Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • LPEM FEB UI: Ketimpangan Pendapatan Masyarakat RI Kian Luas

    LPEM FEB UI: Ketimpangan Pendapatan Masyarakat RI Kian Luas

    Bisnis.com, JAKARTA — Distribusi pendapatan di Indonesia semakin timpang dalam beberapa dekade terakhir, yang mengindikasikan kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada kelompok terkaya daripada menengah-bawah.

    Hal tersebut terungkap dalam laporan terbaru LPEM FEB UI bertajuk Indonesia Economic Outlook Q2-2025. Dalam laporan tersebut LPEM FEB UI membagi masyarakat berdasarkan pendapatannya dari tahun ke tahun.

    Pertama, ada kelompok 60% tengah yaitu rumah tangga yang pendapatannya lebih tinggi dari 20% terbawah tetapi masih di bawah 20% teratas. Kedua, kelompok 20% teratas yaitu 20% rumah tangga dengan pendapatan tertinggi. Ketiga, kelompok 20% terbawah yaitu 20% rumah tangga dengan pendapatan terendah.

    Mengolah data Bank Dunia (World Bank), LPEM FEB UI menunjukkan bahwa pada 1999, persentase porsi konsumsi kelompok 60% tengah sebesar 50,42%, kelompok 20% teratas sebesar 40,35%, dan kelompok 20% terbawah sebesar 9,22%.

    Kendati demikian, sejak itu porsi konsumsi kelompok 60% tengah terus tergerus. Sementara kelompok 20% terbawah naik-turun. Sebaliknya, kelompok 20% teratas cenderung terus naik.

    Dari 2000 hingga 2019, pangsa konsumsi kelompok 60% tengah mengalami penyusutan sebesar 1,66 poin persentase; sementara kelompok 20% terbawah mengalami penurunan 1,6 poin persentase; sebaliknya kelompok 20% teratas mencatat kenaikan signifikan sebesar 3,36 poin persentase.

    Pada masa pandemi Covid-19 atau 2019—2021, pangsa konsumsi kelompok 60% tengah kembali mengalami penurunan 0,09 poin persentase; kelompok 1% teratas mengalami penurunan 0,25 poin persentase; sebaliknya kelompok 20% terbawah mengalami kenaikan 0,03 poin persentase.

    Pada masa pemulihan pasca pandemi atau 2022—2023, kelompok 60% tengah terus kehilangan 1,3 poin persentase pangsa konsumsinya. Sebaliknya, kelompok 20% terbawah (bertambah 0,21 poin persentase) dan 20% teratas (bertambah 1,09 poin persentase) mengalami peningkatan.

    Total, dari 2000 hingga 2023, pangsa konsumsi kelompok 60% hilang 2,96%; kelompok 20% terbawah hilang 1,36%; dan sebaliknya kelompok 20% teratas bertambah 4,27%.

    LPEM FEB UI pun menyimpulkan hilangnya porsi konsumsi di kelompok tengah itu mencerminkan rapuhnya fondasi pemulihan ekonomi dan memberikan konteks penting di balik kenaikan ketimpangan yang lambat namun terus-menerus.

    Indeks Gini, misalnya, naik perlahan dari 35,3 pada tahun 2020 menjadi 36,1 pada tahun 2023. Meskipun perubahannya terlihat kecil, angka ini menyembunyikan pergeseran yang lebih dalam.

    “Ketimpangan bukan hanya soal jurang antara si kaya dan si miskin, tetapi juga mengenai tekanan yang mengimpit kelompok menengah secara luas,” tulis LPEM FEB UI dalam laporannya, dikutip Minggu (4/5/2025).

    1746360408_5d968318-7cd4-462b-9ada-40b0c8997b67.Sumber: LPEM FEB UI

  • Prabowo Soroti Layanan Buat Jemaah Haji Lansia RI

    Prabowo Soroti Layanan Buat Jemaah Haji Lansia RI

    Bisnis.com, TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pelayanan optimal bagi jemaah haji asal Indonesia, terutama para jemaah lanjut usia.

