Category: Bisnis.com

  • China Pangkas Bunga Acuan di Tengah Gempuran Tarif AS

    China Pangkas Bunga Acuan di Tengah Gempuran Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Sentral China (The People’s Bank of China/PBOC) memangkas suku bunga acuan dan menurunkan rasio giro wajib minimum seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengamankan ekonomi di perang dagang jilid dua dengan AS.

    Dilansir Bloomberg, Rabu (7/5/2025), Gubernur Pan Gosheng menyampaikan PBOC memangkas bunga seven-day reverse repurchase rate dari 1,5% menjadi 1,4%. Bank Sentral juga memangkas rasio giro wajib minimum sebanyak 0.5 percentage point.

    Pengumuman tersebut muncul beberapa jam setelah China mengungkapkan akan mengadakan pembicaraan dagang pertamanya akhir pekan ini dengan pejabat AS sejak Donald Trump memberlakukan tarif 145%. Gubernur PBOC berbicara bersama Ketua Komisi Regulasi Sekuritas China Wu Qing dan kepala Administrasi Regulasi Keuangan Nasional Li Yunze.

    Pemotongan bunga acuan akan mulai berlaku pada hari Kamis, dengan pengurangan rasio giro wajib minimum berlaku seminggu kemudian, kata PBOC dalam pernyataan terpisah.

    Adapun, keputusan tersebut bertujuan agar bunga kredit makin rendah. Pemangkasan rasio giro wajib minimum akan melepaskan sekitar 1 triliun yuan (setara US$139 miliar) ke dalam likuiditas jangka Panjang.

    Pan menegaskan kembali bahwa para pejabat Bank Sentral akan menerapkan kebijakan moneter yang cukup longgar demi menghasilkan likuiditas yang cukup dan memastikan pendanaan dengan biaya pembiayaan yang relatif rendah. “Pemotongan giro wajib minimum dapat meningkatkan stabilitas kewajiban bank,” katanya.

    PBOC terakhir kali menurunkan suku bunga kebijakan dan rasio giro wajib minimum pada bulan September 2024setelah Pan meluncurkan serangkaian langkah agresif untuk menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi China.

    “Ini bukan sekadar pelonggaran , tetapi juga langkah Beijing untuk meletakkan dasar bagi ketahanan, reformasi, dan pembalasan jika diperlukan,” kata Charu Chanana, kepala strategi investasi untuk Saxo Markets di Singapura.

    Selain itu, dia menilai keputusan tersebut bukan sekadar dorongan bagi likuiditas dan kredit. Fokus regulator pada teknologi, konsumsi, dan perawatan lansia menandakan dorongan yang lebih luas untuk mendukung pendorong struktural ekonomi.

  • Daftar Harga BBM Terbaru 7 Mei 2025, Ada yang Turun Lagi

    Daftar Harga BBM Terbaru 7 Mei 2025, Ada yang Turun Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, BP, dan Vivo kompak turun pada Mei 2025.

    Harga BBM biasanya berubah setiap bulannya. Adapun, per 1 Mei 2025, harga BBM di seluruh SPBU turun. Bahkan, salah satu badan usaha penyalur BBM telah menurunkan harga sebanyak dua kali.

    Perinciannya, melansir laman resmi MyPertamina, Rabu (7/5/2025), harga Pertamax (RON 92) kini dipatok Rp12.400 per liter. Harga tersebut turun dibanding bulan sebelumnya, yakni Rp12.500 per liter.

    Selanjutnya, harga Pertamax Turbo (RON 98) dipatok Rp13.300 per liter pada 1 Mei. Ini turun dibanding bulan sebelumnya yang senilai Rp13.500 per liter.

    Lalu, harga Pertamax Green (RON 95) kini ditetapkan senilai Rp13.150 per liter. Harga itu pun turun dibanding April yang senilai Rp13.250 per liter.

    Berikutnya, harga Dexlite (CN 51) juga turun dari Rp13.600 menjadi Rp13.350 per liter, sedangkan harga Pertamina Dex (CN 53) turun dari Rp13.900 menjadi Rp13.750 per liter.

    Sementara itu, untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

    Senada, harga BBM di SPBU Shell juga turun. Harga Shell Super turun dari Rp12.920 menjadi Rp12.730 per liter pada 1 Mei ini. 

    Lalu, Shell V-Power turun dari Rp13.370 menjadi Rp13.170 per liter, Shell V-Power Diesel turun dari Rp14.060 menjadi Rp13.810 per liter, dan Shell V-Power Nitro+ turun dari Rp13.550 menjadi Rp13.360 per liter.

    Menyusul Pertamina dan Shell, harga BBM di SPBU BP juga kompak turun. Tercatat, harga BP Ultimate kini dipatok Rp13.170 per liter. Ini turun dibanding bulan sebelumnya yang senilai Rp13.370 per liter.

