Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Buruh Minta Presiden Bentuk Satgas PHK, Mampu Tangani Gelombang PHK?

    Buruh Minta Presiden Bentuk Satgas PHK, Mampu Tangani Gelombang PHK?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar ketenagakerjaan mempertanyakan tuntutan buruh yang meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK).

    Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak menilai pembentukan Satgas PHK tidak secara langsung bisa menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan gelombang PHK di Tanah Air.

    “Buruh menuntut Presiden membentuk Satgas PHK? Apa tugasnya? Mampukah Satgas itu meningkatkan produktivitas pekerja supaya perusahaan mampu bertahan tidak melakukan PHK?” ujar Payaman ketika dihubungi, dikutip pada Sabtu (3/5/2025).

    Terlebih, Payaman menjelaskan gelombang PHK terjadi lantaran ekonomi yang melesu. Alhasil, perusahaan dengan produktivitas dan daya saing yang rendah terpaksa memutus hubungan kerja sebagian karyawannya.

    Namun sebelum melakukan PHK, lanjutnya, biasanya perusahaan harus memberitahukan maksudnya dulu kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

    Dalam hal ini, Dinas Ketenagakerjaan akan memeriksa kondisi perusahaan, termasuk bantuan untuk menyelamatkan perusahaan supaya tidak perlu melakukan PHK.

    Namun, jika PHK terpaksa harus dilakukan, Dinas Ketenagakerjaan harus memastikan kompensasi atau pesangon harus dibayar, dan kayawan korban PHK diusahakan untuk mengisi lowongan kerja di tempat lain.

    Sementara itu, jika tidak ada kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi kerjanya, Payaman menuturkan bahwa para buruh yang ter-PHK harus dipersiapkan untuk bekerja mandiri.

    “Jadi sebenarnya tidak perlu membentuk Satgas PHK atau badan baru untuk menangani PHK. Yang perlu dilakukan adalah memberdayakan sarana yang telah ada, yaitu Dinas Ketenagakerjaan di semua provinsi dan kabupaten/kota,” tuturnya.

    Payaman mengatakan setiap Dinas Ketenagakerjaan harus memiliki informasi pasar kerja yang lengkap seperti lowongan kerja dan persyaratannya. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan juga harus memiliki data jumlah pencari kerja, termasuk penganggur dan tenaga ter-PHK dengan kompetensinya.

    Dia menambahkan bahwa setiap Dinas Ketenagakerjaan juga harus berperan mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja yang sesuai, serta memantau perusahaan bermasalah dan membantu memberikan solusi supaya tidak perlu melakukan PHK.

    “Dinas Ketenagakerjaan juga harus memastikan pemberian hak-hak pekerja ter-PHK dan bekerja sama dengan instansi lain terkait seperti Kementerian UMKM mempersiapkan pencari kerja untuk bekerja mandiri,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengumumkan akan segera membentuk Satgas untuk menangani kasus PHK.

    “Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” kata Prabowo.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya tengah merampungkan konsep pembentukan Satgas PHK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    “Kami bersama Kemenko Ekonomi dan Kemensesneg sedang finalisasi konsep Satgas PHK,” kata Yassierli kepada Bisnis, Rabu (30/4/2025).

    Untuk diketahui, Satgas PHK dibentuk untuk memantau dan mengantisipasi kemungkinan lonjakan pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor-sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. 

  • Google Izinkan Anak di Bawah 13 Tahun Gunakan Chatbot Gemini, ini Syaratnya

    Google Izinkan Anak di Bawah 13 Tahun Gunakan Chatbot Gemini, ini Syaratnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kecerdasan buatan (AI), Google Gemini akan bagi anak-anak di bawah usia 13 tahun mulai minggu depan.

    Melansir dari Techcrunch, Sabtu (3/5/2025) kebijakan ini berlaku bagi anak yang memiliki akun Google yang dikelola orang tua melalui layanan Family Link.

