Category: Bisnis.com

  • Masih Berlaku! Ini Daftar Kode Redeem FF Hari Ini, Senin 5 Mei 2025

    Masih Berlaku! Ini Daftar Kode Redeem FF Hari Ini, Senin 5 Mei 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Garena memberikan update kode redeem Free Fire (FF) untuk diberikan kepada para pemain setia. Kode ini bisa langsung diklaim pada hari ini, Senin (5/5/2025).

    Pemain Free Fire tercepat yang menukarkannya dan beruntung bisa mendapat item menarik secara cuma-cuma, seperti senjata, skin, dan aneka voucher.

    Namun, perlu diketahui bahwa kode redeem FF terdiri dari 12 karakter berupa huruf kapital dan angka.

    Sehingga apabila kode tidak memenuhi kriteria tersebut, kemungkinan besar kode yang dimasukkan adalah palsu atau ada kesalahan.

    Kode redeem FF ini juga memiliki limit waktu dan kuota penggunaan. Dengan demikian, penukaran tak bisa dilakukan jika kode redeem telah melewati waktu yang ditentukan dan sebelumnya sudah pernah diklaim.

    Cara Klaim Kode Redeem FF

    Cara melakukan klaim kode redeem yakni dengan mengunjungi situs resmi Garena di reward.ff.garena.com/id.

    Setelah itu, lakukan login dengan masuk ke akun Anda. Masukkan kode redeem yang sudah ada dapatkan ke dalam kotak yang tersedia.

    Klik “Confirm” untuk me-redeem kodenya agar kita mendapat hadiah. Apabila berhasil, hadiah akan masuk melalui bagian Vault pada beranda gim.

    Hadiah pun bisa langsung digunakan oleh para pemain setelah kode berhasil di-redeem.

    Pemain juga bisa melakukan redeem melalui aplikasi Free Fire secara langsung. Caranya yakni masuk ke aplikasi dan pilih ikon Event di bagian atas paling kiri.

    Masuk ke info di dashboard dan pilih website kode redeem. Masukkan 12-16 digit kode redeem lalu klik tombol Konfirmasi.Kode redeem pun sudah ditukarkan.

    Kode Redeem FF Hari Ini

    Berikut ini adalah kode redeem Free Fire yang masih berlaku pada hari ini, Senin (5/5/2025):

    XN7TP5RM3K49
    FFPRAPM9TURK
    GZAPM8753PLK 
    DM457HJKLOPU
    FF5XZSZM6LEF
    OSCARGANTENG
    FFX6DI2F3B7L8K9R
    FNYJ8X55GRTHY14G
    F9C8IU2Q2Q54E1FH 
    FFR3H6V9Z2J8FX4C
    FYHR56YR56G5R6FT 
    ZRW3J4N8VX56

  • BPS: Kontribusi Manufaktur Melambat ke 19,25% pada Kuartal I/2025

    BPS: Kontribusi Manufaktur Melambat ke 19,25% pada Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perlambatan kontribusi industri pengolahan atau manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke angka 19,25% (year on year/YoY) pada kuartal I/2025. 

    Angka tersebut mengalami penurunan tipis dari periode yang sama tahun sebelumnya di angka 19,28% yoy. 

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan secara pertumbuhan industri pengolahan tumbuh positif sebesar 4,55% yoy pada kuartal I/2025 atau naik dari kuartal I/2024 sebesar 4,13% yoy. 

    “Pertumbuhan ekonomi ini juga ditopang oleh lapangan usaha yang memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu industri pengolahan,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/4/2025). 

    Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah pertanian pada periode ini. Adapun, industri pengolahan memberikan sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 0,93%. 

    Di samping itu, Amalia menerangkan industri pengolahan masih tumbuh positif ditopang oleh permintaan domestik dan luar negeri. 

    “Industri pengaban yg tumbuh relatif tinggi antara lain adalah industri makanan dan minuman tumbuh 6,04% ditopang oleh permintaan selama Ramadan dan idulfitri, serta peningkatan akrivitas industri penggilingan padi dan beras,” terangnya. 

    Selain itu, industri logam dasar tukbug 14,47% sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar, khususnya besi dan baja. 

