Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • TelkomMetra (Telkom) Eksplorasi Bisnis, Sasar Koperasi Desa Merah Putih

    TelkomMetra (Telkom) Eksplorasi Bisnis, Sasar Koperasi Desa Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Multimedia Nusantara atau TelkomMetra mencari peluang untuk dapat terlibat dalam program Koperasi Desa Merah Putih, yang rencananya akan berjumlah 80.000 koperasi.

    Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. itu memiliki produk unggulan dengan sentuhan kecerdasan buatan (AI) yang dapat meningkatkan efektivitas operasional hingga transparansi koperasi.

    Direktur Utama TelkomMetra Pramasaleh Hario Utomo mengatakan saat ini perusahaan memang belum melakukan pembicaraan secara khusus mengenai kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih. Namun, Telkom Metra terus mempelajari terkait sejumlah solusi yang berpeluang dioptimalkan pada salah satu program prioritas milik pemerintah. 

    Pramasaleh melihat Koperasi Desa Merah Putih sebagai peluang bagi Metra Group, terutama dalam menawarkan solusi Enterprise Resource Planning (ERP).

    Lebih lanjut, Pramasaleh menjelaskan bahwa melalui anak perusahaan dan unit bisnisnya, TelkomMetra dapat menyediakan berbagai layanan digital yang relevan untuk koperasi. 

    Misalnya, solusi pembiayaan dengan dukungan AI dari InfoMedia, layanan digital advertising, e-materai, serta digitalisasi perpajakan melalui Digitex. 

    “Manfaatnya di perangkat financing-nya, menggunakan AI, sehingga tagihan keluar lebih cepat, Lebih transparan. Kami juga menyediakan digital advertising,” kata Pramasaleh kepada Bisnis, Rabu (7/5/2025). 

    Adapun mengenai proyeksi bisnis TelkomMetra pada tahun ini, Pramasaleh mengakui adanya tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan kebijakan tarif Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik di Asia. 

    Sekadar informasi, di tengah memanasnya perang dagang AS dan China, ketegangan juga terjadi antara India – Pakistan. Masing-masing negara saling menembakan rudal hingga menyebabkan korban jiwa berjatuhan. 

    Sementara itu di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi melandai pada kuartal I/2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Daya beli masyarakat juga mengalami pelemahan. 

    Ilustrasi konektivitas internet

    Dalam menghadapi kondisi global dan dalam negeri yang cukup menantang, Pramasaleh memastikan TelkomMetra tidak tinggal diam. 

    TelkomMetra berupaya lebih intensif menggarap potensi pasar regional di seluruh Indonesia. Pramasaleh mencontohkan potensi besar di Indonesia Timur dan Sulawesi dengan munculnya berbagai industri baru yang sangat bergantung pada infrastruktur dan solusi digital. 

    “Di sana itu kebutuhannya karena mereka sangat remote area, cukup tergantung dengan internet dan solusi digital,” jelasnya.

    TelkomMetra, lanjutnya, akan mengoptimalkan pasar regional dengan berperan sebagai penyedia  solusi layanan digital, setelah konektivitas dari Telkom terpasang.

    Perusahaan memberikan value added lewat digital, yang membuat jalannya operasional bisnis mitra menjadi lebih optimal. 

    Strategi ini tidak hanya fokus pada Indonesia Timur, tetapi juga wilayah lain seperti Jawa Tengah (kawasan industri Batang) dan Jawa Barat (industri baterai dan otomotif).

    Meskipun masih melakukan analisis dampak bisnis terhadap dinamika global, TelkomMetra menargetkan pertumbuhan pendapatan low single digit di pada 2025 dengan mengoptimalkan pasar-pasar regional dan memberikan solusi digital yang inovatif setelah infrastruktur konektivitas terpasang.

    Diketahui, Telkom menunjukkan kinerja positif di segmen Enterprise pada kuartal I/2025. Perusahaan telekomunikasi pelat merah tersebut membukukan pendapatan sebesar Rp5 triliun dari business to business (B2B).

    Berdasarkan laporan info memo, pendapatan segmen B2B Telkom naik tipis 2,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Year-on-Year/YoY).

    Adapun secara konsolidasi, Telkom membukukan pendapatan sebesar Rp36,6 triliun pada kuartal I/2025. Artinya, segmen enterprise berkontribusi sekitar 13,6% dari total pendapatan perusahaan telekomunikasi milik negara tersebut. 

    Pertumbuhan pendapatan segmen Enterprise ini terutama didorong oleh kinerja yang kuat dari lini bisnis Indibiz, Layanan Satelit, dan bisnis Pembayaran, termasuk di dalamnya layanan digital dari TelkomMetra.

