Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Telkom (TLKM) Siapkan Mobile BTS Jaga Keandalan Sinyal saat Digiland Run 2025

    Telkom (TLKM) Siapkan Mobile BTS Jaga Keandalan Sinyal saat Digiland Run 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero)  Tbk. (TLKM) bakal menyediakan mobile Base Transceiver Station (BTS) dalam rangkaian Digiland Run 2025.

    Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah mengatakan pihaknya berkomitmen menghadirkan konektivitas yang andal bagi peserta dalam agenda Digiland Run 2025.

    “Oh, pasti. Nanti kita akan menambah mungkin beberapa mobile BTS,” kata Ririek di Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Selain penyedian mobil BTS, Ririek menyebut pihaknya akan melakukan penguatan jaringan Wi-Fi untuk menghadapi lonjakan penggunaan data selama penyelenggaraan acara.

    “Nanti paling nggak memastikan bahwa di event itu orang akan lancar pakai data,” ucap Ririek.

    Diketahui, Telkom kembali menyelenggarakan Digiland Run. Mengusung semangat “Elevating Your Future”, Digiland 2025 juga akan menghadirkan Digiland Music, serta Kuliner Nusantara dan Pasar UMKM, diselenggarakan pada 18 Mei 2025 mendatang di Istora Senayan, Jakarta.

    Berbeda dengan acara sebelumnya, pada perhelatan ini perusahaan telekomunikasi pelat merah tersebut juga membagikan kuota internet. 

    Pada gelaran Digiland Run 2025, Telkom berinovasi dengan mengalokasikan setiap kilometer peserta menjadi kuota bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Ririek mengatakan setiap 1 kilometer (KM) pelari yang berpartisipasi dalam Digiland Run 2025 akan dikonversi menjadi kuota sebesar 1 Gigabyte (GB).

    “Tapi itu akan dialokasikan kepada anak-anak sekolah, terutama di lokasi 3T,” tuturnya.

    Pada Digiland Run 2025 Ririek menyampaikan terdapat 12.500 pelari yang akan berpartisipasi. Angka tersebut terbagi menjadi tiga kategori yaitu Half Marathon, 10 kilometer (10K), dan 5K.

    Untuk Half Marathon akan diikuti sebanyak 1.500 pelari, 10K diikuti oleh 5.000 pelari, dan 5K diikuti oleh 6.000 pelari.

    Dengan total 12.500 peserta lari, Telkomsel tercatat akan mendonasikan sekitar 111.500 GB atau 111,5 Terabyte (TB). 

    Angka tersebut merupakan konversi dari pelari Half Marathon sebesar 31.500 GB, 10k sebesar 50.000 GB, dan 5K sebesar 30.000 GB.

    Adapun, pada kategori Half Marathon dan 10K telah memperoleh International Measurement Certificate dari World Athletics bekerja sama dengan Association of International Marathons and Distance Races (AIMS).

    Sertifikasi ini menunjukkan bahwa rute Digiland Run 2025 telah diakui dan memenuhi standar internasional.

  • Seleksi Calon Anggota KY Dibuka, Pendaftaran Juni 2025

    Seleksi Calon Anggota KY Dibuka, Pendaftaran Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) untuk masa jabatan 2025-2030 secara resmi mengumumkan dimulainya proses seleksi publik.

    Masa jabatan anggota KY periode 2020–2025 akan berakhir pada 20 Desember 2025 dan pemerintah telah membentuk panitia seleksi (pansel) melalui Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2025 yang ditetapkan pada 21 Maret 2025.

    Ketua merangkap anggota pansel adalah Dhahana Putra, bersama empat anggota lainnya yakni Yanto; Basuki Rekso Wibowo; dan Widodo; serta M. Maulana Bungaran.

    Dhahana mengatakan bahwa pansel mengajak publik dan media massa untuk aktif memberikan informasi terkait rekam jejak para calon.

    “Banyak orang yang punya kemampuan, tapi mereka tidak mendaftar. Maka kami terbuka terhadap masukan, termasuk dari media. Bila ada individu yang punya kompetensi dan cocok, informasikan kepada kami,” ujar Dhahana di Kantor Menteri Sekretaris Negara, Senin (5/5/2025).

