Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Apindo Sebut Gejala Deindustrialisasi makin Nyata di RI, Industri Padat Karya Paling Rentan

    Apindo Sebut Gejala Deindustrialisasi makin Nyata di RI, Industri Padat Karya Paling Rentan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut gejala deindustrialisasi di Indonesia makin kentara di tengah eskalasi tekanan ekonomi global. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menjelaskan gejala deindustrialisasi dini itu ditandai oleh berkurangnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB). Kontribusi sektor ini tercatat menyusut dari 29% pada 2001 menjadi hanya 19% pada 2024.

    “Tren ini menunjukkan bahwa sektor industri, khususnya padat karya, membutuhkan kebijakan yang lebih mendukung agar tetap mampu bersaing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (1/5/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Shinta berpandangan bahwa industri padat karya bakal menghadapi tantangan yang terkait dengan struktur biaya operasional tinggi. Kondisi tersebut diiringi dengan permintaan yang tidak meningkat, tingginya biaya logistik, hingga kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang cukup signifikan.

    Industri padat karya dalam negeri juga menghadapi tekanan dari kompetitor di negara lain yang memiliki upah tenaga kerja lebih rendah. Di sisi lain, perubahan regulasi ketenagakerjaan yang kerap terjadi turut menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada minat investasi di sektor ini.

    “Bagi dunia usaha, PHK [pemutusan hubungan kerja] selalu menjadi pilihan jalan terakhir. Pelaku usaha pada umumnya berupaya keras untuk menghindari langkah tersebut selama masih memungkinkan, mengingat banyak sektor yang sangat bergantung pada skill SDM tertentu,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Apindo menyebut bakal terus berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder guna mencari solusi terbaik bagi dunia usaha dan tenaga kerja, termasuk melalui peningkatan keterampilan baik itu upskilling maupun reskilling, serta kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung peningkatan investasi pada sektor padat karya. 

    Shinta turut mengemukakan bahwa Apindo telah berpesan ke pemerintah untuk memastikan bahwa reformasi struktural terus berjalan. Reformasi ini berfokus pada efisiensi biaya operasional, seperti penurunan biaya logistik, efisiensi rantai pasok, dan penyederhanaan regulasi yang sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha. 

    “Ke depan, Apindo juga akan berperan aktif dalam Satuan Tugas Perluasan Kesempatan Kerja dan mitigasi PHK yang dibentuk pemerintah, dan berharap inisiatif lintas sektor ini dapat menjadi ruang sinergi yang konkret untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat pemulihan sektor usaha yang terdampak,” kata Shinta.

  • InJourney Airports Siapkan 18 Bandara untuk Terbangkan 204.882 Jemaah Haji

    InJourney Airports Siapkan 18 Bandara untuk Terbangkan 204.882 Jemaah Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menyiapkan 18 bandara dalam penyelenggaraan haji 1446 H/2025. Bandara tersebut termasuk bandara embarkasi haji dan bandara embarkasi haji antara. 

    Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan, sebanyak 13 bandara ditetapkan sebagai embarkasi haji atau titik keberangkatan jemaah haji dari Indonesia langsung menuju Arab Saudi. Sementara itu, lima bandara InJourney Airports ditetapkan sebagai embarkasi haji antara atau tempat keberangkatan jemaah dari kota asal menuju bandara embarkasi haji. 

    “Mulai 2 Mei 2025, 13 bandara InJourney Airports yang menjadi embarkasi haji siap melayani keberangkatan 204.882 jemaah haji yang tergabung di dalam 435 kloter. Dari sisi operasional dipastikan pengaturan slot time penerbangan haji, dan di sisi pelayanan dipastikan ketersediaan fasilitas serta alur keberangkatan jemaah haji,” kata Faik dalam keterangan resmi, Kamis (1/5/2025). 

    Berdasarkan hasil koordinasi antara para pemangku kepentingan, jemaah haji yang diberangkatkan melalui 10 bandara embarkasi akan menjalani proses keimigrasian, kepabeanan, kekarantinaan, dan pemeriksaan keamanan di asrama haji.

