Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Target Penambahan Pembangkit Naik jadi 69,6 GW di RUPTL 2025-2034, Ini Sebabnya

    Target Penambahan Pembangkit Naik jadi 69,6 GW di RUPTL 2025-2034, Ini Sebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Penambahan pembangkit listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 ditargetkan mencapai 69,6 gigawatt (GW). Angka tersebut pun lebih tinggi dari RUPTL 2021–2030 yang hanya 40,6 GW.

    Lebih terperinci, dalam RUPTL teranyar, 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). Adapun, komposisi porsi EBT itu terdiri atas 42,6 GW atau 61% dan storage 10,3 GW atau 15%.

    Sebanyak 16 GW sisanya akan berasal dari pembangkit fosil, yakni gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW. Sementara itu, penambahan pembangkit sebesar 40,6 GW dalam RUPTL 2021-2030 terdiri atas 20,9 GW EBT dan 19,7 GW energi fosil.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana penambangan 69,5 GW pembangkit baru dalam RUPTL 2025-2034 itu akan terbagi dalam dua periode atau per 5 tahun.

    Untuk 5 tahun pertama, kapasitas pembangkit yang dibangun mencapai 27,9 GW, sedangkan 41,6 GW sisanya akan dibangun pada periode 5 tahun kedua.

    Menurut Bahlil, tambahan kapasitas pembangkit dalam RUPTL 2025-2034 dipatok lebih tinggi demi mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

    “Ini semua kita lakukan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai pada akhirnya 8%. Jadi konsumsi listrik per kapita kita juga, kita hitung secara seksama,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Dia menambahkan bahwa pihaknya menghitung akan ada tambahan konsumsi listrik per kapita. Hal ini tak lepas dari ekspansi hilirisasi yang didorong pemerintah. 

    Bahlil menuturkan, selama ini industri pelaku hilirisasi masih menggunakan pembangkit listrik sendiri atau captive power. Dia pun memastikan ke depan industri akan diwajibkan memakai listrik dari PLN.

    “Nah, kami ingin mereka harus punya [listrik dari] PLN. PLN harus memberikan market captive daripada industri tersebut,” kata Bahlil.

  • Fadli Zon: Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Telan Biaya Rp9 Miliar

    Fadli Zon: Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Telan Biaya Rp9 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon membeberkan anggaran yang dibutuhkan untuk menggarap penulisan ulang sejarah Indonesia mencapai Rp9 miliar.

    Fadli Zon pun menyebut bahwa penulisan ini sudah pihaknya lakukan sejak Januari 2025 dan kini progresnya sudah mencapai lebih dari 50%. 

    “Ada [anggarannya], saya lupa anggarannya berapa, enggak banyak sih. Kalau tidak salah catatannya Rp9 miliar,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Menurutnya, Kementerian Kebudayaan berharap bahwa buku sejarah yang memuat penulisan ulang tersebut dapat menjadi pembelajaran nasional di sekolah-sekolah.

    Sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Dia ingin di sekolah ada mata pelajaran sejarah lagi dan itu wajib.

    Bahkan, dia mencontohkan di Amerika saja seluruh jenjang pendidikan memiliki mata pelajaran US History. Bila anak sekolah tidak lolos mata pelajaran itu, maka tidak akan lolos juga jenjang pendidikannya (SD, SMP, dan SMA).

    “Nanti kita akan berkoordinasi supaya masyarakat kita, rakyat kita itu mengerti sejarah dan tidak melupakan atau meninggalkan sejarah kita,” ujar Fadli Zon.

    Lebih jauh, politikus Gerindra ini memastikan pihaknya akan berusaha menulis ulang sejarah seusai 26 tahun lamanya Indonesia tidak pernah lagi menulis soal sejarah.

