Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Apple Gandeng Anthropic Kembangkan Vibe Coding Berbasis AI, Ada Sentuhan Google?

    Apple Gandeng Anthropic Kembangkan Vibe Coding Berbasis AI, Ada Sentuhan Google?

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple dilaporkan menjalin kemitraan dengan perusahaan rintisan kecerdasan buatan (AI) Anthropic. Kemitraan ini bakal mengembangkan platform pengodean baru bertenaga artificial intelligence (AI) yang dikenal dengan sebutan “Vibe Coding”.

    Adapun Anthropic pada 2023 mendapat pendanaan dari puluhan triliun rupiah dari Google dan Amazon. 

    Melansir dari Reuters, Minggu (4/5/2025) platform ini dirancang untuk menulis, mengedit, dan menguji kode secara otomatis atas nama programmer, menurut laporan Bloomberg News yang mengutip sumber internal.

    Vibe Coding merupakan pendekatan baru dalam dunia pemrograman, di mana agen AI menghasilkan dan menyempurnakan kode, mencerminkan tren yang tengah naik daun dalam industri teknologi.

    Proyek terbaru ini kabarnya merupakan versi lanjutan dari Xcode yang akan mengintegrasikan model Claude Sonnet milik Anthropic. 

    Meskipun belum ada komentar resmi dari kedua perusahaan, laporan tersebut menyebutkan bahwa Apple akan terlebih dahulu menguji sistem ini secara internal, tanpa jadwal pasti untuk peluncuran publik.

    Sebelumnya, Apple pernah memperkenalkan Swift Assist, sebuah alat pengodean berbasis AI untuk Xcode yang direncanakan rilis pada 2024. 

    Namun, alat tersebut tidak pernah diluncurkan, menyusul kekhawatiran teknis terkait potensi perlambatan pengembangan aplikasi.

    Langkah ini memperlihatkan strategi Apple dalam memperkuat posisinya di tengah persaingan ketat industri AI generatif. 

    Perusahaan teknologi raksasa ini secara aktif membenamkan fitur-fitur AI ke dalam ekosistem perangkatnya, termasuk penggunaan chip AI canggih serta integrasi layanan seperti ChatGPT untuk pengalaman pengguna yang lebih cerdas.

    Sementara itu Anthropic sempat mendapat pendanaan jumbo dari Google pada 2023.

    Google, telah menyepakati untuk berinvestasi sebesar $2 miliar atau setara Rp31,8 triliun (kurs: Rp15.910) di Anthropic, sebuah startup kecerdasan buatan yang didirikan oleh Mantan petinggi OpenAI.

    Perusahaan tersebut telah berkomitmen untuk melakukan investasi dengan uang muka sekitar $500 juta setara Rp7,9 triliun dan tambahan dana sebesar $1,5 miliar atau Rp23,8 triliun yang diinvestasikan secara bertahap.

    Google sudah menjadi investor di Anthropic, dan investasi baru ini akan menyoroti upayanya yang makin besar untuk bersaing lebih baik dengan Microsoft (MSFT.O). Salah satu pendukung utama pencipta ChatGPT OpenAI, ketika perusahaan teknologi besar berlomba untuk mengintegrasikan AI ke dalam perusahaan mereka.

    Amazon.com (AMZN.O) juga menyatakan bahwa pihaknya akan berinvestasi hingga $4 miliar di Anthropic untuk bersaing dengan pesaing cloud yang berkembang di bidang AI, pada bulan lalu.

    Menurut laporan triwulanan Amazon kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS minggu ini, pengecer online tersebut merinci investasinya dalam surat utang Anthroponic senilai $1,25 miliar yang dapat dikonversi menjadi saham.

    Sementara itu, kemampuan untuk berinvestasi hingga $2,75 miliar dalam surat utang kedua akan berakhir kuartal pertama tahun 2024. 

