Category: Bisnis.com

  • Terkuak! Ini Biang Kerok Pengembangan Industri Semikonduktor RI Tersendat

    Terkuak! Ini Biang Kerok Pengembangan Industri Semikonduktor RI Tersendat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekosistem industri chip atau semikonduktor di dalam negeri menghadapi sejumlah kendala yang menghambat pengembangannya. Lantas, apa saja kendalanya?

    Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty mengatakan pengembangan industri chip tidak hanya terkendala kebutuhan investasi besar. Kendala utamanya justru keandalan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga ahli terampil yang masih minim untuk sektor tersebut.  

    Telisa menuturkan pengembangan industri chip harus segera dilakukan untuk jangka panjang. Apalagi, saat ini Indonesia masih cukup tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang sudah mampu memproduksi sendiri. 

    “Tapi memang kita harus punya SDM-nya ya, kita masih cukup lemah dari sisi SDM, bagaimana penyiapan SDM-nya terus juga belajar teknologinya, patennya karena semikonduktor ini ada patennya,” kata Telisa kepada Bisnis, Selasa (6/5/2025). 

    Dalam hal ini, Telisa menilai Indonesia sudah tertinggal cukup jauh dibandingkan Malaysia dan Vietnam yang sudah lebih maju dalam pengembangan semikonduktornya. Padahal, industri chip juga menjadi bahan krusial untuk kemandirian industri nasional.

    Pasalnya, industri chip banyak digunakan oleh berbagai sektor seperti elektronik, telekomunikasi termasuk komputer, smartphone, otomotif, hingga penggunaan untuk robotic dan AI. 

    “Jadi sangat penting dan krusial semikonduktor ini sbg bagian dari global value chain (gvc),” tuturnya. 

    Oleh karena itu, Telisa menyebut, Indonesia harus segera berpartner dengan negara pengembang semikonduktor, tak hanya sebagai mitra investor atau pendanaan industri, melainkan mitra transfer teknologi dan pengembangan riset. 

    “Iya, tax insentif sangat penting dan iklim regulasi yang kondusif. Jadi dukungan awal APBN untuk menyiapkan SDM dan tax allowance,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, dari RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita terdapat rumusan dari Kementerian Investasi terkait sembilan sektor investasi prioritas, termasuk semikonduktor. 

    Pemerintah menilai semikonduktor di Indonesia berpeluang besar, karena bahan bakunya tersedia di tanah air, seperti silika, lembaga, bauksit, dan emas.

    Indonesia memiliki pasir kuarsa SiO2 dengan potensi 27 miliar ton dan cadangan 330 juta ton yang tersebar di 23 provinsi. Dari pasir kuarsa diolah menjadi silikon sebagai bahan utama chip semikonduktor. 

    Bahkan, semikonduktor sempat disebut sebagai merupakan minyak bumi baru dengan nilai pasar US$592 miliar. Kendati demikian SDM yang terbatas, teknologi, dan infrastruktur yang kurang memadai masih menjadi tantangan. 

    Senada, Direktur Komersial PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron, Tekno Wibowo mengatakan pabrik chip di Indonesia belum dapat dibangun lantaran investor masih menunggu tenaga ahli yang mumpuni. 

    “Bukan hanya bahan baku, kalau cuma bahan baku berarti cuka pabrik, kenapa yang lainnya gak bikin pabrik di Indonesia? Kalau Indonesia bisa. Alasan utama kenapa pabrik chip itu nggak memilih Indonesia, nomor satu karena gak ada sumber dayanya, gak ada chip desainernya,” jelasnya. 

    Ketiadaan SDM terampil juga akan menjadi hambatan ketika terjadi masalah dalam penggunaan. Dia juga menegaskan bahwa tenaga kerja atau SDM asing akan sangat mahal jika dibawa untuk pengembangan dalam negeri. 

    Saat ini tengah berupaya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengembangkan industri semikonduktor nasional lewat kerja sama dengan Indonesia Chip Design Collaborative Center (ICDEC). 

    “Kalau kita disuruh membangun pabrik cip di Indonesia enggak sanggup, enggak ada yang sanggup, pemerintah aja enggak sanggup untuk bikin itu, duitnya itu bisa untuk bikin satu pabrik itu bisa US$20-US$30 miliar,” kata Tekno.

    Untuk itu, Polytron saat ini belum mengarah pada pembangunan industri semikonduktor, melainkan melakukan riset dan pengembangan SDM dengan tujuan pembangunan pabrik cip di Indonesia.

