Category: Bisnis.com

  • Kasus PLTU Cirebon Belum Selesai, KPK Kejar Petinggi Hyundai Hingga ke Korea Selatan

    Kasus PLTU Cirebon Belum Selesai, KPK Kejar Petinggi Hyundai Hingga ke Korea Selatan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan penyidikan perkara suap mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang berkaitan dengan izin pembangunan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2. 

    Lembaga antirasuah mengejar tersangka asal Korea Selatan, Herry Jung, yang merupakan General Manager (GM) Hyundai Engineering Construction (HDEC). Herry saat ini masih belum dibawa ke proses hukum di Indonesia. 

    Pada Jumat (2/5/2025), KPK memanggil dua orang saksi terkait dengan kasus tersebut. Mereka adalah mantan Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana Heru Dewanto dan mantan Direktur Corporate Affair PT Cirebon Energi Prasarana Teguh Haryono. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Herry Jung (HJ). 

    Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, lembaganya masih mengusut peran Herry sebagai tersangka lantaran yang bersangkutan berada di Korea Selatan. Keberadaannya serta sejumlah saksi terkait yang berada di luar wilayah yurisdiksi KPK membuat lembaga antirasuah harus bekerja ekstra. 

    “Karena KPK juga tentu harus menunggu izin untuk bisa melakukan pemeriksaan kepada para saksi dari warga negara Korea, di mana pemeriksaan itu juga dilakukan di wilayah yuridiksi Korea,” jelas Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Oleh sebab itu, Budi menyebut tim penyidik KPK membutuhkan waktu untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pihak-pihak bersangkutan. Namun, demikian, dia menyatakan lembaganya berkomitmen dalam menuntaskan perkara yang sudah diusut sejak pimpinan era Agus Rahardjo dkk. 

    Di sisi lain, Budi tidak menutup kemungkinan masih ada pihak lain yang bakal dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Baik dari sisi penyelenggara negara, maupun swasta di Indonesia maupun Korea Selatan. 

    Adapun untuk memeriksa pihak-pihak yang berada di Korea Selatan, KPK telah memiliki mutual legal assistance (MLA) bersama dengan pihak penegak hukum di Negeri Ginseng tersebut. Kerja sama dilakukan juga melalui Kementerian Hukum. 

    “KPK intens berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum di Korea Selatan ya melalui Kemenkum, Ministry of Justice di Korea Selatan, ini sebagai bentuk komitmen internasional, untuk sama-sama dalam upaya pemerantasan korupsi,” terang Budi. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Herry Jung diduga menyuap Sunjaya sebesar Rp6,04 miliar dari janji awal Rp10 miliar. Suap ini terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana yang menggarap PLTU 2 di Kabupaten Cirebon. Diduga sumber uang suap itu bukan berasal dari kantong pribadi Herry Jung selaku GM HDEC.

    “Tersangka SUN [Sunjaya] menerima hadiah atau janji terkait perizinan PLTU 2 di Kabupaten Cirebon sebesar Rp6,04 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dalam konferensi pers, sebagaimana dilaporkan Bisnis pada Jumat (4/10/2019).

  • Telkomsel Ekspansi 5G, Operasikan 73 BTS untuk Industri

    Telkomsel Ekspansi 5G, Operasikan 73 BTS untuk Industri

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) melanjutkan ekspansi masif jaringan 5G-nya (Hyper 5G) dengan mengoperasikan 73 base transceiver station (BTS) 5G di Kota Makassar.

    Jaringan cepat tersebut hadir di berbagai titik mulai dari pusat perbelanjaan, area residensial, kawasan industri, destinasi wisata, sejumlah GraPARI Telkomsel, serta Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. 

    Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna mengatakan kehadiran 5G mempertimbangkan ekosistem 5G di Makassar yang makin matang, sehingga perluasan cakupan Hyper 5G secara masif dan contiguous tanpa terputus menjadi krusial. 

    “Ke depan, kami akan terus mempercepat ekspansi 5G ke sejumlah kota/kabupaten utama di Papua, Sulawesi, Kalimantan, termasuk kawasan industri seperti pertambangan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital di Indonesia Timur,” kata Indra dikutip Senin (5/5/2025). 