    Sayangnya, Google menolak untuk berkomentar, dan Amazon juga tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters terkait aksi korporasi tersebut. Bahkan, The Wall Street Journal sebelumnya memberitakan kabar perjanjian terbaru dengan Anthropic. 

  • Prabowo Dijadwalkan Lepas Jemaah Haji Sore Ini, 2.025 Orang Berangkat

    Prabowo Dijadwalkan Lepas Jemaah Haji Sore Ini, 2.025 Orang Berangkat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberangkatkan sebanyak enam kloter jemaah calon haji pada Minggu (4/5/2025).

    Menurut data penerbangan, sebanyak 2.505 jemaah dari 6 kloter haji akan dijadwalkan berangkat ke Madinah, Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten.

    Sebanyak enam kelompok terbang (kloter) jemaah haji diberangkatkan hari ini, berasal dari berbagai daerah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Banten.

    Berdasarkan data dari Kementerian Agama, sebanyak 786 jemaah telah diberangkatkan pada dini hari dan pagi tadi. Sementara itu, sisanya dijadwalkan berangkat pada sore hingga malam hari ini dengan total jemaah sebanyak 2.505 orang. Para jemaah berasal dari berbagai daerah seperti Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

    Dari enam kloter ini, tiga kloter diberangkatkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia (Lampung, Banten, dan sebagian DKI Jakarta) dan tiga lainnya menggunakan maskapai Saudia (Jawa Barat dan sebagian DKI Jakarta). Seluruh penerbangan dijadwalkan menuju Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz di Madinah, Arab Saudi.

    Masing-masing pesawat memiliki kapasitas antara 393 hingga 442 penumpang. Keberangkatan ini menjadi simbol dimulainya operasional haji Indonesia tahun 1446 H/2025 M dan diperkirakan akan disertai pelepasan resmi dari Presiden terpilih sebagai bentuk penghormatan dan perhatian terhadap jemaah calon haji Indonesia.

    Tak hanya itu, orang nomor satu di Indonesia itu juga dijadwalkan meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, pada Minggu (4/5/2025).

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa agenda tersebut akan terlaksana pada 14.15 WIB termasuk menyapa langsung jemaah haji Indonesia serta meninjau berbagai fasilitas yang disiapkan di terminal baru tersebut.

    “Peresmian ini adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan dan memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk jemaah haji dan umrah,” ujar Yusuf dalam pernyataan resmi kepada media, Minggu (4/5/2025).

    Terminal 2F ini dikembangkan secara khusus untuk menunjang kelancaran dan kenyamanan proses keberangkatan maupun kedatangan jemaah haji dan umrah. Fasilitasnya mencakup area tunggu yang lebih luas, ruang ibadah yang representatif, serta peningkatan sistem layanan imigrasi dan keamanan.

    Presiden Ke-8 RI itu juga dijadwalkan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap fasilitas terminal dan berbincang dengan sejumlah jemaah yang tengah bersiap untuk berangkat ke Tanah Suci.

    “Kehadiran Kepala Negara di tengah-tengah jemaah juga diharapkan menjadi penyemangat sekaligus bentuk kepedulian terhadap pelayanan ibadah umat Muslim Indonesia,” pungkas Yusuf.

  • Temu Hanya Jual Produk Buatan AS Imbas Aturan Trump, Berkah Pedagang Lokal?

    Temu Hanya Jual Produk Buatan AS Imbas Aturan Trump, Berkah Pedagang Lokal?

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa e-commerce asal China, Temu, telah menghentikan pengiriman barang-barang murah dari China ke Amerika Serikat (AS), imbas Presiden AS Donald Trump memotong celah perdagangan untuk menghindari tarif dan pemeriksaan bea cukai.

    Temu saat ini hanya menjual produk dari pedagang yang berasal dari AS, yang diperkirakan berdampak pada perekonomian para pedagang lokal.

