Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Menhut Raja Juli Tinjau Banjir Sumbar, Prioritaskan Evakuasi dan Buka Akses Jalan

    Menhut Raja Juli Tinjau Banjir Sumbar, Prioritaskan Evakuasi dan Buka Akses Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan prioritas utama pemerintah untuk penanganan dampak bencana alam di Sumatera saat ini adalah evakuasi korban, pembukaan akses, pemulihan awal wilayah terdampak hingga pemulihan psikologis para penyintas, terutama anak-anak.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat mendatangi langsung lokasi banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam masa tanggap darurat bencana pada Minggu (30/11/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Raja Juli Antoni didampingi Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Sekda Kabupaten Agam Mhd Lutfi, serta jajaran TNI dan relawan. Ia menelusuri sejumlah titik terdampak untuk memastikan proses evakuasi dan distribusi bantuan berjalan optimal.

    Menhut juga memantau proses evakuasi dua jenazah korban yang baru ditemukan. Ia menyampaikan belasungkawa mendalam kepada masyarakat Agam dan daerah lain yang turut mengalami dampak bencana.

    “Atas nama pribadi dan pemerintah, kami menyampaikan duka cita yang sebesar-besarnya atas musibah ini. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Evakuasi korban masih menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa hari ke depan. Baru saja bersama Kapolda dan TNI, kami mengevakuasi dua jenazah. Tahap tanggap darurat ini tetap menjadi prioritas,” katanya dikutip Senin (1/12/2025).

    Selain meninjau lapangan, Raja Juli Antoni mendatangi posko pengungsian dan berdialog dengan para korban. Seorang Ibu menceritakan bahwa ia masih kehilangan adik kandung dan keponakannya.

    Menhut juga memastikan pemerintah memberi perhatian khusus untuk percepatan penanganan terhadap para penyintas dan memastikan seluruh korban terdata serta tertangani dengan baik.

    “Kami berkoordinasi erat dengan TNI dan Polri untuk menuntaskan fase tanggap darurat. Bantuan sudah banyak masuk, namun masih ada beberapa wilayah terisolasi. Alat berat akan kami kerahkan ke lokasi tersebut,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas, mulai dari evakuasi korban, pembukaan akses, pemulihan awal wilayah, hingga dukungan psikologis bagi anak-anak yang terdampak.

    Dia juga menuturkan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik maupun evaluasi setelah fase darurat selesai.

    “Sekali lagi kita fokus dulu menyelesaikan persoalan yang kita hadapi hari ini. Setelah masa tanggap darurat ini selesai tentu saya sangat terbuka untuk evaluasi, kritik, investigasi apapun, tapi sekali lagi kita coba fokus dulu menyelesaikan apa yang dialami oleh rakyat ini secara bersama-sama,” ucapnya.

    Kementerian Kehutanan bersama Polda Riau turut menyalurkan bantuan bagi korban banjir dan longsor di Sumatra Barat. Bantuan mencakup sembako, air bersih, selimut, pakaian layak pakai, hingga peralatan pendukung evakuasi. (Stefanus Bintang Agni)

  • DPR Desak Pemerintah Berlakukan Status Bencana Nasional untuk Sumatra-Aceh

    DPR Desak Pemerintah Berlakukan Status Bencana Nasional untuk Sumatra-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah seharusnya memberlakukan status bencana nasional, merespons banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra, Barat, dan Aceh.

    Menurutnya, bencana di tiga provinsi tersebut telah menelan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang cukup parah sehingga penerapan status bencana nasional perlu dilakukan.

    “Kondisi ini memang kami sangat mendukung bahwa kondisi ini menjadi bencana nasional. Karena kalau kita berbicara sebagai bencana nasional, maka seluruh perangkat, baik pemerintahan dalam negeri, pemerintah daerah provinsi, pusat, itu harus turun tangan bahu-membahu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/12/2025).

    Terlebih sejumlah jalur darat lumpuh yang mengakibatkan sulitnya penyaluran logistik ke setiap daerah, serta proses evakuasi yang terkendala infrastruktur yang terputus.