    “Kontributor terbesar dalam segmen Enterprise masih berasal dari layanan Konektivitas Enterprise dan Layanan IT Digital,” tulis manajemen Telkom dikutip Rabu (7/4/2025).

  • Industri Kimia Masih Prospektif Meski Digempur Perang Dagang & Banjir Impor

    Industri Kimia Masih Prospektif Meski Digempur Perang Dagang & Banjir Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – Investasi asing di sektor kimia mengalami perlambatan pada awal tahun ini. Biang keroknya disinyalir polemik pasar domestik yang dibanjiri produk impor serta konflik panas perang dagang.

    Tak heran, jika merujuk pada realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) sektor industri kimia dan farmasi, nilainya turun 15,11% menjadi US$913,72 juta (year on year/yoy). Sementara itu, pada kuartal I/2024, realisasi investasi sektor tersebut tercatat mencapai US$1,08 miliar.

    Kendati demikian, secara kuartal realisasi PMA di sektor kimia dan farmasi naik 1,46% dibanding periode sebelumnya (quarter to quarter/qtq). Pada kuartal IV/2024, PMA di sektor itu senilai US$900,6 juta.

    Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (Akida) tak memungkiri kondisi industri tertekan imbas kebijakan relaksasi impor yang memicu produk impor mudah masuk ke pasar dalam negeri. Dinamika global seperti pengenaan tarif impor oleh Amerika Serikat juga memperparah kondisi usaha. 

    Ketua Umum Akida Halim Chandra mengatakan, meski dihadapkan tantangan tersebut, pihaknya masih melihat peluang pertumbuhan, utamanya lewat penguatan program hilirisasi dan peningkatan daya saing produk lokal. 

    “Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar sebagai bahan baku industri kimia dan ini adalah potensi yang perlu dioptimalkan,” kata Halim kepada Bisnis, dikutip Rabu (7/6/2025). 

    Potensi industri kimia sebagai basis bahan baku untuk berbagai industri pengguna dinilai masih prospektif. Akida, yang menaungi industri kimia anorganik untuk bahan penolong bagi industri primer, seperti pupuk, sabun, makanan dan lainnya, berperan krusial. 

    Tak terkecuali pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) sebagai pasar yang tak kalah menarik. Halim meyakini investasi kimia akan terus menggeliat mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yg besar, sumber alam yang melimpah, dan letak geografis yang strategis.

    “Ini membuat Indonesia menjadi alternatif negara untuk berinvestasi saat ini. Khususnya, sumber baterai EV, untuk kendaraan masa depan yang bebas CO2,” tuturnya. 

    Di sisi lain, dia juga menyorot pengenaan tarif oleh AS terhadap produk China dan negara lain yang menciptakan disrupsi rantai pasok global. Namun, bagi Indonesia, hal ini juga membuka peluang bagi industri kimia untuk mengisi kekosongan di pasar ekspor tertentu.  

    “Tantangan tetap besar jika kita tidak memperkuat struktur industri nasional, terutama dari sisi teknologi, efisiensi energi, dan kapasitas produksi. Jadi, tarif ini bisa menjadi peluang, asalkan kita cepat merespons dan melakukan pembenahan struktural,” jelasnya.

    Namun, Halim menegaskan berbagai peluang tersebut perlu didukung kebijakan yang konsisten dan proindustri agar investasi ini dapat direalisasikan optimal. Menurut halim, Indonesia perlu menentukan industri strategis yang perlu dikembangkan secara konsisten.  

    Hal ini untuk memberikan arah yang jelas bagi investor. Sebab, para investor dan fund manager, pasti mempunyai perhitungan sendiri dalam berinvestasi. Pengalaman membuktikan bahwa pasar domestik, selalu sebagai anchor business dibandingkan dengan pasar ekspor. 

    Beberapa langkah untk mendorong kembali potensi investasi kimia dalam negeri yaitu perlindungan pasar dalam negeri melalui pengawasan ketat atas relaksasi impor dan penegakan SNI.

    Selain itu, insentif investasi untuk pembangunan pabrik bahan baku kimia dasar dan menengah yang terarah, penguatan infrastruktur industri, termasuk pasokan energi dan logistik, serta peningkatan SDM melalui pelatihan vokasi dan riset industri.

    Tak kalah penting, kolaborasi riset dan teknologi antara industri dan lembaga pendidikan untuk mendorong inovasi produk kimia bernilai tambah tinggi.

    “Pekerjaan pemerintah adalah mencegah barang impor ilegal, pengawasan kualitas yang masuk harus sesuai dengan SNI yang ada, insentif bagi dunia usaha lokal yang melakukan ekspansi, mempunyai fasilitas logistik dalam negeri milik Indonesia, seperti kapal antarpulau, kontainer yang cukup karena 85% kapal dan kontainer yang beredar di Indonesia adalah milik asing,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, dia juga meminta pemerintah melibatkan asosiasi industri terkait untuk setiap investasi dari luar negeri di Indonesia melalui BKPM dan Kementerian Perindustrian, atas kebutuhan bahan baku dan bahan jadi investor, agar potensi kebutuhan bahan baku dari dalam negeri bisa dioptimalkan.

  • Profil Rivan Achmad Purwantono Dirut Baru Jasa Marga (JSMR)

    Profil Rivan Achmad Purwantono Dirut Baru Jasa Marga (JSMR)

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Rivan Achmad Purwantono sebagai Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digelar pada Rabu (7/5/2025).

    Rivan masuk ke dalam jajaran direksi JSMR menggantikan Subakti Syukur yang memimpin JSMR selama 5 tahun belakangan. 

    “Perseroan juga menyetujui perubahan nomenklatur dan penetapan jajaran komisaris dan direksi berdasarkan keputusan RUPST,” kata Rivan Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga Ari Wibowo dikutip, Rabu (7/5/2025).

    Sebelum resmi menjabat sebagai Dirut JSMR, Rivan merupakan Direktur Utama PTJasa Raharja (Persero) terhitung sejak 17 Juni 2021. Tak hanya itu, pria kelahiran Kudus 59 tahun itu juga akrab dikenal sebagai bankir.

    Karier profesional Rivan dimulai di Lippo Bank mengisi jabatan sebagai Kepala Bagian Kredit Semarang pada 1993-1996. Selain itu, dia juga sempat menjabat sebagai advisor, Kepala Divisi, hingga General Manager di perusahaan yang sama.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Rivan juga sempat menjabat sebagai general manager di Sophie Martin pada tahun 2005. Tak berlangsung lama, pada 2006 Rivan melanjutkan kariernya sebagai Bankir Bank Bukopin yang saat ini dikenal sebagai KB Bank.

    Perjalanannya di KB Bank berlangsung selama 14 tahun, di mana pada 2018 pemegang saham mempercayai sebagai direktur konsumer.

    Lulusan Universitas Gadjah Mada tahun 1990 itu kemudian di dapuk menjadi Direktur Keuangan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Mei 2020. Hingga akhirnya pada Juni 2020 Rivan kembali menjadi bagian dari KB Bank sebagai direktur Utama hingga Juni 2021.

    Berikut susunan dewan komisaris dan direksi JSMR terbaru: 

    Komisaris  

    – Komisaris Utama: Juri Ardiantoro 

    – Komisaris: Syamsul Bachri Yusuf 

    – Komisaris Independen: Nachrowi Ramli  

    – Komisaris Independen: Seppalga Ahmad  

    – Komisaris Independen: Rudi Antariksawan 

    – Komisaris Independen: Asrorun Ni’am Sholeh 

    Direksi 

    – Direktur Utama: Rivan Achmad Purwantono 

    – Direktur Bisnis: Reza Febriano 

    – Direktur Human Capital & Transformasi: Yoga Tri Anggoro 

    – Direktur Operasi & Layanan: Fitri Wiyanti 

    – Direktur Pengembangan Usaha: Mohamad Agus Setiawa  

    – Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Pramitha Wulanjani

  • Biaya Operasional Bulog Diklaim Tak Terdampak Penetapan HPP GKG

    Biaya Operasional Bulog Diklaim Tak Terdampak Penetapan HPP GKG

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan biaya operasionalnya tetap aman, jika nantinya pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering giling (HPP GKG). Pasalnya, tidak ada perbedaan signifikan antara membeli gabah kering panen (GKP) dengan GKG.

    Sekretaris Perum Bulog Arwakhudin Widiarso meyakini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam menetapkan HPP GKG telah memperhitungkan sejumlah faktor.

    Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah menetapkan HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg), sedangkan untuk HPP GKG tengah digodok, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) 6/2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

    “Sama saja sih itu, jatuhnya kan nanti GKP kalau dibeli sekian maka akan menjadi GKG sekian, menjadi beras sekian. Tentu Bapanas menghitungnya akan seperti itu,” kata Wiwiet, sapaannya, kepada Bisnis, Rabu (7/5/2025).

    Dari sisi penyimpanan, Wiwiet mengatakan bahwa pengadaan dalam bentuk gabah kering giling memberikan fleksibilitas penyimpanan dan kualitas beras yang lebih baik. 

    Dia menuturkan, Perum Bulog saat ini menyerap dalam bentuk GKP. Dalam hal ini, GKP yang diserap harus langsung dikeringkan dan diolah menjadi beras, sehingga stok yang disimpan oleh Perum Bulog dalam bentuk beras. 

    “Kalau tidak diolah, hanya hitungan 2-3 hari bisa berkecambah itu,” ujarnya.

    Berbeda dengan pengadaan dalam bentuk GKG. Wiwiet menuturkan, jika Perum Bulog menyerap dalam bentuk GKG, maka stok yang disimpan Perum Bulog dalam bentuk gabah. 

    Hal ini lantas memberi keuntungan yaitu masa simpan yang lebih panjang dan beras tetap segar, lantaran proses penggilingan akan dilakukan ketika diperlukan.

    “Sekarang stok kita besar dalam bentuk beras, jadi ketika kita punya cadangan gabah kering giling, maka bisa disimpan, punya masa simpan yang lebih panjang,” jelasnya. 

    Di sisi lain, Perum Bulog terus memaksimalkan gudang penyimpanan Bulog, termasuk gudang filial, gudang yang digunakan Perum Bulog yang berlokasi di wilayah sentra produksi, dan dikelola oleh mitra kerja atau pihak ketiga dengan sistem pinjam pakai untuk mempercepat proses pengadaan dan penyerapan gabah/beras dari petani.

    Adapun sampai dengan hari ini, Wiwiet menyebut bahwa Bulog telah menggunakan gudang filial dengan kapasitas 1,2 juta ton. Dia menjelaskan, skema kerja sama penggunaan gudang tersebut dapat dilakukan dengan cara sewa dan pinjam pakai.

    “Gudang tersebut milik sesama BUMN, ada juga milik TNI dan dari masyarakat,” pungkasnya. 

  • Serikat Pekerja Desak Pemerintah Permudah Izin Investasi untuk Dongkrak Daya Beli

    Serikat Pekerja Desak Pemerintah Permudah Izin Investasi untuk Dongkrak Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) mendesak pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi investor memulai kegiatan usahanya di dalam negeri. Apalagi realisasi investasi awal tahun ini dikatakan naik pesat. 

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi nilai investasi pada kuartal I/2025 mencapai Rp465,2 triliun. Angka tersebut meningkat 15,9% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp401,5 triliun.

    Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan, capaian peningkatan realisasi investasi periode tersebut mesti dioptimalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya beli dan menyejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus mempermudah aktivitas usaha para investor. 

    “Di dunia industri Indonesia, ada daftar urutan hambatan investasi. Hambatan nomor satu itu masalah regulasi, mulai dari perizinan, perpajakan, pengadaan tanah, macam-macam,” kata Jumhur dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2025). 

    Jumhur menilai momentum peningkatan realisasi investasi ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memangkas perizinan sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh industri yang otomatis mengurangi jumlah pengangguran.

    “Izin-izin itu kan duit semua. Nah, pemerintah itu tahu dan bisa, kalau semua itu didrop maka perusahaan-perusahaan bisa tumbuh dan memberikan kesejahteraan yang layak bagi buruh. Itu tugasnya pemerintah,” jelasnya.

    Dalam hal ini, dia merujuk pada laporan hasil riset Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menyebutkan bahwa cost of doing business atau biaya yang dikeluarkan untuk berbisnis pengusaha di Indonesia paling tinggi dibandingkan empat negara tetangga lainnya yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. 

    Kondisi ini menjadikan Indonesia negara yang tidak kompetitif dari kaca mata pelaku industri. Biaya tinggi yang dikeluarkan pengusaha, di antaranya untuk membayar logistik serta bunga pinjaman bank. 

    Biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 13%, serta tertinggal jauh dari Singapura yang hanya 8%. Kemudian, suku bunga kredit di Indonesia berkisar antara 8-14%, lebih tinggi dari empat negara lainnya yang hanya 4-6%.

    “Pemerintah harusnya bantu pengusaha di situ. Biaya logistik turunin dong, bayar bunga bank jangan ketinggian dong. Kasihan loh pengusaha. Dia pinjam duit untuk modal harus bayar bunga 14-15%, kan gila,” terangnya. 

    Padahal, bunga pinjaman usaha di negara tetangga disebut hanya di kisaran 6-7%. Dia pun mempertanyakan bunga bank tinggi untuk UMKM dan lain-lain.

    Bunga tinggi yang diminta perbankan sebagai syarat pemberian kredit menurut mantan Kepala BNP2TKI itu adalah salah satu contoh hal tidak produktif yang merugikan Indonesia.

    “Jadi keuntungan sebagian besar diambil untuk hal-hal yang enggak produktif. Tapi kalau itu dikembalikan ke perusahaan, dikembalikan ke buruh, itu menjadi daya beli dan jadi penghidupan lagi bagi yang lain,” ujarnya.

    Sementara itu, menurut Jumhur, dinamika perburuhan hanya menempati urutan ke-11 dari daftar faktor yang menghambat masuknya modal ke Indonesia. Tuntutan peningkatan kesejahteraan yang digaungkan kelompok buruh di Indonesia tidak terlalu berpengaruh ke minat investor.

    “Untuk upah ini kan ada benchmarking-nya. Apa yang dituntut buruh itu masih masuk akal dibandingkan dengan di Vietnam atau Filipina,” imbuhnya.

    Dalam kondisi daya beli masyarakat yang lemah saat ini, Jumhur berpendapat kondisi ini diakibatkan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya yang harus diurai satu per satu.

    “Carry over yang paling parah dan mengerikan dari kebijakan masa lalu adalah daya beli masyarakat yang terpukul habis. Bayangkan di 2014 itu saldo harian rata-rata rakyat di perbankan masih Rp3,8 juta. Sekarang tinggal Rp1,3 juta, artinya daya beli anjlok. Kalau orang enggak punya duit, industri juga pasti terpukul,” jelasnya.

    Untuk bisa mengembalikan daya beli masyarakat, Jumhur mendesak pemerintah untuk bisa mempermudah investasi yang masuk dan menekan biaya berbisnis yang harus dikeluarkan pengusaha. 

    Dengan demikian, pihaknya berharap semakin banyak pembukaan lapangan kerja, artinya uang yang dibelanjakan para buruh bisa kembali menggerakkan roda perekonomian.

    “Pemerintah sebagai pembuat kebijakan saat ini sangat terbuka untuk mendapat masukan orang-orang yang berkecimpung langsung di bidang-bidangnya. Anggaplah selama 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ini adalah fenomena kesementaraan. Semoga dengan berdialog dan membuat kebijakan yang tepat bisa menghasilkan hasil yang baik bagi rakyat,” pungkasnya.

  • Kabar Baik! Menteri PKP Pastikan Kuota FLPP Naik Jadi 350.000 Unit

    Kabar Baik! Menteri PKP Pastikan Kuota FLPP Naik Jadi 350.000 Unit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan pemerintah bakal menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait menyebut saat ini pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakselerasi rencana penambahan kuota rumah subsidi tersebut.

    Ara memastikan, likuiditas untuk menambah kuota itu telah siap. Apabila resmi terealisasi, dia menyebut kuota rumah subsidi yang dialokasikan pemerintah tahun ini menjadi yang paling jumbo sepanjang sejarah.

    “Bersama juga dengan Bank Indonesia, Ibu Sri Mulyani, Pak Dasco di DPR membantu, Komisi X dan XI juga Pak Misbakhun. Kita ada alokasi 350.000 yang sudah ada uangnya. Ini belum ada setahun [pemerintahan Prabowo],” kata Maruarar saat memberikan sambutan di agenda penyerahan kunci rumah subsidi untuk pelaku Industri Media di Cibitung, Selasa (6/5/2025). 

    Melengkapi pernyataan Ara, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa dirinya bersama Kementerian PKP bakal mempercepat proses usulan penambahan kuota rampung pada akhir semester I/2025.

    Hal itu dilakukan guna menambah kesempatan masyarakat memiliki hunian layak. Terlebih, kategori penerima rumah subsidi kini resmi telah diperluas.

    Meski demikian, Heru mengaku belum dapat memastikan kapan tepatnya penambahan itu dapat direalisasikan. Pasalnya, kuota tambahan itu baru dapat disalurkan apabila Peraturan Menteri Keuangan (PMK) resmi telah terbit,

    “Oh, kalau itu [kapan mulai bisa disalurkan] kan nanti keputusan dari Kementerian Keuangan ya terkait dengan alokasi fiskalnya yang itu kan kita eksekusi. Kita koordinasi terus lah dengan Kementerian Keuangan,” tegasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan kuota rumah subsidi pada tahun ini sebesar 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,7%. Namun demikian, dalam perkembangan terbarunya pemerintah Prabowo disebut bakal menambah kuota naik 130.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

    Hal itu juga telah dikonfirmasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dia menyebut saat ini pihaknya tengah mengkaji pengalokasian tambahan anggaran untuk menambah kuota rumah subsidi pada tahun ini.

    “Nanti konsekuensi dari FLPP-nya [yang diusulkan naik] kita akan hitung lagi,” tegasnya.

  • Pengusaha Lakukan Efisiensi Imbas Harga Nikel Anjlok

    Pengusaha Lakukan Efisiensi Imbas Harga Nikel Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha ancang-ancang melakukan efisiensi imbas harga nikel yang jeblok. Hal ini juga tak lepas dari biaya produksi yang tinggi.

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, penurunan harga nikel tak lepas dari melemahnya permintaan dari China. Menurutnya, industri stainless steel atau baja anti karat di China tengah lesu.