    Pansel diberi mandat untuk mengumumkan pembukaan pendaftaran, melakukan seleksi administrasi dan penilaian integritas, serta memilih tujuh nama calon untuk diajukan kepada Presiden dan kemudian diserahkan ke DPR RI.

    Pengumuman pendaftaran dimuat mulai 6 hingga 28 Mei 2025 melalui berbagai kanal resmi, termasuk situs Kementerian Sekretariat Negara, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran calon akan dibuka mulai 2 hingga 23 Juni 2025.

    Pansel mengundang seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam proses seleksi ini. Informasi detail mengenai syarat dan tata cara pendaftaran tersedia pada media pengumuman resmi yang telah ditentukan.

  • Prabowo Targetkan Penerima MBG Capai 4 Juta Siswa Bulan ini, 82,9 Juta Akhir Tahun

    Prabowo Targetkan Penerima MBG Capai 4 Juta Siswa Bulan ini, 82,9 Juta Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

    Menurutnya, sejak diluncurkan pada 6 Januari lalu, program ini telah menjangkau lebih dari 3,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bahkan, pelaksanaan program berjalan secara bertahap dan penuh kehati-hatian. Hingga awal Mei 2025, MBG telah digelar di lebih dari 1.000 titik.

    “Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025). 

    Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dari sisi logistik, pelaksanaan program ini sangat kompleks dan menantang, bahkan melebihi penyelenggaraan katering skala besar.

    “Kami selenggarakan katering untuk upacara perkawinan tamu 3.000 orang saja setengah mati katering. Dan tidak jarang bahwa katering itu ada yang keracunan. Biasanya katering di kawinan ya makan begitu-begitu saja, sudah mahal,” ujarnya.

    Prabowo juga menanggapi kabar soal insiden keracunan makanan dalam program MBG. Menurutnya, dari total 3,4 juta penerima, hanya sekitar 200 orang yang mengalami keluhan pencernaan, dengan hanya lima orang yang memerlukan perawatan inap.

    Kepala negara menyampaikan bahwa skala dan capaian MBG menunjukkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan program sosial berskala besar secara cepat dan efektif.

    Keberhasilan ini, menurutnya, juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjalankan kebijakan berpihak pada rakyat kecil dengan manajemen modern dan hasil nyata.

    “Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya gak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta. Kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%,” pungkas Prabowo.

  • Telkomsel Perkuat Posisi di Wilayah Timur Indonesia, Tebar 5G di 4 Kota Ini

    Telkomsel Perkuat Posisi di Wilayah Timur Indonesia, Tebar 5G di 4 Kota Ini

    Bisnis.com, MAKASSAR — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) berkomitmen menggelar jaringan 5G di wilayah timur Indonesia. Setelah hadir di Makassar, bakal ada 4 kota baru lagi yang mendapat jaringan cepat ini.

    Usai melanjutkan ekspansi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan mengoperasikan 73 base transceiver station (BTS) 5G hingga awal Mei 2025, perseroan akan menyasar empat kota lagi, yaitu Manado, Ambon, Jayapura, dan Timika.

    Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna mengatakan pengembangan jaringan 5G di Manado, Jayapura, dan Timika saat ini sudah mulai dilakukan. Penambahan BTS untuk penguatan pun telah direncanakan dan akan dieksekusi secara bertahap.

    Di tiga kota ini ekosistem 5G diklaim makin matang, sehingga perluasan cakupan Hyper 5G secara masif dan contiguous tanpa terputus sudah perlu dilakukan.

    Sementara untuk Ambon hingga saat ini belum ada layanan 5G di kota tersebut. Namun pihak Telkomsel berjanji dalam waktu dekat akan segera menggelar jaringan ini mengingat adanya peningkatan penggunaan perangkat telekomunikasi yang mendukung 5G di sana.

    Indra menambahkan, upaya pengembangan ini akan dilakukan secara cermat dengan membuat keseimbangan antara kebutuhan kapasitas 4G di wilayah-wilayah tersebut dan kebutuhan adopsi ke 5G. Pasalnya spektrum yang dimiliki saat ini terbatas.

    Meskipun pemerintah tengah mendorong pengembangan 5G dengan akan merilis spektrum baru, namun beberapa hal lain juga mesti diperhatikan. Misal soal dukungan perangkat di masyarakat dan seberapa besar tingkat ketergantungan akan kebutuhan 4G.

