Category: Bisnis.com

Pemerintah Kerahkan 11 Helikopter untuk Distribusi Bantuan Korban Banjir Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.

Hingga Jumat (29/11/2025), sebanyak 11 helikopter milik TNI dan Basarnas telah diterjunkan ke wilayah terdampak untuk mempercepat distribusi bantuan logistik.

Menurut keterangan resmi akun Instagram Sekretariat Kabinet, 9 helikopter sudah berada di lokasi sejak 26 November, sedangkan 2 helikopter tambahan diterbangkan dari Jakarta ke Aceh pada Jumat pagi.

Helikopter-helikopter ini difokuskan untuk menjangkau daerah yang sulit diakses melalui jalur darat akibat longsor. Selain itu, tim yang bertugas terus memperhatikan kondisi cuaca ekstrem sebagai pertimbangan utama dalam penanganan bencana.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk bergerak cepat sejak hari pertama bencana. Langkah-langkah darurat termasuk evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan wilayah terdampak harus segera dilakukan.

“Pemerintah bergerak cepat, dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan melalui jalur darat dan udara, serta terus mendukung kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Prabowo melalui akun Instagram resmi Presiden RI.

Presiden juga menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya gotong royong dalam memulihkan kehidupan masyarakat dan menormalkan kembali wilayah terdampak.

“Mari kita senantiasa bersatu, bergotong royong, dan membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Semoga masa sulit ini dapat segera kita lewati,” ujarnya.

30/11/2025 19:03
Ketum Kadin Anindya Bakrie Ajak Pengusaha Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyerukan solidaritas para pelaku usaha untuk membantu korban banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dia mengajak seluruh peserta untuk ikut berprihatin, mendoakan, dan menggalang bantuan bagi masyarakat di tiga provinsi tersebut.

“Sehingga kita bisa menggalang suatu kekuatan untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sana,” kata Anindya dalam acara Parallel Session Rapat Pimpinan Nasional 2025 Kadin Indonesia di Jakarta pada Minggu (30/11/2025).

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir besar di wilayah tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah signifikan. BNPB melaporkan terdapat 174 orang meninggal dunia, 79 orang hilang, dan 12 orang luka-luka akibat bencana tersebut.

Rapimnas Kadin 2025 mengusung tema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia”, dengan fokus pada strategi peningkatan inovasi, produktivitas, investasi, dan perdagangan. Rangkaian kegiatan dimulai pada 30 November 2025 melalui fun walk, pembukaan resmi, serta penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dan Kadin.

Acara tersebut menonjolkan agenda penguatan ekosistem ekonomi kreatif hingga peluncuran platform pelatihan daring Kadin AI Academy.

Pada 1 Desember 2025, pembahasan bergeser ke prospek ekonomi dan stabilitas nasional 2026 melalui sesi pleno bersama Bank Indonesia, Kementerian Pertahanan, hingga Menko Perekonomian.

Setelah itu, sejumlah sesi paralel digelar untuk membahas strategi pemerintah 2026 di berbagai sektor, mulai dari pangan, kesehatan, ketenagakerjaan, konektivitas, industri, pertanian, riset, perdagangan, hingga hubungan luar negeri. Sejumlah MoU strategis dengan kementerian terkait juga ditandatangani dalam kesempatan tersebut.

Pada 2 Desember 2025, Rapimnas memasuki tahap pembahasan internal organisasi melalui Sidang Pleno Pertama dan Kedua, yang mencakup penetapan jadwal acara, tata tertib, laporan tahunan, serta pandangan umum Kadin provinsi dan Anggota Luar Biasa. Rangkaian Rapimnas kemudian ditutup dalam Sidang Pleno Ketiga melalui penetapan hasil akhir Rapimnas 2025.

30/11/2025 18:59
Komdigi Sediakan Internet SATRIA-1 di 10 Titik Terdampak Banjir Aceh-Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyediakan layanan internet berbasis satelit SATRIA-1 di 10 lokasi terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pada hari ini, tim BAKTI Komdigi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tim Search and Rescue (SAR), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengirimkan perangkat ke titik-titik pemasangan dan ditargetkan layanan tersebut dapat segera beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan konektivitas di wilayah yang terdampak bencana.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan penyediaan akses internet darurat menjadi prioritas untuk memastikan warga tetap bisa terhubung setelah jaringan komunikasi terputus akibat banjir.

“Ketika jaringan komunikasi terputus, SATRIA-1 hadir sebagai penyelamat. Dengan cara ini, warga dapat kembali terhubung meskipun infrastruktur konektivitas sedang mengalami gangguan,” kata Meutya dalam keterangan resmi dikutip pada Minggu (30/11/2025).

Meutya menyampaikan satelit SATRIA-1, yang beroperasi sejak tahun lalu, memang dirancang untuk menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta area yang sulit diakses, termasuk saat terjadi bencana besar.

Dia juga mengimbau masyarakat tetap waspada, mengikuti arahan petugas di lapangan, dan memanfaatkan akses internet yang disediakan untuk memperoleh informasi resmi.

10 Lokasi Pemasangan Layanan Internet SATRIA-1:

Bandara Pinangsori/Dr. Fredric Lumban Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara
SMAN 1 Plus Matauli Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara
Dekat Masjid Baitul Gafur, Kabupaten Aceh Utara, Aceh
Command Center, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh
Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Aceh
Kota Langsa, Aceh
Kabupaten Aceh Timur, Aceh
Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh
Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatra Barat
UPT BNPB Regional Sumatra Barat, Kota Padang, Sumatra Barat

30/11/2025 18:54
Simak! Ini Syarat Penetapan Status Bencana Nasional yang Digaungkan untuk Banjir Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA – Belakangan ini status penerapan Bencana Nasional digaungkan oleh publik usai Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dilanda banjir bandang hingga longsor.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu (29/11/2025), total korban jiwa mencapai 303 orang dari tiga provinsi tersebut. Publik hingga koalisi masyarakat mendesak agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional agar penanganan bagi warga cepat dilakukan.

Pasalnya sampai saat ini status masih di tingkat tanggap darurat. Lantas, bagaimana penetapan status bencana nasional?

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penerapan status keadaan darurat dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa penetapan bencana nasional meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman BNPB mengenai penetapan status keadaan darurat bencana, status ini berdasarkan rekomendasi dari pemerintah provinsi (pemprov) dalam hal ini gubernur yang terdampak karena tidak lagi mampu menangani bencana.

Pemprov tidak bisa mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dan melaksanakan penanganan bencana mulai dari evakuasi serta pemenuhan kebutuhan pokok.

Pengajuan status bencana nasional dari Pemprov harus berdasarkan kajian bersama BNPB dan kementerian atau lembaga terkait. Jika dinyatakan benar adanya, maka hasil laporan diajukan ke Pemerintah Pusat untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Setelah itu, Kepala BNPB mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan status bencana nasional. Sedangkan jika tidak perlu, maka BNPB menyampaikan kepada gubernur yang terdampak untuk tidak menetapkan dan melaksanakan status bencana nasional.

Sekadar informasi, per Sabtu (29/11/2025), Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang hilang semenjak peristiwa pada tiga hari lalu di Sumatra Utara.

Di Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. Kemudian, Sumatra Barat tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.

30/11/2025 18:52
Selain Pasar Senen, Menteri UMKM Sidak Pusat Thrifting di Bandung hingga Bali

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bakal memeriksa aktivitas perdagangan pakaian impor bekas di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Bandung hingga Bali.

Maman menyampaikan hal tersebut usai meninjau aktivitas thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Minggu (30/11/2025). Menurutnya, hal ini dilakukan di tengah polemik larangan impor balpres baju bekas yang dinilai merugikan para pedagang.

“Saya dengar di Bandung juga ada [pusat thrifting], kita akan ke sana juga. Di Bali juga ada, kita akan lihat. Saya yakin di Medan juga pasti ada. Kita akan lihat kondisi riilnya seperti apa,” kata Maman kepada wartawan.

Dia lantas berujar bahwa peninjauan langsung dan duduk bersama pedagang ini merupakan langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil terkait perdagangan pakaian bekas impor.

Maman menegaskan bahwa praktik perdagangan produk pakaian impor bekas dinyatakan ilegal berdasarkan aturan yang berlaku.

Namun, dia menyebut telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas pedagang pakaian bekas ini harus tetap berlanjut, selagi pemerintah mengupayakan adanya jalan tengah.

“Dan ini kan [pedagang thrifting] bagian dari anak bangsa juga, bagian dari rakyat Indonesia juga, sehingga menurut saya harus kita pikirkan solusi dan jalan tengahnya segera,” tutur Maman.

Ketika ditanya perihal opsi regulasi yang akan ditetapkan, Maman belum dapat memberikan gambaran. Menurutnya, permasalahan pakaian impor bekas ini bukan hanya ranah Kementerian UMKM, melainkan juga sejumlah lembaga lainnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan larangan impor pakaian bekas, termasuk kegiatan thrifting, tetap berlaku.

Hal ini menyusul permintaan pedagang di Pasar Senen agar penjualan pakaian bekas impor dilegalkan dan mereka bersedia membayar pajak jika legalisasi diterapkan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pelarangan ini bukan perihal pajak, melainkan karena sifat barang itu sendiri. Meski pedagang thrifting bersedia membayar pajak, kata Budi, hal itu tidak mengubah status ilegal impor pakaian bekas.

“Ya tapi kan enggak ada hubungannya. Kalau terus membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang. Dilarang terus seolah-olah maksudnya, kalau membayar pajak [jadi legal], kan dia dilarang bukan karena enggak bayar pajak,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

30/11/2025 18:48
Konsensus Ekonom Ramal Surplus Dagang RI Turun ke US$3,8 Miliar pada Oktober 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan surplus neraca perdagangan Indonesia akan berlanjut pada Oktober 2025 atau 66 bulan secara beruntun. Kendati demikian, surplus diproyeksikan akan menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Indonesia selama Oktober 2025 pada Senin (1/12/2025) esok.

Berdasarkan konsensus proyeksi 18 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah (median) surplus neraca perdagangan pada Oktober 2025 diproyeksikan sebesar US$3,80 miliar. Proyeksi tersebut lebih rendah dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau September 2025 senilai US$4,34 miliar.

Estimasi tertinggi dikeluarkan oleh Ekonom Barclays Bank PLC Brian Tan dengan nominal US$4,75 miliar. Sebaliknya, estimasi terendah diberikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual dengan angka US$2 miliar.

David menjelaskan proyeksi tersebut dipengaruhi oleh ekspor yang hanya naik 0,05% secara tahunan (year on year/YoY) dan 2,78% secara bulanan (month on month/MoM). Di sisi lain, impor naik lebih tinggi sebesar 2,23% YoY dan 8,87% MoM.

“Trade balance [neraca dagang] turun di Oktober karena ekspor tumbuh lebih lambat. Ini juga terindikasi dari data impor negara-negara lain, terutama ekspor ke China, Jepang, dan India,” jelas David kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Dari sisi harga, David mencatat bahwa komoditas ekspor cenderung stagnan kecuali tembaga dan timah yang naik.

Sementara itu, impor naik terutama dari Singapura. Menurut David, kenaikan itu diimbangi oleh harga komoditas impor yang sebagian besar juga turun.

“Terutama minyak, batu bara dan komoditas pertanian seperti coklat,” tutupnya.

30/11/2025 18:35
Rapimnas Kadin 2025: Fokus Penguatan Industri Kreatif dan Lapangan Kerja

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 pada 1–2 Desember 2025 di Jakarta. Tema acara tahun ini adalah Kadin Gotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan pihaknya akan fokus pada penciptaan lapangan kerja, salah satunya melalui penguatan industri kreatif. Menurut dia, sektor ini memiliki potensi besar dalam penciptaan nilai tambah dan peluang kerja.

Dia menilai industri kreatif telah menunjukkan bukti kuat lewat karya lokal yang mampu menarik jutaan penonton di dalam negeri.

“Teman-teman Jumbo meraih lebih dari 10 juta penonton. Bagi saya sangat mengagetkan, karena biasanya kita [hanya] bicara mengenai kartun luar negeri seperti Disney, Nickledeon,” kata Anindya dalam acara Parallel Session Rapat Pimpinan Nasional 2025 Kadin Indonesia di Jakarta pada Minggu (30/11/2025).

Dia menambahkan, film Agak Laen yang mencapai 1 juta penonton hanya dalam tiga hari penayangan memperlihatkan besarnya kekuatan pasar dan peluang perkembangan industri kreatif nasional. Anindya juga menekankan pentingnya penguatan intellectual property (IP) sebagai salah satu fondasi pertumbuhan industri kreatif Indonesia.

Dia berharap upaya pemerintah dalam diplomasi regional di forum internasional seperti Association of Southeast Asian Nations (Asean), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Brazil, Russia, India, China, South Africa (BRICS), dan Group of Twenty (G20) dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempromosikan karya kreatif Indonesia.

“Ini bisa sama-sama kita sosialisasikan,” katanya.

Anindya menegaskan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah akan terus mendukung kebijakan nasional, termasuk inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pihaknya percaya keberhasilan pemerintah akan berdampak pada keberhasilan dunia usaha dan perekonomian. Dia menyebutkan Kadin telah berkontribusi dalam sejumlah program besar pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, Kadin juga aktif memfasilitasi tenaga kerja migran.

“Kami juga ribuan bahkan puluhan ribu hasilnya kita sudah membuat, mengorganisir untuk bisa mengirim keluar negeri tapi bukan saja tenaga kerja domestik,” tambahnya.

Menutup paparannya, Anindya mengatakan Rapimnas 2025 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong Indonesia naik kelas.

“Marilah sama-sama kita dukung industri kreatif, dan saya yakin kalau bersama, kita bisa. Dan terakhir, kita nih fokus kepada Indonesia Inc, incorporated. Jadi artinya gotong royong antar pemerintah dan pengusaha untuk supaya naik kelas,” tutupnya.

Dalam Rapimnas 2025, Kadin juga menandatangani dua nota kesepahaman (MoU), yaitu antara Kadin Indonesia dengan Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI’56) serta dengan Asosiasi Komik Seluruh Indonesia (AKSI).

Kerja sama ini diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, terutama dalam pengembangan konten dan kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI) nasional.

30/11/2025 18:23
Oxygen.id Dukung Transformasi Digital Bisnis dengan Hadirkan Talkxygen

Bisnis.com, JAKARTA – Oxygen.id, layanan internet cepat dan stabil dari PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo), konsisten memperkuat dukungan bagi pelaku usaha dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Talkxygen di dua kota sekaligus, yakni Serang – Jawa Barat dan Pekanbaru – Riau, pada Jumat, 28 November 2025.

Acara ini menjadi wadah interaktif bagi para pelaku usaha untuk berdiskusi, berbagi wawasan, berjejaring, serta memahami bagaimana konektivitas dan teknologi dapat menjadi motor pertumbuhan bisnis di era digital.

Talkxygen Serang berlangsung di 1994 Coffee and Creative Space, Serang-Jawa Barat dengan suasana hangat penuh interaksi sejak sesi awal.

Dalam kesempatan ini, Muhamad Jafar Sidiq, Sales Manager SME Regional Jawa & Bali, menyampaikan bahwa Oxygen.id menghadirkan layanan internet dan solusi digital yang dapat diandalkan oleh berbagai skala bisnis.

“Oxygen.id menyediakan layanan Internet Broadband untuk UMKM dan startup, serta Internet Dedicated dengan SLA untuk perusahaan menengah hingga besar. Semua layanan ini didukung dengan kualitas konektivitas yang stabil serta layanan purnajual yang responsif,” terangnya.

Selain layanan konektivitas, Oxygen.id juga memperkenalkan berbagai solusi berbasis teknologi seperti SD-WAN, Managed Services, Cloud Solutions, serta Cyber Security Services guna memastikan operasional bisnis lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.

Talkxygen Serang: Dekatkan Solusi Digital untuk Kebutuhan Bisnis Lokal

Kegiatan semakin meriah dengan fun games, networking session, hingga pembagian doorprize dan merchandise eksklusif yang membuat peserta semakin antusias hingga akhir acara.

Di Pekanbaru, Talkxygen diselenggarakan di Sky Park Cafe & Bar, Tanah Datar – Pekanbaru Kota dan turut menghadirkan dua narasumber utama:

Muhammad Reza Lubis – Manager Sales SME Sumatera & Kalimantan
Louis Lukito – Product Manager id

Keduanya menegaskan peran penting internet yang berkualitas dalam menjalankan bisnis modern, terlebih dengan meningkatnya ketergantungan pada layanan digital, data cloud, dan otomasi.

“Pelaku usaha membutuhkan partner yang mampu memahami kebutuhan mereka secara menyeluruh. Oxygen.id hadir bukan hanya sebagai penyedia layanan internet, tetapi sebagai pendamping pertumbuhan digital bisnis di Indonesia,” ujar Reza dalam sesi panel.

Peserta juga mendapat kesempatan untuk menggali insight teknis dan praktik terbaik dalam mengelola transformasi digital, sekaligus menjalin hubungan baru dengan komunitas bisnis lokal.

Pelaksanaan Talkxygen di dua kota tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pelaku usaha akan dukungan teknologi yang relevan dan terpercaya di berbagai wilayah Indonesia.

Antusiasme peserta menjadi bukti bahwa konektivitas bukan lagi sekadar fasilitas teknis, melainkan faktor strategis dalam pertumbuhan usaha.

Oxygen.id berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan sekaligus membangun hubungan yang lebih kuat dengan dunia bisnis daerah. Dengan teknologi yang tepat, Oxygen.id siap membantu pelaku usaha menciptakan inovasi, meningkatkan efisiensi, dan memenangkan persaingan di era digital yang penuh tantangan.

30/11/2025 18:02
Pemerintah Kaji Kuota Impor Pakaian Bekas Untuk Pedagang Thrifting

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengkaji penerapan kuota impor pakaian bekas sebagai jalan tengah atas polemik aktivitas perdagangan thrifting.

Hal tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai meninjau aktivitas perdagangan pakaian bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025). Dirinya mengaku menerima masukan dari pedagang yang terjerat larangan aktivitas thrifting.

“Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” kata Maman kepada wartawan.

Namun demikian, Maman mengaku masih mengkaji opsi tersebut. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya berada dalam lingkup Kementerian UMKM, melainkan juga lintas lembaga.

Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak bisa secara gegabah mengambil keputusan terkait perdagangan pakaian impor bekas, meskipun telah dipertegas dalam aturan yang berlaku.

Menurutnya, pemerintah juga memiliki kepentingan bahwa aktivitas perekonomian dari perdagangan thrifting yang melibatkan UMKM tak boleh berhenti.

Pada saat bersamaan, pihaknya juga berupaya mendorong produk pakaian lokal agar menjadi pilihan konsumen dibandingkan pakaian impor ilegal.

“Nanti kita akan cari formulasi terbaik. Formulasi yang bisa mengakomodasi semua kepentingan ini,” ujar Maman.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberantas praktik ilegal perdagangan pakaian impor bekas.

Purbaya menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama instansi terkait akan lebih ketat mengawal pelabuhan-pelabuhan yang kerap menjadi celah masuk impor ilegal tersebut.

“Kita akan investigasi lebih dalam. Dari kasus-kasus yang menyelundup, pasti kan kita tahu nanti siapa pengimpornya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lepas lagi,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Jumat (21/11/2025).

30/11/2025 17:43
Banjir dan Longsor Sumatra, Ini Syarat dan Prosedur Penerapan Bencana Nasional

Bisnis.com, JAKARTA – Bencana alam banjir dan longsor terjadi di beberapa daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumbar. Apakah bencana yang terjadi di provinsi ini, masuk dalam kategori bencana nasional?

Bencana alam yang pernah dianggap sebagai bencana nasional adalah gempa dan tsunami di Flores pada 1992, tsunami di Aceh pada 2004, dan lumpur Lapindo di Jawa Timur pada 2006. Lantas, bagaimana dengan bencana yang terjadi di 3 provinsi di Sumatra?

Dikutip dari buku Panduan Pedoman Penetapan Status Keadaaan Darurat Bencana BNPB, Minggu (30/11/2025), status keadaan darurat bencana nasional ditetapkan atas pertimbangan pemerintah provinsi yang terdampak, tidak memiliki kemampuan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :

1. Memobilisasi sumberdaya manusia untuk upaya penanganan darurat bencana.

2. Mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.

3. Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar.

Ketidakmampuan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud penjelasan diatas ditentukan oleh :

1. Pernyataan resmi dari Gubernur wilayah provinsi terdampak yang menerangkan adanya ketidakmampuan di dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana.

2. Pernyataan tersebut di atas, harus dikuatkan dan didukung oleh laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan oleh Pemerintah (dalam hal ini BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait).

Apabila hasil pengkajian cepat memang benar menunjukkan adanya ketidakmampuan di dalam mengelola penanganan darurat bencana, maka dengan demikian kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak dapat beralih kepada Pemerintah. Selanjutnya Presiden menetapkan status keadaan darurat bencana nasional.

Prosedur Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Nasional

Prosedur penetapan status keadaan darurat bencana nasional diatur sebagai berikut:

1. Apabila kebutuhan penanganan darurat bencana melampaui kapasitas dari rovinsi yang wilayah kabupaten/kotanya terdampak, maka gubernur wilayah provinsi terdampak dapat mengeluarkan surat pernyataan.

Surat pernyataan itu ditujukan kepada Presiden yang berisikan tentang ketidakmampuan dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana secara penuh dan sekaligus bermohon kiranya status keadaan darurat bencana yang terjadi perlu ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana nasional.

2. Paling lambat 1 kali 24 jam setelah keluarnya surat pernyataan dimaksud maka BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait agar melakukan pengkajian cepat situasi.

3. Selanjutnya hasil pengkajian cepat dimaksud dibahas dalam rapat koordinasi tingkat nasional untuk menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.

4. Apabila rekomendasi yang dikeluarkan perlu menaikkan status keadaan darurat bencana menjadi status keadaan darurat bencana nasional maka, Presiden dapat segera menetapkan status keadaan darurat bencana nasional.

Selanjutnya, Kepala BNPB mengkoordinasikan Kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan penanganan darurat bencana lebih lanjut.

5. Apabila rekomendasi yang dihasilkan sebaliknya, maka Pemerintah melalui Kepala BNPB segera menginformasikan ke Gubernur wilayah terdampak bahwa status keadaan darurat bencana tidak perlu ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana nasional dan sekaligus di dalam menginformasikan tersebut termuat pula pernyataan bahwa Pemerintah akan melakukan pendampingan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang terjadi.

30/11/2025 17:33

Category: Bisnis.com

Ketidakmampuan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud penjelasan diatas ditentukan oleh :