    Padahal, pasokan nikel untuk industri baja anti karat Negeri Tirai Bambu berasal dari Indonesia. Hal ini pun membuat demand nikel RI anjlok sehingga harga turun.

    “Dengan meningkatnya biaya operasional, sementara harga turun membuat perusahaan terus melakukan efisiensi,” kata Hendra kepada Bisnis, Rabu (7/5/2025).

    Hendra pun mengingatkan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada para pengusaha. Salah satunya dengan meninjau kembali beberapa regulasi yang membebani perusahaan.

    Dia mengatakan, regulasi yang perlu ditinjau ulang itu seperti pengenaan kewajiban retensi dana hasil ekspor (DHE) sebesar 100% selama 12 bulan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi pada kebijakan penyesuaian tarif royalti nikel.

    Pemerintah telah menetapkan tarif royalti nikel terbaru melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025, yang mulai berlaku efektif pada 26 April 2025. Untuk bijih nikel (ore), tarif royalti naik dari sebelumnya 10% menjadi 14% hingga 19%, tergantung pada harga mineral acuan (HMA).

    Menurut Hendra, tarif royalti baru cukup memberatkan pengusaha di tengah pelemahan harga nikel. Tak hanya itu, pengusaha juga tengah dibebankan biaya operasional tinggi (infrastruktur, energi, dan pengolahan) akibat kenaikan biaya biosolar yaitu B40 yang signifikan hingga kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. 

    “Kami harapkan dukungan dari pemerintah dapat meninjau kembali beberapa regulasi yang membebani perusahaan apalagi di tengah tren harga yang rendah,” ucap Hendra.

    Sementara itu, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengatakan, industri nikel RI tengah menghadapi tantangan imbas melemahnya permintaan dari China.

    Adapun, harga mineral acuan (HMA) nikel untuk periode pertama Mei 2025 dipatok US$15.049,23 per dmt. Harga ini pun turun dibanding HMA pada periode pertama April 2025, yakni US$16.126,33 per dmt.

    Sementara itu, FINI mencatat harga nikel global saat ini turun drastis sebesar 16% dalam 1 bulan terakhir dan 23% dalam 6 bulan terakhir, menyentuh level US$13.800 per ton. Angka ini merupakan titik terendah sejak 2020.

    “Di tengah lonjakan produksi yang menyeret harga nikel dunia turun terus sejak 2023. Saat ini, harga nikel mendekati level terendah sejak tahun 2020, dan dampaknya mulai dirasakan di dalam negeri,” kata Arif.

    Dia juga mengatakan pelemahan permintaan dari Negeri Panda dipicu oleh perang dagang yang semakin meningkat antara Amerika Serikat (AS) dan China.

    “Ini membuat permintaan nikel untuk industri stainless steel dan bahan baku baterai kendaraan listrik berbasis nikel semakin melemah,” ucapnya.

    Sementara itu, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pihaknya telah melakukan strategi untuk menstabilkan harga mineral dan batu bara, termasuk nikel. Menurutnya, strategi itu dibuat berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) dengan pada ahli di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    “Untuk strategi stabilitas harga, perlu kami sampaikan juga pada 2021 kami mencoba melakukan FGD dengan UGM bagaimana cara harga ini tetap stabil di angka harga yang tinggi,” kata Tri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (6/5/2025). 

    Adapun, strategi itu seperti perencanaan produksi sesuai dengan kebutuhan nasional dan rencana ekspor.

    Lalu, feasibility study (FS) atau studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses RKAB. Kemudian, evaluasi terhadap persetujuan produksi pada RKAB yang telah diberikan.

    Selanjutnya, penetapan harga batu bara acuan (HBA) dan HMA serta harga patokan batu bara (HPB) dan harga patokan mineral (HPM) sebagai batas bawah harga penjualan sesuai Kepmen ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu bara).

    Selain itu, Kementerian ESDM juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan agar sesuai dengan good mining practice. 

  • Dirjen Pajak Incar Netflix hingga Meta dengan Pungutan PPh Badan

    Dirjen Pajak Incar Netflix hingga Meta dengan Pungutan PPh Badan

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebut tengah meninjau potensi untuk memungut pajak penghasilan atau PPh Badan dari perusahaan digital multinasional.

    Sebagai informasi, perusahaan digital raksasa seperti Netflix maupun Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) memiliki banyak pengguna di Indonesia. Artinya, korporasi tersebut meraup banyak penghasilan dari Indonesia.

    Masalahnya, Netflix maupun Meta tidak mempunyai kantor fisik di Indonesia sehingga pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan mereka. Selama ini, pemerintah hanya bisa memajaki Netflix maupun Meta lewat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

    “Ada isu mengenai transaksi digital di dalam negeri dan juga antar negara, ini yang mungkin menjadi concern pada waktu kita nanti mendudukkan akan seperti apa kita lakukan pemajakan. Ini coba kami terus review,” ujar Suryo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (7/5/2025).

