Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • BNPB: Jumlah Pengungsi di Sumbar 77.918 Jiwa, Masuk Fase Pemulihan Bencana

    BNPB: Jumlah Pengungsi di Sumbar 77.918 Jiwa, Masuk Fase Pemulihan Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra Barat mulai memasuki fase pemulihan setelah tiga hari penanganan intensif.

    Meski demikian, dia memastikan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) akan terus dilaksanakan hingga situasi benar-benar kondusif. 

    “Sumatra Barat sudah lebih pulih di hari ketiga. Apalagi sekarang tidak ada hujan, dan OMC masih terus dilakukan,” ujar Suharyanto dilansir dari Antara, Senin (1/12/2025).

    Berdasarkan data BNPB terkini, jumlah korban jiwa mencapai 129 orang, 118 orang masih hilang, dan 16 lainnya luka-luka. Di Kabupaten Padang Pariaman, lanjutnya, sebagian besar pengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan sisa material.

    Adapun, kabupaten Agam menjadi wilayah dengan dampak paling besar, mencatat 87 korban meninggal dunia dan 76 orang masih hilang.

    Secara keseluruhan, Suharyanto mengatakan terdapat delapan kabupaten/kota terdampak, yaitu Agam, Solok, Pesisir Selatan, Padang, Padang Panjang, Pariaman, Tanah Datar, dan Bukittinggi. 

    “Jumlah pengungsi tercatat sebanyak 77.918 jiwa. Sebagian besar warga memilih kembali ke rumah pada siang hari untuk membersihkan rumah, kemudian kembali ke posko pengungsian pada malam hari,” jelasnya. 

    Kerusakan infrastruktur yang masih menjadi fokus penanganan meliputi jembatan putus, jalan amblas, serta jalur transportasi nasional dan provinsi. Jalur nasional yang masih terputus di antaranya berada di Kota Padang Panjang dan Sicincin.

    Bantuan yang disalurkan mencakup sembako, perlengkapan kebersihan, makanan siap saji, selimut, tenda, serta alat berat seperti ekskavator. Dia memastikan seluruh personel BNPB telah berada di titik-titik terdampak untuk mendampingi Forkopimda.

    “Sudah empat hari mereka berada di lapangan dan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana,” kata Suharyanto.

    Penggunaan armada udara masih terbatas, mengingat jalur darat masih bisa digunakan. Armada yang dikerahkan mencakup satu helikopter BNPB, satu pesawat fixed wing, dan satu helikopter Basarnas.

    Ratusan Personel Dikerahkan 

    Data dari Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Sumbar mencatat 131 personel dikerahkan untuk menangani dampak banjir, galodo, sedimentasi sungai, serta kerusakan saluran irigasi. Penanganan difokuskan pada pemulihan fungsi aliran sungai dan distribusi air bagi permukiman serta pertanian.

    Jenis alat berat yang digunakan meliputi ekskavator, mini ekskavator dan long arm ekskavator. Beberapa lokasi juga mengandalkan alat manual seperti cangkul dan sekop.

    Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Desindra Deddy Kurniawan menyampaikan bahwa Ex-Siklon Tropis Senyar yang menyebabkan bencana kini telah menjauhi wilayah Indonesia. Namun, wilayah Sumatra Barat masih berada dalam puncak musim hujan hingga Desember.

    “Dinamika atmosfer seperti IOD, suhu muka laut, dan konvergensi angin masih aktif menyuplai uap air, sehingga memicu pertumbuhan awan hujan dalam sepekan ke depan,” ujarnya.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem, memperhatikan kondisi lingkungan, dan mulai kembali ke rumah secara bertahap dari posko pengungsian.

    Daerah terdampak yang diminta untuk meningkatkan kewaspadaan meliputi 16 kabupaten/kota, antara lain: Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Bukittinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Solok Selatan.

    “Penting bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan agar risiko bencana hidrometeorologi dapat ditekan seminimal mungkin,” kata dia. 

  • Update Korban Bencana di Sumatra (1/12): Aceh 96 Jiwa, Sumut 217 Jiwa, Sumbar 129 Jiwa

    Update Korban Bencana di Sumatra (1/12): Aceh 96 Jiwa, Sumut 217 Jiwa, Sumbar 129 Jiwa

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor pulau di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah menjadi 442 jiwa pada Senin (1/12/2025). 

    Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemerintah mempercepat penanganan warga terdampak dan pemulihan daerah sebagai prioritas utama atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera dalam beberapa hari terakhir.

    “Total korban meninggal dunia 442 orang. Sementara itu, untuk total korban hilang di tiga provinsi mencapai 402 jiwa,” kata Kepala BNPB Suharyanto dilansir dari Antara, Senin (1/12/2025). 

    Mengacu data dari Pos Pendukung Nasional di Tapanuli Utara, dia memaparkan di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 217 orang setelah tim SAR gabungan menemukan sejumlah korban yang sebelumnya dinyatakan hilang.

    Menurutnya, para korban tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, serta Nias.

    “Selain itu, ada 209 warga Sumatra Utara dilaporkan masih hilang setelah banyak keluarga menyampaikan laporan kehilangan kepada petugas posko darurat bencana yang ada di masing-masing provinsi,” jelasnya. 

    Suharyanto menyebutkan bahwa tim petugas gabungan saat ini juga menangani pengungsian yang tersebar di sejumlah titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.

    Suharyanto mengatakan korban meninggal dunia akibat bencana alam di Aceh saat ini tercatat 96 jiwa. Adapun, dia menuturkan 75 orang masih hilang. 

