan melalui jalur darat maupun udara untuk memastikan pertolongan segera sampai kepada warga terdampak.

    “Pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah, akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya dan seluruh elemen pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan di lapangan demi menyelamatkan nyawa dan mempercepat pemulihan daerah terdampak.

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan kepada jajarannya untuk fokus terhadap percepatan penanganan darurat bencana di Pulau Sumatra. Tiga wilayah terdampak yang mendapat perhatian pemerintah pusat saat ini adalah Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Provinsi Aceh.

    Dari Tapanuli Utara, Suharyanto menegaskan upaya penanganan harus dimaksimalkan seiring membaiknya cuaca di wilayah terdampak. Tiga prioritas yang diperintahkan untuk segera ditangani adalah operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang, pemulihan akses komunikasi, serta pendistribusian logistik kepada warga terdampak.

    Operasi pencarian dan pertolongan di Sumatra Utara difokuskan di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Di Sibolga, tiga orang masih dalam pencarian, sementara di dua wilayah lainnya sejumlah warga juga dilaporkan hilang. Suharyanto menegaskan bahwa operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dilaksanakan selama 24 jam, dipimpin Basarnas dengan dukungan TNI, Polri, dan relawan.

    Secara bersamaan, percepatan distribusi logistik didorong ke wilayah yang masih terisolasi seperti Tapanuli Tengah. Helikopter MI-17 dan dua helikopter lainnya disiagakan untuk menjangkau lokasi-lokasi terpencil.

    Akses menuju Sibolga dari Tarutung masih terputus akibat sejumlah titik yang tertimbun material longsor. Untuk mengatasi kendala ini, bantuan logistik akan dikirim melalui jalur laut lewat Pelabuhan Jago-jago dengan menggunakan kapal TNI Angkatan Laut. Upaya pemulihan akses komunikasi juga dilakukan dengan pendistribusian unit starlink ke Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan.

    Sementara itu, penanganan darurat di Aceh terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah menyusul masifnya dampak banjir dan longsor di provinsi tersebut. Sejak Kamis (27/11), tim BNPB yang dipimpin Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah telah berada di Aceh untuk mengoordinasikan upaya penanganan.

    Akses darat di lima kabupaten yakni Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Pidie Jaya telah dapat dilalui kembali sejak Jumat malam, sehingga distribusi logistik bisa segera dilakukan. Bantuan permakanan, sembako, dan kain sarung mulai dibagikan kepada masyarakat.

    Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau melalui jalur darat seperti Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur, BNPB mengerahkan satu pesawat caravan serta enam helikopter yang terdiri dari helikopter TNI dan BNPB.

    Kapal cepat juga disiagakan untuk pengangkutan logistik khususnya di wilayah Lhokseumawe. Pemerintah mengupayakan pemulihan komunikasi dengan mengalokasikan 28 unit starlink dan 33 genset. Selain itu, empat dapur umum dibuka di bawah koordinasi Kementerian Sosial, sementara penanganan kelangkaan BBM ditangani bersama Pertamina.

  • Daftar UMK Jateng 2026 Jika Naik 6,5% di 35 Kabupaten & Kota

    Daftar UMK Jateng 2026 Jika Naik 6,5% di 35 Kabupaten & Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat masih belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) hingga saat ini.

    Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah ancang-ancang mengumumkan kenaikan UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025.

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

    “Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menambahkan bahwa draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan kedua tanggal pengumuman tersebut. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada ketentuan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat nantinya.

    “Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz.

    Sementara itu, berbagai usulan kenaikan UMP 2026 terus disuarakan kalangan buruh. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyodorkan tiga angka, yakni kenaikan 6,5%, 7,7%, serta 8,5%–10,5%.

    Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah harus kembali menetapkan kenaikan upah minimum menggunakan satu angka agar disparitas upah antardaerah tidak semakin lebar.

    Dia menukil kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan UMP 2025 lalu sebesar 6,5% dan berlaku secara nasional.

