Category: Bisnis.com

  • Tanggulangi Bencana Banjir Sumatra, Purbaya Siap Tambah Dana BNPB

    Tanggulangi Bencana Banjir Sumatra, Purbaya Siap Tambah Dana BNPB

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang dianggarkan di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut prioritas utama pemerintah dalam kondisi bencana seperti saat ini adalah penyelamatan masyarakat, evakuasi, layanan logistik, pengungsian, kesehatan, dan lain-lain. Semuanya dibiayai oleh APBN melalui DSP yang dikelola di bawah BNPB.

    “Ini dibiayai negara melalui BNPB dengan skema Dana Siap Pakai. BNPB membelanjakan Dana Siap Pakai ini sesuai kebutuhan masyarakat terdampak selama Tanggap Darurat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025). 

    Kendati demikian, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada pemerintahan Joko Widodo itu tak memerinci lebih lanjut besaran DSP dimaksud. Dia menyebut besaran dananya akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk kepentingan Tanggap Darurat, dan akan dibelanjakan secara akuntabel.

    Secara terpisah, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap untuk memberikan tambahan anggaran ke BNPB untuk penanganan bencana alam di Aceh dan Sumatera. Menurut Bendahara Negara, saat ini BNPB masih memiliki sisa anggaran sekitar Rp500 miliar lebih. Apabila merujuk kepada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, outlook anggaran BNPB 2025 adalah Rp2 triliun. 

    “Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kami siap juga menambah, dan sudah ada di anggarannya. Ini tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya,” ujar Purbaya kepada wartawan saat ditemui usai Rapimnas Kadin 2025 di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Purbaya tidak mengingat jelas pos anggaran di APBN yang sudah disiapkan untuk kebutuhan situasi darurat bencana seperti saat ini. Namun, dia menyebut pengalokasian tambahan anggaran itu bakal langsung diberikan seketika BNPB menyampaikan pengajuan. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjamin bahwa dana untuk anggaran biaya tambahan (ABT) itu cukup, termasuk untuk rehabilitasi dampak bencana. 

    “Tinggal BNPB mengajukan ABT [Anggaran Biaya Tambahan] ke kami. Nanti kami proses,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari ini, Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat turut bertolak ke Sumatra untuk memantau kondisi daerah terdampak bencana. 

  • Surplus Neraca Dagang RI Susut, Purbaya Sebut Akibat Permintaan Domestik Pulih

    Surplus Neraca Dagang RI Susut, Purbaya Sebut Akibat Permintaan Domestik Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai surplus neraca dagang Indonesia pada Oktober 2025 yang semakin susut justru menandai perbaikan permintaan domestik. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2025 mengalami surplus senilai US$2,39 miliar. Ini menjadi surplus ke-66 kalinya secara beruntun sejak Mei 2020, tetapi menjadi yang terendah sejak April 2025 dan lebih rendah dari Oktober 2024 yaitu US$2,71 miliar.

    Namun demikian, Purbaya menilai pembukuan surplus yang lebih rendah itu menjadi tanda bahwa permintaan domestik membaik. Sebaliknya, surplus neraca dagang yang terlalu besar, di mana berarti nilai ekspor melambung tinggi, dinilai olehnya menjadi tanda-tanda bahwa permintaan domestik buruk. 

    “Kalau surplusnya kegedean, tandanya apa? Permintaan domestik kan jelek. Kalau surplusnya menyusut tetapi masih surplus, artinya ada tanda-tanda perbaikan di domestic demand. Jadi Anda enggak bisa terjemahkan langsung satu titik aja,” terangnya kepada wartawan saat ditemui usai Rapimnas Kadin 2025, Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Menurut Purbaya, perlu untuk melihat seperti apa perkembangan neraca perdagangan Indonesia ke depan. Dia memperkirakan apabila kinerja surplus perdagangan membaik, maka bisa jadi menjadi tanda bahwa ekonomi domestik membaik. 

    “Kita lihat beberapa bulan ke depan seperti apa. Kalau balik ke normal, artinya ekonomi domestik mulai normal lagi dengan permintaan yang lebih bagus dibanding sebelum-sebelumnya,” jelasnya. 

    Seperti diberitakan sebelumnya, BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$2,39 miliar secara tahunan (year on year/YoY) pada Oktober 2025. Angka itu merupakan surplus neraca perdagangan terendah sejak April 2025 atau dalam enam bulan terakhir. 