    Melansir dari New York Post, Minggu (4/5/2025), situs Temu di AS kini hanya menampilkan produk yang mereka sebut sebagai barang “lokal”, yakni produk yang sebelumnya dikirim dalam jumlah besar dari luar negeri dan disimpan di gudang-gudang di AS untuk menghindari tarif Trump.

    “Semua penjualan di AS kini ditangani oleh penjual yang berbasis lokal, dengan pesanan yang dipenuhi dari dalam negeri,” kata juru bicara Temu kepada The Post dalam pernyataan.

    Adapun, berakhirnya pengecualian de minimis menjadi pukulan besar bagi Temu, yang dimiliki oleh PDD Holdings yang berbasis di China, serta pesaingnya Shein.

    Kedua platform ini memanfaatkan celah untuk mengirim paket bernilai kurang dari US$800 ke AS tanpa dikenai bea masuk.

    Namun, seiring dengan meroketnya popularitas dua raksasa e-commerce asal China ini—berkat pengiriman cepat dan murah seperti kaus seharga US$5 atau gaun US$10—penggunaan aturan de minimis juga ikut melonjak.

    Menurut Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, sebanyak 1,36 miliar pengiriman masuk ke AS melalui pengecualian tersebut pada 2024, atau naik dari 637 juta hanya empat tahun sebelumnya.

    Namun, Trump menghapuskan pengecualian tersebut untuk barang yang dibuat di China dan Hong Kong. Di sisi lain, Temu telah bersiap menghadapi tekanan tarif ini secara bertahap.

    Minggu lalu, mereka mulai menampilkan barang “lokal” di bagian atas laman situs untuk pelanggan AS dan mengumumkan rencana menaikkan harga. Serta, mulai mengenakan “biaya impor” khusus pada produk-produk dari luar negeri.

    Selain menghadapi tarif baru dengan besaran tinggi mencapai 145% untuk barang dari China, paket Temu dan Shein kini juga harus melewati proses bea cukai tanpa adanya pengecualian, yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman.

    Menurut The Wall Street Journal, pejabat bea cukai kini harus memeriksa secara acak tambahan 1 juta paket per hari, di mana jumlah barang yang dikirim kedua perusahaan tersebut ke AS setiap harinya.

    Namun sekitar satu tahun yang lalu, menurut laporan The Journal, saat bersiap menghadapi berakhirnya celah ini, Temu mulai merekrut penjual asal AS yang mengimpor stok mereka sendiri dari China. Hingga kini, Temu masih secara aktif merekrut penjual-penjual AS.

    Produk-produk Temu sebelumnya 20%—30% dijual lebih murah dibandingkan pesaing AS seperti Amazon, namun kini Temu diperkirakan akan kehilangan sebagian besar keunggulan harganya, terutama karena stok yang tersisa di AS semakin menipis.

  • E-Commerce Temu Hentikan Pengiriman Produk dari China ke AS, Imbas Tarif Trump

    E-Commerce Temu Hentikan Pengiriman Produk dari China ke AS, Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Platform e-commerce asal China, Temu, menghentikan pengiriman langsung produk dari China ke Amerika Serikat (AS).

    Hal ini dilakukan menyusul perubahan besar dalam kebijakan perdagangan AS terhadap barang-barang impor murah.

    Melansir dari Techcrunch, Minggu (4/5/2025) langkah ini merupakan bagian dari strategi baru perusahaan dalam merespons peningkatan tarif dan berakhirnya aturan de minimis oleh pemerintah AS.

    Melalui perintah eksekutif, Presiden AS Donald Trump menghapus aturan de minimis yang sebelumnya memungkinkan barang senilai hingga US$800 masuk ke AS tanpa dikenakan tarif.

    Dalam sebuah laporan ditemukan pelanggan Temu di AS mulai melihat penambahan biaya impor sebesar 130% hingga 150% pada tagihan mereka. 