    Per April 2025, penetrasi 5G di Makassar telah mencapai 21% dari total device yang beredar, dengan konsumsi data mencapai rata-rata 15 GB per pengguna per bulan secara nasional. Berdasarkan network drive test internal, kecepatan unduh Hyper 5G di lokasi tertentu tercatat mencapai hingga 514 Mbps dan kecepatan unggah hingga 77 Mbps – sekitar 5 kali lebih cepat dibanding rata-rata 4G.

    Telkomsel kini mengoperasikan total sebanyak 73 BTS 5G di Makassar, dan secara keseluruhan hingga lebih dari 2.500 BTS 5G di 56 kota/kabupaten se-Indonesia. Melanjutkan ekspansi masif di Denpasar-Badung, Jabodetabek, Surabaya, dan Makassar, Hyper 5G Telkomsel akan hadir dan diperluas secara bertahap dan terukur, sejalan dengan kesiapan ekosistem 5G di sejumlah lokasi utama.

    Telkomsel juga mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) secara end-to-end untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan Hyper 5G, termasuk respons otomatis terhadap gangguan dan pengelolaan jaringan melalui kerangka kerja Autonomous Networks.

    “Dengan pendekatan berbasis AI, Telkomsel menghadirkan kualitas layanan yang optimal bagi pelanggan di berbagai situasi, sekaligus memungkinkan pengalaman pelanggan terbaik kapan pun dan di mana pun, termasuk di titik-titik keramaian dan lokasi-lokasi strategis Hyper 5G,” tambah Indra.

    Keandalan Hyper 5G dengan latensi rendah juga mendukung layanan pelanggan berbasis AI, seperti pada AI-Based Customer Care Virtual Assistance oleh Telkomsel, yakni Asisten Virtual Veronika (B2C) dan Virtual Account Manager Ted (B2B). 

    Terintegrasi dengan AI Service Operations Center, keduanya mampu merespons kebutuhan pelanggan secara cepat dan efektif, menghadirkan pengalaman layanan inovatif dan unggul di era digital 5G.

  • Tips Naik Haji, Ini Hal yang Perlu Diketahui agar Ibadah Haji Sah

    Tips Naik Haji, Ini Hal yang Perlu Diketahui agar Ibadah Haji Sah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ibadah haji adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan perjalanan spiritual yang sangat penting bagi umat Muslim.

    Haji adalah kewajiban ibadah yang harus dilaksanakan setidaknya sekali seumur hidup oleh setiap Muslim yang secara fisik dan finansial mampu. Ibadah haji dilaksanakan setiap tahun pada bulan Dhul-Hijjah di kota suci Mekkah, Arab Saudi.

    Rukun-Rukun Haji:

    Dilansir dari baznas.go.id, Senin (5/5/2025), berikut adalah 6 rukun saat melaksanakan ibadah haji menurut mazhab Asy-Syafiiyah:

    1. Ihram

    Ihram adalah niat untuk melaksanakan haji, yang ditandai dengan memakai pakaian ihram dan membaca talbiyah. Pakaian ihram untuk pria terdiri dari dua lembar kain putih, sedangkan wanita mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan.

    Setelah niat ihram, jamaah haji diharuskan untuk menjauhi larangan-larangan tertentu seperti memakai wewangian, memotong kuku, atau berhubungan suami istri.

    2. Wukuf di Arafah

    Wukuf di Arafah merupakan puncak ibadah haji. Jamaah haji akan berdiam di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dari waktu tergelincirnya matahari hingga matahari terbenam. Di sini, jamaah disarankan untuk memperbanyak doa, dzikir, dan memohon ampunan serta merenungkan makna hari kiamat.

    3. Thawaf Ifadhah

    Thawaf Ifadhah adalah ritual mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali putaran. Ritual ini harus dimulai dari Hajar Aswad dan dilakukan dengan Ka’bah selalu berada di sisi kiri tubuh jamaah. Jamaah juga harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun besar. Thawaf Ifadhah sebaiknya dilaksanakan sebelum hari-hari tasyriq berakhir.

    4. Sai

    Sai adalah ibadah berjalan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak tujuh kali. Setiap perjalanan dari Safa ke Marwah dan sebaliknya dihitung satu kali perjalanan. Ritual ini mengingatkan perjuangan Hajar yang mencari air untuk putranya, Nabi Ismail. Meskipun disarankan dalam keadaan suci, jika tidak, ibadah Sai tetap dianggap sah.