    Lebih lanjut, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki tumbuh 6,95% didorong oleh peningkatan permintaan domestik pada momentum Ramadan dan Idulfitri serta peningkatan ekspor. 

  • BPS: Jumlah Pengangguran Bertambah Jadi 7,28 Juta Orang per Februari 2025

    BPS: Jumlah Pengangguran Bertambah Jadi 7,28 Juta Orang per Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah orang yang belum mendapat pekerjaan atau menganggur di Indonesia mengalami peningkatan pada Februari 2025 dibanding Februari 2024.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, sebanyak 7,28 juta orang atau 4,76% dari total angkatan kerja pada Februari 2025 sebanyak 153,05 juta orang.

    “Jumlah orang menganggur 7,28 juta orang. Dibanding Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang menganggur meningkat 83.000 orang yang naik 1,11%,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (5/5/2025).

    Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 justru mengalami penurunan, meski jumlah penganggur meningkat. 

    Dalam paparan yang disampaikan Amalia, hal ini terjadi lantaran tingkat penyerap dan penduduk yang bekerja jauh lebih tinggi yakni 2,52%, dibandingkan dengan peningkatan pengangguran yang sebesar 1,11%.

    Amalia menuturkan, pengangguran pada Februari 2025 yang sebanyak 7,28 juta orang setara tingkat pengangguran terbuka (TPT) yakni 4,76%.

    “Angka ini lebih rendah dibanding Februari 2024 yang sebesar 4,82%,” ungkapnya.

    Adapun penurunan TPT juga terjadi pada perempuan yakni turun 0,19 basis poin menjadi 4,41% pada Februari 2025, sedangkan TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02 basis poin menjadi 4,98% pada Februari 2025. 

    Dia menambahkan, penurunan TPT juga konsisten di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dalam paparan yang disampaikan Amalia, TPT di tingkat perkotaan mencapai 5,73% atau turun 0,16 basis poin dibanding Februari 2024.

    Penurunan juga tercatat di tingkat pedesaan, dengan TPT mencapai 3,33% atau turun 0,04 basis poin dibanding Februari 2024 yang tercatat sebesar 3,37%. 

  • Belanja Pemerintah Kontraksi 1,38% pada Kuartal I/2025, Efek Efisiensi?

    Belanja Pemerintah Kontraksi 1,38% pada Kuartal I/2025, Efek Efisiensi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Belanja pemerintah mengalami kontraksi pada kuartal I/2025, yakni sebesar 1,38% secara tahunan (year on year/YoY). Hal itu turut memengaruhi struktur produk domestik bruto alias PDB, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 melambat menjadi hanya 4,87%.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pada kuartal I/2025, seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif, kecuali konsumsi pemerintah.

    Amalia menuturkan kontraksi yang terjadi akibat adanya efek belanja pemilu yang dilakukan pada kuartal I/2024.

    “Tahun lalu ada Pemilu, tahun ini tidak ada pemilu, itu salah satunya [penyebab kontraksi],” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia juga buka suara soal dampak efisiensi anggaran ke pertumbuhan ekonomi, karena adanya belanja yang tertahan. Menurutnya, efisiensi atau realokasi anggaran itu membuat belanja tidak terjadi pada kuartal I/2025 tetapi akan tetap terealisasi.

    “Tentunya nanti ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan pada kuartal II/2025 dan seterusnya, karena kuartal I/2025 masih ada proses administrasi untuk direalokasi menjadi kegiatan pemerintah atau kegiatan ekonomi lainnya,” ujar Amalia.

    Distribusi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 berdasarkan pengeluaran. / dok BPS

    Alhasil, pertumbuhan ekonomi secara tahunan mecapai 4,87% atau lebih rendah dari kuartal IV/2024 yang sebesar 5,02% maupun pada kuartal I/2024 yang sebesar 5,11%.

    Meski demikian, perlambatan ini sudah diprediksi oleh para ekonom. Baik akibat efek belanja Pemilu maupun efisiensi yang pemerintah Prabowo lakukan sejak awal tahun.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyampaikan bahwa belanja pemerintah pada kuartal I/2025 diperkirakan mengalami kontraksi 2,88% (YoY).

    Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan belanja pemerintah hingga 19,9% (YoY) dan memberikan kontribusi sebsar 6,25% pada kuartal I/2024.