    Bandara-bandara tersebut meliputi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, Sultan Hasanuddin Makassar, Kualanamu Deli Serdang, SAMS Sepinggan Balikpapan, Hang Nadim Batam, Zainuddin Abdul Majid Lombok, Adisumarmo Solo, Syamsuddin Noor Banjarmasin, dan Kertajati Majalengka.

    Sementara itu, jemaah haji yang berangkat melalui tiga bandara embarkasi lainnya, yaitu Sultan Iskandar Muda Aceh, Minangkabau Padang, dan Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, akan menjalani proses keimigrasian, kekarantinaan, serta pemeriksaan keamanan terhadap barang bawaan kabin di asrama haji. Adapun, proses kepabeanan dilakukan di bandara.

    Faik Fahmi menyampaikan bahwa di asrama haji, InJourney Airports menyiagakan personel aviation security, serta menyediakan mesin x-ray dan handheld metal detector (HHMD) guna mendukung proses pemeriksaan keamanan sebelum jemaah menuju bandara embarkasi.

    Selain itu, terdapat lima bandara lain yang dikelola InJourney Airports yang juga menjadi lokasi embarkasi haji, yaitu Radin Inten II Lampung, Fatmawati Soekarno Bengkulu, Sultan Thaha Jambi, Depati Amir Pangkalpinang, dan Pattimura Ambon.

    Bandara Soekarno-Hatta, yang merupakan bandara tersibuk di Indonesia, pada musim haji tahun ini melayani keberangkatan 51.227 jemaah yang tergabung dalam 123 kelompok terbang (kloter). InJourney Airports menyediakan terminal khusus untuk mendukung pelayanan bagi jemaah haji di bandara tersebut.

    Faik menjelaskan bahwa Terminal 2F yang telah direvitalisasi disiapkan untuk melayani proses keberangkatan dan kedatangan jemaah. Terminal ini dilengkapi berbagai fasilitas, termasuk area tunggu berkapasitas hingga 2.000 orang, konter imigrasi, autogate, tujuh ruang tunggu (boarding lounge), masjid seluas 3.000 meter persegi, serta area wudu seluas 2.025 meter persegi.

    Desain interior terminal memadukan unsur modern dan alami, yang terlihat pada konter check-in, area tunggu, dan fasilitas lainnya. Terminal ini juga menyediakan layanan Makkah Route, yaitu proses keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di bandara keberangkatan di Indonesia, menggantikan proses yang biasanya dilakukan di bandara tujuan di Arab Saudi.

    Selain Soekarno-Hatta, layanan Makkah Route juga tersedia di Bandara Adisumarmo Solo yang melayani 33.806 jemaah dalam 94 kloter, serta di Bandara Juanda Surabaya yang melayani 36.809 jemaah dalam 97 kloter.

  • Asosiasi Tekstil Harap Satgas PHK Tak Jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

    Asosiasi Tekstil Harap Satgas PHK Tak Jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha tekstil berharap pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) nantinya jangan sampai menjadi alat untuk mengkriminalisasi pengusaha.

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menuturkan, pembentukan Satgas PHK itu adalah bagian dari model resolusi konflik untuk mencegah terjadinya PHK yang masif dan meluas. Menurut Danang, pelaku usaha bisa memahami desakan munculnya Satgas yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

    Namun, dia menggarisbawahi bahwa juga perlu dilihat regulasi-regulasi yang sudah ada. Khususnya, regulasi yang diambil dengan melibatkan tripartit antara pekerja, pemerintah, dan pengusaha.

    “Salah satu pemikiran saya yang perlu dikemukakan adalah fungsionalitas dan tujuan satgas ini. Hal ini cukup mengkhawatirkan siapapun pelaku usaha, terutama sektor padat karya,” kata Danang kepada Bisnis, Kamis (1/5/2025). 