    “Untuk menjaga disparitas yang konstan, hanya dibutuhkan single angka kenaikan upah minimum, bukan interval indeks tertentu yang lebar,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

    Berikut daftar UMK Jateng 2026 jika naik 6,5%:

    Kota Semarang: dari Rp3.454.827 menjadi Rp3.679.391
    Kabupaten Demak: dari Rp2.940.716 menjadi Rp3.131.863
    Kabupaten Kendal: dari Rp2.783.455 menjadi Rp2.964.380
    Kabupaten Semarang: dari Rp2.750.136 menjadi Rp2.928.895
    Kabupaten Kudus: dari Rp2.680.485 menjadi Rp2.854.717
    Kabupaten Cilacap: dari Rp2.640.248 menjadi Rp2.811.864
    Kabupaten Jepara: dari Rp2.610.224 menjadi Rp2.779.889
    Kota Pekalongan: dari Rp2.545.138 menjadi Rp2.710.572
    Kabupaten Batang: dari Rp2.534.383 menjadi Rp2.699.118
    Kota Salatiga: dari Rp2.533.583 menjadi Rp2.698.266
    Kabupaten Pekalongan: dari Rp2.486.653 menjadi Rp2.648.285
    Kabupaten Magelang: dari Rp2.467.488 menjadi Rp2.627.875
    Kabupaten Karanganyar: dari Rp2.437.110 menjadi Rp2.595.522
    Kota Surakarta (Solo): dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.573.636
    Kabupaten Boyolali: dari Rp2.396.598 menjadi Rp2.552.377
    Kabupaten Klaten: dari Rp2.389.820 menjadi Rp2.545.158
    Kota Tegal: dari Rp2.376.683 menjadi Rp2.530.234
    Kabupaten Sukoharjo: dari Rp2.359.488 menjadi Rp2.507.234
    Kabupaten Banyumas: dari Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943
    Kabupaten Purbalingga: dari Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802
    Kabupaten Tegal: dari Rp2.333.586 menjadi Rp2.485.269
    Kabupaten Pati: dari Rp2.332.350 menjadi Rp2.483.953
    Kabupaten Wonosobo: dari Rp2.299.521 menjadi Rp2.448.990
    Kabupaten Pemalang: dari Rp2.296.140 menjadi Rp2.445.389
    Kota Magelang: dari Rp2.281.230 menjadi Rp2.429.510
    Kabupaten Purworejo: dari Rp2.265.937 menjadi Rp2.413.223
    Kabupaten Kebumen: dari Rp2.259.873 menjadi Rp2.406.765
    Kabupaten Grobogan: dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.400.606
    Kabupaten Temanggung: dari Rp2.246.850 menjadi Rp2.392.895
    Kabupaten Brebes: dari Rp2.239.801 menjadi Rp2.385.388
    Kabupaten Blora: dari Rp2.238.430 menjadi Rp2.383.928
    Kabupaten Rembang: dari Rp2.236.168 menjadi Rp2.381.519
    Kabupaten Sragen: dari Rp2.182.200 menjadi Rp2.324.043
    Kabupaten Wonogiri: dari Rp2.180.587 menjadi Rp2.322.325
    Kabupaten Banjarnegara: dari Rp2.170.475 menjadi Rp2.311.556

  • Simak! Cara Cek Tunggakan dan Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan 2025

    Simak! Cara Cek Tunggakan dan Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan rencana program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada 2025. Adapun, tunggakan maupun tagihan Iuran BPJS Kesehatan dapat dicek secara online, tanpa perlu ke kantor BPJS, melalui berbagai pilihan saluran. Salah satunya, Mobile JKN.

    Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan pemutihan tunggakan iuran BPJS terhadap 23 juta peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    “Layanan ini adalah upaya pemerintah menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan meningkatkan partisipasi dalam program JKN,” tulis Kemenko PMK dalam unggahan Instagram, dikutip pada Minggu (9/11/2025).

    Rencananya, program ini bakal dimulai pada akhir 2025 mendatang. Masyarakat dapat menerima manfaat program ini dengan melakukan registrasi ulang sebagai peserta BPJS aktif.

    Adapun, Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan mencatat sampai dengan 30 September 2025, jumlah peserta JKN mencapai 281.882.607 peserta.

