Category: Bisnis.com

  • Mutasi Anak Try Sutrisno jadi Stafsus KSAD Disorot, Gara-gara Pemakzulan Gibran?

    Mutasi Anak Try Sutrisno jadi Stafsus KSAD Disorot, Gara-gara Pemakzulan Gibran?

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah melakukan mutasi terhadap 237 perwira tinggi (Pati) di lingkungan TNI.

    Dari ratusan Pati TNI yang dimutasi terdapat anak dari Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, yakni Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo.

    Kunto yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Kogabwilhan I. Kini, dia ditugaskan sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

    Dalam hal ini, Kapuspen TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan kebijakan mutasi dan rotasi ini berkaitan untuk penyegaran organisasi agar terus berkembang.

    “Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Kristomei menambahkan mutasi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.

    Dalam mutasi itu setidaknya ada 109 Pati TNI Angkatan Darat (AD), 64 Pati TNI Angkatan Laut (AL), dan 64 Pati TNI Angkatan Udara (AU).

    Selain posisi Pangkogabwilhan I, Jenderal Agus juga telah mengganti Pangkoarmada III, Pangkoopsud I, serta berbagai jabatan penting lainnya di TNI.

    “Diharapkan para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme,” ujar Kristomei.

    Purnawirawan TNI Tuntut Pemakzulan Gibran 

    Sekadar informasi, mutasi ini menjadi sorotan publik lantaran ayah Kunto, Try Sutrisno sempat menjadi usai namanya masuk dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menuntut 8 poin kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Salah satu tuntutan itu mengenai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Adapun, salah satu poin tuntutan itu dibenarkan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto.

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto.

    Wiranto menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.    

    Pria yang juga Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menekankan, delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.    

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah, presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto. 

  • Harga Beras di Tingkat Grosir dan Eceran Kompak Turun April 2025

    Harga Beras di Tingkat Grosir dan Eceran Kompak Turun April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, rata-rata harga beras turun pada April 2025, baik di tingkat penggilingan, grosir, maupun eceran.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyampaikan, rata-rata harga beras di penggilingan pada April 2025 mencapai Rp12.734 per kilogram (kg) atau turun 1,9% (Month-to-Month/MtM) dibandingkan bulan sebelumnya Rp12.887 per kg.

    “Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada April 2025 turun sebesar 1,19% secara Month-to-Month dan turun 2,14% secara Year-on-Year,” kata Pudji dalam konferensi pers, Jumat (2/5/2025).

    Penurunan harga beras juga terjadi di tingkat grosir. Pudji mengatakan, harga beras di tingkat grosir mencapai Rp13.728 per kg, atau turun 0,21% dibanding bulan lalu sebesar Rp13.757 per kg. Dibanding tahun lalu, harga beras di tingkat grosir juga turun sebesar 0,80%.

    “Di tingkat grosir terjadi deflasi sebesar 0,21% secara bulanan dan deflasi 0,80% secara tahunan,” ungkapnya.

    Kondisi serupa juga terjadi di tingkat eceran. Rata-rata harga beras di tingkat eceran tercatat mencapai Rp14.787 per kg atau turun tipis 0,05% dibanding bulan lalu Rp14.794 per kg.

    Pudji mengatakan, secara tahunan harga beras di tingkat eceran juga mengalami penurunan sebesar 1,42% dibanding Maret 2024. Sebagai informasi, rata-rata harga beras eceran sejak Januari 2024 dihitung dari cakupan 150 kabupaten/kota indeks harga konsumen (IHK). 

    “Di tingkat eceran terjadi deflasi sebesar 0,05% secara bulanan dan deflasi 1,42% secara tahunan,” ujarnya. 

    Adapun, kata Pudji, harga beras yang disampaikan BPS merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga seluruh wilayah di Indonesia.

  • Menaker Tengah Siapkan Peraturan Soal Outsourcing

    Menaker Tengah Siapkan Peraturan Soal Outsourcing

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang alih daya atau outsourcing. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai outsourcing pada perayaan May Day 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, arahan tersebut akan menjadi landasan Kemnaker dalam menyusun regulasi terkait outsourcing.

    “Kebijakan Presiden yang disampaikan pada perayaan May Day 2025 terkait outsourcing tentunya akan menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang outsourcing yang saat ini sedang disusun,” kata Yassierli dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

    Yassierli mengatakan, pernyataan Kepala Negara mengenai outsourcing menjadi bukti bahwa Presiden sangat aspiratif dan memahami kegundahan pekerja/buruh Indonesia.