    Sementara melihat pada kuartal sebelumnya atau kuartal IV/2024, Konsumsi Pemerintah tumbuh 4,17% (YoY) dengan kontribusi sebesar 9,96% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah pada kuartal I/2025 akibat efek efisiensi belanja pemerintah.

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja Pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025).

    David menyampaikan bahwa selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyadari akan adanya perlambatan ekonomi akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pada awal tahun.

    Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 mengamanatkan hemat belanja operasional perkantoran, kegiatan seremonial, rapat/seminar, honor kegiatan, jasa profesi, souvenir, sewa gedung/peralatan, hingga perjalanan dinas yang totalnya mencapai Rp306,7 triliun.

    Terdiri dari efisiensi belanja K/L senilai Rp256,1 triliun pada 99 K/L dan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) seniali Rp50,6 triliun.

    “Dengan pengalihan, akan ada pelambatan. Tapi, nanti akan dikejar karena yang kita hemat, tetap kita kucurkan kepada sasaran yang kita inginkan,” ujar Prabowo beberapa waktu lalu, seperti yang ditayangkan sejumlah media, seperti Kompas dan Detik.

    Kini, Prabowo telah mengizinkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka blokir anggaran dari efisiensi tersebut. Harapannya, belanja yang sebelumnya tertahan dapat terakselerasi pada bulan-bulan berikutnya.

  • Ambisi Prabowo Buat Biaya Layanan Haji Lebih Murah dari Malaysia

    Ambisi Prabowo Buat Biaya Layanan Haji Lebih Murah dari Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk membuat layanan ibadah haji yang lebih murah dan terjangkau untuk jemaah pada masa pemerintahanya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan menargetkan penurunan lebih lanjut agar ongkos ibadah haji Indonesia bisa lebih murah dari negara tetangga, seperti Malaysia. Tugas ini pun dia dorong agar bisa diselesaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Yusuf Irfan.

    “Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan Rp4 juta, tapi saya belum puas. Saya minta dikurangi lagi, kalau bisa lebih murah dari Malaysia,” ujarnya saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2025).

    Adapun, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs Rp16.000 per US$ dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Besaran itu tercatat lebih rendah sekitar Rp4 juta jika dibandingkan dengan BPIH 2024.

    BPIH terdiri atas dua komponen. Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kedua, komponen nilai manfaat yang bersumber dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji.

    BPIH yang dibayar jemaah pada 2025 adalah rata-rata sebesar Rp55,43  juta atau 62% dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33,97 dialokasikan dari nilai manfaat.

    Mengacu pada pernyataan Prabowo, biaya haji di Malaysia pada 2025 untuk kategori paling murah yakni kategori B40, jemaah diwajibkan membayar RM15.000 atau setara dengan Rp60 juta jika mengacu pada kurs Rp4.000 per ringgit.

    Sementara itu, untuk kategori M40, jemaah haji Malaysia dikenakan biaya RM23.500 atau setara dengan Rp94 juta, sedangkan untuk kategori T20 jemaah haji Malaysia dikenakan biaya RM33.000 atau setara dengan Rp132 juta.

    Prabowo pun kembali menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menekan biaya haji melalui berbagai cara, termasuk efisiensi di sektor transportasi dan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi.

    “Kami berjuang dengan semua pihak, Menag, Kepala Badan Haji. Kita mencari yang paling mungkin turunin lagi, turunin lagi,” katanya.

    Terkait upaya menurunkan ongkos ibadah haji, Prabowo mengatakan pemerintah akan meminta Garuda Indonesia melakukan efisiensi terhadap hal-hal yang tidak diperlukan.

    Termasuk pemerintahannya juga akan kembali melakukan diskusi kepada pemerintahan Arab Saudi terkait dengan memangkas biaya haji tersebut.

    “Kami akan berangkat ke Arab Saudi, kami sudah minta waktu dengan pemimpin Arab Saudi. Kami juga mau bangun perkampungan Indonesia. Dan nanti penerbangan juga dibikin efisien. Di mana bisa kurangi biaya akan dilakukan,” ucapnya

    Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan kesannya terhadap hasil peninjauan fasilitas haji terbaru. Dia menilai layanan yang kini diberikan jauh lebih manusiawi dibandingkan sebelumnya.

