Category: Bisnis.com

Penipuan via Seluler Capai Rp4,8 Triliun, Registrasi Sim Card Biometrik Solusinya?

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mematangkan aturan registrasi SIM card berbasis biometrik, yang diharapkan dapat memperkuat keamanan identitas pengguna dan mencegah penipuan.

Berdasarkan statistik fraud sektor keuangan yang berkaitan dengan nomor seluler, laporan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat terdapat 383.626 rekening yang dilaporkan terasosiasi dengan sekitar 230.000 MSISDN. Dari jumlah tersebut, 20% rekening telah diblokir, dengan total kerugian mencapai Rp4,8 triliun.

Untuk memperkuat keamanan siber, pemerintah tengah merancang aturan mengenai registrasi SIM card berbasis biometrik.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Marwan O. Baasir, Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

“Saat ini lagi dibahas rancangan peraturan menteri baru yang dua minggu lalu dikeluarkan dan diharapkan dalam beberapa waktu ke depan akan biometrik,” ujarnya dalam seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang diselenggarakan Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025).

Dia juga berharap para pelaku usaha dapat segera menyampaikan masukan sebelum peraturan tersebut ditetapkan menjadi peraturan menteri.

Dalam data perilaku fraud yang terhubung ke nomor seluler, pelaku diketahui kerap berganti-ganti nomor untuk menghindari blacklist.

Mereka juga memanfaatkan kartu SIM prabayar menggunakan NIK palsu atau curian.

Total pelanggan yang tervalidasi per September 2025 mencapai sekitar 332 juta pengguna, dengan pola swing card yang menunjukkan pergerakan rata-rata 600.000–800.000 pengguna per bulan.

Penipuan sektor keuangan yang berkaitan dengan nomor seluler juga marak terjadi karena berbagai faktor, seperti penggunaan NIK orang lain untuk mendaftarkan nomor telepon, penyalahgunaan kode OTP melalui aplikasi pesan singkat, hingga pemberian data pribadi secara sembarangan.

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam bertindak guna mencegah fraud yang memanfaatkan nomor seluler.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), Ratu Máxima juga menaruh perhatian pada SCAM. Dia mengungkapkan, tujuh dari sepuluh masyarakat Indonesia menghadapi upaya penipuan digital setiap pekan.

Sementara itu, satu dari empat orang sudah mengalami kerugian finansial akibat aksi tersebut.

Dia menekankan pentingnya percepatan identitas digital (digital ID) dan sistem pertukaran data untuk memperkuat keamanan transaksi antarnegara maupun kawasan.

“Aspek tersebut dinilai menjadi fondasi kunci untuk memblokir pola penipuan yang terus berevolusi,” katanya dalam konferensi pers UNSGSA dengan OJK.

Selain itu, dia juga menilai edukasi publik harus dilakukan setiap hari, termasuk penyampaian informasi mengenai modus penipuan terbaru.

Menurutnya, kampanye yang muncul tepat saat seseorang akan melakukan pembayaran telah terbukti efektif di beberapa wilayah

Dia mencontohkan adanya sistem peringatan otomatis mengenai skema penipuan yang sedang marak pada sejumlah negara.

“Modus penipuan berubah setiap hari. Sistem peringatan di titik transaksi telah bekerja baik di banyak negara,” ujarnya.

Dia menambahkan, kejahatan siber ataupun scam bukanlah fenomena lokal, melainkan persoalan global yang juga dialami banyak negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Dia pun mengapresiasi langkah proaktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah membentuk pusat penanganan penipuan digital.

Ratu Maxima menyebut, ke depannya pihaknya akan terus berkomunikasi dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di Indonesia, termasuk OJK, untuk mengatasi masalah penipuan digital (Nur Amalina)

02/12/2025 09:20
KPK Panggil Ridwan Kamil terkait Kasus Iklan Hari ini

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil hari ini, Selasa (2/12/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan Ridwan Kamil dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.

“Benar, kami konfirmasi bahwa hari ini penyidik menjadwalkan pemanggilan kepada RK, dalam kapasitas sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat tempus perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan iklan di BJB,” kata Budi, Selasa (2/12/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pukul 08.51 WIB, Ridwan Kamil belum datang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Plt. Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa pihaknya telah menyurati pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil sejak minggu lalu

Namun, baik Asep dan Budi belum dapat menyampaikan materi pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Ridwan Kamil diduga menerima aliran dana pengadaan iklan Bank BJB. Dari perkara ini, negara diprediksi merugi hingga Rp222 miliar.

Selain itu, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam perkara ini, yakni; Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB; Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri;

Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres; Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

02/12/2025 09:17
5 Poin Arahan Prabowo Terkait Penanganan Banjir Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA – Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat pada Senin (1/12/2025) menegaskan arah kebijakan darurat bencana pemerintah untuk penanganan banjir dan longsor di wilayah Sumatra.