    Hal ini dia sampaikan saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2025).

    Dalam sambutannya, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji dan umrah terbanyak di dunia, mencapai 2 juta hingga 2,2 juta orang setiap tahunnya. Bahkan, dalam masa puncaknya, jumlah keberangkatan bisa mencapai 12.000 orang per hari.

    “Ini sesuatu yang sangat besar. Mungkin kita yang terbesar di dunia dari seluruh umat Islam, mungkin Republik Indonesia yang paling besar rombongan haji dan umrah,” ujarnya dalam forum tersebut.

    Dengan besarnya jumlah jemaah tersebut, Prabowo menekankan bahwa pelayanan harus diberikan secara maksimal, terlebih karena banyak jemaah yang berusia lanjut. Dia meminta seluruh jajaran pemerintah untuk benar-benar mengurus jemaah dengan baik. 

    “Pemerintah ingin memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah kita. Kita paham bahwa banyak dari mereka adalah jemaah lanjut usia, jadi harus benar-benar diurus,” katanya.

    Lebih lanjut, Kepala Negara juga menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya ibadah haji selama masa kepemimpinannya. Menurutnya, banyak calon jemaah yang telah menabung dan menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat haji. 

    “Kita tahu jemaah haji kita menabung lama, menunggu lama. Maka pemerintah di bawah kepemimpinan saya akan berusaha keras memberi pelayanan terbaik, sekaligus menurunkan biaya haji semurah-murahnya,” tegasnya.

    Dalam upaya efisiensi biaya, Prabowo menyatakan telah meminta maskapai Garuda Indonesia untuk memangkas pengeluaran yang tidak perlu. Langkah ini diyakini bisa membantu menurunkan ongkos haji lebih jauh.

    “Penerbangan harus efisien. Garuda saya minta lakukan efisiensi, hilangkan hal-hal yang tidak perlu. Efisiensi bisa turunkan biaya dan itu yang harus kita capai,” ujarnya.

    Tahun ini, pemerintah disebut telah berhasil menurunkan biaya haji hingga Rp4 juta. Namun, Prabowo menargetkan biaya tersebut bisa lebih murah lagi ke depannya, bahkan lebih rendah dari negara tetangga seperti Malaysia.

    “Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan Rp4 juta. Tapi saya belum puas. Saya minta dikurangi lagi. Kalau bisa, lebih murah dari Malaysia,” katanya sambil melirik Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji, Muhammad Yusuf Irfan.

  • Tol Palembang-Betung Rampung 2026, Menteri PU Jelaskan Progresnya

    Tol Palembang-Betung Rampung 2026, Menteri PU Jelaskan Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Jalan Tol Palembang – Betung Seksi I (Palembang – Rengas) dapat fungsional pada Lebaran 2026. 

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa Jalan Tol Palembang – Betung sendiri merupakan salah satu koridor utama Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

    “Insyaallah mudik Lebaran 2026 bisa kita fungsionalkan untuk Tol Palembang–Betung,” jelas Dody dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (4/5/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Dody menekankan bahwa pihaknya bakal terus mendukung percepatan konstruksi Tol Palembang – Betung agar rampung tepat pada waktunya.

    Asal tahu saja, dari tiga seksi dengan panjang total 69,19 km. Seksi 1 Palembang–Rengas dan Seksi 2 Rengas–Pangkalan Balai sepanjang 54,5 km dan saat ini progres pembangunannya telah mencapai 70,69%.

    Sementara itu, Seksi 3 Pangkalan Balai–Betung sepanjang 14,69 km saat ini progres konstruksinya mencapai 12,65%.

    Adapun, pembangunan jalan tol ini dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero) atau HK.

    Kemudian, pembangunan Seksi 1 dan 2 senilai Rp2,67 triliun dilaksanakan oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT). Sementara Seksi 3 dikerjakan oleh kontraktor PT Hutama Karya Infrastruktur dengan nilai investasi Rp2,1 triliun.

    Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera, Selatan Hardy Siahaan mengatakan Jalan Tol Palembang–Betung memang menjadi salah satu ruas tol sangat penting bagi masyarakat di Sumatera Selatan.