    Berdasarkan laporan The New York Times, anak-anak yang terdaftar dalam sistem Family Link kini dapat menggunakan Gemini, dengan pengawasan dan pengaturan dari orang tua. 

    Google menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan pembatasan khusus guna memastikan penggunaan chatbot tetap aman bagi pengguna muda.

    Seorang juru bicara Google menjelaskan, Gemini untuk anak-anak akan dilengkapi dengan pembatasan konten dan pengawasan yang sesuai, serta tidak akan menggunakan data interaksi anak-anak untuk melatih model AI.

    Langkah ini menunjukkan bahwa raksasa teknologi mulai menargetkan audiens yang lebih muda di tengah persaingan ketat dalam pengembangan teknologi AI generatif. 

    Namun, langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak terkait potensi risiko penggunaan chatbot oleh anak-anak, mengingat teknologi ini belum sepenuhnya sempurna.

    Sebelumnya, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) telah mendorong pemerintah di berbagai negara untuk menerapkan regulasi penggunaan AI generatif di sektor pendidikan. 

    Salah satu rekomendasinya adalah menetapkan batas usia pengguna dan memperkuat perlindungan data serta privasi anak-anak.

  • Komdigi Targetkan Uji Coba Operasional PDN Dimulai Juni 2025

    Komdigi Targetkan Uji Coba Operasional PDN Dimulai Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan operasionalisasi Pusat Data Nasional (PDN 1) bakal dilakukan Juni 2025. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa PDN yang terletak di Cikarang telah melalui proses serah terima pada Maret 2025 dan kini memasuki tahap penilaian (assessment) keamanan serta operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Kami targetkan uji coba operasional dapat dimulai pada Juni,” kata Meutya dalam keterangannya dikutip, Sabtu (3/5/2025).

    Meutya mengatakan operasional PDN menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan publik berbasis data yang aman, efisien, dan transparan.

    Percepatan pembangunan PDN merupakan bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional. Salah satu sasaran utamanya adalah memastikan penyaluran bansos lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital yang andal.

    “PDN adalah pondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, pemerintah merencanakan pembangunan tiga Pusat Data Nasional sebagai penguatan infrastruktur digital. 

    Selain PDN 1 yang segera beroperasi, PDN 2 dan PDN 3 sedang disiapkan dengan skema co-sharing yang tengah dibahas untuk mempercepat realisasi. Meutya juga menyoroti urgensi penguatan cadangan operasional. 

    “Saat ini, opsi cadangan masih mengandalkan PDN Sementara [PDNS], tetapi anggarannya belum tersedia. Jika tidak segera dianggarkan, ada risiko sistem berjalan tanpa cadangan, dan itu tidak ideal,” ujarnya.

    Untuk diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.

    PDN juga berfungsi memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. PDN Cikarang awalnya ditarget beroperasi pada Januari 2025.

    Namun, pengoperasian PDN ini kembali diundur hingga akhir Maret 2025. Saat ini, pemerintah memprediksi PDN Cikarang baru bisa beroperasi pada April 2025.

  • Harga Pangan Hari Ini 3 Mei: Cabai Rawit Merah Tembus Rp61.475 per Kilogram

    Harga Pangan Hari Ini 3 Mei: Cabai Rawit Merah Tembus Rp61.475 per Kilogram

    Bisnis.com, JAKARTA — Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan harga sejumah komoditas pangan bergerak naik pada Sabtu (3/5/2025).

    Melansir Panel Harga Pangan Bapanas, Sabtu (3/5/2025) pukul 07.28 WIB, harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional mencapai Rp61.475 per kilogram di tingkat konsumen. 

    Harga rata-rata tersebut masih melampaui harga acuan penjualan (HAP) nasional yang semestinya berada di rentang Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Adapun, harga cabai rawit merah paling mahal menembus Rp116.667 per kilogram di Kalimantan Utara dan harga terendah terpantau dibanderol Rp25.000 per kilogram di Jawa Timur.

