Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Target Hapus Piutang Macet 1 Juta UMKM Belum Tercapai, Ini Kata Menteri Maman

    Target Hapus Piutang Macet 1 Juta UMKM Belum Tercapai, Ini Kata Menteri Maman

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengungkap nasib 1 juta debitur UMKM yang masuk dalam daftar hapus buku Himbara tetapi belum mendapatkan fasilitas penghapusan piutang. Padahal, kebijakan penghapusan piutang macet akan berakhir pada 5 Mei 2025.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, pemerintah sebelumnya menargetkan sekitar 1.097.155 debitur yang berpotensi dihapus tagih piutangnya dengan total nilai piutang sekitar Rp14,8 triliun. 

    Kendati begitu, berdasarkan syarat yang diatur dalam pasal 250 ayat (3) Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), hanya 67.668 debitur yang memenuhi syarat hapus tagih piutang macet. Itu artinya, masih ada 1.029.487 debitur yang belum mendapat fasilitas penghapusan piutang.

    “Per hari ini, kita belum bisa mencapai angka 1 juta karena kompleksitas situasi, peraturan, yang memang harus kita amankan dan kita jaga untuk antisipasi agar kedepan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelas Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Namun, Maman mengatakan, dengan adanya Undang-undang No.1/2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.19/2003 tentang BUMN, pemerintah berencana untuk menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) untuk menyelesaikan penghapusan piutang 1.029.487 debitur.

    Maman menuturkan, melalui Pasal 62DUU BUMN yang baru, BUMN memiliki wewenang untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih. Lalu, merujuk Pasal 62E, BUMN dapat melakukan hapus tagih piutang yang telah dihapus buku dengan persetujuan Menteri untuk Perum dan Badan untuk Persero. 

    Kemudian, dalam Pasal 62H disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hapus buku atas aset BUMN dan hapus tagih serta tata cara pelaporan ditetapkan dalam peraturan menteri.

    “Hari ini saya laporkan, dengan adanya UU BUMN artinya hari ini kita untuk menyelesaikan yang 1 juta yang macet itu cukup dengan mengeluarkan Permen yang disetujui dalam hal ini Danantara,” kata Maman.

    Maman menuturkan, sejak pekan lalu Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk membahas Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM yang masa berlakunya akan berakhir pada 5 Mei 2025.

    Dia mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri usai PP yang mengatur soal penghapusan piutang macet pada UMKM tak lagi berlaku.

    “Kita akan terbitkan peraturan menteri untuk meng-cover yang kurang lebih 1 jutanya ini,” ujarnya.

    Adapun, dari total 67.668 debitur, hapus tagih piutang UMKM per 11 April 2025 baru terealisasi sebanyak 19.375 debitur dengan nilai mencapai Rp486,10 miliar.

    Secara terperinci, BRI telah menghapus tagih piutang macet 12.176 debitur dengan nilai piutang mencapai Rp380,4 miliar, Bank Mandiri 7.176 debitur dengan nilai Rp101 miliar, BNI sebanyak 19 debitur dengan nilai piutang Rp4,51 miliar, dan BTN 4 debitur dengan nilai Rp67,7 juta. 

  • Xinfung Industry Bangun Pabrik Serat di Subang Smartpolitan

    Xinfung Industry Bangun Pabrik Serat di Subang Smartpolitan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Xinfung Industry Indonesia telah memulai pembangunan pabrik barunya di kawasan industri Subang Smartpolitan. Untuk fase pertama, perusahaan manufaktur asal China itu menggelontorkan investasi US$30 juta atau setara Rp498,2 miliar. 

    Entitas usaha Jiangsu Xinfang Technology Group ini telah resmi melakukan peletakan batu bertama hari ini, Rabu (30/4/2025). Adapun, perusahaan manufaktur ini juga merupakan eksportir di bidang pewarnaan serat dan tops, serta benang mewah (fancy yarn). 

    General Manager Jiangsu Xinfang Technology Group James Chen mengatakan, pada fase pertama pembangunan pabrik ini akan dibangun diatas lahan seluas 4 hektare.