    “Kehadiran tol ini sangat membantu pergerakan dari Bakauheni ke Jambi bahkan sampai Aceh. Sesuai arahan Bapak Menteri kami harap tol ini dapat fungsional sebelum Lebaran 2026 karena akan sangat membantu arus mudik dan arus balik,” ucap Hardy.

  • Sinyal Perlambatan Ekonomi RI Kuartal I/2025, dari Daya Beli hingga Belanja Pemerintah

    Sinyal Perlambatan Ekonomi RI Kuartal I/2025, dari Daya Beli hingga Belanja Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat pada kuartal I/2025. Proyeksi tersebut tak lepas adanya indikasi pelemahan daya beli hingga investasi langsung.

    Sebanyak 19 lembaga yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 berada di angka 4,9% secara tahunan atau year on year (YoY).

    Nilai tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi periode yang sama tahun sebelumnya atau kuartal I/2024 yang mencapai 5,11% YoY.

    Para ekonom menilai, sejumlah faktor menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut seperti adanya indikasi penurunan daya beli, perlambatan pertumbuhan investasi, belanja pemerintah, hingga tekanan eksternal seperti eskalasi perang dagang.

    Daya Beli

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sendiri memproyeksikan konsumsi rumah tangga, yang merupakan penopang utama perekonomian Indonesia, tumbuh 4,5% YoY pada kuartal I/2025. Nilai tersebut melambat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,91% YoY pada kuartal I/2024.

    Josua menjelaskan indikasi pelemahan daya beli tersebut tercermin dari data makroekonomi seperti survei pelaku usaha dan konsumen serta indikator sektor riil.

    Dia mengakui Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) masih berada di atas 100, yang menandakan keyakinan masyarakat masih optimistis.

    Hanya saja, sambungnya, pelemahan indeks pendapatan dan pembelian barang tahan lama—terutama dari kelompok pendapatan menengah bawah—mengindikasikan tekanan daya beli tetap ada.

    “Survei Penjualan Eceran juga menunjukkan bahwa pertumbuhan tahunan masih rendah di beberapa kota utama seperti Jakarta [-12,4% YoY] dan Bandung [-6,3% YoY],” jelas Josua, Minggu (4/5/2025).

    Senada, laporan dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia bertajuk Economics Quarterly Economic Review 2025: Pukulan Ganda untuk Ekonomi RI menunjukkan bahwa adanya indikasi pelemahan indeks penjualan riil (IPR) pada kuartal I/2025 di level 1%. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, IPR tumbuh 5,6%.

    Core melihat Ramadan dan Lebaran, yang biasanya mengerek konsumsi masyarakat, kurang terasa dampaknya pada tahun ini. Tercermin dari IPR kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tumbuh hanya 1,3% pada kuartal I/2025 atau jauh di bawah pertumbuhan periode yang sama tahun lalu yang menyentuh 7,5%.

    Lebih lanjut, konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor pada saat Ramadan dan Lebaran juga justru terkontraksi 1,1% pada Maret 2025. 

    Investasi

    Investasi (29,15%) merupakan komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga (54,04%) pada tahun lalu. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sudah melaporkan bahwa realisasi investasi mencapai Rp465,2 triliun selama Januari—Maret 2025. Realisasi itu tumbuh 15,9% YoY.

    Kendati demikian, jika dibandingkan dengan pertumbuhan investasi pada periode yang sama tahun lalu maka terjadi perlambatan pertumbuhan.

    BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun pada kuartal I/2024, yang mana angka tersebut tumbuh sebesar 22,1% YoY. Artinya, pertumbuhan investasi tahun lalu lebih tinggi daripada tahun ini.

    Josua memproyeksikan pertumbuhan investasi akan mencapai tumbuh 3,11% YoY. Pertumbuhan tersebut relatif stabil secara tahunan namun secara kuartalan diperkirakan terkontraksi 6,50%.