Menurut catatan Bisnis, terdapat lima poin utama arahan Prabowo berdasarkan rangkaian pernyataannya di tiga provinsi tersebut.

Dari Tapanuli Tengah hingga Padang Pariaman, ada benang merah yang disampaikan Presiden Prabowo, yakni memastikan mobilitas logistik, memperkuat koordinasi lintas instansi, dan memastikan negara hadir langsung.

Berikut 5 Poin Arahan Prabowo Terkait Penanganan Banjir Sumatra

1. Prioritas BBM dan pemulihan listrik sebagai fondasi penanganan bencana

Di Sumatra Utara, Prabowo berulang kali menekankan pentingnya pasokan energi terutama BBM yang menjadi syarat utama operasional alat berat, generator, hingga mobilisasi tim penyelamat.

“Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera mengirim bantuan-bantuan yang diperlukan terutama BBM yang sangat penting dan listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya,” ucapnya dalam forum tersebut.

Meskipun pemulihan listrik hampir 100% dilaporkan telah tercapai di Sumut saat Prabowo tiba di Padang Pariaman, tetapi Kepala negara menekankan bahwa BBM menjadi tantangan utama karena banyak jalur darat terputus. Oleh karena itu, pemerintah memaksimalkan jalur laut dan udara.

“Kapal besar sudah bisa merapat di Sibolga dan Herkules terus kita kerahkan,” katanya.

2. Pembukaan akses desa terisolasi melalui udara

Sejumlah kabupaten di Sumut, Aceh, dan Sumbar masih belum dapat ditembus dari darat. Dalam situasi seperti itu, pemerintah memfokuskan pengiriman bantuan lewat helikopter dan pesawat.

Di sisi lain, orang nomor satu di Indonesia itu pun mengapresiasi respons cepat lintas sektor menjadi catatan Prabowo.

“BNPB reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat,” ucapnya.

3. Perbaikan jembatan dan fasilitas dasar sebagai langkah pemulihan jangka menengah

Dari Aceh hingga Sumbar, Prabowo menyoroti kerusakan infrastruktur menjadi masalah signifikan jembatan putus, akses antar kecamatan terhenti, fasilitas desa rusak, dan sekolah terdampak.

Di Kuta Cane, Prabowo menegaskan komitmen untuk memperbaiki jembatan-jembatan rusak. Dia menyebut anggaran telah dialokasikan dan penghematan pusat dilakukan agar pemulihan desa bisa dipercepat.

“Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah,” ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi terdampak banjir di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, pada Senin, 1 Desember 2025. Foto: BPMI Setpres/Cahyo

4. Negara hadir bersama warga

Di Padang Pariaman, Prabowo memberikan pernyataan paling emosional dalam rangkaian kunjungan ini. Dia menekankan solidaritas dan keberpihakan negara kepada warga terdampak.

Prabowo juga menegaskan bantuan untuk rumah-rumah yang rusak akibat diterjang banjir bandang.

“InsyaAllah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu,” imbuhnya.

5. Penekanan pada tata kelola: tidak boleh ada kebocoran bantuan

Di akhir kunjungannya, Prabowo menegaskan pesan tentang pentingnya integritas birokrasi dalam pengelolaan dana bencana maupun pembangunan wilayah terdampak.

“Supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat maling-maling semua itu?”

Pesan ini merujuk pada keyakinan Prabowo bahwa program bantuan, koperasi desa, MBG, hingga perbaikan sekolah hanya akan efektif jika tata kelola negara berjalan bersih.

Sehari penuh meninjau tiga provinsi, Prabowo membawa tiga pesan besar yaitu akses logistik dan energi adalah prioritas paling mendesak. Pemulihan jembatan dan infrastruktur desa adalah agenda jangka menengah. Negara tidak boleh membiarkan warga menghadapi bencana sendirian.

Dengan cuaca yang dilaporkan mulai membaik, Prabowo menegaskan bahwa langkah berikutnya adalah memastikan seluruh perangkat pemerintah bekerja “kompak” dan “solidaritas semua” untuk menuntaskan fase pemulihan.

“Kita atasi ya, negara kita kuat sekarang mampu untuk mengatasi,” tandas Prabowo.

02/12/2025 09:15
Telkomsel dan Komdigi Kebut Pemulihan Jaringan di Aceh hingga Sumatera

Bisnis.com, Jakarta — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat pemulihan layanan telekomunikasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Setelah bencana hidrometeorologi melanda wilayah tersebut, Telkomsel menurunkan perangkat pembangkin sinyal telekomunikasi tambahan untuk menjaga jaringan tetap aman dan terkedali.

Telkomsel mengerahkan tim siaga 24 jam, mengoperasikan genset cadangan dan mobil base transceiver station (BTS) hingga melakukan pengalihan backbone.

Telkomsel juga bekerja sama dengan PLN untuk penyediaan daya tambahan, hingga menambah kapasitas jaringan sesuai kebutuhan di lapangan. Seluruh proses dilakukan dengan prinsip cepat, terukur, dan tetap aman.

Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, menyampaikan komitmen perusahaan untuk memastikan layanan komunikasi tetap tersedia bagi masyarakat terdampak.

“Fokus kami adalah mempercepat pemulihan jaringan, menyediakan akses komunikasi yang andal, dan menyalurkan bantuan bersama pemerintah,” ujarnya dikutip dari Instagram Telkomsel, Selasa (2/12/2025).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengapresiasi kerja cepat semua pihak yang membantu menjaga layanan komunikasi saat kondisi darurat.

Dia menekankan bahwa kerja sama ini penting agar warga terdampak tetap bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Pemerintah juga berkomitmen mempercepat pemulihan jaringan dan menyalurkan bantuan sosial dengan lancar.

Sekedar informasi, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan konektivitas, Komdigi juga mengaktifkan layanan internet berbasis satelit SATRIA-1 di 10 titik terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Perangkat satelit telah dikirim oleh tim BAKTI Komdigi bersama BNPB, SAR, dan TNI, dan ditargetkan segera beroperasi.

Meutya menegaskan bahwa akses internet darurat merupakan kebutuhan mendesak agar warga tetap terhubung setelah jaringan utama terganggu.

SATRIA-1 sendiri dirancang untuk menjangkau wilayah 3T dan area sulit akses, termasuk saat terjadi bencana besar.

Sebelumnya, Komdigi melaporkan hingga Sabtu (29/11/2025) pukul 00.00 WIB, sebanyak 707 menara telah kembali beroperasi normal dari sebelumnya 2.463 menara yang mengalami gangguan pada Jumat (28/11/2025).

Dengan pulihnya ratusan menara tersebut, warga di sejumlah kecamatan mulai kembali dapat berkomunikasi dengan keluarga. Dari total BTS yang sudah berfungsi normal, 564 berada di Provinsi Aceh, 112 di Sumatra Utara, dan 31 di Sumatra Barat.

Diketahui terdapat 2.463 menara yang mengalami gangguan akibat banjir. Saat ini, 1.756 menara masih dalam proses perbaikan.

Menara yang masih terdampak tersebar di Aceh sebanyak 975 dari 3.414 menara, Sumatra Utara sebanyak 707 dari 9.612 menara, dan Sumatra Barat sebanyak 74 dari 3.739 menara.

Komdigi menyampaikan bahwa koordinasi intensif dengan operator seluler terus berlangsung untuk mempercepat pemulihan layanan, terutama di titik-titik yang terdampak banjir dan longsor.

Selain BTS, pemerintah juga memperbaiki jaringan tulang punggung (backbone). Di Sumatra Utara, jalur Rantau–Padang Sidempuan serta Sibolga–Barus–Manduamas telah kembali tersambung setelah sebelumnya terputus akibat longsor.

Sementara itu, di Aceh, jalur backbone Banda Aceh–Bireun dan Samalanga juga telah berhasil dipulihkan. (Nur Amalina)

02/12/2025 08:54
Sejarah Kejadian Banjir Bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh

Bisnis.com, JAKARTA — Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh saat ini masih ditetapkan sebagai bencana daerah tingkat provinsi.

Dilansir dari BNPB, hingga kini, sebanyak 604 orang meninggal dunia akibat banjir tersebut.

Peristiwa ini menjadi bagian dari catatan panjang sejarah banjir bandang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang selama bertahun-tahun kerap menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa.

Berikut sejarah banjir bandang yang pernah melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat

1. Banjir Bandang Solok Selatan 1978–1979

Pada 1978-1979, Solok Selatan dan wilayah sekitar Gunung Marapi diterjang banjir bandang besar. Aliran air membawa kayu dan lumpur, merusak permukiman di lereng, dan memaksa warga untuk mengungsi.

2. Banjir Bandang Bahorok, Sumatera Utara (2003)

Di penghujung November 2003, kawasan hulu DAS Taman Nasional Gunung Leuser, khususnya Bahorok, Langkat, diterjang banjir bandang yang mematikan. Arus deras Sungai Bohorok menghanyutkan banyak korban jiwa sekaligus merusak infrastruktur dan permukiman di sekitarnya.

Dilansir dari laman langkatkab.go.id, peristiwa banjir bandang yang terjadi pada 2 November 2003 di kawasan wisata Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, telah menewaskan ratusan orang dan meluluhlantakkan permukiman warga di bantaran Sungai Bahorok. Banyak warga kehilangan rumah serta mata pencaharian, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata.

Hanya dalam tempo kurang dari setengah jam pada Minggu malam 2 November 2003, hampir 300 nyawa manusia lenyap sia-sia. Lebih 400-an bangunan hancur lebur tak berguna disapu gulungan air lumpur pekat dan hantaman batang-batang pohon

3. Banjir Bandang Aceh Selatan (2006)

Aceh Selatan pada tahun 2006 dilanda banjir bandang yang merusak ribuan rumah di beberapa kecamatan. Debit air yang sangat tinggi memaksa banyak warga mengungsi demi keselamatan mereka.