    Menurutnya, Satgas PHK bisa saja beralih fungsi dari yang sebelumnya adalah misi pencegahan PHK, menjadi satgas audit finansial perusahaan sehingga tujuannya bergeser menjadi hukuman bagi pengusaha.

    Danang berpendapat, dalam pergeseran fungsi macam ini, maka pengusaha akan menjadi korban dan ketakutan untuk membuka usaha atau memperluas usahanya.

    “Satgas PHK jangan sampai menjadi tools untuk kriminalisasi pengusaha,” kata Danang mengingatkan.

    Selain itu, dia juga mengingatkan jangan sampai peran Satgas PHK tumpang tindih dengan berbagai kelembagaan yang sudah ada.

    Lebih lanjut, Danang mengatakan, pada prinsipnya tidak ada dunia usaha tanpa buruh dan tidak ada buruh tanpa pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha dan pekerja adalah dua sisi mata uang. Untuk itu, harus ada saling pengertian dan saling penghormatan.

    Namun, dia mengakui bahwa dalam perjalanannya, hubungan industrial tidak selalu lancar. Sebab, ada kejadian-kejadian yang memicu konflik antara perusahaan dengan pekerja.

    “Bisa saja salah satu unsur itu menjadi penyebab konflik. Contoh kejadian PHK massal di perusahaan sepatu PT Yihong itu ditengarai oleh mogoknya semua pekerja, padahal hanya dipicu oleh konflik kecil beberapa pekerja dengan manajemen,” kata Danang.

    “Ada juga PHK yg diakibatkan oleh kegagalan finansial dari manajemen perusahaan. Misalnya, Yamaha Music atau Sritex karena adanya gugatan kepailitan. Jadi, PHK bisa diakibatkan oleh berbagai macam penyebab,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan ‘kado’ kepada para buruh bertepatan pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Kamis (1/5/2025).

    Prabowo memerinci, kado kebijakan itu mencakup pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, pembentukan Satgas PHK, serta dorongan percepatan pengesahan sejumlah undang-undang yang menyentuh langsung kehidupan pekerja.

    “Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegas Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) siang ini.

    PHK Meningkat di Awal Tahun 2025

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 18.610 pekerja terkena PHK dalam kurun Januari—Februari 2025.

    Lebih terperinci, jumlah PHK pada Januari 2025 mencapai 3.325 orang. Kemudian, jumlah karyawan yang terkena PHK itu melonjak pada Februari, yakni menjadi 18.610 orang.

    Dengan kata lain, terdapat tambahan PHK sekitar 15.285 orang dari Januari ke Februari. Kemenaker juga mencatat jumlah PHK pada Februari 2025 paling banyak berada di Provinsi Jawa Tengah.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu sekitar 57,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemenaker dalam dalam ikhtisar data di situs Satu Data.

    Berdasarkan data Kemenaker, Jumlah PHK di Jawa Tengah mencapai 10.677 orang pada Februari 2025. Ini cukup pesat mengingat pada Januari tidak ada PHK di provinsi tersebut.

    Selanjutnya, jumlah PHK terbanyak pada Februari diikuti oleh Provinsi Riau, yakni 3.530 orang. Jumlah PHK di Riau ini meningkat dibanding Januari yang mencapai 323 orang saja.

    Kemudian, jumlah PHK DKI Jakarta mencapai 2.650 orang pada Februari 2025. Jumlah ini sama dengan PHK pada Januari 2025 di provinsi tersebut.

    Lalu, jumlah PHK di Jawa Timur mencapai 978 orang pada Februari 2025. Angka ini melonjak mengingat tidak ada jumlah PHK di Jawa Timur pada Januari 2025.

    Selanjutnya, jumlah PHK di Provinsi Banten mencapai 411 orang pada Februari 2025. Angka ini juga melonjak dari jumlah PHK pada Januari yang mencapai 149 orang.

  • Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset Harus Dilanjutkan

    Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset Harus Dilanjutkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA).

    Dia menekankan agar aturan yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan khususnya untuk memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu,” ujarnya dengan nada tegas yang disambut riuh peserta aksi buruh.

