Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Tarif Trump Bikin Industri Padat Karya Menjerit, Pemerintah Godok Insentif

    Tarif Trump Bikin Industri Padat Karya Menjerit, Pemerintah Godok Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ancaman tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) membawa posisi industri padat karya RI semakin terjepit. Pemerintah pun mengaku sedang mengodok insentif baru, demi mengantisipasi agar sektor riil tak makin lesu.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menjelaskan kebijakan Presiden AS Donald Trump itu akan memberikan dampak nyata buat geliat industri padat karya nasional dari sisi pelemahan permintaan ekspor maupun domestik. 

    Terlebih, sektor seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), furnitur, hingga produk olahan daging dan ikan, betul-betul mengandalkan pasar AS sebagai tujuan ekspor utama.

    “Jadi kebanyakan yang kena adalah industri padat karya, dan memang yang saat ini terbilang sedang susah karena mengalami pelemahan daya saing,” ujarnya dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (7/5/2025).

    Sebagai contoh, produk pakaian dan aksesori pakaian rajutan mengapalkan sampai 61% dari total ekspornya buat pasar Negeri Paman Sam. Begitu juga dengan produk furnitur, lampu, dan lain-lain (59%); olahan daging, ikan, krustasea, dan mollusca (56%); barang-barang dari kulit (56%), tercatat mengirim lebih dari separuh porsi ekspornya buat AS.

    Di samping itu, produk lain yang mengandalkan porsi ekspor ke pasar AS secara signifikan, antara lain pakaian dan aksesori pakaian bukan rajutan (49%); mainan, permainan, dan perlengkapan olahraga (45%); alas kaki (33%); produk dari bahan anyaman (33%); karet dan barang dari karet (30%); serta barang dari batu, semen, asbes, dan mika, dll (30%).

    Berikutnya, di samping potensi penurunan permintaan ekspor, melemahnya permintaan domestik juga menjadi ancaman. Terlebih, karena pasar lokal dibanjiri produk impor dari negara-negara kompetitor.

    “Pemerintah harus melindungi industri dalam negeri. Jangan sampai justru Indonesia menjadi tempat buangan produk-produk negara kompetitor yang tak bisa lagi ke AS, karena mereka melihat pasar di sini sangat besar,” ungkapnya.

    Dampak-dampak itu pun belum ditambah peningkatan beban produksi akibat volatilitas nilai tukar, turunnya minat investasi dan ekspansi bisnis sektor padat karya, hingga pelemahan ekonomi akibat minimnya penyerapan tenaga kerja.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkap bahwa pemerintah tengah berupaya menjawab berbagai tantangan tarif Trump tersebut lewat guyuran insentif, demi mendukung dunia usaha menjadi semakin kompetitif.

    “Kemarin, baru saja kami evaluasi skema insentif untuk industri padat karya kita. Mulai dari TPT, furnitur, alas kaki, dan sebagainya, dari skema insentif fiskal yang sebelumnya kita berikan,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

    Sebagai pengingat, beberapa insentif tersebut, antara lain pajak penghasilan (PPh 21) ditanggung pemerintah, subsidi kredit modal kerja untuk revitalisasi mesin industri, juga bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan.

    “Ada empat sampai lima jenis insentif fiskal yang kita dedikasikan untuk industri padat karya, kemarin kita evaluasi kembali dan kita gulirkan di kuartal II/2025,” tambahnya.

    Pelaku Industri Waswas

    Sisi lain, pelaku industri RI kompak ketar-ketir dengan kondisi ketidakpastian global terkini, terutama mereka yang terdampak langsung oleh potensi pelemahan ekspor ke AS, maupun efek tak langsung dari fenomena perang dagang AS-China.

    Mewakili sektor TPT, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menekankan kepastian hukum dari pemerintah merupakan kunci, terutama dalam rangka membendung impor ilegal.

    “Pasar TPT domestik Indonesia sangat besar, sehingga penguatan market buat industri dalam negeri sangat penting. Kepastian sangat ditunggu dunia usaha. Terlebih, negara lain produsen TPT dan pakaian jadi pun akan terus membidik market domestik Indonesia,” ungkapnya.

  • PTPP: Progres Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Capai 98,88%

    PTPP: Progres Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Capai 98,88%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mengungkap progres revitalisasi Stasiun Tanah Abang Tahap 1 berjalan sesuai target yang ditetapkan.

    Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menyebut saat ini realisasi pembangunan revitalisasi Stasiun Tanah Abang telah mencapai 98,88% atau lebih cepat 0,13% dari target yang telah ditentukan.

    “Proyek strategis ini bertujuan mengubah Stasiun Tanah Abang menjadi pusat integrasi transportasi modern, mampu melayani hingga 300.000 penumpang setiap harinya,” jelas manajemen PTPP tersebut, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Adapun, peningkatan kapasitas Stasiun Tanah Abang tersebut merupakan respon terhadap tingginya volume penumpang harian di kawasan Jabodetabek. 

    Joko merinci, proyek revitalisasi Stasiun Tanah Abang itu nilainya mencapai lebih dari Rp280 miliar. Mencakup pembangunan gedung stasiun baru serta rel kereta api baru dan revitalisasi jalur eksisting sepanjang 1.489 meter single track (msp).

    Proses revitalisasi Stasiun Tanah Abang itu melibatkan tiga kontraktor utama, yakni PTPP yang mengerjakan bangunan serta jalur rel, PT Chikal Prima Rasa mencakup pembangunan sistem listrik dan sinyal, serta PT KAPM untuk penataan lanskap dan fasilitas umum.

    “Mengingat Stasiun Tanah Abang merupakan salah satu stasiun tersibuk, pekerjaan dilakukan pada window time (00.00– 04.00 WIB) demi menjaga kelancaran perjalanan KRL,” pungkasnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, KAI Commuter mencatat bahwa rata-rata jumlah pengguna yang naik dari Stasiun Tanah Abang mencapai 54.000–55.000orang per hari kerja dan 41.000–43.000 orang pada hari libur. 

    Sementara itu, volume pengguna transit di stasiun ini tercatat sekitar 145.000–146.000 orang pada hari kerja dan 124.000–125.000 orang pada hari libur. 

    Mengacu pada data tersebut, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menuturkan, pembangunan stasiun baru di Tanah Abang memang sudah seharusnya dilaksanakan. 

    Selain itu, posisi Stasiun Tanah Abang juga terbilang strategis karena berdekatan dengan kawasan komersial, seperti Pasar Tanah Abang dan kantor-kantor dinas Pemprov DKI Jakarta.

    “Dengan faktor-faktor itu, revitalisasi Stasiun Tanah Abang memang sebuah keharusan dan patut diapresiasi,” jelasnya saat dihubungi pada Rabu (3/5/2023).

  • Geliat Aksi Hashim Dorong Ambisi RI Bangun Pembangkit Nuklir

    Geliat Aksi Hashim Dorong Ambisi RI Bangun Pembangkit Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA – Adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo belakangan getol mendorong terwujudnya rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.

    Dalam berbagai kesempatan, Hashim nampak mempromosikan rencana ambisius RI untuk memiliki PLTN dengan kapasitas 10 gigawatt (GW) pada 2040. Rencana tersebut terungkap dalam wawancaranya bersama Reuters baru-baru ini.

    Hashim mengatakan bahwa kontrak pengembangan proyek-proyek energi terbarukan, termasuk PLTN akan mulai diberikan dalam 5 tahun ke depan guna mengejar target netralitas karbon sebelum 2050.

    “Sebagian besar kontrak akan diberikan dalam 5 tahun ke depan… terutama kontrak nuklir, karena pembangunannya yang memerlukan waktu panjang,” kata Hashim dalam wawancara dengan Reuters dari New York, dikutip Kamis (1/5/2025).

    Pada 2040, Indonesia menargetkan tambahan kapasitas listrik sebesar 103 GW, yang terdiri atas 75 GW tenaga surya, angin, panas bumi dan biomassa; 10 GW dari tenaga nuklir; dan 18 GW sisanya dari gas.

    Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Hashim pun aktif meminta pandangan berbagai tokoh global, seperti pengusaha dan filantropis Bill Gates. Dalam dialog bersama Presiden Prabowo Subianto dan pengusaha nasional dengan Bill Gates, Rabu (7/5/2025), Hashim meminta pendapat Bill soal energi nuklir, lantaran filantropis itu dinilai tertarik pada bidang energi baru dan terbarukan.

