Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Zulhas Blak-blakan Sektor Pangan RI Masih Tertinggal dari Thailand-China

    Zulhas Blak-blakan Sektor Pangan RI Masih Tertinggal dari Thailand-China

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut sektor pangan Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, hingga China.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    “Kita [Indonesia] sekarang ketinggalan jauh, dibanding Thailand, dibanding Vietnam, apalagi dengan Tiongkok,” kata Zulhas.

    Padahal, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Indonesia sebanding dengan China, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, hingga Taiwan pada 1984 silam.

    “Kita waktu itu [pada 1984] kalau nggak lebih, ya samalah [dengan China hingga Taiwan]. Kalau nggak lebih dia hebat, kita sama,” ungkapnya.

    Kala itu, Zulhas menuturkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai di level 7–7,5%. Di masa itu, sambung dia, Indonesia sudah menorehkan swasembada beras.

    Dia menjelaskan, swasembada beras itu tercermin dari adanya irigasi hingga pabrik yang bagus pada kala itu. Bahkan, lanjut Zulhas, pabrik pupuk eksisting yang berdiri hingga saat ini dibangun pada zaman itu.

    “Jadi [saat itu] kita tidak ketinggalan, varietas-varietas tanaman padi, kita sudah bisa tanam kedelai pada waktu itu,” tuturnya.

    Sayangnya, Zulhas mengatakan bahwa Indonesia mengganggap enteng persoalan di sektor pangan saat era reformasi. Imbasnya, kini tertinggal jauh dari negara-negara yang sebelumnya setara dengan Indonesia.

    “Kita perhatikan, sekarang ini kita ketinggalan jauh. Nah saya diminta Pak Presiden untuk menjadi Menko, saya milih jalan yang sulit, tapi bisa berhasil,” ucapnya.

    Menurutnya, tidak ada bangsa dan rakyat yang bergerak maju jika tidak bekerja keras. Untuk itu, dia menilai perlu ada kerja keras dan kerja sama untuk membangun ketahanan pangan Tanah Air.

    “Menurut saya tidak ada bangsa yang maju, rakyat yang maju, kalau nggak kerja keras itu nggak ada. Kita harus kerja keras, sungguh-sungguh. Rakyatnya kreatif, kerja keras, baru kita bisa maju. Itu yang kita kerjakan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, industri pangan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam sektor pangan, mulai dari fluktuasi harga beras dan minyak goreng, ketergantungan pada impor bahan pangan, hingga ancaman perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian.

    Adapun, faktor distribusi, rantai pasok yang terganggu, hingga kondisi global juga turut berkontribusi terhadap instabilitas harga pangan.

  • Target Ambisius Penambahan Pembangkit Era Prabowo, Realistis?

    Target Ambisius Penambahan Pembangkit Era Prabowo, Realistis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menambah pasokan listrik secara masif guna menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029. Hal ini terlihat dari perencanaan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    Dalam RUPTL perdana yang diterbitkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut, rencana penambahan pembangkit listrik ditargetkan mencapai 69,6 gigawatt (GW). Angka ini lebih tinggi dibandingkan RUPTL 2021–2030 yang hanya 40,6 GW.

    Adapun, 61% atau 42,6 GW dari total kapasitas pembangkit dalam RUPTL 2025-2034 akan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). Sementara itu, porsi pembangkit fosil dipatok sebesar 24% atau 16 GW yang terdiri atas gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW. Sisanya, 10,3 GW berupa penyimpanan atau storage yang terdiri atas baterai 4,3 GW dan PLTA pumped storage 6 GW. 

    Namun, target yang terbilang ambisius itu dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko kelebihan pasok (oversupply) sebagaimana pernah terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Kala itu, pemerintah mencanangkan megaproyek 35.000 megawatt (MW) dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di rentah 7-8%. Oversupply terjadi lantaran pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi listrik tak setinggi proyeksi awal. 