    “Jumlah tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota, antara lain Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya. Dengan total pengungsi mencapai sekitar 62.000 kepala keluarga,” tuturnya. 

    Adapun di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia mencapai 129 jiwa, sementara 118 orang masih hilang dan 16 lainnya mengalami luka-luka.

    Para korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, serta Pesisir Selatan, dengan total pengungsi sebanyak 77.918 jiwa.

    “Seluruh unsur pemerintah daerah, TNI–Polri, Basarnas, kementerian/lembaga, serta relawan terus mengerahkan sumber daya untuk mempercepat pencarian korban, memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, dan membuka akses ke wilayah yang masih terisolasi hingga Senin atau hari ke tujuh ini darurat bencana ini,” jelasnya. 

    Prabowo Bertolak ke Sumatra Utara

    Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra pada Senin (1/12/2025) sekitar pukul 06.00 WIB.

    Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Ke-8 RI itu lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara 

    Upaya ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan dengan optimal.

    Pada kunjungan ini, Kepala negara diagendakan meninjau langsung kondisi lapangan termasuk situasi di titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar. 

    Prabowo juga akan memastikan bahwa langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. 

    Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan.

    Sebelumnya, Prabowo telah meminta seluruh jajaran untuk bekerja cepat dalam penanganan agar dampak bencana dapat diminimalkan.

    Seluruh proses penanganan darurat diharapkan makin terkoordinasi dan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa negara hadir dalam penanganan bencana. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan seiring potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi.

    Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan wilayah bencana yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    Presiden RI Prabowo Subianto memasuki pesawat kepresidenan untuk bertolak ke Sumatra Utara, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (1/12/2025). (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden)
    Bantuan Dikirim ke Sumatra 

    pimpinan DPR RI mengirimkan bantuan ke wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Pengiriman logistik dilakukan dari Jakarta melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (30/11/2025). Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pengiriman logistik dilakukan secara bertahap.

    “Hari ini DPR menyerahkan bantuan untuk wilayah Sumatra dalam bentuk kargo pesawat yang akan disampaikan kepada masyarakat terdampak bencana. Pengiriman bantuan dilakukan bertahap mulai hari ini dan besok, dengan rute Tapanuli Tengah, Padang, dan Aceh,” jelas Dasco dalam akun Instagram pribadinya.

    Dasco mengatakan penyerahan dan pengarahan bantuan di lapangan akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. Dari postingan tersebut, tampak juga Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa.

    Bantuan yang dikirim per Minggu (30/11/2025) lebih dulu menyasar Tapanuli Tengah. Logistik yang diterbangkan berisi pembalut, sarung, selimut, biskuit, dan mie instan cup.

    “Kami berharap bantuan dari DPR RI membantu meringankan beban saudara-saudara yang paling membutuhkan,” pungkas Dasco.

    Sebelumnya, pemerintah juga telah mengirimkan bantuan ke wilayah tersebut. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan total 11 helikopter terdiri dari TNI dan Basarnas yang diterbangkan langsung dari Jakarta ke wilayah yang terdampak. Selain itu, pemerintah juga telah mengirimkan 4 pesawat.

    Dia menuturkan bahwa penerbangan kali ini memfokuskan penyebaran logistik terutama di daerah terdalam yang sulit diakses karena lumpuhnya jalur darat.

    Pengiriman dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang sejak hari pertama bencana telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak cepat mengirim bantuan ke lapangan.

  • Cara Dapat Layanan Internet Gratis dari Starlink untuk Korban Banjir Sumatra

    Cara Dapat Layanan Internet Gratis dari Starlink untuk Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Layanan internet Starlink yang dimiliki oleh Elon Musk mengumumkan kebijakan baru mereka untuk para pengguna di Indonesia.

    Starlink memberikan layanan gratis selama bulan Desember 2025, khusus bagi pengguna yang terdampak menjadi korban banjir di wilayah Sumatra.

    Kebijakan ini diberikan Starlink sebagai bentuk dukungan pemulihan konektivitas di daerah bencana.

    “Bagi mereka yang terdampak banjir parah di Indonesia, Starlink menyediakan layanan gratis bagi pelanggan baru dan lama hingga akhir Desember. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk segera membangun terminal dan memulihkan konektivitas ke wilayah-wilayah terdampak paling parah di Sumatra,” tulis Starlink dalam pernyataan resminya di X pada Sabtu (29/11/2025).

    Elon Musk kemudian menanggapi dengan mengatakan bahwa pemberian layanan gratis ini dilakukan sebagai kebijakan standar yang dimiliki oleh Starlink.

    Menurutnya, tidak etis bagi Starlink untuk mengambil keuntungan di tengah terjadinya bencana.

    “Kebijakan standar SpaceX adalah menggratiskan Starlink setiap kali terjadi bencana alam di suatu tempat di dunia. Tidaklah etis mengambil untung dari musibah,” tulis Elon di akun X-nya.

    For those affected by the severe flooding in Indonesia, Starlink is providing free service to new and existing customers through the end of December. We’re also working with the Indonesian government to rapidly deploy terminals and restore connectivity to the hardest-hit areas on…

    — Starlink (@Starlink) November 28, 2025

    Bagi pelanggan Starlink, layanan gratis tersebut dapat langsung dinikmati secara otomatis ke akun masing-masing.

    Kemudian pemberian layanan gratis ini juga dapat dinikmati oleh pengguna baru, maupun mereka yang layanannya sedang ditangguhkan atau dijeda.

    Pelanggan dapat mengaktifkan kembali koneksi internetnya selama periode bantuan berlaku pada Desember 2025.

