Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Prabowo Bakal Revisi Sejarah Indonesia, Akademisi Ingatkan Hal Ini

    Prabowo Bakal Revisi Sejarah Indonesia, Akademisi Ingatkan Hal Ini

    Bisnis.com, Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon diminta untuk menyajikan konten sejarah yang otentik dan benar jika berkukuh ingin merevisi sejarah Indonesia.

    Akademisi sekaligus Sejarawan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Johan Wahyudhi berpandangan bahwa wacana revisi terhadap sejarah Indonesia tetap harus diapresiasi karena masyarakat berhak mendapatkan asupan sejarah Indonesia baru yang telah melalui tahapan penelitian sejarah. 

    Menurutnya, Indonesia merupakan daerah yang luas mulai dari Aceh sampai Papua dan tidak semua daerah punya peluang untuk mendapat porsi yang sama untuk konten sejarah nasional, selain Pulau Jawa dan Pulau Sumatra.

    “Sebab itu revisi konten-konten sejarah nasional masih perlu diproduksi,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Kendati demikian, Johan menyarankan ke Fadli Zon agar para sejarawan dan penulis sejarah yang berkecimpung dalam proyek revisi sejarah Indonesia harus berintegritas menyajikan konten sejarah yang benar dan otentik. 

    Menurutnya, sejarah Indonesia yang baru nanti harus disi dengan figur yang layak untuk diteladani, bukan sosok yang punya skandal kriminal atau sosok yang di masa lalu terbukti pernah berkolaborasi dengan penjajah untuk menghalangi kemerdekaan Indonesia secara penuh.

    “Mereka harus mereview sejumlah tokoh atau peristiwa sejarah yang memang sudah teruji kebenarannya,” katanya.

    Selain itu, Johan juga menyarankan agar konten sejarah yang baru memiliki nuansa moderasi beragama dan toleransi antar sesama. Pasalnya, kata Johan, isu agama kerap ditukangi oleh kepentingan tertentu yang kemudian bisa memperkuat persepsi tentang agama menjadi candu kemajuan bangsa.

    “Jadi perlu ditonjolkan kiprah dari para kyai, pesantren dan ulama yang memang telah memelihara persaudaraan antariman dan punlik layak mendapat konten semacam ini supaya menjadi panduan untuk berpikir dan bertindak di masa depan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan penulisan ulang sejarah Indonesia yang sempat diungkapkannya beberapa waktu lalu, saat ini masih dalam tahap awal.

    “Sekarang ini masih dalam tahap awal, update temuan-temuan baru, mulai prasejarah sampai yang kontemporer gitu, tentu dengan penguatan-penguatan,” kata Fadli di Perpustakaan Ajip Rosidi Bandung, Senin.

    Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini, kata Fadli, akan melibatkan sejarawan yang dihimpun dari seluruh Indonesia dan termasuk dari perguruan tinggi.

    “Jadi masing-masing (era) ada timnya, dibuat per buku, tentu tim itu disusun berdasarkan ahlinya. Kita tidak menulis dari nol, sudah ada SNI tahun 1984, lalu ada Indonesia dalam arus sejarah tahun 2012, kita melanjutkan dan mendasarkan dari itu, dengan kajian-kajian,” ujarnya.

  • BPS Buka Suara soal Standar Perhitungan Bank Dunia Terkait Angka Kemiskinan RI

    BPS Buka Suara soal Standar Perhitungan Bank Dunia Terkait Angka Kemiskinan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) meminta pemaknaan yang bijak terhadap laporan Bank Dunia (World Bank) terbaru soal angka kemiskinan di Indonesia yang mencapai 60,3% dari populasi.

    Utamanya lantaran standar yang digunakan yakni ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah atas. 

    Sebagaimana diketahui, Indonesia masuk kategori negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income country pada 2023 setelah mendapatkan gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$4.850 per kapita.

    Standar itu lalu digunakan Bank Dunia dalam mengukur angka kemiskinan Indonesia dalam laporan terbarunya bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025. 

