Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Sat Nusapersada (PTSN) Khawatir Tarif Trump & Relaksasi TKDN Pukul Penjualan

    Sat Nusapersada (PTSN) Khawatir Tarif Trump & Relaksasi TKDN Pukul Penjualan

    Bisnis.com, BATAM – Emiten bidang elektronika, PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN) mengkhawatirkan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) atas produk impor asal Indonesia sebesar 32% serta rencana pelonggaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dapat berdampak pada kinerja perusahaan. 

    Asst. General Manager PTSN Stanley Rocky mengatakan, saat ini pangsa pasar produk elektronika mencakup 50% kebutuhan domestik dan 50% untuk ekspor ke berbagai negara, termasuk didominasi AS dan Eropa. 

    “Jadi TKDN kalau dicabut, 50% sales kita hilang, tarif resiprokal kalau enggak dicabut 50% sales kita hilang, kalau dua-duanya dihilangkan, hilanglah semua,” kata Stanley saat ditemui di pabrik Sat Nusa, Batam, Kamis (8/5/2025). 

    Dia menerangkan bahwa sejak 2019, saat perang dagang jilid I AS-China, ada banyak perusahaan China yang memindahkan mesin-mesin produksi elektroniknya ke Indonesia, termasuk ke Batam untuk memproduksi permintaan produk dari AS. 

    Dengan adanya perang dagang jilid II lewat pengenaan tarif resiprokal AS saat ini, pihaknya khawatir efek rambatannya juga akan signifikan terhadap perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor ke AS. 

    Namun, karena saat ini penundaan tarif resiprokal masih berlangsung dan pemerintah masih bernegosiasi, Sat Nusapersada berharap agar ada kabar baik untuk tarif tinggi tersebut dibatalkan. 

    “China tetep barangnya walaupun tablet, HP, segala macem masih kena 20% yang tarif jilid pertama, jadi kita yang tarif jilid kedua ini tetep di nol kan untuk sementara, kita masih beruntung,” terangnya. 

    Adapun, saat ini Sat Nusapersada memiliki 15 gedung termasuk fasilitas manufaktur elektronik di Batam. Pihaknya tengah berencana menambah gedung karena saat ini 15 gedung tersebut telah penuh untuk lini produksi yang memasok berbagai brand produk. 

    Perusahaan elektronik ini memproduksi berbagai komponen seperti surface mount technology, metal stamping, plastic injection, dan final assembly. Selain itu, perseroan juga dapat memberikan berbagai pilihan finishing seperti powder coating, anodizing, dan pelapisan elektroplatin. 

    Selain menawarkan proses produksi yang efisien, Sat Nusapersada juga mendapatkan fasilitas insentif pajak dari pemerintah untuk manufaktur yang dibangun di Batam berupa pembebasan pajak impor. 

  • OpenAI Tawarkan Bantu Negara-negara Bangun Infrastruktur AI

    OpenAI Tawarkan Bantu Negara-negara Bangun Infrastruktur AI

    Bisnis.com, JAKARTA — OpenAI, perusahaan kecerdasan buatan terkemuka asal Amerika Serikat, meluncurkan program OpenAI for Countries.

    Program ini merupakan bagian dari upaya OpenAI untuk memperluas jangkauan dan penggunaan teknologi AI di berbagai negara. 

    Melansir dari Techcrunch, Kamis (8/5/2025), melalui inisiatif ini, OpenAI ingin bekerja sama langsung dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur lokal yang mendukung layanan AI, termasuk ChatGPT.

    Program ini bertujuan memfasilitasi pembangunan pusat data lokal dan adaptasi produk AI OpenAI untuk memenuhi kebutuhan bahasa dan konteks budaya di masing-masing negara. 

    OpenAI menyatakan bahwa pendanaan untuk proyek-proyek ini akan bersumber dari kombinasi dana perusahaan dan kontribusi dari pemerintah mitra.

    OpenAI menargetkan peluncuran awal 10 proyek internasional. Namun, belum mengumumkan negara mana saja yang akan menjadi lokasi tahap pertama program tersebut.

    Strategi ini juga diyakini sebagai cara untuk mendorong negara-negara agar mengadopsi model AI dari Barat, khususnya dari OpenAI dibandingkan model pesaing dari China.

    Menurut laporan Bloomberg, OpenAI for Countries dirancang sebagai pelengkap Project Stargate, proyek pusat data AI skala besar yang sedang dikembangkan perusahaan. 