    Untuk itu, Direktur Pelaksana Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengingatkan pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengeksekusi perencanaan penambahan pembangkit. Sebab, tantangan oversupply listrik masih membayangi.

    “Harus sangat hati-hati dalam perencanaan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi berlebihan di masa lalu akibatnya fatal pada oversupply saat ini dan kerugian APBN belasan triliun setiap tahunnya,” jelas Putra kepada Bisnis, Senin (26/5/2025) malam.

    Kendati demikian, dia mengatakan, peningkatan bauran EBT dalam RUPTL 2025-2034 patut diapresiasi. Menurutnya, hal ini menjadi indikator komitmen maju dan semakin menantangnya pendanaan PLTU baru.

    Putra pun menyebut, yang lebih penting adalah memastikan proses pengadaan dari PLN berjalan cepat dan benar. Apalagi, investasi ketenagalistrikan dan energi bersih dalam 6 tahun terakhir cenderung datar dan menurun meski telah ada RUPTL 2021–2030.

    “Target ambisius yang perlu keseriusan dan pengadaan yang jelas,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang menyambut baik terbitnya RUPTL 2025-2034. Menurutnya, pengusaha bisa ikut berpartisipasi secara maksimal jika proyek yang dikerjakan bisa lebih bankable.

    Adapun, kebutuhan investasi untuk sektor ketenagalistrikan dalam RUPTL 2025-2034 diproyeksikan mencapai Rp2.967,4 triliun. Kebutuhan investasi itu untuk pembangunan pembangkit mencapai Rp2.133,7 triliun, transmisi Rp565,3 triliun, dan lainnya Rp268,4 triliun.

    Khusus investasi di sektor pembangkit yang mencapai Rp2.133,7 triliun, sekitar 73% dialokasikan untuk partisipasi produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP).

    Menyambut peluang tersebut, Arthur mengaku masih menunggu detail resmi setiap proyek pembangkit listrik per lokasi yang akan dilelang PLN. 

    “Sebaiknya project detail per lokasi kami lihat dulu. Tentunya kelayakan finansial jadi pertimbangan besar, apakah bankable atau tidak,” ucap Arthur.

    Dia juga mengingatkan agar pemerintah benar-benar mengimplementasikan perencanaan yang sudah disetujui di RUPTL itu. Arthur menyebut, pemerintah harus memastikan proyek kelistrikan bisa berjalan tanpa hambatan. 

    “[Jangan ada hambatan] perizinan, pembebasan lahan, hingga financial close pendanaan sehingga semua tepat waktu tanpa delay lagi,” katanya.

    Industri Didorong Serap Listrik PLN

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa penambahan pembangkit dalam RUPTL 2025-2034 dipatok lebih tinggi. Hal ini demi mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

    “Ini semua kita lakukan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai pada akhirnya 8%. Jadi konsumsi listrik per kapita kita juga, kita hitung secara seksama,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Terlebih, saat ini pemerintah juga tengah menggenjot hilirisasi dan industrialisasi yang memerlukan pasokan listrik yang besar dan andal. 

    Untuk meningkatkan penyerapan listrik, pemerintah juga akan mewajibkan pelaku industri, yang tadinya menggunakan pembangkit listrik sendiri atau captive power, untuk menyerap listrik PLN. 

    “Nah, kami ingin mereka harus punya [listrik dari] PLN. PLN harus memberikan market captive daripada industri tersebut,” kata Bahlil.

    Porsi Fosil Jadi Ganjalan

    Di sisi lain, masih adanya porsi pembangkit fosil dalam RUPTL 2025-2034 dinilai menjadi ganjalan bagi iklim investasi energi terbarukan di Indonesia.

    Menurut Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, investor di sektor energi terbarukan dan pembangunan transmisi akan bingung dengan 2025-2034. Sebab, pemerintah tidak memiliki rencana yang ambisius dalam transisi energi. 