    Persentase tersebut berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas yaitu pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa angka itu merupakan median. Sedangkan, GNI Indonesia masih berada di tingkatan bawah kisaran pendapatan nasional bruto negara-negara upper-middle income yakni US$4.466-US$13.845. 

    “Standarnya yang US$6,85 itu kan adalah median dari upper middle income. Indonesia sendiri di dalam status upper-middle income itu masih di bawah. Sebenarnya yang paling penting adalah bukan angkanya dan levelnya, seberapa cepat kita bisa menurunkan kemiskinan,” jelasnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). 

    Amalia juga menerangkan bahwa Indonesia, seperti halnya negara-negara lain, memiliki national poverty line yang diukur dengan karakteristiknya sendiri. Hasilnya pun berbeda dengan yang dirilis oleh World Bank. 

    Dia mencontohkan China yang mendeklarasikan bahwa kemiskinan di negaranya sudah mencapai level 0%, sedangkan Bank Dunia menyebut masih 17%.

    Mantan Deputi di Kementerian PPN/Bappenas itu menerangkan, pengukuran angka kemiskinan di Indonesia dilakukan di masing-masing provinsi. Kemudian, angka itu diagregasi menjadi angka nasional. 

    Di sisi lain, Amalia turut menekankan bahwa garis kemiskinan tidak sama dengan pendapatan. Dia juga menerangkan bahwa cara mengukur garis kemiskinan oleh BPS dan Bank Dunia berbeda. 

    Meski demikian, dia menyebut BPS telah memedomani Bank Dunia dalam mengukur kemiskinan ekstrem yakni US$2,15. Standar itu digunakan oleh Bank Dunia berbasis pada negara paling miskin. 

    “Kita sudah ikut. Nah selain kemiskinan ekstrem, kami juga punya (kategori) kemiskinan. Nah kemiskinan itulah yang kita menghitung National Poverty Line tadi,” terang Amalia. 

    Di sisi lain, Amalia juga mengingatkan bahwa keluarga yang tingkat pengeluarannya berada di atas garis kemiskinan bukan berarti dikategorikan keluarga kaya. Namun, mereka masih dikategorikan rentan miskin. 

    Lulusan ITB serta Amerika dan Australia itu menjelaskan, kelompok keluarga rentan miskin itu bisa sewaktu-waktu jatuh miskin. Oleh sebab itu, pemerintah menggelontorkan sederet program bantuan sosial.

    “Makanya itu bansos pemerintah, bantuan program itu selalu sampai empat kali di atas garis kemiskinan, atau dua sampai tiga kali di atas garis kemiskinan,” papar Amalia. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, laporan Bank Dunia bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mengungkap angka kemiskinan Indonesia sebesar 60,3%. Laporan itu mengungkap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2024. 

    Persentase tersebut berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas yaitu pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Apabila dihitung dengan kurs Jisdor Rp16.829 per dolar AS, maka US$6,85 menjadi sekitar Rp115.278. 

    Namun, perlu dicatat, garis kemiskinan dalam PPP tidak bisa dikonversi dengan kurs biasa. Angka garis kemiskinan itu harus dihitung dengan PPP Conversion Factor, yang nominalnya berbeda untuk setiap negara. 

    Bank Dunia sendiri sudah mengategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas atau upper-middle income country pada 2023, setelah mencapai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$4.580 per kapita. 

    Bank Dunia sendiri mengklasifikasikan sebuah negara sebagai negara berpendapatan menengah-atas apabila memiliki GNI di kisaran US$4.466—US$13.845 per kapita. 

    Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 285,1 juta berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Mengacu pada data kemiskinan Indonesia Bank Dunia terbaru, 60,3% jumlah penduduk miskin itu setara dengan 172 juta orang. 

    Bank Dunia memproyeksikan jumlah penduduk miskin Indonesia tersebut akan menurun sedikit demi sedikit beberapa tahun mendatang, yaitu menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.