    5. Tahallul (Mencukur Rambut)

    Tahallul adalah mencukur rambut setelah menyelesaikan Sai, sebagai tanda bahwa jamaah telah menyelesaikan ibadah haji. Untuk pria, disunnahkan mencukur habis rambut, sedangkan untuk wanita cukup memotong tiga helai rambut. Tahallul dibagi menjadi dua, yaitu tahallul awwal dan tahallul tsani.

    6. Tertib

    Tertib berarti ibadah haji harus dilakukan secara berurutan. Setiap rukun haji harus dilaksanakan sesuai urutan, dari Ihram hingga Tahallul. Jika ada yang terlewat atau dilakukan tidak sesuai urutan, maka ibadah haji dianggap tidak sah.

    Apa Saja Aspek Utama Dalam Berhaji?

    1. Kewajiban dan Waktu

    Haji adalah kewajiban sekali seumur hidup bagi Muslim yang memenuhi kriteria fisik dan finansial yang diperlukan. Ibadah haji dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam bulan Dhul-Hijjah, yang puncaknya adalah Hari Arafah, yang dianggap sebagai hari terpenting dalam ritual haji.

    2. Ritual dan Praktik

    Haji terdiri dari serangkaian ritual yang dilakukan selama beberapa hari, antara lain:

        * Ihram: Jamaah haji memasuki keadaan kesucian spiritual dan mengenakan pakaian putih sederhana, yang melambangkan kesetaraan dan persatuan di antara semua peserta, tanpa memandang status sosial atau kewarganegaraan.

        * Tawaf: Jamaah haji mengelilingi Ka’bah, struktur suci di Masjid al-Haram, sebanyak tujuh kali searah jarum jam.

        * Sa’i: Jamaah haji melakukan Sa’i, yaitu berjalan tujuh kali antara bukit Safa dan Marwah, yang mengingatkan pada pencarian air oleh Hagar untuk putranya, Ismail.

        * Berdiam di Arafah: Pada Hari Arafah, jamaah haji berkumpul di dataran Arafah untuk berdoa dan memohon ampunan, merenungkan Hari Kiamat.

        * Muzdalifah dan Mina: Setelah Arafah, jamaah haji menghabiskan malam di Muzdalifah dan kemudian kembali ke Mina, tempat mereka melaksanakan ritual melemparkan batu ke tiga pilar, yang melambangkan penolakan terhadap kejahatan.

        * Idul Adha: Ibadah haji diakhiri dengan perayaan Idul Adha, di mana jamaah haji menyembelih hewan sebagai tanda memperingati kesediaan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya atas perintah Allah.

    3. Makna Spiritual

    Haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga pengalaman spiritual yang mendalam. Haji merupakan kesempatan bagi umat Muslim untuk memohon ampunan atas dosa-dosa mereka, memperbaharui iman, dan menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Ibadah haji diyakini membawa perubahan, memungkinkan individu untuk kembali ke rumah “seperti bayi yang baru lahir” bebas dari dosa.

    4. Persatuan dan Keragaman

    Haji menyatukan jutaan umat Muslim dari latar belakang, budaya, dan kebangsaan yang beragam, yang mempererat rasa persatuan dan persaudaraan di antara komunitas Muslim global. Perhimpunan ini menekankan kesetaraan semua orang beriman di hadapan Allah, karena mereka berdiri bersama dalam ibadah.

    Haji adalah ibadah fundamental dalam Islam yang mencakup serangkaian ritual yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan spiritual, kebersamaan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang iman seseorang. Ini adalah kesempatan unik bagi umat Muslim untuk memenuhi kewajiban agama mereka sambil merasakan makna mendalam dari keyakinan mereka. (Siti Laela)

  • Prabowo Kirim Sinyal Bahas RUU Perampasan Aset, Begini Jawaban Baleg DPR

    Prabowo Kirim Sinyal Bahas RUU Perampasan Aset, Begini Jawaban Baleg DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan belum ada pembahasan soal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) meski Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungannya terhadap UU Perampasan Aset.

    Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menyebut meski memang belum ada pembahasan itu, RUU Perampasan Aset nyatanya menjadi inisiatif pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2025-2029.