    “Saya tahu Anda berinvestasi pada energi nuklir di Wyoming. Anda mungkin tahu bahwa pemerintah kami akan mulai menjajaki program pembangkit listrik tenaga nuklir yang ambisius,” ujarnya kepada Bill di Ruang Oval Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Hashim bertanya kepada Bill ihwal apa yang akan dilakukannya pada pembangkit listrik tenaga nuklir miliknya. Dia juga bertanya soal pandangannya terhadap solusi berbasis alam dan isu-isu lingkungan.

    Atas pertanyaan Hashim, Bill mengaku mulai menyadari perlunya negara-negara untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan biaya rendah untuk bisa berkembang. Di samping itu, dia menyebut juga teredukasi soal perubahan iklim dan harusnya negara-negara mengurangi emisinya hingga level 0.

    Bill lalu menceritakan sejarah berdirinya TerraPower, perusahaan reaktor nuklir generasi keempat miliknya yang berdiri pada 2006.

    Meski demikian, Bill mengaku bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan reaktor nuklir masih tinggi. Dia menyebut, akan sulit memulai desain baru, meski itu akan memberikan keuntungan yang besar.

    Dia pun menyadari banyak negara yang membutuhkan energi nuklir. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya membuat ongkos pembangunan reaktor nuklir murah.

    “Dan kami harus menunjukkan bahwa rancangannya sangat aman. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Prancis, Inggris, mereka memiliki rencana dan keinginan untuk memggunakan energi nuklir. Namun, saat ini rancangannya mahal,” kata Bill.

    Ke depan, lanjut Bill, perusahaannya berharap bisa membangun 20 reaktor nuklir berbiaya rendah. Caranya dengan membangun kemitraan bersama dengan perusahaan-perusahaan global seperti Hyundai dan SK.

    “Pada 2030, reaktor pertama akan menyala. Dan selama dekade tersebut, kami berharap bisa membangun lebih dari 30 gigawatts listrik [dari nuklir],” terangnya.

    Sebelumnya, bersama Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Hashim juga bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk membahas isu transisi energi, termasuk pengembangan PLTN. Dalam pertemuan pada Selasa (22/4/2025) di Jakarta tersebut, Tony Blair memperkenalkan perusahaan asal Inggris untuk membahas potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular dengan kapasitas kecil di Indonesia.

    Pendekatan Rusia, China, & AS

    Pengembangan PLTN di Indonesia disebut telah dilirik oleh Rusia, China, dan Amerika Serikat (AS). Hashim pernah mengungkapkan bahwa perusahaan asal Rusia, State Atomic Energy Corporation Rosatom (Rosatom) membawa penawaran yang menarik soal rencana investasi PLTN di Indonesia.

    Selain itu, Westtinghouse Electric Corporation asal AS juga berkeinginan untuk membangun PLTN. Lalu, China National Nuclear Corporation (CNNC), perusahaan pelat merah nuklir juga menyatakan minat membangun PLTN.

    “Teman Rusia kita, Rosatom, datang dengan proposal yang bagus,” ujar Hashim dalam forum Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025, Kamis (27/2/2025).

    Namun demikian, pembangunan energi nuklir membutuhkan waktu yang lama. Misalnya saja Cina menawarkan proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) selama paling cepat 140 bulan atau sekitar 12 tahun.

    “Maka kita harus mulai segera, nuklir mungkin tahun ini,” katanya.

    Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Aryo Djojohadikusumo menambahkan komitmen tiga negara untuk pengembangan nuklir itu melibatkan peran anggota Kadin. Ketiga perusahaan yang berminat itu sudah berkomunikasi dengan anggota Kadin ihwal kemungkinan untuk investasi pembangkit nuklir di Indonesia.

    “Kebetulan ketiganya itu melibatkan anggota Kadin,” tuturnya.

    Rencana investasi tiga perusahaan nuklir itu masih dalam tahap negosiasi. Namun, pihak Amerika Serikat sudah menjalin kemitraan dengan anggota Kadin.

    “Masih dalam tahap negosiasi, belum bisa diumumkan,” ujarnya.

    Dia menuturkan pihak Rusia sudah menyatakan bahwa perusahaan negaranya yakni Rosatom tertarik untuk menjalin kerja sama pembangunan PLTN di Tanah Air. Keinginan Rusia untuk investasi pembangkit nuklir disampaikan lewat Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Kuzhugetovich Shoigu.

    Sementara itu, minat China melalui China National Nuclear Corporation (CNNC) tertangkap saat Kadin menemani lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China akhir 2024 lalu.