    Sementara itu, tidak semua peserta dapat menikmati fasilitas pemutihan. Hanya mereka yang tidak mampu dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemudian masyarakat yang telah beralih statusnya menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Berikut Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan:

    1. Mobile JKN

    Unduh aplikasi ‘Mobile JKN’ melalui Play Store atau AppStore
    Masuk menggunakan NIK, kata sandi, dan kode Captcha
    Pililh ‘Menu Lainnya’ di Beranda
    Pilih ‘Info Iuran’

    2. Pandawa

    Anda dapat melakukan chat Whatsapp dengan Pandawa di nomor 08118165165.
    Klik ‘Halo’ atau lainnya untuk memulai pembicaraan
    Tersedia tiga opsi menu, Administrasi, Informasi, dan Pengaduan. Pilih ‘Informasi’
    Pilih ‘Cek Status Pembayaran’
    Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan
    Ikuti arahan dari Pandawa, seperti mengirimkan tanggal lahir.
    Pandawa akan mengirimkan informasi terkait stastus pembayaran, tagihan, maupun tunggakan.

    3. Call Center

    Anda dapat menghubuni Call Center 165 untuk mengetahui informasi tagihan
    Sebelum melakukan panggilan, pastikan Anda telah menyiapkan data berupa NIK serta nomor BPJS Kesehatan.

    4. E-Commerce

    Anda juga dapat mengecek tagihan melalui E-Commerce, seperti Tokopedia
    Pilih meun ‘Tagihan’
    Pilih ‘BPJS Kesehatan’
    Kemudian masukkan nomor kepesertaan dan cek tagihan.

    Cara Daftar Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan:

    Setelah mengetahui jumlah tunggakan, peserta bisa langsung mendaftarkan diri dengan langkah berikut:

    Datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat
    Sampaikan permohonan registrasi ulang pemutihan tunggakan
    Petugas akan memverifikasi data kepesertaan dan status PBI
    Pastikan seluruh data pribadi dan kependudukan sesuai sistem agar permohonan dapat disetujui
    Setelah proses verifikasi selesai, peserta akan mendapatkan pemberitahuan resmi bahwa tunggakan selama dua tahun telah dihapus dan kepesertaan kembali aktif.

  • Ada Formula Baru, Kemenhaj Sebut Masa Tunggu Haji di RI 26,4 Tahun

    Ada Formula Baru, Kemenhaj Sebut Masa Tunggu Haji di RI 26,4 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menerapkan formula baru dalam penghitungan alokasi kuota haji per provinsi untuk tahun keberangkatan 2026. Dengan adanya formula baru, maka masa tunggu calon jamaah haji di seluruh Indonesia menjadi seragam yakni sekitar 26,4 tahun.

    Kepala Biro Humas Kemenhaj Hasan Afandi menyatakan rumus yang kini digunakan untuk menghitung kuota jamaah per provinsi adalah jumlah daftar tunggu di provinsi tersebut dibagi total daftar tunggu nasional, kemudian dikalikan dengan total kuota reguler nasional.

    “Ketika dihitung menggunakan [rumus] seperti itu, maka masa tunggu [calon] jamaah haji di seluruh provinsi itu akan sama. Persis sama 26,4 tahun [atau jika dibulatkan] 27 tahun lah masa tunggunya,” ujar Hasan Afandi di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Penghitungan kuota provinsi saat ini, lanjut dia, sepenuhnya menggunakan pendekatan proporsi daftar tunggu (waiting list), bukan lagi semata-mata berdasarkan jumlah penduduk Muslim di provinsi tersebut. 

    Dia menuturkan kebijakan tersebut diterapkan untuk mewujudkan prinsip keadilan antar-wilayah dan mengatasi perbedaan signifikan terhadap masa tunggu antar-daerah yang selama ini terjadi.

    Sebelumnya terdapat kesenjangan, kata dia, calon jamaah haji di satu daerah harus menunggu hingga 47 tahun, seperti yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan. Sementara di daerah lain, seperti Kabupaten Maluku Barat Daya, hanya menunggu 11 tahun.

    “Ketika pakai formula seperti itu timbul rasa keadilan, membuat antreannya menjadi konvergen ke tengah, jadi rata. Jadi tidak ada lagi yang masa tunggunya 47 tahun, tidak ada lagi yang masa tunggunya 11 tahun, semua orang rata menjadi 26 tahun se-Indonesia,” jelasnya.

    Meskipun demikian ia mengakui penerapan rumus baru tersebut mengubah peta alokasi kuota jamaah haji di berbagai daerah secara signifikan pada tahun depan dibandingkan kuota tahun ini.

    Misalnya berdasarkan data Kemenhaj, kata dia, Jawa Timur mendapatkan penambahan kuota haji terbesar sebanyak 7.255 orang karena panjangnya antrean di wilayah tersebut yang mencapai 1,13 juta orang.

    Sebaliknya, Jawa Barat mengalami pengurangan kuota terbanyak sekitar 9.083 orang dengan antrean sebanyak 787.071 orang, sementara kuota untuk calon haji asal Sumatera Utara berkurang 2.415 orang dengan daftar tunggu sebanyak 156.992 orang.

    “[Formula baru] akhirnya berpengaruh terhadap siapa saja yang kemudian jadi berangkat pada tahun ini [2026],” kata Hasan.

    Dia pun menegaskan perubahan formula penghitungan alokasi calon haji tersebut telah sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku.

    Melalui kebijakan tersebut, pihaknya ingin memastikan di manapun calon jamaah mendaftar, baik di wilayah Jawa maupun di luar Jawa, mereka memiliki hak dan estimasi waktu keberangkatan yang sama.

    “Itu [yang dinamakan] prinsip keadilan, yang kemudian secara regulasi dibuktikan ada dalam undang-undang,” ucapnya.

  • Investor China & Malaysia Minat Investasi Rp62,3 Triliun di Jateng

    Investor China & Malaysia Minat Investasi Rp62,3 Triliun di Jateng

    Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing asal Malaysia dan China disebut berminat menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dengan nilai investasi sebesar Rp62,3 triliun.

    Rencana masuknya dua investasi asing itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi. Dia menyatakan bahwa para investor tersebut sudah melakukan penandatanganan Letter Of Intent (LoI) atas niatan untuk investasi tersebut.

    “Totalnya ada Rp62,3 triliun. Dari Malaysia sekitar Rp6,9 triliun, dan dari Fujian, China mencapai Rp55,4 triliun,” kata Luthfi di Semarang seperti dikutip dari Antara, Sabtu (29/11/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Provinsi Fujian China dengan Jateng sudah menjalin hubungan kerja selama 20 tahun menjadi sister province, dan Fujian berkomitmen investasi besar yang mencakup berbagai sektor.

    Sektor tersebut mulai dari pembangunan jalan, pendirian pabrik beton dan material konstruksi, industri komponen mobil, hingga infrastruktur perumahan, termasuk perusahaan barang pecah belah serta industri energi terbarukan.

    “Mereka tertarik ke Jawa Tengah karena tenaga kerja kita kompetitif, daerah kita padat modal dan padat karya, serta iklim investasinya nyaman. Perizinan investasi juga kita permudah,” katanya.

    Selain investasi, Pemprov Jateng dan Provinsi Fujian juga akan bekerja sama untuk bidang pendidikan. Bahkan, sudah ada kesepakatan beasiswa dan magang SMK bidang teknologi informasi antara Jateng dan perusahaan Ruijie Network, China.

    Kerja sama yang dimotori Dinas Pendidikan Provinsi Jateng tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para siswa di Jateng, terutama di sektor vokasi.

    “Kami siapkan sekolah vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Apa yang dibutuhkan industri, itu yang kami latih,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa Pemprov Jateng juga berkomitmen membuka penerbangan langsung Fujian–Semarang, namun realisasi rute masih terkendala panjang landasan pacu bandara.

    Hal tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan Angkasa Pura agar runway Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang bisa segera diperpanjang.

    Sementara untuk jalur laut, Pelabuhan Tanjung Emas saat ini sudah memiliki rute langsung ke Fujian dengan frekuensi dua minggu sekali.

    Meski demikian, revitalisasi pelabuhan tetap dibutuhkan agar layanan semakin optimal dan Pemprov Jateng sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan terkait kebutuhan revitalisasi tersebut.

    Dari sisi perdagangan, Gubernur juga menyebut adanya kerja sama antara Asian Trade, Tourism and Economic Council (ATTEC) bersama para pengusaha Asia untuk mendorong peningkatan investasi di Jateng, dimotori Kadin dan Hipmi.

    Luthfi optimistis seluruh kerja sama tersebut akan memperkuat posisi Jateng sebagai magnet investasi baru.

    Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, realisasi investasi pada Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan penanaman modal, diikuti dengan serapan 326.462 tenaga kerja.