    “Keputusan kami untuk berinvestasi di Indonesia didasari oleh ketersediaan pasokan tenaga kerja yang melimpah, budaya yang kondusif, lingkungan bisnis yang stabil, serta daya inovasi yang kuat. Kami memproyeksikan Indonesia akan menjadi pemain utama manufaktur dalam waktu dekat,” ujar James dalam siaran pers, Rabu (30/4/2025). 

    Pihaknya memproyeksi nilai investasi untuk pengembangan fase kedua dan fase ketiga diproyeksikan dapat mencapai hingga tiga kali lipat dari nilai investasi fase awal.

    Pembangunan fase pertama ditargetkan selesai pada akhir 2025, selanjutnya operasional produksi diestimasikan mulai penuh pada akhir Februari 2026. 

    Implementasi mesin operasional otomatis dan semi-otomatis oleh Xinfung Industry Indonesia diperkirakan akan menciptakan lebih dari 300 lapangan pekerjaan baru pada fasilitas tahap pertama.

    Dia menyebut, fasilitas produksi ini nantinya akan menghasilkan berbagai varian fancy yarn yang menggunakan material dasar benang alami dan/atau benang yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.

    Seluruh hasil produksi akan diekspor langsung ke negara-negara di Asia Tenggara meliputi Vietnam, China, Thailand serta negara lain yang memerlukan produk tersebut. 

    Tak hanya itu, James menerangkan bahwa pihaknya memilih Subang Smartpolitan sebagai destinasi investasi mereka karena lokasi yang strategis dan kelengkapan fasilitasnya.

    Menurut James, Subang Smartpolitan yang memiliki aksesibilitas terhadap infrastruktur utama seperti Jalan Tol Trans Jawa, Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati yang akan meningkatkan efisiensi produksi, logistik serta proses ekspor perusahaan secara signifikan.

    Dalam kesempatan yang sama, Marketing & Tenant Relations Suryacipta Abednego Purnomo menilai setiap investasi membawa dampak positif terhadap Indonesia, khususnya masyarakat Subang. 

    “Tidak melihat jumlah karyawan total, namun setiap satu orang yang dipekerjakan dapat menciptakan tiga lapangan kerja tambahan. Inilah yang disebut multiplier effect,” terangnya. 

    Terlebih, perusahaan tersebut akan produksi 100% untuk ekspor sehingga berkontribusi positif terhadap trade balance Indonesia. 

  • Indonesia Maritime Week 2025 Segera Digelar, Dorong Investasi di Sektor Perkapalan

    Indonesia Maritime Week 2025 Segera Digelar, Dorong Investasi di Sektor Perkapalan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pameran maritim terbesar di Tanah Air, Indonesia Maritime Week 2025 akan digelar di Jakarta pada 26-28 Mei 2025. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan, pameran Indonesia Maritime Week 2025 diharapkan dapat menjadi peluang baru untuk mendorong investasi di sektor perkapalan di Indonesia.

    Selain itu, lanjutnya, pameran perdana Indonesia Maritime Week 2025 juga bertujuan untuk mempromosikan Indonesia sebagai negara anggota International Maritime Organization (IMO), organisasi maritim dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Kita juga ingin menarik investasi asing dari luar negeri yang berkaitan dengan shipping. Sehingga itu akan membuat shipping kita semakin kuat,” ujar Antoni saat  Konferensi Pers Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut Antoni mengatakan, setelah nanti pameran pertama ini sukses diselenggarakan, ke depannya Indonesia Maritime Week akan terus digelar di lokasi yang berbeda dengan tema-tema yang juga berbeda. Acara ini bertujuan untuk mengumpulkan para pelaku usaha di bidang perkapalan.

    “Kalau kita belum bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan asing, kapal asing dan sebagainya, problemnya adalah mungkin kita perlu alih teknologi, perlu alih manajemen, kita perlu investasi,” katanya.

    Adapun, pameran ini menjadi platform strategis untuk memamerkan dan memajukan industri maritim nasional di panggung global. 