Dilansir dari laman kemenkes, banjir bandang melanda Kab. Aceh Selatan Prov. NAD pada tanggal 30 Agustus 2006 pukul 01.00 WIB. Ada 3 kecamatan yang terkena yaitu Kec. Meukek, Labuhan Haji Timur (Peulumat) dan Kluet Tengah (Maggamat). Musibah ini menyebabkan 11 rumah hancur, 22 rusak berat dan 2.064 rusak ringan. Selain itu sarana air bersih di 25 desa rusak berat.

Akibat kejadian tersebut, tidak ada korban meninggal maupun luka-luka. Namun terjadi pengungsian sekitar 5000 penduduk yang berpencar di rumah-rumah penduduk dan masjid.

Untuk menanggulangi permasalahan kesehatan akibat kejadian tersebut, Dinkes Kab. Tapaktuan telah mendirikan Pos Kesehatan bekerja sama dengan Muspika di 3 kecamatan yang terkena bencana serta melakukan dropping obat-obatan. Di samping itu pemantauan di lokasi bencana tetap terus menerus dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan kesehatan pasca bencana.

4. Banjir Bandang Padang Sidempuan, Sumatera Utara (2017)

Banjir yang melanda Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 2017 terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut, menyebabkan sungai-sungai meluap dan permukiman terendam. Akibatnya, beberapa warga meninggal dunia dan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan parah.

Dilansir dari laman kemenkes, hujan deras yang terjadi di Wilayah Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara telah mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Hampir setiap wilayah didaerah tersebut dilanda banjir bandang. Memang sebelum kejadian, wilayah tersebut sudah dilanda hujan deras. Hujan dengan intensitas lama telah membuat Sungai Batang Ayumi meluap dan mengakibatkan banjir bandang.

Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan, dalam kejadian tersebut 5 orang meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Dan berikut dampak banjir bandang di Padang Sidempuan

         Kec Padang Sidempuan Batunadua 6 unit rumah hanyut, 12 unit rusak dan 7 unit mobil rusak,
         Kec Padang Sidempuan Utara : 3 unit rumah hanyut dan 3 unit rumah rusak ;
         Kec PSP Selatan : 8 kontrakan hanyut ;
         Kec Angkola Julu : 2 unit Rumah rusak ;
         Total Rumah Rusak = 17 unit, Hanyut = 17 unit dan Kendaraan 7 unit ;

Penyebab terjadinya banjir bandang tersebut karena hujan deras yang terjadi selama beberapa hari terakhir dan mengakibatkan Sungai Batang Ayumi meluap dan menyapu rumah-rumah di pinggiran sungai. Banjir menghantam beberapa kecamatan di Kota Padang Sidempuan. Kecamatan yang terkena banjir bandang antara lain, Padang Sidempuan Utara, Padang Sidempuan Selatan , Padang Sidempuan Batunadua   Padang Sidempuan Tenggara dan Padang sidimpuan Angkola Julu.

5. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2018)

Sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, seperti Mandailing Natal, Lingga Bayu, dan Muara Batang Gadis, mengalami banjir bandang hebat pada 2018. Material berat seperti batu besar dan kayu gelondongan terbawa arus, menyebabkan kerusakan serius pada permukiman dan infrastruktur.

Dilansir dari Antara, banjir bandang terjadi di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatra Utara, Sabtu (13/10). Banjir bandang yang terjadi pada Jumat (12/10) melanda sembilan kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Peristiwa itu menyebabkan sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya dinyatakan hilang.

6. Banjir Besar Provinsi Bengkulu (2019)

Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dilanda banjir dan longsor pada 27 April 2019 akibat curah hujan ekstrem yang diperparah oleh aktivitas manusia. Kerusakan hutan di hulu sungai, penyempitan daerah aliran sungai, serta pembangunan yang mengurangi daerah resapan air, termasuk proyek tambang dan perumahan, memperparah bencana hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp144 miliar, puluhan korban jiwa, dan ribuan warga harus mengungsi.

Dilansir dari BNPB, dampak bencana dari kaji cepat yang dilakukan BPBD Provinsi Bengkulu tercatat 10 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 2 orang luka berat, 2 orang luka ringan, 12.000 orang mengungsi, dan 13.000 jiwa terdampak bencana. Kerusakan fisik meliputi 184 rumah rusak, 4 unit fasilitas pendidikan, 40 titik infrastruktur rusak (jalan, jembatan, oprit, gorong-gorong) yang tersebar di 9 kabupaten/kota, dan 9 lokasi sarana prasarana perikanan dan kelautan yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Data dampak bencana ini dapat bertambah mengingt belum semua lokasi bencana dapat dijangkau.