    Selain mendesak pemerintah menerapkan status bencana nasional, Dede juga mendorong mitra Komisi II dalam hal ini Kemendagri berkoordinasi dengan pemerintah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

    Dede mengimbau agar pemerintah mampu melakukan mitigasi ke depannya, sebab kondisi cuaca yang sulit diprediksi. 

    “Tetapi tentu mitigasi tetap harus dilaksanakan. Bukan hanya kepada daerah-daerah yang Tapanuli Tengah, Sibolga, dan lain-lain, tapi daerah sekitar,” ujarnya.

    Apalagi, kata Dede, banyak lahan hutan di Sumatra telah dialih fungsikan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dia menyampaikan tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di wilayah lainnya.

    Data BNPB per Minggu (30/11/2025), total korban jiwa mencapai 442 orang, dan 402 orang masih hilang. Sejumlah infrastruktur belum pulih, begitupun jalan masih lumpuh. Pemberian logistik dilakukan menggunakan jalur udara.

  • RI Belum Siap Hadapi Penipuan Digital

    RI Belum Siap Hadapi Penipuan Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Kerugian akibat penipuan digital atau scam di Indonesia menembus Rp8 triliun dalam setahun. CSIS menilai Indonesia masih belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas penipuan digital.

    Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat scam. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sepanjang 22 November 2024 hingga 21 November 2025 tercatat 360.541 laporan diterima, 112.680 rekening diblokir, Rp387,8 miliar dana dibekukan, dan kerugian publik mencapai Rp8 triliun.

    Deputi Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Medelina K. Hendytio menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki hampir seluruh instrumen untuk menangani kasus scam. Namun, menurutnya masih terdapat sejumlah catatan penting untuk perbaikan.

    “Kerangka kebijakan Indonesia sudah cukup lengkap, tetapi belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas penipuan digital,” ujarnya dalam seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang diselenggarakan Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025).

    Salah satu isu yang mencuat dalam seminar tersebut adalah belum direvisinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999, meski sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Revisi ini dinilai sangat penting untuk memberikan payung hukum yang lebih relevan bagi perlindungan konsumen di ruang digital.

    Perubahan teknologi yang sangat cepat turut menuntut pembaruan regulasi. UU yang berlaku saat ini dinilai tidak lagi mengikuti perkembangan era digital sehingga penanganan scam menjadi kurang optimal.

    Dalam sesi diskusi, sejumlah narasumber termasuk Medelina mengaku pernah menjadi korban scam. Dia menceritakan bahwa mendapatkan bantuan dari pihak berwenang tidaklah mudah. Menurutnya, proses akan jauh lebih efektif jika masyarakat tahu cara meminta pertolongan, sementara aparat dapat memproses pengaduan dengan sigap.

    Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O. Baasir juga mengungkapkan keluhan serupa.

    “Kita ini dihadapi dengan aturan yang muter terus ya kan. Kami berharap ke depannya antara operator dengan IASC bisa langsung, regulatornya bisa lakukan pendekatan sebagai regulator secara terus menerus, dan harus melihat apa sih yang terjadi dalam kejahatan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, IASC mencatat ada sepuluh jenis scam dengan laporan tertinggi di Indonesia, meliputi penipuan transaksi belanja, fake call, penipuan investasi, penipuan kerja, penipuan media sosial, phishing, social engineering, pinjaman online fiktif, dan APK WhatsApp scam.

    Untuk memperkuat pemberantasan scam, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) bersama IASC memiliki beberapa rencana ke depan, yaitu penguatan penegakan hukum, peningkatan sosialisasi masif dan kerja sama antarpemangku kepentingan, pengembangan sistem IASC, serta penguatan anggota IASC. (Nur Amalina)

  • Gus Yahya Klaim Masih Jabat Ketum PBNU, Meski Dimakzulkan Katib Syuriyah

    Gus Yahya Klaim Masih Jabat Ketum PBNU, Meski Dimakzulkan Katib Syuriyah

    Bisnis.com, JAKARTA – Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, secara de jure dan de facto.

    Dia mengatakan jabatan Ketum PBNU hanya dapat diganti melalui forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa, sehingga tidak bisa diberhentikan dengan mekanisme lain, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.

    “Secara de jure, berdasarkan AD/ART NU, saya tetap sebagai Ketua Umum PBNU dan tidak bisa diganti atau dimundurkan kecuali melalui forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa,” katanya, dilansir NU.or.id, dikutip Senin (1/12/2025).

    Gus Yahya menjelaskan secara de facto, dirinya masih menjalankan sejumlah tugas sebagai Mandataris Muktamar Ke-34 NU di Lampung untuk masa khidmah 2021–2026/2027. Begitupun terhadap program serta pelayanan PBNU.

    Dia masih mengupayakan penanganan dinamika konflik di tubuh PBNU melalui bimbingan para masyayikh serta melalui ikhtiar islah untuk menjaga persatuan organisasi

    “Selain itu saya juga terus mengupayakan penanganan permasalahan dan turbulensi yang terjadi di tubuh organisasi PBNU saat ini, dengan bimbingan dan arahan para masyayikh, termasuk mengikhtiarkan islah demi persatuan jamaah dan jam’iyyah NU,” jelasnya.

    Gus Yahya Diberhentikan sebagai Ketum PBNU

    Katib Syuriyah Sarmidi Husna membenarkan surat yang memberhentikan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.

    Hal itu dia sampaikan saat konferensi pers di Hotel Sultan, Kamis (27/11/2025). Menurutnya, permasalahan mengenai tidak adanya stempel karena terdapat sejumlah masalah.

    “Bahwa Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Rais Aam, KH. Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah, KH. Tajul Mafakhir adalah benar,” kata Sarmidi.

    Dia menegaskan Surat Edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Hasil Rapat Harian Syuriyah pada Kamis 20 November 2025. Surat ini menyatakan bahwa Gus Yahya harus mengundurkan diri dari Jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Rapat Harian Syuriyah.

    Kemudian, jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Jabatan Ketua Umum PBNU.

    Sarmidi menyampaikan Gus Yahya tidak bisa menggunakan berbagai fasilitas PBNU. Saat ini, jabatan ketua umum diisi oleh Rais Aam selaku pimpinan tertinggi PBNU sampai nantinya ditetapkan Pj. Ketua Umum.

  • Prabowo Tinjau Kuta Cane, Janjikan Perbaikan Infrastruktur dan Penguatan Layanan Publik

    Prabowo Tinjau Kuta Cane, Janjikan Perbaikan Infrastruktur dan Penguatan Layanan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa prihatin dan duka cita mendalam atas korban yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra.

    Hal ini disampaikannya usai meninjau langsung wilayah terdampak bencana banjir di Kuta Cane, Aceh Tenggara, pada Senin (1/12/2025).

    “Terimakasih saya hari ini berkesempatan untuk menengok Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan melihat keadaan,” ucap Prabowo saat membuka arahannya.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan, termasuk perbaikan sarana kritis yang rusak. Dia juga menyatakan duka sekaligus syukur melihat kondisi cuaca yang mulai membaik.

    “Tentunya kita sangat prihatin dan kita juga turut belasungkawa dengan mereka yang korban dan inshaAllah kita bersyukur juga cuaca membaik keadaan berlalu kita berdoa,” ujarnya.

    Dalam kunjungan ini, Prabowo turut didampingi Kepala BNPB Suharyanto dan Menteri Sosial Syaiful Yusul, atau yang dikenal sebagai Gus Ipul. Dia menyampaikan apresiasi atas kerja cepat berbagai unsur.

    Salah satu fokus pemerintah adalah memulihkan konektivitas dengan memperbaiki jembatan-jembatan yang rusak.

    “Kami segera akan membuka jembatan jembatan yang rusak akan segera kita perbaiki,” tegas Prabowo.

    Dia menyebutkan bahwa anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur desa dan kabupaten sebenarnya telah dialokasikan sebelumnya.

    “Sebelum-sebelumnya pun saya sudah sebetulnya alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa dan di kabupaten-kabupaten jadi alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah,” ujarnya.

  • Update Banjir Sumatra, Kepala Basarnas Sebut Korban Jiwa Capai 447 Orang

    Update Banjir Sumatra, Kepala Basarnas Sebut Korban Jiwa Capai 447 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Mohammad Syafii mengungkap pihaknya telah mengevakuasi sebanyak 447 korban jiwa dalam bencana banjir hingga longsor yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Sumatra.

    Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Dalam penjelasannya, korban jiwa tersebut merupakan masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

    “Di mana dari jumlah yang terdampak, kami telah mengevakuasi 447 jiwa dalam kondisi meninggal,” kata Syafii dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (1/12/2025).

    Syafii menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah melakukan pencarian terhadap 399 orang yang masih dinyatakan hilang.

    Secara keseluruhan, bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah berdampak pada 33.620 jiwa. Meski demikian, Syafii menyebut pihaknya telah mengevakuasi sebanyak 33.173 jiwa masyarakat.

    “Untuk jumlah korban selamat yang dievakuasi oleh Badan SAR Nasional dan juga beserta seluruh potensi SAR yang terdata ada 33.173,” tambahnya.

    Pada kesempatan berbeda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bencana banjir hingga longsor di sejumlah wilayah Sumatra dipicu cuaca ekstrem dan kondisi geografis. 

    Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menjelaskan, bencana di lima kabupaten, yaitu Humbang Hasudutan, Agam, Mandailing Natal, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dipicu oleh tiga faktor utama. Adapun, curah hujan tinggi hingga ekstrem sebagai faktor dominan. 

    Selain itu, kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam serta litologi yang lapuk dan mudah tererosi turut memperparah kerentanan wilayah tersebut. 

    Menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat desa rawan bencana melalui identifikasi tanda awal longsor, jalur evakuasi, serta revitalisasi vegetasi lereng menjadi fondasi pencegahan di tingkat tapak. 

    “Pengendalian tata guna lahan pada lereng curam termasuk pembatasan pembukaan lahan baru dan perbaikan drainase permukaan merupakan langkah struktural yang sangat menentukan dalam menurunkan risiko pada kawasan permukiman,” jelas Lana.

  • Ribuan Penerbangan Dibatalkan Usai 6.000 Pesawat Airbus Alami Masalah Software

    Ribuan Penerbangan Dibatalkan Usai 6.000 Pesawat Airbus Alami Masalah Software

    Bisnis.com, JAKARTA —  Industri penerbangan dunia menghadapi gangguan operasional dahsyat pada akhir pekan ini menyusul keputusan Airbus yang memerintahkan perbaikan segera terhadap 6.000 unit armada A320. Dampaknya, ribuan penerbangan dibatalkan.

    Langkah penarikan kembali yang mencakup lebih dari setengah armada global A320 ini memicu gelombang pembatalan dan penundaan penerbangan di berbagai maskapai internasional.

    Melansir dari TechCrunch Senin (1/12/2025), perintah ini bermula dari instruksi European Union Aviation Safety Agency (EASA) dan Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat pada Jumat malam. 

    Kedua otoritas penerbangan tersebut menerbitkan emergency airworthiness directive atau arahan kelaikudaraan darurat sebagai tindakan pencegahan keselamatan. Perbaikan ini bersifat wajib dan pesawat dilarang terbang sebelum modifikasi perangkat lunak atau perangkat keras tertentu diselesaikan.

    Mengutip dari laman resmi Airbus, masalah teknis ini dipicu oleh temuan bahwa radiasi matahari yang intens dapat merusak data kritis pada sistem kontrol penerbangan, khususnya pada komputer elevator and aileron (ELAC) yang diproduksi oleh Thales. Kerusakan data ini berpotensi menyebabkan penurunan ketinggian secara tiba-tiba.

    Airbus menyatakan bahwa dari 6.000 jet yang terdampak, mayoritas hanya memerlukan pembaruan perangkat lunak yang relatif sederhana dan cepat. Namun, sebagian kecil armada memerlukan penggantian perangkat keras yang lebih memakan waktu. Jumlah pesawat yang membutuhkan perbaikan ekstensif ini dilaporkan lebih sedikit dari perkiraan awal sebanyak 1.000 unit.

    Insiden ini menjadi salah satu penarikan terbesar dalam 55 tahun sejarah Airbus, terjadi hanya beberapa pekan setelah varian A320 menggeser Boeing 737 sebagai model pesawat yang paling banyak dikirimkan di dunia. 

    Peta Dampak Maskapai Global

    Dampak operasional bervariasi di setiap maskapai, bergantung pada jumlah armada A320 yang mereka operasikan dan kesiapan tim perawatan. Merangkum dari berbagai sumber, berikut lokasi dan maskapai yang terkena dampak:

    Amerika Serikat:

    American Airlines, operator A320 terbesar di dunia, melaporkan 209 dari 480 pesawatnya membutuhkan perbaikan. Maskapai menargetkan penyelesaian pada hari Sabtu. Delta Airlines dan United memperkirakan dampak minor, sementara Hawaiian Airlines menyatakan tidak terdampak.

    Asia Pasifik:

    Di Australia, Jetstar membatalkan 90 penerbangan setelah 34 dari 85 pesawatnya diidentifikasi bermasalah, menyebabkan penumpukan penumpang di bandara. Di Jepang, ANA Holdings (All Nippon Airways) membatalkan 65 penerbangan domestik pada Sabtu dan memperingatkan potensi pembatalan tambahan pada Minggu.

    Amerika Latin:

    Maskapai Kolombia, Avianca, terkena dampak paling parah dengan lebih dari 70% armadanya harus menjalani perbaikan. Hal ini memaksa perusahaan menutup penjualan tiket hingga 8 Desember dan memperingatkan adanya gangguan signifikan selama 10 hari ke depan.

    Eropa & Asia Selatan:

    Lufthansa (Jerman), EasyJet (Inggris), dan IndiGo (India) mengonfirmasi akan menarik pesawat sementara waktu untuk perbaikan. Di India, Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil (DGCA) telah melarang terbang A320 yang belum dimodifikasi. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Pengusaha Telekomunikasi Ingin Harga Lelang Frekuensi 2,6 GHz Lebih Terjangkau

    Pengusaha Telekomunikasi Ingin Harga Lelang Frekuensi 2,6 GHz Lebih Terjangkau

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan harga yang lebih terjangkau dalam lelang pita frekuensi 2,6 GHz. 

    Pemerintah berencana membuka lelang pita tengah tersebut setelah sebelumnya merampungkan lelang frekuensi 1,4 GHz. Pita frekuensi 2,6 GHz termasuk dalam kategori mid-band yang memiliki keunggulan kapasitas dengan ketersediaan bandwidth mencapai 190 MHz. 

    Selain itu, pita 2,6 GHz dengan moda Time Division Duplex (TDD) juga memiliki ekosistem perangkat 4G dan 5G terbesar kedua secara global. Pemanfaatan pita ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konektivitas broadband secara signifikan.

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam membuka lelang frekuensi, termasuk 2,6 GHz. Namun, ATSI meminta agar harga yang ditawarkan pemerintah tidak terlalu tinggi.

    “Harapannya harganya affordable untuk pemain. Dari ATSI kami memang tidak ikut melihat dokumen lelangnya, tetapi kami peduli dengan anggota kami,” ujar Marwan seusai acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

    Menurut Marwan, harga lelang yang terjangkau akan mempercepat implementasi jaringan 5G melalui pemanfaatan pita 2,6 GHz sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

    “Harganya bagus, masyarakat dapat internet yang lebih baik speednya [kecepatannya],” katanya.

    Marwan menambahkan, yang terpenting adalah memastikan harga lelang tetap terjangkau agar beban biaya regulasi operator turun. Saat ini, beban biaya regulasi mencapai sekitar 12,4% hingga hampir 13% dari rata-rata pendapatan kotor operator.

    “Nah kalau itu diberi insentif, harga rata-rata di lelang yang sekarang bisa turun,” ujarnya.

    Sebelumnya, Komdigi menyatakan berencana membuka lelang spektrum frekuensi 2,6 GHz tahun ini. Uji publik untuk pita frekuensi tersebut telah dilakukan sejak Mei 2025. 

    “Kemungkinan tahun ini hanya membuka saja,” kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto pada November 2025 di saat peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 

    Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut. 

    Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.

  • Airlangga Bandingkan Startup AI di RI Cuma 25, Singapura Lebih dari 300

    Airlangga Bandingkan Startup AI di RI Cuma 25, Singapura Lebih dari 300

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyoroti potensi besar pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan digitalisasi nasional. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai peluang tersebut semakin terbuka lebar karena Indonesia memiliki modal data yang sangat besar, terutama di sektor kesehatan.

