Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Investor Minta Percepatan Izin Bangun Industri Semikonduktor, Ini Kata Rosan

    Investor Minta Percepatan Izin Bangun Industri Semikonduktor, Ini Kata Rosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani menanggapi desakan percepatan izin pembangunan industri semikonduktor di Batam. Pasalnya, investor asing yang menanamkan modal tersebut telah siap untuk mulai konstruksi pada awal 2026. 

    Rosan yang juga merupakan CEO Danantara itu mengungkap bahwa pihaknya telah memastikan agar perizinan yang berada di kementerian/lembaga pusat tidak akan sulit untuk didapatkan karena selaras dengan PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

    “Saya yakin sih semua perizinan di kita enggak ada yang lama maupun enggak ada yang susah, apalagi tadi saya sudah sampaikan dengan adanya PP 28 itu terintegrasi secara automatic,” jelasnya. 

    Lewat aturan tersebut, perizinan investor diklaim makin mudah. Bahkan, BKPM telah menerbitkan 153 izin usaha setelah 2 bulan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Untuk diketahui, PP tersebut mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha ke dalam sistem di bawah BKPM yakni Online Single Submission (OSS) secara otomatis.

    Aturan baru itu juga memungkinkan sistem perizinan berusaha secara fiktif positif, di mana BKPM bisa langsung menerbitkan izin usaha secara langsung kendati molor di kementerian/lembaga (k/l) lain sehingga melampaui service level agreement.

    Di sisi lain, Rosan juga menegaskan untuk investasi di Batam wewenangnya berada di otorita daerah tersebut karena merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK). 

    “Di Batam itu kan izinnya berdiri sendiri di Batam karena Batam Kawasan Ekonomi Khusus jadi di Batam itu perizinannya, jadi mereka harus mengurusnya di Batam karena Batam diberikan otoritas sendiri untuk menyangkut seluruh perizinan di Batam,” jelasnya. 

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, konsorsium perusahaan telah terbentuk dan akan menggelontorkan investasi US$26,73 miliar atau setara Rp443 triliun untuk membangun industri semikonduktor di Batam.

    Perusahaan berbasis di AS dan Jerman itu telah tergabung dalam konsorsium di bawah PT Quantum Luminous Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara, dan Tynergy Group. 

    Adapun, Tynergy Group terdiri atas PT Energy Tech Indonesia dan PT Essence Global Indonesia. Konsorsium tersebut segera memulai konstruksi fasilitas industri strategis semikonduktor, hilirisasi pasir silika, dan produksi kaca di Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park, Pulau Galang, Kepulauan Riau.

    Presiden Direktur PT Quantum Luminous Indonesia Walter William Grieves mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat realisasi investasi besar di sektor industri berbasis semikonduktor dan industri manufaktur kaca berteknologi tinggi di Indonesia. 

    “Kita sudah menyampaikan surat untuk percepatan investasi kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi untuk kedua kalinya, dan kami juga sudah melakukan penandatanganan komitmen investasi di acara Anugerah Investasi yang diselenggarakan oleh BP Batam dan disaksikan oleh Wakil Kepala BP Batam, Ibu Li Claudia Chandra dan kami mengajak BP Batam beserta jajarannya untuk ikut melihat langsung fasilitas yang kami bangun di Amerika Serikat dan Jerman, untuk melakukan ekspansi di Pulau Galang,” ujar Presiden Direktur PT QLI Walter Grieve. 

    Pembangunan ekosistem tersebut akan dibangun bersama mitra lokal kami yaitu dengan Kawasan Industri Wirajaja Group di Pulau Galang dan kami berencana untuk memulai pada awal tahun 2026 setelah mendapat persetujuan dari BP Batam.

    Sebagai bagian dari upaya percepatan realisasi investasi proyek, perusahaan-perusahaan tersebut kini secara resmi mendesak percepatan finalisasi seluruh proses perizinan yang diperlukan agar konstruksi tahap pertama dapat segera dimulai.