    “Saya kira sangat baik, luar biasa. Ini bersejarah. Kita lihat dulu jemaah kita di luar, di tenda panas-panas, banyak sudah lansia, banyak di kursi roda. Sekarang kita berbuat lebih manusiawi, nyaman, aman. Ini prestasi,” pungkas Prabowo.

    Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai cara untuk kembali menurunkan biaya perjalanan ibadah haji di masa mendatang.

    Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas permintaan Presiden Prabowo Subianto agar ongkos haji bisa ditekan lebih murah saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah Terminal 2F, Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Minggu (4/5/2025).

    “Ya, permintaan Bapak Presiden itu minta supaya nanti akan datang biaya jemaah haji itu lebih diturunkan lagi, dan itu (biaya saat ini) terlalu besar karena banyak faktor yang membuat kita itu mahal,” ujar Nasaruddin.

    Salah satu penyebab tingginya biaya haji, menurutnya, adalah lamanya masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Dia memaparkan bahwa biaya per hari di Arab Saudi sangat besar dan memberikan contoh potensi penghematan jika masa tinggal bisa dipangkas.

    “Pertama, lamanya kita berada di Saudi Arabia, satu hari itu bisa menghabiskan dana berapa yang bisa sampai Rp50 miliaran, kalau kita bisa menghemat lima hari, empat kali lima, Rp200 miliar. Belum lagi yang lain,” jelasnya.

    Menag juga menjelaskan bahwa secara umum biaya haji tahun ini sudah jauh lebih murah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan biaya mencapai sekitar Rp4 juta per jemaah, meski di tengah tekanan kenaikan pajak di Arab Saudi dan pengurangan bantuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    “Ini pun juga kalau kita lihat bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, ini sudah jauh lebih murah. Setiap jemaah haji itu berkurang sekitar empat juta rupiah,” katanya.

    Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa penghematan tersebut terjadi karena efisiensi di berbagai sektor. Ke depan, komponen yang bisa ditekan lebih lanjut mencakup negosiasi harga hotel, transportasi bus, dan penerbangan.

    “Komponen antara lainnya penghematan misalnya tawar-menawar hotel, tawar-menawar bus, tawar-menawar termasuk pesawat juga kita bisa negosiasi,” tuturnya.

    Dia juga mengakui bahwa masa tinggal jemaah sangat bergantung pada ketersediaan slot penerbangan di bandara Arab Saudi. Kepadatan lalu lintas udara selama musim haji menjadi faktor yang membuat jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, harus menunggu lebih lama.

    “Tergantung bandaranya yang membuat kita lama itu sebetulnya bukan karena pinginnya orang Indonesia lama-lama di sana, tapi karena begitu padatnya pesawat menjemput seluruh dunia,” jelasnya.

    Namun dia optimistis, jika Indonesia memiliki alternatif skema logistik dan jadwal penerbangan yang lebih baik di masa depan, maka penghematan lebih besar bisa dicapai.

    “Insyaallah ke depan kalau nanti kita punya alternatif lain, maka itulah nanti akan menjadi faktor penghemat,” pungkas Nasaruddin.

  • Dubes Inggris Bertemu dengan Prabowo, Bahas Apa?

    Dubes Inggris Bertemu dengan Prabowo, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Inggris untuk Republik Indonesia, Timor Leste, dan Asean Dominic Jermey bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

    Dia mengatakan bahwa pertemuan tersebut digambarkan sebagai pertemuan tertutup, tetapi bersifat hangat dan penuh penghormatan.

    “Itu rahasia. Sebuah privilese bisa datang ke sini dan bertemu langsung dengan Presiden serta para pejabat senior Istana,” ujar Jermey kepada Bisnis di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

    Saat ditanyakan mengenai, investasi strategis di Indonesia. Salah satunya dengan British Petroleum (BP) yang mencapai US$ 7 miliar, Jermey juga enggan secara eksplisit mengungkap isi pembicaraan tersebut.

    “Terima kasih, atas kesempatan berbicara hari ini,” pungkas Jermey.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto belum lama ini bertemu dengan 19 pemimpin perusahaan besar Inggris untuk membahas peluang investasi strategis di Indonesia. Salah satunya dengan British Petroleum (BP).