7. Banjir Bandang Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (2020)

Pada 3 September 2020, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dilanda banjir akibat hujan deras sejak dini hari. Air meluap sekitar pukul 03.00 WIB dan menggenangi Nagari Simpang Sugiran, namun penanganan cepat dari warga dan pihak terkait berhasil mencegah korban jiwa maupun luka.

Dilansir dari laman BNPB, bansor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Senin (25/12) malam hingga Selasa (26/12) pagi. Adapun lokasi bansor antara lain di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Bukit Barisan. Informasi yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lima Puluh Kota, terdapat sebanyak delapan titik longsor pada jalur jalan nasional Sumatra Barat-Riau terdiri dari dua titik di Nagari Harau (Kecamatan Harau), enam titik di Nagari Koto Alam (Kecamatan Pangkalan Koto Baru), dan satu titik di Nagari Maek (Kecamatan Bukit Barisan).

8. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2025)

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dipenghujung November 2025 menimbulkan kerusakan besar dengan ratusan desa terendam serta infrastruktur vital terputus, bahkan menelan lebih dari 600 korban jiwa.

BNPB mencatat sejak awal tahun hingga November 2025 terjadi 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi, sehingga ketiga gubernur langsung menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. (Angel Rinella)

02/12/2025 08:40
Kriteria Penetapan Bencana Nasional di Indonesia, Banjir Sumatra Masuk Kategori?

Bisnis.com, JAKARTA – Bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada penghujung 2025 ini mendapat keprihatinan mendalam secara nasional maupun internasional.

Berdasarkan data Geoportal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (1/12) pagi, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di tiga provinsi tersebut telah menelan korban jiwa mencapai 442 orang dengan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang dan tercatat 1,1 juta orang di 47 kota/kabupaten terdampak bencana ini.

Kerusakan infrastruktur vital hingga luasnya bencana tersebut membuat masyarakat dan warganet mendesak Pemerintah Pusat untuk dijadikan sebagai Bencana Nasional.

Namun, penetapan status Bencana Nasional tidak semata-mata didasarkan pada jumlah korban atau luasnya wilayah terdampak, melainkan pada indikator-indikator ketat yang diatur oleh BNPB dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berikut adalah penjelasan mengenai status keadaan darurat dan mekanisme penetapannya melansir Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dibuat oleh BNPB.

Apa itu Status Keadaan Darurat Bencana?

Status keadaan darurat adalah aturan dasar agar pemerintah dapat bergerak cepat menangani dampak bencana. Berdasarkan pedoman BNPB, Status Keadaan Darurat Bencana didefinisikan sebagai keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas rekomendasi BNPB yang dapat dimulai dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Penetapan tersebut menjadi dasar “kemudahan akses” dalam mengerahkan sumber daya manusia, logistik, hingga pengelolaan anggaran darurat (Belanja Tidak Terduga) untuk penanganan bencana secara maksimal.

Status ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Siaga Darurat: Ketika potensi ancaman sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan informasi peningkatan ancaman.
2. Tanggap Darurat: Keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat.
3. Transisi Darurat ke Pemulihan: Ketika ancaman bencana cenderung menurun, namun gangguan kehidupan dan penghidupan masih berlangsung.

Kapan Status Naik Menjadi Bencana Nasional?

Perbedaan antara bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional terletak pada tingkat kemampuan pemerintahan lokal/pusat dalam menangani bencana, bukan hanya pada besarnya kerusakan fisik.

BNPB membagi tingkatan keadaan darurat menjadi tiga tingkat: kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kenaikan status didasarkan pada indikator kelumpuhan atau ketidakmampuan pemerintahan daerah dalam tiga aspek: mobilisasi sumber daya, aktivasi sistem komando, dan pelaksanaan penanganan awal (SAR dan pemenuhan kebutuhan dasar).

1. Status Darurat Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota masih mampu memobilisasi sumber daya, mengaktifkan sistem komando, dan menangani kebutuhan awal korban meskipun terbatas.
2. Status Darurat Provinsi: Gubernur mengambil alih penanganan bencana jika pemerintah kabupaten/kota kolaps dalam menangani bencana tersebut. Hal ini harus didukung pernyataan resmi ketidakmampuan dari Bupati/Walikota.
3. Status Darurat Nasional (status tertinggi): dilakukan jika Pemerintah Provinsi terdampak bencana tidak memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya manusia di provinsinya, mengaktivasi sistem komando penanganan darurat, dan melaksanakan penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban.

Dengan kata lain, selama Pemerintah Daerah (Gubernur dan/atau Walikota/Bupati) masih mampu menjalankan aktivitas pemerintahan dan menangani bencana di daerahnya, status Bencana Nasional belum bisa ditetapkan secara teknis, meskipun Pemerintah Pusat tetap turun langsung untuk membantu penanganan bencana.