    “Tiga negara ini sudah berkomunikasi dengan kita di anggota-anggota Kadin sehingga sudah ada pembicaraan yang serius, bukan hanya China, bukan hanya Rusia, tapi juga Amerika Serikat,” ucap Aryo.

    Ambisi RI Bangun PLTN

    Adapun, pemerintah menargetkan pengoperasian PLTN pertama Indonesia paling cepat pada 2032. Pada tahap awal, rencananya akan dibangun dua PLTN dengan kapasitas masing-masing 250 megawatt (MW).

    Pembangunan PLTN pun disebut telah masuk dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan, Agus Puji Prasetyono, mengatakan bahwa lokasi PLTN yang potensial sudah teridentifikasi awal, yaitu ada sebanyak 29 lokasi.

    Namun, untuk entry point pada 2032 prioritas ke empat lokasi, yaitu Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Halmahera.

    “Tahun 2032 sesuai rencana harus ada PLTN yang on grid [masuk ke sistem kelistrikan] dengan kapasitas 250 MW paling tidak di dua tempat yaitu Kalimantan Barat dan Bangka Belitung,” ucap Agus kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Dia pun memastikan, setelah 2032 pembangunan PLTN harus masif. Oleh karena itu, pembangunan PLTN di Indonesia pun tak hanya diarahkan dengan small modular reactor (SMR) atau reaktor nuklir yang lebih kecil.

    “Pembangunan diarahkan bukan hanya SMR tetapi juga skala besar tergantung kebutuhan,” tutur Agus.

    Kendati demikian, Agus mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum bisa menentukan siapa yang akan membangun proyek PLTN itu. Sebab, mekanismenya belum ditentukan.

    Di sisi lain, pihaknya memastikan proses lelang pembangunan PLTN bakal dilakukan sesuai aturan.

    Agus mengeklaim, sebagian besar provider PLTN dunia sudah berkomunikasi dengan DEN, Kementerian ESDM, dan PLN. Menurutnya, para provider itu berkomitmen membangun PLTN di Indonesia.

    “Skemanya ada berbagai opsi seperti EPC [engineering, procurement, construction], EPC+F [engineering, procurement, construction, and finance], BOO [build-own-operate], BOT [build-operate-transfer] dan lain-lain, tergantung situasi dan kondisi kita,” jelas Agus.

    Dalam rapat DEN pekan lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selaku ketua harian DEN mengatakan, pembangunan PLTN harus rampung pada 2030 atau 2032.

    “Untuk PLTN itu kita mulai on itu 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan persiapan semua regulasi yang terkait dengan PLTN,” jelas Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Minggu (20/4/2025).

    Menurutnya, PLTN merupakan energi baru yang murah dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil.

    Namun, dia menekankan bahwa pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara massif. Dengan begitu, masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.

  • Mendag Samakan Nasib Ritel di Indonesia dan Singapura: Banyak yang Tutup!

    Mendag Samakan Nasib Ritel di Indonesia dan Singapura: Banyak yang Tutup!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut tren gerai ritel yang berguguran tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penutupan gerai ritel juga terjadi di Singapura lantaran tak bisa mengadopsi pola belanja masyarakat yang telah berubah. Sayangnya, Budi tak menginformasikan secara detail berapa banyak jumlah gerai ritel yang tutup di Tanah Air.

    “Nanti saya cek ya [jumlah gerai ritel yang tutup], itu enggak hanya di Indonesia lho ya, di Singapura juga tren itu ada [tren gerai ritel yang tutup],” kata Budi seusai acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menyebut Kemendag telah berdiskusi dengan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) perihal gerai ritel yang tutup di tahun ini. Berdasarkan informasi yang diterima Kemendag, Budi mengungkap konsep ritel besar tidak hanya sekadar tempat berbelanja, melainkan juga harus mengadopsi pola belanja dan gaya hidup masyarakat modern.

    “Ketika kami diskusi [dengan APPBI], makanya mal, department store, atau pusat perbelanjaan modern yang bertahan itu apabila dia ada experience dan journey. Jadi orang belanja itu kan sambil pengin jalan-jalan, pengin makan, pengin mungkin hangout sama keluarga dan teman-temannya,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Budi, ritel besar juga akan kalah saing dengan gerai daring (online). Untuk itu, dia menegaskan bergugurnya gerai ritel di Indonesia bukan disebabkan penurunan daya beli masyarakat, melainkan pola gaya hidup yang telah berubah.