    “Total mereka sudah komit investasi sebesar US$ 8,5 miliar. Di mana, US$ 7 miliar dari BP (British Petroleum), dan US$ 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain,” ujar Prabowo dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/11/2024).

  • Breaking: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I/2025 hanya 4,87%

    Breaking: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I/2025 hanya 4,87%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 tercatat sebesar 4,87% (year on year/YoY).

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal I/2025 mencapai Rp5.665,9 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.264,5 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi indonesia pada triwulan I/2025 adalah 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan I/2024 atau year on year,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia juga menjabarkan bahwa ekonomi Indonesia terkoreksi 0,98% secara kuartalan, yakni apabila membandingkan kinerja kuartal I/2025 dengan kuartal IV/2024.

    Berdasarkan konsensus yang dihimpun Bloomberg dari 19 lembaga, nilai tengah (median) proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 adalah 4,9%. Proyeksi itu menunjukkan sinyal bahwa ekonomi triwulan I/2025 akan tumbuh di bawah 5% dan melambat dari kuartal I/2024 sebesar 5,11%.

    Adapun estimasi tertinggi sebesar 5,1% diberikan sejumlah lembaga yaitu ING Group, Indo Premier Securities, Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan United Overseas Bank. Sementara estimasi terendah di angka 4% yang diberikan oleh S&P Global.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,91% (YoY) pada kuartal I/2025. Dia pun menjelaskan perkembangan empat komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi yang sebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025.

    Pertama, konsumsi rumah tangga—penopang utama perekonomian Indonesia— yang diproyeksikan tumbuh 4,5% YoY pada kuartal I/2025. Nilai tersebut melambat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,91% (YoY) pada kuartal I/2024.

    Kedua, belanja pemerintah yang diperkirakan mengalami kontraksi 2,88% (YoY) pada kuartal I/2025. Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 20,44% pada kuartal I/2024.

    Menurut Josua, kontraksi belanja pemerintah tersebut tercermin dalam realisasi APBN hingga Maret 2025 yang mencapai 17,1% dari pagu belanja tahunan.

    “Masih relatif rendahnya penyerapan belanja negara ini turut menjadi faktor pelemahan agregat permintaan dan aktivitas sektor publik, meskipun pemerintah mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp 17,5 triliun,” ujar Josua, Minggu (4/5/2025).

    Ketiga, investasi (PMTB) yang diperkirakan tumbuh 3,11% (YoY). Pertumbuhan tersebut relatif stabil secara tahunan tetapi secara kuartalan diperkirakan terkontraksi 6,50%.

    Keempat, ekspor barang dan jasa tumbuh yang tumbuh 9,52% (YoY). Josua melihat pertumbuhan kuat ekspor berkat hilirisasi dan ekspor manufaktur bernilai tambah. Hanya saja, impor juga naik 5,07% (YoY) yang mencerminkan permintaan domestik yang belum pulih sepenuhnya.

    Sementara itu, ketika ditanya apakah pemerintah tetap optimistis ekonomi triwulan I/2025 akan tumbuh 5%, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di kisaran itu.

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/5/2025).

  • Warren Buffett Kritik Kebijakan Tarif Trump: Perdagangan Bukan Senjata

    Warren Buffett Kritik Kebijakan Tarif Trump: Perdagangan Bukan Senjata

    Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan Warren Buffett mengkritik kebijakan perdagangan garis keras yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump.

    Melansir CNBC International pada Senin (5/5/2025), tanpa menyebut nama Trump secara langsung, Buffett mengatakan bahwa mengenakan tarif hukuman pada seluruh dunia adalah kesalahan besar.

    “Perdagangan seharusnya tidak menjadi senjata. Saya pikir semakin makmur seluruh dunia, itu tidak akan merugikan kita, semakin makmur kita, dan semakin aman kita, dan anak-anak Anda akan merasa suatu hari nanti,” kata Buffett pada rapat pemegang saham Berkshire Hathaway.

    Dia menyebut, perdagangan dan tarif “bisa menjadi tindakan perang” dan dia menyebut kebijakan Trump tersebut mengarah pada hal-hal buruk. 