    Dengan kontribusi sektor maritim Indonesia sebesar 7% terhadap PDB nasional dan memiliki potensi besar untuk mendorong industri maritim Asean maju, acara ini memperkuat ambisi Indonesia untuk menjadi pusat maritim global terkemuka.

    Pada saat yang sama, Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto menambahkan, pameran ini tidak hanya menguntungkan Indonesia dalam mengekspos industri maritim, tetapi juga mendukung kepentingan dari negara lain untuk mempelajari terkait regulasi yang ada di Indonesia.

    “Sehingga kalau mereka [perusahaan kapal asing] ingin bekerja sama dengan perusahaan lokal, mereka sudah cukup mempelajari regulasi yang ada di Indonesia,” ujar Carmelita.

    Sebagai tambahan informasi, Indonesia Maritime Week 2025 akan digelar pada 26-28 Mei 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) yang memiliki luas sekitar 30.000 meter persegi.

    Pameran itu akan mempertemukan para pemimpin industri maritim terkemuka, tokoh bisnis berpengaruh, pembuat kebijakan, dan inovator dari seluruh Asia. 

  • Menteri UMKM Ancam Setop Bayar Subsidi Bunga Bila Bank Minta Agunan KUR Mikro

    Menteri UMKM Ancam Setop Bayar Subsidi Bunga Bila Bank Minta Agunan KUR Mikro

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengancam tidak akan membayar subsidi bunga kepada bank-bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) yang meminta agunan untuk KUR plafon di bawah Rp100 juta.

    Maman mengatakan, jika pemerintah menerima laporan dan bank terkait terbukti melakukan pelanggaran tersebut, pemerintah tidak akan membayar subsidi bunga/subsidi marjin KUR.

    “Apabila ada laporan dan terbukti melakukan tadi pelanggaran-pelanggaran, itu tidak dibayarkan. Jadi itu menjadi beban dari masing-masing bank penyalur,” tegas Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.1/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Melalui pasal 14 ayat (3) beleid itu, pemerintah mengatur bahwa agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100 juta.

    “Dalam hal penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100 juta, penyalur KUR dikenakan sanksi berupa subsidi bunga/subsidi marjin KUR tidak dibayarkan atas penerima KUR yang bersangkutan,” demikian bunyi pasal 14 ayat (5), dikutip Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, Maman menyebut bahwa Kementerian UMKM berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan dan Pemberdayaan UMKM. Dengan kehadiran Satgas ini, pihaknya dapat menindak langsung pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor UMKM.

    “Makanya menjadi sebuah kebutuhan yang cukup penting untuk membentuk satgas tersebut. Jadi ada satuan tugas yang bisa langsung melakukan penindakan dan 24 jam bisa ditelepon,” ujarnya. 

    Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Maman untuk menanggapi laporan-laporan yang masuk dari Komisi VII DPR RI. Dalam rapat kerja hari ini, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkap bahwa masyarakat kesulitan untuk mengajukan KUR.

    Pasalnya, kata Saleh, pihak bank meminta agunan tambahan. Padahal, masyarakat mengajukan pinjaman di bawah Rp100 juta. Selain itu, masyarakat juga dipersulit selama proses administrasi.

    “Mereka datang ke bank, mereka kira ada perubahan aturan sehingga mereka boleh pinjam uang Rp100 juta atau kurang tidak pakai agunan. Ternyata dia bilang, bukan hanya agunan yang jadi persoalan, proses administrasinya pun tetap sulit,” tutur Saleh. 

  • Kemenkeu Tegaskan Cukai Motor & Batu Bara Masih Sebatas Kajian

    Kemenkeu Tegaskan Cukai Motor & Batu Bara Masih Sebatas Kajian

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani membenarkan adanya kajian terkait pungutan cukai sepeda motor maupun batu bara dalam instansinya. 

    Askolani menyampaikan bahwa hal tersebut hanya bersifat kajian rutin yang menjadi tugas instansinya setiap tahun. Ditjen Bea Cukai memiliki tugas untuk mengkaji dua topik setiap tahunnya terkait pungutan berupa cukai.