    “Jadi kalau kita ingin juga tone-nya lebih positif kepada seluruh pemimpin negara kita, kalau dicari kelemahan, kekurangan ya selalu ada. Kita bukan mau menonjolkan sejarah kekurangan, tapi sejarah apa yang telah dilakukan di masa Bung Karno, di masa Pak Harto sampai masa Pak Jokowi apa yang ditekankan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Fadli Zon membeberkan ada 11 jilid dalam buku penulisan sejarah. Berikut daftarnya: 

    Sejarah Awal Nusantara
    Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
    Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
    Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
    Respons terhadap Penjajahan
    Pergerakan Kebangsaan
    Perang Kemerdekaan Indonesia
    Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
    Orde Baru (1967-1998)
    Era Reformasi (1999-2024)
    Faktaneka dan Indeks

  • Pidato Perdana Prabowo di KTT Asean Soroti Soal Konflik Sesama Negara Anggota

    Pidato Perdana Prabowo di KTT Asean Soroti Soal Konflik Sesama Negara Anggota

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya pada Sidang Pleno (Plenary Session) Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Asean ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/5/2025). 

    Prabowo hadir di KTT Asean secara perdana sebagai Presiden RI. Pada pembukaan pidatonya, Kepala Negara menyampaikan selamat kepada Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim atas terselenggarakannya KTT Asean di bawah kepemimpinan Malaysia. 

    Tidak hanya itu, Prabowo juga mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali PM Singapura Lawrence Wong, serta duka cita atas bencana yang melanda Myanmar dan Thailand. 

    Presiden ke-8 RI itu lalu menyampaikan bahwa Asean selama lima dekade telah berperan sebagai pilar perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan Asia Tenggara. Namun, dia menyebut sesama negara anggotanya masih berkonflik satu sama lain. 

    “Selama lima dekade, Asean telah berdiri sebagai pilar perdamaian, stabilitas, kesejahteraan di Asia Tenggara. Namun, kita harus mengakui, bahwa wilayah kita terbagi. Banyak dari negara-negara kita berkonflik dengan satu sama lain,” ujarnya, dikutip melalui naskah tertulis yang dibagian Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Senin (26/5/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo menyoroti bahwa Asean dipadangan sebagai salah satu organisasi kewilayahan yang paling berhasil dalam hal perdamaian hingga pertumbuhan ekonomi. 

    Meski demikian, sekali lagi dia mengingatkan bahwa banyak tantangan ke depannya. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut Asena berada di persimpangan jalan, di mana terdapat persaingan antara negara-negara besar di dunia yang menguji solidaritas dan persatuan Asean. Sementara itu, dinamika eksternal berrubah dengan cepat. 

    “Tantangan-tantangan ini harus kita hadapi. Dengan lebih menatap ke depan, serta adaptif dan berorientasikan kepada hasil, Asean harus meningkatkan kerja sama kita. Dengan semangat ini, indoensia secara penuh mendukung keketuaan Malaysia dan tema KTT ini, inklusivitas dan keberlanjutan,” terang Prabowo. 

    Pada kesempatan itu pula, Prabowo menyatakan dukungannya terhadap adopsi Asean Community Vision 2025 dan rencana-rencana strategisnya. Dia berpesan agar visi itu berperan sebagai peta jalan yang konkret dan dapat direalisasikan, bukan hanya dokumen aspirasi. 

  • Menko Airlangga: Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp150.000 per Bulan

    Menko Airlangga: Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp150.000 per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan bocoran soal nilai bantuan subsidi upah atau BSU, yang menjadi bagian dari enam paket insentif ekonomi pada 5 Juni 2025.

    Airlangga menjelaskan bahwa pihaknya akan membahas teknis penyaluran BSU dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dia menjawab berapa bantuan BSU 2025 dengan menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar Rp150.000 per orang per bulan.

    “Itu kira-kira Rp150.000 per bulan. Dua bulan, dua bulan saja,” ujar Airlangga di sela-sela KTT Asean di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025).

    Bantuan itu akan diberikan kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Bantuan subsidi upah itu sama dengan skema bansos saat pandemi Covid-19. Hanya saja, saat pandemi setiap orang mendapatkan bantuan Rp600.000, kini jumlahnya menjadi lebih kecil.