    Lalu, harga BP 92 turun dari Rp12.800 menjadi Rp12.600 per liter dan BP Ultimate Diesel turun dari Rp14.060 menjadi Rp13.810 per liter.

    Sementara itu, SPBU Vivo menurunkan harga salah satu jenis BBM besutannya sebanyak dua kali pada bulan ini. Vivo menurunkan harga Revvo 90 menjadi Rp12.650 per liter pada 1 Mei 2025. Harga itu kemudian kembali turun menjadi Rp12.550 per liter pada 3 Mei 2025.

    Untuk jenis BBM besutan Vivo lainnya, masih menyesuaikan harga per 1 Mei 2025. Perinciannya, harga Revvo 92 dipatok Rp12.730 per liter. Harga ini turun dibanding harga pada April yang dipatok Rp12.920 per liter.

    Adapun, Revvo 95 dipatok Rp13.170 per liter pada 1 April 2025. Harga ini turun dibanding April yang sebesar Rp13.370 per liter.

    Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 7 Mei 2025:

    1. SPBU Pertamina

    – Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

    – Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

    – Pertamax (RON 92): Rp12.400 per liter

    – Pertamax Green (RON 95): Rp13.150  per liter

    – Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.300 per liter

    – Dexlite (CN 51): Rp13.350 per liter

    – Pertamina Dex (CN 53): Rp13.750 per liter

    2. SPBU Shell

    – Shell Super: Rp12.730 per liter

    – Shell V-Power: Rp13.170 per liter

    – Shell V-Power Diesel: Rp13.810 per liter

    – Shell V-Power Nitro+: Rp13.360 per liter

    3. SPBU BP

    – BP Ultimate: 13.170 per liter

    – BP 92: Rp12.600 per liter

    – BP Ultimate Diesel: Rp13.810 per liter

    4. SPBU Vivo

    – Revvo 90: Rp12.550 per liter

    – Revvo 92: Rp12.730 per liter

    – Revvo 95: Rp13.170 per liter

    – Diesel Primus Plus: Rp13.810 per liter

  • Eks Kader PDIP Saeful Bahri Mangkir jadi Saksi di Sidang Hasto Hari Ini

    Eks Kader PDIP Saeful Bahri Mangkir jadi Saksi di Sidang Hasto Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Narapidana dan Kader PDI Perjuangan (PDIP) Saeful Bahri absen dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dan perintangan Hasto Kristiyanto.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di ruang sidang, awalnya jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap bahwa pihaknya bakal menghadirkan dua saksi yakni eks Anggota DPR fraksi PDIP, Riezky Aprilia dan Saeful Bahri. Hanya saja, jaksa menyebut bahwa Saeful Bahri batal hadir dalam persidangan kali ini.

    “Sedianya hari ini kami menghadirkan 2 orang saksi, namun sampai dengan saat ini yang sudah terkonfirmasi hadir 1 orang saksi,” ujar jaksa di ruang sidang, Rabu (7/5/2025).

    Jaksa menambahkan, Saeful Bahri telah mengirimkan surat keterangan tidak bisa hadir kepada JPU. Surat itu kemudian disampaikan ke majelis hakim PN Tipikor, Jakarta Pusat.

    “Untuk saksi Saeful Bahri kami ada terima surat dari yang bersangkutan tidak bisa hadir, izin kami sampaikan kepada yang mulia suratnya,” tambah Jaksa.

    Sekadar informasi, nama Saeful Bahri disorot publik usai rekaman teleponnya dengan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina diungkap di sidang Hasto pada Kamis (24/4/2025).

    Dalam rekaman itu, Saeful menyampaikan kepada Tio bahwa Hasto menjadi garansi dalam polemik pengganti antar waktu (PAW) Harun Masiku. Di samping itu, Saeful juga menyinggung PAW Harun Masiku merupakan ‘perintah Ibu’.

    “Tadi Mas Hasto telepon lagi, ‘bilang ke Wahyu [eks Komisioner KPU], ini garansi saya, ini perintah dari Ibu dan garansi saya’. Jadi bagaimana caranya supaya [PAW] ini terjadi,” ujar Saeful dalam rekaman itu.

  • Sumbang US9 Juta Sejak 2009, Prabowo Beri Tanda Kehormatan untuk Bill Gates

    Sumbang US$159 Juta Sejak 2009, Prabowo Beri Tanda Kehormatan untuk Bill Gates

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melalui Rapat Dewan Tanda Kehormatan bakal membahas rencana memberikan tanda kehormatan kepada pengusaha Bill Gates, atas kontribusi filantropinya kepada Indonesia dan dunia.

    Pada sesi dialog bersama dengan sejumlah pengusaha Tanah Air di Istana Kepresidenan, Jakarta, Prabowo mengumumkan rencana itu saat menggelar pertemuan dengan Bill. Dia menilai Bill pantas mendapatkan penghargaan atas kontribusinya bagi Indonesia dan kepentingan manusia.