    Dia menegaskan bahwa kajian cukai motor dan batu bara tidak akan diimplementasikan dalam waktu dekat. 

    “Kajian mengenakan cukai sepeda motor dan batu bara, tidak ada implementasi itu, masih jauh sekali,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (30/4/2025). 

    Sekalipun pemerintah akan mengenakan pungutan cukai baru alias ekstensifikasi, hal tersebut akan disampaikan secara transparan melalui Undang-Undang (UU) APBN. 

    “Selama tidak masuk dalam UU APBN, tidak akan ada perubahan kebijakan cukai,” lanjut Askolani. 

    Sebagaimana dalam UU APBN 2025, mencantumkan mengenai cukai baru berupa cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). 

    Askolani menyebut, sekalipun kebijakan baru sudah masuk UU APBN, implementasinya akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan masyarakat, selayaknya implementasi MBDK yang tak kunjung terealisasi. 

    Adapun, wacana cukai motor dan batu bara terungkap dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2024.

    Dalam dokumen tersebut, Bea Cukai memaparkan evaluasi internalnya terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) DJBC periode 2020-2024. Salah satu Renstra tersebut adalah “Penerimaan Negara yang Optimal”.

    Disebutkan, salah satu upaya untuk mewujudkan penerimaan negara yang optimal adalah dengan melakukan “kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara.

    Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai senilai Rp301,6 triliun. Hingga Maret 2025, telah terealisasi senilai Rp77,5 triliun atau 25,7% dari target. 

  • Tipis, Ringan, dan Baterai Awet

    Tipis, Ringan, dan Baterai Awet

    Bisnis.com, JAKARTA — Oppo meluncurkan smartphone lipat terbarunya, Oppo Find N5, ke pasar Indonesia. Mengusung desain layaknya buku yang lebih tipis dari pasport, perangkat ini diklaim sebagai ponsel lipat tertipis di dunia dengan bobot yang sangat ringan, serta menawarkan ketahanan yang mumpuni pada engsel, layar, dan bodi.

    Head of PR Oppo Indonesia, Arga Simanjuntak, menyatakan smartphone terbaru Oppo akan menjadi senjata andalan dalam mengejar target Oppo menjadi penguasa segmen pasar flagship.

    Untuk mencapai target tersebut, Oppo tidak hanya memperkuat dari sisi perangkat, juga layanan purnajual.

    “Layanan after sales kami tersebar di seluruh Indonesia dan ini menjadi nilai tambah penting bagi konsumen flagshipyang mengharapkan jaringan dan layanan premium,” ujar Arga kepada Bisnis, Rabu (30/4/2025).

    Arga  menambahkan adapun tantangan utama untuk ponsel lipat saat ini adalah mengedukasi masyarakat mengenai inovasi yang ditawarkan, terutama ketipisan dan keringanan Oppo Find N5 yang membedakannya dari ponsel lipat lainnya.

    Diketahui, Salah satu keunggulan utama Oppo Find N5 terletak pada dimensinya yang luar biasa tipis, hanya 8,9 mm saat dilipat dan 4,2 mm saat dibuka – setara dengan tebal sebuah pulpen.

    Chief Marketing Officer Oppo Indonesia Patrick Owen mengatakan smartphone terbaru Oppo lebih tipis dari paspor. Ketebalan ini 26 persen lebih tipis dibandingkan ponsel lipat lain yang beredar saat ini, memberikan sensasi menggenggam ponsel desain bar yang lebih familiar.

    Selain tipis, Oppo Find N5 juga menjadi ponsel lipat buku paling ringan dalam sejarah seri Find N, dengan bobot hanya 229 gram. Bobot ini bahkan 10 gram lebih ringan dari foldable lain di pasaran.

    Chief Marketing Officer Oppo Indonesia Patrick Owen memaparkan kelebihan Oppo Find N5

    Owen mendemonstrasikan keringanan ini dengan menimbang Find N5 di atas panggung, memperlihatkan bobotnya yang lebih ringan dari secangkir kopi, gumpalan kapas besar, hingga sebuah apel.