    Airlangga menyebut bahwa pemeritnah menyiapkan payung regulasi untuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi itu pada 5 Juni 2025. Regulasi disiapkan dengan kementerian-kementerian teknis terkait.

    “Karena semua yang kita siapkan adalah regulasi, baik itu dari PMK [Peraturan Menteri Keuangan], kemudian yang terkait dengan bansos di Kementerian Sosial, terkait dengan pangan perlu ada rapat dengan Kementerian Pangan dan Bapanas, kemudian terkait dengan listrik perlu ada rapat dengan Kementerian ESDM,” ujar Airlangga.

    Enam Paket Kebijakan Ekonomi mulai Juni 2025

    Sebelumnya, Airlangga mengumumkan adanya enam paket kebijakan ekonomi setelah rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian/lembaga terkait pada Jumat (24/5/2025).

    Enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025) malam.

    Skemanya diskon tarif listrik sama seperti yang berlaku Januari dan Februari lalu. Hanya saja, jika pada Januari—Februari 2025 yang berhak menerima manfaat adalah pelanggan PLN dengan daya hingga 2.200 VA maka kini yang akan menerima hanya pelanggan dengan daya hingga 1.300 VA.

    Lebih lanjut, dia meminta setiap pihak bersabar. Menurutnya, kepastian besaran tarif hingga lama waktu enam insentif tersebut akan terungkap usai aturan teknis di masing-masing kementerian terbit.

    Airlangga mengungkapkan bahwa enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut untuk menyambut libur pergantian tahun ajaran sekolah yang berlangsung Juni hingga Juli 2025.

    “Ini kaitannya kan dengan masa libur anak-anak. Jadi kita kan Lebaran, tahun baru kemarin kan terlalu dekat [beri insentifnya] itu di Q1 [kuartal I/2025] sehingga kita perlu mendukung untuk yang Q2 dan Q3 [kuartal II/2025 dan kuartal III/2025],” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Morgiarso menambahkan bahwa paket insentif tersebut untuk menjaga ekonomi tetap bisa tumbuh di angka psikologis 5%.

    Susi menjelaskan, perlu insentif fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung industri dalam negeri di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi dunia.

    “Pilar kita utamanya kan di pasar domestik itu konsumsi, [berkontribusi] 55% sendiri [terhadap pertumbuhan ekonomi]. Makanya kita ingin memberdayakan itu dengan segala macam skema insentif tadi,” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (23/5/2025) malam. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

  • Korupsi di Kemnaker, Tersangka Peras Agen Pengurus Izin Pegawai Asing Sejak 2019

    Korupsi di Kemnaker, Tersangka Peras Agen Pengurus Izin Pegawai Asing Sejak 2019

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga para tersangka dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan perbuatannya sejak 2019.

    Pemerasan itu dilakukan terhadap agen Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mengurus dokumen perizinan di Kemnaker. Hal tersebut didalami dari keterangan empat orang saksi yang diperiksa KPK hari ini, Senin (26/5/2025).

    Empat orang saksi dimaksud adalah Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan TKA 2021–2025 Gatot Widiartono, Petugas Hotline RPTKA periode 2019–2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) 2024–2025 Putri Citra Wahyoe, Analis TU Direktorat PPTKA Kemnaker 2019–2024 dan Pranata Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA 2024–2025 Jamal Shodiqin serta Pranata Kerja Ahli Muda Kementerian Ketenagakerjaan sejak 2018 Alfa Eshad.

    “KPK mendalami aliran uang hasil pemerasan dari para agen TKA yang mengurus dokumen izin TKA di Kementerian Ketenagakerjaan,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Menurut Budi perhitungan sementara bahwa uang yang dikumpulkan dari hasil tindak pidana ini sekitar Rp53 miliar. Sejalan dengan proses penyidikan, lembaga antirasuah meminta para pihak yang dipanggil untuk pemeriksaan agar kooperatif.

    “KPK meminta kepada para tersangka dan para saksi yang dipanggil untuk bersikap kooperatif,” kata Budi.