  • Sri Mulyani Lapor ke Prabowo soal Hasil Lawatan ke AS hingga Inggris

    Sri Mulyani Lapor ke Prabowo soal Hasil Lawatan ke AS hingga Inggris

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan seluruh hasil perjalanan dinasnya ke luar negeri dari Amerika Serikat (AS) hingga Inggris kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (30/4/2025).

    Salah satu hasil lawatannya ke luar negeri berkaitan dengan respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif impor AS di bawah Donald Trump.

    Sri Mulyani mengaku selama perjalanannya itu tidak hanya bertemu dengan menteri keuangan hingga gubernur bank sentral negara-negara lain, namun juga para investor asing. 

    “[Saya melaporkan] perjalanan saya ke Washington DC, London, pembahasan di G20, pembahasan pertemuan IMF, dan IMF-World Bank, pertemuan bilateral yang kami lakukan, dan juga dari sisi pertemuan dengan para investor,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku Presiden Prabowo pun menyambut baik laporan yang telah disampaikannya itu. Menurutnya, substansi dari laporan yang disampaikan ke Kepala Negara berfokus pada apa yang menjadi perhatian dunia, yaitu tarif impor timbal balik yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump. 

    Pertemuan itu, terang Sri Mulyani, turut mencakup berbagai respons menteri keuangan negara-negara di dunia yang terdampak tarif AS, hingga mekanisme lanjutan dari organisasi multilateral dunia khususnya tentang negara-negara yang kesulitas mendapatkan akses modal.

    “Dan juga kemungkinan risiko-risiko yang terjadi yang dibahas di pertemuan IMF-World Bank,” ucapnya. 

    Sekadar catatan, Sri Mulyani bukan satu-satunya menteri atau pejabat negara yang diutus Presiden Prabowo untuk bertemu dengan sederet pemangku kepentingan ihwal tarif impor AS.

    Prabowo mengirim Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu khusus untuk bernegosiasi dengan pihak pemerintahan Donald Trump. 

    Trump mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 10% terhadap seluruh negara mitra dagangnya, dan lebih tinggi untuk sejumlah negara lain. Indonesia mendapatkan tarif impor 32%.

  • Menaker Ungkap Kabar Terbaru Pembentukan Satgas PHK

    Menaker Ungkap Kabar Terbaru Pembentukan Satgas PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara ihwal pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Hal ini sekaligus merespons salah satu tuntutan buruh dalam aksi May Day pada Kamis (1/5/2025).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya tengah merampungkan konsep pembentukan Satgas PHK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    “Kami bersama Kemenko Ekonomi dan Kemensesneg sedang finalisasi konsep Satgas PHK,” kata Yassierli kepada Bisnis, Rabu (30/4/2025).

    Untuk diketahui, Satgas PHK dibentuk untuk memantau dan mengantisipasi kemungkinan lonjakan pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor-sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. 

    Sejalan dengan momentum May Day 2025 yang akan dihadiri sekitar 200.000 buruh/pekerja, Yassierli menuturkan Kemnaker juga berencana menghadiri agenda tersebut yang dihelat di Monumen Nasional (Monas).

    “Insya Allah kami akan hadir [di May Day besok],” ujarnya.

    Berdasarkan susunan acara May Day 2025 yang diterima Bisnis, massa peserta May Day akan mulai masuk ke lapangan Monas pada pukul 08.30 WIB. Nantinya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara May Day dan memberikan sambutan.

    Selain Kepala Negara RI, pimpinan serikat buruh sedunia dari International Trade Union Confederation (ITUC), hingga sejumlah menteri dan pimpinan DPR juga dijadwalkan hadir dalam peringatan May Day 2025.

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 akan dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

    Said memperkirakan acara ini akan dihadiri lebih dari 200.000 buruh beserta keluarga, serta masyarakat luas yang ingin bergabung dalam gelombang solidaritas kelas pekerja.

    “May Day adalah momentum bagi kaum buruh untuk menyuarakan harapan. Buruh tidak hanya menuntut, tapi juga menawarkan jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa May Day tahun ini setidaknya membawa enam isu utama yang menjadi harapan buruh Indonesia. Pertama, hapus outsourcing. Kedua, membentuk Satgas PHK.

    Ketiga, mewujudkan upah yang layak. Keempat, lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru.

    Kelima, lindungi pekerja rumah tangga dengan mengesahkan RUU PPRT. Keenam, berantas korupsi dan sahkan RUU Perampasan Aset.

    “May Day bukan sekadar perayaan, melainkan panggung untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Keenam isu ini merupakan cermin dari kebutuhan nyata buruh Indonesia,” imbuhnya.

    Selain di Jakarta, Iqbal menyampaikan bahwa peringatan May Day 2025 juga bakal digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.

    Tercatat, ada lebih dari 1 juta buruh yang akan turun ke jalan, di antaranya Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Palembang, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, hingga Balikpapan.

  • Signify Dorong Pencahayaan Cerdas, Tekan Emisi dan Biaya Operasional

    Signify Dorong Pencahayaan Cerdas, Tekan Emisi dan Biaya Operasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Signify, perusahaan lampu terdepan, berkomitmen menciptakan produk yang ramah energi, salah satunya membuat produk ultra efficient.

    Head of Public Segment Signify Indonesia Firmans Nur Gafi mengatakan produk ultra efficient dapat menghemat energi yang dibutuhkan.

    “Kalau kita bicara tadi ultra efisien kita bicara produk yang menghasilkan energy saving yang lebih tinggi,” kata Firman saat media visit ke Bisnis Indonesia, Rabu (30/4/2025).

    Adapun, berdasarkan International Energy Agency (IEA) pada tahun 2022, konsumsi listrik untuk pencahayaan meningkat karena penghematan yang dihasilkan tidak mengimbangi besarnya kebutuhan. 

    Meskipun intensitas karbon listrik menurun, emisi CO2 dari pencahayaan justru sedikit meningkat pada tahun tersebut.

    Maka dari itu, Firman menyebut produk ultra efficient perlu dibarengi dengan teknologi Interact guna menambah penghematan energi.

    Interact sendiri merupakan merek perangkat lunak pencahayaan terkoneksi profesional utama dari Signify. 

    Interact merupakan perangkat lunak dengan dukungan IoT yang mengelola sistem pencahayaan terkoneksi dan data yang dikumpulkan sistem tersebut.

    “Nah kita tambahkan lagi teknologi yang lain di yang seperti tadi interact. Hal ini untuk mengurangi beban biaya operasional karena semakin banyak itu melakukan otomasi,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Head of Private Sector Project Signify Aldi Primanda mengatakan pihaknya juga melakukan beberapa inovasi terhadap produk mereka. Salah satunya, Signify sedang mengembangkan solusi pencahayaan ruangan bernama Nature Connect.

    Berbeda dengan sistem lampu konvensional, Nature Connect dirancang menyerupai panel datar berwarna putih dengan gradasi warna yang meniru warna dan dinamika cahaya langit.

    “Sehingga untuk area-area atau ruangan yang tidak ada window atau tidak ada jendela, kita melihat itu berada di luar (ruangan),” ucap Aldi.

    Aldi menjelaskan, inovasi ini diciptakan khusus untuk ruangan-ruangan tanpa akses cahaya alami, seperti ruang kerja tertutup, fasilitas kesehatan, bahkan ruang ICU.

    “Sehingga perkaitannya bukan mengenai cahaya saja, tapi lebih ke experience psikologis. Kita pakai juga di ruangan rumah sakit misalnya, atau ICU yang mungkin membutuhkan ketenangan dari sisi pasien,” pungkasnya.

  • Profil Taipan Pemilik Indorama yang Bakal Bangun Pabrik Blue Ammonia di AS

    Profil Taipan Pemilik Indorama yang Bakal Bangun Pabrik Blue Ammonia di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Indorama Corporation, grup usaha multinasional milik pengusaha asal Indonesia Sri Prakash Lohia, kembali menjadi sorotan setelah disebut akan membangun pabrik blue ammonia di Amerika Serikat (AS). 