    Meskipun tipis, Oppo tidak mengorbankan daya tahan baterai. Find N5 dibekali baterai super tipis 2,1 mm berkapasitas 5600mAh, terbesar dalam seri Find N, berkat teknologi Silicon-Carbon Battery terbaru.

    Kandungan silikon hingga 10 persen menjadikan baterai ini memiliki kepadatan energi tertinggi di kelas smartphone lipat, 30 persen lebih besar kapasitasnya dan 30 persen lebih tipis desainnya dibandingkan kompetitor.

    Untuk pengisian daya, Find N5 dilengkapi teknologi 80W SuperVOOC™ yang mampu mengisi penuh baterai dalam waktu kurang dari 50 menit.

    “Ponsel ini juga menjadi yang pertama di seri Find N yang mendukung pengisian nirkabel super cepat 50W AirVOOC™,” kata Owen.

    Oppo juga menghadirkan ekosistem pengisian magnetik lengkap untuk kemudahan pengguna. Daya tahan baterai Find N5 diklaim mampu bertahan hingga 25 jam untuk streaming video atau 8,6 jam untuk rapat Zoom menggunakan layar dalam.

    Menjawab kekhawatiran konsumen terhadap ketahanan ponsel lipat, Oppo Find N5 hadir dengan engsel Titanium Alloy Flexion, yang diklaim sebagai engsel paling canggih dan tangguh dari Oppo saat ini.

    Terbuat dari bahan titanium Grade 5 kelas aerospace yang juga digunakan pada pesawat Boeing 787 dan robot penjelajah Mars, engsel ini 36 persen lebih kokoh dan 26 persen lebih kecil dari generasi sebelumnya.

    Dalam demonstrasinya, Patrick Owen bahkan menunjukkan ketahanan Find N5 yang mampu menahan beban koper, berat badan manusia hingga 50 kg pada ayunan, dan gong seberat 20 kg.

    Oppo Find N5 dengan latar belakang ayunan yang digunakan untuk mengukur ketahanan Oppo Find N5

    Oppo Find N5 juga telah mengantongi sertifikasi TÜV Rheinland Reliable Folding setelah lolos uji ketahanan ekstrem hingga 100.000 kali lipatan pada suhu 50 derajat Celcius dan -20 derajat Celcius.

    Rangka perangkat ini terbuat dari aluminium seri 7000 yang 30 persen lebih kuat, sementara penutup belakangnya menggunakan serat kelas aerospace yang 43 persen lebih tipis namun tetap tangguh saat diuji jatuh.

    Struktur internal juga diperkuat dengan material serat karbon dan komposit aluminium-keramik, serta motherboard quad-stacking yang lebih ringkas.

  • Lompatan Inovasi Berani Pada Ponsel Lipat

    Lompatan Inovasi Berani Pada Ponsel Lipat

    Bisnis.com, JAKARTA – Setelah menjadi bahan pembicaraan, Huawei akhirnya merilis ponsel lipat tiga, Huawei Mate XT | Ultimate Design, dan ponsel lipat dua, Huawei Mate X6, di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kedua ponsel ini menetapkan standar baru dalam desain, fitur kamera, dan performa.

    Huawei Mate XT | Ultimate Design: Membuka Dimensi Baru

    Huawei Mate XT | Ultimate Design adalah ponsel lipat tiga pertama di dunia dengan layar tambahan, mengubah cara kita berinteraksi dengan ponsel. Dikenal dengan layar 10,2 inci, ponsel ini memiliki ketebalan hanya 3,6 mm saat dibuka. Menggunakan material fluida non-Newtonian dan UTG (kaca ultra-tipis), Mate XT | Ultimate Design memiliki struktur komposit ultra-tangguh yang memastikan daya tahan tinggi terhadap benturan.