    Dia mengakui bahwa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sudah mengusulkan penerapan dua pilar pajak global pada 2021. Penerapan kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi praktik pengemplangan pajak global dan menciptakan keadilan perpajakan global di era digital.

    Dalam skema dua pilar. Pilar 1 mengharuskan alokasi sebagian hak pemajakan atas penghasilan perusahaan multinasional, terkhusus perusahaan digital besar kepada negara-negara di mana mereka memiliki konsumen atau pengguna—meski pun tak memiliki kantor di negara tersebut.

    Sementara Pilar 2 mengharuskan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro. Dengan demikian, persaingan pajak antarnegara (race to the bottom) untuk menetapkan tarif pajak rendah untuk menarik investasi bisa berkurang.

    Per 1 Januari 2025, pajak minimum global 15% berlaku di Indonesia sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Memang negara yang tidak menerapkan Pilar 2 akan rugi karena ada backstop mechanism: jika suatu negara tidak ikut ketentuan pajak minimum global maka hak pemajakannya akan menjadi hak negara lain. Hanya saja, mekanisme serupa tidak berlaku untuk Pilar 1.

    Presiden AS yang baru berkuasa, Donald Trump juga sudah mengumumkan menolak terapkan Pilar 1. Penolakan karena AS merupakan lokasi banyak induk utama perusahaan grup multinasional. 

    Dampak penolakan akan membuat konsensus Pilar 1 akan sudah tercapai. Akhirnya, upaya pemerintah Indonesia untuk memajaki perusahaan digital macam Netflix hingga Meta menjadi lebih sulit.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan ekonomi digital memang menjadi isu internasional. Padahal, sambungnya, banyak masyarakat Indonesia ‘membayar’ layanan perusahaan digital multinasional namun pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan perusahaan-perusahaan itu.

    “Pasti semua korporasi akan berusaha menghindar pajak, dengan strategi dan metodologi yang mereka pakai. Tetapi kita kalau mengetahui ada pembayaran dan kita bisa menarik pajak itu kan harus kita kuatkan. Jangan sampai kita memperlemah diri sendiri dalam rangka memungut pajak itu,” kata Misbakhun pada kesempatan yang sama.

    Oleh sebab itu, legislator Fraksi Partai Golkar itu menyatakan Komisi XI DPR siap membantu apabila otoritas pajak memerlukan bantuan politik seperti pembentukan aturan yang memungkinkan pemungutan pajak perusahaan digital multinasional yang tak memiliki kantor fisik di Indonesia.

    “Kita ingin memperkuat kedaulatan. Kalau memang butuh sifatnya yang mengandung aturan di mana butuh dikuatkan [silakan minta]. Makanya kan saya tawarkan tadi, mereka membutuhkan apa? Instrumen aturan apa yamg dibutuhkan, gitu,” ungkap Misbakhun.

  • Prabowo Mau Bangun 100 Sekolah Rakyat Tiap Tahun, Berapa Anggarannya?

    Prabowo Mau Bangun 100 Sekolah Rakyat Tiap Tahun, Berapa Anggarannya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan sekolah rakyat, Maulidya Indah Junica menyebut telah mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan pembangunan 100 Sekolah Rakyat per tahun. 

    Maulidya menyebut, pada tahap awal pemerintah bakal merenovasi 65 sekolah yang bakal diubah statusnya menjadi sekolah rakyat pada tahun ini.

    “Kalau arahan Presiden, total itu 100 sekolah rakyat [per tahun]. Jadi kita masih berproses dengan Kemensos untuk mencapai lokasi yang 100 sekolah rakyat itu,” kata Maulidya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Maulidya menyebut pembangunan 100 Sekolah Rakyat pada tahun ini akan dilakukan lewat 2 tahap pembangunan. Tahap pertama, pemerintah bakal melakukan renovasi pada 65 sekolah di sejumlah wilayah menjadi Sekolah Rakyat.

    Rencananya, renovasi 65 Sekolah Rakyat itu bakal mulai di eksekusi pada minggu ke-3 Mei 2025. Di mana, 65 sekolah yang bakal direnovasi itu merupakan sekolah eksisting milik Kemensos, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, BUMN maupun Swasta. 

    “Nah, tapi yang tahap 2 itu nanti yang untuk tahun ajaran berikutnya. Bukan tahun ajaran ini. Jadi yang 65 sekolah itu yang tahun ajaran 2025-2026 dan tahap 2 itu 2026-2027,” tegasnya. 

    Saat dikonfirmasi berapa anggaran yang telah disiapkan untuk melakukan pembangunan Sekolah Rakyat itu, Maulidya enggan merinci. Dia menyebut, kajian anggaran hingga saat ini masih dilakukan.