    Menghadapi lonjakan biaya ini, Temu memutuskan untuk menghentikan pengiriman produk langsung dari China. Saat ini, hanya produk yang tersedia di gudang dalam negeri AS yang ditampilkan di platform, sementara barang dari China ditandai sebagai stok habis.

    Sebagai bagian dari strategi adaptifnya, Temu kini mulai fokus merekrut penjual lokal di Amerika Serikat. 

    “Temu telah secara aktif merekrut penjual AS untuk bergabung dengan platform tersebut,” ujar juru bicara perusahaan,”

    Sebelumnya, Temu dan Shein dilaporkan memangkas tajam belanja iklan digital mereka di Amerika Serikat.

    Melansir dari Reuters, Kamis (17/4/2025) pemangkasan ini menyusul kebijakan tarif baru dari pemerintah AS yang mengancam model bisnis pengiriman barang murah langsung dari China ke konsumen Amerika.

    Langkah kedua perusahaan ini menandai pukulan tersendiri bagi platform teknologi besar seperti Facebookmilik Meta, YouTube milik Google, serta aplikasi lain seperti TikTok, Snapchat, dan X (dulu Twitter), yang sebelumnya mendapat manfaat besar dari gencarnya iklan Temu dan Shein.

    Perubahan mendadak ini dipicu oleh perintah eksekutif dari Presiden Donald Trump yang menghapus pengecualian tarif untuk barang impor bernilai di bawah US$800 dari China dan Hong Kong, berlaku mulai 2 Mei 2025.

    Aturan ini mengakhiri situasi yang selama ini menjadi celah hukum yang memungkinkan Temu dan Shein mengirimkan produk murah tanpa beban tarif.

    Dampaknya, kedua perusahaan dikabarkan akan menaikkan harga produk mulai pekan depan untuk menyesuaikan dengan meningkatnya biaya impor. 

  • Komdigi Bekukan Izin Worldcoin dan World ID

    Komdigi Bekukan Izin Worldcoin dan World ID

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID. 

    Komdigi berniat akan memanggil PT. Terang Bulan Abadi dan  PT. Sandina Abadi Nusantara untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa langkah ini diambil menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan layanan Worldcoin dan WorldID.

    “Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat. Kami juga akan memanggil PT. Terang Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat,” tegas Alexander Sabar di Jakarta, Minggu (4/4/2025).

    Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa PT. Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. 

    Di sisi lain, layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT. Sandina Abadi Nusantara.

    “Layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yakni PT. Sandina Abadi Nusantara,” ungkap Alexander.

    Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, setiap penyelenggara layanan digital wajib terdaftar secara sah dan bertanggung jawab atas operasional layanan kepada publik.

    Sabar menambahkan, Komdigi berkomitmen untuk mengawasi ekosistem digital secara adil dan tegas demi menjamin keamanan ruang digital nasional. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan.

    “Komdigi juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap layanan digital yang tidak sah, serta segera melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi pengaduan publik,” tandasnya.

    Adapun, proyek uang kripto Worldcoin di bawah naungan Tools for Humanity yang berbasis di San Fransisco dan Berlin. Menariknya, proyek yang satu ini hanya dapat dibuat dan digunakan oleh manusia sungguhan. 

    Diketahui, untuk mendapatkan World ID atau akun kripto Worldcoin, para calon pengguna harus melakukan pemindaian iris mata, dengan tujuan agar pengguna dapat membedakan antara orang sungguhan dengan robot AI daring. 

  • Komdigi Andalkan Pendekatan Sandboxing Dorong Penguatan AI di Sektor Kesehatan

    Komdigi Andalkan Pendekatan Sandboxing Dorong Penguatan AI di Sektor Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA  — Wakil Menteri Komunikasi dan Digita (Wamenkomdigi), Nezar Patria menegaskan pentingnya pengembangan dan pengawasan teknologi kecerdasan buatan (AI) di sektor kesehatan melalui pendekatan sandboxing.