    “Saya akan menggelar rapat dewan tanda kehormatan karena saya ingin atas nama bangsa Indonesia memberi bintang tertinggi kita untuk salah seorang warga negara asing, karena jasa-jasanya untuk bantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia,” jelasnya di Ruang Oval Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Kemudian, Prabowo menyampaikan rencananya itu secara langsung ke Bill. Dia menyebut berencana untuk menyerahkan tanda kehormatan itu saat sesi Sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), di New York, Amerika Serikat (AS).

    “And we agreed that I will try to do it in September in New York. During the United Nations session. [Dan kami telah bersepajat untuk mencoba menyerahkannya pada September ini di New York, pada sesi Sidang PBB,” tuturnya.

    Prabowo sebelumnya memaparkan bahwa Bill Gates melalui yayasannya telah memberikan donasi total senilai US$159 juta kepada Indonesia sejak 2009 silam.

    Bantuan itu meliputi untuk sektor kesehatan US$119 juta, pertanian US$5 juta, teknologi US$5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari US$28 juta.

    Kepala Negara menyebut Bill Gates banyak membantu Indonesia dalam hal-hal strategis seperti bantuan vaksin.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, pertemuan dialog antara Prabowo, Bill Gates dan pengusaha itu dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    Kemudian, ada pengusaha Tanah Air yang hadir pada pertemuan itu di antaranya adalah Haji Abdul Rasyid; pemilik CT Corp, Chairul Tanjung; pemilik PT Alamtri Resources Tbk. (ADRO), Garibaldi ‘Boy’ Thohir; pemilik Arsari Group Hashim Djojohadikusumo serta Prajogo Pangestu.

    Kemudian, Komisaris Indika Energy (INDY) Arsjad Rasjid; pemilik Artha Graha Group Tomy Winata; pemilik Lippo Group, James Riady; serta petinggi Salim Group, Anthony Salim; pemilik Mayapada Group, Tahir; serta pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

    Adapun dialog pengusaha dengan Bill Gates itu merupakan acara yang digelar setelah pertemuan dengan Prabowo, dan sejumlah menterinya.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menyebut Bill bertemu Prabowo sekitar pukul 08.00 WIB.

    “Presiden Prabowo dan Bill Gates dijadwalkan mengadakan pertemuan di Istana Merdeka untuk membahas sejumlah inisiatif pembangunan berkelanjutan,” ujar Yusuf dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

    Isu pembangunan berkelanjutan yang akan dibahas Prabowo dan Bill Gates bakal meliputi isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik.

  • China Sapu Bersih Proyek Hilirisasi Prabowo

    China Sapu Bersih Proyek Hilirisasi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah investor asal China tengah menjajaki peluang investasi di proyek hilirisasi nikel hingga batu bara di Tanah Air.

    Salah satu proyek hilirisasi yang diminati investor China adalah hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Proyek yang produknya diproyeksikan sebagai subtitusi liquefied petroleum gas (LPG) ini mandek usai ditinggal oleh investor asal Amerika Serikat, Air Products & Chemical Inc (APCI). Kini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong pengembangan proyek ini.

    Untuk diketahui, Air Product semula berkomitmen mengembangkan dua proyek strategis nasional hilirisasi batu bara, salah satunya proyek gasifikasi batu bara menjadi DME di Muara Enim, Sumatra Selatan dengan membentuk joint venture bersama PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Pertamina (Persero).

    Baru-baru ini, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengungkapkan bahwa Perseroan telah mendekati sejumlah perusahaan China untuk mencari mitra pengganti Air Product dalam proyek DME.

    Calon mitra yang telah dijajaki, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dari sejumlah perusahaan itu, hanya ECEC yang berminat sebagai mitra investor.

    “Dari seluruh calon mitra tersebut baru ECEC gitu ya, yang menyatakan minat menjadi mitra investor meskipun belum dari dalam skema investasi penuh atau full investment,” kata Arsal dalam RDP Komisi XII, Senin (5/5/2025).

    Merujuk pada paparan PTBA dalam rapat tersebut, ECEC telah menyampaikan preliminary proposal coal to DME pada November 2024.

    Di samping penjajakan yang masih berlanjut, PTBA masih terus mempersiapkan proyek DME ini secara paralel. Hingga saat ini, PTBA telah berhasil melakukan pembebasan lahan seluas 198 hektare atau sekitar 97% dari total kebutuhan lahan sebesar 203 hektare.

    “Itu merupakan komitmen dari kesiapan kami dalam menjalankan proyek ini. Nah, kami juga terus menjalin tentunya koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Satgas Hilirisasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, dan lembaga terkait lainnya untuk memproyek arahan dan dukungan kebijakan yang kami butuhkan,” tutur Arsal.

    Dominasi China di Proyek Hilirisasi Nikel

    Selain DME, investor asal China juga akan menggarap proyek hilirisasi nikel menjadi baterai kendaraan listrik (EV). Terbaru, pemerintah telah menunjuk Zhejiang Huayou Cobalt Co menjadi mitra strategis dalam megaproyek rantai pasok baterai. Huayaou akan menggantikan konsorsium asal Korea Selatan yang dipimpin LG Energy Solution yang semula akan berinvestasi senilai US$8,6 miliar atau Rp145 triliun di Proyek Titan. 

    Terpilihnya Huayou semakin menancapkan dominasi China dalam proyek hilirisasi nikel di Tanah Air. Hal ini mengingat mayoritas smelter nikel dalam negeri saat ini dimiliki oleh raksasa-raksasa logam China, seperti Tsingshan Group dan Jiangsu Delong Nickel Industry Co.

    Tak hanya itu, raksasa baterai China, Contemporary Amperex Technology Co Ltd. (CATL), juga telah berkomitmen menanamkan investasi dalam megaproyek rantai pasok baterai bernama Proyek Dragon. Melalui anak usahanya CBL International Development Pte Ltd, CATL membentuk joint venture dengan konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk membangun pabrik sel baterai dengan kapasitas produksi sebesar 15 gigawatt hour (GWh) per tahun. Nilai investasinya mencapai US$1,18 miliar atau sekitar Rp19,13 triliun.

    Terkait Huayou, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani mengungkap pemerintah mempercayakan Huayou untuk menggantikan LG karena pemerintah melihat minat Huayou yang tinggi. Pemerintah juga menilai kemampuan Huayou yang telah mumpuni lantaran sudah lama berinvestasi di Indonesia dalam bidang yang sama. 

    Rosan mengungkapkan bahwa saat ini investasi yang telah ditanamkan Huayou di RI sebesar US$8,8 miliar atau setara Rp147 triliun.

    “Huayou saja investasi di Indonesia per hari ini itu sudah mencapai US$8,8 miliar, sudah menanamkan investasi loh, sudah selesai. Mereka menyampaikan potensi untuk investasi dari Grup Huayou ini ke depannya menurut perhitungan mereka bisa akan mencapai US$20 miliar tambahan,” kata Rosan kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

    Rosan menyebut, pihak Huayou meminta waktu untuk mematangkan rencana proyek baru tersebut. Rencana investasi proyek ini dijadwalkan akan dibeberkan secara terperinci pada pekan ketiga Mei 2025.

    Dalam hal ini, tak hanya sebagai pengganti LG Energy Solution di proyek rantai pasok baterai Indonesia, Huayou juga berencana untuk mengembangkan kawasan industri di Pomala, Sulawesi Tenggara.

    “Mereka sudah pelajari dan ingin mereka investasikan di Indonesia, termasuk adalah pengembangan klaster industrial park seperti yang di Morowali dan di Weda Bay. Yang di Weda Bay mereka adalah pemegang saham minoritas, nah mereka sekarang ingin mengembangkan juga sendiri,” jelasnya.

    Oleh karena itu, tak heran jika Huayou berencana untuk meningkatkan investasi jumbo di Indonesia. Menurut Rosan, untuk membangun industrial park seperti Morowali atau Weda Bay membutuhkan ongkos yang besar.

    “Tidak hanya dari Huayou, saya pun sudah bertemu lagi dari perusahaan lain yang ingin membangun yang sama dan nanti mereka akan bisa masuk investasi dari negara-negara lain juga,” pungkasnya.

    Meski menggandeng Huayou, pemerintah juga menegaskan tetap terbuka terhadap investasi dari negara lain untuk proyek hilirisasi dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa akan ada investor baru yang akan menjadi mitra Huayou dalam proyek baterai. 

    Menurutnya, calon investor itu merupakan salah satu dari tujuh perusahaan besar di dunia. 

    “Nanti kita umumkan ya. Ini salah satu perusahaan yang masuk tujuh besar di dunia. Enggak mungkin dong kami memasukkan partner yang belum comply dan belum teruji. Semuanya sudah teruji,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (28/4/2025) sore.

    Namun, Bahlil belum bisa memerinci mitra baru tersebut berasal dari negara mana. Namun, dia menekankan bahwa pemerintah tak terpaku pada negara asal.

    “Kita sekarang tidak menghitung mau China, mau Arab, mau Eropa, mau Korea, yang mau ke Indonesia aku enggak membedakan,” katanya. (Afiffah Rahmah Nurdifa)

  • Pengumuman Suku Bunga The Fed Mei 2025, Powell Melawan Hegemoni Trump?