    “Namun demikian, bila mana sudah ada sinyal dari Bapak Prabowo Subianto tentunya akan kita coba lakukan satu proses,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Menurut Bob, muatan materi dalam RUU Perampasan Aset masih memerlukan pemutakhiran (pembaruan) tentang peruntukannya, karena ketika diperuntukkan bagi pidana umum, maka akan melebar kemana-mana.

    Dia melanjutkan, pemutakhiran juga diperlukan supaya RUU Perampasan Aset tidak bersinggungan atau bertabrakan dengan Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). 

    “Maka pemutakhiran ini memerlukan satu waktu dan proses, di mana juga ini merupakan satu inisiatif dari pemerintah yang kemarin dimasukkan apakah ini nanti akan perampasan aset koruptor atau perampasan aset pidana, nah ini yang harus diperbaiki kembali,” beber politikus Gerindra tersebut.

    Di lain sisi, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan menyebut hingga sejauh ini Baleg DPR belum menerima penugasan untuk membahas RUU Perampasan Aset, meski pihaknya memasukkan RUU itu ke Prolegnas Prioritas.

    “Kita juga memasukkannya dalam Prolegnas Prioritas. Tapi belum ada penugasan, kan itu kan ditugaskan lagi. Kami sedang merancang naskah akademiknya termasuk juga RUU-nya,” ucapnya di tempat yang sama.

    Sebelumnya, Prabowo akhirnya memberi ‘lampu hijau’ bagi eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. 

    Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025). 

    Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan demi  memberantas praktik korupsi di Tanah Air. 

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu.

  • Tanggapan Menteri HAM Soal Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak TNI

    Tanggapan Menteri HAM Soal Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer tidak menyalahi standar HAM. 

    Menurut Pigai, langkah Dedi untuk mengirimkan anak-anak sekolah itu untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment, atau kekerasan fisik. Pigai menyebut langkah Dedi itu adalah bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab. 

    “Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar Hak Asasi Manusia,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Senin (5/5/2025). 

    Adapun Pigai menjelaskan bahwa corporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin. 

    Bentuknya, lanjut Pigai, bisa meliputi tindakan memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. 

    “Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” jelas Pigai.

    Menurut Pigai, pendidikan yang diterapkan selama menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai maka bakal sesuai dengan prinsip dan standar HAM. 

    Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membeberkan alasan mengapa dirinya mengirim siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Mulanya, dia menyoroti soal kenakalan akut yang dilakukan siswa.

    Mulai dari waktu malamnya digunakan bermain game mobile legend, berkumpul alias nongkrong dengan grup motornya sampai malam, hingga ada kasus siswa SMP melakukan pembunuhan berencana ke kakeknya. 

    Di sisi lain, dia juga menyebut orang tua siswa yang menjadi korban pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol), korban bank emok (rentenir), hingga bank keliling. 

    Maka demikian, dia khawatir dalam jangka panjang anak-anak di Jawa Barat akan lemah dan tidak kompetitif, sehingga dia berencana mendidik siswa bermasalah di barak militer. 

    Apalagi, kata dia, saat ini banyak orang tua dan guru yang tak sanggup lagi menghadapi anak-anak yang jika dibiarkan bisa berujung kriminalisasi. 

    “Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka, salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI/Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

  • Avtur dan Perawatan Pesawat jadi Momok Garuda Indonesia (GIAA) dan AirAsia (CMPP)

    Avtur dan Perawatan Pesawat jadi Momok Garuda Indonesia (GIAA) dan AirAsia (CMPP)

    Bisnis.com, JAKARTA — Biaya bahan bakar dan perawatan pesawat masih mendominasi beban operasional dua maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP). Laporan keuangan keduanya menunjukkan peningkatan pada setiap segmen beban sepanjang 2024. 

    Garuda misalnya, beban perawatan pesawat disebut membuat maskapai nasional ini menghentikan sementara operasional 15 pesawat termasuk milik PT Citilink Indonesia. Sumber Bloomberg mengatakan GIAA kesulitan membayar biaya perawatan pesawat serta beberapa pemasok suku cadang yang meminta pembayaran uang muka karena khawatir akan kinerja keuangan GIAA. 

    Menurut data terbaru dari Cirium, lembaga pelacak armada maskapai, Garuda memiliki 66 pesawat yang beroperasi dan 14 pesawat dalam status penyimpanan.