Prosedur Penetapan Bencana Nasional

Saat pemerintah daerah sudah tidak mampu menangani bencana di daerahnya, prosedur penetapan status Bencana Nasional tidak bisa langsung diputuskan Pemerintah Pusat, melainkan bersifat berjenjang seperti berikut:

1. Surat Pernyataan Gubernur: Gubernur wilayah terdampak harus mengeluarkan surat kepada Presiden yang menyatakan ketidakmampuan provinsinya dalam menangani kedaruratan secara maksimal.
2. Pengkajian Cepat: Paling lambat 1×24 jam setelah surat dari Gubernur dikeluarkan. BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait melakukan pengkajian cepat situasi di lapangan.
3. Rapat Koordinasi Nasional: Hasil kaji cepat dibahas dalam rapat tingkat nasional untuk membuat rekomendasi tindak lanjut bencana.
4. Penetapan Presiden: Jika rekomendasi disetujui, Presiden akan menetapkan status darurat bencana nasional. Namun, jika dinilai belum perlu, Pemerintah Pusat akan memberikan pendampingan penuh tanpa mengambil alih status.

Saat ini, meskipun desakan masyarakat menguat akibat besarnya skala kerusakan di Sumatera, Pemerintah Pusat melalui BNPB masih mengambil langkah penguatan personel dan logistik kepada Pemerintah Daerah, tanpa mengambil alih status menjadi Bencana Nasional, selama fungsi pemerintahan daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar dinilai belum lumpuh total.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Aceh dan Sumatra Utara telah menetapkan status tanggap darurat bencana daerah sejak Kamis (27/11), sedangkan Sumatra Barat sejak Selasa (25/11). Penetapan tersebut akan berlaku selama 14 hari ke depan di ketiga provinsi tersebut. (Stefanus Bintang Agni)

02/12/2025 08:33
Dua Raksasa Teknologi Amazon dan Google Bersatu Hadirkan Multicloud

Bisnis.com, JAKARTA — Amazon dan Google membuat gebrakan besar di dunia teknologi. Keduanya resmi meluncurkan layanan jaringan multicloud yang mereka bangun bersama.

Dilansir dari Reuters, Selasa (2/12/2025), lewat kerja sama ini pelanggan nantinya bisa membuat koneksi pribadi berkecepatan tinggi antara platform AWS dan Google Cloud hanya dalam hitungan menit. Jadi, proses yang sebelumnya butuh waktu berminggu-minggu kini bisa selesai secepat membuat kopi.

Peluncuran ini juga datang setelah insiden besar AWS pada 20 Oktober lalu, yang menyebabkan ribuan situs dan aplikasi populer seperti Snapchat dan Reddit sempat down.

Menurut laporan Parametrix, gangguan tersebut membuat perusahaan-perusahaan di AS merugi hingga ratusan juta dolar.

Dalam sistem baru ini, AWS menggabungkan Interconnect miliknya dengan Cross-Cloud Interconnect milik Google Cloud. Tujuannya sederhana, membuat perpindahan data dan komunikasi antar-cloud lebih mulus dari sebelumnya.

“Kolaborasi ini benar-benar mengubah permainan di dunia multicloud,” ujar Robert Kennedy, VP Layanan Jaringan di AWS.

Sementara itu, Rob Enns dari Google Cloud menambahkan bahwa jaringan bersama ini akan memudahkan pelanggan memindahkan aplikasi dan data tanpa ribet.

Salesforce disebut-sebut menjadi salah satu pengguna awal yang sudah mencoba pendekatan baru ini.

Sebagai latar belakang, AWS masih memimpin pasar cloud global, disusul Microsoft Azure dan Google Cloud. Ketiganya kini sedang berlomba membangun infrastruktur yang kuat untuk mengimbangi lonjakan kebutuhan komputasi terutama karena makin banyak layanan AI yang butuh tenaga server besar.

Di kuartal ketiga, bisnis cloud Amazon mencatat pendapatan sekitar US$33 miliar atau setara Rp549,1 trilun, jauh di atas pendapatan Google Cloud yang berada di angka $15,16 miliar atau RP252,5 triliun. (Nur Amalina)

02/12/2025 08:15
Daftar 5 Bansos yang Cair Desember 2025: BLT Rp900.000 hingga Beras-Minyak 2 Liter

Bisnis.com, JAKARTA – Berikut ini daftar bantuan sosial (bansos) yang dijadwalkan cair pada Desember 2025.

Bansos di bawah ini disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat dari segi ekonomi.

Bansos yang cair pada Desember 2025 meliputi PKH, BPNT, Beras-Minyak 2 liter, hingga yang terbaru ada BLT Kesra Rp900.000.

Bansos tersebut diberikan untuk meringankan kebutuhan masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang tidak pasti. Bansos juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, serta memperluas peluang kerja masyarakat.

Anda dapat melakukan pengecekan pencairan hingga daftar penerimanya di aplikasi https://cekbansos.kemensos.go.id 2025.

Berikut ini daftar bansos yang dijadwalkan cair pada Desember 2025.

Daftar Bansos Cair Desember 2025

1. PKH

Saat ini, pencairan bansos PKH sudah memasuki tahap keempat untuk bulan Oktober-November 2025.

Pencairan program PKH dilakukan setiap tahun, yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah besaran bantuan yang diterima per tahun:

– Anak usia dini (0-6 tahun) dan ibu hamil: Rp3.000.000
– Siswa SD: Rp900.000
– Siswa SMP: Rp1.500.000
– Siswa SMA: Rp2.000.000
– Lansia dan penyandang disabilitas: Rp2.400.000

2. Program Sembako (BPNT)

Pemerintah memberikan bantuan sembako senilai Rp220.000 per bulan bagi keluarga miskin yang masuk dalam data DTSEN. Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

Namun, pencairan BPNT dilakukan langsung dalam tiga bulan. Sehingga penerima manfaat akan mendapat uang tunai dengan total Rp600.000.

3. BLT Kesra

BLT Kesra diberikan untuk 3 bulan ke depan yakni pada Oktober-Desember 2025. Di mana pencairan dijadwalkan mulai Senin 20 Oktober 2025.

Pemerintah akan langsung menyalurkan BLT Kesra kepada penerima melalui bank-bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI) dan PT Pos Indonesia.

Besaran BLT Kesra per bulan sejumlah Rp300.000, di mana akan diberikan langsung selama tiga bulan. Sehingga penerima BLT Kesra 2025 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000.

4. Bansos Beras & Minyak Goreng 2 liter

Pemerintah juga menjadwalkan pencairan bansos beras dan minyak goreng 2 liter. Bantuan ini diberikan sejak September lalu, dan diperpanjang hingga Desember 2025.

5. Program Indonesia Pintar

Bantuan lain yang diberikan pemerintah yakni bantuan biaya Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Adapun besaran bantuan PIP dibedakan menjadi:

SD

Bantuan per Tahun: Rp450.000
Pencairan Siswa Baru & Kelas Akhir: Rp225.000

SMP

Bantuan per Tahun: Rp750.000
Pencairan Siswa Baru & Kelas Akhir: Rp 375.000

SMA/SMK

Bantuan per Tahun: Rp1.800.000
Pencairan Siswa Baru & Kelas Akhir: Rp500.000–Rp900.000

Cara Cek Status Pencairan Bansos Desember 2025

02/12/2025 08:00
Terisolir Usai Bencana: Ini Daerah di Sumatra yang Belum Bisa Dijangkau

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah wilayah di Sumatra Utara, Sumtara Barat dan Aceh terisolir karena sulitnya akses untuk menjangkau para korban banjir.

Pemerintah Aceh mencatat masih ada 3 wilayah yang hingga saat ini masih terisolir usai dilanda banjir. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang masih melanda sejumlah wilayah Aceh, baik evakuasi warga terisolir, pembukaan konektivitas, hingga tambahan logistik.

“Kami berharap bantuan cepat dari pemerintah pusat, untuk menghindari memburuknya kondisi warga terdampak, terutama di daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau,” kata ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (2/12/2025).

Nasir menegaskan ada tiga fokus penanganan yang sangat membutuhkan intervensi pusat untuk bencana Aceh.

Pertama, evakuasi warga yang masih terisolasi di beberapa titik, terutama di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

Kedua, lanjut dia, penambahan logistik darurat, terutama beras dan kebutuhan pokok lainnya yang bisa segera didistribusikan, karena beberapa wilayah telah melaporkan stok menipis, sementara akses darat masih terputus.

Ketiga, pemerintah pusat diharapkan segera membantu pembukaan konektivitas, mengingat sejumlah jembatan dilaporkan putus total akibat banjir dan longsor.

“Pemerintah Aceh meminta Kementerian PU membangun infrastruktur darurat untuk memastikan jalur mobilisasi bantuan dapat dibuka kembali,” katanya.

Dalam kesempatan itu Nasir juga menyoroti kebutuhan transportasi udara berskala besar untuk mengirimkan bantuan ke daerah-daerah yang terisolasi, terutama di dataran tinggi Aceh, seperti Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

“Kami butuh Hercules untuk mendistribusikan sedikitnya 500 ton logistik ke Aceh Tengah dan Bener Meriah. Stok kebutuhan masyarakat di sana hanya cukup untuk dua hari lagi,” ucap M Nasir.

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan terdapat lima lokasi yang jaringan jalannya masih terputus di Sumatra Barat. BNPB dan BPBD mengidentifikasi jalan terputus berada di Kecamatan Malalak, Matur, Palupuh, Palembayan dan Koto Alam. Semua akses ini merupakan jalan provinsi.

Adapun sebanyak 10 alat berat diturunkan di sejumlah wilayah terdampak guna memastikan akses. Pihaknya masih mengupayakan tambahan 10 unit untuk mempercepat perbaikan darurat yang dikerahkan untuk Kecamatan Palembayan, Palupuh, Tanjung Raya, dan Malalak.

Selain itu, katanya, BNPB juga mengupayakan untuk memulihkan jaringan komunikasi. Berbagai pihak telah membantu untuk penanganan komunikasi, seperti bantuan Presiden, Komdigi maupun provider telekomunikasi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, untuk mempercepat pendistribusian logistik ke wilayah terdampak bencana melalui pengaktifan 13 pos lapangan.

“Dengan adanya pos lapangan ini, bantuan dapat lebih cepat terdistribusi ke wilayah terdampak atau yang masih terisolir,” katanya.

Pemerintah Kebut Bantuan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah yang mengalami bencana, terlepas dari mampu atau tidaknya pemerintah daerah terkait menangani bencana di daerahnya.

Hal tersebut disampaikan Mendagri terkait sejumlah kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana bencana berskala besar yang terjadi di wilayahnya.

“Pemerintah pusat, mau dia (pemda) masih mengatakan mampu, mau dia katakan menyerah, enggak mampu, pasti tetap akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” kata Mendagri dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

Menurutnya adalah hal yang wajar pemda yang tidak bisa menangani bencana meminta bantuan kepada pemerintahan yang lebih tinggi.

Tito menambahkan pemerintah pusat juga telah melakukan penilaian terhadap masing-masing pemda terkait kemampuan penanganan bencana.

“Kami menilai sendiri juga, mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kami anggap mampu pun kami bantu. Apalagi yang mengatakan sudah nggak mampu dan memang kami melihat wajar dia mengatakan enggak mampu, karena di daerah yang tersulit,” ujarnya lagi.

Mendagri mengungkapkan ada daerah yang benar-benar terisolir karena bencana longsor dan banjir, sehingga satu-satunya jalan adalah meminta bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi atau pemerintah pusat.

Dia kemudian mencontohkan Kota Takengon, yang aksesnya terputus sehingga satu-satunya cara untuk mengangkut bantuan, seperti pangan, hanya bisa menggunakan pesawat.

Pemerintah daerah lain yang juga menyatakan tidak sanggup menangani bencana di daerahnya adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Tito mengaku paham dengan situasi yang dihadapi para kepala daerah yang wilayahnya tengah menghadapi bencana. Para kepala daerah tersebut memang tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan peralatan berat dan akses.

“Dia (pemda) dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya? Terus bagaimana dia mau mobilisasi alat berat? Tidak mungkin, tidak mampu dia, dan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat,” kata Mendagri pula.

02/12/2025 07:30
Mendagri Instruksikan Pemda Siaga Bencana Jelang Nataru 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan langkah antisipasi bencana sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal dan Tahun Baru 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

“Inti dari rapat ini ada dua, antisipasi bencana dan persiapan Nataru. Ini memerlukan sinergi dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, kami di tingkat pusat berkumpul dengan para stakeholder terkait. Harapannya, setelah ini kepala daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan pemangku kepentingan kebencanaan di daerah,” kata Tito dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

Tito menegaskan bahwa dalam tiga pekan terakhir telah terjadi dua bencana hidrometeorologi besar, yakni longsor dan banjir bandang di Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Karena itu, mitigasi dari pemda penting untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.

Tito juga mengingatkan pemda untuk memperkuat kesiapan menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada masa Nataru, baik transportasi darat, laut, maupun udara.

Selain itu, Nataru berpotensi memicu kenaikan harga pangan karena tingginya kebutuhan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

“Oleh karena itu, stok pangan dan kesiapan distribusi perlu diperhatikan,” kata Tito.

Selain kesiapan pangan, Tito meminta pemda dan aparat keamanan memantau titik-titik keramaian pada puncak malam pergantian tahun. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepadatan berlebih yang bisa memicu insiden fatal, seperti Tragedi Halloween Itaewon, Korea Selatan, pada 29 Oktober 2022 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

“Dimensi keamanan juga penting, baik lalu lintas maupun lokasi wisata dengan potensi bahaya seperti ombak besar. Pada malam tahun baru, titik keramaian seperti di Ancol harus dijaga agar tidak terjadi situasi seperti tragedi Itaewon,” tegas Tito.

Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan bahwa dua bulan ke depan wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) , sebagian Sulawesi Selatan, Papua Selatan, dan Kalimantan akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Ia juga menyebut adanya potensi bibit siklon atau siklon tropis di perairan selatan Indonesia hingga NTT, Laut Arafura, serta selatan Papua.

Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan yakni Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

“BMKG terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko cuaca ekstrem pada puncak musim hujan dan libur Nataru. Namun, teknologi modifikasi cuaca saat ini masih belum mampu mencegah pembentukan bibit siklon atau mengurangi intensitas siklon,” jelas Fathani.

Dia menambahkan, periode November 2025–April 2026 merupakan fase pertumbuhan bibit atau siklon tropis di selatan Indonesia yang berpotensi menimbulkan hujan lebat dan angin kencang.

02/12/2025 07:00