    “Misalnya mereka mau membangun industri komponen lokal panel surya dan baterai, ternyata arah pemerintah masih berkutat di instalasi pembangkit batu bara dan teknologi yang mahal. Ada ketidakpastian dari sisi investasi yang membuat daya saing Indonesia tertinggal,” kata Bhima dalam keterangan tertulis.

    Dia juga berpendapat RUPTL anyar ini justru berisiko menjadi batu sandungan bagi penciptaan lapangan kerja dan motor pertumbuhan ekonomi. 

    “Apa RUPTL ini menjawab target pertumbuhan 8%? Saya rasa tidak sama sekali. Tidak ada cara lain, pemerintah harus segera melakukan revisi RUPTL dengan menghapus rencana pembangunan pembangkit fosil,” katanya.

  • Polemik Revisi Sejarah, Fadli Zon: Yang Diperdebatkan Pepesan Kosong

    Polemik Revisi Sejarah, Fadli Zon: Yang Diperdebatkan Pepesan Kosong

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menyinggung perdebatan yang ada di media sosial tentang penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan ‘pepesan kosong’ alias sesuatu yang diperdebatkan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan.

    Dia menyebut, seharusnya ditunggu dulu saja progress penulisan ulang sejarah itu. Jangan hanya memperdebatkan draf atau kerangka yang beredar.

    “Banyak yang diperdebatkan itu ‘pepesan kosong’ gitu loh, yang diperdebatkan ‘pepesan kosong’ yang tidak ada ya. Tunggu dulu bukunya atau sampai progress saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Sementara itu, lanjutnya, saat ini proses penulisan ulang sejarah yang sedang berlangsung di Kementerian Kebudayaan sudah mencapai di atas 50 persen. Nantinya, pihaknya juga berencana membuka diskusi dialog.

    “Di situ kita berdebat, yang merasa ahli sejarah yang merasa mengerti, ayo kita berdebat kita berdiskusi,” tegasnya.

    Mantan Wakil Ketua DPR RI ini berharap buku sejarah yang sedang pihaknya susun ini dapat rampung pada HUT RI ke-80 nanti atau tepatnya pada 17 Agustus 2025.

    “Saya katakan ini kan kita ingin 80 tahun Indonesia merdeka, masa kita tidak mempunyai buku. Jadi kita harapkan begitu, ini kan sudah dimulai dari Januari penulisannya juga sudah,” ucap dia.

    Lebih jauh, dia pun berharap buku sejarah yang pihaknya susun itu dapat bisa masuk dalam pembelajaran nasional di sekolah. Pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain terkait.

    “Kita berharap juga ada lagi mata pelajaran sejarah itu wajib. Di Amerika saja seluruh jenjang itu ada US History ya, kalau warga Amerika tidak lolos US History ya ini tidak akan lolos di jenjangnya itu, di SD-nya, di SMP-nya, di SMA-nya gitu,” beber Fadli Zon.

    Sebagai informasi, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Fadli Zon membeberkan ada 11 jilid dalam buku penulisan sejarah. Berikut list-nya:

    Sejarah Awal Nusantara
    Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
    Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
    Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
    Respons terhadap Penjajahan
    Pergerakan Kebangsaan
    Perang Kemerdekaan Indonesia
    Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
    Orde Baru (1967-1998)
    Era Reformasi (1999-2024)
    Faktaneka dan Indeks

  • Eks Bos Taspen Antonius Kosasih Bakal Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

    Eks Bos Taspen Antonius Kosasih Bakal Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA —Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana perkara korupsi investasi PT Taspen (Persero) pada PT Insight Invesments Management (IIM) akan digelar hari ini, Selasa (27/5/2025). 

    Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membacakan surat dakwaan terhadap dua orang terdakwa, yakni mantan Direktur Utama sekaligus Direktur Investasi Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, serta mantan Direktur Utama PT IIM Ekiawan Heri Primaryanto. 

    “Hari ini diagendakan pembacaan surat dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa Antonius Nicholas Stephanus Kosasih Ekiawan Heri Primaryanto,” ujar Jaksa KPK Budhi Sarumpaet kepada wartawan, Selasa (27/5/2025). 

    Untuk diketahui, tim penyidik sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara dan tersangka Antonius maupun Ekiawan ke tim JPU pada sekitar awal Mei 2025 ini. Kemudian, pelimpahan ke PN Tipikor Jakarta Pusat dilakukan dalam waktu 14 hari kerja. 

    Penyidikan kasus Taspen telah dilakukan sejak 2024 lalu. Proses hukum ditingkatkan ke persidangan usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuntaskan audit perhitungan kerugian keungan negara pada kasus tersebut, yang mana mencapai Rp1 triliun. 

    Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK I Nyoman Wara menyebut penghitungan kerugian keuangan negara itu merupakan permintaan dari KPK, yang menangani kasus tersebut saat ini. 

    Menurut I Nyoman, pihaknya menyimpulkan adanya penyimpangan dalam kegiatan investasi Taspen yang berindikasi pidana dan merugikan keuangan negara. 

    “Dari hasil pemeriksaan BPK, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi pidana yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Kerugian kasus ini adalah sebesar Rp1 triliun,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    Untuk diketahui, KPK menggunakan pasal dan 3 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor untuk mengusut kasus tersebut. Audit dari BPK merupakan syarat untuk memenuhi pasal yang disangkakan kepada para tersangka. 

    Dengan selesainya proses audit perhitungan kerugian keuangan negara, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut proses penyidikan terhadap kasus Taspen segera naik tahap selanjutnya. 

    “Ini artinya bahwa penanganan perkara PT Taspen pada tahap penyidikan ini sudah selesai hampir selesai tinggal nanti kita limpahkan ke penuntutan dan sebentar lagi dilakukan persidangan,” ujarnya pada kesempatan yang sama. 

    Sebelumnya, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara pada kasus investasi Taspen mencapai Rp200 miliar. Saat itu, lembaga antirasuah belum mendapatkan audit perhitungan kerugian keuangan negara dari pihak auditor terkait dengan keseluruhan kerugian negara (total loss) pada kasus tersebut. 

  • Prabowo Dorong Asean Lebih Solid Usai Teken Deklarasi Kuala Lumpur

    Prabowo Dorong Asean Lebih Solid Usai Teken Deklarasi Kuala Lumpur

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang Asean 2045 bersama para kepala negara-negara sahabat.

    Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 Asean di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) itu. Penandatanganan deklarasi ini dilakukan secara bergiliran oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan anggota Asean, serta turut disaksikan oleh Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao yang hadir sebagai pengamat, mengingat negaranya belum secara resmi menjadi anggota penuh Asean.

    “Asean Harus Lebih Kuat Lebih solid situasi dunia tidak menentu jadi kita harus kerja sama lebih baik lagi,” kata Prabowo usai tanda tangani Deklarasi Kuala Lumpur bersama pemimpin Asean, Senin (26/5/2025).

    Menurutnya, isi dari deklarasi itu meneguhkan kembali masa depan bersama yang dicita-citakan oleh negara-negara Asean.

    Sementara itu, PM Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa pada 1967 para pendiri Asean telah berikrar untuk bersatu dalam persahabatan dan kerja sama. Melalui upaya bersama dan pengorbanan, mereka berkomitmen menghadirkan bagi rakyat dan generasi penerus, berkah perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran.

    “Hari ini, kita memperbarui janji luhur itu. Bukan sebagai bentuk penghormatan terhadap masa lalu semata, melainkan sebagai perjanjian hidup yang menyongsong masa depan,” kata PM Malaysia Anwar Ibrahim dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (27/5/2025)

    Berikut Poin-poin dari deklarasi Kuala Lumpur tersebut:

    1. Meneguhkan Visi Jangka Panjang Asean 2045

    Deklarasi Kuala Lumpur menegaskan kembali komitmen Asean untuk mewujudkan visi kawasan yang tangguh, inovatif, dan berorientasi pada rakyat dalam dua dekade ke depan. Dokumen ini menjadi peta jalan strategis bagi negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis.