    Biaya perawatan disebut cukup besar karena mayoritas armada Garuda digunakan untuk penerbangan jarak pendek, yang secara teknis menghasilkan biaya perawatan per jam terbang atau per siklus penerbangan lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingkat keausan yang lebih besar. 

    Jadwal perawatan pesawat umumnya didasarkan pada jumlah siklus lepas landas dan pendaratan, bukan pada durasi operasional.

    Jika melirik laporan keuangan GIAA sepanjang 2024, segmen pemeliharaan dan avtur memang menjadi penyumbang beban usaha terbesar. GIAA membukukan beban usaha yang membengkak 18,31% menjadi US$3,10 miliar dari sebelumnya sebesar US$2,62 miliar. Beban terbesar disumbang oleh beban operasional penerbangan termasuk avtur sebesar US$1,66 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan 2023 sebesar US$2,37 miliar. 

    Kemudian beban usaha terbesar juga merupakan beban pemeliharaan dan perbaikan yaitu US$536,95 juta, naik dari 2023 yang sebesar US$3,86 juta. 

    Pendapatan GIAA juga tercatat naik menjadi sebesar US$3,41 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar US$2,93 miliar. 

    Alhasil, Garuda Indonesia (GIAA) justru berbalik rugi sepanjang 2024 sebesar US$72,70 juta atau sekitar Rp1,17 triliun (kurs Rp16.154). Padahal pada 2023, GIAA berhasil membukukan laba sebesar US$250,64 juta.

    Senada, AirAsia Indonesia (CMPP) juga mengalami pembengkakan beban usaha hingga 17,53% menjadi sekitar Rp8,73 triliun sepanjang 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp7,43 triliun. 

    Beban usaha terbesar disumbang oleh bahan bakar yang mencapai Rp3,44 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,19 triliun. Segmen perbaikan dan pemeliharaan pesawat menempati urutan kedua sebagai penyumbang beban terbesar yaitu sekitar Rp1,65 triliun. 

    Beban usaha yang meningkat tersebut juga diikuti pertumbuhan pendapatan usaha sepanjang 2024. CMPP mencatat sekitar Rp7,94 triliun sebagai pendapatan, lebih tinggi 19,90% dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar Rp6,62 triliun. 

    Meski diimbangi dengan kenaikan pendapatan, CMPP nyatanya membukukan pembengkakan rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 41,25% menjadi Rp1,52 triliun dari sebelumnya sebesar Rp1,08 triliun. 

  • Banyak Siswa Keracunan Karena MBG, Ini Kata Prabowo

    Banyak Siswa Keracunan Karena MBG, Ini Kata Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal isu keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

    Prabowo menyampaikan bahwa kasus keracunan tersebut sangat kecil dibandingkan total penerima manfaat program.

    “Yang keracunan sampai saat ini dari [target penerima] tiga koma sekian juta kalau tidak salah [korban keracunan] di bawah 200 orang,” ujarnya saat membuka Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

    Prabowo juga menegaskan dari jumlah tersebut hanya lima orang yang harus menjalani rawat inap, dan sebagian besar mengalami gangguan ringan seperti sakit perut. Prabowo menghitung tingkat keberhasilan pelayanan makanan di MBG mencapai angka 99,99 persen.

    “Sebanyak 200 dari [target penerima] tiga koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,05. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen. Di mana ada usaha, usaha manusia apa pun, kalau 99,99 persen keberhasilannya, oke dong?” ucapnya. “Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan ya. Kita harus lihat nanti Desember 2025,” tuturnya.

    Presiden Ke-8 RI itu pun juga mengapresiasi komitmen Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan  Hindayana beserta jajaran penyelenggara program MBG yang menetapkan target tinggi.

    “Saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan ‘Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan.’ Dan kita mengerti, tidak gampang,” lanjut Prabowo.

    Tak hanya itu, dia turut mengisahkan pengalamannya saat mengunjungi salah satu dapur penyedia makanan MBG. Menurutnya, prosedur higienis di lapangan dijalankan dengan sangat ketat.

    “Itu yang kerja 50 orang, satu dapur. Yang saya sidaknya bagus, pakai tutup kepala, sarung tangan, baju seperti APD. Harus buka sepatu. Presiden disuruh buka sepatu, saya patuh. Presiden buka sepatu, ada paspampres yang nggak buka sepatu,” pungkas Prabowo sambil tertawa.