    Meski begitu, Presiden Ke-8 RI itu juga menyayangkan fenomena demonstrasi yang justru mendukung pelaku tindak pidana korupsi.

    “Saya heran, di Indonesia bisa ada demo dukung koruptor. Gue heran,” ujarnya.

    RUU Perampasan Aset selama ini menjadi sorotan karena dianggap penting dalam melengkapi perangkat hukum pemberantasan korupsi, terutama untuk menindak pelaku kejahatan keuangan lintas batas dan mengembalikan kerugian negara secara cepat.

    Diberitakan sebelumya, Baleg DPR belum memastikan RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar Prolegnas lima tahun ke depan.

    Anggota Baleg DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan belum mengetahui secara pasti terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2024-2029. Menurutnya, hal itu baru dapat dipastikan pada saat rapat prolegnas selesai dilakukan.

    “Belum tahu. Nanti kita lihat setelah besok rapat Prolegnas, terus kemudian yang mana menjadi prioritas. Karena itu harus dibahas bersama pemerintah [menteri],” ujarnya usai rapat pleno kedua Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/10/2024).

  • Hari Buruh Internasional, Kemnaker Sebut Masih Ada 7,48 Juta Pengangguran di Indonesia

    Hari Buruh Internasional, Kemnaker Sebut Masih Ada 7,48 Juta Pengangguran di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer menyebut hingga saat ini angka pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi. Hal itu bakal menjadi perhatian pemerintah ke depan.

    Immanuel yang akrab disapa Noel tersebut menjelaskan bahwa hingga Mei 2025 total pengangguran Indonesia masih ada di level 7,48 juta.

    “Kalau tidak salah 7,48 juta katanya [hingga Mei 2025],” jelasnya saat ditemui di Universitas Pertamina, Kamis (1/5/2025).

    Pada saat yang sama, Noel juga memproyeksi angka pengangguran itu bakal bertambah di tahun ini. Salah satunya didorong oleh kondisi ketidakstabilan ekonomi di tengah dinamika perang tarif.

    “Data itu sebelum [adanya] perang tarif. Mungkin bisa jadi menambah ya usai mencuat perang tarif,” tambahnya.

    Sementara itu, mengacu pada dokumen yang dipublikasikan pada Satu Data Kemenaker, tren PHK pada tahun ini memang menunjukkan peningkatan.

    Pada Februari 2025, total tenaga kerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)yang dilaporkan mencapai 3.325 orang. 

    Sementara pada Februari 2025, posisinya meningkat signifikan 4 kali lipat tembus 18.610 orang. Di mana, tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu sekitar 57,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

    Perinciannya, Jumlah PHK di Jawa Tengah mencapai 10.677 orang pada Februari 2025. Selanjutnya, jumlah PHK terbanyak pada Februari diikuti oleh Provinsi Riau, yakni 3.530 orang. Jumlah PHK di Riau ini meningkat dibanding Januari yang mencapai 323 orang saja.

    Kemudian, jumlah PHK DKI Jakarta mencapai 2.650 orang pada Februari 2025. Jumlah ini sama dengan PHK pada Januari 2025 di provinsi tersebut.

  • Respons Kadin soal Wacana Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

    Respons Kadin soal Wacana Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara terkait wacana Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, pelaku usaha menyambut baik ide dan gagasan Kepala Negara RI untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    “Melalui Dewan Kesejahteraan Buruh ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah, serta langkah dan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia,” kata Sarman dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    Pasalnya, Sarman menilai kesejahteraan buruh dan pekerja bukan hanya tanggung jawab pengusaha, melainkan juga tanggung jawab negara.

    Selain membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Presiden Prabowo juga akan segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) agar tidak ada gelombang PHK yang terjadi di Tanah Air.

    Menurut Sarman, kehadiran Satgas PHK bisa memitigasi dan mengantisipasi agar PHK tidak terjadi di kemudian hari. Meski begitu, Satgas ini dinilai juga harus ada campur tangan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan usaha.

