Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Prabowo Bertemu Bill Gates Lusa, Mau Kasih Penghargaan Soal MBG

    Prabowo Bertemu Bill Gates Lusa, Mau Kasih Penghargaan Soal MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa tokoh filantropi dunia Bill Gates dijadwalkan akan mengunjungi Indonesia pada Rabu, 7 Mei 2025 untuk bertemu langsung dengan dirinya.

    Prabowo mengatakan bahwa pertemuan ini disebut-sebut sebagai bentuk dukungan dan penghargaan atas program makan bergizi yang tengah digencarkan oleh pemerintah.

    “Tanggal 7, yaitu besok lusa tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita minta ketemu saya sudah cukup lama minta ketemu, kalau tidak salah suratnya dari November ini minta ketemu saya,” ujar Prabowo di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

    Prabowo menyampaikan bahwa dia merasa besar hati atas rencana kunjungan tersebut. Namun, dua juga menekankan bahwa apresiasi seharusnya diberikan setelah program benar-benar mencapai target dan hasil yang diharapkan.

    “Saya merasa besar hati, tapi saya juga merasa jangan dulu muji kita. Kita belum berhasil. Kita berhasil insyaallah Desember 2025 kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 82,9 juta paket makan bergizi,” tegas Prabowo.

    Menurut Presiden, saat ini pemerintah tengah menargetkan distribusi makanan bergizi setiap hari kepada 82,9 juta warga Indonesia dalam kondisi bersih, aman, dan sesuai standar gizi. Ia menilai, baru setelah itu Indonesia pantas menerima ucapan selamat atau penghargaan.

    Kendati demikian, Prabowo menyambut baik niat baik Bill Gates yang disebutnya ingin menyatakan solidaritas dan bahkan menawarkan bantuan untuk mendukung program tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa program ini bukan semata-mata bergantung pada bantuan luar negeri.

    “Saya tidak tahu bentuk bantuannya seperti apa. Tapi saya katakan bahwa, diberi bantuan atau tidak, diberi penghargaan atau tidak, kita laksanakan ini karena kita yakin ini benar. Ini adalah investasi di anak-anak kita. Kita harus mengurangi kemiskinan di rakyat kita,” tutur Prabowo dengan nada haru.

  • Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipermasalahkan: Jangan-jangan Nanti Saya Juga

    Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipermasalahkan: Jangan-jangan Nanti Saya Juga

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kontroversi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang terus menjadi bahan perdebatan.

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku heran mengapa latar belakang pendidikan Jokowi masih saja diributkan.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (5/5/2025) sore ini, Prabowo mempertanyakan apakah kelak dirinya juga akan mengalami hal serupa, di mana ijazahnya dipermasalahkan.

    “Loh minta pandangan minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya, iya kan?” katanya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Lebih lanjut, di hadapan para anggota Kabinet Merah Putih, Prabowo menegaskan bahwa dirinya bukanlah presiden boneka. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai respons atas tudingan bahwa ia dikendalikan oleh Jokowi.

    “Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” ujar Prabowo.

    Dia menegaskan bahwa konsultasi dengan Jokowi merupakan langkah wajar untuk meminta pandangan dari pemimpin sebelumnya.

    “Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa,” tegas Prabowo.

    Tak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menyampaikan bahwa ia menjalin komunikasi serupa dengan presiden-presiden sebelumnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

    “Saya menghadap beliau tidak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” pungkas Prabowo sambil berseloroh.

  • Prabowo: Saya Bukan Boneka Jokowi

    Prabowo: Saya Bukan Boneka Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya bukanlah presiden boneka. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap tudingan yang menyebut bahwa dia berada di bawah kendali Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

    Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung Senin (5/5/2025) sore ini di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” katanya dalam forum itu.

    Menurut Prabowo, dirinya hanya menjalin komunikasi dengan Jokowi untuk sekadar meminta masukan dan pandangan, sebagaimana wajar dilakukan seorang pemimpin kepada pendahulunya.

    “Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa,” katanya.

    Tak hanya dengan Jokowi, Prabowo menyebut dirinya juga berkonsultasi dengan para mantan presiden lainnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

    “Saya menghadap beliau tidak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” pungkas Prabowo.

  • Ex Menkominfo Rudiantara Ungkap Keunggulan AI, SMS Blast Ketinggalan Zaman

    Ex Menkominfo Rudiantara Ungkap Keunggulan AI, SMS Blast Ketinggalan Zaman

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Periode 2014-2019 Rudiantara mengungkapkan peran teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam merevolusi industri telekomunikasi dan industri lainnya ke depan melalui kemampuan personalisasi.