    Pengumuman Suku Bunga The Fed Mei 2025, Powell Melawan Hegemoni Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve diprediksi akan mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada Rabu (7/5/2025).

    Langkah ini berpotensi mengecewakan Gedung Putih dan pihak-pihak yang mendesak kejelasan arah kebijakan moneter AS, termasuk Presiden Donald Trump.

    Melansir Bloomberg, para pejabat The Fed dalam berbagai pernyataan publik menekankan bahwa meskipun ketidakpastian ekonomi meningkat, posisi kebijakan moneter saat ini masih memadai untuk menyeimbangkan tujuan, yakni menjaga stabilitas harga dan mendukung pasar kerja.

    Keputusan suku bunga akan diumumkan pukul 14.00 waktu setempat dan dilanjutkan dengan konferensi pers Ketua The Fed Jerome Powell setengah jam kemudian.

    Para investor akan mencermati apakah Powell akan kembali menyampaikan bahwa The Fed tidak terburu-buru dalam mengubah suku bunga.

    Saat ini, pasar memperkirakan pemangkasan suku bunga pertama terjadi pada pertemuan 29–30 Juli, diikuti dua hingga tiga penurunan lagi sebelum akhir tahun. Adapun survei Bloomberg menunjukkan konsensus ekonom memperkirakan dua pemangkasan dimulai September.

    Dalam pernyataan setelah pertemuan, The Fed diperkirakan mempertahankan kisaran suku bunga Federal Fund Rate (FFR) 4,25%-4,5%, serta menekankan risiko terhadap dua sisi mandat mereka.

    Namun, frasa yang menyebut pertumbuhan ekonomi “masih solid” kemungkinan dihapus karena data PDB kuartal pertama menunjukkan kontraksi akibat lonjakan impor.

    Secara keseluruhan, impor melonjak 4,4% menjadi US$419,0 miliar, dengan impor barang naik 5,4% menjadi US$346,8 miliar para Maret 2025. Sementara itu, ekspor naik tipis 0,2% menjadi US$278,5 miliar, level tertinggi sepanjang masa.

    Lonjakan impor membuat defisit neraca perdagangan AS melebar 14% ke rekor tertinggi baru sebesar US$140,5 miliar, seiring perusahaan-perusahaan berlomba mengimpor barang sebelum tarif besar diberlakukan Presiden Donald Trump.

    Menurut analis Bloomberg Economics, The Fed kemungkinan akan memperkuat pesan tentang pentingnya stabilitas harga, merespons kekhawatiran beberapa pejabat bahwa ekspektasi inflasi mulai longgar. Hal ini didukung oleh data ketenagakerjaan yang masih kuat.

    Dengan minimnya perubahan dalam pernyataan resmi dan tanpa proyeksi ekonomi baru, perhatian pasar akan tertuju pada penjelasan Powell dalam konferensi pers, terutama mengenai kapan dan dalam kondisi apa pemangkasan suku bunga akan dipertimbangkan.

    Kepala Ekonom KPMG Diane Swonk menyebut pengalaman inflasi tinggi pasca-pandemi dan di era 1970-an masih membekas dalam pendekatan The Fed, dan memengaruhi respons mereka terhadap guncangan pasokan akibat tarif.

    Powell sebelumnya menegaskan bahwa bank sentral harus memastikan kenaikan harga yang bersifat sementara tidak berubah menjadi inflasi struktural. Dengan inflasi inti saat ini di level 2,6%—masih di atas target 2%—ruang untuk pelonggaran tetap terbatas.

    Powell juga hampir pasti akan menghadapi pertanyaan mengenai tekanan politik dari Presiden Trump, termasuk kritik personal dan ancaman pemecatan yang belakangan dibantah sang presiden.

    Tekanan dari Trump

    Jika The Fed kembali menahan suku bunga, bank sentral AS ini diperkirakan semakin menghadapi tekanan dari Trump, yang berulang kali mendesak agar Powell segera memangkas suku bunga.

    Tekanan Trump terhadap The Fed seringkali disertai dengan pernyataan yang mengancam, seperti unggahan media sosial pada akhir April lalu bahwa pemberhentian Powell sebagai ketua The Fed tidak bisa datang cukup cepat dan sindiran yang lebih pribadi, seperti menyebut Powell sebagai “pecundang besar.” 

    Ancaman tersebut membuat pasar keuangan ketakutan karena menganggap independensi The Fed sangat penting untuk mendukung kredibilitasnya sebagai bank sentral paling berpengaruh di dunia dan landasan stabilitas keuangan global.

    Namun, meski Trump tampaknya telah mengesampingkan ancaman tersebut untuk saat ini, kritiknya terhadap kebijakan suku bunga Fed tetap sama tajamnya.

    “Kami pikir ini saat yang tepat untuk menurunkan suku bunga, dan kami ingin melihat ketua kami datang lebih awal atau tepat waktu, bukannya terlambat,” kata Trump.