    “Karena PHK umumnya merupakan langkah terakhir yang dilakukan pengusaha jika prospek dan kelangsungan usahanya tidak memiliki peluang untuk bertahan dan bangkit,” ungkapnya.

    Sebelumnya, dalam perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025), Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah kado kepada para buruh, salah satunya dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Prabowo menjelaskan, tugas dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya adalah memberikan nasihat kepada presiden terkait undang-undang (UU) maupun regulasi yang selama ini tidak memihak kepada para buruh.

    “Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia, dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasehat kepada presiden mana UU yang enggak beres dan enggak melindungi beres, mana regulasi yang enggak benar dan segera akan kita perbaiki,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Tak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo juga menyatakan akan menghapus sistem outsourcing dalam waktu dekat. Namun, penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor.

    “Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional bagaimana caranya secepat-cepatnya menghapus outsourcing tapi kita juga harus realistis kita juga harus menjaga kepentingan para investor,” katanya.

    Sebab, lanjut dia, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air. Alhasil, tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia, yang dapat menyerap tenaga kerja. 

  • Buntut Defisit Gas, Pengamat Soroti Potensi Kenaikan Harga

    Buntut Defisit Gas, Pengamat Soroti Potensi Kenaikan Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat minyak dan gas bumi (migas) menyoroti potensi kenaikan harga imbas potensi defisit gas di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan.

    Adapun potensi kekurangan gas itu pertama kali diungkapkan oleh PT PGN (Persero) Tbk (PGAS). Potensi kekurangan pasokan gas ini khususnya terjadi wilayah Jawa Barat hingga Sumatra bagian utara mulai 2025 sampai 2035 mendatang.

    Bahkan, penurunan pasokan itu akan terjadi lebih dalam mulai 2028. Ini khususnya untuk wilayah Sumatra Utara. Wilayah ini bisa kekurangan gas hingga 96 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd).

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai, harga gas pun berpotensi naik imbas defisit tersebut. Sebab, defisit terjadi saat demand di dalam negeri tinggi.

    “Karena defisit pasokan sementara demand naik, maka harga gas akan semakin tinggi,” kata Hadi kepada Bisnis, Kamis (1/5/2025).

    Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu berpendapat, potensi defisit gas di Jawa Barat bisa terjadi karena menurunya pasokan gas dari Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dan PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).

    Kedua WKP itu selama ini menjadi tulang punggung pasokan di Jawa Barat. 

    Hadi pun menyebut pasokan dari lapangan-lapangan migas di kedua blok tersebut sudah mulai sekitar tahun 1980-an. Lapangan tersebut sudah mengalami natural declining.

    Sementara, penemuan baru dari hasil eksplorasi tidak signifikan. Di sisi lain, kebutuhan gas semakin naik. 

    “Demikian juga defisit gas di Sumatra bagian utara dan Aceh. Lapangan Gas Arun sudah lama declining dan tidak mampu memberikan pasokan kepada industri di Aceh dan Sumatera Utara,” imbuh Hadi.

    Dia menuturkan, untuk sistem jaringan gas di Jawa Barat, sebenarnya sudah ada antisipasi gas dari Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) di Teluk Jakarta yang dikelola Nusantara Regas FSRU. 

    Dengan fasilitas itu, gas dalam bentuk LNG yang berasal dari Bontang dan Tangguh di regasifikasi di tempat tersebut. Oleh karena itu, Hadi menilai seharusnya hal ini bisa dibuat open akses untuk sistem jaringan pipa gas Jawa Barat.

    Demikian juga ada FSRU di Arun yang terhubung dengan Jaringan Gas Arun Aceh-Belawan di Sumatra Utara.

    “Namun, kedua sistem tersebut karena menggunakan LNG harganya tentu lebih mahal, namun pasokan seharusnya tersedia karena gas di Bontang dan Tangguh masih cukup,” tutur Hadi.

    Hadi pun mengingatkan pemerintah untuk memastikan jaringan pipa gas Arun-Belawan terkoneksi dengan baik. Dengan begitu, distribusi gas bisa lebih optimal. 