    AI diramal dalam waktu dekat akan menghapus layanan SMS Blast karena dapat membantu tenaga pemasar dalam menjangkau targetnya secara lebih personal.

    Rudiantara mengatakan hakikatnya AI memiliki dua fokus utama dalam sektor telekomunikasi. Pertama, meningkatkan efisiensi operasional internal. Kedua, mengembangkan ragam layanan baru bagi konsumen.

    Rudiantara mengatakan AI akan beroperasi maksimal selama mendapat tiga komponen penting yaitu ketersediaan data yang melimpah dan berkelanjutan, algoritma yang tepat, serta infrastruktur yang memadai seperti Graphics Processing Unit (GPU). Operator seluler memiliki ketiganya untuk dioptimalkan.

    “Kalau kita bicara soal data terbanyak, siapa yang punya? Operator seluler. Dengan ratusan juta pelanggan yang melakukan miliaran transaksi data setiap harinya, operator seluler memiliki sumber daya data yang tak tertandingi,” kata Rudiantara kepada Bisnis di sela-sela acara Penjurian Bisnis Indonesia Award (BIA) 2025, Senin (5/5/2025). .

    Rudiantara juga menyinggung bagaimana data seluler telah dimanfaatkan pada masa pandemi Covid-19 untuk membantu pemerintah dalam membatasi pergerakan masyarakat. 

    Dia menekankan potensi analisis data saat ini jauh lebih besar dengan AI, memungkinkan operator untuk memahami perilaku pelanggan secara mendalam, mulai dari pola top-up, preferensi lokasi, hingga kebiasaan berbelanja melalui transaksi digital.

    Analisis data yang canggih tersebut denan cepat akan menggantikan bisnis blast SMS promosi secara massal, karena pesan dapat dikirim berdasarkan profil dan perilaku pengguna, termasuk riwayat transaksi pembayaran digital.

    “Meskipun prabayar, perilaku pengguna bisa dianalisis. Misalnya, top-up hanya Rp10.000 atau Rp20.000 setiap dua minggu, itu mengindikasikan daya beli dan perkiraan pengeluaran bulanan. Akhirnya, operator bisa membuat paket yang lebih personalized atau sesuai profil pengguna. Lokasi rumah pengguna juga bisa terdeteksi dari sinyal yang terus dipancarkan. Data ini sangat berharga untuk marketing, untuk mengklasifikasikan pengguna berdasarkan demografi tanpa perlu bertanya langsung,” tutur Rudiantara.

    Dalam hal efisiensi operasional, Rudiantara mencontohkan bagaimana AI dapat mengoptimalkan routing jaringan secara internal. 

    “AI bisa menentukan jalur data terbaik dan tercepat, atau mendeteksi gangguan jaringan dan secara otomatis mencari jalur alternatif. Jadi, ketika ada masalah jaringan, AI memantau dan dengan cepat mengalihkan lalu lintas. Itu untuk internal,” kata Rudiantara 

    Pada Maret 2025, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) berhasil menurunkan jumlah keluhan pelanggan dengan mengoptimalkan peran AI di sisi perencanaan hingga pengoperasian jaringan telekomunikasi.  

    Tidak hanya itu, anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) tersebut juga mengaku AI membantu dalam memperkirakan titik potensial dalam menggelar jaringan sehingga mendapatkan tingkat pengembalian atau Internal Rate Return (IRR) yang lebih baik. 

    Telkomsel telah mengoptimalisasi jaringan di lebih dari 28 juta pekerjaan operasional. Di saat perusahaan seluler lain tengah berupaya menawarkan AI, solusi kecerdasan buatan Telkomsel telah membantu perusahaan memecahkan kendala dan masalah pelanggan lebih cepat dengan identifikasi akar masalah secara otomatis.  

    Telkomsel mencatat waktu demarkasi masalah berkurang dari 39 menit menjadi 10 menit, serta tingkat keluhan pelanggan telah mengalami penurunan hingga sebanyak 32% secara tahunan pada 2024. 

    Lebih lanjut, Rudiantara juga mengatakan selain memberikan efisiensi, AI juga dapat meningkatkan kualitas dan variasi layanan kepada masyarakat. Evolusi operator seluler Indonesia akan terjadi dengan pemanfaatan AI. 

    “Justru operator seluler di Indonesia yang paling tahu dan paling berpotensi memanfaatkan AI,” tegasnya.