    “Untuk AI kemarin sudah disurvei oleh Google. Indonesia hanya punya 25 startup AI, itu nomor 4. Bandingkan dengan Singapura yang sudah hampir 300 startup AI,” kata Airlangga dalam agenda Rapimnas 2025, Senin (1/12/2025).

    Menurut dia, kesenjangan tersebut justru menjadi ruang tumbuh bagi pelaku teknologi untuk memperkuat inovasi dalam negeri. Airlangga menilai Indonesia memiliki keunggulan berupa ketersediaan data besar yang bisa dimanfaatkan untuk akselerasi pengembangan AI. 

    Dia mencontohkan data peserta BPJS Kesehatan yang saat ini mencapai lebih dari 100 juta orang dapat menjadi sumber utama dalam pengembangan layanan kesehatan berbasis AI. Basis data tersebut dinilai mampu mendukung berbagai riset dan inovasi di bidang kesehatan digital.

    Airlangga menyebut, dukungan global terhadap pemanfaatan data kesehatan Indonesia juga sudah mulai terlihat. Ia mengatakan bahwa sejumlah tokoh dunia turut melirik potensi riset berbasis data nasional.

    “Bill Gates pun mendukung riset untuk vaksin TB berbasis kepada data yang ada di kesehatan Indonesia,” ucapnya.

    Pemerintah berharap kolaborasi antara sektor publik, pelaku industri, dan ekosistem startup dapat mempercepat pemanfaatan AI di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan menciptakan terobosan teknologi yang berdampak pada peningkatan layanan publik, khususnya di bidang kesehatan.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid fokus memulihkan kepercayaan investor ke startup Indonesia, di tengah sejumlah kasus besar yang terjadi di Tanah Air. 

    Beberapa waktu lalu, modal ventura milik Telkom MDI Ventures terjerat kasus hukum karena direksinya melakukan kejahatan dalam berinvestasi ke perusahaan rintisan, Tani Hub.

    Sebelum mencuat kasus tersebut, unicorn e-Fishery juga mengalami fraud karena memalsukan laporan keuangan. 

    Komdigi berupaya memulihkan kepercayaan terhadap ekosistem digital nasional setelah sejumlah kasus kecurangan (fraud) sempat mengguncang industri tersebut.

    “Kita tahu ada fraud cases, sebetulnya angkanya tidak banyak, tapi kemudian ini memukul ekosistem digital cukup besar di Tanah Air karena confidence level-nya turun,” kata Meutya ditemui di sela-sela acara Tech in Asia Conference di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

  • Cegah Kekosongan Hukum, RUU Penyesuaian Pidana akan Akomodir Pasal Narkotika

    Cegah Kekosongan Hukum, RUU Penyesuaian Pidana akan Akomodir Pasal Narkotika

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hukum bersama Komisi III DPR menggelar rapat membahas RUU Penyesuaian Pidana. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej akan memasukan pasal-pasal terkait narkotika ke RUU Penyesuaian Pidana.

    Eddy menjelaskan bahwa ada sejumlah pasal yang dicabut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk mengisi kekosongan tersebut, RUU Penyesuaian Pidana akan mengakomodir sejumlah pasal narkotika.

    “Pada saat itu kita berpikir Undang-Undang Narkotika akan selesai ternyata kan belum selesai sehingga pasal-pasal yang dicabut itu dikembalikan ke dalam KUHP,” katanya, Senin (1/12/2025).

    Dia menegaskan bahwa hal ini tidak mengubah unsur delik dan tetap sama dengan Undang-Undang Narkotika. Hanya saja, minimum khusus berubah bagi pengguna narkotika.

    Edy menyampaikan masuknya pasal-pasal narkotika ke RUU Penyesuaian Pidana menjadi ‘pintu darurat’ agar tidak terjadi kekosongan hukum. 

    Penyempurnaan secara detail, katanya, lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang narkotika dan psikotropika. 

    “Substansinya saja bahwa kita mengembalikan yang dalam Undang-Undang Narkotika itu masukkan ke penyesuaian pidana,” pungkasnya.

    RUU Penyesuaian Pidana direncanakan rampung sebelum masa reses berakhir atau pada bulan Desember ini. RUU ini akan berisi 3 Bab dan 9 Pasal.