    Tynergy Group dan PT Quantum Luminous Indonesia menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat dan siap memulai Pembangunan setelah seluruh perizinan teknis dan administratif dirampungkan serta berpartisipasi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2029 sebesar 8%.

  • Pertumbuhan AI Indonesia Capai 47%, Warga Tak Punya Pilihan Selain Beradaptasi

    Pertumbuhan AI Indonesia Capai 47%, Warga Tak Punya Pilihan Selain Beradaptasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan adopsi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia disebut mencapai 47% per tahun. Masyarakat tidak memiliki pilihan selain beradaptasi dengan teknologi baru tersebut. 

    President Director PT Lintas Teknologi Indonesia Muhamad Paisol mengatakan perilaku manusia mengalami perubahan besar seiring dengan berkembangnya dunia dan budaya digital.

    Dia menyebut mayoritas perusahaan dunia kini sudah mengadopsi AI, sementara di Indonesia pertumbuhan teknologi kecerdasan buatan mencapai 47% dalam setahun terakhir meski baru sebagian kecil yang masuk kategori pemanfaatan tingkat lanjut.

    Di sisi masyarakat, sebagian besar pengguna di dunia sudah berinteraksi dengan AI, namun lebih dari 70% masyarakat Indonesia belum menyadari penggunaan AI dalam keseharian mereka, menegaskan pentingnya peningkatan literasi dan edukasi publik.

    Dalam situasi ini, Paisol menekankan bahwa AI merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Masyarakat tidak memiliki pilihan selain beradaptasi dengan AI.

    “Pertanyaannya bukan lagi apakah kita harus beradaptasi, tetapi seberapa cepat dan seberapa cerdas kita memanfaatkannya untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan industri,” kata Paisol, dikutip Selasa (2/12/2025).

    Paisol menambahkan bahwa transformasi di industri tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan budaya. Perubahan yang dibawa AI tidak hanya terjadi di industri, tetapi juga pada cara

    manusia berpikir, bekerja, dan berinteraksi.

    “Kita memasuki era baru di mana sinergi antara manusia dan mesin menjadi standar, dan kemampuan adaptasi menjadi fondasi utama,” kata Paisol.

    Diketahui, Lintas Teknologi Indonesia menggelar Lintas Teknologi Solutions Day 8th Edition, forum tahunan yang mempertemukan regulator, pemimpin industri, service providers, dan mitra teknologi untuk membahas arah perkembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia.

    Dengan mengusung tema “Living with AI: Opportunity, Risk, or Reality?”, forum ini menyoroti kenyataan bahwa AI tidak lagi sekadar teknologi masa depan, tetapi telah sepenuhnya melekat dalam aktivitas masyarakat dan bisnis modern, meski sebagian besar pengguna belum menyadarinya.

    Dalam diskusi, Dian Siswarini (Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia) menekankan bahwa Telkom Group telah mengimplementasikan AI for Network untuk mengotomasi network operations, mengoptimalkan capacity planning dan network design, serta meningkatkan traffic routing efficiency guna memastikan kinerja jaringan yang lebih reliabel dan cost-efficient.

    Pemanfaatan AI juga diperluas ke domain komersial melalui precision marketing untuk mendukung strategi advertising dan customer experience optimization. Network for AI diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur digital yang kuat agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan internet yang mumpuni sebagai fondasi percepatan adopsi AI.

    Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, operator, pelaku bisnis, akademisi, dan sektor privat untuk mewujudkan visi AI nasional.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital  Ismail menambahkan bahwa pemerintah dan sektor telko perlu membangun program bersama dengan membuka diskusi terkait jaringan, sumber data, hingga spektrum frekuensi, sehingga tercipta kompetisi yang kolaboratif demi menghadirkan layanan publik yang relevan dan mempersiapkan Indonesia menuju adopsi AI untuk menjawab tantangan bangsa. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Pengusaha Sebut Aturan Baru Kawasan Berikat Bisa Jadi Mainan Mafia Impor

    Pengusaha Sebut Aturan Baru Kawasan Berikat Bisa Jadi Mainan Mafia Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) tengah mengkhawatirkan munculnya permainan mafia kuota impor dengan pemberlakuan aturan baru kawasan berikat yang tidak transparan. 