  • Fadli Zon Targetkan Revisi Sejarah Rampung Agustus, Ini Materi yang Berubah

    Fadli Zon Targetkan Revisi Sejarah Rampung Agustus, Ini Materi yang Berubah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menargetkan upaya revisi atau penulisan ulang sejarah nasional Indonesia (SNI) rampung pada bulan Agustus 2025. Revisi SNI itu adalah bagian dari persiapan peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa proses penulisan ini akan menjadi pembaruan dari buku sejarah terakhir yang diterbitkan pada 2012, Indonesia Dalam Arus Sejarah, serta melanjutkan warisan karya sebelumnya yakni Sejarah Nasional Indonesia dari era 1980-an.

    “Kita melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari semua perguruan tinggi, dari banyak perguruan tinggi yang memang sejarawan, yang ahli di bidangnya, untuk punya kompetensi untuk menulis dan juga melakukan editing di dalam buku itu,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, proses ini bukan hanya sekadar menulis ulang, tetapi juga menyesuaikan dengan temuan-temuan terbaru di bidang sejarah, termasuk dari masa prasejarah hingga perkembangan politik kontemporer.

    “Ada banyak temuan-temuan misalnya di era prasejarah, dan juga penambahan-penambahan pada masa pemerintahan yang lalu dan sebagainya. Ya semua yang perlu di update, kita update. Misalnya periode terakhir itu periode sebelum Pak SBY kalau nggak salah. Nanti tentu ditambahkan,” jelas Fadli.

    Terkait periode-periode sensitif seperti 1965, 1998, atau masa Reformasi, Fadli menegaskan bahwa pembaruan sejarah tidak dimaksudkan untuk menghapus atau memutarbalikkan fakta sejarah.

    “Kalau 65 kan udah jelas saya kira, apalagi yang mau ditambahkan ya. Artinya sudah menjadi formal history dari dulunya ya periode itu sudah ada. 98 juga kan waktu itu sudah ditulis juga oleh Indonesia Dalam Arus Sejarah, nanti kita lihat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia juga memastikan bahwa buku ini bukan merupakan buku pelajaran, melainkan buku acuan sejarah formal yang akan diluncurkan Agustus 2025 sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

    Menurutnya, penulisan ulang ini dipandang sebagai langkah penting dalam memperbarui narasi sejarah Indonesia yang lebih komprehensif, inklusif, dan berdasarkan temuan akademik terbaru.

    “Sebentar lagi selesainya, Agustus target kami [rampung]. Dan ini [bukan] untuk buku diluncurkan. Nanti itu menjadi semacam formal history kita,” pungkas Fadli Zon.

  • Kejagung Periksa 3 Bank Daerah Terkait Kasus Kredit Sritex (SRIL)

    Kejagung Periksa 3 Bank Daerah Terkait Kasus Kredit Sritex (SRIL)

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa sejumlah bank dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit terkait PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex (SRIL).

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah bank itu masih bersifat penyidikan umum.

    Hanya saja, Harli belum mengungkap bank yang telah diperiksa penyidik Jampidsus Kejagung. Pasalnya, hal tersebut masuk ke dalam ranah penyidikan.

    “Hingga saat ini beberapa bank informasinya dari penyidik juga sudah dilakukan permintaan keterangan,” ujarnya di Kejagung, Senin (5/5/2025).

    Dia menambahkan, penyidikan bersifat umum ini dilakukan untuk mencari fakta-fakta terkait ada dan tidaknya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau daerah.

    Dengan demikian, hingga saat ini korps Adhyaksa masih melakukan pendalaman seperti permintaan keterangan hingga pemeriksaan dokumen. Nantinya, disinkronkan untuk menemukan fakta hukum.

    “Jadi, penyidik masih berfokus pada penemuan fakta itu. Karena memang kan harus berawal dari apakah memang ada indikasi tindak pidana korupsi itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Sritex adalah perusahaan swasta milik keluarga Lukminto, yang terakhir dipimpin oleh Iwan Kurniawan Lukminto. Meski demikian, terdapat daftar panjang pemberi utang terhadap emiten berkode SRIL itu yang meliputi BUMN hingga swasta. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Sritex resmi menutup operasionalnya pada 1 Maret 2025. Setelah proses panjang sidang kepailitan, akhirnya raksasa tekstil itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap total 10.969 pekerja sepanjang Januari-Februari 2025. 

  • Komentar Gus Ipul Soal Peluang Marsinah Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

    Komentar Gus Ipul Soal Peluang Marsinah Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa usulan untuk menjadikan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional tengah dalam proses pembahasan di tingkat daerah.

    Marsinah adalah aktivis buruh yang tewas dalam memperjuangkan hak-hak pekerja pada era Orde Baru, kembali diusulkan oleh kelompok buruh untuk mendapatkan penghargaan negara tertinggi tersebut.