    Menurutnya, kontraksi investasi secara kuartalan itu mencerminkan kehati-hatian investasi asing yang tumbuh lebih lambat (12,7% YoY) dibanding investasi dalam negeri (19,1% YoY).

    “Faktor eksternal seperti tarif dagang AS dan ketegangan geopolitik menjadi risiko penahan ekspansi lebih lanjut, sekalipun sektor hilirisasi logam dasar masih aktif menarik investasi,” ujar Josua.

    Sementara laporan Core Indonesia menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah sejak Februari 2025 menjadi salah satu faktor utama pelemahan pertumbuhan investasi.

    Cora menggarisbawahi bahwa investasi domestik di sektor konstruksi selama ini bergantung kepada kinerja BUMN karya dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Masalahnya, pembangunan infrastruktur tidak lagi menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sehingga diperkirakan investasi akan melambat.

    Dipaparkan bahwa investasi dalam negeri untuk sektor konstruksi pada 2024 berada pada level 1,3% atau lebih rendah ketimbang tahun 2022. Meski nilainya tumbuh 2% dibandingkan 2023, tetapi sepanjang 2025 diperkirakan akan kembali terkontraksi.

    Alasannya, ada pemangkasan anggaran kementerian PU sebesar 45% dari pagu awal sehingga hanya menyisakan Rp50,48 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun. Di sisi lain, beberapa BUMN karya besar justru terjebak utang dan krisis keuangan.

    Begitu juga, perubahan lahan bisnis BUMN karya menjadi fokus di sektor perkebunan, perikanan, dan pangan. Core pun menyimpulkan serangkaian hal ini diperkirakan akan melemahkan investasi di sektor infrastruktur.

  • Prabowo Klaim Terminal Khusus Haji dan Umrah Bisa Layani 94 Juta Jemaah per Tahun

    Prabowo Klaim Terminal Khusus Haji dan Umrah Bisa Layani 94 Juta Jemaah per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Terminal Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno Hatta diproyeksikan mampu melayani hingga 94 juta jemaah setiap tahunnya.

    Hal ini dia sampaikan dalam sambutan saat meresmikan terminal khusus tersebut di Banda Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Minggu (4/5/2025).

    “Kami bangga fasilitas ini bagus, modern, nyaman luas dan kemampuan kapasitas ini cukup membanggakan dilaporkan mencapai 94 juta kapasitas per tahun,” ujar Prabowo.

    Presiden juga menyoroti kondisi jemaah haji dan umrah asal Indonesia yang sebagian besar berusia lanjut. 

    Dia menyadari bahwa banyak dari mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji.

    Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah yang dia pimpin akan berupaya keras untuk meningkatkan kualitas layanan bagi para jemaah.

    “Kita mengerti jemaah kita banyak yang lanjut usia sehingga harus diurus dengan baik. Kita paham dan mengerti bahwa jemaah haji menunggu cukup lama sehingga pemerintah kita khususnya di bawah kepemilpinan saya akan berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” pungkas Prabowo.

    Adapun, acara peresmian ini dihadiri oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Lalu Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Bin Abdullah H. Amodi.

  • Paguyuban Pawitandirogo Dorong Perekonomian Daerah, Gelar Sarasehan Juni 2025

    Paguyuban Pawitandirogo Dorong Perekonomian Daerah, Gelar Sarasehan Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Paguyuban Pawitandirogo akan menggelar acara sarasehan ekonomi pembangunan daerah di Madiun, Jawa Timur pada 26 Juni 2025.

    Pawitandirogo sendiri merupakan paguyuban warga Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo yang merantau ke luar daerah.

    Ketua Umum Pawitandirogo Susiwijono Moegiarso mengaku terinspirasi dengan cara sarasehan ekonomi yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Menurutnya, acara tersebut sangat produktif.

    Susi, yang juga menjabat sebagai sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memang terlibat langsung dalam penyelenggaraan sarasehan ekonomi nasional tersebut.

    Oleh sebab itu, dia ingin mereplikasi acara serupa di level daerah terutama untuk membahas ekonomi wilayah Pawitandirogo (Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo).