  • Rendang Buya, UMK Binaan Bukit Asam (PTBA) yang Bersiap Mendunia 2 jam yang lalu

    Rendang Buya, UMK Binaan Bukit Asam (PTBA) yang Bersiap Mendunia

    2 jam yang lalu

  • Telekomunikasi 3 jam yang lalu Internet Satelit Satria-1 Jangkau Desa Terpencil, Aceh hingga Papua

    Telekomunikasi

    3 jam yang lalu

    Internet Satelit Satria-1 Jangkau Desa Terpencil, Aceh hingga Papua

  • Kejagung Bakal Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Soal Korupsi Tata Kelola Minyak 5 jam yang lalu

    Kejagung Bakal Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Soal Korupsi Tata Kelola Minyak

    5 jam yang lalu

  • Prabowo: Kami TNI Selalu Dituduh Mau jadi Diktator!

    Prabowo: Kami TNI Selalu Dituduh Mau jadi Diktator!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menunjukkan sikap patriotik dan kesediaan untuk mundur dari dunia politik secara sukarela sejak era reformasi.

    Hal ini dia sampaikan saat membuka sambutan dan memberikan pengarahan dalam acara Halalbihalal Bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri yang digelar di Balai Kartini, Selasa (6/5/2025). 

    “Kami TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan ke banyak tokoh-tokoh, coba buka sejarah dunia, tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kami mundur dengan rela. Reformasi itu, saudara-saudara, yang sukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI-Polri, ABRI,” ujarnya dalam forum itu. 

    Menurutnya, sudah saatnya masyarakat mengakui peran besar TNI dalam menjaga stabilitas dan mendukung demokrasi. Ia juga menekankan bahwa lembaga tersebut tetap mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat, berdasarkan hasil survei independen. 

    “Kami harus mengatakan apa yang benar. Dan maaf, sekarang kalau disurvei rakyat Indonesia mana institusi yang paling anda percaya, tanya rakyat, yang teratas adalah TNI, tentara. Silakan. Bukan kita yang bikin survei. Ini survei internasional,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa semangat pengabdian di kalangan prajurit tidak serta-merta padam setelah pensiun. Justru semangat itu mendorong sejumlah purnawirawan TNI untuk melanjutkan pengabdian melalui jalur politik.

    Menurutnya, narasi bahwa peran TNI dalam kehidupan berbangsa tak hanya terbatas saat berdinas aktif, tetapi juga tetap hidup setelah purnatugas, dengan semangat pengabdian yang tak pernah surut.

    “Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan bahwa TNI karena sifatnya, karena semangatnya, karena kita diseleksi, direkrut, yang masuk biasanya mereka-mereka yang patriotik. Jadi begitu pensiun, begitu kita keluar tentara, rasa cinta tanah air, rasa tanggung jawab, rasa ingin berbakti, rasa ingin selamatkan bangsa dan negara masih kuat. Dan karena itu Senior TNI ada yang terjun ke politik,” pungkas Prabowo.

  • Pemerintah & DPR Bahas Nasib Bulog di RUU Pangan, Ini Bocorannya

    Pemerintah & DPR Bahas Nasib Bulog di RUU Pangan, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR RI tengah membahas penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga UU No.18/2012 tentang Pangan. Salah satu yang dibahas yakni menjadikan Perusahaan Umum (Perum) Bulog sebagai Badan Otonom.

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menyampaikan, transformasi Perum Bulog diperlukan untuk mendukung target swasembada pangan. Mengingat, pemerintah saat ini menargetkan agar swasembada pangan dapat tercapai dalam waktu dekat.

    “Fokusnya transformasi Bulog untuk ke depannya. Jadi perubahan rancangan UU Pangan ini intinya ya transformasi Bulog, Bulog mau dikemanain kelembagaannya,” kata Titiek ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Titiek juga tidak menutup kemungkinan bahwa Perum Bulog akan kembali seperti di masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto. Sebagai informasi, kala itu Bulog bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

    Dia mengatakan, kala itu, Bulog berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan.

    “Dulu aja Bulog bisa berfungsi, bisa bikin kita swasembada, kenapa sekarang mesti terlalu banyak lembaga macem-macem,” ujarnya.