    Peristiwa Keracunan Siwaa

    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas usai serangkaian kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total ada 1.036 korban, dengan Jawa Barat sebagai wilayah terbanyak.

    Kepala BGN Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan sebagai bentuk korektif dan pencegahan ke depan.

    “Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan Program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (4/5/2025).

    Adapun dalam catatan Bisnis, sejak awal 2025, tercatat sedikitnya 1.036 siswa mengalami keracunan akibat makanan dalam program MBG di berbagai daerah. Kasus terbaru dan terbesar terjadi di Tasikmalaya pada 30 April lalu, dengan jumlah korban mencapai 400 siswa. Berikut rincian jumlah korban di beberapa daerah:

    1.    Nganjuk (2/10): 7 siswa

    2.    Nunukan (13/1): 30 siswa

    3.    Sukoharjo (16/1): 40 siswa

    4.    Waingapu (18/2): 29 siswa

    5.    Pandeglang (19/2): 28 siswa

    6.    Takalar (26/2): 12 siswa

    7.    Batang (14/4): 60 siswa

    8.    Cianjur (22/4): 78 siswa

    9.    Bombana (23/4): 10 siswa

    10.   Bandung (29/4): 342 siswa

    11.    Tasikmalaya (30/4): 400 siswa

  • Kebocoran Siber, Ancaman Senyap bagi Bisnis

    Kebocoran Siber, Ancaman Senyap bagi Bisnis

    Bisnis.com, JAKARTA – Seiring me­­­ning­­­­kat­­­nya kom­­plek­­sitas ancaman si­­­ber, dunia usaha—baik besar maupun ke­­­cil—menghadapi risiko yang lebih besar dari sebelumnya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah sebuah bisnis akan menjadi target, melainkan kapan hal itu akan terjadi.

    Serangan siber telah menjelma menjadi isu krusial bagi semua jenis usaha, dari korporasi multinasional hingga usaha kecil dan menengah (UKM).

    Jika dahulu serangan siber lebih lazim di sektor-sektor yang diatur ketat seperti perbankan, utilitas, dan lembaga pemerintahan, kini hampir semua sektor industri rentan. Di tengah percepatan transformasi digital—dari adopsi cloud, pertumbuhan e-commerce, hingga sistem pembayaran digital—permukaan serangan kian meluas. Satu insiden kebocoran data bisa cukup untuk meruntuhkan kepercayaan pelanggan yang dibangun bertahun-tahun.

    Indonesia tidak kebal dari pelanggaran data besar. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah insiden besar terjadi—termasuk kebocoran data BPJS Kesehatan yang melibatkan lebih dari 200 juta catatan. Pada Juni 2024, serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional menyebabkan gangguan pada 282 institusi pemerintah, disertai permintaan tebusan senilai US$8 juta. Tak berhenti di sana, informasi pelanggan e-commerce, pengguna layanan seluler, bahkan data lembaga pemerintah juga sempat bocor akibat serangan siber.

    Di luar kasus besar yang ramai diberitakan, banyak serangan siber terhadap UKM tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan. Studi Cisco mencatat satu dari tiga UKM di Indonesia pernah mengalami serangan dalam 12 bulan terakhir—berujung pada kerugian pendapatan dan reputasi. Minimnya keahlian teknis dan keterbatasan sumber daya membuat UKM kesulitan membangun pertahanan siber yang memadai.

    Secara global, dampak serangan siber sangat nyata. British Airways dikenakan denda senilai US$230 juta akibat kebocoran data setengah juta pelanggannya. Di Singapura, Carousell dijatuhi sanksi karena insiden yang berdampak pada dua juta pengguna. Denda regulator hanyalah awal; dampak jangka panjang terhadap reputasi dan kepercayaan jauh lebih sulit dipulihkan.

    Di Indonesia, kesiapan keamanan siber mulai menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan yang terintegrasi dalam rantai pasok global semakin diawasi soal kapabilitas keamanannya. Publik pun makin kritis terhadap perlindungan data. Kebocoran data kini bukan hanya risiko reputasi, tetapi juga penghalang masuknya peluang bisnis baru.

    Kerugian finansial akibat kebocoran data sudah terdokumentasi luas. Namun, dampak reputasi sering kali lebih fatal. Menurut Forbes, 80% konsumen di negara maju akan meninggalkan merek yang gagal menjaga data mereka. Bagi UKM, kehilangan kepercayaan pelanggan bisa menjadi pukulan telak, apalagi jika tidak memiliki sumber daya untuk pemulihan.