    Rencana tersebut diumumkan pertama kali oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melaporkan hasil kunjungan ke AS dalam rangka negosiasi tarif resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump kepada Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Dia mengatakan bahwa Indorama berencana berinvestasi senilai US$2 miliar atau sekitar Rp33 triliun di Louisiana, AS.

    “Kami sampaikan juga dari perusahaan Indorama untuk investasi US$2 miliar di Louisiana untuk blue ammonia,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Presiden.

    Untuk diketahui, blue ammonia yang diproduksi menggunakan hidrogen rendah karbon dan proses penangkapan karbon (carbon capture) merupakan komoditas penting dalam peta energi masa depan, terutama untuk industri pupuk dan bahan bakar alternatif. Proyek ini memperkuat posisi Indorama di sektor energi terbarukan dan bahan kimia global.

    Profil Bisnis Indorama Corp

    Dikutip dari situs resminya, Indorama Corporation didirikan oleh konglomerat RI yaitu Sri Prakash Lohia pada tahun 1976. Hingga saat ini, Indorama Corporation dimiliki dan dipimpin oleh keluarga Lohia. 

    Pendiri dan Chairman-nya adalah Sri Prakash Lohia, sementara sang putra, Amit Lohia, kini menjabat sebagai Vice Chairman dan CEO Grup. Keluarga ini termasuk dalam jajaran taipan industri global yang memiliki pengaruh besar di sektor kimia dan tekstil dunia.

    Indorama kini berkantor pusat di Singapura. Meski demikian, akarnya berawal dari Indonesia, tepatnya dari berdirinya PT Indorama Synthetics Tbk di Purwakarta, Jawa Barat. 

    Perusahaan ini awalnya fokus pada produksi benang pintal. Namun, berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam industri petrokimia, poliester, dan serat sintetis.

    Indorama saat ini memiliki jaringan bisnis yang tersebar di lebih dari 30 negara, dengan lini usaha yang mencakup pupuk, tekstil, PET resin, poliolefin, dan berbagai bahan kimia industri. Di sektor pupuk dan kimia, Indorama juga mengoperasikan pabrik-pabrik besar di Nigeria, Mesir, dan AS.

    Di Indonesia, Indorama tetap menjadi kekuatan industri yang signifikan. PT Indorama Synthetics Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1990 merupakan produsen tekstil dan serat sintetis terkemuka dengan pasar ekspor yang menjangkau lebih dari 70 negara. 

    Tak hanya itu, grup ini juga memiliki anak usaha seperti PT Indorama Polychem Indonesia dan PT Indorama Polypet Indonesia yang beroperasi di Purwakarta dan Cilegon, dengan fokus pada produk kimia dan resin PET.

    Perusahaan ini juga tampak aktif dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Salah satu pabriknya di Indonesia menggunakan teknologi rendah emisi yang mampu mengurangi jejak karbon hingga 100.000 ton CO₂ ekuivalen setiap tahun.

    Profil Sri Prakash Lohia

    Dilansir dari Forbes Real Time Net Worth pada Rabu (30/4/2025), kini Lohia memiliki total kekayaan sebesar US$8,5 miliar atau setara dengan Rp141,8 triliun. Lohia juga menjadi orang terkaya ke-5 di Indonesia. 

    Sri Prakash Lohia lahir di Kolkata, India, pada 11 Juli 1952. Lohia merupakan pendiri perusahaan raksasa di bidang petrokomia dan tekstil, yakni Indorama Corporation. 

    Dirinya merupakan lulusan dari Bachelor of Commerce di Universitas Delhi dan berpindah ke Indonesia pada tahun 1973 bersama dengan orang tuanya. Bersama dengan ayahnya, Mohan Lal Lohia, Lohia akhirnya merintis perusahaan tekstil bernama Indorama Synthetics sekitar pada sekitar tahun 1976. 

    Indo berasal dari nama untuk Indonesia dan Rama berasal dari Dewa Rama. Pada awal perjalanan, Indorama merupakan produsen benang pintal. Kemudian Indorama melakukan diversifikasi, hingga akhirnya berkembang ke industri serat polyester.