    Adapun, rencana transformasi kelembagaan Perum Bulog telah bergulir sejak awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

    Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog saat itu, Wahyu Suparyono mengungkap, Perum Bulog ke depan akan menjadi lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, Bulog nantinya tak lagi menjadi Badan Usaha.  

    Wahyu menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan tersebut, sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).  

    “Nanti, kita Bulog, menjadi lembaga pemerintah lainnya,” ungkap Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

    Untuk diketahui, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dan stabilisasi harga dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. 

    Setelah melakukan sejumlah perubahan tugas, pemerintah pada 2000 mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keputusan Presiden No.29/2000 Kemudian, melalui Keputusan Presiden No.103 tanggal 13 September 2001, sebagai LPDN Bulog berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. 

    Pada 20 Januari 2003, LPND Bulog berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog (selanjutnya disebut Perum Bulog) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog dan Peraturan Pemerintah No.61/2003 tentang Perubahan atas PP No.7/2003 pasal 70 dan 71.

    Kemudian, melalui Peraturan Pemerintah No. 13/2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Perum Bulog yang selanjutnya disebut perusahaan merupakan badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN. 

  • Komdigi Bakal Panggil Pihak Worldcoin untuk Klarifikasi pada Pekan Depan

    Komdigi Bakal Panggil Pihak Worldcoin untuk Klarifikasi pada Pekan Depan

    Bisnis.com, CIBITUNG — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal memanggil pihak World terkait dari layanan Worldcoin dan WorldID pada pekan depan.

    Pemanggilan diketahui untuk meminta klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik.

    “Nah dari situ kita akan melakukan pemanggilan, kemungkinan di minggu depan. Dari situ kita akan melihat,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Cibitung, Selasa (6/5/2025).

    Namun di saat yang bersamaan, Meutya menyebut pihaknya juga membaca fenomena yang ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia. 

    Apalagi, Meutya menuturkan ada beberapa negara yang telah mengambil langkah konkret dengan menerapkan kebijakan tegas.

    “Jadi kita saat ini, kita bekukan sementara sambil melihat penjelasan dari mereka. Kalau memang tidak bisa dijelaskan, maka ini akan kita berhentikan,” ujar Meutya.

    Diberitakan sebelumnya, Komdigi membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID. 

    Komdigi berniat akan memanggil PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa langkah ini diambil menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan layanan Worldcoin dan WorldID.

    “Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat. Kami juga akan memanggil PT. Terang Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat,” tegas Alexander Sabar di Jakarta, Minggu (4/4/2025).

    Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa PT Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. 

    Di sisi lain, layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT. Sandina Abadi Nusantara.

    “Layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yakni PT Sandina Abadi Nusantara,” ungkap Alexander.

    Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, setiap penyelenggara layanan digital wajib terdaftar secara sah dan bertanggung jawab atas operasional layanan kepada publik.

  • Petani Minta Harga Gabah Kering Panen Naik Jadi Rp7.000 per Kg

    Petani Minta Harga Gabah Kering Panen Naik Jadi Rp7.000 per Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah untuk mengerek harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (HPP GKP) dari Rp6.500 per kilogram (kg) menjadi Rp7.000 per kg. Usulan tersebut dinilai dapat menguntungkan petani. 

    Sekretaris Umum SPI Agus Ruli Ardiansyah menyampaikan, biaya produksi mencapai Rp6.000 per kg. Dengan HPP GKP yang dipatok sebesar Rp6.500 per kg, petani hanya mendapat untung sebesar Rp500 per kg.

    “Menurut perhitungan kami bahwa kalau kita usulkan Rp7.000 per kg itu keuntungan Rp1.000 per kg kan bagi petani. Itu kita mencapai hitungannya adalah 20% dari biaya produksi,” kata Ruli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (6/5/2025).

    Ruli mengatakan, usulan HPP GKP sebesar Rp7.000 per kg telah disampaikan SPI kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bahkan usulan tersebut sebetulnya telah diusulkan petani sejak 2023. 

    Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg.

    Penyesuaian ini dilakukan untuk melindungi petani sehingga tetap semangat berproduksi demi mencapai swasembada pangan.

    Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    “HPP GKP di petani Rp6.500 per kg. Penyesuaian ini dengan tujuan untuk melindungi sedulur petani kita, sehingga tetap dan terus semangat berproduksi demi swasembada pangan,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

  • Canda Prabowo saat Sebut AHY dan Sugiono Purnawirawan Remaja

    Canda Prabowo saat Sebut AHY dan Sugiono Purnawirawan Remaja

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar dengan mengatakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Luar Negeri Sugiono merupakan “purnawirawan remaja.”