    Untuk aneka cabai lainnya, harga rata-rata cabai merah keriting dan cabai merah besar masing-masing dibanderol Rp54.172 per kilogram dan Rp45.839 per kilogram di tingkat konsumen secara nasional

    Adapun untuk komoditas pangan lainnya, data Panel Bapanas menunjukkan harga rata-rata beras premium dan beras medium secara nasional dibanderol Rp15.578 per kilogram dan Rp13.693 per kilogram di tingkat konsumen.

    Sementara itu, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog Rp12.558 per kilogram, atau sedikit melampaui dari harga eceran tertinggi (HET) nasional Rp12.500 per kilogram.

    Rata-rata daging sapi murni dipatok seharga Rp133.524 per kilogram. Harga daging sapi murni termahal mencapai Rp162.500 per kilogram di Kalimantan Tengah dan terendah di Maluku seharga Rp96.000 per kilogram.

    Secara nasional, daging kerbau segar lokal dibanderol seharga Rp150.000 per kilogram dan daging kerbau beku impor seharga Rp100.000 per kilogram di tingkat konsumen.

    Lalu, harga rata-rata daging ayam ras dibanderol Rp34.858 per kilogram secara nasional atau di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata telur ayam ras dibanderol Rp28.918 per kilogram di tingkat konsumen.

    Harga rata-rata ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng di tingkat konsumen secara nasional berada di level Rp41.352 per kilogram, Rp34.397 per kilogram, dan Rp35.606 per kilogram.

    Untuk minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah, harga rata-rata masing-masing adalah Rp20.165 per liter dan Rp17.198 per liter. Sementara itu, harga rata-rata Minyakita secara nasional dibanderol Rp17.329 per liter atau masih melampaui HET Rp15.700 per liter.

    Harga rata-rata bawang merah terpantau berada di angka Rp39.575 per kilogram, sedangkan harga rata-rata bawang putih bonggol adalah Rp43.102 per kilogram secara nasional.

    Kemudian, harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.556 per kilogram dan harga rata-rata garam konsumsi adalah Rp11.174 per kilogram di tingkat konsumen.

    Untuk harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing dipatok Rp12.772 per kilogram dan Rp9.482 per kilogram.

    Panel harga pangan juga menunjukkan, harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak adalah Rp5.718 per kilogram dan harga rata-rata kedelai biji kering impor adalah Rp10.823 per kilogram.

  • Kemenlu: 152 WNI yang Dideportasi Arab Saudi Telah Tiba di Tanah Air

    Kemenlu: 152 WNI yang Dideportasi Arab Saudi Telah Tiba di Tanah Air

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri RI melaporkan sebanyak 152 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari Arab Saudi telah tiba di Tanah Air pada Kamis (1/5/2025). 

    Kemenlu menyebutkan 152 WNI itu kembali ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dengan penerbangan komersial.

    Berdasarkan keterangan resmi Kemenlu, Sabtu (3/5/2025), 152 WNI yang dideportasi Arab Saudi sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja secara nonprosedural.

    Hal itu menyebabkan mereka menghadapi masalah hukum dan keimigrasian di Arab Saudi, sehingga ditahan di fasilitas detensi imigrasi (Tarhil) Syumaisi di Makkah.

    WNI yang dideportasi Arab Saudi itu terdiri atas 130 perempuan, 13 laki-laki, dan 9 anak-anak atau balita. Sebagian besar berasal dari provinsi dengan angka migrasi tinggi, seperti Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

    Menurut Kemenlu RI, proses deportasi tersebut berlangsung melalui koordinasi intensif antara pemerintah RI dengan otoritas setempat serta kerja sama dengan instansi terkait. 

    Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah turut memberikan pendampingan langsung, termasuk dalam pengurusan dokumen perjalanan dan koordinasi dengan aparat lokal, dalam menjamin keselamatan dan kepulangan mereka hingga tiba di Indonesia.

    Sejak awal tahun hingga saat ini, pemerintah Indonesia sudah memfasilitasi pemulangan hingga 1.304 WNI karena melanggar izin tinggal di Arab Saudi dalam tujuh gelombang repatriasi.

    Kemenlu RI turut mengimbau supaya para WNI yang hendak bekerja di luar negeri untuk mengikuti prosedur resmi yang berlaku demi menghindari risiko hukum dan pelanggaran keimigrasian di negara tujuan.

    Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa sekitar 70% Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang ada di negara Timur Tengah adalah perempuan.

    Dia mengatakan, kondisi tersebut akan menjadi perhatian penuh pemerintah dalam menangani dan mengatasi kasus-kasus pekerja migran ilegal.

    “Jadi, sekarang ini kementerian sedang buat profil dan kita sudah berkoordinasi dengan polisi, BIN, TNI dan imigrasi. Kemarin, kita sudah membentuk meja khusus perlindungan pekerja migran Indonesia dan TPPO (tindak pidana perdagangan orang),” ungkapnya pada 15 Maret 2025.

  • Polisi Tindak 14 Penyusup Demo May Day, Penyelidikan Jalan Terus Dalami Kerusakan & Korban Aksi

    Polisi Tindak 14 Penyusup Demo May Day, Penyelidikan Jalan Terus Dalami Kerusakan & Korban Aksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah mengamankan 14 orang dalam kegiatan hari buruh atau may day yang telah diselenggarakan di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (1/5/2025).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Indradi mengatakan bahwa sejatinya kegiatan may day itu dilakukan di Monas dan sekitar DPR RI.Demo di Monas berjalan aman. Namun, di sekitar DPR telah terjadi aksi unjuk rasa yang dinilai tidak tertib, sehingga dilakukan penangkapan.

    “Mereka ini adalah penyusup ya,” ujar Ade, dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Dia menjelaskan, alasan 14 orang itu ditangkap lantaran diduga telah mengganggu keamanan masyarakat dengan melempari kendaraan yang melintas di Jalan Tol depan Gedung DPR.Adapun kronologisnya, kejadiannya berawal pada 16.12 WIB. Terduga penyusup melakukan pelemparan dan dinilai mengganggu ketertiban. Kemudian pada 17.30 WIB, aparat keamanan melakukan imbauan namun diklaim tidak diindahkan.

    “Sehingga pukul 17.30 diamankan beberapa orang di sekitar Flyover Senayan, karena mereka sudah berbuat rusuh ya, melakukan tindakan anarkis dan saat ini sejak tadi malam masih terus dilakukan pendalaman,” imbuhnya.

    Di samping itu, Ade mengungkap bahwa saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman soal korban baik secara fisik atau kerugian harta benda seperti mobil dalam peristiwa itu.

    “Ini masih perlu dilakukan pendalaman apabila masyarakat ada yang merasa menjadi korban baik secara fisik ataupun harta benda, mobil atau kendaraannya, kami pasti akan dalami,” pungkasnya.

  • Angkutan Haji 2025: Damri Optimalkan Armada hingga 64 Bus

    Angkutan Haji 2025: Damri Optimalkan Armada hingga 64 Bus

    Bisnis com, JAKARTA — Damri memberikan layanan angkutan haji pada periode keberangkatan mulai 1-30 Mei 2025 dan kepulangan mulai 10 Juni-10 Juli 2025.

    Head of Corporate Communication DAMRI Atikah Abdullah mengatakan, tahun ini perseroan mengoperasikan sebanyak 64 bus dan 10 truk logistik yang tersebar di 6 embarkasi utama, yakni Makassar, Mataram, Aceh, Medan, Balikpapan, dan Banjarmasin, untuk mengantarkan sekitar 88.814 calon jemaah haji serta barang bawaannya menuju bandara embarkasi dengan aman, nyaman, dan tepat waktu.

    Setiap bus Damri yang digunakan untuk angkutan haji dilengkapi dengan fasilitas modern dan kenyamanan maksimal, termasuk pendingin udara (AC), toilet dalam bus, sistem audio, serta kursi yang dirancang khusus agar perjalanan calon jemaah terasa nyaman dan tenang. 