    Kini, Indorama telah berkembang dan bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik petrokimia. 

    Dilansir dari laman resmi perusahaan Indorama, Indorama Corporation juga telah menjadi produsen pupuk urea dan fosfat terbesar di Afrika Sub-sahara, produsen poliolefin terbesar di Afrika Barat, dan produsen sarung tangan sintetis terbesar ketiga di dunia. 

  • Target Hapus Piutang Macet 1 Juta UMKM Belum Tercapai, Ini Kata Menteri Maman

    Target Hapus Piutang Macet 1 Juta UMKM Belum Tercapai, Ini Kata Menteri Maman

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengungkap nasib 1 juta debitur UMKM yang masuk dalam daftar hapus buku Himbara tetapi belum mendapatkan fasilitas penghapusan piutang. Padahal, kebijakan penghapusan piutang macet akan berakhir pada 5 Mei 2025.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, pemerintah sebelumnya menargetkan sekitar 1.097.155 debitur yang berpotensi dihapus tagih piutangnya dengan total nilai piutang sekitar Rp14,8 triliun. 

    Kendati begitu, berdasarkan syarat yang diatur dalam pasal 250 ayat (3) Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), hanya 67.668 debitur yang memenuhi syarat hapus tagih piutang macet. Itu artinya, masih ada 1.029.487 debitur yang belum mendapat fasilitas penghapusan piutang.

    “Per hari ini, kita belum bisa mencapai angka 1 juta karena kompleksitas situasi, peraturan, yang memang harus kita amankan dan kita jaga untuk antisipasi agar kedepan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelas Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Namun, Maman mengatakan, dengan adanya Undang-undang No.1/2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.19/2003 tentang BUMN, pemerintah berencana untuk menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) untuk menyelesaikan penghapusan piutang 1.029.487 debitur.

    Maman menuturkan, melalui Pasal 62DUU BUMN yang baru, BUMN memiliki wewenang untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih. Lalu, merujuk Pasal 62E, BUMN dapat melakukan hapus tagih piutang yang telah dihapus buku dengan persetujuan Menteri untuk Perum dan Badan untuk Persero. 

    Kemudian, dalam Pasal 62H disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hapus buku atas aset BUMN dan hapus tagih serta tata cara pelaporan ditetapkan dalam peraturan menteri.

    “Hari ini saya laporkan, dengan adanya UU BUMN artinya hari ini kita untuk menyelesaikan yang 1 juta yang macet itu cukup dengan mengeluarkan Permen yang disetujui dalam hal ini Danantara,” kata Maman.

    Maman menuturkan, sejak pekan lalu Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk membahas Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM yang masa berlakunya akan berakhir pada 5 Mei 2025.

    Dia mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri usai PP yang mengatur soal penghapusan piutang macet pada UMKM tak lagi berlaku.

    “Kita akan terbitkan peraturan menteri untuk meng-cover yang kurang lebih 1 jutanya ini,” ujarnya.

    Adapun, dari total 67.668 debitur, hapus tagih piutang UMKM per 11 April 2025 baru terealisasi sebanyak 19.375 debitur dengan nilai mencapai Rp486,10 miliar.

    Secara terperinci, BRI telah menghapus tagih piutang macet 12.176 debitur dengan nilai piutang mencapai Rp380,4 miliar, Bank Mandiri 7.176 debitur dengan nilai Rp101 miliar, BNI sebanyak 19 debitur dengan nilai piutang Rp4,51 miliar, dan BTN 4 debitur dengan nilai Rp67,7 juta. 

  • Xinfung Industry Bangun Pabrik Serat di Subang Smartpolitan

    Xinfung Industry Bangun Pabrik Serat di Subang Smartpolitan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Xinfung Industry Indonesia telah memulai pembangunan pabrik barunya di kawasan industri Subang Smartpolitan. Untuk fase pertama, perusahaan manufaktur asal China itu menggelontorkan investasi US$30 juta atau setara Rp498,2 miliar. 