    “Ya itu diproses ya, jadi memang sudah ada yang mulai menanyakan dan juga sudah mulai mendiskusikan di daerah, karena Nganjuk itu ya, nanti daerah mungkin ada tokoh tokoh di sana yang sudah merintis nanti tim daerah di sana tim gelar pahlawan kemudian nanti di provinsi baru,” kata Gus Ipul saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

    Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional harus melalui tahapan berjenjang mulai dari bupati atau wali kota, lalu ke gubernur dan akhirnya ke Kementerian Sosial untuk ditelaah oleh tim ahli sebelum masuk ke Dewan Gelar Pahlawan Nasional yang berada di bawah kewenangan Presiden.

    Oleh sebab itu, dia pun menjawab perihal kemungkinan Marsinah dianugerahi gelar tersebut pada tahun ini, Gus Ipul menyebut bahwa hal itu kecil kemungkinannya.

    “Tidak memungkinan kalau tahun ini, mungkin tahun depan, ya kita lihat situasinya, kalau memungkinkan ya mungkin,” ujarnya.

    Apalagi, dia juga menyebut sejumlah tokoh lain yang sedang masuk dalam radar pengusulan pada tahun ini , seperti Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sastrawan HB Jassin, dan mantan Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf.

    Namun, dia menegaskan bahwa hanya nama-nama yang telah memenuhi syarat secara administratif dan historis yang akan diteruskan ke tingkat nasional.

    “Saya belum menerima laporan tuntas, tapi prosesnya berjalan terus. Kita lihat nanti siapa saja yang akhirnya diajukan resmi ke Kemensos,” pungkas Gus Ipul.

  • Wamendagri: Retret Kepala Daerah Jilid II Tinggal Tunggu Waktu

    Wamendagri: Retret Kepala Daerah Jilid II Tinggal Tunggu Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan konsep kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah gelombang kedua telah rampung. Pelaksanaannya pun tinggal menunggu waktu.

    Sejauh ini, lanjutnya, ada dua opsi tempat retret kepala daerah yaitu antara Magelang, Jawa Tengah atau di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung, Jawa Barat.

    “Namun untuk waktunya kami masih menyesuaikan karena kita ingin selaraskan juga dengan agenda-agenda para Kepala Daerah,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Bima menyebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan hadir dalam acara retret Kepala Daerah mendatang.

    “Jadi ini tinggal menentukan waktunya saja, tapi konsepnya sudah selesai. Kalaupun kemudian perintahnya minggu depan, minggu depan juga siap, semuanya sudah siap kok tinggal masih membicarakan waktunya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, eks Wali Kota Bogor ini berujar retret Kepala Daerah ini akan dilangsungkan tanpa harus menunggu kepala-kepala daerah yang sudah dan akan berkontestasi di pemungutan suara ulang (PSU).

    “Yang PSU itu kan masih panjang. Jadi ini gelombang kedua ini yang tidak berlanjut di MK dan yang kemarin Kepala Daerah di Bali yang tidak ikut jumlahnya ada sekitar 25 daerah atau sekitar 50-an,” jelasnya.

    Adapun, dia turut menyebut durasi untuk retret kepala daerah jilid II nantinya akan seperti retret sebelumnya, yaitu kurang lebih satu minggu.

    Sebelumnya, Bima juga memastikan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua akan berlangsung usai Lebaran 2025. 

    Retret kepala daerah ini akan diikuti oleh para kepala daerah terpilih yang lolos gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) di Mahakamah Konstitusi (MK), meskipun mereka belum dilantik. 

    “Iya, nanti gelombang berikutnya kita akan lakukan setelah lebaran. Lokasinya nanti masih kita pertimbangkan, bisa di Magelang, bisa di IPDN misalnya, tapi dalam skala yang tentunya lebih kecil. Tapi sudah dipastikan akan ada gelombang retret berikutnya,” katanya dikutip Selasa (11/3/2025).

  • Hadapi Pelemahan Ekonomi, Rudiantara Singgung Urgensi Konsolidasi Industri Telko

    Hadapi Pelemahan Ekonomi, Rudiantara Singgung Urgensi Konsolidasi Industri Telko

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Periode 2014-2019 Rudiantara menekankan pentingnya konsolidasi di industri telekomunikasi dalam menghadapi pelemahan pertumbuhan ekonomi. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat melambat ke angka 4,87% (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2025 atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu 5,11% yoy.  

    Perlambatan pertumbuhan tersebut turut dirasakan oleh pengusaha telekomunikasi di dalam negeri.