    Namun ancaman ini kembali ditepis oleh Trump sendiri, yang menyatakan tidak akan mencopot Powell sebelum masa jabatannya berakhir pada Mei 2026.

    Dalam wawancara dengan Meet the Press with Kristen Welker di NBC News yang ditayangkan pada Minggu (4/5/2025) waktu setempat, Trump memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga pada suatu saat.

    “Ya, dia seharusnya menurunkannya. Dan pada suatu saat, ia akan melakukannya. Ia lebih suka tidak melakukannya karena ia bukan penggemar saya. Anda tahu, ia tidak menyukai saya karena saya pikir ia sangat kaku,” katanya dalam wawancara tersebut dikutip dari Reuters, Senin (5/5/2025).

    Adapun, Trump juga menyangkal dengan keras ketika ditanya apakah dia akan mencopot Powell sebelum masa jabatannya sebagai ketua berakhir pada 2026 mendatang.

    “Tidak, tidak, tidak. Itu sangat – mengapa saya harus melakukan itu? Saya akan mengganti orang tersebut dalam waktu yang singkat,” katanya.

  • Kronologi Mobil Boks Tertemper Kereta di Jalur Bojonggede-Citayam

    Kronologi Mobil Boks Tertemper Kereta di Jalur Bojonggede-Citayam

    Bisnis.com, JAKARTA – Mobil boks tertemper kereta rel listrik (KRL) Commuter Line di jalur kereta Bojonggede-Citayam Jol 26 KM 42+100/200, pada Selasa (6/5/2025) pukul 21.46 WIB.

    Kanitreskrim Polsek Bojonggede AKP Teguh Prayitno menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, mobil boks  bernomor polisi B 9215 SCF mengalami selip ban belakang.

    “Sehingga mobil boks tersebut berhenti di tengah perlintasan kereta, tidak lama datang kereta api dari arah Bogor menuju Jakarta hingga menabrak bagian belakang mobil boks sebelah kiri hingga mobil terhempas ke arah pos perlintasan,” ujarnya kepada awak media dikutip Rabu (7/5/2025).

    Teguh juga menyampaikan bahwa kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dia juga memastikan bahwa truk bermuatan bahan adonan pizza ini tidak menerobos palang kereta.

    Kejadian ban selip di perlintasan kereta juga terjadi beberapa waktu lalu. Dilansir dari Antara, mobil Nissan Grand Livina mengalami ban selip di perlintasan Kelurahan Kedungbadak, Kota Bogor, Jawa Barat.

    Sempat ada upaya mendorong mobil oleh warga di sekitar perlintasan tetapi tak membuahkan hasil. Tidak ada laporan korban jiwa pada peristiwan nahas itu.

  • Tidak Hanya Nicke Widyawati, Kejagung Turut Periksa Pejabat Adaro Mineral (ADMR)

    Tidak Hanya Nicke Widyawati, Kejagung Turut Periksa Pejabat Adaro Mineral (ADMR)

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 12 saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan satu dari 12 saksi itu adalah Kepala Divisi Pasokan Bahan Bakar PT Adaro Minerals Indonesia (ADMR) berinisial ME.

    “Penyidik telah memeriksa ME selaku Division Head Integrated Fuel Supply Chain PT Adaro Minerals pada [6/5/2025],” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2024).

    Pada hari yang sama, kata Harli, penyidik Jampidsus Kejagung juga telah memeriksa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2018-2024, Nicke Widyawati.

    Selain itu Nicke dan ME, Kejagung juga telah memeriksa 10 saksi lainnya mulai dari ISK selaku Direktur PT Bumi Siak Pusako; MHN selaku saksi pihak PT Trafigura; dan MA selaku Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu.

    Selanjutnya, IM selaku Oil Commercia International Manager Medco E&P Indonesia; MG selaku Manager Treasury PT Pertamina International Shipping; dan HASM selaku mantan VP Crude & Gas Operation PT Pertamina International Shipping.

    Empat saksi lainnya yaitu WWN selaku Manager Field Operations Petronas Carigali Ketapang Ltd; FM dari PT British Petroleum; EAA selaku mantan Manager Mining PT Pertamina Patra Niaga; dan HA selaku Manager Non-Mining PT Pertamina Patra Niaga periode 2018-2020.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tutur Harli.

    Dalam catatan Bisnis, Direktur Keuangan ADRM Heri Gunawan sempat diperiksa oleh penyidik pada Senin (28/4/2025). Adapun, pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami kaitannya ADRM dalam perkara rasuah tata kelola minyak ini.

    Pendalaman itu, kata Harli, misalnya berkaitan dengan transaksi pembelian minyak mentah oleh ADRM secara korporasi.

    “Apakah misalnya ada pemesanan terkait dengan produk kilang minyak misalnya BBM. Nah, barangkali seputaran itu kita belum tahu pasti, tapi tentu ada korelasinya,” jelas Harli.

  • Fadli Zon Blak-blakan soal Revisi Sejarah RI dan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Fadli Zon Blak-blakan soal Revisi Sejarah RI dan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia tidak berkaitan dengan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.

    Fadli mengatakan penulisan ulang sejarah Indonesia dan pemberian gelar pahlawan nasional tersebut merupakan dua hal yang berbeda dan ditangani oleh kementerian yang berbeda pula.

    Kendati demikian, Fadli juga berpandangan Soeharto sudah layak mendapatkan gelar pahlawan nasional mengingat jasanya dulu sewaktu peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada saat itu, kata dia, Presiden Soekarno memberikan perintah ke Soeharto yang kala itu berpangkat Letnan Jenderal mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban pasca peristiwa G30S PKI.

    “Jadi dulu kalau tidak ada Letnan Jenderal Soeharto, Indonesia ini tidak akan ada ya, karena semua pimpinan negara ini waktu itu semuanya ditangkapi oleh Belanda,” tutur Fadli di Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.

    Politisi Gerindra itu mengatakan bahwa seharusnya sudah sejak dulu Indonesia langsung memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto karena jasanya yang diklaim sangat besar saat itu.

    “Masih banyak pahlawan yang belum diberi gelar pahlawan, misalnya kepada Pak Harto, lalu Gus Dur, tapi kan mereka belum dapat gelar itu,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Fadli pun memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia yang kini tengah digodok Kementerian Kebudayaan, tidak ada kaitannya dengan Kementerian Sosial yang ingin memberikan gelar kepada Soeharto.

    “Tidak, beda itu. Tidak berkaitan,” ujarnya.

  • Menimbang Langkah Mitigasi Kemacetan Tanjung Priok

    Menimbang Langkah Mitigasi Kemacetan Tanjung Priok

    Bisnis.com, JAKARTA – Usai macet pa­­­­rah yang me­­­landa wilayah Tanjung Priok beberapa wak­­­­­­tu lalu, Kan­­­­­­tor Kesyahbandaran dan Oto­­­ritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok, PT Pelindo (Persero) serta pemangku kepentingan lainnya menggencarkan upaya mitigasi agar kejadian serupa dapat ditanggulangi dengan saksama bila berulang kembali di masa depan.

    Pada awalnya kemacetan terjadi pada 17 April tetapi tidak bisa diurai sehingga berlanjut keesokan harinya. Karena kondisinya yang sudah terjepit di tengah pemukiman, kemacetan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok sesungguhnya merupakan hal yang sudah biasa. Karenanya, berharap pelabuhan tersibuk di Indonesia itu tidak macet jelas sesuatu yang tidak mungkin. Hanya saja, harus diakui, kemacetan yang terjadi pada hari itu parah sekali; sampai-sampai media melabelinya sebagai ‘macet horor’.

    Melalui media, sudah muncul beberapa opsi untuk memitigasi macet Pelabuhan Tanjung Priok supaya jangan lagi sampai menjadi horor kembali. Sebagai regulator/penguasa tertinggi di Pelabuhan Tanjung Priok, KSOP setempat mewacanakan pembatasan yard occupancy ration (YOR) sebesar 65%. Ini berarti bila ambang batas itu terlampaui, kapal peti kemas yang hendak bongkar-muat di terminal yang ada di pelabuhan itu—NPCT-1, JICT, TPK Koja dan Mustika Alam Lestari/MAL—tidak boleh disandarkan hingga nilai YOR-nya di bawah ambang batas yang ditetapkan.

    Kebijakan ini diambil setelah pihak regulator, melalui pernyataan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy, mengklaim bahwa kemacetan horor disebabkan pelanggaran kapasitas terminal oleh pengelola pelabuhan. Bukan akibat kebijakan pembatasan kendaraan angkutan Lebaran selama 16 hari yang diambilnya.

    Klaim sang menteri dibantah oleh banyak pengamat dan pelaku usaha yang menilai bahwa kebijakan pembatasan yang dia berlakukan memiliki kontribusi dalam kemacetan horor. Menurut mereka, ketika pembatasan truk dijalankan, ada banyak kapal (peti kemas) meng-omit sandar/bongkar-muat di terminal yang yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Padahal mereka sudah memilik perjanjian pelayanan alias window dengan pengelola terminal.

    Situasi ini tentu saja mengirim sinyal kepada pelayaran global bahwa terjadi kongesti di pelabuhan, sesuatu yang tidak baik bagi citra Indonesia. Pihak Kemenhub sepertinya tidak tahu atau tidak mau peduli akan ihwal ini. Ketika pembatasan truk dicabut usai Lebaran kapal-kapal yang “bergentayangan” tadi merapat dan bongkar-muat di terminal-terminal yang ada. Tidak hanya di NPCT-1 seperti yang diberitakan oleh media.

    Menurut Pelindo, di NPCT-1-lah kemacetan horor berasal. Terminal ini dinilai oleh Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono ceroboh dan tidak cermat dalam melakukan perencanaan operasi. Senada-seirama dengan Kemhub, Pelindo menyimpulkan bahwa kemacetan horor di Pelabuhan Tanjung Priok tidak ada kaitannya dengan pembatasan angkutan saat Lebaran Idulfitri 2025/1446 H. Lonjakan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan kombinasi dari adanya tiga kapal yang sandar berbarengan di NPCT-1, peningkatan kepadatan lapangan penumpukan yang melebihi ambang normal.

    Sementara pada waktu bersamaan, alat bongkar muat di lapangan juga harus melayani receiving dan delivery truk peti kemas yang juga melebihi kapasitas peralatan.

    Ke depannya, lanjut Arif, NPCT1 diminta untuk mengurangi jumlah kapal yang ada. Di samping itu, ada inisiatif lain untuk melakukan pembatasan truk atau pengendalian truk, yaitu dengan penerapan terminal booking system (TBS) dan juga akan mendorong penerapan dual move operation untuk angkutan pelabuhan. Sedangkan untuk solusi jangka panjang, telah disiapkan pembangunan jalan baru New Priok Eastern Access atau NPEA yang menghubungkan secara langsung New Priok Terminal ke jalan tol pelabuhan.

    IMPLIKASI

    Rencana Kemenhub dan Pelindo agar kemacetan horor tidak terjadi lagi di masa mendatang tentunya sudah memperhitungkan semua aspek. Namun, implikasi rencana itu terhadap praktik bisnis pelabuhan ke depannya dan, ini paling penting, biaya logistik nasional sepertinya luput diperhitungkan. Pemberlakuan pembatasan yard occupancy ration (YOR) yang akan diterapkan, sebetulnya telah dijalankan sejak drama dwelling time mencuat pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, sesungguhnya merupakan upaya menutup akses kapal sandar di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Yang bermasalah manuver kontainer di area terminal tetapi penyelesaiannya dengan membatasi sandar kapal. Ibarat sakit kepala, tapi obat yang diberikan malah justru untuk penyakit diare. Mana mungkin sembuh. Dunia internasional pasti akan meresponsnya dengan menggenakan berbagai surcharge kepada cargo owner untuk setiap halangan/pembatasan yang mereka hadapi. Terbayangkan biaya logistik kita akan terus naik jadinya?

    Dari pengalaman yang ada selama ini, pemberlakuan batasan YOR lazimnya dikuti dengan pengalihan peti kemas (overbrengen) dari lapangan tumpuk atau container yard ke lini 2 yang biasanya berada di luar area pelabuhan. Langkah ini diambil demi menjaga jangan sampai peti kemas menumpuk lebih dari ambang batas 65%. Perpindahan ini jelas tidak gratis; mulai dari lift on-lift off di terminal, trucking dan lift on-lift off di depo lini 2.

    Semuanya akan ditagihkan kepada pemilik barang atau yang mewakilinya, dikenal dengan istilah forwarder, dan selanjutnya akan ditagihkan kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang tinggi. Dalam beberapa waktu belakangan praktik overbrengen ini sudah banyak berkurang, khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, jika kebijakan pembatasan YOR di-gaskan, bisa jadi ia akan marak kembali.

    Yang juga akan berpeluang mengerek biaya logistik di Pelabuhan Tanjung Priok adalah praktik memindahkan kapal yang sudah terikat window pada satu terminal tertentu hanya karena terminal yang bersangkutan dinilai sudah melebihi ambang batas YOR. Dalam pengoperasian terminal kontainer pengguna jasa terminal diberikan harga khusus, berbagai skema menarik, dll atas kontrak window yang ditandatangani dengan manajemen terminal.

    Dengan perjanjian ini terminal akan berusaha sekuat tenaga menyediakan dermaga, peralatan bongkar-muat dan sebagainya ketika kapal yang berkontrak sandar sesuai jadwalnya. Inilah yang terjadi ketika tiga kapal sandar secara bersamaan di NPCT-1 saat macet horor lalu. Terminal hanya menjalankan kewajiban seperti yang tercantum dalam kontrak. Tidak lebih, tidak kurang.

    Ketika sebagian dari kapal-kapal itu diminta sandar di terminal lain untuk mengurai kemacetan pasca-Lebaran kemarin, jelas terjadi dilema bagi pelayaran: berapa biaya yang harus keluarkan untuk pandu-tunda, biaya dermaga, biaya alat bongkar-muat, dsb di terminal yang bukan window mereka? Pastinya lebih mahal.