    “Kalau kita pasang jaringan 5G di suatu daerah, ternyata perangkat yang mendukung jaringan ini masih sedikit, itu akan mengorbankan 4G, itu yang kita tidak inginkan. Karena harapannya nanti 4G akan kosong dan pelanggannya pindah ke 5G,” ungkap Indra dalam Media Update Telkomsel di Makassar, Senin (5/5/2025).

    Selain itu ada juga beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam pemasangan jaringan ini, misal daya listrik yang akan bertambah karena perangkat 5G butuh tambahan daya dibandingkan dengan memakai jaringan generasi sebelumnya.

    Kemudian penambahan fiber optik karena diperkirakan konsumsinya akan meningkat lima kali lipat dibandingkan 4G, serta membutuhkan penambahan kekuatan kapasitas tower yang harus cepat dikerjakan secara technical.

  • Sindiran Prabowo ke Birokrat hingga Klaim Aset Negara Tembus US Triliun

    Sindiran Prabowo ke Birokrat hingga Klaim Aset Negara Tembus US$1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa total aset negara Indonesia yang berada di bawah pengelolaan pemerintah telah mencapai US$1 triliun.

    Angka ini disebutkan setelah konsolidasi dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah, termasuk dengan menghitung aset yang selama ini kurang diperhatikan atau bahkan tersembunyi.

    “Setelah kami konsolidasi, kami kaget bahwa asset under management kami mencapai US$982 miliar. Tapi kita konservatif katakan sekitar US$900 miliar. Ternyata, ada lagi aset yang selama ini tak tercatat dengan baik,” ujarnya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

    Salah satu temuan mengejutkan, kata Prabowo, adalah nilai kawasan kompleks Gelora Bung Karno (GBK) di Senayan, Jakarta.

    “Kompleks GBK saja, menurut pengusaha, nilainya US$25 miliar sepuluh tahun lalu. Sekarang mungkin sudah US$30 miliar. Kalau ditambah, total aset kita sudah tembus US$1 triliun,” ucapnya.

    Meski begitu, Prabowo juga menyoroti kurangnya kesadaran sebagian pejabat dan birokrat dalam mencermati dan mengelola aset negara. Dia bahkan menuding ada praktik penyembunyian aset yang bisa merugikan negara.

    “Terus terang saja banyak pemimpin kita tidak mengerti. Kadang-kadang, pandainya beberapa birokrat kita adalah menyembunyikan aset,” kata Prabowo.

    Oleh sebab itu, dia meminta para menteri untuk melakukan audit dan kajian menyeluruh terhadap aset yang berada dalam tanggung jawab kementerian masing-masing.

    “Saya minta menteri-menteri yang punya aset banyak, tolong dikaji. Karena kalau tidak, bisa saja nanti setelah ganti 3–4 kali menteri atau presiden, aset itu hilang atau tidak jelas keberadaannya,” pungkas Prabowo.

    Dikelola Danantara 

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya kini mengelola 844 perusahaan yang sebelumnya berada di bawah BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

    Menurutnya, seluruh entitas ini resmi berada di bawah kendali Danantara sejak 21 Maret 2025. Tak lama setelah peresmian Super Holding BUMN itu dilakukan.

    “Jadi itu ada anak, cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi kalau di total itu ada 844 perusahaan. Dan itu sudah resmi berada di milik dan antara sejak 21 Maret yang lalu ya. Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian,” ujarnya di JCC Senayan, Senin (28/4/2025)

    Rosan menegaskan, sejak diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, BPI Danantara bergerak cepat melakukan konsolidasi, terutama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional.

    “Sejak peluncuran, kami langsung bergerak cepat. Alhamdulillah, sekarang seluruh perusahaan tersebut, termasuk perusahaan besar, sudah menjadi bagian dari Danantara,” imbuhnya.

    Tidak hanya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Rosan memastikan perusahaan berbentuk Perusahaan Umum (Perum) juga masuk dalam konsolidasi tersebut.

    Selain itu, Rosan mengungkapkan bahwa sejumlah aset strategis negara, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, juga akan dialihkan ke Danantara.