    Untuk menghadapi pelemahan pertumbuhan ekonomi, menurut Rudiantara, perusahaan telekomunikasi perlu meringankan ongkos operasional. Salah satu caranya dengan konsolidasi. 

    Merger antara XL Axiata dan Smartfren dinilai sebagai salah satu langkah yang tepat untuk menjaga pertumbuhan di tengah kondisi yang makin menantang. 

    “Ya. Istilahnya kalau top line atau pendapatannya tidak bisa ngangkat, ya cost-nya yang harus dijaga. Ya cuman itu aja,” ujar Rudiantara kepada Bisnis di sela-sela acara Penjurian Bisnis Indonesia Award 2025, Senin (5/5/2025). 

    Diketahui, XLSMART, hasil merger antara XL Axiata dan Smartfren, resmi beroperasi pada 16 April 2025. Operator baru ini mulai melayani pelanggan dengan janji peningkatan layanan, termasuk pembangunan 8.000 site jaringan baru dalam 5 tahun ke depan. Kemampuan dalam memacu jaringan dapat dilakukan berkat kekuatan modal yang lebih besar. 

    Rudiantara menambahkan merger antara Smartfren dan XL Axiata merupakan langkah strategis jangka panjang untuk menurunkan biaya industri. 

    Dengan konsolidasi tersebut, lanjut Rudiantara, operator telekomunikasi memiliki skala ekonomi yang lebih tinggi dan industri yang lebih sehat.

    “Agar operatornya mempunyai skala ekonomi yang tinggi, lebih sehat, industrinya harus konsolidasi. Tiga operator, maka kekuatan industrinya lebih sehat,” katanya.

    Rudiantara menyinggung keberhasilan merger Indosat dan Tri Hutchison Asia (H3I) dalam meningkatkan kinerja kedua perusahaan. 

    Dia menyebut peningkatan EBITDA sebagai salah satu indikator positif, karena EBITDA yang lebih tinggi menghasilkan cash flow yang dapat digunakan untuk investasi ulang. EBITDA tinggi juga bisa membuat investor lebih tenang karena selalu berharap dividen yang besar. 

    Indosat mencatat laba bersih Rp1,3 triliun atau naik 1,2% secara tahunan pada  kuartal I/2025. Emiten berkode saham ISAT itu membukukan pendapatan kuartal I/2025 yang stabil sebesar Rp13,5 triliun, dengan EBITDA sebesar Rp6,4 triliun. 

    “Ya pastinya kalau pemegang saham itu maunya dividennya tinggi. Tapi kan dividen tinggi juga kalau misalkan dibayar semua, enggak ada untuk investasi ulang ya kasihan industrinya,” katanya.

  • MK Minta Calon Kepala Daerah Pemungutan Suara Ulang Segera Ajukan Gugatan PHPU

    MK Minta Calon Kepala Daerah Pemungutan Suara Ulang Segera Ajukan Gugatan PHPU

    Bisnis.com, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) mengimbau para calon kepala daerah yang tidak terima dengan hasil pemungutan suara ulang (PSU) segera mengajukan permohonan gugatan.

    Juru Bicara MK, Mohammad Faiz menyebut bahwa MK sudah siap menerima seluruh permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah hasil PSU yang telah digelar di beberapa daerah di Indonesia.

    “Kami tentu dengan pengalaman panjang sudah siap menerima jika ada yang ajukan ke MK,” tuturnya di Jakarta, Senin (5/5).

    Menurutnya, sidang yang digelar MK terkait PHPU pada PSU kepala daerah juga akan berbeda dari sisi waktu, mengingat gelaran PSU juga dilakukan di waktu yang berbeda di tiap daerah.

    Namun, menurutnya, seluruh calon kepala daerah hanya memiliki waktu paling lama 180 hari kerja usai perhitungan suara hasil PSU di beberapa daerah.

    “Kan paling lama 180 hari, maka kita akan menunggu dan menanti apakah dari hasil PSU-PSU berikutnya itu ada yang ingin mengajukan ke MK atau tidak,” katanya.

    Dia juga menegaskan bahwa sidang terkait PHPU PSU tersebut tidak akan menggangu sidang pengujian undang-undang lainnya di MK. 

    Faiz mengemukakan semua sidang akan dituntaskan oleh hakim konstitusi secara pararel agar tidak ada pekerjaan rumah di kemudian hari.

    “Kami tidak akan menunda sidang untuk pengujian undang-undang. Jadi semuanya akan dituntaskan secara pararel. Tapi untuk PHPU ini akan diprioritaskan sidangnya karena ada batasa waktu,” ujarnya.