    Huawei Mate X6: Revolusi Desain Ponsel Lipat

    Huawei Mate X6 hadir dengan desain yang lebih ramping dan kuat berkat penggunaan pelat serat karbon dan engsel multidimensi. Layar eksteriornya menggunakan kaca Kunlun generasi kedua yang tahan goresan, meningkatkan daya tahan sekaligus menjaga desain tetap tipis dan ringan.

    Fleksibilitas Engsel Huawei Mate X6

    Huawei Mate XT | Ultimate Design menawarkan sistem engsel presisi yang memungkinkan perangkat dilipat ke dalam dan ke luar. Ini menciptakan pengalaman multitask baru dengan berbagai konfigurasi layar yang mendukung berbagai aktivitas, dari penjelajahan horizontal hingga pengalaman layar terbagi.

    Engsel trifold yang terbuat dari baja ultra-tinggi memberikan ketahanan terhadap deformasi, bahkan setelah membuka dan menutup ponsel berkali-kali.

    Pengalaman Multilayar Interaktif

    Huawei Mate XT | Ultimate Design memungkinkan pengguna menikmati layar besar dalam tiga mode: layar tunggal, ganda, dan tiga layar. Dengan kemampuan beradaptasi yang mulus, ponsel ini memungkinkan pengalaman multimedia yang tak tertandingi.

    Sementara itu, Huawei Mate X6 menawarkan fitur Live Multi-Task, yang memungkinkan pengguna menjalankan hingga tiga aplikasi sekaligus dalam tampilan layar yang lebih besar, meningkatkan efisiensi multitasking.

    Kamera Ultra Aperture XMAGE: Fotografi Tanpa Batas

    Kedua ponsel ini dilengkapi dengan teknologi kamera canggih dari XMAGE, termasuk Aperture Fisik yang Dapat Disesuaikan, memungkinkan pengguna memotret dalam berbagai kondisi cahaya, dari yang gelap hingga latar belakang buram. Mate XT | Ultimate Design juga dilengkapi dengan teknologi Ultra Speed Snapshot, memungkinkan pengguna menangkap momen cepat dengan presisi tinggi.

    Memilih Ponsel Lipat Terbaik Sesuai Gaya Hidup

    Bagi pengguna yang menginginkan perangkat multitasking dengan layar besar dan pengalaman Multiview yang luas, Huawei Mate XT | Ultimate Design adalah pilihan terbaik. Ponsel lipat tiga ini mewakili inovasi generasi baru yang mengubah industri ponsel.

    Sedangkan bagi mereka yang lebih menyukai ponsel pintar dengan desain lebih simpel namun tetap canggih, Huawei Mate X6 adalah pilihan utama, dengan kamera kelas atas dan performa yang handal.

    Huawei Mate XT | Ultimate Design Hadir di Indonesia

    Huawei resmi meluncurkan Huawei Mate XT | Ultimate Design di Indonesia pada 30 April 2025, di Huawei Innovation Foldable Exhibition di Grand Indonesia. Pameran ini akan berlangsung hingga 4 Mei 2025 dan memberikan pengunjung kesempatan untuk merasakan pengalaman langsung dengan ponsel lipat pertama di dunia ini, serta mengeksplorasi berbagai teknologi inovatif Huawei lainnya. Acara ini juga menghadirkan program Discover Huawei dan berbagai hadiah eksklusif, menjadikannya kesempatan berharga bagi para penggemar teknologi.

    Dengan kehadiran Huawei Mate XT | Ultimate Design dan Huawei Mate X6, Huawei semakin mendefinisikan masa depan ponsel lipat di Indonesia.

  • Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyoroti sederet pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada usaha sawit.

    Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM Giyanto mengatakan, isu pelanggaran HAM pada bisnis perkebunan sawit adalah adanya isu perdagangan orang.

    Berdasarkan penelitian OPPUK-Medan (2019), terdapat dugaan praktik modern trafficking alias perdagangan manusia dalam rekrutmen buruh harian lepas.