    Sebagai Menaker, Yassierli menegaskan bahwa dia menyambut baik rencana tersebut. Dia juga menyatakan siap menjalankan arahan yang diberikan oleh Kepala Negara mengenai outsourcing.

    Menurutnya, persoalan outsourcing telah menjadi isu yang kerap disuarakan oleh kalangan pekerja dalam beberapa waktu terakhir. Dalam praktiknya, Yassierli menyebut bahwa outsourcing kerap menimbulkan berbagai permasalahan.

    Diantaranya, pengalihan kegiatan inti (core business), ketidakpastian pekerjaan, tidak adanya kejelasan karir, upah rendah, kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), lemahnya perlindungan jaminan sosial, hingga sulitnya membentuk serikat pekerja.

    Padahal, kata dia, segala kebijakan ketenagakerjaan harus sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

    Adapun saat ini Kemnaker tengah melakukan kajian untuk menyiapkan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru, sebagai mandat dari Kepala Negara sekaligus Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/2023 terkait Undang-Undang No. 6/2023 tentang Cipta Kerja.

    Yassierli juga menyebut, Kemnaker saat ini tengah menindaklanjuti salah satu putusan MK terkait Peraturan Menteri tentang alih daya. 

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Nantinya, Kepala Negara akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.

    Namun, penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor. Pasalnya, lanjut dia, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air. Alhasil, tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia, yang bisa menyerap tenaga kerja. 

    “Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” ujarnya.

  • PMI Manufaktur Diramal Terus Terkontraksi Beberapa Bulan ke Depan

    PMI Manufaktur Diramal Terus Terkontraksi Beberapa Bulan ke Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) Fithra Faisal Hastiadi memproyeksi kontraksi Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia terus berlanjut hingga beberapa bulan ke depan.

    S&P Global melaporkan, indeks manufaktur Indonesia berada di level 46,7 pada April 2025. Angka itu turun dibanding Maret 2025 yang berada di level 52,4.

    Realisasi tersebut menunjukkan penurunan kesehatan sektor manufaktur Indonesia dalam lima bulan terakhir. Adapun skor PMI di bawah 50 berarti menunjukan penurunan aktivitas manufaktur.

    Fithra mengatakan, pemulihan industri dalam jangka pendek diperkirakan masih moderat mengingat rendahnya kepercayaan bisnis dan kehati-hatian konsumen. Menurutnya, tingginya biaya input akibat tekanan nilai tukar yang berkelanjutan tetap menjadi tantangan utama.

    Di satu sisi, efisiensi pemasok yang membaik mungkin dapat sedikit mengurangi tekanan produksi. Dia menekankan bahwa, pemulihan sektor secara keseluruhan sangat bergantung pada pemulihan permintaan domestik dan stabilisasi kondisi ekonomi global.

    “Kami memperkirakan pembacaan PMI dalam beberapa bulan mendatang tidak akan terlalu menggembirakan, dibebani oleh ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar, serta sejalan dengan proyeksi pertumbuhan PDB tahun ini sebesar 4,8%,” ucap Fithra dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

    Dia mengungkapkan kontraksi PMI pada April ini tak mengagetkan. Sebab, hal itu sejalan dengan proyeksi dari SSI Research.

    Menurutnya, penurunan skor PMI mencerminkan koreksi musiman setelah ekspansi kuat pada Februari dan Maret. Hal itu sebagian besar didorong oleh produksi yang melebihi permintaan aktual menjelang Ramadan dan Lebaran.

    Selain itu, penurunan output yang signifikan terjadi bersamaan dengan melemahnya pesanan domestik dan ekspor. Di satu sisi, permintaan yang melemah menyebabkan penurunan tingkat ketenagakerjaan dan aktivitas pembelian.

    Meski begitu, kata Fithra, perbaikan dalam kinerja rantai pasok menjadi titik cerah di tengah lemahnya sektor secara keseluruhan. Dia menyebut, peningkatan waktu pengiriman dari pemasok untuk pertama kalinya sejak November menunjukkan tekanan logistik mulai mereda. Hal ini berpotensi mengurangi hambatan operasional ke depannya.

    “Selain itu, meskipun kepercayaan bisnis turun ke level terendah dalam tiga bulan dan tetap di bawah rata-rata historis, optimisme yang masih bertahan, meskipun terbatas, mengindikasikan kesiapan pelaku manufaktur untuk meningkatkan produksi apabila kondisi pasar stabil atau sinyal permintaan menjadi lebih jelas,” jelas Fithra.