    “Nanti kita kumpul bersama-sama seluruh pemangku kepentingan di daerah dan kita yang di pusat insyaallah nanti tanggal 26 Juni,” ujar Susi ketika memberi sambutan dalam acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pawitandirogo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Minggu (4/5/2025).

    Dia menjelaskan, 26 Juni 2025 dipilih karena sekaligus adanya perayaan Malam Satu Suro di daerah Pawitandirogo. Susi pun mengaku sudah mengundang tokoh nasional dari Pacitan yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

    Dalam pembicaraannya dengan AHY, Susi menyampaikan bahwa pemerintah pusat ingin agar infrastruktur di wilayah Pawitandirogo terintegrasi. Dengan begitu, wilayah Pawitandirogo bisa berkontribusi besar ke pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Nanti kami akan menyiapkan semuanya, mudah-mudahan menjadi wadah dan forum yang konkret untuk memberikan kontribusi terhadap wilayah Pawitandirogo,” tutup Susi.

    Pada kesempatan yang sama, AHY menekankan pembangunan daerah tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, harus ada orkestrasi dari pemerintah pusat.

    Ketua umum Partai Demokrat itu pun mengaku senang apabila Paguyuban Pawitandirogo rajin mengadakan acara silaturahmi dengan para kepala daerah. Dengan begitu, diharapkan ada sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah.

    “Jika ada Bapak-Ibu yang ingin menyampaikan aspirasi, dari teman-teman, dari kepala-kepala daerah, bisa datang juga ke kantor kami. Sekali lagi, mudah-mudahan ke depan semakin baik dan semakin diberikan atensi,” kata AHY.

    Dia pun mengaku akan berupaya menyempatkan waktu untuk menghadiri acara sarasehan ekonomi pembangunan daerah di wilayah Pawitandirogo pada 26 Juni 2025.

  • Pakar Sebut World ID Dapat Dioptimalkan untuk Melawan Buzzer

    Pakar Sebut World ID Dapat Dioptimalkan untuk Melawan Buzzer

    Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran Worldcoin dan World ID berpotensi memberikan manfaat besar dalam meningkatkan keamanan digital di Indonesia, khususnya untuk melawan buzzer. 

    Dalam konteks online, buzzer sering digunakan untuk merujuk pada akun atau pengguna yang sengaja memposting komentar atau konten provokatif untuk memancing reaksi atau memanipulasi opini publik. Buzzer dapat digunakan untuk mempromosikan suatu produk, ide, atau agenda tertentu, atau untuk mengganggu diskusi online.

    Istilah buzzer sering digunakan dalam diskusi tentang media sosial, politik, atau kampanye online.

    Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya mengatakan potensi tersebut bisa tercapai asalkan World ID dikelola dengan baik, transparan, dan sesuai standar keamanan data.

    Apalagi, transparansi dalam pengelolaan data dan audit dari lembaga independen sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

    “Harusnya kalau dikelola dengan baik World ID akan sangat berguna,” kata Alfons kepada Bisnis, Minggu (4/5/2025).

    Menurut Alfons, sistem World ID dapat menjadi alat yang efektif untuk menghadapi masalah bot dan buzzer yang sering disalahgunakan untuk kepentingan negatif. 

    Dirinya juga menyebut sistem ini dapat mencegah akun-akun palsu atau bot yang memberikan kesan seolah-olah mewakili banyak individu, padahal dikendalikan oleh segelintir pihak.

    Tak hanya itu, Alfons menilai World ID juga berpotensi membantu mencegah penyalahgunaan identitas ganda seperti pembuatan KTP, SIM, atau paspor lebih dari satu kali oleh individu yang sama.

    “Meskipun orangnya bisa ganti nama dan identitasnya tetapi biometriknya akan tetap sama dan terdeteksi oleh sistem,” ujarnya.

    Mengenai kekhawatiran soal kebocoran data, Alfons menekankan pentingnya pengelolaan dan enkripsi yang baik, serta pengawasan dari institusi yang terpercaya. 

    Dirinya juga menyoroti bahwa data pribadi warga Indonesia saat ini sudah banyak yang dikelola oleh perusahaan asing, seperti Google Maps dan Waze.