    “Hanya sikap yang ditimbulkannya. Di Amerika Serikat, maksud saya, kita harus berusaha untuk berdagang dengan seluruh dunia dan kita harus melakukan apa yang terbaik bagi kita dan mereka harus melakukan apa yang terbaik bagi mereka,” lanjutnya.

    Buffett menjelaskan bahwa kebijakan proteksionis dapat memiliki konsekuensi negatif dalam jangka panjang bagi AS, setelah menjadi negara industri terkemuka di dunia.

    “Menurut saya, itu adalah kesalahan besar, ketika ada tujuh setengah miliar orang yang tidak menyukai Anda, dan ada 300 juta orang yang bersorak-sorai tentang seberapa baik kinerja mereka – menurut saya itu tidak benar, dan menurut saya itu tidak bijaksana,” kata Buffett. 

    “Amerika Serikat menang. Maksud saya, kita telah menjadi negara yang sangat penting, dimulai dari nol 250 tahun yang lalu. Tidak ada yang seperti itu sebelumnya.”

    Komentar Buffett, yang paling lantang sejauh ini tentang tarif, muncul setelah Gedung Putih memberlakukan tarif impor tertinggi dalam beberapa generasi yang mengejutkan dunia bulan lalu, memicu volatilitas ekstrem di Wall Street. 

    Presiden kemudian mengumumkan jeda tiba-tiba selama 90 hari pada sebagian besar kenaikan, kecuali untuk China, karena Gedung Putih berupaya membuat kesepakatan dengan negara-negara lain. Jeda tersebut telah menstabilkan pasar.

    Namun, Trump telah mengenakan tarif sebesar 145% pada barang-barang impor China tahun ini, yang mendorong China untuk mengenakan tarif balasan sebesar 125%. China mengatakan minggu lalu bahwa mereka sedang mengevaluasi kemungkinan memulai negosiasi perdagangan dengan AS.

  • Warren Buffett Mundur dari Berkshire Hathaway, Ini Sosok Calon Suksesornya

    Warren Buffett Mundur dari Berkshire Hathaway, Ini Sosok Calon Suksesornya

    Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan sekaligus pemilik Berkshire Hathaway Inc., Warren Buffett telah resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari perusahaan investasi tersebut dan menunjuk penggantinya, yaitu Greg Abel.

    “Saya rasa sudah tiba saatnya Greg menjadi CEO perusahaan pada akhir tahun,” kata Buffett pekan lalu saat menutup rapat tahunan Berkshire di Omaha dikutip dari Reuters, Senin (5/5/2025).

    Buffett menambahkan bahwa dia masih akan berada di sana dan mungkin berguna dalam beberapa kasus tetapi keputusan akhir akan berada di tangan Abel.

    Langkah Buffett akan melambungkan nama Abel ke dalam sorotan di Berkshire. Abel, yang telah lama diidentifikasi oleh Berkshire sebagai penerus Buffett, mungkin tidak memiliki kekuatan bintang seperti Buffett meskipun dia diharapkan dapat melestarikan budaya konglomerat tersebut. 

    Buffett mengatakan Abel dan sebagian besar dewan direksi Berkshire tidak mengetahui rencananya sebelum pengumuman tersebut, meskipun Buffett telah memberi tahu kedua anaknya yang merupakan direktur. Dewan direksi Berkshire akan bertemu pada Minggu waktu setempat untuk membahas transisi tersebut, katanya. 

    Abel, 62 tahun, telah menjadi wakil ketua Berkshire sejak 2018 dan ditunjuk sebagai pengganti Buffett yang diharapkan sebagai CEO pada 2021.

    Abel bergabung dengan Berkshire Hathaway Energy, yang saat itu dikenal sebagai MidAmerican Energy, pada 1992, yang kemudian diambil alih oleh Berkshire, dan menjadi kepala MidAmerican pada 2008.

    Saat ini, Abel mengawasi operasi non-asuransi Berkshire seperti BNSF, Berkshire Hathaway Energy, dan puluhan operasi kimia, industri, dan ritel. Tahun lalu, dirinya juga mengambil alih beberapa tanggung jawab alokasi modal yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Buffett.

    Buffett mengatakan tahun lalu bahwa dia juga ingin Abel memiliki keputusan akhir mengenai portofolio saham publik Berkshire, pekerjaan yang sebelumnya dianggap akan diserahkan kepada orang lain.