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Isnartini mengatakan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor Oktober sebesar US$24,24 miliar atau turun 2,31% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

    Sementara itu, nilai impor Oktober 2025 mencapai US$21,84 miliar atau turun 1,15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan impor migas.

    “Neraca perdagangan Indonesia dengan ini telah mencatat surplus selama 66 bulan berturut turun sejak Mei 2020,” ujar Pudji pada Rabu (1/10/2025). 

    Surplus pada Oktober 2025 lebih ditopang pada komoditas nonmigas yaitu sebesar US$4,41 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utama lemak dan minyak hewan/nabati, kemudian bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

    Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas defisit US$1,92 miliar dengan komoditas penyumbang defisit yaitu minyak mentah dan hasil minyak.

  • Janji Libas Barang Impor Ilegal, Purbaya Balik Tagih Pajak dari Pengusaha

    Janji Libas Barang Impor Ilegal, Purbaya Balik Tagih Pajak dari Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan janjinya untuk melindungi industri dan pelaku usaha di dalam negeri. Sebaliknya, dia juga meminta pengusaha juga taat membayar kewajiban pajaknya. 

    Hal itu disampaikan Purbaya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Nasional) Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Purbaya mengatakan bahwa akan menjaga jalur-jalur perbatasan atau pintu masuk arus barang dari luar negeri. Dia mencontohkan upayanya selama ini menertibkan pakaian impor bekas yang secara aturan ilegal.

    “Saya jaga border kita dari [barang-barang] ilegal. Kemarin kan ada ribut-ribut thrifting, nanti habis itu baja, habis itu lagi sepatu. Jadi kami jaga domestic demand dan domestic market,” terangnya kepada para peserta Rapimnas Kadin di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/1/2025). 

    Usai permintaan domestik dan pasar dalam negeri yang diperbaiki, Purbaya lalu mengingatkan kewajiban pengusaha kepada negara yakni membayar pajak.  “Untuk teman-teman pengusaha, kalau sudah sukses jangan lupa bayar pajak,” ujarnya. 

    Usai acara tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik upaya pemerintah untuk melakukan deregulasi dan debottlenecking dunia usaha. Dia menyatakan Kadin siap mendukung pemerintah dalam meningkatkan daya saing serta daya beli masyarakat maupun investasi. 

    Di sisi lain, Anindya juga menyatakan dunia usaha siap untuk menyerap likuiditas yang telah disiapkan pemerintah melalui Menkeu Purbaya di bank-bank BUMN. Berdasarkan catatan Bisnis, Purbaya sejak September 2025 telah memindahkan kas pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke bank umum serta bank daerah dengan total Rp276 triliun. 

    “Kami siap juga untuk menyerap likuiditas yang telah disediakan untuk memajukan ekonomi setelah terus mencapai perlahan mencapai 8%,” tuturnya. 

  • ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek Kereta Api Medan

    ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek Kereta Api Medan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di wilayah Medan.

    Mereka adalah Eddy Kurniawan Winarto (EDW) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024) dan Muhlis Hanggani Capah (MHC) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024).

    “Para Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan 20 Desember 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari RumahTahanan Negara Kelas I Jakarta Timur,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Senin (1/12/2025).

    Asep menjelaskan, Muhlis melakukan pengkondisian paket-paket kerja yaitu Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB). Pengkondisian berkoordinasi bersama Pokja dengan modus kegiatan “asistensi” di beberapa lokasi, baik sebelum atau pada saat proses lelang.

    Muhlis diketahui merupakan tangan kanan Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana. Harno memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berupa list/ploting penyedia jasa yang akan dimenangkan saat lelang.

    Terdapat kegiatan “asistensi” di salah satu hotel di Bandung pada akhir 2021 yang dihadiri oleh perwakilan penyedia jasa/ rekanan yang akan dimenangkan untuk seluruh paket JLKAMB, termasuk dari pihak Kemenhub. Kegiatan itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan dokumen prakualifikasi yang disiapkan oleh calon penyedia jasa.

    Sementara tersangka lain, Dion Renato Sugiarto (DRS) memerintahkan stafnya atas nama Wisnu Argo Megantoro (WAM) untuk mengikuti kegiatan pertemuan persiapan lelang paket pekerjaan antara Satuan Kerja (Satker) pelaksana BTP Sumatra Bagian Utara.

    Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh pihak rekanan yakni PT Waskita Karya diwakili oleh Fariz sebagai pihak marketing; PT IPA, diwakili Wisnu, Hendri Hareza, dan Kevin; dan PT. Antaraksa tidak mengirim perwakilan. Dalam hal ini, PT Waskita Karya meminta Wisnu untuk tetap berkomunikasi, di mana proses komunikasi melalui Afong.