    “Demikian pula dengan data kita di cloud, Microsoft apps, WhatsApp, Meta itu semua data berharga. Jadi agak memperihatinkan kalau pemerintah kurang menyadari hal ini,” ucap Alfons.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi mengingatkan pentingnya menjaga data biometrik, seperti sidik jari dan terutama iris mata, dari potensi penyalahgunaan. 

    Diringa menyoroti potensi penyalahgunaan oleh aplikasi yang tidak bertanggung jawab, salah satunya World ID.

    “Alih-alih untuk keamanan, bisa saja aplikasi nakal memanfaatkannya untuk hal-hal negatif, termasuk kejahatan siber,” pungkas Heru.

  • Angin Segar Bagi Para Pemburu Kuota Rumah Subsidi 2025

    Angin Segar Bagi Para Pemburu Kuota Rumah Subsidi 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mengerek kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini.

    Ara menjelaskan bahwa Prabowo bakal menambah kuota FLPP tahun 2025. Penambahan kuota rumah subsidi itu disebut-sebut menjadi yang paling besar sepanjang sejarah.

    “220.000 unit ini akan bertambah. Untuk pertama kali, pemerintahan Presiden Prabowo ini akan menyiapkan paling banyak, sepanjang sejarah Indonesia Merdeka,” jelasnya saat dalam agenda penyerahan kunci Rumah FLPP untuk buruh di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Kendati demikian, Maruarar masih enggan merinci berapa pastinya tambahan kuota yang akan diguyurkan oleh Prabowo. Dia meminta agar masyarakat sabar menanti informasi langsung dari orang nomor 1 di Indonesia tersebut.

    “Kalau saya umumkan nanti detailnya, kan saya ini cuma Wakil Presiden, anak buah Presiden. Jadi biar Presiden nanti [yang umumkan],” tambahnya.

    Namun demikian, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa kuota FLPP 2025 akan bertambah hingga 350.000 unit.

    Sri Mulyani menjelaskan, usulan itu naik 130.000 unit dari kuota FLPP yang telah dialokasikan pada 2025 yakni sebanyak 220.000 unit.  

    “Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya dari data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220.000 unit akan naik menjadi 350.000 unit,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK yang disiarkan di Kanal YouTube Otoritas Jasa Keuangan, dikutip Senin (28/4/2025).

    Namun, Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat ini dirinya masih akan melakukan kalkulasi mengenai penambahan kuota itu.

  • Prabowo Tegaskan Biaya Haji Harus Lebih Murah lagi, Minta Garuda Efisien

    Prabowo Tegaskan Biaya Haji Harus Lebih Murah lagi, Minta Garuda Efisien

    Bisnis.com, TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya tak hanya fokus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, tetapi juga berupaya menekan ongkos ibadah haji agar semakin terjangkau. Prabowo meminta maskapai penerbangan Garuda Indonesia lebih efisien.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Minggu (4/5/2025).

    “Saudara-saudara kita paham dan mengerti bahwa bahwa jemaah haji kita telah menabung cukup lama, bahkan juga menunggu cukup lama sehingga pemerintah kita khususnya di bawah kepemimpinan saya akan berusaha sekeras tenaga beri pelayanan terbaik juga kita berjuang keras turunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu,” katanya dalam forum itu.

    Dalam rangka menurunkan biaya haji, Prabowo menyebut bahwa efisiensi di sektor penerbangan menjadi salah satu langkah penting. Ia pun meminta maskapai Garuda Indonesia untuk menghilangkan pembiayaan yang tidak perlu demi menekan biaya.

    “Kita akan bikin efisien, penerbangan, Garuda juga saya minta efisien dilakukan semua upaya untuk menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, efisiensi bisa turunkan biaya dan itu yang kita harus capai,” ujarnya.

    Prabowo juga mengungkapkan bahwa pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, pemerintah telah berhasil memangkas biaya haji hingga Rp4 juta. Meski begitu, ia belum merasa puas dan menargetkan agar biaya haji ke depan bisa lebih rendah lagi. 