    Hal ini dia sampaikan saat membuka sambutan dan memberikan pengarahan dalam acara Halalbihalal Bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri yang digelar di Balai Kartini, Selasa (6/5/2025).

    Awalnya, Prabowo menyapa sejumlah tokoh purnawirawan serta anggota Kabinet Merah Putih yang hadir dalam acara tersebut. Setelah itu, dia menyapa AHY dan Sugiono, lalu melontarkan candaan.

    “Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Sugiono, mereka purnawirawan remaja,” kelakar Prabowo pada Selasa (6/5/2025).

    Candaan tersebut diarahkan kepada AHY dan Sugiono karena keduanya merupakan mantan prajurit TNI yang memilih pensiun lebih awal. Meski begitu, kepala negara pun turut melempar canda lanjutan dengan mengatakan tak bisa berkata banyak hal karena ada banyak wartawan yang meliput. 

    “Ada wartawan, jadi enggak boleh banyak jokes-nya,” tutur Prabowo sambil berseloroh dan disambut tawa hadirin.

  • IndiHome (Telkomsel) Layani 9,8 Juta Pelanggan Kuartal I/2025, Penetrasi FMC 55%

    IndiHome (Telkomsel) Layani 9,8 Juta Pelanggan Kuartal I/2025, Penetrasi FMC 55%

    Bisnis.com, JAKARTA — Layanan Fixed Broadband (FBB) IndiHome, yang kini berada di bawah Telkomsel, memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar di layanan internet rumah dengan melayani 9,8 juta pelanggan dan mencatatkan Average Revenue Per User (ARPU) sebesar Rp224.000 pada kuartal I/2025.

    Adapun jika digabung dengan pelanggan korporasi (B2B), IndiHome melayani 11 juta pelanggan, tumbuh 7% secara tahunan.

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), induk Telkomsel, mengungkapkan meskipun menghadapi tantangan pola pengeluaran konsumen yang lebih hati-hati dan rendah, Telkomsel melalui IndiHome berhasil mempertahankan momentum akuisisi pelanggan dan adopsi Fixed Mobile Convergence (FMC).

    FMC adalah integrasi layanan telekomunikasi fixed (seperti telepon rumah dan broadband) dengan layanan mobile (seperti telepon seluler dan internet mobile) menjadi satu platform yang terintegrasi.

    FMC menawarkan peningkatan efisiensi, biaya yang lebih rendah, dan pengalaman pengguna yang lebih mulus. Pengguna dapat menikmati internet dengan kecepatan tinggi di rumah dan tetap terhubung dengan jaringan mobile saat bepergian 

    “Keberhasilan ini didukung oleh jangkauan distribusi yang kuat dan pendekatan go-to-market yang disiplin,” tulis manajemen Telkom, dikutip Selasa (6/5/2025).

    Manajemen Telkom melanjutkan melalui strategi dual-track, IndiHome tetap berfokus pada ekspansi yang berkelanjutan, menyeimbangkan pertumbuhan jumlah pelanggan dengan disiplin dan prudent di tengah tekanan ekonomi makro.

    Sementara itu untuk penetrasi layanan convergence tercatat moderat menjadi 55% per Maret 2025, sedikit terkoreksi dari posisi 2024 yang sebesar 57%.

    Manajemen Telkom mengungkapkan perusahaan mengedepankan pendekatan selektif dan hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi makro yang sedang berlangsung.

    “Sejalan dengan strategi akuisisi yang lebih berhati-hati, IndiHome memprioritaskan perolehan pelanggan berkualitas dan penciptaan nilai jangka panjang,” tulis manajemen.

    Telkom menegaskan bahwa moderasi penetrasi convergence ini tidak mencerminkan melemahnya daya tarik bundling. Justru, strategi convergence yang berfokus pada kualitas terus memperkuat sinergi layanan dalam rumah tangga dan memperdalam keterikatan pelanggan.

    Layanan convergence tetap menjadi landasan utama dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi rumah tangga pelanggan dan memperkuat ketahanan perusahaan terhadap tekanan ekonomi.

    “Dengan fokus pada pelanggan berkualitas dan ARPU yang stabil, IndiHome di bawah Telkomsel menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang menantang sambil terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar Fixed Broadband di Indonesia,” tulis dalam Info Memo