    “Bagi pelanggan baru di wilayah terdampak, kami juga akan memberikan layanan gratis. Setelah Anda membeli dan mengaktifkan layanan, silakan buat tiket dukungan dengan menyebutkan “Bantuan Banjir Indonesia”,” tulis Starlink di situs resminya.

  • Mencari Solusi Persoalan Thrifting: Opsi Kuota Impor hingga Jual Produk Lokal

    Mencari Solusi Persoalan Thrifting: Opsi Kuota Impor hingga Jual Produk Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA – Polemik perdagangan pakaian bekas impor atau thrifting kembali mencuat setelah Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

    Kehadiran Maman disambut antusias oleh para pedagang yang berharap pemerintah tidak mematikan usaha mereka.

    Saat berkeliling di lantai 2 Blok III, sejumlah pedagang menyampaikan keluhan langsung. Mereka meneriakkan aspirasi agar aktivitas thrifting tidak ditutup pemerintah.

    “Thrifting jangan dihapus, Pak,” seru beberapa pedagang yang menghampiri Maman.

    Sejumlah lainnya bahkan mengangkat poster dari kardus dengan tulisan bahwa pedagang thrifting juga membayar pajak.

    Menurut para pedagang, kegiatan thrifting merupakan satu-satunya sumber nafkah yang mereka andalkan. Hal ini juga disampaikan dalam dialog singkat dengan Maman.

    Usai peninjauan, Maman menegaskan bahwa pemerintah memahami dilema yang dihadapi para pedagang. Di satu sisi, impor pakaian bekas secara tegas dilarang oleh undang-undang. Namun, di sisi lain, aktivitas ekonomi yang melibatkan ribuan pedagang tak bisa serta-merta dihentikan.

    “Kita akan mencari jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini,” ujar Maman.

    Opsi Kuota Thrifting

    Dalam kesempatan yang sama, Maman mengungkap bahwa pemerintah tengah mengkaji opsi penerapan kuota impor pakaian bekas sebagai salah satu solusi. Menurutnya, ide tersebut muncul dari aspirasi pedagang setempat.

    “Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” ujar Maman.

    Namun, opsi tersebut masih perlu dikaji secara lintas kementerian karena persoalan thrifting tidak hanya terkait UMKM, tetapi juga menyangkut regulasi perdagangan, perpajakan, dan pengawasan barang impor.

    Maman menegaskan bahwa pemerintah perlu berhati-hati karena keputusan apa pun akan berdampak luas pada ekosistem UMKM maupun pasar dalam negeri.

    “Nanti kita akan cari formulasi terbaik. Formulasi yang bisa mengakomodasi semua kepentingan ini,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa larangan impor pakaian bekas tetap berlaku, terlepas dari kesiapan pedagang untuk membayar pajak. Baginya, pajak tidak mengubah status hukum barang impor bekas.

    “Kalau membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang,” tegas Budi.

    Mendag menjelaskan bahwa pengecualian impor hanya berlaku untuk barang modal tidak baru seperti mesin industri, bukan untuk pakaian bekas. Karena itu, legalisasi melalui skema pajak dianggap tidak sesuai dengan kerangka regulasi yang ada.

    Dari sisi penegakan hukum, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap masuknya barang ilegal melalui pelabuhan.

    “Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lepas lagi,” ujarnya menegaskan komitmen untuk mengurangi penyelundupan.

    Dorongan Beralih ke Produk Lokal dan Akses Pembiayaan

    Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, pemerintah mendorong pedagang thrifting untuk beralih ke produk lokal UMKM, yang dinilai lebih berkelanjutan dan sesuai regulasi.

    Untuk mendukung transisi tersebut, para pedagang akan difasilitasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program peningkatan kapasitas.

    “Bisa dong [eks pedagang thrifting dapat KUR], sangat bisa. Justru arahnya kita kan ke sana,” kata Maman dalam konferensi pers sebelumnya.

    Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini fokus melakukan “sterilisasi pasar” dari barang ilegal, agar produk lokal mendapat ruang yang lebih adil untuk berkembang. Menurut Maman, selama barang ilegal masih membanjiri pasar, pedagang lokal sulit bersaing.

    “Ini mau kita bersihin dulu, kita sapu dulu. Sudah bersih? Ayo produk-produk lokal kita harus jadi tuan di lapangannya sendiri,” tutur Maman.

    Suara Pengusaha

    Pengusaha menilai langkah pemerintah menertibkan impor pakaian bekas (thrifting) membuat persaingan yang lebih sehat bagi industri tekstil, garmen, hingga UMKM dalam negeri.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai kebijakan pemerintah menekan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mendorong substitusi produk lokal sebagai langkah strategis untuk memperkuat pondasi industri dalam negeri.

    Apalagi, Shinta menyebut, selama bertahun-tahun industri formal menghadapi tekanan dari pakaian bekas impor yang masuk tanpa standar, tidak melalui jalur legal, dan dijual jauh di bawah harga produksi lokal.

    “Secara prinsip, kebijakan ini dapat menciptakan level playing field yang lebih adil bagi pelaku industri lokal,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

    Shinta menilai kebijakan ini juga berpotensi memperluas ruang pasar bagi UMKM dan merek lokal. 

    Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah yang tengah mengonsolidasikan sekitar 1.300 merek lokal melalui Kementerian UMKM, yang diharapkan mendorong pertumbuhan industri fesyen domestik dan rantai pasok yang lebih sehat.

    Namun, Shinta menyampaikan, pakaian bekas impor selama ini mengisi ceruk harga ultra-murah yang sulit ditandingi produk baru, termasuk UMKM lokal.