    Selain itu, jika diperlukan, pemerintah bisa membangun kembali jaringan gas Belawan-Kawasan Industri Sei Mangkei. Selanjutnya, jaringan gas itu dilanjutkan dari Sei Mangkei-Dumai. 

    “Danantara bisa involve di pembangunan jaringan gas ini, untuk kepentingan rakyat dan industri,” sambung Hadi.

    Menurutnya, hal yang sama juga bisa dilakukan untuk interkoneksi jaringan pipa gas di Jawa. Hadi mengingatkan pemerintah bisa memastikan FSRU Nusantara Regas terkoneksi dengan jaringan pipa gas di Jawa Barat. 

    “Selanjutnya Cisem II harus segera di bangun untuk memastikan jaringan pipa Trans Java Gresik-Cirebon tersambung. Sehingga jika ada kelebihan pasok di Jatim bisa ke Jabar,” ucap Hadi.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT PGN (Persero) Tbk. Arief S Handoko mengungkapkan pasokan gas di wilayah Jawa Barat hingga Sumatra bagian utara berpotensi defisit mulai 2025 sampai 2035 mendatang.

    Khususnya untuk wilayah Sumatra Utara, wilayah ini bisa kekurangan gas hingga 96 MMscfd. Arief juga mengungkapkan kondisi kekurangan pasokan gas bakal merambah ke wilayah lain mulai 2035. Wilayah itu seperti Sumatra bagian selatan dan tengah hingga Jawa bagian barat serta Lampung.

    “Profil gas balance PGN periode 2025 sampai 2035 mengalami tren penurunan. Di sini yang akan sedikit lebih mengkhawatirkan di mana sejak 2025 short dari gas balance kita, dari 2025 sampai ke 2035 itu shortage-nya semakin membesar sampai minus 513 [MMscfd],” dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Senin (28/4/2025).

    Menurutnya, penurunan pasokan gas itu terjadi lantaran penurunan produksi blok migas secara alami dan belum ditemukannya sumber gas baru. 

    “Ini dipengaruhi atau disebabkan utamanya karena penurunan natural atau natural declining dari pemasok yang belum dapat diimbangi dengan temuan cadangan dan produksi dari lapangan gas bumi baru,” katanya. 

  • Bauksit & Feronikel Antam Tak Laku Imbas Aturan Baru Harga Patokan Mineral

    Bauksit & Feronikel Antam Tak Laku Imbas Aturan Baru Harga Patokan Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam tidak bisa menjual bauksit tercuci (washed bauxite) sejak 1 April 2025. Hal ini tak lepas dari kebijakan pemerintah yang mengatur harga penjualan bauksit dengan mengacu harga patokan mineral (HPM).

    Adapun, kebijakan yang dimaksud adalah Keputusan Menteri (Kepmen) Menteri ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara.

    Beleid yang berlaku mulai 1 Maret 2025 itu mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian termasuk pemegang kontrak karya dan pemegang PKP2B, melakukan penjualan mineral logam dan batu bara yang diproduksi sesuai HPM atau harga patokan batu bara (HPB). 

    HPB yang dihitung menggunakan harga acuan batu bara (HBA), menjadi harga batas bawah penjualan batu bara. Demikian pula dengan HPM menjadi harga batas bawah penjualan mineral logam.

    Direktur Utama Antam Nico Kanter mengatakan, kebijakan baru itu membuat produk bauksit Antam tak laku. Sebab, tidak ada pembeli yang berani membayar dengan harga sesuai HPM.

    “Sejak 1 April kami sudah berhentikan penjualan. Karena kami coba [menjual] kepada buyer, tidak ada buyer atau smelter yang ada untuk membeli dengan harga HPM. Karena ini membuat mereka rugi,” tutur Nico dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, dikutip dari siaran YouTube Komisi XII DPR, Kamis (1/5/2025).

    Nico menyebut, HPM terlalu tinggi bagi para buyer. Padahal sebelum ada aturan tersebut, transaksi dengan buyer bisa dilakukan secara kesepakatan bersama atau business to business (B2B).