    Asep menyampaikan, dari hasil rekap pengeluaran perusahaan yang dikendalikan Dion Renato untuk pihak eksternal, termasuk untuk Pokja dan BPK terdapat pengeluaran sebesar Rp1,1 miliar untuk Muhlis yang diberikan pada tahun 2022 dan 2023 secara transfer maupun tunai.

    Kemudian Rp11,23 miliar Eddy diberikan pada September-Oktober 2022 secara transfer ke rekening, yang telah ditentukan oleh Eddy.

    Alasan Dion memberikan fee tersebut kepada Muhlis agar memenangkan proyek lelang. “Sementara alasan DRS maupun rekanan lainnya mau memberikan fee kepada EKW, karena memiliki kewenangan terhadap proses lelang, pengendalian dan pengawasan kontrak pekerjaan, maupun pemeriksaan keuangan pekerjaan, serta dekat dengan pejabat di Kementerian Perhubungan [Kemenhub],” tuturnya.

    Asep menyampaikan, lembaga antirasuah masih mengembangkan kasus ini termasuk membuka peluang pemanggilan pihak-pihak di Kementerian Perhubungan.

    Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • KPK Bakal Periksa Ridwan Kamil Pekan Ini Terkait Kasus BJB

    KPK Bakal Periksa Ridwan Kamil Pekan Ini Terkait Kasus BJB

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pekan ini.

    Hal itu diungkapkan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (1/12/2025) saat konferensi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    “Untuk Pak RK ditunggu. Di awal minggu ini, informasinya begitu,” katanya.

    Asep menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemanggilan pekan lalu, dan diperkirakan sudah diterima oleh Ridwan Kamil.

    Namun, dia belum dapat merincikan materi pemeriksaan, maupun kepastian kehadiran Ridwan Kamil. RK sendiri sejauh ini belum pernah diperiksa KPK terkait kasus tersebut.

    Sejauh ini, KPK telah memeriksa beberapa pihak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB. Sebelumnya, Ridwan Kamil diduga menerima aliran dana pengadaan iklan Bank BJB.

    Dari perkara ini, terjadi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp222 miliar. KPK juga telah menetapkan 5 tersangka dalam perkara ini, yakni Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB; Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri.

    Selain itu terdapat tersangka lain yakni Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres; Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

  • Perusahaan Telko Terapkan AI Sebatas untuk Efisiensi Operasional

    Perusahaan Telko Terapkan AI Sebatas untuk Efisiensi Operasional

    Bisnis.com, JAKARTA— Industri telekomunikasi menjadi salah satu sektor yang telah merasakan manfaat nyata dari penerapan kecerdasan buatan (AI). 

    Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O Baasir mengatakan operator telekomunikasi telah memanfaatkan teknologi tersebut dalam berbagai proses operasional dan layanan pelanggan.

    “Yang pertama gini sih AI itu sudah dipakai oleh operator untuk operasi, efisiensi, digitalisasi, otomasi. Itu sudah dilakukan,” kata Marwan ditemui usai acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

    Marwan menjelaskan pemanfaatan AI dalam operasi operator telekomunikasi telah menurunkan sejumlah biaya, sehingga mendorong efisiensi. 

    Dia menambahkan efisiensi tersebut secara logis ikut meningkatkan laba perusahaan. 

    Marwan juga mencontohkan pemanfaatan AI dalam layanan pelanggan, di mana operator seluler kini menggunakan automation agent atau agen berbasis mesin untuk menangani interaksi awal dengan pengguna sebelum dialihkan ke petugas manusia.

    Dia menyebut layanan seperti yang tersedia melalui aplikasi atau WhatsApp sebagai contoh penerapan yang sudah berjalan di industri.

    Dia berharap teknologi tersebut ke depan tidak hanya digunakan untuk operasional, tetapi juga semakin dimaksimalkan dalam pengembangan bisnis, termasuk analitik dan berbagai kebutuhan lainnya.

    Marwan juga menilai perkembangan ini sejalan dengan arah pemanfaatan AI secara nasional, namun perlu diiringi penerapan etika teknologi. Menurut dia, tantangan utama kini adalah memastikan pengembangan AI tetap berada dalam koridor pemanfaatan yang bertanggung jawab. 

    “Ingat, jangan orang memanfaatkan kejahatan. Itu kita lagi proses lagi diskusi,” ucapnya. 