    “Ketika pasokan di segmen ini ditekan, sementara substitusi produk lokal masih berada pada level harga yang lebih tinggi, maka konsumen berpendapatan rendah akan menghadapi kenaikan biaya untuk memenuhi kebutuhan berpakaian,” tuturnya.

    Menurutnya, pengetatan impor bisa meningkatkan biaya bagi konsumen berpendapatan rendah, sehingga kebijakan perlu diposisikan sebagai re-desain pasar untuk memastikan produk lokal tetap terjangkau, berkualitas, dan tersedia merata.

  • DJP Kejar Pajak Pengusaha Sawit Kakap, Dorong Integrasi Data Tambang

    DJP Kejar Pajak Pengusaha Sawit Kakap, Dorong Integrasi Data Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan pengusaha batu bara dan sawit pada pekan lalu. Otoritas pajak menuntut mereka supaya lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan peringatan keras kepada ratusan pelaku usaha di sektor kelapa sawit menyusul temuan berbagai modus ketidaksesuaian data mulai dari underinvoicing hingga penggunaan faktur fiktif.  

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah pemerintah, termasuk operasi gabungan Kemenkeu-Polri yang membongkar penyelundupan produk turunan CPO pada awal November 2025, bukan bertujuan untuk menebar ketakutan.

    Upaya itu, sambungnya, dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai koridor hukum sekaligus mengamankan penerimaan negara.  

    Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis sektor sawit di Kantor Pusat DJP pada Jumat (28/11/2025), Purbaya meminta para pengusaha untuk terbuka jika menghadapi kendala di lapangan.  

    “Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia,” tegasnya, dikutip dari rilis DJP, Jumat (28/11/2025). 

    Purbaya, yang hadir secara mendadak dalam agenda tersebut, menekankan bahwa kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, namun tetap menuntut kontribusi maksimal bagi kas negara.  

    “Sebenarnya saya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Kata Pak Bimo [Dirjen Pajak] tadi, kalau Pak Menteri datang semoga pendapatan pajaknya bisa meningkat banyak,” ujarnya.  

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan bahwa otoritas pajak telah mengantongi data modus pelanggaran ekspor terbaru. Selain itu, DJP mengidentifikasi dugaan praktik penghindaran pajak lainnya seperti under-invoicing dan penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif.  

    Bimo mengimbau para “raja sawit” tersebut untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan pembetulan secara sukarela sebelum otoritas melangkah ke ranah penegakan hukum (gakkum).  

    “Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh,” kata Bimo.  

    Bimo memastikan pengawasan akan dilakukan secara profesional dan proporsional tanpa menghambat aktivitas ekonomi, demi memperkuat tata kelola industri sawit yang lebih transparan dan akuntabel. 

    Adapun, kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh jajaran Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN), termasuk Ketua Satgassus Herry Muryanto dan Wakil Ketua Novel Baswedan, serta perwakilan Kejaksaan RI.

    Integrasi Data Tambang

    Direktur Jenderal Pajak alias DJP Bimo Wijayanto mendorong supaya data Minerba-One yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM bisa segera terintegrasi dengan Coretax milik otoritas pajak.

    Hal ini ditujukan agar seluruh data dapat dimanfaatkan dalam mengumpulkan penerimaan negara. Selain itu, Bimo juga mengemukakan bahwa DJP juga telah sepakat dengan Ditjen Minerba untuk memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai salah satu dokumen kelengkapan pada saat mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) .

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan pelaksanaan kegiatan kolaborasi ini merupakan upaya bersama dalam mengelola kekayaan negara, baik oleh Pemerintah selaku regulator maupun wajib pajak selaku pelaku kegiatan ekonomi dari sektor pertambangan mineral dan batubara. 

    “Pesan Pak Presiden kembali ke pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama membangun sistem ekonomi Indonesia yang berkeadilan, yaitu pentingnya 
    prinsip gotong royong,” ujar Bimo, dikutip Jumat (28/11/2025). 

    Berdasarkan data internal DJP, dalam lima tahun terakhir jumlah populasi wajib pajak dari sektor pertambangan minerba cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertambahan sekitar 3%.

    Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 6.321 wajib pajak hingga pada tahun 2025 tumbuh menjadi 7.128 wajib pajak. Selain itu, penerimaan sektor pertambangan 
    mineral logam mampu meningkat lebih dari 10 kali lipat dari sebesar Rp4 triliun (2016) 
    menjadi Rp45 triliun (2024). 

    Sedangkan penerimaan pajak sektor pertambangan batubara mengalami fluktuasi sejalan dengan pergerakan harga komoditas global.“Kami tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak ada sumbangsih dari bapak ibu selaku pelaku ekonomi (sektor minerba) yang menyumbang 20 sampai 25 persen dari penerimaan negara,” ujar Bimo. 

  • PMI Manufaktur China Masih Kontraksi, Perlambatan Ekonomi Kian Dalam!

    PMI Manufaktur China Masih Kontraksi, Perlambatan Ekonomi Kian Dalam!

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks manufaktur China mencatatkan kontraksi meski mulai menunjukkan perbaikan pada November 2025, memperpanjang tren pelemahan menjadi rekor terlama seiring dengan semakin dalamnya perlambatan ekonomi negara tersebut.

    Melansir Bloomberg pada Senin (1/12/2025) Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur versi pemerintah China tercatat di level 49,2, tetap berada di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi untuk bulan kedelapan berturut-turut. Angka ini juga sedikit lebih rendah dari estimasi median ekonom yang disurvei Bloomberg sebesar 49,4.