    2. Mendorong Integrasi Kawasan yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Asean menekankan pentingnya integrasi yang benar-benar berpihak pada rakyat. Ini meliputi upaya menutup kesenjangan pembangunan, meningkatkan taraf hidup, serta memperkuat investasi pada potensi dan kapasitas sumber daya manusia di kawasan.

    3. Menanggapi Disrupsi Global secara Kolektif

    Deklarasi ini juga menyoroti perlunya tata kelola bersama dalam menghadapi disrupsi teknologi, fragmentasi ekonomi global, serta perubahan iklim. Inovasi diakui sebagai peluang, namun juga perlu dikelola bersama agar tidak memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi.

    4. Memperkuat Kepercayaan dan Solidaritas Kawasan

    Dokumen ini menekankan pentingnya solidaritas regional dan kepercayaan sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan geopolitik. Visi 2045 disebut sebagai visi yang “berpijak pada realisme, digerakkan oleh tekad, dan dimungkinkan oleh kepercayaan.”

    5. Melanjutkan Warisan Visi Komunitas Asean 2025

    Kuala Lumpur Declaration menjadi kelanjutan dari Asean Community Vision 2025 yang diluncurkan saat Malaysia menjadi ketua Asean pada 2015. Visi 2045 ini bertujuan memperdalam integrasi di tiga pilar utama Asean: politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.

    6. Meningkatkan Peran Asean sebagai Poros Stabilitas Global

    Asean juga memperkuat tekad untuk menjadi jangkar stabilitas dan pusat pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian tatanan dunia. Kerja sama lintas kawasan, seperti dengan GCC (Gulf Cooperation Council) dan Tiongkok, akan terus diperluas dalam semangat kemitraan yang setara dan saling menguntungkan.

    7. Membangun Tata Kelola Digital dan Ekonomi Masa Depan

    Menyadari pentingnya transformasi digital, deklarasi mendorong kerja sama dalam pengembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI), dan ekonomi digital secara inklusif, beretika, dan berkelanjutan.

    8. Mendorong Kepemimpinan Pemuda dan Keterlibatan Masyarakat Sipil

    Dalam semangat keterlibatan multipihak, ASEAN mengafirmasi peran penting generasi muda, parlemen, komunitas bisnis, dan masyarakat sipil dalam pembangunan kawasan yang partisipatif dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

  • Prabowo Dukung Timor Leste Segera Gabung Asean, Papua Nugini Juga

    Prabowo Dukung Timor Leste Segera Gabung Asean, Papua Nugini Juga

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya agar Timor Leste bisa segera bergabung ke Asean. Dia juga mengusulkan negara tetangga lain untuk mengikuti jejak Timor Leste, yakni tidak lain dari Papua Nugini. 

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Pleno alias Plenary Session Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/5/2025). 

    “Kami juga menyambut partisipasi Timor Leste dan mendukung Timor Leste agar menjadi anggota penuh Asean sesegera mungkin, apabila memungkinkan, tahun ini,” ujarnya dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Senin (26/5/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo turut menyampaikan Indonesia mengusulkan keikutsertaan Papua Nugini dalam Asean. Menurutnya, Papua Nugini telah menyampaikan keinginannya agar bergabung ke organisasi kawasan negara-negara Asia Tenggara itu.  

    “Kami juga ingin mengusulkan keikutsertaan negara tetangga dekat kami, yaitu Papua Nugini. Mereka telah menyampaikan keinginan mereka untuk bergabung dengan Asean,” ujar Presiden ke-8 RI itu. 

    Menurut Prabowo, pada situasi geopolitik saat ini, Asean yang semakin kuat akan semakin didengar dalam wacana para negara-negara adidaya. 

    “Kita mengetahui sekarang bahwa hanya dengan kekuatan itu kita akan dihormati,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.  

    Mantan Menteri Pertahanan itu menjelaskan bahwa dalam segi populasi, Asean kini sudah sebesar Uni Eropa. