Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • KAI Terima 35 Trainset Baru dari INKA untuk Perkuat Layanan Nataru

    KAI Terima 35 Trainset Baru dari INKA untuk Perkuat Layanan Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menerima 35 rangkaian atau trainset Stainless Steel New Generation (SSNG) produksi PT Industri Kereta Api (INKA).  

    Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan, hingga November 2025, seluruh 35 trainset telah hadir, terdiri dari 612 unit kereta penumpang, kereta makan, dan kereta pembangkit. 

    Kehadiran sarana baru ini juga dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan KAI sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi proyeksi lonjakan permintaan pada masa Nataru.

    “Kehadiran 35 trainset baru ini memperkuat kesiapan operasional kami. Sarana yang lebih modern dan andal ini kami hadirkan agar pelanggan merasakan kualitas layanan yang lebih baik selama masa Nataru,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (30/11/2025). 

    Rangkaian SSNG hadir dalam kelas Eksekutif dan Ekonomi dengan peningkatan desain interior, fasilitas pendukung, serta teknologi pengoperasian. 

    Bobby menjelaskan, trainset ke-34 direncanakan menjadi pengganti sarana untuk KA Turangga dan KA Argo Wilis sehingga kualitas layanan pada rute jarak jauh favorit pelanggan tetap terjaga selama masa libur akhir tahun.

    Kesiapan sarana tersebut selaras dengan proyeksi kenaikan mobilitas. Tahun ini KAI Group menyediakan 49.635.448 tempat duduk, meningkat 8,9% dibanding tahun sebelumnya, serta mengoperasikan 40.493 perjalanan kereta api. 

    Untuk memberi lebih banyak pilihan perjalanan, KAI menambah 54 perjalanan KA Antarkota per hari pada lintas dengan kebutuhan tertinggi.

    Hingga Sabtu (29/11) pukul 09.00, pemesanan tiket Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menunjukkan perkembangan positif. Dari total kapasitas 3.506.104 tempat duduk, sebanyak 715.950 tiket telah terjual atau 20,4%. Minat pelanggan juga terlihat pada program tiket diskon 30%. 

    Dari 1.509.080 tempat duduk yang tersedia, 243.057 tiket telah dipesan atau 16,3%. Tren ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan kereta api seiring mendekatnya masa libur akhir tahun.

    Adapun, Vice President Corporate Communications KAI Anne Purba menambahkan, kereta ini berbeda dengan rencana pemerintah untuk menambah 30 rangkaian kereta baru, sebagaimana Presiden Prabowo Subianto umumkan pada awal November lalu. 

    Sebanyak 30 rangkaian kereta baru tersebut, diperuntukkan untuk mengurai kepadatan penumpang KRL Jabodetabek, utamanya pada jam sibuk atau rush hour.

  • Menteri Maman Sidak Pasar Senen, Pedagang Minta Thrifting Jangan Ditutup

    Menteri Maman Sidak Pasar Senen, Pedagang Minta Thrifting Jangan Ditutup

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan kunjungan ke Pasar Senen, Jakarta Pusat untuk menemui pedagang pakaian bekas dan meninjau kegiatan thrifting pada hari ini, Minggu (30/11/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Maman tampak didampingi sejumlah pejabat kementerian serta Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu.

    Dia lantas berkeliling toko baju impor bekas di lantai 2 Blok III Pasar Senen dan berdialog bersama sejumlah pedagang.

    Sejumlah pedagang terdengar meneriakkan aspirasi mereka, terutama agar kegiatan thrifting pakaian impor di Pasar Senen tak dihentikan pemerintah.

    “Thrifting jangan dihapus, Pak,” teriak sejumlah pedagang saat ditemui Maman.

    Tak hanya itu, sejumlah pedagang bahkan mengangkat poster sederhana dari kardus bertuliskan bahwa pedagang thrifting Pasar Senen juga membayar pajak.

    Beberapa pedagang yang berkesempatan berdialog dengan Maman juga menyampaikan bahwa kegiatan thrifting pakaian bekas impor merupakan satu-satunya mata pencaharian mereka.

    Usai meninjau aktivitas di pasar, Maman mengatakan telah berdialog dengan asosiasi pedagang thrifting setempat.

    Maman menyebut bahwa di satu sisi, aturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas melarang kegiatan impor pakaian bekas.

    Namun demikian, dia mengakui bahwa pemerintah dan legislatif harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang.