    Proyek ini diperkirakan akan diperluas ke luar Amerika Serikat dan dapat menjadi fondasi infrastruktur bagi pelaksanaan program negara tersebut.

  • Ritel RI Berguguran, Ekonom Sebut Pelemahan Daya Beli jadi Biang Kerok

    Ritel RI Berguguran, Ekonom Sebut Pelemahan Daya Beli jadi Biang Kerok

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut penurunan daya beli masyarakat memicu sejumlah gerai ritel di Indonesia berguguran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga juga menunjukkan perlambatan ke level 4,89% pada kuartal I/2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,98%.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, fenomena penutupan gerai ritel merupakan implikasi dan dampak dari pelemahan daya beli dari masyarakat.

    “Tidak hanya ritel supermarket saja, tetapi ritel yang lain seperti pusat perbelanjaan mal, itu juga mengalami penurunan yang sama,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Andry menjelaskan, penurunan pengunjung maupun tingkat okupansi di pusat perbelanjaan akan mengurangi jumlah pembeli di supermarket. Adapun, penyebab utamanya dipicu daya beli masyarakat yang menurun.

    Menurut Indef, jika pemerintah tak memberikan paket stimulus sepanjang 2025, maka daya beli masyarakat berpeluang terus melemah, bahkan bisa semakin buruk di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Di sisi lain, Andry menyebut, persoalan yang tengah dihadapi industri ritel tak hanya sebatas persaingan antara toko fisik (offline) dan toko daring (online). Sebab, lanjut dia, sejatinya peritel sudah menyadari akan pergeseran ini dan mulai beralih ke penjualan online.

    Lebih lanjut, dia juga mengkhawatirkan jika daya beli masyarakat masih terus mengalami penurunan maka akan menggerus kinerja industri ritel di Tanah Air, sebab tidak ada pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    “Perlu diperhatikan bahwa implikasi dari penurunan daya beli masyarakat itu cukup besar dan jika itu dibiarkan sampai dengan tahun ini berlangsung, maka tidak ada pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi dan pada akhirnya itu akan menggerus kinerja industri ritel di dalam negeri,” tuturnya.

    Sebelumnya, Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebut, mahalnya ongkos operasional menjadi salah satu biang kerok gerai ritel di Tanah Air berguguran.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengungkap selain tingginya biaya operasional, beberapa ritel juga tak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih banyak memiliki toko.

    “Mungkin costing-nya besar. Misalnya, tokonya cuma 10. Enggak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” kata Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurutnya, tren penutupan gerai juga imbas dari perang dagang AS-China yang mengakibatkan industri ritel berguguran, termasuk di dunia.

    Untuk itu, dia meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa leluasa berekspansi, termasuk mempermurah pajak dan bantuan langsung tunai (BLT) sehingga bisa menyelamatkan industri ritel.

    Belakangan sejumlah ritel modern dikabarkan tutup. Terbaru, ada Lulu Hypermarket yang dikabarkan bakal menutup permanen jaringan gerainya di Indonesia per 30 April.

    Selain itu, ada GS Supermarket yang disebut memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan bisnisnya di Indonesia. Ritel asal Korea Selatan itu kabarnya akan diambil alih (take over) oleh investor baru. Nantinya, seluruh gerai GS The Fresh akan tutup pada 31 Mei 2025.

  • Daftar Toko Ritel Tutup di RI: Ada Lulu Hypermarket & GS Supermarket

    Daftar Toko Ritel Tutup di RI: Ada Lulu Hypermarket & GS Supermarket

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengungkap sebanyak tiga ritel yang tutup dalam lima bulan pertama 2025. Mereka di antaranya Lulu Hypermarket dan teranyar GS Supermarket.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengaku baru mengetahui ada tiga ritel supermarket yang memutuskan untuk menghentikan operasinya di Indonesia. Selain skala besar, Budihardjo menyebut ada pula ritel skala kecil yang memutuskan menutup cabangnya.

    “Lulu [Lulu Hypermarket] kan mau tutup juga, GS Supermarket. Ada scan and go, itu supermarket kecil ada 3 cabang. Yang saya tahu baru 3 brand itu [yang tutup]. Yang luar Pulau belum tahun saya,” ujar Budihardjo saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Untuk GS Supermarket, dia menjelaskan alasan GS akan diambil alih oleh investor yang tengah masih dalam proses negosiasi. Sayangnya, Budihardjo tak memberikan informasi secara detail siapa investor yang akan mengambil alih GS Supermarket di Indonesia.

    “Belum bisa ngomong ya. Nanti tunggulah bulan Mei nanti siapa yang akan ngambil, kan kita tunggu. Mungkin ada investor yang masih lagi negosiasi,” ujarnya.

    Seiring dengan adanya penutupan gerai cabang ritel, Budihardjo memproyeksikan tren bisnis ritel akan mengalami fluktuasi alias pasang-surut. Menurutnya, fenomena ini merupakan siklus yang normal.

    Meski demikian, dia juga tak memungkiri penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu alasan bagi ritel menutup bisnisnya. Namun, sejatinya bisnis ritel tengah dalam situasi yang kompleks, bukan hanya perihal daya beli yang melemah.

    “Tetapi juga ada yang buka, ada yang tutup, ada yang ramai, ada yang sepi. Kalau kami bilang saat ini lebih ke kompleks juga, bisa juga karena itu [penurunan daya beli], bisa karena persaingan usaha, bisa juga karena pergeseran orang belanja [pola gaya hidup],” ungkapnya.

    Saat ditanya lebih lanjut proporsi ritel yang akan tetap bertahan dan tutup, dia menyebut masih ada banyak ritel yang belum membuat laporan untuk membuka toko.

    “Saya nggak bisa jawab itu, itu terlalu sulit. Karena yang buka toko juga belum lapor. Jadi banyak yang belum lapor mau buka toko. Intinya banyak yang buka, banyak yang tutup juga,” terangnya.

    Daya Beli

    Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan penutupan gerai ritel ini merupakan implikasi dan dampak dari pelemahan daya beli dari masyarakat.

    “Tidak hanya ritel supermarket saja, tetapi ritel yang lain seperti pusat perbelanjaan mal, itu juga mengalami penurunan yang sama,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Andry menjelaskan, penurunan pengunjung maupun tingkat okupansi di pusat perbelanjaan akan mengurangi jumlah pembeli di supermarket. Adapun, penyebab utamanya dipicu daya beli masyarakat yang menurun.

    Menurut Indef, jika pemerintah tak memberikan paket stimulus sepanjang 2025, maka daya beli masyarakat berpeluang tidak akan terangkat alias melemah, bahkan bisa semakin buruk di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Di sisi lain, Andry menyebut persoalan yang tengah dihadapi industri ritel tak hanya sebatas persaingan antara toko fisik (offline) dan toko daring (online). Sebab, lanjut dia, sejatinya peritel sudah menyadari akan pergeseran ini dan mulai beralih ke penjualan online.

    Lebih lanjut, dia juga mengkhawatirkan jika daya beli masyarakat masih terus mengalami penurunan maka akan menggerus kinerja industri ritel di Tanah Air, sebab tidak ada pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    “Perlu diperhatikan bahwa implikasi dari penurunan daya beli masyarakat itu cukup besar dan jika itu dibiarkan sampai dengan tahun ini berlangsung, maka tidak ada pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi dan pada akhirnya itu akan menggerus kinerja industri ritel di dalam negeri,” tuturnya.

  • Satgas PHK Segera Terbentuk, BPJS Ketenagakerjaan Harap Klaim JKP Landai

    Satgas PHK Segera Terbentuk, BPJS Ketenagakerjaan Harap Klaim JKP Landai

    Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Ketenagakerjaan buka suara ihwal wacana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) terhadap klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, adanya rencana pembentukan Satgas PHK diharapkan dapat menekan angka PHK di Indonesia. Dengan begitu, klaim JKP akan lebih landai.

    “Harapannya tentu saja dengan Satgas PHK harusnya [perusahaan] PHK nggak seperti semau-maunya kan, harapannya begitu. Dengan begitu JKP harusnya akan lebih landai,” kata Anggoro saat ditemui di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

    Namun, dia memastikan bahwa ketahanan dana JKP saat ini masih aman. “Tapi JKP kan nggak ada masalah, orang dananya juga cukup,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini tengah menggodok regulasi tentang pembentukan Satgas PHK. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, draft pembentukan Satgas PHK sudah ada di tangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sedang memasuki tahap finalisasi.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, penyusunan draft pembentukan Satgas PHK melibatkan lintas kementerian/lembaga. Dari sisi Kemnaker sendiri, kata dia, rumusan Satgas PHK sudah rampung dilakukan.

    “Satgas PHK itu draftnya sudah ada di Menko, karena ini kan lintas kementerian jadi bukan hanya kami. Nah tunggu aja, tunggu hasil akhirnya seperti apa,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

    Dia mengatakan, proses finalisasi draft pembentukan Satgas PHK akan dilakukan oleh Kemenko Perekonomian. 

    “Ini sekarang sedang finalisasi di Kemenko [Perekonomian],” ujarnya.

  • Bahlil Ancam Cabut Sebagian Wilayah Tambang PTBA Bila Tak Lanjutkan DME

    Bahlil Ancam Cabut Sebagian Wilayah Tambang PTBA Bila Tak Lanjutkan DME

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) untuk tetap menjalankan komitmen proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

    Dia pun mengancam akan mencabut sebagian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) PTBA jika Perseroan tak menjalankan proyek itu.

    Bahlil mengatakan, pihaknya segera memberikan penugasan secara resmi kepada perusahaan pelat merah itu agar menjalankan proyek DME. Sekalipun, PTBA telah merumuskan alternatif hilirisasi lain seperti gas sintetis, grafit sintetis hingga asam humat.

    “Nanti kita akan kasih tugas [laksanakan DME], kalau tidak, kita ambil sebagian wilayahnya,” tegas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu pun menjelaskan, arah hilirisasi batu bara ditentukan oleh pemerintah lewat Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

    Asal tahu saja, PTBA mendapat penugasan untuk menggarap gasifikasi batu bara menjadi DME pada era Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, proyek yang diharapkan menjadi alternatif pengganti impor liquefied petroleum gas (LPG) itu masih jalan di tempat.

    Terlebih, usai investor utamanya dari Amerika Serikat (AS) Air Products memutuskan untuk mundur dari kerja sama dengan PTBA pada 2023 silam. Belakangan PTBA telah menemukan mitra baru, yakni perusahaan asal China East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. (ECEC).

    Direktur PTBA Arsal Ismail menjelaskan, faktor keekonomian menjadi tantangan utama dalam menggarap penugasan gasifikasi batu bara. Dalam hal ini, PTBA telah melakukan perhitungan dan kajian yang menunjukkan harga produk DME justru jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan impor LPG.

    “Pertama itu tantangan keekonomian, di mana estimasi harga DME hasil produksinya masih lebih tinggi dari harga patokan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, dan juga analisa perhitungan kami masih lebih tinggi dari harga LPG impor,” ucap Arsal dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (5/5/2025).

    Dia menyebut, ECEC mengusulkan processing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton.

    Di sisi lain, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton. Angka ini juga lebih tinggi patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021, yakni sebesar US$617 per ton, belum termasuk subsidi.

    Harga DME itu juga jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia tercatat sebesar $435 per ton pada 2024. Padahal, diharapkan dapat menjadi alternatif energi bersih yang kompetitif dan dapat digunakan sebagai substitusi LPG bagi kebutuhan rumah, tangga, dan industri.

    Proyek DME dirancang untuk memanfaatkan sekitar 6 juta batu bara per tahun dengan target produksi sekitar 1,4 juta ton DME per tahun.

    Direktur Utama PTBA Arsal Ismail memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun.

    Angka tersebut lebih besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun. 

  • Tok! 3 Hakim Pembebas Ronald Tannur Divonis Maksimal 10 Tahun Penjara

    Tok! 3 Hakim Pembebas Ronald Tannur Divonis Maksimal 10 Tahun Penjara

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat telah memvonis tiga hakim PN Surabaya dalam perkara Ronald Tannur tujuh hingga 10 tahun penjara.

    Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso menyampaikan pihaknya menilai ketiga hakim ini telah bersalah dan terbukti bersama-sama menerima suap untuk mengeluarkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

    Dari ketiga hakim itu, Heru Hanindyo menjadi terdakwa yang divonis paling berat, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider tiga bulan pidana.

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heru Hanindyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan,” kata Teguh di PN Tipikor, Kamis (8/5/2025).

    Adapun, putusan ini lebih kecil dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta agar Heru divonis 12 tahun penjara dan denda Rp750 juta.

    Sementara itu, Erintuah Damanik dan Mangapul justru divonis lebih kecil dengan pidana selama tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider tiga bulan kurungan.

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta,” dalam amar putusan yang dibacakan Teguh.

    Hakim menjelaskan sejumlah pertimbangan yang meringankan vonis Erintuah Damanik dan Mangapul, yaitu keduanya mengakui perbuatannya dan kooperatif dalam perkara ini.

    “Terdakwa [juga] dengan itikad baik telah mengembalikan uang yang diterima dari Lisa Rachmat,” pungkas Teguh.

    Sekadar informasi, vonis Erintuah dan Mangapul juga lebih kecil dua tahun dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta keduanya divonis sembilan tahun dan denda Rp750 juta.

  • Nasib Karyawan GS Supermarket yang Bakal Tutup di RI Akhir Mei

    Nasib Karyawan GS Supermarket yang Bakal Tutup di RI Akhir Mei

    Bisnis.com, JAKARTA — GS Supermarket akan menutup seluruh cabang pada 31 Mei 2025 di Indonesia. Raksasa ritel asal Korea Selatan itu akan diambil alih oleh investor baru. Lantas, bagaimana nasib para karyawan GS Supermarket?

    Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menuturkan para karyawan GS Supermarket diharapkan bisa dipekerjakan kembali oleh investor baru yang nantinya akan mengambil alih ritel ini.

    “Semoga karyawan [GS Supermarket] bekerja kembali harapannya. Itu [karyawan] nanti pasti akan dipanggil ulang, interview ulang,” kata Budihardjo saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Budihardjo menerangkan GS Supermarket memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan bisnisnya di Indonesia. Nantinya, GS akan diambil alih oleh investor yang tengah masih dalam proses negosiasi.

    Sayangnya, dia tidak mau memberikan informasi secara detail siapa investor yang akan mengambil alih GS Supermarket di Indonesia. Dia hanya meminta agar masyarakat menunggu informasi resmi dari investor ataupun pihak GS Supermarket.

    “Belum bisa ngomong ya. Nanti tunggulah bulan Mei nanti siapa yang akan ngambil, kan kita tunggu. Mungkin ada investor yang masih lagi negosiasi,” kata Budihardjo saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Budihardjo memastikan GS Supermarket akan diambil alih oleh sesama peritel, meski tak diketahui apakah akan berasal dari lokal atau asing.

    “No comment dulu deh [diambil alih oleh investor asing atau lokal], tunggu aja. Pokoknya sesama peritel pastinya,” tuturnya.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di GS Supermarket Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025) pukul 11.35 WIB, suasana depan gerai GS The Fresh tampak tak ada tanda-tanda akan menutup cabang, maupun spanduk atau banner diskon besar-besaran.

    Saat memasuki gerai tersebut, hanya terlihat beberapa pengunjung dan suasana yang terasa tampak lengang dengan musik yang disiarkan berupa lagu barat dan lokal. Produk yang terpantau diskon hanya produk tempat makan Lock n Lock dan masker Sensi, sedangkan lainnya tak terpampang ada penurun harga di label.

    Adapun, GS The Fresh by GS Supermarket Mampang memiliki beragam segmen produk, mulai dari bakery, vegetable, fruit, meat, fish, beverage and dairy, hingga Korean food.

    Tepat di depan bagian meat and fish, terlihat ada gerai mini makanan Korea berkonsep open kitchen, yakni Mr. Shin, dengan dua pelanggan yang tengah menyantap hidangannya.

    Saat Bisnis menyisir tiap segmen, rak terpantau tetap dipenuhi beragam produk. Namun, tak sedikit pula ada beberapa produk di rak etalase yang juga berdebu.

    Sementara itu, produk Korean food berada di pojok kiri dengan rak yang dipenuhi beragam makanan, minuman, hingga snack Korea, seperti permen, cokelat, biskuit, mie, hingga toppoki instan. Sesekali terlihat seorang karyawan yang merapikan sudut rak makanan.

    Kemudian saat menuju meja kasir, hanya tersedia 2 kasir. Padahal, totalnya ada 4 kasir. Namun, hanya kasir 1 yang terlihat melayani para pembeli. Padahal, meja kasir di konter nomor 2 terpantau menyala.

    “Mohon maaf kasir tutup,” demikian yang tertulis di antara kasir 3 dan 4.

    Di samping meja kasir 4, terdapat konter layanan pelanggan (customer service) dengan seorang karyawan yang duduk di sana.

    Hingga waktu menunjukkan pukul 14.20 WIB, beberapa pembeli terpantau mulai ramai melakukan transaksi di meja kasir di konter 1.

    Salah seorang karyawan GS The Fresh Supermarket Mampang yang berjaga di meja customer service membenarkan GS The Fresh Supermarket akan tutup pada akhir Mei 2025. Dia menyebut kepemilikan GS akan diambil alih oleh peritel lain yang bukan berasal dari Korea.

    “GS ditutup per tanggal 31 Mei. Nanti diambil alih sama ritel lain. [Mau diambil alih oleh perusahaan Korea juga?] engga,”  kata seorang customer service saat ditemui Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Sementara itu, salah seorang karyawan GS The Fresh Supermarket Mampang menuturkan gerai masih akan tetap buka di tengah proses pergantian kepemilikan.

    Selain itu, dia juga menjelaskan para karyawan lain tetap bekerja seperti biasa. “Barang-barang masih kami display, tetap kerja kayak biasa, masuk [kerja],” katanya.

  • Menaker Ungkap Strategi Tekan Angka Pengangguran di Tengah Badai PHK

    Menaker Ungkap Strategi Tekan Angka Pengangguran di Tengah Badai PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran, dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, berbagai kementerian teknis memiliki pusat-pusat penciptaan lapangan kerja. Untuk itu, Kemnaker aktif menjalin silaturahmi dengan kementerian terkait guna memastikan penyerapan tenaga kerja di pusat-pusat penciptaan lapangan kerja.

    “Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama pusat-pusat penciptaan lapangan kerja itu ada di berbagai kementerian teknis,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Yassierli mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. 

    Pada Februari 2024, sektor ini menyerap sekitar 890.000 orang, menempatkannya sebagai lapangan usaha kedua terbesar setelah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang tercatat sebanyak 980.000 orang.

    Menurutnya, tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sejalan dengan adanya program pemerintah yakni swasembada pangan.

    Selain itu, kata dia, lapangan usaha akomodasi dan makan minum juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, yakni mencapai 370.000 orang. 

    “Ini kan sejalan juga nanti bagaimana harapan dari Pak Presiden [Prabowo] makan bergizi gratis itu juga bisa memberikan solusi terhadap penciptaan lapangan kerja,” tuturnya. 

    Kemnaker juga tengah memetakan potensi lapangan kerja yang ada di Indonesia, termasuk kebutuhan tenaga kerja. Salah satunya, dengan mendorong perusahaan-perusahaan untuk Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). 

    Strategi lainnya, dengan menggenjot program apprenticeship atau magang dan membangun entrepreneurial. 

    “Ini PR, kita akan kolaborasi nanti dengan Kementerian Diktisaintek,” pungkasnya. 

  • Penyidikan Kasus Taspen Rampung, Antonius Kosasih Cs Segera Diadili

    Penyidikan Kasus Taspen Rampung, Antonius Kosasih Cs Segera Diadili

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan kasus korupsi investasi di PT Taspen (Persero). Dua orang tersangka di kasus tersebut akan segera diadili di pengadilan.

    Kedua tersangka itu adalah mantan Direktur Investasi sekaligus Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, dan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) Ekiawan Heri.  

    “Hal ini berarti bahwa berkas perkara pada proses penyidikan telah dinyatakan lengkap,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Kamis (8/5/2025). 

    Budi menambahkan bahwa JPU KPK memiliki waktu 14 hari untuk melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

    Adapun kasus tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp1 triliun berdasarkan hasil audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

    Dengan demikian, total nilai dana kelolaan Taspen Rp1 triliun yang diinvestasikan ke PT IIM dan berbagai lembaga manajer investasi maupun sekuritas lainnya menjadi keseluruhan kerugian keuangan negara. 

    KPK pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK dan pihak-pihak lainnya termasuk pemerintah dan korporasi swasta yang selama ini kooperatif dalam tahap penyidikan. 

    “KPK akan mencermati setiap fakta-fakta yang ada dalam setiap proses persidangan nanti,” pungkas Budi.

    Sebelumnya, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara pada kasus investasi Taspen mencapai Rp200 miliar. Saat itu, lembaga antirasuah belum mendapatkan audit perhitungan kerugian keuangan negara dari pihak auditor terkait dengan keseluruhan kerugian negara (total loss) pada kasus tersebut. 

    KPK telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus tersebut yakni mantan Direktur Investasi yang juga pernah menjabat Direktur Utama Taspen, Antonius NS Kosasih, serta mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) Ekiawan Heri. 

    Kasus itu diduga merugikan keuangan negara akibat penempatan dana Taspen senilai Rp1 triliun ke reksadana PT IIM.