    Proyeksi ekonomi berbasis AI menunjukkan potensi besar yang dapat mempercepat Indonesia menuju status negara berpenghasilan tinggi. 

    Dalam skenario Indonesia Emas 2045, PDB nasional diproyeksikan mencapai US$7,4 triliun atau sekitar Rp123,21 kuadriliun, dengan PDB per kapita sebesar US$23.199 atau sekitar Rp386,26 juta. 

    Adopsi AI bahkan dinilai mampu mempercepat pencapaian status high-income country menjadi 2038, lebih cepat dibanding skenario dasar yang memproyeksikan 2046.

    Kontribusi ekonomi AI pada 2030 diperkirakan mencapai US$140 miliar atau Rp2,331 kuadriliun. Secara sektoral, manfaat terbesar diproyeksikan mengalir ke sektor asuransi dan keuangan dengan US$68 miliar atau sekitar Rp1,132 kuadriliun, diikuti sektor jasa profesional dan informasi dan komunikasi masing-masing sebesar US$30 miliar (Rp499,5 triliun) dan US$121 miliar (Rp2,014 kuadriliun). 

    Sektor manufaktur mencatat kontribusi hingga US$357 miliar atau Rp5,944 kuadriliun, disusul perdagangan grosir dan ritel US$279 miliar (Rp4,645 kuadriliun) serta pertanian US$291 miliar (Rp4,845 kuadriliun). Adapun kategori jasa lainnya memberikan nilai terbesar, yakni US$658 miliar atau Rp10,955 kuadriliun.

  • Kasus Korupsi Satelit, Kejagung Limpahkan Laksda Leonardi Cs ke JPU

    Kasus Korupsi Satelit, Kejagung Limpahkan Laksda Leonardi Cs ke JPU

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim penyidik koneksitas Jampidmil telah melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti alias tahap II ke jaksa penuntut umum (JPU) koneksitas.

    Dirtindak Jampidmil, Brigjen TNI Andi Suci mengatakan pelimpahan ini dilakukan karena berkas perkara eks Kepala Badan Sarana Pertahanan, Laksda (Purn) Leonardi Dkk telah dinyatakan lengkap.

    “Tim Penyidik Koneksitas pada Jampidmil telah melakukan penyerahan tersangka dan Barang Bukti dalam perkara Koneksitas adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan satelit slot orbit 123,” ujar Andi di Kejagung, Senin (1/12/2025).

    Dia menambahkan, tiga tersangka yang dilimpahkan yaitu Leonardi; CEO Navayo International AG, Gabor Kuti Szilard (GK); dan perantara proyek satelit, Anthony Thomas van der Hayden (ATVDH).

    Dari tiga tersangka yang dilimpahkan itu, hanya Gabor yang dinyatakan in absentia. Sebab, Gabor tidak pernah menghadiri pemeriksaan, berstatus buronan dan Red Notice Interpol.

    “Tersangka GK, CEO Navayo International AG, masih DPO, status sudah proses Red Notice Interpol, pelimpahan tahap kedua secara in absentia,” imbuhnya.

    Adapun, kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 BT pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) periode 2012-2021.

    Pada intinya, dalam perkara pengadaan itu terdapat dugaan pelanggaran karena kontrak yang dilakukan tidak didasarkan pada ketentuan pengadaan barang dan jasa.

    Kemudian, penunjukan Navayo International AG sebagai pihak kedua diduga dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa. 

    Sementara itu, barang yang telah diterima juga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya karena tidak sesuai dengan spek yang dibutuhkan.

    Atas perbuatannya itu, para tersangka dipersangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31/1999 Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

     

  • Kontribusi AI Diprediksi Tembus Rp2.324 Triliun 2030, Manufaktur di Posisi Pertama

    Kontribusi AI Diprediksi Tembus Rp2.324 Triliun 2030, Manufaktur di Posisi Pertama

    Bisnis.com, JAKARTA — Teknologi kecerdasan buatan (AI) kian menunjukkan peran strategis dalam mendorong perekonomian Indonesia, dengan nilai ekonomi diprediksi mencapai US$140 miliar atau Rp2.324 triliun  pada 2030.

    Dalam laporan bertajuk Empowering Indonesia 2025, yang dirilis Indosat Ooredoo Hutchison bersama Twimbit, kontribusi AI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, diprediksi mencapai ratusan miliar dolar.