    “Kita akan mencari jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini,” ujar Maman kepada wartawan.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan larangan impor pakaian bekas, termasuk kegiatan thrifting, tetap berlaku.

    Hal ini menyusul permintaan pedagang di Pasar Senen agar penjualan pakaian bekas impor dilegalkan dan mereka bersedia membayar pajak jika legalisasi diterapkan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pelarangan ini bukan perihal pajak, melainkan karena sifat barang itu sendiri. Meski pedagang thrifting bersedia membayar pajak, kata Budi, hal itu tidak mengubah status ilegal impor pakaian bekas.

    “Ya tapi kan enggak ada hubungannya. Kalau terus membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang. Dilarang terus seolah-olah maksudnya, kalau membayar pajak [jadi legal], kan dia dilarang bukan karena enggak bayar pajak,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

  • Komdigi Kirim User Terminal SATRIA-1 dan Genset untuk Pulihkan Layanan Telekomunikasi

    Komdigi Kirim User Terminal SATRIA-1 dan Genset untuk Pulihkan Layanan Telekomunikasi

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengirimkan perangkat User Terminal SATRIA-1 BAKTI Komdigi, terdiri atas set perangkat internet dan genset, ke wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Minggu (30/11/2025). 

    Perangkat tersebut dikirim untuk mempercepat pemulihan layanan telekomunikasi yang sempat lumpuh akibat bencana.

    “Terminal user tersebut berfungsi untuk pemasangan akses internet, dan membantu pemulihan telekomunikasi di wilayah terdampak,” demikian isi pesan broadcast yang diterima Bisnis dikutip pada Minggu (30/11/2025). 

    Pesan tersebut juga melampirkan foto dan video yang memperlihatkan proses pengiriman perangkat tersebut. Dalam salah satu video, tampak kotak besar berlabel BAKTI–Komdigi berisi perangkat User Terminal SATRIA-1 ditempatkan di atas kendaraan pengangkut, dengan latar deretan parabola satelit yang menjulang di area pemrosesan barang. 

    Pada foto lain, sejumlah petugas membungkus dan mengencangkan kotak berisi genset di dalam sebuah gudang logistik yang dipenuhi tumpukan bantuan. Beberapa personel berseragam terlihat memantau proses tersebut dari kejauhan.

    Komdigi sebelumnya juga menyampaikan bahwa hingga Sabtu (29/11/2025) pukul 00.00 WIB, sebanyak 707 menara BTS telah kembali beroperasi dari total 2.463 menara yang sempat mengalami gangguan pada Jumat (28/11/2025). 

    Menara yang pulih paling banyak berada di Aceh dengan 564 lokasi, disusul Sumatra Utara sebanyak 112 lokasi, dan Sumatra Barat sebanyak 31 lokasi. Dengan demikian, masyarakat di sejumlah kecamatan mulai kembali dapat berkomunikasi dengan keluarga.

    Meski demikian, proses pemulihan belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat 1.756 BTS yang terus diperbaiki di berbagai titik terdampak. 

    Di Aceh, gangguan tercatat terjadi pada 975 menara dari total 3.414 menara. Di Sumatra Utara, gangguan masih terjadi di 707 menara dari total 9.612 menara. Sementara di Sumatra Barat, 74 dari 3.739 menara masih belum berfungsi normal.

    Selain memulihkan BTS, pemerintah juga memperbaiki jaringan tulang punggung (backbone) yang sebelumnya terputus akibat banjir dan longsor. Di Sumatra Utara, jalur Rantau–Padang Sidempuan serta Sibolga–Barus–Manduamas telah kembali tersambung. 

    Di Aceh, jalur backbone Banda Aceh–Bireun dan Samalanga juga berhasil dipulihkan.

  • Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mendeklarasikan ambisi besar untuk membawa perekonomian nasional tumbuh 8% dalam lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi yang pernah lekat dengan ekonomi Indonesia empat hingga lima dekade lalu. Meski demikian, sejumlah tantangan struktural yang mengemuka sejak awal reformasi masih membayangi.

    Sebagai pengingat, pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada era Presiden Soeharto. Rinciannya, ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi pada 1968 yakni mencapai 10,9%. Pertumbuhan tinggi di atas 8% kembali terjadi pada 1973 (8,1%), 1977 (8,3%), 1980 (10%), dan 1995 (8,2%). Meski demikian, rezim ini menutup kejatuhannya dengan anjlok -13,1% pada 1998 saat terjadi penggulingan kekuasaan lewat demonstrasi massa. 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025–2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, mengamanatkan jajaran di kementeriannya mendukung arah pertumbuhan ekonomi 8% ini melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja negara, perluasan sumber dan inovasi pembiayaan, serta pengendalian inflasi untuk mengejar target pertumbuhan.

    Dalam rencana tersebut, indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal antara lain rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 12,36% pada 2025 dan naik ke kisaran 12,86% hingga 18% pada 2029.

    Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB juga ditargetkan meningkat. Pada 2025, targetnya sebesar 10,24% dan naik ke kisaran 11,52% hingga 15% pada 2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. “Kalau kita lihat, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah Rp13.032 triliun atau kurang lebih US$869 miliar,” ucap Rosan dalam Kompas 100 CEO Forum di Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Menurut Rosan, target investasi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 15,7% dibandingkan realisasi investasi 10 terakhir. Ia mengakui target itu menantang, tetapi upaya memperbaiki iklim investasi terus ditempuh, termasuk penyempurnaan sistem perizinan. Integrasi perizinan dari 18 kementerian kini berada dalam kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Rosan juga mencontohkan percepatan layanan perizinan berdasarkan ketentuan dalam PP No.28, yang memungkinkannya mengeluarkan izin apabila kementerian terkait tidak memberi respons dalam waktu yang ditentukan. “Dalam waktu 2 bulan, saya sudah mengeluarkan 151 perizinan,” katanya.

    Mimpi pertumbuhan ekonomi 8% juga pernah disinggung waktu era Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Kala itu mantan bos Bank Dunia itu menyebut ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Soeharto. Sejak itu, perekonomian sulit melampaui kisaran 7%.

    Pertumbuhan tertinggi pasca-Soeharto terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 6,3% pada 2007. Adapun pada era Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di sekitar 4,23%.

    “Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ujarnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

    Meski ekonomi tumbuh solid, sejumlah catatan menunjukkan stabilitas ekonomi Orde Baru pada dekade 1970-an turut dipengaruhi booming minyak dan gas. Penerimaan migas mengalir deras ke kas negara, membuat pemerintah relatif leluasa menjalankan program pembiayaan. Akan tetapi, resesi global pada 1982 menjadi titik balik ketika harga minyak jatuh dan pendapatan negara tertekan. Ekonomi hanya tumbuh 2,2% pada tahun itu.

    Meski reformasi pajak dan pengembangan sektor nonmigas kemudian dilakukan, tekanan ekonomi kembali muncul menjelang akhir Orde Baru. Tensi politik meningkat pada 1996, inflasi naik menjadi 8,86%, defisit transaksi berjalan melebar, dan krisis finansial Asia 1997 memperparah kondisi ekonomi. Krisis tersebut menunjukkan kerentanan struktural perekonomian dan lemahnya tata kelola. Inflasi mencapai 77,6%, ekonomi terjun ke -13,7%, dan Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa.

    Reformasi 1998 membawa perubahan tata kelola politik, tetapi ekonomi masih belum kembali pada pertumbuhan tinggi seperti sebelum krisis. Pada 1998, ekonomi minus -13,13%, lalu berbalik tipis menjadi 0,79% pada 1999. Upaya pemulihan melalui penataan aset, penjualan BUMN, dan berbagai kebijakan fiskal membuat ekonomi tumbuh 3,64% pada 2001 dan 4,5% pada 2002.

    Pada 2003, pemerintahan Presiden Megawati menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan dapat mencapai 7% dalam tiga tahun namun tak pernah terealisasi. Menteri Keuangan Boediono, kala itu, menilai sasaran tersebut masih dalam jangkauan jika perbaikan iklim investasi dilakukan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hak usaha. Persoalan kelembagaan, aturan yang tumpang tindih, serta pungutan daerah menjadi tantangan.

    Hingga kini, data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia belum pernah kembali menembus pertumbuhan tahunan di atas 7% setelah reformasi. Rekor pertumbuhan tertinggi tercatat pada 2007, yakni 6,35%. Pada era pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan tertinggi berada di kisaran 5%.

  • Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mendeklarasikan ambisi besar untuk membawa perekonomian nasional tumbuh 8% dalam lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi yang pernah lekat dengan ekonomi Indonesia empat hingga lima dekade lalu. Meski demikian, sejumlah tantangan struktural yang mengemuka sejak awal reformasi masih membayangi.

    Sebagai pengingat, pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada era Presiden Soeharto. Rinciannya, ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi pada 1968 yakni mencapai 10,9%. Pertumbuhan tinggi di atas 8% kembali terjadi pada 1973 (8,1%), 1977 (8,3%), 1980 (10%), dan 1995 (8,2%). Meski demikian, rezim ini menutup kejatuhannya dengan anjlok -13,1% pada 1998 saat terjadi penggulingan kekuasaan lewat demonstrasi massa. 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025–2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, mengamanatkan jajaran di kementeriannya mendukung arah pertumbuhan ekonomi 8% ini melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja negara, perluasan sumber dan inovasi pembiayaan, serta pengendalian inflasi untuk mengejar target pertumbuhan.

    Dalam rencana tersebut, indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal antara lain rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 12,36% pada 2025 dan naik ke kisaran 12,86% hingga 18% pada 2029.

    Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB juga ditargetkan meningkat. Pada 2025, targetnya sebesar 10,24% dan naik ke kisaran 11,52% hingga 15% pada 2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. “Kalau kita lihat, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah Rp13.032 triliun atau kurang lebih US$869 miliar,” ucap Rosan dalam Kompas 100 CEO Forum di Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Menurut Rosan, target investasi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 15,7% dibandingkan realisasi investasi 10 terakhir. Ia mengakui target itu menantang, tetapi upaya memperbaiki iklim investasi terus ditempuh, termasuk penyempurnaan sistem perizinan. Integrasi perizinan dari 18 kementerian kini berada dalam kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Rosan juga mencontohkan percepatan layanan perizinan berdasarkan ketentuan dalam PP No.28, yang memungkinkannya mengeluarkan izin apabila kementerian terkait tidak memberi respons dalam waktu yang ditentukan. “Dalam waktu 2 bulan, saya sudah mengeluarkan 151 perizinan,” katanya.

    Mimpi pertumbuhan ekonomi 8% juga pernah disinggung waktu era Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Kala itu mantan bos Bank Dunia itu menyebut ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Soeharto. Sejak itu, perekonomian sulit melampaui kisaran 7%.

    Pertumbuhan tertinggi pasca-Soeharto terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 6,3% pada 2007. Adapun pada era Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di sekitar 4,23%.

    “Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ujarnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

    Meski ekonomi tumbuh solid, sejumlah catatan menunjukkan stabilitas ekonomi Orde Baru pada dekade 1970-an turut dipengaruhi booming minyak dan gas. Penerimaan migas mengalir deras ke kas negara, membuat pemerintah relatif leluasa menjalankan program pembiayaan. Akan tetapi, resesi global pada 1982 menjadi titik balik ketika harga minyak jatuh dan pendapatan negara tertekan. Ekonomi hanya tumbuh 2,2% pada tahun itu.

    Meski reformasi pajak dan pengembangan sektor nonmigas kemudian dilakukan, tekanan ekonomi kembali muncul menjelang akhir Orde Baru. Tensi politik meningkat pada 1996, inflasi naik menjadi 8,86%, defisit transaksi berjalan melebar, dan krisis finansial Asia 1997 memperparah kondisi ekonomi. Krisis tersebut menunjukkan kerentanan struktural perekonomian dan lemahnya tata kelola. Inflasi mencapai 77,6%, ekonomi terjun ke -13,7%, dan Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa.

    Reformasi 1998 membawa perubahan tata kelola politik, tetapi ekonomi masih belum kembali pada pertumbuhan tinggi seperti sebelum krisis. Pada 1998, ekonomi minus -13,13%, lalu berbalik tipis menjadi 0,79% pada 1999. Upaya pemulihan melalui penataan aset, penjualan BUMN, dan berbagai kebijakan fiskal membuat ekonomi tumbuh 3,64% pada 2001 dan 4,5% pada 2002.

    Pada 2003, pemerintahan Presiden Megawati menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan dapat mencapai 7% dalam tiga tahun namun tak pernah terealisasi. Menteri Keuangan Boediono, kala itu, menilai sasaran tersebut masih dalam jangkauan jika perbaikan iklim investasi dilakukan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hak usaha. Persoalan kelembagaan, aturan yang tumpang tindih, serta pungutan daerah menjadi tantangan.

    Hingga kini, data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia belum pernah kembali menembus pertumbuhan tahunan di atas 7% setelah reformasi. Rekor pertumbuhan tertinggi tercatat pada 2007, yakni 6,35%. Pada era pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan tertinggi berada di kisaran 5%.

  • Komdigi Ungkap 707 BTS Sudah Pulih, 1.756 Proses Perbaikan

    Komdigi Ungkap 707 BTS Sudah Pulih, 1.756 Proses Perbaikan

    Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan sebanyak 707 menara BTS berhasil dipulihkan dalam 24 jam terakhir di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    “Hingga Sabtu (29/11/2025) pukul 00.00 WIB, sebanyak 707 menara telah kembali beroperasi normal dari sebelumnya 2.463 menara yang mengalami gangguan pada Jumat (28/11/2025),” tulis Komdigi dikutip dari laman resmi pada Minggu (30/11/2025).

    Dengan pulihnya ratusan menara tersebut, warga di sejumlah kecamatan mulai kembali dapat berkomunikasi dengan keluarga. Dari total BTS yang sudah berfungsi normal, 564 berada di Provinsi Aceh, 112 di Sumatra Utara, dan 31 di Sumatra Barat.

    Sebelumnya, terdapat 2.463 menara yang mengalami gangguan akibat banjir. Saat ini, 1.756 menara masih dalam proses perbaikan.

    Menara yang masih terdampak tersebar di Aceh sebanyak 975 dari 3.414 menara, Sumatra Utara sebanyak 707 dari 9.612 menara, dan Sumatra Barat sebanyak 74 dari 3.739 menara.

    Komdigi menyampaikan bahwa koordinasi intensif dengan operator seluler terus berlangsung untuk mempercepat pemulihan layanan, terutama di titik-titik yang terdampak banjir dan longsor.

    Selain BTS, pemerintah juga memperbaiki jaringan tulang punggung (backbone). Di Sumatra Utara, jalur Rantau–Padang Sidempuan serta Sibolga–Barus–Manduamas telah kembali tersambung setelah sebelumnya terputus akibat longsor. 

    Sementara itu, di Aceh, jalur backbone Banda Aceh–Bireun dan Samalanga juga telah berhasil dipulihkan.

  • Cerita Warga Korban Banjir di Aceh, Harap Bantuan Logistik Segera

    Cerita Warga Korban Banjir di Aceh, Harap Bantuan Logistik Segera

    Bisnis.com, JAKARTA – Korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh berharap bantuan makanan dan logistik lainnya dapat dipercepat terutama di daerah terisolir.

    Lima hari pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatra, terutama Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, bantuan memang berangsur didistribusikan oleh pemerintah.

    Kendati demikian, pasokan logistik yang dikirim pemerintah sejauh ini belum seluruhnya diterima oleh para korban terdampak.

    Di Kabupaten Pidie Jaya misalnya, banjir memang berangsur surut sejak kemarin. Meski demikian, sebagian rumah warga sama sekali tidak dapat ditempati. Pasokan logistik juga sangat dibutuhkan segera.

    Salah seorang warga di Desa Buangan, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Shaivannur M. Yusuf menceritakan bahwa masyarakat saat ini menghadapi kelangkaan air bersih, makanan dan pakaian.

    “Jangankan air minum, air sumur saja tidak ada. Leuhop (lumpur) semua,” katanya, Minggu (30/11/2025).

    Akibatnya, rumah keluarganya tidak dapat ditempati lagi karena nyaris tertimbun lumpur. Hari ini, dia berencana untuk mengevakuasi keluarganya ke Banda Aceh.

    Selain bantuan logistik, kata dia, masyarakat juga harus menghadapi kendala jaringan listrik dan internet. Dia juga mendorong pemerintah segera menetapkan status darurat bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatra.

    “Harapannya, untuk bisa mempercepat rehabilitasi pascabanjir bandang ini. Harusnya ini bencana nasional. Di pesisir pantai timur Aceh sudah putus akses jalan. Masyarakat tidak ada tempat tinggal, mengungsi saja tidak ada tempat. Rumah-rumah 90% tidak layak tepati lagi. Sudah lumpur setengah bangunan rata-rata” katanya.

    Sementara itu, salah seorang jurnalis yang melakukan peliputan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Zuhri Noviandi mengatakan bahwa sejauh perjalanan yang ditempuhnya bersama media lain dari Banda Aceh hingga ke Bireuen, bantuan logistik masih minim.

    “Belum terlihat mobilisasi khusus truk dan kendaraan lain yang membawa logistik. Begitu juga hasil wawancara warga, keluhan pertama bantuan makanan masih sangat minim,” katanya, Minggu (30/11/2025).

    Laporan Kementerian Komunikasi dan Digital per 26 November 2025 mencatat bahwa setidaknya 799 site transmisi mengalami gangguan di Aceh. Sementara di Sumatra Utara 495 site terdampak dan 16 site di Sumatra Barat.

    Khusus di Aceh, beberapa daerah dengan persentase dampak signifikan adalah Pidie Jaya 52 site atau 55,91% dari total site di wilayah itu, Bireuen 136 site (44,10%), Banda Aceh 126 site (38,30%), Aceh Barat Daya 29 site (36,71%) dan Nagan Raya 33 site atau setara 32,67% dari total.

    Laporan Korban Jiwa

    Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat di Provinsi Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. Jumlah pengungsi mencapai 48.887 kepala keluarga yang tersebar di berbagai wilayah, dengan sebaran tertinggi di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

    “Untuk wilayah Aceh ada 47, kemudian 51 masih hilang dan 8 luka-luka. Ini akan berkembang terus datanya, karena ada operasi SAR gabungan yang kemungkinan akan terus menemukan korban,” terang Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sabtu (29/11/2025).

    Banyaknya kerusakan jembatan dan jalan nasional berdampak pada terputusnya akses utama, termasuk jalur Banda Aceh–Lhokseumawe serta jalur perbatasan Aceh–Sumatera Utara di Aceh Tamiang. Hingga kini, beberapa daerah seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah masih belum dapat diakses melalui jalur darat.

    BNPB telah mengaktifkan dukungan komunikasi darurat menggunakan jaringan satelit Starlink di sejumlah titik, terutama di wilayah yang terisolir jaringan. Pengiriman logistik dilakukan melalui udara menggunakan helikopter dan pesawat Cessna Caravan untuk menjangkau daerah yang tidak dapat diakses melalui jalur darat.

    Selain itu, bantuan Presiden berupa alat komunikasi, tenda, genset, perahu karet, makanan siap saji, dan perlengkapan keluarga juga telah tiba di Aceh dan sebagian besar telah didistribusikan ke 17 kabupaten/kota terdampak. Dua helikopter BNPB juga telah dikerahkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda untuk mendukung distribusi ke titik-titik kritis.

    Desak Status Bencana Nasional

    Di sisi lain, Forum Jurnalis Aceh – Jakarta (For-JAK) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional menyusul bencana banjir dan longsor besar yang melanda wilayah Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Desakan ini disampaikan mengingat dampak bencana semakin meluas dan berbagai akses utama kini lumpuh sehingga penanganan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial oleh pemerintah daerah.

    Ketua For-JAK, Salman Mardira, mengatakan bahwa kondisi di sejumlah daerah terdampak sudah sangat memprihatinkan. Banyak warga yang hingga kini masih terisolasi karena jalan terputus, jaringan komunikasi lumpuh, serta minimnya distribusi logistik.

    Menurutnya, situasi ini menunjukkan perlunya intervensi cepat pemerintah pusat melalui penetapan status darurat nasional agar mobilisasi sumber daya dapat dilakukan lebih efektif.

    “For-JAK menilai pemerintah harus segera memulihkan akses komunikasi dan transportasi agar pengiriman bantuan bisa dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Masyarakat di banyak titik masih menunggu bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

    Dia menyoroti pentingnya percepatan perbaikan jalur darat Aceh – Medan yang saat ini menjadi salah satu akses vital distribusi barang dan logistik. Kerusakan yang terjadi di ruas jalan tersebut menyebabkan bantuan dari luar daerah sulit masuk dan memperlambat mobilisasi tim penyelamat.

    “For-JAK meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan ruas Aceh – Medan karena jalur ini adalah nadi utama pergerakan logistik. Jika akses ini tidak segera dipulihkan, masyarakat di pedalaman Aceh akan semakin kesulitan menerima bantuan,” tegasnya.

  • Honor Respons Perkembangan Pasar Smartphone 5G di Indonesia

    Honor Respons Perkembangan Pasar Smartphone 5G di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA— Produsen ponsel pintar (smartphone) Honor menilai pasar smartphone 5G di Indonesia masih menunjukkan dinamika yang menarik, meskipun laporan terbaru mengindikasikan tingkat adopsi yang belum bergerak signifikan.

    President of Honor South Pacific Justin Li mengatakan pihaknya melihat potensi pertumbuhan yang tetap kuat, terutama dari penjualan perangkat 5G Honor sejak awal tahun.

    “Peningkatan ini didorong oleh strategi kami dalam menghadirkan portofolio 5G yang luas dan bernilai tinggi, yang menjadi fokus utama pembelian masyarakat,” kata Justin kepada Bisnis pada Minggu (30/11/2025).

    Dia menjelaskan tren pertumbuhan tersebut menunjukkan konsumen, yang selama ini sensitif terhadap harga dan mengutamakan daya tahan baterai, mulai melihat nilai tambah dari konektivitas 5G yang menawarkan kinerja lebih cepat. Justin juga menegaskan bahwa tantangan utama adopsi 5G di Indonesia masih berada pada kesiapan dan pemerataan infrastruktur jaringan.

    “Meskipun peningkatan pengetahuan pengguna tentang manfaat 5G juga perlu terus didorong,” katanya.

    Sejak kembali ke pasar Indonesia pada awal 2025, Honor langsung meluncurkan beragam produk baru. Deretannya mencakup smartphone lipat Honor Magic V3, seri Honor X9c 5G, Honor 200 Pro, tablet Honor Pad 9 dan Honor Pad X8a, laptop Honor MagicBook Art 14, hingga perangkat wearable seperti Honor Watch 5 dan Honor Earbuds X7 Lite.

    Teranyar, pada 18 September 2025, Honor merilis tiga tablet baru di Indonesia, yakni Honor Pad 10, Honor Pad X9a, dan Honor Pad X7. Ketiganya dihadirkan untuk memperluas jangkauan pasar, mulai dari segmen entry-level hingga premium.

    Honor Pad 10 menempati segmen premium, Honor Pad X9a berada di kelas menengah, sementara Honor Pad X7 menyasar kelas pemula. Seluruh perangkat tersebut dibekali fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung produktivitas dan hiburan pengguna.

    Laporan Counterpoint Research menunjukkan adopsi smartphone 5G di Indonesia pada kuartal III/2025 stagnan di level 35% dari total pengiriman, tidak berubah dibandingkan kuartal sebelumnya. Secara tahunan, pertumbuhannya hanya naik tipis 4%, mencerminkan penetrasi 5G yang masih bergerak lambat.

    Counterpoint juga mencatat fluktuasi pangsa pasar 5G dalam empat kuartal terakhir. Pada kuartal IV/2024, pangsa perangkat 5G turun menjadi 25% dari 31% pada kuartal sebelumnya. Pemulihan kecil terjadi pada kuartal I/2025, naik satu poin menjadi 26%.

    Tren positif baru terlihat pada kuartal II/2025 ketika pangsa pengiriman perangkat 5G melonjak ke 35% dan kemudian bertahan pada kuartal III/2025. Stabilitas ini ditopang oleh semakin banyaknya perangkat 5G berharga terjangkau serta meluasnya pilihan di segmen menengah.

    Di sisi lain, pasar smartphone Indonesia secara keseluruhan mencatat pemulihan. Counterpoint mencatat pengapalan smartphone tumbuh 12% secara tahunan pada kuartal III/2025, didorong stabilitas ekonomi, ekspor, dan permintaan domestik.

    Segmen entry-level menjadi pendorong utama pertumbuhan. Pengapalan perangkat dengan harga di bawah US$150 melonjak 42% secara tahunan dan kini menguasai 55% pangsa pasar. Strategi agresif produsen dalam menyediakan perangkat terjangkau disebut menjadi faktor penting.

    Sebaliknya, pasar menengah dan premium mengalami koreksi. Pengiriman smartphone pada rentang US$150–349 turun 10%, segmen US$350–699 turun 11%, dan perangkat premium di atas US$700 menyusut 14%.

    Dari sisi merek, Samsung memimpin pasar dengan pangsa 20%, disusul Xiaomi 17%, OPPO 16%, vivo 14%, serta Infinix 12% yang mencatat pertumbuhan agresif dengan kenaikan 45% secara tahunan.

  • Alasan Kejagung Cabut Surat Pencekalan Bos Djarum Victor Hartono

    Alasan Kejagung Cabut Surat Pencekalan Bos Djarum Victor Hartono

    Bisnis.com, JAKARTA — Sikap kooperatif selama proses penyidikan menjadi alasan utama Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencabut status pencegahan ke luar negeri terhadap Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengonfirmasi bahwa penyidik telah mengajukan permohonan pencabutan surat pencekalan tersebut.

    Menurutnya, keputusan ini diambil setelah penyidik mempertimbangkan itikad baik yang ditunjukkan Victor dalam perkara dugaan korupsi terkait perpajakan tahun 2016–2020.

    “Benar, terhadap yang bersangkutan telah dimintakan pencabutan oleh penyidik. Dikarenakan menurut penyidik yang bersangkutan kooperatif,” ujar Anang saat dihubungi Bisnis, Sabtu (29/11/2025).

    Sebelumnya, Victor masuk dalam daftar pihak yang dicegah ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Namun, penilaian penyidik terhadap tingkat kepatuhan Victor dalam menjalani pemeriksaan mengubah status hukum tersebut.

    Anang belum memberikan perincian mengenai nasib empat pihak lain yang sebelumnya turut diajukan cegah dalam pusaran kasus ini.

    Sebagai informasi, selain Victor, Kejagung juga mencegah mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi, Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Jenderal Pajak Karl Layman, Kepala KPP Madya Dua Semarang Ning Dijah Prananingrum, serta konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo.

    Di sisi lain, manajemen PT Djarum sebelumnya telah menegaskan komitmen perusahaan terhadap proses hukum yang berjalan. Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan memastikan bahwa Victor Hartono, yang masih menjabat sebagai Chief Operating Officer, dan perusahaan akan senantiasa menghormati prosedur hukum.

    “Kami menghormati, patuh, dan taat hukum. Kami akan mengikuti sesuai prosedur,” tutur Budi.

  • Banjir Bandang Sumatera, Danantara dan BUMN Kerahkan Bantuan Darurat

    Banjir Bandang Sumatera, Danantara dan BUMN Kerahkan Bantuan Darurat

    Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mengoordinasikan sejumlah BUMN untuk merespons cepat bencana hidrometeorologi di Sumatera yang kini berstatus darurat bencana akibat banjir bandang dan longsor.

    Hujan ekstrem diketahui telah memicu luapan sungai, merusak permukiman, dan menghancurkan infrastruktur dasar. Laporan resmi menunjukkan sedikitnya 22 orang meninggal, sementara lebih dari 20.700 warga harus mengungsi ke lokasi penampungan sementara hingga Jumat (28/11/2025).

    Managing Director Stakeholders Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, mengatakan bahwa pihaknya telah mengaktifkan jaringan koordinasi dengan BUMN yang memiliki operasi di wilayah terdampak. 

    Langkah tersebut, lanjutnya, ditempuh untuk memastikan kebutuhan dasar warga segera terpenuhi dan akses vital bisa kembali dibuka.

    “Kami bergerak sejak awal untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, akses kritis dipulihkan, dan pemulihan bisa dilakukan tanpa menunggu lama,” ujar Rohan melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (30/11/2025).

    Di lapangan, sejumlah BUMN menurunkan relawan untuk membantu evakuasi warga, sekaligus mengirimkan logistik berupa pangan, air bersih, perlengkapan dasar, serta kebutuhan kesehatan ke titik-titik pengungsian. 

    Rohan menyatakan bahwa perusahaan dengan kemampuan teknis turut mengoperasikan alat berat untuk membuka ruas jalan yang tertutup material longsor agar distribusi bantuan dapat kembali berjalan.

    Pemulihan jaringan seluler dan sambungan listrik juga menjadi prioritas awal guna memperlancar koordinasi antarlembaga selama masa tanggap darurat.

    Di Sumatera Barat, BUMN seperti PT Pegadaian, Semen Padang, BNI, Hutama Karya, Angkasa Pura, PLN, dan Pertamina telah mengirimkan bantuan sejak hari pertama. Bantuan mencakup makanan, pakaian, obat-obatan dasar, tenda darurat, perahu karet, hingga excavator untuk mendukung evakuasi. 

    Adapun di Sumatera Utara, bantuan disalurkan Pegadaian, BRI, BNI, Inalum, Angkasa Pura, BTN, Kawasan Industri Medan (KIM), Pertamina, dan PTPN. Bantuan meliputi pangan, air bersih, perlengkapan bayi, obat-obatan, tenda pengungsian, dan suplai bahan bakar untuk operasional alat berat.

    “Dengan langkah cepat di masa tanggap darurat serta rencana pemulihan yang terarah, Danantara Indonesia dan jaringan BUMN yang terkait ingin memastikan masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalani kehidupan normal secepat mungkin,” kata Rohan.

    ————————-

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.