    Berbeda dari korporasi besar yang bisa menyewa tim hukum atau humas krisis, UKM cenderung mengalami kerugian jangka panjang yang berdampak pada kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, keamanan siber seharusnya menjadi prioritas strategis, bukan hanya kebutuhan teknis.

    Ancaman siber tidak lagi sekadar urusan tim IT. Ia adalah risiko bisnis yang memerlukan perhatian dari level tertinggi organisasi. Perusahaan harus membangun kepercayaan siber—yakni keyakinan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan terhadap kemampuan organisasi dalam melindungi data dan menjaga kontinuitas operasional.

    Dalam ekonomi digital, kepercayaan siber menjadi keunggulan kompetitif yang nyata. Organisasi yang abai terhadap isu ini berisiko kehilangan pasar, mitra, bahkan akses ke pendanaan.

    Langkah Strategis

    Pertama, tingkatkan visibilitas dan lindungi data penting. Perusahaan perlu memahami dengan jelas di mana data berada, siapa yang mengaksesnya, dan bagaimana sistem saling terhubung. Tanpa visibilitas menyeluruh, ancaman dapat masuk dari celah yang tidak terpantau. Kedua, jadikan keamanan siber budaya perusahaan. Bukan hanya tugas IT, keamanan siber harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Komitmen dari pimpinan perusahaan penting untuk mendorong pelatihan rutin, kebijakan tegas, dan akuntabilitas di semua lini.

    Ketiga, manfaatkan teknologi untuk mendeteksi lebih awal. Pelaku serangan kini menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat dan memperluas jangkauan serangan. Perusahaan harus membalas dengan teknologi yang sama—menggunakan AI untuk deteksi dini dan respons otomatis terhadap anomali. Keempat, integrasikan keamanan dalam inovasi. Setiap langkah pengembangan teknologi, baik cloud, AI, maupun IoT, harus disertai pertimbangan keamanan sejak awal. Hal ini penting agar inovasi tidak melampaui kapasitas proteksi organisasi.

    Kelima, perkuat tata kelola dan transparansi. Kepatuhan terhadap regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta standar internasional seperti ISO/IEC 27001, penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Tata kelola yang baik menunjukkan tanggung jawab, bukan sekadar kepatuhan.

    Keenam, siapkan respons insiden dan strategi komunikasi. Tidak ada organisasi yang kebal dari serangan. Namun, cara merespons insiden akan membedakan antara kerusakan reputasi dan kepercayaan yang tetap terjaga. Komunikasi yang cepat dan terbuka bisa menjadi modal untuk bangkit lebih kuat.

    Menempatkan keamanan siber sebagai inti strategi bisnis adalah langkah yang tidak bisa ditunda. Dalam lanskap digital yang kian kompleks, hanya organisasi yang membangun fondasi kepercayaan dan ketahanan siber yang mampu bertahan dan tumbuh.

  • Ekonomi RI Tumbuh Melambat, Kadin Optimistis Bisa Tembus 5% di Kuartal II/2025

    Ekonomi RI Tumbuh Melambat, Kadin Optimistis Bisa Tembus 5% di Kuartal II/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) optimistis ekonomi mampu tumbuh di level 5% pada kuartal II/2025, kendati saat ini masih terseok-seok. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan ekonomi yang melambat di kuartal I/2025 menjadi catatan sekaligus peringatan bagi dunia usaha dan pemerintah untuk membuat strategi dan kebijakan yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya.

    Namun, Sarman menyebut tidak adanya momentum yang mampu menggenjot konsumsi rumah tangga pada kuartal II dan III juga menjadi tantangan bagi Indonesia. Meski begitu, dia mengatakan pemerintah dan dunia usaha bisa memanfaatkan momentum libur Natal dan Tahun Baru pada kuartal IV mendatang.

    “Itu menjadi catatan-catatan dan kita harus selalu optimis bagaimana kita mampu mengembalikan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal II/2025 nanti di angka 5%,” kata Sarman kepada Bisnis, Senin (5/5/2025).

    Sarman menuturkan pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tiga bulan pertama 2025 juga telah diprediksi dunia usaha. Hal ini terlihat dari penurunan pemudik di Hari Raya Idulfitri dari 193 juta orang pada tahun lalu menjadi 146 juta orang di tahun ini. Alhasil, konsumsi rumah tangga dan perputaran uang tidak sebesar seperti tahun yang lalu.

    “Kami sudah memprediksi sekalipun masih ada rasa optimisme bisa mencapai 5% [di kuartal I/2025],namun realitasnya hanya mencapai 4,87%,” ucapnya.

    Padahal, kata Sarman, libur Idulfitri menjadi momentum perputaran uang terbesar di Indonesia dan kenaikan konsumsi rumah tangga yang diharapkan mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi.

    Kendati demikian, Sarman menyatakan pelaku usaha masih optimistis untuk berekspansi, meski pertumbuhan ekonomi sedikit tertekan.

    “Dengan keseriusan dan juga responsif dari pemerintah, kami berharap bahwa pertumbuhan ekonomi kita ke depan ini juga akan semakin membaik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan Kadin akan mendukung berbagai upaya dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai program strategis, yang diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga bisa stabil dan meningkat ke depan.

    Di samping itu, Kadin juga berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga-harga pokok pangan agar tidak ada rasa kekhawatiran bagi masyarakat. Serta, tidak adanya kenaikan harga terhadap kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti arga tarif listrik, gas, hingga bahan bakar minyak (BBM).

    “Kami ingin agar konsumsi rumah tangga kita ke depan ini harus semakin optimal, karena bagaimanapun hampir 60% pertumbuhan ekonomi kita masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, tren perlambatan pertumbuhan ekonomi berlanjut ke awal tahun ini akibat konsumsi masyarakat dan investasi yang melambat, serta belanja pemerintah yang terkontraksi.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap ekonomi kuartal I/2025 tumbuh 4,87% secara tahunan, atau melambat dari 5,11% year-on-year (yoy) pada kuartal I/2024.

    Adapun, konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% produk domestik bruto (PDB) hanya naik 4,89%. Angkanya lebih rendah dari setahun sebelumnya sekaligus kembali berkinerja di bawah rata-rata historisnya yang tumbuh 5%.

    Di sisi lain, konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38% yoy di tengah efisiensi belanja pemerintah yang memangkas belanja perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa.

  • Rata-rata Upah Buruh Naik Jadi Rp3,09 Juta per Februari 2025

    Rata-rata Upah Buruh Naik Jadi Rp3,09 Juta per Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, rata-rata upah buruh pada Februari 2025 meningkat dibanding Februari 2024.

    Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, rata-rata upah buruh dari Februari 2024 ke Februari 2025 meningkat 1,78%, dari Rp3,04 juta menjadi Rp3,09 juta.

    “Rata-rata upah buruh pada Februari 2025 sebesar Rp3,09 juta,” demikian bunyi laporan tersebut, dikutip Senin (5/5/2025).

    BPS mencatat, rata-rata upah buruh laki-laki mencapai Rp3,37 juta. Nominal tersebut lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan yang tercatat sebesar Rp2,61 juta. 

    Menurut lapangan usahanya, buruh di sektor pertambangan dan penggalian mendapat upah tertinggi mencapai Rp5,09 juta, disusul pengadaan listrik dan gas Rp5,04 juta, aktivitas keuangan dan asuransi Rp4,88 juta, informasi dan komunikasi Rp4,13 juta, dan real estat Rp4,04 juta. 

    Sementara itu, buruh yang bekerja di sektor aktivitas jasa lainnya mendapat upah terendah yakni hanya sebesar Rp1,81 juta, disusul pertanian Rp2,25 juta, akomodasi dan makan minum Rp2,42 juta, perdagangan Rp2,67 juta, pendidikan Rp2,79 juta, dan treatment air, sampah, dan daur ulang Rp2,91 juta.

    Lebih lanjut dari sisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, BPS merekam bahwa upah buruh berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan.

    “Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, semakin besar pula upah yang diterima,” bunyi laporan itu. 

    Secara terperinci, buruh lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 mendapat upah tertinggi sebesar Rp4,35 juta, sedangkan buruh lulusan SD ke bawah menerima upah terendah yakni Rp2,07 juta. 

    Dengan demikian, buruh berpendidikan Diploma IV,S1,S2,S3 menerima upah sekitar dua kali lipat dibandingkan buruh berpendidikan SD ke bawah.