    Sementara itu, PMI nonmanufaktur yang mencerminkan aktivitas konstruksi dan jasa turun ke 49,5, setelah sempat naik ke level 50,1 pada Oktober, menurut data Biro Statistik Nasional China yang dirilis Minggu (30/11/2025). Catatan itu menjadi kontraksi pertama indeks tersebut dalam hampir tiga tahun, dipicu oleh melemahnya sektor properti dan jasa perumahan.

    Rilis data tersebut memberikan gambaran awal kinerja ekonomi China, ekonomi terbesar kedua di dunia, sepanjang November setelah dilanda gejolak perdagangan global selama berbulan-bulan serta penurunan investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

    Pada kuartal berjalan, pertumbuhan produksi industri tercatat menjadi yang terendah sejak awal tahun, sementara ekspor secara mengejutkan mengalami kontraksi lantaran lemahnya permintaan global gagal mengimbangi penurunan pengiriman ke Amerika Serikat.

    Di sisi lain, ketegangan perdagangan dengan AS cenderung mereda usai tercapainya gencatan sementara bulan lalu, setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan. 

    Namun, sejumlah detail kesepakatan, termasuk terkait ekspor logam tanah jarang (rare earth) dari China, masih dalam tahap negosiasi, menandakan rapuhnya perjanjian tersebut.

    Ketidakpastian perdagangan juga bertambah setelah muncul ketegangan diplomatik dengan Jepang dalam beberapa pekan terakhir, di tengah wacana Beijing untuk menyiapkan langkah-langkah balasan ekonomi.

    Di luar risiko geopolitik, lemahnya permintaan domestik masih membayangi prospek sektor manufaktur China. Pertumbuhan penjualan ritel melambat untuk bulan kelima berturut-turut pada Oktober, menjadi periode perlambatan terpanjang sejak aktivitas belanja sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 lebih dari empat tahun lalu.

    Meski ekonomi menunjukkan pelemahan, peluang stimulus tambahan dalam waktu dekat dinilai masih terbatas. Para pembuat kebijakan China belum terburu-buru bertindak, mengingat target pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5% untuk 2025 dinilai masih berada dalam jangkauan.

    Sebelumnya, pemerintah China telah menggelontorkan stimulus tambahan senilai 1 triliun yuan atau sekitar US$141 miliar sejak akhir September. 

    Paket tersebut mencakup pemanfaatan kuota obligasi daerah yang belum terpakai untuk mendorong investasi dan membayar tunggakan pemerintah kepada perusahaan, serta penyertaan modal baru ke bank kebijakan guna mengakselerasi investasi.

    Dalam lima tahun ke depan, Beijing menegaskan akan tetap menjadikan sektor teknologi dan manufaktur sebagai prioritas utama, sekaligus berkomitmen meningkatkan secara signifikan porsi konsumsi dalam struktur ekonomi nasional. Sepanjang tahun ini, ekspor bersih menyumbang hampir sepertiga pertumbuhan ekonomi China.

    Adapun pertumbuhan ekonomi China pada kuartal lalu melambat ke level terendah dalam setahun. Para analis memperkirakan perlambatan akan berlanjut, dengan proyeksi kinerja kuartal berjalan menjadi yang terlemah sejak kuartal IV/2022, ketika negara itu masih berada di fase akhir kebijakan pengetatan pandemi Covid-19.

  • Perusahaan Teknologi China Topband Penetrasi EBT di Indonesia

    Perusahaan Teknologi China Topband Penetrasi EBT di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA—Perusahaan teknologi global asal China Topband, resmi meluncurkan Ecosolex di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas ketersediaan solusi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pengisian daya kendaraan listrik (EV Charger).

    General Manager APAC Topband Bevan Zhang menyampaikan bahwa perusahaan telah mengembangkan teknologi baterai dan sistem penyimpanan energi sejak 2009, beriringan dengan pertumbuhan kebutuhan energi baru secara global. Saat ini, Topband mengoperasikan lima lini usaha utama, termasuk perangkat rumah tangga, power tools, energi terbarukan, automation, dan solusi teknologi informasi.

    “Peluncuran ini menjadi bagian dari langkah strategis Topband dalam memperluas investasi serta mendukung percepatan transisi energi bersih di Indonesia,” jelasnya dalam siaran pers, Senin (1/12/2025).

    Ekosistem teknologi yang dikembangkan Topband mencakup produksi battery cell, sistem manajemen baterai (BMS), hingga perangkat konversi energi, yang menjadi fondasi bagi pengembangan sistem penyimpanan energi (ESS). Ecosolex hadir sebagai sub-brand yang mengintegrasikan beberapa teknologi tersebut untuk menjawab kebutuhan sektor residensial, komersial, hingga industri.

    Riko Sugiyanto, Country Manager Topband Indonesia, menyampaikan kehadiran Ecosolex merupakan langkah strategis untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan di berbagai sektor.

    “Prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan kolaborasi menjadi dasar kami dalam memperkuat integrasi energi bersih di berbagai wilayah di Indonesia,” ujar Riko.

    Riko menambahkan bahwa tren penggunaan PLTS semakin terlihat dengan meningkatnya minat terhadap sistem off-grid dan hybrid. Penurunan harga komponen utama, seperti baterai LFP, turut mendorong pertumbuhan tersebut, terutama di kawasan yang selama ini menghadapi tantangan pasokan listrik seperti pertambangan, perkebunan dan daerah terpencil.

    Untuk mendukung implementasi Ecosolex di Indonesia, Topband menunjuk PT Sirus Eco Energy sebagai distributor resmi. Penunjukan ini mencakup tanggung jawab dalam penyediaan stok lokal dan layanan purna jual, serta ketersediaan unit pengganti apabila terjadi cacat produksi.

    CEO PT Sirus Eco Energy Agustinus Sitorus menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung keandalan ekosistem energi bersih.

    “Kami memastikan produk Ecosolex tersedia di gudang lokal dan siap dikirim kapan pun dibutuhkan. Jika ada kendala teknis, kami tidak hanya memperbaiki, tetapi siap mengganti unit baru agar operasional mitra tidak terganggu,” ujarnya.

    Agustinus menambahkan bahwa Sirus Eco Energy tidak hanya bertindak sebagai distributor, tetapi juga mitra strategis untuk membangun ekosistem bersama kontraktor, developer, dan reseller di berbagai wilayah Indonesia.

    Dengan hadirnya Ecosolex, Topband dan Sirus Eco Energy berharap dapat memperkuat ekosistem energi terbarukan serta mendukung perluasan infrastruktur PLTS dan pengisian kendaraan listrik yang sejalan dengan agenda nasional.

  • Update Korban Jiwa Banjir Sumatra: 442 Jiwa Meninggal, 402 Dinyatakan Hilang

    Update Korban Jiwa Banjir Sumatra: 442 Jiwa Meninggal, 402 Dinyatakan Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkap korban jiwa banjir di Sumatra terus bertambah. Berdasarkan data sementara hingga 30 November 2025, total korban meninggal dunia mencapai 442 jiwa dan 402 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkap tim gabungan BNPB, TNI/Polri, Basarnas, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terus bekerja mempercepat operasi pencarian. Termasuk mengirim tim pertolongan, logistik, dan pembukaan akses wilayah terdampak.

    Secara terperinci, dia menyebut dari data ini korban terbesar tercatat di di Sumatera Utara yang mencapai 217 jiwa meninggal dunia. Korban meninggal dunia ini tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias.

    Kemudian untuk korban hilang juga mengalami peningkatan menjadi 209 orang setelah banyak yang melaporkan kehilangan keluarga kepada petugas di tiap-tiap posko daerah.

    “Korban jiwa untuk Sumatra Utara 217 yang meninggal dunia kemudian 209 yang masih hilang,” ungkap Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/30/2025).

    Sementara itu, pengungsi di wilayah ini tersebar di beberapa titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.

    BNPB juga mencatat akses darat di beberapa kabupaten masih terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan. Di Tapanuli Utara, jalan Tarutung–Sibolga terputus di sejumlah titik dan sejumlah desa di Parmonangan dan Adiankoting masih belum dapat dijangkau dengan total lebih dari 12.000 jiwa terdampak.

    “Untuk Tarutung-Sibolga ini masih normalisasi. Yang bisa ditembus alat berat ini 40 kilometer,” kata Suharyanto.

    Di Mandailing Natal, jalur Singkuang–Tabuyung serta ruas Batang Natal–Muara Batang Gadis terputus pada beberapa titik sehingga sejumlah kecamatan terisolasi. Di Tapanuli Tengah, pembersihan material longsor terus dilakukan pada ruas jalan nasional Sibolga–Padang Sidempuan, Sibolga–Tarutung, serta jembatan yang rusak di beberapa titik.

    Dia menyebut logistik tahap pertama untuk Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan telah mencapai 100%. Meski demikian, bantuan untuk Mandailing Natal, Kota Gunung Sitoli, dan Nias Selatan masih terkendala akses darat.

    Sebagai solusi, pengiriman udara masih dilanjutkan menggunakan tiga helikopter BNPB dan TNI AD, termasuk distribusi sembako, peralatan dapur, BBM, genset, dan perangkat komunikasi berbasis satelit seperti Starlink. Beberapa sorti udara juga ditujukan khusus untuk wilayah terisolasi seperti Sopotinjak dan Muara Siabu. Total lima helikopter perbantuan BNPB dan TNI telah beroperasi dari Bandara Silangit, bersama pesawat Caravan dan alat berat dari berbagai instansi untuk pembukaan akses menuju desa yang masih terisolasi.

     

    Korban Meninggal di Aceh dan Sumatra Barat 

    Sedangkan ke Provinsi Aceh, tercatat 96 jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang hingga kemarin. Korban tersebar di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya. Jumlah pengungsi mencapai 62.000 KK di berbagai kabupaten/kota.

    “Aceh korban jiwa meninggal dunia menjadi 96, hilang 75 jiwa. Ini ada di 11 kabupaten/kota,” jelasnya.

    Sejumlah jalur utama masih terputus total, termasuk perbatasan Sumut–Aceh Tamiang, jembatan Meureudu di perbatasan Pidie Jaya–Bireuen, serta jalan nasional di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Akses Subulussalam–Aceh Selatan masih tergenang tanpa jalur alternatif. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR terus melakukan percepatan perbaikan infrastruktur vital tersebut.

    BNPB mengaktifkan perangkat komunikasi darurat Starlink di Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Lhokseumawe, dan Aceh Tamiang, sementara mobilisasi perangkat ke wilayah lain masih berlangsung.

    Sebanyak 11 dari 17 kabupaten/kota telah menerima bantuan logistik. Operasi udara dari Lanud SIM telah melakukan lima sorti, sementara pengiriman dari Kualanamu dan jalur laut juga terus berjalan.

    Bantuan Presiden berupa 28 unit Starlink, 28 genset, 20 perahu karet, serta paket makanan dan tenda telah diterima dan sebagian didistribusikan. Penguatan buffer stock juga disiapkan untuk kebutuhan respons lanjutan.

    Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan pesawat Cessna Caravan telah dijalankan. Tiga helikopter TNI dan satu helikopter yang berada di Kualanamu dikerahkan untuk pengiriman logistik ke wilayah yang terputus akses daratnya.

    “Hari ini kita lihat di lapangan, cuacanya cerah ya,” kata Suharyanto.

    Di Sumatera Barat, tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka. Korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan. Total pengungsi mencapai 11.820 KK atau 77.918 jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

    Sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional terputus, termasuk ruas Koto Mambang–Balingka, Pasar Baru–Alahan Panjang, Panti–Simpang IV, serta jalan nasional Padang Panjang–Sicincin dan Simpang Taman–batas Lubuk Sikaping. Upaya pembukaan akses terus dilakukan agar distribusi bantuan dapat menjangkau seluruh titik terdampak.

    “Secara umum masih bisa dilalui lewat jalur darat,” ungkap Suharyanto.

    Bantuan logistik ke Padang Pariaman dan Pesisir Selatan telah tiba, sementara delapan titik lainnya dalam perjalanan dan dikawal oleh Polda Sumbar. Pengiriman logistik tahap dua sebanyak 120 ton tengah dilakukan melalui jalur darat. Bantuan Presiden berupa 39 unit Starlink, 39 genset, tenda, LCR, dan 2.000 dus mie instan telah tiba di Bandara Minangkabau.

    BNPB mengerahkan pesawat Caravan 208B dan helikopter Bell 505 untuk mendukung mobilisasi logistik, khususnya menuju wilayah yang masih tertutup akses darat. Proses mobilisasi helikopter tambahan juga sedang berjalan.

  • Citanusa Mulai Proyek Hunian Seluas 4 Ha di Karawang Barat

    Citanusa Mulai Proyek Hunian Seluas 4 Ha di Karawang Barat

    Bisnis.com, JAKARTA—Citanusa Group mulai melakukan ground breaking kawasan residensial seluas 4 hektare (Ha) bertajuk Grahayana Homes di Karawang Barat.

    Direktur Citanusa Group Nerisa Arviana menyampaikan prosesi ini menandai dimulainya pembangunan massal untuk seluruh konsumen yang telah melakukan pembelian pada fase awal. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (29/11/2025) itu juga menunjukkan komitmen Citanusa untuk memastikan proses konstruksi berjalan sesuai rencana dan target serah terima.

    Karawang Barat dipilih sebagai lokasi pengembangan proyek Grahayana Homes karena fondasi pertumbuhan wilayah ini sangat kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang per Agustus 2024, jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 1,15 juta orang, meningkat sekitar 30.730 orang dibanding tahun sebelumnya.

    Dari jumlah tersebut, sektor manufaktur menyerap 32,22% tenaga kerja. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil menurun dari 8,95% menjadi 8,04%.

    Kemudian mengutip data dari Databoks, jumlah penduduk di Kabupaten Karawang tercatat mencapai 2,57 juta jiwa per 2024. Usia produktif tercatat mendominasi hingga 1,7 juta atau 65,96% dari total jumlah penduduk di Karawang.

    “Beragam indikator ini menunjukkan bagaimana Karawang terus berkembang menjadi pusat industri dan investasi yang strategis,” ujar Nerisa dalam keterangan resmi, Senin (1/12/2025).

    Di tengah denyut aktivitas industri yang dinamis dan tingginya kelompok usia produktif, kebutuhan akan hunian yang representatif, nyaman, serta dekat dengan pusat aktivitas keluarga menjadi semakin penting dan meningkat.

    Nerisa menyebut, potensi besar kawasan Karawang Barat sebagai wilayah hunian masa depan yang menjanjikan. Pertumbuhan industri yang masif dan kebutuhan hunian yang terus meningkat menjadikan Karawang Barat sebagai wilayah dengan nilai investasi yang sangat progresif.

    Kawasan Grahayana Homes seluas 4 Ha ini menghadirkan pendekatan arsitektur modern tropis yang menekankan pencahayaan natural, ventilasi silang yang optimal, jendela besar yang menghadirkan kesejukan alami, serta ruang-ruang yang minim sekat untuk memberikan kenyamanan bergerak bagi penghuni.

    Dengan desain berplafon tinggi dan bentuk atap yang menyesuaikan iklim tropis, keseluruhan karakter rumah menghadirkan suasana elegan dan sehat.

    Dalam tahap pemasaran awal ini, Grahayana Homes merilis 70 unit hunian sebagai bagian dari pendekatan penjualan yang terukur. Seluruh unit tersebut mencakup tiga tipe rumah yang disiapkan untuk berbagai kebutuhan keluarga.

    Unit tersebut mencakup meliputi tipe Alaya dengan luas 6×10, LT/LB: 36/60 m2 menjadi pilihan bagi pasangan muda yang baru memulai perjalanan keluarga. Tipe Denaya dengan luas 6×12, LT/LB 59/72 m² menawarkan ruang lebih leluasa bagi keluarga yang berkembang.

    Kemudian tipe Kaanti dengan luas 7×12, LT/LB 90/88 m² dirancang untuk keluarga yang menginginkan hunian dengan ruang lebih luas dan atmosfer yang lebih premium. Ketiga tipe tersebut hadir dengan kisaran harga mulai dari Rp500 jutaan hingga Rp900 jutaan, dengan kemudahan cicilan mulai Rp3 jutaan per bulan.

    Selain hunian residensial, kawasan ini juga menghadirkan ruko yang dipasarkan mulai Rp800 jutaan untuk mendukung aktivitas bisnis di lingkungan sekitar.