    Dia pun mengatakan, tingginya HPM berisiko merugikan smelter alumina dalam negeri yang menggunakan bauksit sebagai bahan baku utama. Pasalnya, hal ini membuat sejumlah smelter menahan pembelian karena dinilai tidak ekonomis.

    Di sisi lain, kebijakan dalam Kepmen ESDM Nomor 72 Tahun 2025 juga berpotensi membuat negara rugi. Sebab, dengan perusahaan tak melakukan penjualan, negara tidak menerima pemasukan royalti.

    “HPM ini terlalu tinggi harganya. Oleh karena itu, kami setop tidak ada pembelian dan tidak ada pembayaran royalti apa-apa kepada negara,” kata Nico.

    Tak hanya bauksit, Nico juga menyebut pihaknya saat ini belum bisa menjual olahan nikel jenis feronikel (FeNi) karena tidak adanya pembeli buntut aturan baru itu.

    “Selain bauksit, yang juga terdampak dari HPM ini adalah bisnis smelter Antam khususnya feronikel. Sejak 1 April, kami sama sekali tidak ada penjualan karena tidak ada buyer yang mau membeli dengan patokan harga minimal HPM,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM bahlil Lahadalia mengatakan, Kepmen Menteri ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 itu merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga penjualan komoditas mineral logam dan batu bara di pasar global maupun dalam negeri.

    Bahlil menginginkan agar eksportir batu bara menggunakan HBA sebagai acuan transaksi ekspor. Hal ini lantaran penjualan ekspor batu bara Indonesia masih menggunakan harga acuan yang disepakati dengan pembeli dari negara lain. 

    Menurutnya, hal ini cukup merugikan. Sebab, terkadang batu bara Indonesia dihargai lebih murah dibandingkan negara lain. 

    “Nah, kita ini kan harus punya ide independensi, harus punya nasionalisme. Jangan harga batu bara kita ditentukan oleh orang lain harganya rendah. Aku enggak mau itu,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/2/2025).

    Oleh karena itu, dia pun menilai menjadikan HBA sebagai acuan ekspor merupakan keniscayaan. Dengan begitu, harga jual batu bara Indonesia di pasar internasional lebih menguntungkan.

    Alhasil, penetapan harga mineral acuan (HMA) dan HBA pun kini akan dilakukan dua kali dalam 1 bulan, yakni setiap tanggal 1 dan 15. Sebelumnya, penetapan HMA dan HBA dilakukan 1 bulan sekali.

  • Indosat Catatkan 2,9 Juta Pelanggan di Bali Nusra, ARPU Naik

    Indosat Catatkan 2,9 Juta Pelanggan di Bali Nusra, ARPU Naik

    Bisnis.com, DENPASAR – Operator telekomunikasi Indosat Oordeo Hutchison atau Indosat mencatatkan 2,9 juta pelanggan hingga kuartal I/2025. 

    EVP Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison, Fahd Yudhanegoro menjelaskan jumlah pelanggan naik 500.000 per tahun. Dengan jumlah itu, pertumbuhan pelanggan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara menjadi yang tertinggi di Indonesia pada kuartal I/2025. 

    Selaras dengan kenaikan pelanggan tersebut, trafik data di region Bali Nusra mengalami peningkatan hingga 19,3% YoY.

    “Pencapaian ini tidak lepas dari komitmen Indosat untuk terus melakukan perluasan dan peningkatan kualitas jaringan, serta menghadirkan pengalaman yang mengesankan (marvelous experience) bagi semua pelanggan,” jelas Fahd dari keterangan resminya, Rabu (30/4/2025). 

    Sementara itu total BTS 4G di region Bali Nusra telah bertambah hampir 350 BTS 4G dalam setahun sehingga mencapai 7.635 BTS.

    Secara nasional, Pada kuartal I/2025, Indosat mencatatkan pertumbuhan ARPU yang positif disertai dengan peningkatan berkelanjutan dalam jumlah pelanggan menjadi bukti ketangguhan Indosat dalam menghadapi dinamika pasar. 

    ARPU Indosat tercatat mencapai hampir Rp40.000 [Rp39.2000], tumbuh sebesar 4,6% YoY, sementara jumlah pelanggan seluler bertambah sebanyak 700 ribu dibandingkan kuartal sebelumnya, sehingga total pelanggan mencapai 95,4 juta.

    Indosat mencatat pendapatan yang stabil sebesar Rp13.577,9 miliar, dengan EBITDA sebesar Rp6.415,1 miliar atau tumbuh 0,6% secara kuartalan (QoQ), didukung oleh fokus berkelanjutan Perusahaan terhadap disiplin biaya dan eksekusi yang efisien.

    Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk meningkat sebesar 27% secara kuartalan menjadi Rp1,31 triliun, menandai kinerja laba positif selama 17 kuartal berturut-turut.

  • Telkom (TLKM) Cetak Laba Rp5,8 Triliun Kuartal I/2025, IndiHome Tumbuh

    Telkom (TLKM) Cetak Laba Rp5,8 Triliun Kuartal I/2025, IndiHome Tumbuh

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mencatat laba bersih sebesar Rp5,81 triliun pada kuartal I/2025. Layanan internet bergerak menjadi kontributor utama pertumbuhan tersebut, dengan layanan internet tetap IndiHome menorehkan kinerja positif.

    Berdasarkan data info memo, Kamis (1/5/2025) laba bersih Telkom pada 3 bulan pertama 2025 sedikit terkoreksi 4% dibandingkan dengan Rp 6,05 triliun pada kuartal I/2024.

    Pendapatan Telkom pada kuartal I/2025 tercatat sebesar Rp 36,63 triliun dengan beban operasional perusahaan yang turun tipis sebesar 1% menjadi Rp 26,15 triliun dari Rp 26,42 triliun pada 2024.

    Manajemen mengungkap kuartal pertama  2025 menyajikan lanskap ekonomi yang beragam bagi Indonesia. Meskipun terjadi penurunan dalam belanja konsumen selama periode perayaan Lebaran, TelkomGroup menunjukkan ketahanan dan ketangkasan strategis.

    “Kami terus mendapatkan momentum dalam bisnis Konsumen kami, didukung oleh pertumbuhan payload data yang sehat dan peningkatan penetrasi broadband, sementara segmen Wholesale & International dan Enterprise kami mendapat manfaat dari meningkatnya permintaan akan infrastruktur dan solusi digital,” tulis manajemen.

    Dari sisi ritel, pada Kuartal I/2025, Telkomsel mempertahankan basis pelanggan seluler berkualitas tinggi dan mencatatkan pertumbuhan payload data sebesar 19,8% year on year (YoY). Bisnis Digital tetap kuat, menyumbang 90,3% dari pendapatan seluler, yang menggarisbawahi komitmen Telkom terhadap monetisasi digital yang berkelanjutan di tengah normalisasi musiman.

    IndiHome B2C mengalami penurunan dengan penetrasi konvergensi yang melambat menjadi 55%, mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan selektif terhadap tantangan makro yang persisten. Meskipun demikian, pendapatan IndiHome B2C masih tumbuh 1,3% YoY, dengan penambahan pelanggan bersih sekitar 230.000 pelanggan pada Kuartal I/2025.

    Jumlah pelanggan IndiHome meningkat 7.0% YoY, dari 10,3 juta pelanggan pada kuartal I/2024 menjadi 11,03 juta pelanggan pada kuartal I/2025.

    Sementara itu, pada segmen seluler, Telkomsel Halo (pascabayar) mencatatkan pertumbuhan pelanggan sebesar 6.2%, dengan jumlah pelanggan mencapai 7,99 juta. Namun, Telkomsel Prabayar mengalami penurunan jumlah pelanggan sebesar 0,9%, dengan total pelanggan 150,81 juta sejalan dengan strategi perusahaan yang mengincar pelanggan berkualitas.