    Sandboxing adalah teknik yang memungkinkan eksekusi program dalam lingkungan terisolasi, yang disebut “sandbox”. Lingkungan ini membatasi akses terhadap sumber daya lainnya.

    Dalam konteks AI untuk kesehatan maka teknologi AI dapat diterapkan terbatas pada wilayah atau sektor tertentu sebelum akhirnya siap dieksplorasi ke dunia yang lebih luas. 

    Nezar Patria menyatakan sebelum sistem AI diimplementasikan secara luas, sistem tersebut harus melewati tahap pengujian dalam lingkungan terbatas dan terkontrol sebelum terintegrasi ke sistem yang lebih besar.

    “Saya kira penting sekali. AI itu harus lolos dulu dari proses ini. Di situ kita bisa lihat bagaimana sistem itu comply dengan regulasi, mitigasi risikonya seperti apa, dan apakah cocok dengan use case yang diajukan, dengan trial yang dibuat,” kata Nezar, Minggu (4/5/2025).

    Menurut Nezar melalui proses sandboxing, para pemangku kepentingan dapat menilai berbagai aspek teknis dan etis, termasuk kesiapan operasional dan potensi dampaknya terhadap masyarakat.

    Dia mencontohkan China sebagai negara yang unggul dalam pengembangan AI karena menerapkan sandboxing di level domestik sebelum go global.

    “China itu sudah sampai pada level advanced AI-nya, lebih banyak robot diciptakan dengan AI di sana untuk melakukan tugas-tugas. Dan sebelum go global, mereka mencoba di pasar domestik dulu, jadi sandboxing nya sudah berlangsung di negara mereka lebih dulu,” tuturnya.

    Nezar juga mengingatkan tantangan dalam penerapan model Agentic AI yang mampu membuat keputusan sendiri. 

    Risiko ini, lanjutnya, tidak dapat dihindari dalam pengembangan teknologi mutakhir, terutama dalam konteks kesehatan, di mana risiko AI bukan hanya teknis, tetapi juga sosial dan etis.

    “Kalau masih butuh campur tangan manusia, kita harus punya kebijakan soal human in the loop. AI di sektor kesehatan tantangannya besar sekali. Disinformasi misalnya, itu sektor kesehatan adalah yang tertinggi kedua setelah politik. Belum lagi ada bias dengan kepentingan komersial. Bisa saja muncul rekomendasi medis yang tidak pernah melewati uji klinis,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Nezar Patria menekankan pentingnya pengembangan AI kesehatan yang berbasis pada data nasional yang telah dikurasi dan divalidasi oleh para ahli dalam negeri.

    “Dengan pendekatan ini, Indonesia bisa membangun sistem AI yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aman, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.

  • Pengamat Ungkap Alasan Koperasi Desa Merah Putih Tak Layak Disebut Koperasi

    Pengamat Ungkap Alasan Koperasi Desa Merah Putih Tak Layak Disebut Koperasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pembentukan 80.000 Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih telah melanggar prinsip sebagai karakter dari koperasi. Bahkan, keberadaan KopDes Merah Putih ini dinilai tak layak disebut sebagai koperasi.

    Untuk diketahui, proses peluncuran KopDes Merah Putih rencananya akan dilakukan pada 12 Juli 2025, atau bertepatan saat peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto menyebut upaya pemerintah untuk mencapai target pembentukan 80.000 KopDes Merah Putih telah melanggar prinsip mendasar koperasi.

    “KopDes Merah Putih itu bahkan sudah tidak layak untuk dapat disebut sebagai koperasi. Sebab, hanya satu denominator koperasi yang sah, ialah jati diri koperasi yang dibentuk karena adanya nilai-nilai dan prinsipnya sebagai karakter koperasi,” kata Suroto dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (4/5/2025).