    Namun, secara umum anggarannya tak akan jauh berbeda dari yang sempat disebutkan oleh pemerintah sebelumnya berkisar Rp100 miliar per sekolah. 

    “Nah, ini yang lagi masih di-exercise teman-teman. Tapi ya sekitar itu[Rp100 miliar] Karena kan bukan hanya membangun, ada pemetaan lahannya ada mebelnya. Jadi masih exercise semua,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan sekolah rakyat bakal mencapai Rp100 miliar per sekolah.

    “[Anggaran] tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata Rp100 miliar untuk satu sekolah,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025). 

    Menurut Cak Imin, pembangunan Sekolah Rakyat akan segera dimulai, dan tahun ajaran depan sekolah ini sudah bisa menerima siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. 

  • Kemendag Panggil Mecimapro & APMI Imbas Kisruh Konser Day6

    Kemendag Panggil Mecimapro & APMI Imbas Kisruh Konser Day6

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memanggil promotor konser Mecimapro, PT Global Tiket Network (Tiket.com), dan Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) imbas kisruh pengembalian dana (refund) tiket konser Day6 ‘3rd World Tour Forever Young’.

    Adapun, pemanggilan promotor konser Mecimapro, tiket.com, APMI oleh Kemendag dilakukan pada Selasa (6/5/2025).

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang mengatakan pemanggilan ini bertujuan mengklarifikasi dan menindaklanjuti pengaduan konsumen terkait pembelian tiket konser Day6 ‘3rd World Tour Forever Young’ yang digelar pada Sabtu (3/5/2025) di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

    “Kemendag menindaklanjuti pengaduan konsumen, khususnya pembeli tiket konser musik Day6, yang merasa dirugikan,” kata Moga dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

    Moga menyatakan Kemendag telah bertemu dan meminta klarifikasi Mecimapro selaku penyelenggara konser musik dan Tiket.com selaku penjual tiket.

    “Langkah ini diambil sebagai peningkatan perlindungan konsumen sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam melindungi konsumen Indonesia,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Direktorat Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN, pembeli tiket konser Day6 melayangkan sejumlah aduan, seperti masalah pengembalian dana (refund), serta kepindahan lokasi konser yang berimbas pada pengaturan kursi dan persiapan akomodasi.

    Moga menyampaikan, Ditjen PKTN akan mengawal proses pengembalian dana tiket konser ini serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban konsumen.

    Selain itu, Moga menuturkan bahwa pelaku usaha yang terlibat diharapkan selalu mematuhi regulasi yang berlaku dan berupaya semaksimal mungkin untuk tanggap menyelesaikan pengaduan konsumen.

    Dalam pertemuan tersebut, Direktur Mecimapro Fransiska Melani menyatakan pihaknya berkomitmen untuk segera mempercepat pengembalian dana konsumen paling lambat akhir Mei 2025.

    Dia mengeklaim bahwa saat ini, progres pengembalian dana tersebut sudah mencapai kurang lebih 30–40% dari seluruh tiket yang terjual.

    “Mecimapro memerlukan waktu untuk menganalisis data konsumen yang mengajukan pengembalian dengan yang memilih membatalkan pengajuan pengajuan dana atau tetap menonton konser,” ujarnya.

    Dia juga menjelaskan konsumen yang melakukan pembelian tiket melalui mecimashop.com dan dirugikan atas pengajuan pengembalian dan yang belum diterima dapat menghubungi promotor melalui [email protected] untuk diproses lebih lanjut.

    Selain itu, lanjut dia, pembeli tiket yang telah mengajukan pengembalian dana ke tiket.com tetapi sudah menerima nomor kursi atau nomor antrian, tetap dapat menonton konser.

    “Kami akan membuat permohonan maaf atas kejadian ini dan akan melaporkan perkembangan pengembalian dana kepada Kementerian Perdagangan,” imbuhnya.

    Berdasarkan informasi Legal Senior Manager Tiket.com Martino Arnoldi, tiket.com melakukan pengembalian dana pembelian tiket kepada konsumen dikarenakan tidak menerima secara lengkap nomor antrian dan nomor kursi dari Mecimapro.

    Martino mengatakan Tiket.com mengambil langkah proaktif untuk menempatkan kenyamanan konsumen sebagai prioritas utama dengan memproses pengembalian dana kepada konsumen.

    Adapun, konsumen yang membeli tiket melalui tiket.com akan dikembalikan dananya sampai dengan 14 Mei 2025. Dia menambahkan, pengambilan dapat berbentuk dana tunai, saldo Bliblipay, Blibli Tiket point, atau kupon hadiah (gift voucher) yang dapat dicairkan.