    “Bentuk pelanggaran terkait dengan bagaimana rekrutmen orang, dokumen, identitas, isu-isu lahan, perbudakan, perdagangan orang,” kata Giyanto dalam Diskusi Publik bertajuk Peluang Standarisasi Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit di Asean: Strategi Bisnis dan HAM Menghadapi Perang Dagang di Arya Duta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Isu lainnya adalah adanya rekrutmen tanpa dokumen identitas lengkap, dugaan pemalsuan identitas, informasi perusahaan yang tujuan tidak jelas bagi calon pekerja hingga indikasi terhadap praktik perbudakan modern sejak 1990-an hingga kini.

    Selain itu, juga terdapat potensi pelanggaran HAM pada usaha sawit terhadap hak anak. Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada 2016, ditemukan isu anak di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

    Di sana, Yayasan PKPA melaporkan adanya dampak buruk dari perkebunan sawit yang tidak hanya terkait isu pekerja anak, melainkan juga melanggar hak-hak anak lainnya, baik anak-anak di perkebunan maupun anak-anak lingkar kebun

    Giyanto menuturkan, isu utama dari dampak perkebunan sawit terhadap anak adalah hilangnya tempat bermain anak, terbatasnya sumber air bersih hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, pekerja anak.

    Kemudian, lingkungan yang tidak aman, anak ditinggalkan orang tua menjadi TKI/TKW karena hilangnya akses pekerjaan di desa, serta banyak orang tua yang bekerja di perkebunan.

    Di sisi lain, dia menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi lebih dari 30 juta ton pada 2015. Dengan tingkat produksi yang tinggi, maka industri minyak sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia, utamanya di Sumatra dan Kalimantan.

    Hingga 2019, sebaran perkebunan kelapa sawit telah mencapai 26 provinsi, termasuk provinsi-provinsi di pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Tercatat, total luas perkebunan sawit indonesia menurut keputusan menteri pertanian No.833/KPTS/SR.020/M/12/2019, mencapai 16.381.959 hektare.

    Adapun, daerah terluas perkebunan sawit berada di provinsi Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, dan Bengkulu.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan, industri kelapa sawit sebagai bagian dari perkebunan adalah prioritas penting di dalam implementasi strategi nasional bisnis dan HAM.

    Namun, Wahyudi menyebut isu perang dagang yang melibatkan berbagai negara adidaya ekonomi, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) akan memberikan pengaruh besar terhadap penerapan standar keberlanjutan kelapa sawit ke depan.

    ”Bagaimana Uni Eropa terus memproduksi berbagai regulasi untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan dasar warga negara Eropa melalui berbagai instrumen,” ujar Wahyudi.

    Salah satunya, sambung dia, yang berkaitan dengan larangan deforestasi alias kebijakan yang melarang masuknya produk ke pasar Uni Eropa jika terbukti berkontribusi terhadap deforestasi, maupun yang terkait dengan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk memastikan seluruh rantai pasok tidak melanggar HAM (human rights due diligence).

    Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan pengembangan standarisasi sawit yang sesuai dengan kepentingan nasional, termasuk bagaimana Indonesia bisa berkomitmen secara baik terhadap berbagai prinsip dan standar bisnis dan HAM di dalam pengembangan standar keberlanjutan.

    “Sehingga kita bisa menjangkau pasar yang juga lebih luas tanpa mengorbankan perlindungan dari petani, masyarakat lokal, masyarakat adat untuk tetap bisa kemudian haknya juga dipenuhi dan dilindungi,” tandasnya.

  • Trafik Digital Meningkat, Jaringan 4G Indosat di Sumatra Tumbuh 16%

    Trafik Digital Meningkat, Jaringan 4G Indosat di Sumatra Tumbuh 16%

    Bisnis.com, PEKANBARU – PT Indosat Tbk. (ISAT)  mencatat pertumbuhan penggunaan jaringan 4G sebesar 16% di wilayah Sumatra Selatan pada kuartal I 2025 (YoY), menandai peningkatan signifikan seiring ekspansi infrastruktur dan transformasi digital yang digencarkan perusahaan di kawasan barat Indonesia.