    Akses Kawasan juga menjadi salah satu nilai tambah Grahayana Homes. Lokasi yang strategis dan hanya berjarak satu menit dari Jl. Tuparev, pusat perniagaan Kota Karawang. Penghuni dapat mencapai pusat perbelanjaan, stasiun kereta api, dan pasar tradisional hanya dalam 5 menit.

    Rumah Sakit, pusat pemerintahan, dan universitas dapat dijangkau dalam 7 menit, sementara akses ke Tol Karawang Barat membutuhkan sekitar 15 menit perjalanan. Keberadaan fasilitas publik ini memastikan bahwa kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan mudah dan efisien.

    Pada tahun pertama pembangunan, Citanusa menargetkan penyelesaian land development dan utilitas kawasan, sekaligus memulai konstruksi unit-unit awal yang direncanakan dapat diserahterimakan sekitar 18 bulan sejak pemesanan.

    Pada fase ini, sekitar 70 unit atau 30% dari total pengembangan tahap pertama dipasarkan, dengan target penyerapan 30%–35% hingga akhir tahun 2025. Target ini ditetapkan agar progres pembangunan dan pemasaran berjalan seimbang serta memberikan kepastian yang jelas bagi konsumen sejak awal.

    Sebagai informasi, Citanusa Group mulai bertransformasi menjadi pengembang atau developer pada 1997 dengan proyek pembangunan Pasar Pagi Cirebon yang menjadi pusat perdagangan terbesar di kota Cirebon saat itu.

    Kini Citanusa Group terus melakukan ekspansi di berbagai sektor komersial dan residensial di berbagai wilayah yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Cirebon, Batam, dan Karawang.

  • OPEC+ ’Kekeuh’ Mau Tahan Laju Produksi Minyak Mentah Awal 2026

    OPEC+ ’Kekeuh’ Mau Tahan Laju Produksi Minyak Mentah Awal 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya atau OPEC+ akan tetap pada rencana untuk menghentikan kenaikan produksi minyak mentah pada kuartal I/2026, seiring munculnya semakin banyak indikasi surplus di pasar global.

    Melansir Bloomberg, Senin (1/12/2025), Arab Saudi dan sejumlah anggota OPEC utama lainnya menegaskan adanya jeda pasokan selama tiga bulan setelah rangkaian konferensi video pada Minggu. Dalam pernyataan resmi, mereka menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan ekspektasi melemahnya kondisi pasar secara musiman.

    OPEC+ juga meratifikasi mekanisme baru untuk meninjau kapasitas produksi masing-masing anggota, sebuah proses sensitif yang akan menjadi dasar penetapan kuota pada 2027. Konsultan energi asal Dallas, DeGolyer and MacNaughton, dipilih untuk melakukan sebagian besar penilaian teknis tersebut.

    Analis Rystad Energy AS Jorge Leon mengatakan OPEC+ memutuskan untuk tidak mengambil langkah agresif dan tetap berpegang pada strategi yang sudah ditempuh.

    “Pesan mereka tegas, yakni stabilitas menjadi prioritas dibanding ambisi pada saat prospek pasar tengah merosot dengan cepat,” jelasnya seperti dikutip Bloomberg.

    Harga minyak berjangka telah merosot 15% sepanjang tahun sehingga diperdagangkan mendekati US$63 per barel di London. Lonjakan pasokan dari AS, ditambah peningkatan output OPEC+, melampaui pertumbuhan permintaan.

    Badan Energi Internasional (EIA) memperkirakan kelebihan pasokan terbesar pada 2026, sementara Goldman Sachs dan JPMorgan memperkirakan harga akan terus melemah.

    Jeda produksi memberi OPEC+ ruang untuk menilai risiko geopolitik yang meningkat pada pasokan, termasuk ketegangan terbaru antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Venezuela.

    Pada Sabtu, Trump memperingatkan maskapai untuk menghindari wilayah udara negara itu, bagian dari kampanye tekanan terhadap dugaan perdagangan narkotika.

    Penurunan harga juga terjadi di tengah dorongan Trump untuk menekan harga bahan bakar, isu yang sensitif bagi pemilih. Bulan ini, presiden menyambut hangat Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih dan mengesahkan pembelian jet tempur F-35 serta chip kecerdasan buatan oleh kerajaan.

    Keputusan delapan negara kunci OPEC+ untuk mempercepat pemulihan produksi pada April lalu sempat mengejutkan pasar. Langkah itu dilihat sebagai strategi Riyadh untuk merebut kembali pangsa pasar dari produsen serpih AS dan memberi tekanan pada anggota yang gagal mematuhi kuota.

    Namun pelemahan harga yang menyusul kemudian menimbulkan tekanan fiskal pada Arab Saudi, memperlebar defisit anggaran dan memaksa penyesuaian sejumlah proyek strategis.

    Sejauh ini, OPEC+ telah memulihkan sekitar 70% dari dua lapisan pemangkasan produksi yang diberlakukan pada 2023, menyisakan sekitar 1,1 juta barel per hari untuk dikembalikan. Satu lapisan pemangkasan lainnya, sekitar 2 juta barel per hari untuk kelompok 22 negara, tetap diberlakukan hingga akhir 2026.

    Namun, kenaikan produksi bulanan sering kali lebih kecil dari rencana karena beberapa negara harus mengoreksi kelebihan produksi sebelumnya, sementara lainnya mengalami kendala teknis untuk meningkatkan output.

    Inilah yang membuat tinjauan kapasitas jangka panjang menjadi penting. Penetapan kapasitas yang lebih akurat akan membantu menyelaraskan kuota dengan kenyataan, sekaligus membuat pemangkasan produksi di masa depan lebih kredibel.