    Entitas usaha Jiangsu Xinfang Technology Group ini telah resmi melakukan peletakan batu bertama hari ini, Rabu (30/4/2025). Adapun, perusahaan manufaktur ini juga merupakan eksportir di bidang pewarnaan serat dan tops, serta benang mewah (fancy yarn). 

    General Manager Jiangsu Xinfang Technology Group James Chen mengatakan, pada fase pertama pembangunan pabrik ini akan dibangun diatas lahan seluas 4 hektare.

    “Keputusan kami untuk berinvestasi di Indonesia didasari oleh ketersediaan pasokan tenaga kerja yang melimpah, budaya yang kondusif, lingkungan bisnis yang stabil, serta daya inovasi yang kuat. Kami memproyeksikan Indonesia akan menjadi pemain utama manufaktur dalam waktu dekat,” ujar James dalam siaran pers, Rabu (30/4/2025). 

    Pihaknya memproyeksi nilai investasi untuk pengembangan fase kedua dan fase ketiga diproyeksikan dapat mencapai hingga tiga kali lipat dari nilai investasi fase awal.

    Pembangunan fase pertama ditargetkan selesai pada akhir 2025, selanjutnya operasional produksi diestimasikan mulai penuh pada akhir Februari 2026. 

    Implementasi mesin operasional otomatis dan semi-otomatis oleh Xinfung Industry Indonesia diperkirakan akan menciptakan lebih dari 300 lapangan pekerjaan baru pada fasilitas tahap pertama.

    Dia menyebut, fasilitas produksi ini nantinya akan menghasilkan berbagai varian fancy yarn yang menggunakan material dasar benang alami dan/atau benang yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.

    Seluruh hasil produksi akan diekspor langsung ke negara-negara di Asia Tenggara meliputi Vietnam, China, Thailand serta negara lain yang memerlukan produk tersebut. 

    Tak hanya itu, James menerangkan bahwa pihaknya memilih Subang Smartpolitan sebagai destinasi investasi mereka karena lokasi yang strategis dan kelengkapan fasilitasnya.

    Menurut James, Subang Smartpolitan yang memiliki aksesibilitas terhadap infrastruktur utama seperti Jalan Tol Trans Jawa, Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati yang akan meningkatkan efisiensi produksi, logistik serta proses ekspor perusahaan secara signifikan.

    Dalam kesempatan yang sama, Marketing & Tenant Relations Suryacipta Abednego Purnomo menilai setiap investasi membawa dampak positif terhadap Indonesia, khususnya masyarakat Subang. 

    “Tidak melihat jumlah karyawan total, namun setiap satu orang yang dipekerjakan dapat menciptakan tiga lapangan kerja tambahan. Inilah yang disebut multiplier effect,” terangnya. 

    Terlebih, perusahaan tersebut akan produksi 100% untuk ekspor sehingga berkontribusi positif terhadap trade balance Indonesia. 

  • Indonesia Maritime Week 2025 Segera Digelar, Dorong Investasi di Sektor Perkapalan

    Indonesia Maritime Week 2025 Segera Digelar, Dorong Investasi di Sektor Perkapalan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pameran maritim terbesar di Tanah Air, Indonesia Maritime Week 2025 akan digelar di Jakarta pada 26-28 Mei 2025. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan, pameran Indonesia Maritime Week 2025 diharapkan dapat menjadi peluang baru untuk mendorong investasi di sektor perkapalan di Indonesia.

    Selain itu, lanjutnya, pameran perdana Indonesia Maritime Week 2025 juga bertujuan untuk mempromosikan Indonesia sebagai negara anggota International Maritime Organization (IMO), organisasi maritim dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Kita juga ingin menarik investasi asing dari luar negeri yang berkaitan dengan shipping. Sehingga itu akan membuat shipping kita semakin kuat,” ujar Antoni saat  Konferensi Pers Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut Antoni mengatakan, setelah nanti pameran pertama ini sukses diselenggarakan, ke depannya Indonesia Maritime Week akan terus digelar di lokasi yang berbeda dengan tema-tema yang juga berbeda. Acara ini bertujuan untuk mengumpulkan para pelaku usaha di bidang perkapalan.