    “Jadi itu karena pola belanja masyarakat yang berubah, daya belinya nggak berpengaruh kan hanya pindah saja mereka,” tandasnya.

    Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) sebelumnya menyebut mahalnya ongkos operasional menjadi salah satu penyebab gerai ritel di Tanah Air berguguran.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengungkap selain tingginya biaya operasional, beberapa ritel juga tak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih banyak memiliki gerai.

    “Mungkin costing-nya besar. Misalnya tokonya cuma 10. Nggak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” ungkap Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurutnya, tren penutupan gerai juga imbas dari perang dagang AS-China yang mengakibatkan industri ritel berguguran, termasuk di dunia. Dia pun meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa leluasa berekspansi.

    “Itu efek dari perang dagang, itu pasti lagi lesu seluruh dunia. Kita cuma minta pemerintah mempermudah izin-izin berusaha, mempermurah pajak-pajak, berikan BLT [bantuan langsung tunai], itu akan menyelamatkan [industri ritel],” tuturnya.

    Meski begitu, Budihardjo memproyeksi bisnis ritel di Tanah Air akan tetap positif di tengah toko ritel yang berguguran, seiring dengan populasi penduduk yang mencapai 270 juta jiwa.

  • Revisi Permendag 8/2024 Masih Dibahas, Mendag Target Rampung Pekan Ini

    Revisi Permendag 8/2024 Masih Dibahas, Mendag Target Rampung Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih dalam tahap pembahasan.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan revisi Permendag 8/2024 akan rampung pada pekan ini.

    “Sekarang masih dilakukan pembahasan, mudah-mudahan selesai minggu ini. Nanti kami sampaikan isi-isinya apa ya kalau sudah selesai [revisi Permendag 8/2024],” kata Budi dalam acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi mengungkap revisi Permendag 8/2024 nantinya akan memuat deregulasi terhadap produk tertentu untuk menarik investasi investor asing ke Indonesia.

    Di samping itu, Budi menjelaskan revisi Permendag 8/2024 juga akan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk berusaha di Tanah Air. Dia menambahkan bahwa sejumlah poin dalam revisi Permendag 8/2024 itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami akan melakukan deregulasi terhadap produk-produk tertentu untuk menarik investasi, untuk menghasilkan kemudahan berusaha. Jadi deregulasi itu tidak hanya kebijakan impor, kebijakan ekspor, dan kebijakan perdagangan dalam negeri,” tuturnya.

    Padahal sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut revisi Permendag 8/2024 telah rampung dan tinggal menunggu diteken oleh Mendag Budi Santoso.

    Airlangga menuturkan bahwa revisi dalam aturan impor ini mencakup relaksasi sejumlah pertimbangan teknis (Pertek) dan service level agreement (SLA). 

    Adapun, revisi ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta regulasi tersebut dicabut karena dinilai tidak menguntungkan pelaku usaha.

  • Drama Mundur Maju Hasan Nasbi jadi Kepala PCO

    Drama Mundur Maju Hasan Nasbi jadi Kepala PCO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kembali ke istana. Dia tidak jadi mundur. Tidak jelas alasannya. Namun, yang pasti, keputusan Hasan kembali ke istana itu karena loyalitasnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Seperti diketahui, Hasan Nasbi memastikan dirinya tetap menjalankan tugas menyusul kehadirannya dalam rapat kabinet yang digelar Senin (5/5/2025) kemarin.

    Kehadiran tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa surat pengunduran dirinya sebelumnya tidak diterima oleh Istana.

    Dalam keterangannya kepada wartawan, Hasan menjelaskan bahwa dia diundang secara resmi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) untuk mengikuti rapat kabinet. 

    Dia juga mengungkapkan telah bertemu langsung dengan Presiden, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam pertemuan yang berujung pada perintah untuk kembali memimpin PCO.

    “Saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya,” ujarnya saat ditemui di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Saat ditanya apakah pengunduran dirinya ditolak, Hasan menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Mensesneg. Namun, dia menegaskan bahwa yang dia terima adalah perintah untuk tetap menjalankan tugas.

    Terkait komunikasi internal di Istana, Hasan menyebut bahwa perintah melanjutkan tugas disampaikan oleh Mensesneg dan Seskab, bukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Meski begitu, dia menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan umum agar komunikasi pemerintah diperbaiki dan ditingkatkan.

    Mengenai potensi tumpang tindih antara PCO dengan juru bicara (jubir) Istana yang baru diangkat, Prasetyo Hadi, Hasan menegaskan bahwa keduanya memiliki tugas yang berbeda dan telah diatur dalam peraturan presiden.

    “Tugas dan fungsi PCO itu jelas, yaitu mengkomunikasikan hal-hal strategis yang terkait dengan Hasta Cita dan program-program prioritas. Jadi tidak akan tumpang tindih,” jelasnya.

    Hasan juga menegaskan bahwa tidak ada gangguan dalam hubungannya dengan Istana, dan bahwa dirinya kembali bertugas karena loyalitas terhadap Presiden.

    “Saya loyal sama Presiden. Tahu diri itu bukan bertentangan dengan loyalitas. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya kita patuh,” tuturnya.

    Prabowo Memaklumi 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bisa memaklumi jika ada juru bicara pemerintah yang kurang tepat dalam menyampaikan pernyataan ke publik.

    Dia menilai hal tersebut lumrah terjadi, terutama karena beberapa juru bicara masih tergolong baru dalam menjabat.

    Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Kantor Presiden di hadapan para anggota Kabinet Merah Putih pada Senin (5/5/2025).

    “Ada mungkin juru bicara saya keseleo. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, iya nggak? iya nggak?” ujar Prabowo.

    Namun, dia menekankan bahwa kelonggaran ini tidak berlaku bagi pejabat senior. Menurutnya, mereka yang sudah lama menduduki jabatan tidak seharusnya melakukan kesalahan dalam pernyataan. Dia pun mencontohkan salah satu menteri koordinator.

    “Kalau yang senior salah bicara, salah, ya kan? Pak Airlangga salah bicara, nggak bisa. Bener nggak? Ini yang baru baru ini, bener nggak?” ucapnya.

    Dalam arahannya pada sidang tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Dia menilai bahwa selama enam bulan masa pemerintahannya, para menteri telah menunjukkan kerja sama yang solid.

    “Dan Kabinet Paripurna hari ini adalah di mana saya mengatakan terima kasih kepada semua anggota Kabinet Merah Putih. Kita telah buktikan, enam bulan pertama kita buktikan kerja sama kita baik, team work kita baik,” katanya.

    Prabowo juga menyampaikan bahwa kekeliruan dalam proses kerja adalah hal yang bisa dimaklumi, mengingat tidak semua anggota kabinet memiliki pengalaman panjang di pemerintahan.

    “Di sana-sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar karena kita, ada menteri-menteri yang sudah senior sudah lama pengalaman, ada yang baru, iya kan? Ya kan baru menjabat,” ujarnya.

    Dia kemudian membagikan pengalamannya sendiri yang sempat tersesat di lingkungan Istana Merdeka pada awal masa jabatannya sebagai presiden.

    “Saya saja baru menjabat berapa hari presiden salah jalan di Istana Merdeka, bener. Cari WC, di mana WC? Wajar. Jadi kita sudah lah,” tutur Prabowo yang disambut tawa para menteri yang hadir dalam sidang tersebut.

    Pernyataan Mundur dari PCO

    Sebelumnya, saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telefon, Hasan mengaku telah mengirimkan surat pada Senin, 21 April 2025 untuk mundur.

    Keputusan tersebut merupakan hasil perenungan panjang dan bukan tindakan yang bersifat emosional maupun mendadak.

    “[Mundur dari kepala PCO] Ya benar saya sudah memasukan surat tanggal 21 April,” katanya kepada Bisnis saat dikonfirmasi, Selasa (29/4/2025).

    Dia menyatakan bahwa keputusan untuk mundur diambil karena merasa ada persoalan yang tak lagi dapat lagi dia atasi.

    Selain itu, Hasan menilai sudah waktunya untuk memberi kesempatan kepada figur lain yang lebih tepat.

    “Saya sudah menyampaikan bahwa jika ada sesuatu yang tidak bisa lagi saya atasi, maka saya akan tahu diri dan menepi. Dan hari ini, sepertinya saat itu sudah tiba,” ujarnya.

    Hasan menandatangani surat pengunduran dirinya dan mengirimkannya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.

    Dia menekankan bahwa keputusan ini dilakukan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa mendatang.

    Tak hanya itu, Hasan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang telah diberikan.

    Dia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjabat, belum mampu memberikan pelayanan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden.

    “Menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih adalah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya. Namun saya sadar, sudah waktunya saya duduk sebagai penonton,” katanya.

    Hasan juga menyatakan kesiapannya untuk membantu proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi kepresidenan, apabila dibutuhkan.

    Meski mundur dari jabatan struktural, Hasan memastikan dirinya tidak akan jauh dari dunia politik dan pemerintahan. Dia menyiratkan bahwa peran sebagai pengamat dan pelaku di balik layar tetap akan dijalankannya.

  • Puan Maharani ungkap Nasib Pembahasan RUU PPRT

    Puan Maharani ungkap Nasib Pembahasan RUU PPRT

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya akan berhati-hati membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). DPR juga berjanji akan melibatkan partisipasi publik.

    Puan mengungkapkan perkembangan pembahasan RUU PPRT kini telah memasuki tahapan menerima pendapat dan masukan dari masyarakat melalui RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum).

    “Jadi proses itu yang kita lakukan dulu. Bagaimana kemudian dari seluruh elemen masyarakat kita minta pendapatnya, masukannya, bagaimana meaningful participation itu sebanyak-banyaknya kita minta dulu,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2025).

    Dia melanjutkan, DPR RI akan meminta masukan seluruh pihak seperti pemberi pekerja, pelaku atau PRT itu sendiri, dan penerima pekerja. Menurutnya, langkah ini diambil untuk memberikan keadilan bagu semua pihak yang terlibat dalam RUU ini.

    “Ketiga-tiganya itu harus kita minta masukannya. Nah itu perlu waktu untuk diminta pendapatnya,” tutur eks Menko PMK tersebut.

    Adapun, lanjutnya, hingga sejauh ini belum ada kepastian apakah RUU PPRT akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) atau Komisi IX DPR yang membidangi urusan ketenagakerjaan. 

    Meski demikian, pembahasan RUU PPRT dipastikan sudah mulai dilakukan secara bertahap dalam rangka meminta masukan di Baleg. “Sampai saat ini masih di Baleg. Nanti pada waktunya akan kita lihat dari masukan itu, apakah ini akan kita bahas di komisi atau di Baleg,” ucap dia. 

    Lebih jauh, Puan menuturkan hal yang sama juga berlaku untuk revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), karena masih belum ada kepastian apakah akan dibahas di Baleg atau Komisi II DPR.

    “Ini juga sedang kita lihat situasi di lapangan ya. Bagaimana situasi di lapangan setelah hari-hari ini, apakah memerlukan hal yang lebih banyak pembahasannya sehingga perlu dilakukan pembahasan di Komisi, apakah hanya perlu dibahas di Baleg. Ini pimpinan dan teman-teman di DPR sedang mendiskusikan hal tersebut,” beber dia.

  • Permintaan Maaf Ahmad Dhani Usai Dijatuhi Sanksi Ringan MKD DPR

    Permintaan Maaf Ahmad Dhani Usai Dijatuhi Sanksi Ringan MKD DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani menyampaikan permintaan maaf usai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menjatuhkan sanksi ringan kepadanya.

    Perlu diketahui, pentolan Dewa 19 itu dilaporkan ke MKD DPR dengan dua kasus berbeda. Pertama, soal usulannya tentang naturalisasi pemain Timnas sepak bola Indonesia yang dinilai bernada sekses dan kedua, dugaan penghinaan terhadap marga Pono.

    “Saya sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepadas emua pihak khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan,” katanya seusai sidang MKD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/7/2025).

    Terkhusus untuk kasus marga Pono, Dhani meminta maaf dan mengaku bahwa itu hanya sebatas selip lidah alias slip of the tongue saja, sehingga membuat marga tersebut tidak terima.

    “Dan saya sudah membicarakan dan sudah disyuting juga bahwa seumur hidup saya, dari lahir sampai umur 53 tahun, saya tidak pernah merendahkan menistakan marga meskipun yang bukan darah biru pun saya tidak merendahkan, apalagi yang darah biru,” beber dia.

    Maka demikian, legislator Gerindra ini kembali meminta maaf kepada orang-orang bermarga Pono atas kesalahannya di acara diskusi beberapa waktu lalu.

    “Khusus permintaan maaf untuk keluarga marga Pono, mohon maaf atas slip of the tongue yang pernah terjadi di acara diskusi hak cipta di Artotel,” ujar Dhani.

    Sebelumnya, MKD DPR RI telah menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan kepada Ahmad Dhani. Putusan tersebut disampaikan oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam seusai sidang MKD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/5/2025). 

    Dek Gam menegaskan bahwa Ahmad Dhani terbukti melakukan pelanggaran kode etik anggota DPR RI. 

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu yang terhormat Ahmad Dhani dengan nomor anggota A-119 dari Fraksi Partai Gerindra telah terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan,” jelas dia. 

    Dia melanjutkan, sanksi ringannya ini berupa teguran lisan dan Ahmad Dhani wajib meminta maaf kepada para pengadu maksimal tujuh hari setelah putusan dibacakan.

    “Menghukum terdadu dengan teguran lisan disertai kewajiban teradu meminta maaf kepada pengadu paling lama 7 hari sejak keputusan ini,” pungkasnya.

  • Jadi Tersangka, Bos Buzzer Cyber Army Diduga Terima Rp864 Juta

    Jadi Tersangka, Bos Buzzer Cyber Army Diduga Terima Rp864 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap Ketua Cyber Army, M Adhiya Muzakki (MAM) diduga menerima Rp864,5 juta dalam perkara dugaan perintangan proses hukum penyidik Jampidsus.

    Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan uang itu diterima oleh MAM atas jasannya dalam mengerahkan buzzer dan membuat konten penyidik korps Adhyaksa.

    “Tersangka MAM memperoleh uang sebesar Rp697.500.000 dari tersangka MS melalui Indah Kusumawati yaitu staf di bagian keuangan kantor hukum AALF,” ujar Qohar di Kejagung, Rabu (7/5/2025).

    Dalam penyerahan kedua, MAM telah menerima aliran dana dari Advokat sekaligus tersangka Marcella Santoso (MS) melalui kurir berinisial R sebesar Rp167 juta.

    Qohar menambahkan, MAM telah mengumpulkan 150 anggota dengan imbalan Rp1,5 juta per kelala. Adapun, 150 anggota itu disebar dalam lima tim mulai dari Mustofa I, Mustofa II hingga Mustofa V.

    “Sehingga jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak Rp864.500.000,” pungkas Qohar.

    Atas perbuatannya itu, MAM dipersangkakan pasal 21 UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/1991 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara perintangan ini pada Selasa (22/4/2025) dini hari.

    Tiga tersangka itu yakni advokat Marcella Santoso (MS); dosen sekaligus advokat Junaidi Saibih (JS); dan Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB).

    Sementara itu, terdapat tiga kasus yang baru terungkap  dirintangi itu di antaranya kasus crude palm oil (CPO), kasus tata niaga timah dan kasus importasi gula Tom Lembong.

  • Transaksi Judol Kuartal 1/2025 Tembus Rp47 Triliun, Mayoritas di Jabar

    Transaksi Judol Kuartal 1/2025 Tembus Rp47 Triliun, Mayoritas di Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan perputaran uang terkait judi online mencapai Rp47 triliun di kuartal pertama 2025.

    Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan uang puluhan triliun itu terdeteksi dari sejumlah sistem transaksi yang terhubung dengan pihaknya.

    “Data menyebutkan bahwa di kuartal pertama saja, 2025 ini, nilai perputaran dana-nya Rp47 triliun,” ujar Ivan di Bareskrim, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Dia menambahkan, angka itu menurun sebesar 47% dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. Adapun, transaksi judi online pada Q1 2024 mencapai Rp90 triliun.

    “Sekarang berhasil kita tekan sampai kurang dari 50 triliun,” imbuhnya.

    Kemudian, Ivan menjelaskan total pelaku judi online selama Januari-Maret 2025 mencapai 1,06 juta pemain. Dari angka tersebut, 71% di antaranya merupakan pemain berpenghasilan di bawah Rp5 juta.

    Adapun, persebaran pemain judi online di Indonesia itu terbanyak berada di Jawa Barat. Disusul, Jakarta, Jawa Tengah, Banten dan Jawa Timur.

    Selain itu, Ivan juga mengungkap bahwa uang yang digelontorkan untuk bermain judi online atau deposit berhasil ditekan di pemerintah Prabowo Subianto.

    “Jadi, di Q1 2025 sampai bulan Maret saja sudah ada deposit untuk judi online Rp6,2 triliun.Itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu, periode yang lalu. Di periode Januari sampai Maret tahun 2024, itu terjadi Rp15 triliun deposit,” pungkasnya.