    Aset tersebut, yang delapan tahun lalu diperkirakan bernilai sekitar US$25 miliar akan dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai ekonomi.

    “Akan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif. Aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return of investment. Sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya,” ucapnya.

    Tak hanya itu, dia menambahkan, nilai aset BUMN yang saat ini dikelola Danantara sebenarnya jauh lebih besar dari yang sebelumnya banyak disebut, yaitu sekitar US$900 miliar dan akan terus bertambah seiring dengan masuknya aset-aset tambahan.

    Langkah ini, menurut Rosan, merupakan bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    “Jadi ini semua akan, yang tadinya berada di dalam mensesneg akan berada di bawah Danantara itu,” pungkas Rosan.

  • Prabowo Janji Hapus Utang Rakyat Kecil Agar Tidak Terjerat Rentenir

    Prabowo Janji Hapus Utang Rakyat Kecil Agar Tidak Terjerat Rentenir

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela kepentingan rakyat kecil dengan menghapus utang-utang lama yang membuat masyarakat terjebak pinjaman dengan bunga besar.

    Langkah ini, menurut Presiden Ke-8 RI itu, diambil secara terukur dan bertanggung jawab dalam kerangka pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiplin.

    “Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun lalu, utang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi. Terpaksa pinjam dari rentenir. Dari pinjol. Rentenir yang gila, bunganya harian. Luar biasa,” ujarnya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

    Untuk menjawab persoalan itu, Kepala Neagra menekankan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan strategis menghapus beban-beban tersebut sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.

    “Kita hapus. Kita ambil tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko, tetapi dengan kerangka pengendalian APBN yang prudent.”

    Prabowo menegaskan bahwa pengendalian defisit anggaran tetap menjadi prioritas utama, dengan tetap menjaga agar defisit berada di angka maksimal 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih ketat dari standar internasional.

    “Pertama, kami disiplin dengan [anggaran] kami sendiri. Kami menjaga bahwa defisit kita tetap 2,5% dari GDP. Tidak ada kewajiban. Uni Eropa saja yang lahir dengan angka tersebut dalam perjanjian Maastricht tahun 90-an, mematok defisit anggaran untuk anggota-anggota Uni Eropa di 3%,” ucapnya

    Dia menyindir negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Italia yang justru tidak konsisten menjalankan standar defisit 3% tersebut, sementara Indonesia tetap disiplin dan bahkan berada di bawah ambang batas itu.

    “Kami karena ingin menjadi nice boy, kami ikut Maastricht Treaty. Untuk kita, kita tidak akan punya defisit lebih dari 3%. Padahal, saudara-saudara, Jerman, Prancis, Italia, mereka sudah jauh di atas 3%. Mereka melanggar standar yang mereka lakukan sendiri. Indonesia masih menjaga di bawah 3%,” tuturnya.

    Prabowo juga menegaskan bahwa manajemen ekonomi pemerintahannya bersifat hati-hati namun progresif, memungkinkan penghematan besar-besaran yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan berbagai program strategis nasional.

    “Pengendalian manajemen ekonomi kita cukup prudent, cukup hati-hati. Dalam kehati-hatian itu, salah satu juga yang bisa dan boleh, dan bangga kita lakukan: penghematan besar-besaran. Ini yang memungkinkan kita melaksanakan program strategis,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo: Buruh Akan Dibela, Tapi Jangan Buat Pengusaha Merasa Susah

    Prabowo: Buruh Akan Dibela, Tapi Jangan Buat Pengusaha Merasa Susah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membela hak-hak buruh, tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan kepentingan pengusaha.

    Dalam pidatonya di Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo menyerukan semangat kerja sama antara buruh dan pengusaha demi kepentingan nasional.

    “Buruh kita akan bela, karena anda anak-anak kami. Tapi ingat, kita juga harus mengerti kepentingan pengusaha. Mereka yang punya pabrik. Kalau mereka merasa susah, mereka bisa angkat kaki dari sini,” ujarnya di kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, ada aspirasi dari kalangan buruh sendiri agar pemerintah mempertemukan perwakilan buruh dan pengusaha untuk berdialog secara langsung.

    “Bahkan dari pemimpin buruh datang ke saya, ‘Pak kalau bisa kumpulkan 150 tokoh buruh dan 150 pengusaha, mari kita bahas kesulitan kami bersama-sama.’ Ini semangat Indonesia incorporated,” ungkapnya.

    Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk membantu rakyat miskin, termasuk buruh, tanpa mengubah kebijakan warisan pemerintahan sebelumnya.

    “Program-program untuk rakyat miskin saya tidak ubah, tidak saya kurangi. Totalnya lebih dari Rp500 triliun. Termasuk subsidi listrik,” tegasnya.

    Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, serta program makan bergizi gratis yang pada akhir tahun ini akan menghabiskan anggaran sekitar Rp170 triliun.

    “Total investasi pemerintah untuk membantu masyarakat kelas bawah hingga menengah mencapai lebih dari US$40 miliar. Ini keberpihakan nyata,” katanya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga mengungkap langkah tegas dalam sektor pertanian dengan memangkas sistem distribusi pupuk yang sebelumnya dinilai rumit.

    “Distribusi pupuk sekarang langsung dari pabrik ke kelompok tani. Kita tinggalkan 144 aturan yang bikin ruwet. Tidak perlu izin gubernur atau bupati lagi,” jelasnya.

    Selain itu, dia mengingatkan pengusaha penggilingan padi agar tidak membeli gabah dari petani dengan harga rendah. 

    “Saya wajibkan penggiling padi membeli dengan harga dasar. Kalau ada yang bandel, izinnya saya cabut. Saya tidak main-main. Karena saya diberi mandat oleh UUD 1945 Pasal 33,” tegasnya.

    Menutup pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia saat ini telah menjadi negara kesejahteraan (welfare state) dalam arti sebenarnya, dengan ratusan kebijakan pro-rakyat yang terus dijalankan.

    “Ini bukan slogan. Kita adalah welfare state yang nyata. Pemerintah hadir membantu rakyat kecil dengan kebijakan riil, bukan basa-basi,” pungkas Prabowo.

  • Eks Dirjen Minerba Bambang Gatot Divonis 4 Tahun pada Kasus Korupsi Timah

    Eks Dirjen Minerba Bambang Gatot Divonis 4 Tahun pada Kasus Korupsi Timah

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono divonis empat tahun penjara dalam korupsi timah di IUP PT Timah Tbk.

    Majelis hakim PN Tipikor menilai bahwa Bambang Gatot telah sah dan meyakinkan melakukan pidana korupsi dalam perkara tersebut sebagai dakwaan subsider.

    Dakwaan subsider yakni melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

    “Menjatuhkan dengan pidana penjara selama 4 tahun,” ujar Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji di PN Tipikor, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Selain pidana penjara, hakim juga telah menjatuhkan hukuman denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka bakal diganti dengan kurungan tiga bulan.

    “Dan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan digantikan kurungan selama 3 bulan,” imbuhnya.

    Sementara itu, di persidangan yang sama, hakim juga memvonis mantan Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka-Belitung Supianto selama tiga tahun penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider tiga bulan.

    Di sisi lain, Direktur Operasional PT Timah Tbk. (TINS) Alwin Albar telah divonis 10 tahun penjara lantara dinilai telah secara sah melakukan korupsi bersama-sama dalam perkara timah.

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alwin dengan pidana selama 10 tahun dan denda sebanyak Rp750 juta,” tutur Hakim Fajar.

  • Lampu Hijau RUU Perampasan Aset, Langkah Konkret atau Basa-basi Politik?

    Lampu Hijau RUU Perampasan Aset, Langkah Konkret atau Basa-basi Politik?

    Bisnis.com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset nampaknya mulai mendapatkan lampu hijau dari pemerintah usai Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan untuk pembuatannya.

    Dukungan tersebut dia lontarkan saat berorasi di depan para buruh saat memperingati Hari Buruh Internasional pada Kamis (1/5/2025) di Monas, Jakarta. Dia menekankan agar aturan yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan khususnya untuk memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu,” ujarnya dengan nada tegas yang disambut riuh peserta aksi buruh.

    Menyusul hal tersebut,

     Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

    Dia berpandangan bahwa memang seharusnya perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan Undang-Undang, supaya hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.

    “Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM,” jelasnya melalui keterangan tertulis yang dikutip Senin (5/5/2025).

    Selain itu, Yusril melihat bahwa UU tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (APH).

    Lebih lanjut, eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Kala itu, ujarnya, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama pemerintah.

    “Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang,” katanya.

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut tengah mematangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah diberikan ‘lampu hijau’ oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera dibahas dengan DPR. 

    Supratman menegaskan pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai fokus agar bisa segera dibahas dengan legislatif. Presiden juga disebut telah memberikan restu agar aturan ini segera terwujud.

    “Kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan [Kepala, red] PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draft terakhir,” ungkap Supratman kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Supratman lalu menyampaikan bakal segera berkonsultasi dengan DPR mengenai kapan waktu yang tepat guna menentukan penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas berikutnya. Harapannya, RUU Perampasan Aset bisa masuk ke dalam prolegnas tersebut. 

    Politisi Partai Gerindra itu memastikan RUU Perampasan Aset saat ini masih akan tetap menjadi inisiatif pemerintah. Namun, dia belum bisa memastikan apabila Prabowo berpeluang mengirimkan supres baru ke DPR untuk pembahasan RUU itu. 

    “Nanti kita lihat. Yang pasti kan kita lagi komunikasikan dengan teman-teman di DPR. Kemudian juga dengan lintas Kementerian ya. Tadi pagi saya sudah ketemu dengan Kepala PPATK membicarakan juga,” ucap politisi Partai Gerindra itu. 

  • RI Setop Impor Beras dari Kamboja, Prabowo: Tidak Sedikit Jasanya Jokowi Sebagai Presiden

    RI Setop Impor Beras dari Kamboja, Prabowo: Tidak Sedikit Jasanya Jokowi Sebagai Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pujian yang disampaikan langsung oleh tokoh senior Kamboja, Hun Sen, terhadap keberhasilan Indonesia dalam produksi beras.

    Dalam pertemuan mereka yang berlangsung di Istana Merdeka, Senin (5/5/2025) pagi, kata Prabowo, Hun Sen menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan bahkan mempengaruhi pasar ekspor Kamboja.

    “Saya terima pagi ini Saudara Hun Sen dari Kamboja. Dia 38 tahun jadi Perdana Menteri, sekarang Presiden Senat. Yang pertama dia katakan adalah soal produksi beras kita. Katanya, Indonesia luar biasa, produksi berasnya sangat baik dan berlimpah,” katanya saat memberikan sambutan di Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden.

    Menurut Prabowo, Hun Sen menyampaikan bahwa karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras, Kamboja harus mencari pasar baru untuk komoditas tersebut.

    “Dia bilang biasanya Indonesia beli beras dari Kamboja. Tapi tahun ini tidak. Indonesia tidak impor. Ini langsung disampaikan ke saya,” ujarnya.

    Prabowo tak lupa memberikan apresiasi kepada Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atas kontribusinya dalam pencapaian swasembada ini.

    Dia menegaskan bahwa sebagian besar keberhasilan produksi pangan saat ini adalah hasil kesinambungan dan kebijakan Jokowi sebelumnya.

    “Prestasi ini bukan datang begitu saja. Tidak sedikit jasanya Pak Jokowi sebagai presiden. Saat beliau masih menjabat, dan kita harus akui itu,” tuturnya.

    Dia juga bercerita mengenai pengangkatannya terhadap Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, yang sebelumnya pernah menjabat di periode pertama Presiden Jokowi dan berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan.

    “Saya usulkan Amran karena kementerian pertanian kosong waktu itu. Beliau pernah capai swasembada. Saya datang ke Pak Jokowi, dan beliau terima,” ujarnya.

    Dalam penjelasannya, Prabowo menegaskan bahwa isu ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari pertahanan nasional. 

    “Orang sering tanya, apa hubungan pertahanan dan pertanian? Tanpa pangan tidak ada tentara. Mau perang pakai apa kalau nggak makan?” katanya.

    Prabowo juga menyampaikan bahwa dalam rapat-rapat penting yang membahas pangan, ia melibatkan Panglima TNI dan Kapolri karena keamanan negara sangat bergantung pada stabilitas pangan.

    “Kalau pangan tidak aman, negara tidak aman. Dan kalau tidak aman, yang pusing siapa? Tentara dan polisi,” pungkas Prabowo.