    Banyak eksekutif yang bekerja dengan Abel menyebutnya sebagai seorang penanya yang jeli, yang meneliti metrik keuangan dengan saksama dan ingin memahami bisnis serta cara menjalankannya dengan saksama.

    “Pertanyaan Abel memastikan Anda memikirkan arahan dan rencana sebagai sebuah perusahaan. Anda akan lebih cerdas setelah berdiskusi dengannya,” kata Chris Kelly, kepala eksekutif HomeServices of America, pialang real estat perumahan terbesar di AS. 

  • Kontroversi Tarik Ulur Mutasi Letjen Kunto Putra Try Sutrisno

    Kontroversi Tarik Ulur Mutasi Letjen Kunto Putra Try Sutrisno

    Bisnis.com, JAKARTA — Tarik ulur mutasi 7 perwira tinggi TNI, salah satunya putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, memicu polemik. Ada yang menyebut TNI telah ‘diombang-ambing’ politik.

    Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi terhadap tujuh perwira tinggi (Pati), termasuk anak Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan Kunto sejatinya telah dimutasi dalam Keputusan Panglima TNI Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025. 

    Namun, keputusan itu diubah selang satu hari kemudian oleh Kep/554.a/IV/2025 yang ditetapkan 30 April 2025.

    “Jadi memang telah dikeluarkan surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025 yang berisi tentang adanya perubahan dari Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025,” ujar Kristomei kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

    Kristomei menyampaikan alasan dibatalkan surat Keputusan Panglima TNI itu karena terdapat sejumlah Pati TNI yang masih belum bisa dimutasi atau dirotasi. Dengan demikian, Panglima TNI meralat keputusan Nomor Kep/554/IV/2025.

    “Ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Sehingga didiskusikan lah untuk meralat atau menanggungkan rangkaian itu, dan dikeluarkan KEP 554A/IV 2025 tanggal 30 April,” jelasnya.

    Tujuh Pati TNI Batal Mutasi

    Adapun, tujuh Pati TNI yang dibatalkan mutasinya yaitu Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Stafsus KSAD.

    Pergantian Letjen Kunto sempat memicu kontroversi karena dilakukan tak lama ketika mantan Panglima TNI Try Sutrisno mendukung upaya untuk mengganti wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Alhasil, Arief masih menduduki posisi jabatan lama Pangkogabwilhan I. Kemudian, Laksda TNI Hersan yang tadinya akan menggeser posisi Kunto, kini masih menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.

    Selanjutnya, Laksda TNI Krisno Utomo masih menjabat sebagai Pangkolinlamil; Laksda TNI Rudhi Aviantara menjabat Kas Kogabwilhan II; dan Laksma TNI Phundi Rusbandi tetap di jabatan Waaskomlek KSAL.

    Adapun. Laksma TNI Benny tetap di jabatan Kadiskomlekal dan Laksma TNI Maulana masih menduduki posisi Staf Khusus KSAL.

    Sorotan Setara Institute 

    Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengatakan bahwa pembatalan keputusan hanya selang sehari tersebut semakin menegaskan spekulasi bahwa mutasi berkaitan dengan dan didorong oleh motif politik.

    Meskipun spekulasi ini dibantah oleh Markas Besar TNI yang menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi, publik sulit mempercayai hal itu.

    Letjen Kunto baru menjabat selama empat bulan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), maka kalau mutasi itu terbilang cepat dan tidak lazim. Mutasi dan pembatalan mutasi tersebut patut diduga tidak melibatkan kerja profesional Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

    Mutasi yang dibatalkan ini merupakan pelajaran sangat penting bahwa TNI tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan dan menjadi perpanjangan kepentingan politik pihak tertentu, termasuk Presiden atau pihak lain yang mempengaruhinya. TNI hanya boleh menjadi instrumen politik negara dan menjalankan fungsi utamanya di bidang pertahanan untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan negara.

    Di samping itu, pembatalan mutasi dalam sehari itu pasti menggerus kepercayaan publik. “Sulit bagi publik untuk percaya bahwa di mutasi yang dibatalkan itu didasarkan pada profesionalitas tata kelola TNI dan tuntutan objektif untuk TNI beradaptasi, tapi lebih mengakomodasi motif dan kepentingan politik kekuasaan.”