  • Kepala BNPB Minta Operasi SAR Banjir Sumatra-Aceh Dilakukan 24 Jam

    Kepala BNPB Minta Operasi SAR Banjir Sumatra-Aceh Dilakukan 24 Jam

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memerintahkan agar operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban banjir dan longsor di tiga provinsi yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh dilakukan selama 24 jam.

    Suharyanto mengatakan operasi SAR ini akan dipimpin oleh Basarnas dan dibantu oleh TNI, Polri, dan relawan. Dia juga memerintahkan jajarannya untuk fokus pada percepatan penanganan darurat bencana di Sumut, Sumbar dan Aceh.

    Perintah percepatan penanganan bencana ini disampaikan Suharyanto seiring dengan cuaca di wilayah terdampak saat ini mulai membaik.

    Dia pun menginstruksikan kepada jajaran untuk memprioritaskan tiga hal antara lain, operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang, pemulihan akses komunikasi, dan pendistribusian logistik kepada warga terdampak.

    Operasi pencarian dan pertolongan area Sumatra Utara difokuskan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Di Sibolga, tiga orang masih dalam pencarian, sedangkan di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan beberapa orang dilaporkan masih hilang.

    “Berjalan pararel bersama operasi SAR, pendistribusian logistik juga akan didorong khususnya ke wilayah yang masih terisolir seperti di wilayah Tapanuli Tengah. Helikopter MI-17 dan dua helikopter lainnya disiagakan untuk mendistribusikan bantuan logistik peralatan dan permakanan di tempat-tempat terpencil,” ujar Haryanto saat memimpin rapat koordinasi di Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Sabtu (29/11/2025).

    Dia mengatakan proses distribusi bantuan ke Sibolga saat ini masih mengalami kendala, karena jalan akses menuju daerah tersebut masih tidak bisa dilalui akibat beberapa titik jalanan masih tertimbun material longsor.

    “Percepatan pendistribusian bantuan logistik ke Sibolga akan dikoordinasikan untuk dilakukan melalui jalur laut atau Pelabuhan Jago-jago dengan pengerahan kapal dari TNI Angkatan Laut,” ujarnya.

    Guna pemulihan akses komunikasi, BNPB juga telah mendistribusikan unit-unit starlink ke kabupaten kota terdampak antara lain Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan.

    Suharyanto juga memastikan upaya percepatan penanganan darurat bencana di Aceh. Sejak Kamis (27/11), tim BNPB yang dipimpin oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah telah tiba di Bumi Serambi Mekah untuk mengkoordinasikan upaya penanganan darurat.

    Berdasarkan laporan tim BNPB Aceh, akses darat di lima kabupaten seperti Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Pidie Jaya sudah dapat diakses kembali mulai tadi malam. Distribusi logistik langsung dilaksanakan. Bantuan permakanan, sembako, dan kain sarung mulai dibagikan kepada masyarakat terdampak.

    Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau melalui akses darat seperti di Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur, BNPB mengerahkan satu pesawat carravan dan enam helikopter yang terdiri dari tiga helikopter TNI (AD, AU, dan AL) serta 3 helikopter BNPB untuk pendistribusian logistik melalui jalur udara. Selain helikopter, BNPB juga menyiagakan kapal cepat untuk pengangkutan logistik khususnya di wilayah Lhokseumawe.

    Pemerintah mengupayakan pemulihan komunikasi yang terganggu akibat banjir dan longsor ini dengan mengalokasikan 28 unit starlink dan 33 genset. Paralel dilakukan pembukaan empat dapur umum di bawah koordinasi Kemensos dan penanganan kelangkaan BBM dengan Pertamina.

    Korban Jiwa

    Sementara itu, BNPB melaporkan bencana banjir yang menerjang Provinsi Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat telah menimbulkan ratusan korban jiwa.

    Suharyanto mengatakan bahwa jumlah korban jiwa mencapai 174 orang. Kemudian, 79 orang masih hilang dan 12 orang mengalami luka-luka akibat bencana banjir di ketiga provinsi tersebut.

    Adapun, Provinsi Sumut tercatat sebagai daerah yang mengalami dampak bencana paling parah. Jumlah korban jiwa dari provinsi tersebut mencapai 116 korban.

    Kemudian, Provinsi Sumbar mencatat jumlah korban jiwa mencapai 23 orang, dan Provinsi Aceh mencapai 35 orang yang meninggal dunia.