    “Kalau kita belum bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan asing, kapal asing dan sebagainya, problemnya adalah mungkin kita perlu alih teknologi, perlu alih manajemen, kita perlu investasi,” katanya.

    Adapun, pameran ini menjadi platform strategis untuk memamerkan dan memajukan industri maritim nasional di panggung global. 

    Dengan kontribusi sektor maritim Indonesia sebesar 7% terhadap PDB nasional dan memiliki potensi besar untuk mendorong industri maritim Asean maju, acara ini memperkuat ambisi Indonesia untuk menjadi pusat maritim global terkemuka.

    Pada saat yang sama, Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto menambahkan, pameran ini tidak hanya menguntungkan Indonesia dalam mengekspos industri maritim, tetapi juga mendukung kepentingan dari negara lain untuk mempelajari terkait regulasi yang ada di Indonesia.

    “Sehingga kalau mereka [perusahaan kapal asing] ingin bekerja sama dengan perusahaan lokal, mereka sudah cukup mempelajari regulasi yang ada di Indonesia,” ujar Carmelita.

    Sebagai tambahan informasi, Indonesia Maritime Week 2025 akan digelar pada 26-28 Mei 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) yang memiliki luas sekitar 30.000 meter persegi.

    Pameran itu akan mempertemukan para pemimpin industri maritim terkemuka, tokoh bisnis berpengaruh, pembuat kebijakan, dan inovator dari seluruh Asia. 

  • Menteri UMKM Ancam Setop Bayar Subsidi Bunga Bila Bank Minta Agunan KUR Mikro

    Menteri UMKM Ancam Setop Bayar Subsidi Bunga Bila Bank Minta Agunan KUR Mikro

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengancam tidak akan membayar subsidi bunga kepada bank-bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) yang meminta agunan untuk KUR plafon di bawah Rp100 juta.

    Maman mengatakan, jika pemerintah menerima laporan dan bank terkait terbukti melakukan pelanggaran tersebut, pemerintah tidak akan membayar subsidi bunga/subsidi marjin KUR.

    “Apabila ada laporan dan terbukti melakukan tadi pelanggaran-pelanggaran, itu tidak dibayarkan. Jadi itu menjadi beban dari masing-masing bank penyalur,” tegas Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.1/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Melalui pasal 14 ayat (3) beleid itu, pemerintah mengatur bahwa agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100 juta.

    “Dalam hal penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100 juta, penyalur KUR dikenakan sanksi berupa subsidi bunga/subsidi marjin KUR tidak dibayarkan atas penerima KUR yang bersangkutan,” demikian bunyi pasal 14 ayat (5), dikutip Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, Maman menyebut bahwa Kementerian UMKM berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan dan Pemberdayaan UMKM. Dengan kehadiran Satgas ini, pihaknya dapat menindak langsung pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor UMKM.

    “Makanya menjadi sebuah kebutuhan yang cukup penting untuk membentuk satgas tersebut. Jadi ada satuan tugas yang bisa langsung melakukan penindakan dan 24 jam bisa ditelepon,” ujarnya. 

    Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Maman untuk menanggapi laporan-laporan yang masuk dari Komisi VII DPR RI. Dalam rapat kerja hari ini, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkap bahwa masyarakat kesulitan untuk mengajukan KUR.

    Pasalnya, kata Saleh, pihak bank meminta agunan tambahan. Padahal, masyarakat mengajukan pinjaman di bawah Rp100 juta. Selain itu, masyarakat juga dipersulit selama proses administrasi.

    “Mereka datang ke bank, mereka kira ada perubahan aturan sehingga mereka boleh pinjam uang Rp100 juta atau kurang tidak pakai agunan. Ternyata dia bilang, bukan hanya agunan yang jadi persoalan, proses administrasinya pun tetap sulit,” tutur Saleh.