    Sektor manufaktur diprediksi mencatat kontribusi terbesar dengan nilai sekitar US$357 miliar atau 9% dari total PDB sektoral yang dihitung dalam skenario penerapan AI nasional. 

    Pada posisi berikutnya, terdapat sektor perdagangan grosir dan retail dengan nilai US$279 miliar atau 6%. Adapun agrikultur mencatat potensi kontribusi 4% atau senilai US$291 miliar. 

    Di sisi lain, sektor pertambangan memberikan kontribusi US$192 untuk PDB sektoral atau 4% dari kontribusi AI.  Diikuti sektor informasi dan komunikasi dengan US$121 miliar atau 11%.

    Berikutnya, potensi sektor keuangan dan asuransi, diperkirakan menyumbang sekitar US$68 miliar atau 10% dari PDB sektoral terkait AI. Sementara jasa profesional berkontribusi sebesar US$30 miliar atau 11%.

    Jasa lainnya, yang meliputi listrik, pengelolaan limbah, konstruksi, transportasi, akomodasi, properti, administrasi publik, pendidikan, dan kegiatan sosial, mencatat kontribusi US$658 miliar atau 13% dari total PDB sektoral.

    Kendati demikian, Vikram menilai, untuk mewujudkan potensi ini, Indonesia harus memperkuat kedaulatan AI di berbagai aspek, yakni dalam aspek talenta, infrastruktur, regulasi, pertumbuhan industri, dan riset AI. 

    Dalam hal infrastruktur, implementasi kedaulatan AI dimulai dari penguasaan komputasi dan data. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu membangun infrastruktur yang tinggi seperti pusat data, jaringan edge, dan cloud independen. 

    Industri telekomunikasi menurutnya juga memiliki peran krusial penting dalam mendukung infrastruktur AI, seiring pergeseran beban kerja teknologi kecerdasan buatan ini. 

    Dengan jaringan yang paling dekat pada pengguna, operator harus berkembang dari penyedia konektivitas menjadi penggerak AI. Seiring volume lalu lintas data yang melonjak hampir empat kali lipat sepanjang 2019–2024, tuntutan terhadap jaringan yang lebih responsif dan stabil semakin besar. 

    Kendati demikian, ketersediaan koneksi internet berkecepatan tinggi masih terbatas, tercermin dari cakupan 5G yang baru mencapai 26,3 persen. Bagi industri telekomunikasi, memperluas jaringan 5G yang andal dan infrastruktur edge adalah kunci menuju Kedaulatan AI Indonesia.

    Kemudian, industri telekomunikasi perlu menggencarkan teknologi seperti AI-RAN, yang memungkinkan integrasi kecerdasan buatan langsung ke dalam jaringan akses (Radio Access Network/RAN), untuk menghadirkan layanan AI baru, meningkatkan pemanfaatan jaringan, efisiensi, dan performa.

  • Update Harga HP Xiaomi Desember 2025, Xiaomi 14 T Diskon Besar

    Update Harga HP Xiaomi Desember 2025, Xiaomi 14 T Diskon Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Xiaomi Indonesia menghadirkan berbagai potongan harga yang menarik pada periode belanja Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Melansir pada laman resmi Xiaomi Senin (1/12/2025), harga Xiaomi 14 dan 14T Series memasuki Desember 2025, terpantau mengalami diskon harga hingga 12% seiring dengan masuknya seri penerus Xiaomi 15 ke pasar domestik.

    Berikut daftar harga HP Xiaomi dan REDMI pada Desember 2025

    Seri Xiaomi

    Xiaomi 15T (12+256 GB): Rp6.999.000
    Xiaomi 15T (12+512 GB): Rp7.499.000
    Xiaomi 15T Pro (12+512 GB): Rp9.999.000

    Xiaomi 15 (12+256 GB): Rp11.999.000
    Xiaomi 15 (12+512 GB): Rp12.999.000

    Xiaomi 15 Ultra (16+512 GB): Rp16.999.000
    Xiaomi 15 Ultra (16+1 TB): Rp19.999.000

    Xiaomi 14T (12+256 GB): Rp5.799.000, turun dari Rp6.499.000
    Xiaomi 14T (12+512 GB): Rp6.499.000, turun dari Rp6.999.000
    Xiaomi 14T Pro (12+512 GB): Rp8.499.000
    Xiaomi 14T Pro (12+512 GB): Rp8.999.000