    “Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan biaya haji Rp4 juta yang sudah dirasakan oleh jemaah tahun ini 203.000, tetapi Rp4 juta saya minta dikurangi lagi, saya belum puas. Kita harus termurah yang bisa kita capai, kalau bisa lebih murah dari Malaysia,” katanya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta agar pekerjaan rumah ini bisa diselesaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Yusuf Irfan.

    “Saya kira bisa kira-kira Kepala Badan? Menag? Insyaallah ini ditonton lho ini,” pungkas Prabowo.

  • BPS Umumkan Besok, Simak Konsensus Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I/2025

    BPS Umumkan Besok, Simak Konsensus Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus Bloomberg memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di bawah 5% pada kuartal I/2025. Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan angka resmi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 pada Senin (5/5/2025).

    Sebanyak 19 lembaga yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 berada di angka 4,9% secara tahunan atau year on year (YoY). Nilai tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi periode yang sama tahun sebelumnya atau kuartal I/2024 yang mencapai 5,11% YoY.

    Adapun estimasi tertinggi sebesar 5,1% diberikan sejumlah lembaga yaitu ING Group, Indo Premier Securities, Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan United Overseas Bank. Sementara estimasi terendah di angka 4% yang diberikan oleh S&P Global.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,91% YoY pada kuartal I/2025. Dia pun menjelaskan perkembangan empat komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi yang sebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025.

    Pertama, konsumsi rumah tangga—penopang utama perekonomian Indonesia— yang diproyeksikan tumbuh 4,5% YoY pada kuartal I/2025. Nilai tersebut melambat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,91% YoY pada kuartal I/2024.

    Kedua, belanja pemerintah yang diperkirakan mengalami kontraksi 2,88% YoY pada kuartal I/2025. Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 20,44% pada kuartal I/2024.

    Menurut Josua, kontraksi belanja pemerintah tersebut tercermin dalam realisasi APBN hingga Maret 2025 yang mencapai 17,1% dari pagu belanja tahunan.

    “Masih relatif rendahnya penyerapan belanja negara ini turut menjadi faktor pelemahan agregat permintaan dan aktivitas sektor publik, meskipun pemerintah mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp 17,5 triliun,” ujar Josua, Minggu (4/5/2025).

    Ketiga, investasi (PMTB) yang diperkirakan tumbuh 3,11% YoY. Pertumbuhan tersebut relatif stabil secara tahunan namun secara kuartalan diperkirakan terkontraksi 6,50%.

    Menurutnya, kontraksi investasi secara kuartalan itu mencerminkan kehati-hatian investasi asing yang tumbuh lebih lambat (12,7% YoY) dibanding investasi dalam negeri (19,1% YoY). Josua menjelaskan ketegangan geopolitik dan eskalasi perang dagang memang cenderung membuat investor menahan lakukan ekspansi.

    Keempat, ekspor barang dan jasa tumbuh yang tumbuh 9,52% YoY. Josua melihat pertumbuhan kuat ekspor berkat hilirisasi dan ekspor manufaktur bernilai tambah.

    Hanya saja, sambungnya, impor juga naik 5,07% YoY yang mencerminkan permintaan domestik yang belum pulih sepenuhnya.

    “Secara keseluruhan, proyeksi pertumbuhan kuartal I/2025 sebesar 4,91% mencerminkan kombinasi dari konsumsi yang masih solid namun melemah, belanja pemerintah yang tertahan, serta investasi dan ekspor yang belum sepenuhnya pulih akibat tekanan global,” jelas Josua.

    Dia menekankan bahwa ketidakpastian eksternal, khususnya tarif dagang AS dan prospek perlambatan global, menambah risiko perekonomian jangka pendek.

    Oleh sebab itu, Josua menekankan pentingnya koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal agar kebijakannya bisa menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan permintaan domestik pada kuartal-kuartal berikutnya.

    Sementara itu ketika ditanya apakah masih akan optimistis tumbuh 5% pada kuartal pertama tahun ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di kisaran itu.

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/5/2025).