    Penurunan Daya Beli Kelas Menengah

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, kontraksi PMI dari 52,4 menjadi 46,7 pada April menunjukan gejala serius pada kondisi industri RI. Menurutnya, penyebab utamanya masih akibat turunnya permintaan baik dari dalam negeri maupun pasar internasional.

    Dia juga menyebut, penurunan permintaan dari pasar domestik ta lepas dari melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah.

    “Para pelaku industri melihat bahwa selama ini ada beberapa kekhawatiran terhadap daya beli kelas menengah, terutama yang jadi penopang utama permintaan dalam negeri,” jelas Faisal kepada Bisnis.

    Sementara, untuk penurunan permintaan dari luar negeri tak lepas dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Faisal menjelaskan, kebijakan itu berdampak kepada penurunan aktivitas perdagangan dan penurunan permintaan secara global.

    “Jadi artinya, bagi pelaku industri adalah bukan hanya pasar domestik yang tertekan, tapi juga ekspor,” kata Faisal.

    Oleh karena itu, Faisal mengingatkan pemerintah harus turun tangan dan menaruh perhatian serius pada kondisi industri dalam negeri.

    Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat ekonomi domestik. Sebab, hal ini menjadi harapan di tengah potensi melemahnya pasar global.

    Faisal menyebut, hal itu dilakukan lewat kebijakan yang sinkron satu sama lain.

    “Bagi pemerintah untuk mengantisipasi ini, terutama dari ekonomi domestik yang harus diperkuat dengan berbagai kebijakan yang satu sama lain harus sinkron. Fokusnya di situ, karena itu yang ada dalam kontrol pemerintah,” jelas Faisal.

    S&P Global melaporkan PMI manufaktur RI terkoreksi ke level 46,7 pada April 2025. Angka tersebut menunjukkan penurunan kesehatan sektor manufaktur Indonesia dalam lima bulan terakhir.

    “Sektor manufaktur Indonesia memasuki triwulan kedua 2025 dengan catatan kurang baik, kontraksi pertama dalam lima bulan di tengah penurunan tajam pada penjualan dan output. Terlebih lagi, headline PMI menunjukkan tanda-tanda penurunan tajam pada kesehatan sektor sejak Agustus 2021,” ujar Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti.

    S&P Global menyebut, kontraksi PMI manufaktur RI disebabkan oleh penurunan tajam volume produksi dan permintaan baru. Permintaan dilaporkan melemah, baik dari pasar domestik maupun luar negeri.

    Menanggapi hal ini, perusahaan-perusahaan memasuki mode pengurangan tenaga kerja dengan mengurangi aktivitas pembelian dan perekrutan pada awal kuartal II/2025 ini.

    Kabar baiknya, tekanan terhadap pemasok berkurang karena tekanan kapasitas produksi menurun. Waktu pengiriman rata-rata meningkat untuk pertama kali sejak November lalu, meski hanya kecil.

    Bhatti menilai, bisnis di sektor manufaktur Indonesia masih optimis bahwa volume produksi akan naik pada tahun mendatang. Meski kuat, tingkat optimisme turun ke level terendah dalam tiga bulan dan di bawah rata-rata jangka panjang.

    “Perkiraan tahun mendatang terlihat positif, perusahaan berharap produksi naik karena kondisi ekonomi akan membaik dan daya beli klien dan pelanggan akan menguat. Namun demikian, ketidakpastian waktu pemulihan menurunkan harapan beberapa perusahaan,” ucap Bhatti.

  • Bareskrim Bekuk 4 Pelaku Judi Online yang Dikendalikan WNA China

    Bareskrim Bekuk 4 Pelaku Judi Online yang Dikendalikan WNA China

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menangkap empat orang warga negara asing (WNA) asal China terkait situs judi online h55.hiwin.care.

    Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan penangkapan tersangka itu diawali dengan menangkap pelaku berinisial DH di Bandung pada (13/3/2025).

    “Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap 3 orang pada tanggal 30 April 2025,” ujar Himawan dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

    Dia menambahkan, tiga tersangka yang ditangkap itu berinisial AF, RJ dan QR. Dari total empat tersangka itu, QR disebut sebagai otak dibalik situs judi online h55.hiwin.care.

    “QR adalah WNA asal China yang menjadi otak dari berjalannya judol dengan website h55.hiwin.care. di Indonesia,” tambahnya.

    Atas perbuatannya, para tersangka terancam dengan jeratan Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat 2 UU ITE dan/atau Pasal 82 dan Pasal 85 UU Transfer Dana dan/ atau Pasal 303 KUHP dan Pasal 3,4,5 TPPU dengan ancaman maksimal 20 Tahun Penjara. 

    Di samping itu, Himawan juga mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti mulai dari ponsel, ATM hingga uang tunai Rp14 miliar.

    “Adapun barang bukti yang telah diamankan berupa handphone, kartu ATM, dan uang tunai sebanyak Rp14 miliar,” pungkas Himawan.

  • Prabowo Siap Beberkan Quick Wins pada Perayaan Hardiknas 2025

    Prabowo Siap Beberkan Quick Wins pada Perayaan Hardiknas 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins hari ini, Jumat (2/5/2025), sejalan dengan perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). 

    Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) adalah program yang dijanjikan oleh Prabowo pada masa kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. 

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menjelaskan, Prabowo akan menghadiri Peringatan Hardiknas 2025 yang akan diselenggarakan di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat. 

    Sejalan dengan tema Hardiknas tahun ini yaitu ‘Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’, Istana Kepresidenan menyebut Kepala Negara bakal meluncurkan sejumlah PHTC pada acara tersebut. 

    “Program-Program tersebut  merupakan bentuk komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi Masyarakat,” terang Yusuf melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (2/5/2025). 

    Adapun pada APBN 2025, pemerintah telah menganggarkan sejumlah program hasil terbaik cepat atau yang biasa disebut quick wins. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, beberapa progam dimaksud meliputi: 

    Makan Bergizi Gratis: Rp71 triliun
    Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Rp3,2 triliun 
    Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah: Rp1,8 triliun 
    Penuntasan TBC: Rp8 triliun 
    Renovasi Sekolah: Rp20 triliun 
    Sekolah Unggulan Terintegrasi: Rp2 triliun 
    Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa: Rp15 triliun.

  • Suramnya Industri Asia, PMI Manufaktur Terkontraksi Massal per April 2025

    Suramnya Industri Asia, PMI Manufaktur Terkontraksi Massal per April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas manufaktur di sebagian besar negara Asia terkontraksi pada April 2025. Perusahaan-perusahaan berjuang menghadapi permintaan yang lebih lemah dan kehilangan pesanan baru akibat tarif dasar 10% dari Presiden AS Donald Trump. 

    Melansir Bloomberg, Jumat (2/5/2025), survei yang diterbitkan oleh S&P Global menunjukkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur untuk negara-negara Asia, termasuk Korea Selatan dan Taiwan, merosot tajam bulan lalu karena ketidakpastian perdagangan global. Kondisi yang menyebabkan penurunan pesanan baru dan pemotongan produksi.

    Indikator perdagangan Taiwan mencatat PMI sebesar 47,8 pada bulan April, terendah dalam 16 bulan dan masih jauh di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi. Bisnis baru turun untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, yang menyebabkan penurunan produksi dan pembelian. 

    Disebutkan permintaan yang lebih lemah di dalam negeri dan di pasar ekspor utama di Asia dan Eropa, dengan beberapa mengaitkannya dengan kenaikan tarif Trump sebagai penyebab kondisi ini.

    “Dampak tarif AS dan ekspektasi pertumbuhan global yang lebih lambat juga meredam proyeksi untuk tahun mendatang,” kata Annabel Fiddes dari S&P Global Market Intelligence dalam sebuah pernyataan tentang data Taiwan. 

    Dia melanjutkan, perusahaan umumnya mengantisipasi produksi akan menurun selama 12 bulan ke depan, dengan tingkat pesimisme yang paling menonjol sejak Januari 2023.

    Sementara itu, PMI Korea Selatan turun menjadi 47,5, angka terlemahnya sejak September 2022. Perusahaan memilih untuk melakukan PHK karena produksi menyusut pada bulan April dan prospek untuk tahun mendatang berubah negatif.

    Di Asia Tenggara, aktivitas pabrik juga menyusut di Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Filipina menjadi yang paling menonjol pada bulan April karena pemilihan umum daerah yang akan datang mendorong PMI-nya ke wilayah ekspansi di angka 53, dari 49,4 pada bulan sebelumnya.

    Data terbaru menunjukkan dampak setelah Trump memberlakukan bea masuk AS tercuram dalam lebih dari satu abad, termasuk tarif 145% pada banyak produk dari China; tarif 25% pada sebagian besar impor dari Kanada dan Meksiko; bea masuk pada beberapa sektor seperti baja dan aluminium; serta tarif dasar 10% pada mitra dagang negara lainnya.

    Presiden AS menangguhkan tarif yang lebih tinggi dan disesuaikan pada sebagian besar negara selama 90 hari. Sejak itu, ada banyak negosiasi karena para pejabat di seluruh dunia berusaha menghindari biaya. 

    Negara-negara Asia akan menjadi yang paling terpukul dalam perang dagang seperti Vietnam dan Kamboja sangat bergantung pada ekspor ke AS.

    Kawasan ini juga telah meningkatkan pengiriman ke AS sejak pandemi dan sengketa dagang pada masa jabatan pertama Trump. Kini, perusahaan manufaktur tengah berupaya mendiversifikasi rantai pasokan untuk menghindari pungutan yang lebih tinggi dan ketidakpastian yang terkait dengan China.

  • Respons KPK usai Prabowo Beri Lampu Hijau Pembahasan RUU Perampasan Aset

    Respons KPK usai Prabowo Beri Lampu Hijau Pembahasan RUU Perampasan Aset

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut lembaganya selalu berdiri bersama rakyat dan juga pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. 

    Dia menilai pernyataan Prabowo yang disampaikan di Perayaan Hari Buruh, Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), menjadi dorongan penting kepada DPR agar segera memulai proses pembahasan. 

    “Agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dalam rangka mendukung pemerintah Republik Indonesia melakukan pemulihan aset yang dikorupsi demi tujuan akhir mensejahterakan masyarakat Indonesia,” terang Tessa kepada wartawan, dikutip Jumat (2/5/2025). 

    Sebelumnya, Prabowo akhirnya memberi ‘lampu hijau’ bagi eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. 

    Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan demi  memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu. 

    Meski begitu, Prabowo juga menyayangkan adanya fenomena aksi demonstrasi yang justru mendukung pelaku tindak pidana korupsi. Demo tersebut, kata dia, dilakukan segelintir pihak yang justru terlihat dalam kasus korupsi atau suap yang merugikan negara.

    “Saya heran, di Indonesia bisa ada demo dukung koruptor. Gue heran,” imbuhnya. 

  • Aplikasi Temu Kini Jualan Produk Lokal AS Imbas Tarif Trump

    Aplikasi Temu Kini Jualan Produk Lokal AS Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Platform e-commerce asal China, Temu, akan meninggalkan model yang berpusat pada impor murah dari China yang melambungkan kesuksesannya di AS. Mereka bertujuan hanya menjual barang dari pedagang lokal kepada konsumen Amerika di masa mendatang.

    Dalam pernyataan resmi yang dilansir dari Bloomberg pada Jumat (2/5/2025), platform ritel yang dimiliki PDD Holdings Inc. itu bermaksud beralih ke apa yang disebutnya model “pemenuhan lokal”. 

    Temu menjelaskan, perusahaan tersebut secara aktif merekrut pedagang AS dan hanya akan menjual barang dagangan lokal mereka. Hal itu diharapkan memungkinkan perusahaan milik China tersebut untuk menghindari tarif dan dikatakan bermaksud untuk mempertahankan harga bagi warga Amerika tidak berubah. 

    Pergeseran Temu terjadi saat pengecer dari Shein hingga Alibaba Group Holding Ltd. bergulat tidak hanya dengan melonjaknya pajak impor, tetapi juga dengan pencabutan pengecualian tarif de minimis untuk paket kecil.

    Sebelum langkah tersebut, raksasa e-commerce seperti Temu dan Shein melihat harga melonjak di AS. Presiden Donald Trump memberlakukan pungutan untuk mencoba memaksa Beijing mencari kesepakatan perdagangan yang memangkas defisit perdagangan bilateral, dan mengatakan dia memperkirakan China akan “memakan” tarif tersebut.

    “Langkah ini dirancang untuk membantu pedagang lokal menjangkau lebih banyak pelanggan dan mengembangkan bisnis mereka Ini juga bagian dari penyesuaian berkelanjutan Temu untuk meningkatkan tingkat layanan,” jelas Temu dalam pernyataannya.

    Hingga minggu lalu, unit PDD tampaknya telah meneruskan hampir semua pajak impor baru Donald Trump kepada konsumen AS, dengan menambahkan biaya tambahan yang diberi label jelas bagi pembeli di kasir. Raksasa mode cepat Shein juga menaikkan harga produknya di AS, dengan kenaikan lebih dari 300% untuk barang-barang tertentu.

    Temu telah meminta pabrik-pabrik China untuk mengirimkan barang-barang mereka dalam jumlah besar ke gudang-gudang Amerika pada Februari dalam kerangka kerja yang disebut sebagai “setengah-penahanan”, dengan hanya mengelola pasar daring. 

    Namun, karena persediaan di AS menipis seiring waktu, harga pada akhirnya dapat naik ketika pabrik-pabrik mengisi kembali stok jika tarif impor China tetap tinggi pada 145%.

    Pengecer-pengecer besar AS belum menaikkan harga barang-barang di rak-rak. Namun, mereka terjebak dalam kesulitan, karena pemasok-pemasok China menolak untuk menyerap tarif dan ketidakpastian meningkat mengenai berapa lama pungutan tambahan akan diberlakukan.

    Perusahaan-perusahaan seperti Walmart Inc. dan Target Corp. juga dapat berada di bawah tekanan politik untuk menyerap sebagian — jika tidak semua — kenaikan biaya, yang dapat membantu meredam dampak langsung pada pembeli.

    Amazon.com Inc. menyebut mereka tidak akan menampilkan biaya tarif AS atas produk, setelah Gedung Putih mengecam tindakan yang dilaporkan dan Trump mengeluh kepada Jeff Bezos — menggarisbawahi posisi sulit yang dihadapi pengecer konsumen AS.

  • Efisiensi Anggaran ala Presiden Prabowo: Ekonomi Kuartal I/2025 Diprediksi Tak Sampai 5%

    Efisiensi Anggaran ala Presiden Prabowo: Ekonomi Kuartal I/2025 Diprediksi Tak Sampai 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 akan melambat dan tak mampu mencapai 5% karena adanya efisiensi belanja yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Ekonom Bank Central Asia (BBCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan di level 4,93% pada kuartal I/2025. Ia mengamini belanja pemerintah yang lebih lambat menjadi salah satu sebab pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. 

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja Pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025). 

    David menyampaikan, selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024. 

    Dari kacamata riil, David melihat yang masih membantu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) adalah inflasi yang rendah, khususnya untuk konsumsi (PDB konsumsi riil stagnan). Sementara itu, untuk investasi, sebagian besar indikator menunjukkan perlambatan. 

    Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan bahwa belanja pemerintah pada kuartal I/2025 diperkirakan mengalami kontraksi -2,88% secara tahunan atau year on year (YoY). 

    Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan belanja pemerintah sebesar 20,44% pada kuartal I/2024. 

    Pelemahan belanja tersebut tercermin dalam realisasi APBN hingga Maret 2025, yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah baru mencapai 17,1% dari pagu. 

    “Masih relatif rendahnya penyerapan belanja negara ini turut menjadi faktor pelemahan agregat permintaan dan aktivitas sektor publik, meskipun pemerintah mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp17,5 triliun,” ujar Josua. 

    Josua memproyeksikan pertumbuhan kuartal I/2025 sebesar 4,91%, mencerminkan kombinasi dari konsumsi yang masih solid namun melemah, belanja pemerintah yang tertahan, serta investasi dan ekspor yang belum sepenuhnya pulih akibat tekanan global. 

    Ketidakpastian eksternal, khususnya tarif dagang AS dan prospek perlambatan global, menambah risiko terhadap outlook jangka pendek. Dalam konteks ini, kata Josua, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan permintaan domestik di kuartal-kuartal berikutnya.

    Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama ekonomi diperkirakan tumbuh 4,50% YoY, melambat dari 4,91% pada kuartal I/2024. 

    Investasi (PMTB) diperkirakan tumbuh 3,11% YoY, relatif stabil, ditopang oleh realisasi investasi riil yang meningkat 15,9% YoY pada kuartal I/2025 menjadi Rp465,2 triliun. 

    Namun, secara kuartalan, pertumbuhan investasi diperkirakan terkontraksi -6,50%, mengindikasikan kehati-hatian investor, terutama dari sisi PMA yang tumbuh lebih lambat (12,7% YoY) dibanding PMDN (19,1% YoY). 

    Faktor eksternal seperti tarif dagang AS dan ketegangan geopolitik menjadi risiko penahan ekspansi lebih lanjut, sekalipun sektor hilirisasi logam dasar masih aktif menarik investasi.

    Adapun BPS akan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 pada pekan depan, Senin (5/5/2025) pukul 11.00 WIB.