    Xiaomi 14 (12+512 GB): Rp10. 499.000, diskon 12% dari Rp11.999.000

    Seri REDMI

    REDMI A5: Rp1.199.000
    REDMI 15C: Rp 1.649.000
    REDMI 15: Rp2.099.000

    REDMI Note 14 (8+128 GB): Rp2.399.000
    REDMI Note 14 (8+256 GB): Rp2.599.000

    REDMI Note 14 5G (8+256 GB): Rp3.199.000
    REDMI Note 14 5G (12+512 GB): Rp3.699.000, diskon 7% dari Rp3.999.000
    REDMI Note 14 Pro 5G (8+256 GB): Rp3.999.000
    REDMI Note 14 Pro 5G (12+512 GB): Rp4.599.000

    POCO Series: 

    1. POCO F7 Ultra: 

    —16 GB + 512 GB Rp10.999.000 

    — 16 GB + 256 GB Rp9.999.000  

    2. POCO F7 Pro: 

    — 12 GB + 512 GB Rp7.499.000  

    3. POCO F7:  

    — 12 GB + 512 GB dari Rp5.999.000  

    4. POCO X7 Pro 5G: 

    — 12 GB + 512 GB Rp4.999.000 

    5. POCO F6:  

    — 12 GB + 512 GB dari Rp5.699.000 jadi Rp4.599.000  

    — 8 GB + 256 GB Rp4.999.000  

    6. POCO X7 5G: 

    — 12 GB + 512 GB dari Rp4.399.000

    — 8 GB + 256 GB dari Rp3.799.000

    7. POCO M7 Pro 5G:  

    — 8 GB + 256 GB dari Rp2.999.000

    8. POCO M6:  

    — 8 GB + 256 GB dari Rp2.099.000 

    9. POCO C75  

    — 8 GB + 256 GB dari Rp1.749.000  

    — 6 GB + 128 GB dari Rp1.449.000  

    10. POCO C71:  

    — 4 GB + 128 GB dari Rp1.099.000 jadi Rp1.049.000  

    11. POCO X6 Pro 5G:  

    — 12 GB + 512 GB dari Rp4.999.000 jadi Rp3.799.000  

    12. POCO X6 5G:  

    — 12 GB + 512 GB dari Rp3.999.000 jadi Rp3.499.000  

    13. POCO M6 Pro:  

    — 8 GB + 256 GB dari Rp2.999.000 jadi Rp2.499.000  

    14. POCO C65:  

    — 8 GB + 256 GB Rp1.749.000  

    — 6 GB + 128 GB Rp1.449.000 

    Demikian daftar harga terbaru Xiaomi dan REDMI pada Desember 2025. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Besok, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Reuni 212 di Monas

    Besok, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Reuni 212 di Monas

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait dengan agenda reuni 212 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Senin (1/12/2025).

    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan rekayasa lalu lintas ini dilakukan di Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Timur hingga Jalan Merdeka Selatan.

    “Besok direncanakan ada Agenda Kegiatan Reuni 212 di Monas. Untuk itu kami telah menyiapkan beberapa rekayasa arus lalu lintas,” ujar Komarudin di Polda Metro Jaya, Senin (1/12/2025).

    Dia menambahkan, rekayasa lalu lintas ini diterapkan secara situasional. Artinya, penerapan bakal dilakukan dengan bergantung pada eskalasi di lapangan.

    Sebaliknya, jika eskalasi di lapangan masih memungkinkan dilintasi secara normal maka kepolisian tidak akan menerapkan rekayasa lalu lintas.

    “Namun, sekiranya memang nanti hasil pantauan di lapangan masih memungkinkan untuk dilintasi, ini tetap akan kita buka untuk aktivitas masyarakat,” imbuhnya.

    Sementara itu, Komarudin mengimbau kepada masyarakat agar bisa menghindari jalan di sekitar Monas untuk mengurai kepadatan.

    “Oleh karena itu kami mengimbau kepada masyarakat Jakarta ataupun beraktivitas di Jakarta bisa menghindari ruas jalan tersebut,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro, Kombes Budi Hermanto mengatakan bahwa reuni 212 akan menggelar doa bersama dan salat istigasah. 

    Salah satunya agendanya mendoakan untuk warga yang tertimpa musibah di Sumatra. Budi menambahkan acara reuni 212 itu bakal dimulai pada 17.00 WIB hingga malam hari.

    “Ini sifatnya doa bersama karena pelaksanaan di hari kerja ini dilaksanakan mulai dari pukul 17.00 sampai dengan malam hari, karena pelaksanaan ada doa dan istigasah,” tutur Budi.