    Dia juga menilai pembentukan KopDes ini dibentuk tanpa dasar regulasi yang memadai. Pemerintah, kata dia, dalam pembentukan KopDes ini telah melanggar nilai dan prinsip koperasi.

    “Nilai-nilai penting koperasi seperti otonomi, kemandirian, demokrasi, solidaritas, persamaan, keadilan dilanggar secara total,” ujarnya.

    Selain itu, Suroto menyebut otonomi koperasi dilanggar dengan melakukan intervensi terhadap koperasi dan mengesampingkan kemandirian koperasi dengan pembiayaan koperasi yang bersumber dari kas negara.

    Padahal, dia menjelaskan bahwa di dalam praktik terbaik, koperasi sejatinya dibentuk secara sukarela. “Semua didasarkan kemauan dan atas kesadaran masyarakat sendiri untuk membentuk koperasi karena manfaat dan keuggulan koperasi secara natural,” tuturnya.

    Suroto juga mengkritik KopDes Merah Putih tidak memiliki pijakan hukum, serta birokrasi yang sudah melampaui dan melanggar Undang-Undang Dasar (UUD).

    “Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan demokrasi ekonomi, pasal 33 UUD 1945, suatu sistem yang bekerja atas dasar kesadaran partisipatif warga untuk membangun ekonomi mereka melalui koperasi sebagai gerakan menolong diri sendiri secara bersama sama,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia juga mengkritik pembentukan KopDes telah melampaui UUD yang berpotensi bisa menimbulkan moral hazard.

    “Ini sudah melanggar hak rakyat dan berpotensi timbulkan moral hazard yang tinggi,” pungkasnya.

  • Ada 1.036 Kasus Keracunan pada Program MBG Prabowo, BGN Janji Perketat Distribusi

    Ada 1.036 Kasus Keracunan pada Program MBG Prabowo, BGN Janji Perketat Distribusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas usai serangkaian kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total ada 1.036 kasus, dengan Jawa Barat sebagai wilayah terbanyak. 

    Kepala BGN Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan sebagai bentuk korektif dan pencegahan ke depan.

    “Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan Program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (4/5/2025).

    Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya perbaikan pasca serangkaian insiden keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional segera mengambil sejumlah langkah korektif dan preventif.

    Langkah pertama adalah penguatan protokol keamanan dalam proses pengantaran makanan dari dapur ke sekolah. Setiap tahapan pengiriman akan diawasi lebih ketat untuk mencegah kontaminasi maupun penurunan mutu makanan selama perjalanan.

    Selain itu, BGN akan memberlakukan pembatasan waktu maksimum pengantaran. Dengan adanya batas waktu yang jelas, makanan dipastikan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat tiba di sekolah, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau pembusukan.

    Di tingkat sekolah, perhatian juga difokuskan pada mekanisme distribusi internal, termasuk proses penyimpanan sementara dan cara makanan diserahkan kepada siswa. Langkah ini untuk memastikan bahwa makanan tidak dibiarkan dalam kondisi yang dapat menimbulkan risiko kesehatan.

    Selanjutnya, akan diberlakukan batas toleransi waktu konsumsi. Artinya, setelah makanan diterima, harus segera dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu agar tetap aman. Hal ini mendorong pihak sekolah untuk mengatur jadwal makan secara disiplin.

    Yang tak kalah penting, BGN akan mewajibkan uji organoleptik terhadap makanan sebelum dibagikan. Uji ini mencakup penilaian terhadap tampilan, aroma, rasa, dan tekstur makanan, guna memastikan makanan layak dikonsumsi secara inderawi sebelum sampai ke tangan siswa.

    Melalui kebijakan-kebijakan ini, Badan Gizi Nasional berharap dapat memperkuat sistem pengawasan mutu dalam program MBG. Dadan menekankan bahwa kejadian keracunan yang terjadi menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, ketelitian, dan komitmen bersama dalam menjamin keamanan pangan bagi anak-anak sekolah.