    Sekjen APSyFI Farhan Aqil mengatakan, pihaknya memahami tujuan pemerintah untuk mengembalikan tujuan awal fasilitas kawasan berikat untuk produksi industri berorientasi ekspor. 

    Dalam rencana Kementerian Keuangan, kuota penjualan domestik dari kawasan berikat akan dipangkas menjadi 25% dari sebelumnya 50%. Sebelumnya, pemberian kuota penjualan domestik dilakukan lantaran permintaan global yang lesu. 

    “Iya, memang terlihat ada dorongan ekspor dengan mengurangi porsi dari 50% ke 25%, tapi di balik itu dikasih opsi sampai 100% asal dapat rekomendasi dari Kemenperin,” kata Farhan kepada Bisnis, dikutip Selasa (2/11/2025). 

    Pelaku usaha mengaku khawatir dengan aturan memberikan 100% kuota penjualan domestik atas rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurut APSyFI, aturan tersebut justru akan menjadi polemik baru. 

    Sebab, perizinan penjualan kawasan berikat ke pasar domestik sebesar 100% dengan menggunakan rekomendasi dari Kemenperin dapat memunculkan mafia kuota impor. 

    “Yang kami soroti justru rekomendasi Kemenperin ini yang menjadi sumber masalah utama karena ketidakbersediaan Kemenperin untuk transparansi maka kuota impornya terus berlebih,” jelas Farhan. 

    Dengan adanya tambahan wewenang Kemenperin untuk memberikan rekomendasi kuota domestik untuk pengusaha kawasan berikat, maka barang yang masuk ke pasar domestik menjadi tidak terkontrol dan akan mengakibatkan produsen lokal terus tertekan.

    “Nah, dengan sistem yang tidak transparan ini jadi mainan mafia kuota,” ujarnya. 

    Kendati demikian, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan pemangkasan kuota penjualan domestik kawasan berikat menjadi 25%. 

    “Kan tetap bisa dengan dasar untuk substitusi impor,” ungkapnya, dihubungi terpisah. 

    Terlebih, AGTI menilai industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah pulih dengan ekspor mencapai US$8,07 miliar hingga Agustus 2025, dengan pertumbuhan industri TPT mencapai 5,92% pada triwulan III/2025. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kuota penjualan ke pasar domestik bagi industri di kawasan berikat dari 50% menjadi 25% mutlak dilakukan demi menjaga persaingan usaha yang sehat, meski pengusaha minta kelonggaran. 

    Purbaya menjelaskan bahwa desain awal kawasan berikat sejatinya adalah berorientasi ekspor. Kelonggaran kuota pasar domestik hingga 50% yang sempat berlaku sebelumnya merupakan kebijakan pengecualian atau diskresi akibat ambruknya permintaan global saat pandemi Covid-19.

    Bendahara negara itu menyoroti adanya ketimpangan apabila fasilitas ini tidak diketatkan. Industri di kawasan berikat memiliki keunggulan economies of scale (skala ekonomi) karena kemudahan impor bahan baku dalam volume besar.

    Menurutnya, jika produk dari kawasan berikat membanjiri pasar dalam negeri tanpa pembatasan ketat maka industri domestik non-fasilitas akan tergerus karena kalah bersaing dari sisi struktur biaya. 

    “Biar bagaimanapun, kawasan berikat bisa impor banyak di sana, yang domestik pasti ada kerugian di situ. Jadi kami kembalikan ke desain semula saja,” tegasnya, beberapa waktu lalu. 

  • Ekspor Batu Bara Lesu, Pemerintah Perlu Diversifikasi Pasar

    Ekspor Batu Bara Lesu, Pemerintah Perlu Diversifikasi Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengingatkan pemerintah melakukan diversifikasi pasar batu bara di tengah lesunya kinerja ekspor sang emas hitam.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor batu bara mencapai US$20,09 miliar pada Januari-Oktober 2025. Realisasi itu turun 20,25% year-on-year/yoy dibandingkan periode sama tahun lalu, yakni US$25,19 miliar.

    Sementara itu, volumenya juga menurun 4,10% dari sebelumnya 334,19 juta ton menjadi 320,47 juta ton. Adapun, pangsa untuk komoditas ini adalah 9% dari total ekspor nonmigas.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai, di tengah lesunya kinerja ekspor, pemerintah perlu melakukan diversifikasi atau mencari alternatif negara-negara pasar ekspor yang potensial. Di samping itu, pemerintah juga perlu mendorong hilirisasi batu bara.

    “Yang perlu dilakukan, diversifikasi atau mencari alternatif negara-negara pasar ekspor yang potensial serta percepatan hilirisasi batu bara dengan mendorong pengembangan batu bara menjadi bentuk energi lain atau produk lain,” tutur Bisman kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

    Dia juga mengingatkan pemerintah perlu mengatur dan mengendalikan produksi yang berimbang dan proporsional. Hal ini agar pasar batu bara tidak semakin oversupply.

    Bisman menilai permintaan batu bara global sedang menurun karena banyak negara yang meningkatkan produksi domestiknya antara lain China dan India. Apalagi, kedua negara itu merupakan pangsa pasar utama Indonesia.

    “Selain itu penggunaan energi terbarukan pelan-pelan mulai naik sehingga penggunaan batu bara jadi menurun. Juga secara umum industri dan kondisi ekonomi di berbagai negara sedang melambat,” ujar Bisman.

    Setali tiga uang, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan sejumlah biang kerok kinerja ekspor batu bara lesu sepanjang Januari-Oktober 2025.

    Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menilai lesunya kinerja ekspor emas hitam dipengaruhi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

    “Di pasar global, kenaikan produksi domestik di negara tujuan utama seperti China dan India menekan kebutuhan impor mereka,” jelas Gita.

    Selain itu, terjadi pergeseran preferensi kualitas batu bara menuju medium to high rank coal di beberapa pasar, sementara sebagian negara juga mulai mengurangi permintaan seiring perkembangan bauran energi dan meningkatnya porsi energi baru terbarukan (EBT).

    Menurut Gita, dalam situasi seperti ini, yang dapat dilakukan perusahaan adalah memperkuat efisiensi operasional.

    “Ini untuk menjaga daya saing serta menyesuaikan strategi pasar agar tetap kompetitif di tengah perubahan struktur permintaan,” kata Gita.

  • KPK Duga Pejabat LPEI Terima Fee Ratusan Ribu Dolar dari PT PE

    KPK Duga Pejabat LPEI Terima Fee Ratusan Ribu Dolar dari PT PE

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pejabat PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PT LPEI) mendapatkan fee atas pemberian kredit untuk PT Petro Energy.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Direktur Pelaksana IV LPEI, Arif Setiawan (AS) diduga mendapatkan fee 200.000 dolar Setelah pencairan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I.

    “Kemudian, setelah pencairan KMKE II, AS kembali menerima SGD 400.000 yang diberikan dalam dua tahap (masing-masing sebesar SGD 200.000), serta tambahan SGD 100.000,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (2/12/2025).

    Budi juga menyampaikan, Dwi Wahyudi (DW) selaku Direktur Pelaksana 1 LPEI turut mendapatkan USD100.000. Selain itu, berdasarkan alat bukti yang dihimpun KPK telah terjadi kesepakatan pemberian kickback sebesar 1% dari plafon pinjaman kepada pihak-pihak di LPEI.

    Pengungkapan ini setelah penyidik lembaga antirasuah memproses klarifikasi, penelusuran dokumen, audit, hingga keterangan para pihak.

    Sebelumnya, Komisaris PT PE Jimmy Masrin membantah adanya tindakan jahat sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Dia mengklaim tidak mengetahui atau menyetujui dokumen fiktif seperti kontrak, invoice, maupun komitmen fee 1 persen.

    Dia menilai, dakwaan yang dilayangkan kepada dirinya tidak memiliki barang bukti maupun keterangan yang kuat. Terlebih menurutnya, pembayaran pembiayaan masih berjalan lancar.

    Sekadar informasi, LPEI diduga memberikan fasilitas kredit kepada sejumlah perusahaan atau pihak debitur yang tidak layak dan tidak sesuai prosedur. Dalam proses pencairan dana, direksi diduga melakukan kesepakatan dengan sejumlah debitur.

    KPK telah menetapkan 5 tersangka pada 3 Maret 2025, yakni Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan, PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT PE Jimmy Masrin, Direktur Utama PT PE Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT PE Susi Mira Dewi Sugiarta.

    Kemudian pada 28 Agustus 2025, KPK menetapkan Hendarto selaku debitur PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera pada grup PT Bara Jaya Utama sebagai tersangka.

    Dalam perkara ini terdapat 15 debitur yang diberi kredit oleh LPEI dan diduga mengakibatkan kerugian hingga lebih dari Rp11 triliun.

  • Menteri Rosan Targetkan Pabrik Hilirisasi Kelapa Rp1,66 triliun Rampung 2026

    Menteri Rosan Targetkan Pabrik Hilirisasi Kelapa Rp1,66 triliun Rampung 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menargetkan pembangunan pabrik untuk menunjang hilirisasi kelapa rampung pada 2026.

    Adapun pabrik itu bakal dibangun di Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi mencapai US$100 juta atau setara Rp1,66 triliun (asumsi kurs Rp16.627 per US$).

    “Insya Allah pada tahun 2026 ini pabriknya akan selesai Di daerah Morowali dan itu akan menyerap 500 juta butir kelapa setiap tahunnya,” ucap Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (2/12/2025).

    Menurut Rosan, pembangunan pabrik itu dapat menciptakan 10.000 lapangan kerja baru.

    Dia menjelaskan, hilirisasi kelapa penting dan memiliki peluang tersendiri. Rosan menyebut, selama ini kelapa mentah hanya diekspor ke China untuk diolah oleh negara tersebut.

    Oleh karena itu, pihaknya pun membujuk China untuk membangun pabrik pengolahan kelapa di Tanah Air. Dia menilai, langkah ini dapat menguntungkan kedua negara.

    “Kami terbang ke sana [China], menyakinkan mereka untuk membuka pabriknya di sini, sehingga harga kelapanya juga makin meningkat di sini. Karena mereka tidak lagi perlu memperlakukan biaya logistik pengiriman kelapa dari Indonesia ke China,” jelas Rosan.

    Dia menambahkan bahwa saat ini pemerintah juga berencana memulai hilirisasi kelapa di daerah lain. Adapun daerah yang dibidik seperti Riau.

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan harga kelapa bulat di tingkat petani dapat mencapai level Rp6.000 per butir. 

    Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menuturkan hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah dari sektor kelapa dan produk turunannya. 

    Amran menyatakan harga kelapa di sejumlah daerah telah menunjukkan tren kenaikan signifikan sejak program hilirisasi berjalan dari Rp600 per butir menjadi Rp3.500 per butir.

    “Yang jelas, harga, kami baru kunjungan di Maluku Utara, harga kelapa, sebelum kita hilirisasi, harganya Rp600 per biji. Sekarang Rp3.500 per biji, itu naik kurang lebih 500%. Dan kita harap, harusnya harganya minimal Rp5.000. Dan bisa naik 1.000%, harusnya. Rp6.000 berarti [naik] 1.000%,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).  

    Secara teori, lanjut dia, hilirisasi kelapa akan meningkatkan nilai ekonomi hingga Rp2.400 triliun dari sebelumnya hanya Rp24 triliun. 

    “Komoditas yang selama ini kita ekspor, contoh kelapa nilainya Rp24 triliun sekarang ekspor kita. Kita terbesar nomor satu dunia,” imbuhnya.

    Ke depan, Amran optimistis hilirisasi komoditas pertanian, termasuk kelapa dan gula, akan menciptakan 1,4 juta lapangan kerja langsung di sektor perkebunan dan peternakan, serta total 3 juta tenaga kerja dalam jangka menengah. 

    Selain kelapa, Amran menargetkan Indonesia swasembada gula putih pada 2026, sekaligus mengembalikan kejayaan industri gula nasional seperti era kolonial.

  • Huawei Cloud Berencana Tambah Data Center, Ruang Pertumbuhan AI Indonesia Luas

    Huawei Cloud Berencana Tambah Data Center, Ruang Pertumbuhan AI Indonesia Luas

    Bisnis.com, JAKARTA— Huawei Cloud Indonesia menyatakan keyakinannya teknologi kecerdasan buatan (AI) dan layanan komputasi awan (cloud) akan menjadi pendorong penting bagi perkembangan ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan. Perusahaan berencana menambah data center pada 2026 untuk menangkap peluang tersebut.

    CEO Huawei Cloud Indonesia Leon Fang menyebut AI akan semakin terintegrasi dalam berbagai sektor industri, mengikuti tren di negara-negara maju.

    “Kami merasa AI ke depannya akan semakin berangsur untuk meng-influence ke berbagai bidang dan juga mendorong perkembangan ekonomi di Indonesia,” kata Leon dalam Media Roundtable Huawei Cloud Indonesia Summit 2025 pada Selasa (2/12/2025). 

    Leon mengatakan pihaknya optimistis perkembangan AI dan cloud akan memberi dampak signifikan bagi Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan teknologi serupa di Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi contoh konkret bagaimana otomasi mampu mempercepat efisiensi dan menurunkan biaya operasional industri.

    Meski berada pada tahap yang berbeda dibandingkan negara-negara tersebut, Leon menilai Indonesia berpeluang melakukan lompatan. 

    Dia mengatakan Indonesia dapat menjadikan China dan Amerika Serikat sebagai contoh untuk melakukan leapfrog dalam pengembangan AI di masa depan, mengingat teknologi tersebut merupakan alat yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong efisiensi dan inovasi.

    “Bagaimana kita menggunakan peralatan untuk isolate bisnis kita, industri kita, untuk meningkatkan efisiensi dan juga inovasi bisnis atau industri,” ujarnya.

    Leon juga memaparkan perkembangan infrastruktur Huawei Cloud di Indonesia. Sejak 2022, perusahaan telah mengoperasikan tiga availability zone (AZ) data center. Kapasitas pemanfaatan ketiga AZ tersebut kini mencapai 90,99% seiring meningkatnya kebutuhan pemrosesan data di dalam negeri.

    “Untuk menggunakan data center tersebut, untuk latency sudah turun jadi 20 milidetik, sangat rendah,” ungkapnya.

    Untuk menopang permintaan yang terus naik, Huawei Cloud akan meluncurkan AZ keempat pada tahun depan.

    Ekspansi berikutnya akan disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis dan kebutuhan pasar Indonesia. Selain infrastruktur, Huawei Cloud menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas. Perusahaan menggandeng pemerintah serta sejumlah universitas untuk memperluas kompetensi talenta digital Indonesia.

    Dia mengklaim dalam empat tahun terakhir Huawei Cloud telah membina lebih dari 100.000 talenta lokal.  Leon menegaskan komitmen Huawei Cloud untuk menjadi bagian dari pembangunan ekosistem digital nasional. Melalui jaringan global Huawei, perusahaan juga berencana mendorong masuknya lebih banyak mitra dan investor ke Indonesia. 

    “Kita akan inovasi kerjasama dengan ekosistem yang ada di Indonesia dan kita juga membawa atau mengundang teman-teman dari China atau di seluruh dunia yang terlibat dalam ekosistem ini untuk investasi dan masuk ke Indonesia. Jadi kita sebagai platform bisa mengundang investasi lebih banyak dari luar,” ucap Leon.

  • 180 Miliar Pengiriman, 8x Lipat Asia Tenggara

    180 Miliar Pengiriman, 8x Lipat Asia Tenggara

    Bisnis.com, JAKARTA— China mencatat pengiriman paket e-commerce mencapai 180 miliar, menurut data State Post Bureau. Angka tersebut setara 8x lipat pengiriman di Asia Tenggara.

    Dengan kecepatan pertumbuhan saat ini, volume pengiriman Negeri Tirai Bambu diperkirakan mendekati 200 miliar paket hingga akhir 2025.

    Angka tersebut jauh melampaui pasar lain. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat rata-rata mengirim sekitar 23–25 miliar paket per tahun, Uni Eropa gabungan sekitar 18–20 miliar, sementara Asia Tenggara berkisar 23–25 miliar. Artinya, jumlah paket yang dikirim China hampir tiga kali lipat gabungan AS–UE–Asia Tenggara.

    Menurut laporan Momentum Works, Selasa (2/12/2025) lonjakan ini bukan semata soal volume. Peningkatan tersebut mencerminkan perubahan struktural yang akan menentukan arah e-commerce global dalam satu dekade mendatang. 

    Sepanjang 2024, China mengirim 175 miliar paket. Tahun ini, volume kembali meningkat, bukan karena belanja konsumen naik, tetapi karena pola konsumsi dan strategi platform berubah.

    Kategori harga rendah semakin mendominasi, frekuensi pembelian naik, sementara PDD, Douyin, dan WeChat mendorong model penjualan berharga rendah, impulsif, dan berorientasi konversi cepat. 

    Di tengah perubahan ini, medan persaingan bukan hanya nilai transaksi (GMV), tetapi juga efisiensi pemenuhan pesanan dan kedalaman rantai pasok. Platform yang unggul adalah yang mampu memperoleh suplai murah dalam skala besar, mempersingkat jalur distribusi dari pemasok ke konsumen, serta menekan biaya pemenuhan per paket secara berkelanjutan.

    Dengan biaya logistik kurang dari 1,5 yuan per paket, China memasuki level efisiensi yang belum dapat didekati pasar lain.

    Efisiensi tersebut ditopang oleh jaringan pengiriman yang sangat padat, fasilitas penyortiran otomatis berskala masif, serta penetrasi pengantaran hingga tingkat desa dan kota kecil. 

    Kombinasi ini menghasilkan flywheel yang saling memperkuat: kepadatan jaringan menurunkan biaya, biaya yang lebih rendah mendorong lebih banyak paket, yang kemudian menambah kepadatan.

    Infrastruktur ini bukan sekadar logistik murah, melainkan salah satu sistem pemenuhan pesanan paling maju di dunia—yang menjadi fondasi strategi e-commerce global China. 

    Melalui Temu, TikTok Shop, SHEIN, dan lainnya, China mengekspor model infrastruktur ini ke berbagai negara. Logikanya tetap sama yakni jutaan SKU, agregasi rantai pasok superpadat, permintaan berfrekuensi tinggi, dan penekanan biaya secara agresif untuk menjadikan skala pemenuhan sebagai senjata strategis.

    Kini, paket lintas batas berukuran kecil sudah menyumbang hampir seperempat dari total volume paket di Eropa. Platform-platform China juga berekspansi agresif ke Brasil. Kebijakan tarif era Presiden AS Donald Trump justru memiliki efek tak terduga yakni alih-alih memperlambat ekspansi, langkah tersebut membuat platform China memperdalam penetrasi di pasar non-AS dan mempercepat pertumbuhan global.

    Di saat yang sama, ekosistem pemain logistik yang didirikan perusahaan China—seperti iMile, Gogo Express, UniUni, dan J&T Express ikut berkembang dengan menumpang lonjakan volume paket tersebut. Jaringan yang sama juga kian banyak melayani ekspansi merek-merek China ke pasar internasional.

  • Bencana Sumatra, Muzani Duga Ada Aktivitas Pembalakan Liar

    Bencana Sumatra, Muzani Duga Ada Aktivitas Pembalakan Liar

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai dugaan praktik pembalakan liar (illegal logging) perlu menjadi perhatian serius pemerintah sebagai salah satu faktor yang memperparah bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menanggapi pertanyaan mengenai apakah MPR menerima aspirasi publik terkait maraknya dugaan pembalakan liar, Muzani menyebutkan bahwa indikasi tersebut terlihat dari sejumlah dokumentasi yang beredar.