    Vikram Sinha, President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan pertumbuhan tersebut merupakan bagian dari komitmen IOH dalam memperluas akses digital inklusif dan berkualitas bagi masyarakat di seluruh lapisan, termasuk daerah yang sebelumnya kurang terlayani. 

    Selain wilayah Sumsel, pertumbuhan jaringan juga tercermin dari peningkatan jumlah BTS 4G di Sumatra bagian Utara sebesar 9%, dan Sumatra bagian Tengah sebesar 11% dibanding periode yang sama tahun lalu.

    “Ini merupakan wujud nyata dari upaya kami untuk menghadirkan koneksi yang cepat dan stabil di seluruh penjuru Sumatra, terutama di tengah akselerasi kebutuhan digital masyarakat,” ungkapnya Rabu (30/4/2025).

    Dia menjelaskan lonjakan penggunaan jaringan juga berkontribusi pada peningkatan trafik digital di wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) sebesar 4,4%, menandakan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konektivitas digital dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga bisnis.

    Selama kuartal ini, IOH mengalokasikan belanja modal (Capex) sebesar Rp2,62 triliun, dengan 90,4% di antaranya untuk pengembangan bisnis seluler. Investasi tersebut menopang peningkatan jumlah BTS 4G secara nasional menjadi 202.179 unit—naik 10% dibanding tahun sebelumnya.

    Adapun secara nasional pada kuartal I/2025, pertumbuhan ARPU yang positif disertai dengan peningkatan berkelanjutan dalam jumlah pelanggan menjadi bukti ketangguhan Indosat dalam menghadapi dinamika pasar. 

    ARPU Indosat tercatat mencapai hampir Rp40.000 atau Rp39.200, tumbuh sebesar 4,6% YoY, sementara jumlah pelanggan seluler bertambah sebanyak 700.000 dibandingkan kuartal sebelumnya, sehingga total pelanggan mencapai 95,4 juta.

    Indosat mencatat pendapatan yang stabil sebesar Rp13,57 triliun, dengan EBITDA sebesar Rp6,41 triliun—tumbuh 0,6% secara kuartalan (QoQ), didukung oleh fokus berkelanjutan perusahaan terhadap disiplin biaya dan eksekusi yang efisien. 

    Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk meningkat sebesar 27% secara kuartalan menjadi Rp1,31 triliun menandai kinerja laba positif selama 17 kuartal berturut-turut. Pencapaian ini semakin memperkuat komitmen Indosat dalam menciptakan nilai jangka panjang di tengah persaingan industri yang kian intensif.

    Ke depan, IOH Circle Sumatra akan terus memperluas cakupan jaringan, meningkatkan kapasitas, serta menghadirkan layanan digital baru yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan pelanggan. Upaya ini sejalan dengan visi besar IOH menjadi AI-TechCo dan memperkuat kedaulatan digital nasional.

  • Menhan Tegaskan Pemerintah Solid, Hormati Usul Purnawirawan TNI Ganti Wapres

    Menhan Tegaskan Pemerintah Solid, Hormati Usul Purnawirawan TNI Ganti Wapres

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak mengganggu soliditas pemerintah.

    Menurut dia, soliditas pemerintahan bisa terlihat saat semua masyarakatnya bersatu, karena saat ini yang paling penting adalah rakyat.

    “Enggak ada [ganggu soliditas pemerintahan]. Soliditas pemerintahan itu sudah terlihat di mana rakyat bersatu, rakyat yang penting itu adalah urusan pangan papan dan sandang sudah selesai,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Kementerian Pertahanan, lanjutnya, akan mengkaji lebih dalam usulan-usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sjafrie menghormati pemikiran-pemikiran dari para senior purnawirawan TNI.

    “Kita mendengar semua masukan dari para senior-senior purnawirawan untuk kita kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin, belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut, kita menghormati apa yang menjadi pemikirannya para sesepuh,” jelas dia.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.    

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto, yang juga merupakan pensiunan TNI dengan jabatan akhir Panglima ABRI (sebelum diganti TNI).    

    Wiranto menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.    

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya.    

    Pria yang juga Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menekankan, delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.    

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.