    Menurut pantauan Bisnis, sejak awal 2025, tercatat sedikitnya 1.036 siswa mengalami keracunan akibat makanan dalam program MBG di berbagai daerah. Kasus terbaru dan terbesar terjadi di Tasikmalaya pada 30 April lalu, dengan jumlah korban mencapai 400 siswa. Berikut rincian jumlah korban di beberapa daerah:

    1.    Nganjuk (2/10): 7 siswa

    2.    Nunukan (13/1): 30 siswa

    3.    Sukoharjo (16/1): 40 siswa

    4.    Waingapu (18/2): 29 siswa

    5.    Pandeglang (19/2): 28 siswa

    6.    Takalar (26/2): 12 siswa

    7.    Batang (14/4): 60 siswa

    8.    Cianjur (22/4): 78 siswa

    9.    Bombana (23/4): 10 siswa

    10.    Bandung (29/4): 342 siswa

    11.    Tasikmalaya (30/4): 400 siswa

  • Prabowo Ingatkan Ribuan Petugas Lapangan: MBG Sasaran Orang – orang yang Serakah

    Prabowo Ingatkan Ribuan Petugas Lapangan: MBG Sasaran Orang – orang yang Serakah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada ribuan petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bahwa mereka akan menghadapi berbagai cobaan. Program ini menjadi sasaran bagi orang-orang yang serakah.

    Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa tim di dapur harus dioptimalkan lantaran merupakan garda terdepan dalam memastikan masa depan anak-anak Indonesia.

    Prabowo menilai setiap langkah yang diambil dalam tugas lapangan, seperti pemeriksaan makanan dan pengawasan distribusi yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), adalah bagian dari misi besar untuk negara.

    “Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu—ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaanmu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” ujarnya saat memberi pengarahan kepada Badan Gizi Nasional, Koordinator SPPI, dan SPPG Nasional yang berlangsung di kediamannya di Hambalang pada Sabtu (3/5/2025).

    Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pentingnya kewaspadaan dalam menjalankan tugas ini. 

    “Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong. Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” lanjutnya.

    Presiden juga menekankan bahwa pekerjaan di dapur MBG adalah tugas patriotik yang mulia. “Tugas suci. Tugas yang mulia,” ungkapnya.

    Selain itu, Prabowo berpesan agar para petugas SPPG menjaga kekompakan dan integritas dalam menjalankan tugas. 

    “Pelihara komunikasi dengan kawan. Komunikasi sangat penting. Terus tukar-menukar pandangan, unek-unek masing-masing. Pelihara moril. Ada kesulitan, langsung lapor!” tegas Prabowo.

  • Maxim Kompak Berharap Driver Tetap Berstatus Mitra, Bukan UMKM

    Maxim Kompak Berharap Driver Tetap Berstatus Mitra, Bukan UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan penyedia layanan transportasi online Maxim dan Grab angkat suara terkait dengan wacana pemerintah tentang status kerja pengemudi yang bekerja dengan platform digital seperti ojek online (ojol) maupun pengemudi taksi online. 

    Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berencana memasukkan pengemudi transportasi online sebagai bagian dari UMKM. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempertimbangkan pengemudi transportasi online untuk ditetapkan sebagai karyawan tetap.

    Menanggapi hal itu, pihak Maxim meminta pemerintah berhati-hati dan mengkaji kembali secara komprehensif dengan turut memperhatikan konsekuensi yang terjadi untuk pengemudi maupun untuk perekonomian Indonesia jika pengemudi ojol dimasukkan ke dalam bagian UMKM. .

    Menyoal Revisi Undang-Undang untuk memasukkan mitra pengemudi menjadi bagian dari UMKM, Maxim menegaskan perusahaan ingin memastikan kebijakan tersebut benar-benar dapat membantu para mitra pengemudi, serta tetap menghargai aspek fleksibilitas dan kemandirian.