    Hal ini dia sampaikan dalam keterangan pers usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    “Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatra Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu, yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai,” kata Muzani

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa jika temuan visual tersebut benar adanya, maka praktik pembalakan liar yang tidak terkendali sangat mungkin turut memperparah dampak bencana.

    Muzani menyampaikan bahwa jika dugaan itu benar, maka terdapat pembalakan liar yang tidak terkendali dan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana.

    Dia menekankan bahwa para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan persoalan ini karena berpotensi menimbulkan dampak bagi generasi mendatang apabila diabaikan. Dia berharap kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran terakhir.

    “Karena itu, saya kira, para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan ini sebagai sebuah faktor di kemudian hari yang bisa menimpa anak-cucu kita kalau kita lalai dan abai dalam urusan ini. Cukup ini menjadi pelajaran terakhir,” katanya

    Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo sudah mendapatkan laporan mengenai penyebab bencana, Muzani menjawab singkat kepala negara telah mendapatkan laporan itu.

    Sudah, sudah, sudah dapat masukan yang komprehensif,” ucapnya

    Namun ketika wartawan berusaha mengonfirmasi apakah laporan tersebut menyimpulkan adanya pembalakan liar, Muzani tidak memberikan jawaban rinci mengenai hasil laporan tersebut.

    Begitu pula saat ditanya kemungkinan adanya langkah tegas dari Presiden, termasuk isu reshuffle sebagai respons atas bencana dan dugaan kerusakan lingkungan.

    “Saya balik ke mobil dulu, ya. Cukup, cukup.” ujar Muzani sebelum mengakhiri sesi wawancara.

  • Muzani Bocorkan Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional

    Muzani Bocorkan Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menjelaskan sejumlah pertimbangan pemerintah terkait desakan masyarakat agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan status darurat bencana nasional.

    Alasan pemerintah belum menetapkan bencana nasional ke bencana alam banjir dan longsor di Sumatra karena pemerintah pusat yakni bahwa pemda bisa mengatasi masalah tersebut.  

    “Ya, pemerintah bisa mengendalikan situasi dan keadaan secepatnya, dan sekarang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi di lingkungannya masing-masing,” ujarnya usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Ketika disinggung mengenai adanya tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah dalam menangani bencana karena skala kerusakan yang sangat besar, Muzani mengakui hal tersebut sebagai situasi yang memprihatinkan.

    “Ya, itu jadi keprihatinan juga karena situasinya harus dihadapi secara bersama-sama,” katanya.

    Terkait penilaian apakah status bencana perlu dinaikkan ke tingkat nasional, Muzani menilai hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

    “Ya, Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya kira, itu kan kewenangan Presiden karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk Keppres, Keputusan Presiden. Oke,” tandas Muzani.

    Korban Jiwa dan Hilang

    Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra sudah mencapai 604 orang. Jumlah itu berdasarkan data di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Selasa (2/12/2025) yang dilihat Bisnis pada 09.00 WIB.

    Secara terperinci, Sumatra Utara menjadi wilayah paling tinggi korban meninggal dunia sebanyak 283 jiwa. Diikuti Sumatra Barat 165 jiwa dan Aceh 156 jiwa korban meninggal dunia.

    “Jumlah meninggal 604 jiwa,” tulis situs Pusdatin BNPB, Selasa (2/12/2025).

    Dalam situs yang sama, bencana alam di Sumatra itu masih menyisakan 464 orang yang masih dinyatakan hilang dengan rincian Aceh 181 jiwa; Sumatra Utara 169 jiwa; dan Sumatra Barat 114 jiwa.

    Adapun, secara total BNPB juga merangkum total keseluruhan orang yang terdampak akibat bencana ini adalah 1,5 juta jiwa. 

    “Jumlah terdampak 1,5 juta jiwa dan 570.000 orang mengungsi,” dikutip dari situs BNPB.