    “Dengan bus yang tersebar di 6 embarkasi strategis, diharapkan mobilitas calon jemaah haji dari berbagai penjuru Indonesia lebih lancar,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Tak hanya itu, frontliner perseroan disiapkan dalam memberikan pelayanan ramah dan sigap, memastikan setiap calon jemaah merasa terlayani dengan baik sejak keberangkatan hingga tiba di bandara.

    Sejauh ini, Damri tidak hanya menyiapkan bus yang memadai, tetapi juga melakukan pemeriksaan ketat secara rutin untuk memastikan setiap bus dalam kondisi prima dan siap melayani. 

    Selain itu bus cadangan juga disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak, sehingga perjalanan calon jemaah tidak terganggu. Selain itu, Damri juga menyediakan layanan penjemputan jemaah haji saat kepulangan, sebagai bentuk pelayanan menyeluruh yang mengutamakan kepuasan dan kenyamanan pelanggan.

    Tahun ini, dengan jumlah calon jemaah yang mencapai hampir 89.000 orang, perseroan lebih optimis memberikan pelayanan terbaik yang mendukung kelancaran ibadah dan memberikan ketenangan bagi para jemaah dalam memulai perjalanan spiritual mereka.

  • Pembangunan Infrastruktur LNG Dinilai Bukan Investasi Strategis, Ini Alasannya!

    Pembangunan Infrastruktur LNG Dinilai Bukan Investasi Strategis, Ini Alasannya!

    Bisnis.com, JAKARTA —Pengembangan infrastruktur gas LNG berpotensi memerangkap Indonesia dalam berbagai konsekuensi, seperti krisis iklim, korupsi, hingga terjerat utang.

    Laporan terbaru dari debtWATCH dan Trend Asia mencatat, tak hanya menghambat Indonesia memenuhi Perjanjian Paris akibat emisi gas rumah kaca yang tinggi dari proyek gas, pengembangan infrastrukturnya menerima pembiayaan tidak langsung maupun dalam bentuk utang.

    Diana Gultom dari debtWATCH Indonesia menilai pengembangan proyek gas yang investasinya mencapai US$32,4 miliar bukan investasi strategis, melainkan skema utang yang membahayakan kedaulatan energi dan ekonomi nasional. 

    Pasalnya beberapa pengembangan proyek gas disokong oleh institusi keuangan dari Multilateral Development Banks (MDBs), seperti seperti Asian Development Bank (ADB), Asia Infrastructure International Bank (AIIB), dan World Bank Group.

    Proyek-proyek gas, seperti infrastruktur Liquified Natural Gas dinilainya justru menjerumuskan Indonesia ke dalam ketergantungan pada skema pembiayaan global yang merugikan. “Kami melihat bahwa pendanaan LNG adalah bagian dari strategi global yang menunda transisi energi sejati dan mempertahankan kontrol korporasi terhadap sumber daya alam Indonesia,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya, dikustip Sabtu (3/5/2025).

    Laporan Investasi LNG Indonesia Jalan Mundur Komitmen Iklim menemukan 18 proyek gas, baik LNG maupun PLTG, dengan berbagai tahapan operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya, Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat yang menerima sokongan dana dari ADB, JBIC, dan IFC dengan estimasi US$8 miliar. 

    Secara umum, pengembangan proyek gas itu mencerminkan ambiguitas komitmen iklim bank-bank yang telah menerbitkan kebijakan untuk menyetop pembiayaan proyek berbahan bakar fosil.

    Upaya transisi energi bersih pun terancam sebab gas masih dipromosikan sebagai bentuk transisi energi yang didukung Kebijakan Energi Nasional (KEN), dengan pemanfaatan dalam bauran energi primer akan terus meningkat hingga 2060. 

    Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pendanaan proyek migas dalam gelombang pertama BPI Danantara sebagai langkah mempercepat pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

    Novita Indri, Juru Kampanye Energi Trend Asia menilai di saat urgensi dunia untuk mencapai Perjanjian Paris dengan bertransisi ke energi terbarukan yang berkeadilan pemerintah malah melakukan sebaliknya, mendorong penggunaan gas hingga berdekade ke depan. “Upaya kita mencapai tujuan tersebut terancam gagal,” katanya.

  • Siapkan Kenaikan Gaji Hakim, Prabowo Ingin Hukum Tak Lagi Bisa Dibeli

    Siapkan Kenaikan Gaji Hakim, Prabowo Ingin Hukum Tak Lagi Bisa Dibeli

    Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya tengah berencana untuk menaikkan gaji para hakim. 

    Hal itu diungkap oleh Prabowo saat menghadiri acara peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). 

    Prabowo menyebut rencana untuk meningkatkan gaji para halim untuk memotong mata rantai korupsi dalam struktur hakim. “Saya sedang merencanakan menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli sehingga hukum ditegakkan dengan baik,” kata Prabowo di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Prabowo sudah sejak 2024 lalu melemparkan wacana untuk menaikkan gaji hakim. Saat itu, sebelum dilantik menjadi presiden, para hakim sempat beraudiensi dengan DPR soal gaji mereka. 

    Prabowo, saat masih presiden terpilih,  berencana melakukan realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 untuk menaikan gaji para hakim di Indonesia.  

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tim ekonomi Prabowo Subianto kini tengah menghitung sekaligus melakukan realokasi anggaran untuk para hakim sehingga tidak ada lagi hakim yang menerima gaji kecil di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Tim ekonomi Pak Prabowo akan melakukan realokasi anggaran [APBN] 2025 untuk memenuhi kebutuhan para hakim,” tuturnya di Jakarta, Rabu (9/10/2024). 

    Di sisi lain, institusi Mahkamah Agung (MA) yang membawahi para hakim belum lama ini menjadi sorotan usai terdapat sejumlah hakim yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan suap penanganan perkara. 

    Kasus itu bermula saat majelis hakim yang dipimpin Hakim Djuyamto memberikan vonis lepas terhadap tiga grup korporasi di kasus korupsi  minyak goreng. Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar. 

    Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan. 

    Syafei telah menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

  • Panglima TNI Batalkan Mutasi Letjen Kunto Putra Try Sutrisno

    Panglima TNI Batalkan Mutasi Letjen Kunto Putra Try Sutrisno

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi terhadap tujuh perwira tinggi (Pati), termasuk anak Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan Kunto sejatinya telah dimutasi dalam Keputusan Panglima TNI Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025. 

    Namun, keputusan itu diubah selang satu hari kemudian oleh Kep/554.a/IV/2025 yang ditetapkan 30 April 2025.

    “Jadi memang telah dikeluarkan surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025 yang berisi tentang adanya perubahan dari Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025,” ujar Kristomei kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

    Kristomei menyampaikan alasan dibatalkan surat Keputusan Panglima TNI itu karena terdapat sejumlah Pati TNI yang masih belum bisa dimutasi atau dirotasi. Dengan demikian, Panglima TNI meralat keputusan Nomor Kep/554/IV/2025.

    “Ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Sehingga didiskusikan lah untuk meralat atau menanggungkan rangkaian itu, dan dikeluarkan KEP 554A/IV 2025 tanggal 30 April,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, tujuh Pati TNI yang dibatalkan mutasinya yaitu Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Stafsus KSAD.

    Alhasil, Arief masih menduduki posisi jabatan lama Pangkogabwilhan I. Kemudian, Laksda TNI Hersan yang tadinya akan menggeser posisi Kunto, kini masih menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.

    Selanjutnya, Laksda TNI Krisno Utomo masih menjabat sebagai Pangkolinlamil; Laksda TNI Rudhi Aviantara menjabat Kas Kogabwilhan II; dan Laksma TNI Phundi Rusbandi tetap di jabatan Waaskomlek KSAL.

    Adapun. Laksma TNI Benny tetap di jabatan Kadiskomlekal dan Laksma TNI Maulana masih menduduki posisi Staf Khusus KSAL.