    Senada dengan keterangan resmi Kemnaker, kasus terkait dengan dugaan pemerasan itu sudah berlangsung sejak 2019, utamanya di lingkungan Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA atau PPTKA, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK).

    Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga menyebut KPK sudah melakukan proses penyelidikan terhadap dugaan korupsi itu setelah masuknya laporan masyarakat pada Juli 2024.

    “Kami sangat mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan Kemnaker,” ujarnya melalui keterangan resmi pekan lalu (20/5/2025).

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut pihaknya telah mencopot pejabat di lingkungan kementeriannya yang diduga terlibat dalam kasus dimaksud.

  • Herry Jung Bungkam usai 11 Jam Diperiksa KPK di Kasus PLTU Cirebon

    Herry Jung Bungkam usai 11 Jam Diperiksa KPK di Kasus PLTU Cirebon

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa General Manager (GM) Hyundai Engineering & Construction (HDEC) Herry Jung dalam kasus suap izin pembangunan PLTU Cirebon 2, Senin (26/5/2025). Namun, lembaga antirasuah ternyata belum menahan Herry.

    Herry diketahui masuk ke ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 08.10 WIB pagi ini. Kemudian, dia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.20 WIB. Padahal, dia sudah ditetapkan tersangka sejak beberapa tahun yang lalu.

    Pria itu tidak mengutarakan sepatah kata pun kepada awak media kendati ditanyakan ihwal pemeriksaannya selama seharian itu. Dia hanya bungkam dan berjalan menuju pintu keluar bersama dengan penasihat hukumnya. 

    “Permisi ya. Sudah fotonya, ya, terima kasih,” kata penasihat hukum Herry kepada awak media sambil berjalan keluar area KPK. 

    Herry enggan merespons pertanyaan apabila dia mengetahui soal proyek PLTU Cirebon 2, yang dikerjakan oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Dia juga tak merespons pertanyaan ihwal dugaan yang disangkakan kepadanya ihwal pemberian suap ke Bupati Cirebon saat itu, Sunjaya Purwadisastra. 

    Dia tetap bungkam sampai berjalan keluar KPK menuju arah Hotel Kuningan, Jakarta Selatan. 

    Adapun Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa penyidik akan mendalami keterangan Herry terkait dengan kasus yang sudah diusut sejak 2019 itu. Namun, Budi masih enggan memerinci lebih lanjut soal pengembangan kasus bekas Bupati Cirebon Sunjaya itu. 

    Budi juga masih enggan memastikan dalam kapasitas apa pemeriksaan Herry hari ini oleh tim penyidik KPK. 

    “Hal ini [kapasitas pemeriksaan sebagai apa] belum bisa kita konfirmasi. KPK juga tentu melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak lain dalam perkara ini di hari ini juga,” katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/5/2025). 

    Sebelumnya, Herry telah dipanggil pada 9 Mei 2025 lalu. Namun, dia kemudian mengirimkan permohonan penundaan pemeriksaan kepada tim penyidik KPK. 

    Adapun pada pemeriksaan hari ini, KPK juga memeriksa sejumlah pihak di antaranya Bupati Cirebon 2014–2019 Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya diduga menerima suap dari Herry terkait dengan izin pembangunan PLTU 2 Cirebon, yang digarap oleh PT Cirebon Energi Prasarana.

    Kemudian, terdapat dua saksi lainnya yang diperiksa yaitu mantan Direktur Corporate Affair PT Cirebon Energi Prasarana, Teguh Haryono, serta mantan Presiden Direktur Cirebon Energi Prasarana, Heru Dewanto. 

    Kronologi Perkara 

    Berdasarkan catatan Bisnis, lembaga antirasuah menduga Herry memberi suap senilai Rp6,04 miliar kepada Sunjaya sebagai Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp10 miliar.

    Pemberian uang tersebut dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan PT MIM (Milades Indah Mandiri). Sehingga seolah-lah ada pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan PLTU 2 dengan kontrak sebesar Rp10 miliar.

    Kasus suap yang menjerat Sunjaya tidak hanya terkait dengan pembangunan PLTU 2 Cirebon saja. Misalnya, saat itu tersangka Sutikno diduga memberi suap sebesar Rp4 miliar kepada Sunjaya selaku Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT King Properti.

    Penyidikan perkara ini telah dilakukan KPK sejak 14 Oktober 2019 dengan turut menjerat Herry serta Sutikno. 

    Kasus ini merupakan pengembangan perkara atas kasus suap yang menjerat Sunjaya. Apabila sebelumnya berkaitan dengan penerimaan suap, kali ini pengembangan dilakukan kepada pemberi suap.

    Proses hukum terhadap Sunjaya berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 24 Oktober 2018. Pada OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai Rp116 juta dan bukti setoran ke rekening total Rp6,4 miliar dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Sunjaya dan Gatot Rachmanto, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

  • Pensiunan Himbara Bisa Jadi Manajer Koperasi Desa, Begini Skemanya

    Pensiunan Himbara Bisa Jadi Manajer Koperasi Desa, Begini Skemanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan calon pensiunan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bisa menjadi manajer di Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memperbolehkan pensiunan Himbara menjadi manajer di KopDes Merah Putih. Adapun, sebanyak 80.000 KopDes Merah Putih akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 dan akan beroperasi pada 28 Oktober 2025.

    “Boleh [pensiunan BUMN menjadi manajer di KopDes Merah Putih],” kata Ferry saat ditemui di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Namun, dia menjelaskan KopDes lebih dahulu akan memilih pengurus dan pengelola. Terlebih, lanjut dia, belum ada unit usaha yang dijalankan.

    “Mulainya nanti Oktober nanti kan akan ada pengurus dan mungkin juga ada tambahan pengelola, manajer-manajer,” terangnya.

    Lebih lanjut, Ferry menyebut bahwa Kemenkop sudah mengantongi struktur pengurus dan pengawas KopDes Merah Putih dalam pelaksanaan musyawarah desa khusus (musdesus), sebagaimana yang tertuang dalam berita acara.

    Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menuturkan pegawai di bank Himbara bisa menjadi salah satu sumber daya manusia (SDM) untuk membantu menyukseskan KopDes Merah Putih.

    “BUMN menawarkan bahwa banyak sekali dari bank-bank Himbara juga siap memindahkan sebagian pegawainya yang mungkin nanti pensiun tinggal 1-2 tahun, bisa juga masuk ke situ [KopDes Merah Putih] sebagai manajernya, kalau memang terbuka,” ujar Erick dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

    Menurutnya, pemilihan SDM yang kompeten dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan KopDes Merah Putih. “Jadi ini SDM menjadi penting juga karena modeling [bisnis] tidak cukup kalau SDM-nya juga ini [tidak kompeten],” imbuhnya.

    Erick juga menjelaskan unit usaha KopDes Merah Putih bakal disesuaikan dengan permintaan desa setempat, mulai dari menjadi agen pupuk hingga agen gas LPG/BBM bersubsidi. Namun, Erick mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) usaha, di mana satu desa sudah memiliki agen pupuk, misalnya.

    Dia menekankan, diperlukan perencanaan dan pementasan yang matang sebelum memutuskan untuk menjalankan unit usaha KopDes Merah Putih.

    “Posisi kami BUMN tadi sebagai supporting. Leading sektornya sudah ada, Menteri Koperasi [Budi Arie Setiadi] lalu diawasi juga oleh Pak Menko [Pangan Zulkifli Hasan],” pungkasnya.

  • Bos Freeport Pastikan Smelter Baru Produksi 600.000 Ton Katoda Akhir Tahun Ini

    Bos Freeport Pastikan Smelter Baru Produksi 600.000 Ton Katoda Akhir Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) memastikan smelter tembaga terbaru di Gresik, Jawa Timur akan berproduksi penuh 100% dan menghasilkan 600.000 ton katoda tembaga pada akhir tahun ini.

    Hal ini menyusul perbaikan yang telah rampung usai pabrik asam sulfat di smelter tersebut mengalami kebakaran, yang merupakan area vital untuk proses peleburan tembaga, pada Oktober 2024. 

    Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, pihaknya telah memulai proses operasional produksi di smelter tersebut secara bertahap. Hasil produksi katoda tembaga akan mulai dihasilkan 40% pada Juni mendatang. 

    Dia pun menerangkan, smelter akan beroperasi dengan kapasitas sebanyak 50% pada Juli, kemudian 60% pada Agustus, 70% pada September, 80% pada November, dan 100% pada Desember. 

    “Smelter Freeport sudah mulai beroperasi dan kira-kira 3 minggu dari sekarang akan mulai produksi katoda tembaga lagi. Akhir tahun akan mulai kapasitas penuh, yaitu 600.000 ton, 500.000–600.000 ton tembaga,” kata Tony dalam agenda Energi Mineral Forum 2025, Senin (26/5/2025). 

    Tony menuturkan, konsentrat tembaga sudah mulai dimasukkan ke dalam tungku pembakaran atau furnace pada pekan lalu. Kemudian, setelah proses tersebut dihasilkan anoda dan dicetak menjadi anoda tembaga. 

    “Kemudian itu direndam lagi di electro refinery selama 3 minggu. Baru dia akan bisa menghasilkan katoda tembaga dan mengumpul anodanya yang akan diproses di precious metal refinery,” tuturnya. 

    Dia berharap proses tersebut akan berlanjut tanpa ada insiden apapun. Tak hanya tembaga, Tony juga menyebut lumpur anoda dari PTFI akan berkontribusi pada produksi emas Freeport dengan total 32 ton tahun ini. 

    “Emas kira-kira mungkin kita bisa menghasilkan sekitar 32 ton. Iya, dari lumpur anoda dari PT Smelting dan juga yang nanti akan dihasilkan oleh smelter PTFI,” tuturnya. 

  • Telkomsel Siap Terapkan Biometrik, Tunggu Regulasi Turunan Pemerintah

    Telkomsel Siap Terapkan Biometrik, Tunggu Regulasi Turunan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengungkapkan telah melakukan uji coba penerapan sistem registrasi biometrik bagi pelanggan.

    Vice President Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono mengatakan pihaknya sudah melakukan trial beberapa hari lalu dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.

    “Sudah trial, kemarin bu menteri dengan Pak Dirut waktu itu ya, di bulan puasa kemarin ya, itu sudah trial kita waktu itu di GBK,” kata Saki di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Meski secara teknis Telkomsel telah siap dengan perangkat untuk verifikasi biometrik, Saki menyebut perusahaan masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) aturan ini.

    Selaim itu, pihaknya juha menunggu aturan resmi dari pemerintah agar penerapan dapat dilakukan secara menyeluruh dan sesuai regulasi.

    “Kita sudah punya alatnya dan kita tinggal nunggu turunan juklaknya dari pemerintah, peraturannya seperti apa, dan kita pasti akan mengikuti,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Saki menjelaskan bahwa saat ini proses registrasi biometrik telah dipilotkan di sejumlah Grapari, meski masih dalam tahap terbatas.

    “Tapi sambil melihat nanti kita selalu mereport apa yang sudah, data yang kita dapat, dan juga apa semua prosesnya seperti apa kita selalu mereport kepada Komdigi,” ucap Saki.

    Adapun, Wayan Toni Supriyanto yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo mengatakan bahwa dengan diterapkannya biometrik untuk registrasi kartu, kasus penipuan registrasi prabayar akan turun drastis bahkan menghilang.

    “Jadi tidak ada lagi penipuan-penipuan registrasi prabayar, sehingga nomor itu tidak bisa digunakan lagi oleh orang lain karena sudah menggunakan NIK, No.KK dan face recognition ini. [berlaku] mudah-mudahan tahun depan, ” kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

    Lebih lanjut, dengan sudah adanya operator selular yang menerapkan biometrik untuk registrasi kartu prabayar, Wayan menyebut operator sudah menjalankan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

    Dimana, operator sudah menerapkan standar Know Your Customer (KYC) untuk memastikan validitas data pelanggan serta mengurangi risiko penipuan dan penyalahgunaan identitas pelanggan. 

    “Artinya pada saat registrasi online maupun sendiri datang ke gerai dengan adanya face recognition, nanti ditambah sehingga NIK No KK ditambah wajah aslinya,” ujarnya.

  • Kemenkop Blak-blakan Peran Danantara dalam Koperasi Merah Putih

    Kemenkop Blak-blakan Peran Danantara dalam Koperasi Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan skema kerja sama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara akan dilakukan secara tidak langsung melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa secara tak langsung, Danantara terlibat lantaran ada peran dari bank Himbara dalam menyalurkan plafon pinjaman ke Koperasi Merah Putih.

    Untuk diketahui, bank Himbara bakal memberikan plafon pinjaman senilai Rp3 miliar kepada setiap KopDes Merah Putih. Sehingga, total pinjaman yang disalurkan Himbara mencapai Rp240 triliun untuk membentuk 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Danantara itu anggotanya juga ada bank Himbara. Bank Himbara ini penyalurannya pasti ikut terlibat secara tidak langsung Danantara ini, karena kepemilikan bank Himbara kan sekarang Danantara,” kata Ferry saat ditemui di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Di samping itu, Ferry menjelaskan bahwa anggaran pendapatan belanja negara (APBN) juga akan digunakan untuk modal investasi. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 (Inpres 9/2025) tentang Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih yang diteken pada 27 Maret 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam beleid itu tercantum bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memberikan dukungan kepada bank Himbara sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah, yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kemenkop, atas kebutuhan investasi KopDes/Kel Merah Putih terkait infrastruktur yang mencakup bangunan, saluran air, saluran listrik, maupun akses jalan.

    “Kalau di Inpres [Nomor 9 Tahun 2025] memang ada dari APBN, tetapi APBN atau APBD itu untuk membiayai investasi, bukan modal kerja. Kalau yang Rp3 miliar atau lebih itu kan biaya modal kerja [yang merupakan plafon pinjaman dari bank Himbara],” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa investasi yang digelontorkan melalui dana APBN ini salah satunya mencakup kantor KopDes Merah Putih. Adapun, nantinya KopDes akan menggunakan aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, BUMD, atau resi gudang.

    Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan kerja sama antara Danantara dengan KopDes Merah Putih akan menggunakan skema public service obligation (PSO).

    Berdasarkan situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Minggu (25/5/2025), public service obligation atau PSO merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan subsidi, yang dialokasikan pada sejumlah kementerian/lembaga. Nantinya, PSO disalurkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) operator yang melaksanakan layanan kepada masyarakat.

    “Kalau KopDes [Merah Putih] baliknya tuh kalau sudah ngomong dengan Danantara, nantinya tentu kita kan itu bagian dari public service obligation atau PSO, iya dong,” kata Pandu saat ditemui seusai acara Tri Hita Karana Business Summit “Inaugural Global Summit on Belt & Road Infrastructure Investment for Better World & Sustainable Development Goals” di Kantor BPKM, Jakarta, Minggu (25/5/2025).

    Pandu menuturkan, jika KopDes Merah Putih membutuhkan bantuan, maka Danantara akan siap membantu dengan menggunakan dana pemerintah, yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

    “Kalau bisa kami [Danantara] bantu, kami bantu. Tapi kan biasanya kalau hal yang menyangkut urusan pemerintah, ya pakai pendanaan pemerintah, kadang-kadang ya kita harus bisa menyalurkannya. Atau kita bisa bantu jalaninnya. Tapi itu adalah public service obligation,” terangnya.

    Pandu menegaskan Danantara memiliki tugas di ranah korporasi, sehingga hal yang menyangkut pemerintah akan menggunakan skema PSO. “Hal-hal yang memang pemerintah ingin kita lakukan itu masuk ke dalam PSO,” pungkasnya.