    Menurut Government Relation Maxim Indonesia Rafi Assagaf, skema klasifikasi UMKM ini menawarkan alternatif yang inklusif, strategis, dan selaras dengan semangat transformasi digital, tapi harus dikelola dengan posisi yang jelas dan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan. 

    “Pendekatan kebijakan yang seimbang dengan melibatkan masukan dari berbagai stakeholder sangat penting untuk menjamin kesejahteraan tanpa mengorbankan inovasi, akses hingga ekosistem transportasi online,” kata Rafi, dikutip Minggu (4/5/2025).

    Dia menambahkan perusahaan akan menghargai dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem transportasi online yang efektif serta upaya untuk memperkuat posisi para mitra pengemudi di dalamnya, salah satunya dengan wacana klasifikasi pengemudi sebagai UMKM. 

    Dalam hal ini, model kemitraan yang dimasukkan ke dalam kategori UMKM dinilai dapat menjadi solusi yang cocok untuk mendukung kesejahteraan dan perlindungan pengemudi transportasi online.

    “Model Kemitraan dengan klasifikasi UMKM saat ini lebih selaras dengan struktur ekonomi digital Indonesia. Konsep ini memungkinkan fleksibilitas, akses pendapatan, dan kemandirian tetap terjaga, sekaligus membuka ruang bagi perlindungan sosial dan dukungan pembinaan yang lebih terstruktur, termasuk kemungkinan integrasi ke dalam skema UMKM secara fungsional,” jelasnya.

    Selain itu, tambah Rafi, pengemudi bisa mendapatkan beberapa kemudahan dari pemerintah sehingga beban untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi tidak hanya dilimpahkan seluruhnya kepada aplikator.

    Ilustrasi driver Maxim

    Terkait dengan rancangan untuk memasukkan pengemudi transportasi online sebagai pekerja tetap, dia menilai rencana tersebut bukan merupakan gagasan yang tepat dan bertentangan dengan sifat hubungan kerja antara perusahaan dan pengemudi. 

    Secara khusus, status karyawan menyiratkan jam kerja minimal 40 jam seminggu, jadwal kerja yang jelas, dan pemenuhan pesanan hanya dari satu aplikator.

    “Status karyawan justru akan memberatkan pengemudi yang tidak dapat memenuhi syarat sebagai pekerja tetap yang juga akan menghilangkan fleksibilitas dan kenyamanan sistem kerja bagi pengemudi,” jelasnya. 

    Perubahan status mitra pengemudi menjadi karyawan dianggap berpotensi mengurangi daya serap kerja yang selama ini mampu menampung jutaan pencari nafkah di sektor ini dan juga dapat menambah beban operasional bagi perusahaan. 

    Pada akhirnya, kata Rafi, hal ini membuat banyak orang akan kehilangan mata pencaharian mereka yang juga akan berdampak pada menurunnya perekonomian secara keseluruhan.

    Dia menegaskan kebijakan yang berhubungan dengan sektor transportasi online ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak faktor. Hal tersebut dikarenakan ride-hailing merupakan industri yang telah mendorong pertumbuhan perekonomian digital di Indonesia secara signifikan. 

    Selain untuk mendukung mobilitas masyarakat, kata dia, sektor ini juga telah memberikan kesempatan untuk jutaan masyarakat agar dapat memperoleh penghasilan baik sebagai pekerjaan utama maupun sebagai pekerjaan pendukung.

    Sementara itu, Grab menilai pengalihan status akan menghilangkan fleksibilitas yang selama ini dimiliki oleh mitra driver. 

    Mitra lebih sulit dalam mengatur waktu kerja ketika beralih status. Sementara itu, dengan menjadi mitra mereka dapat memperoleh penghasilan tambahan secara mandiri dan berkelanjutan.  

    “Bahkan, menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan di masa transisi atau saat menghadapi tantangan ekonomi,” ujar Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy.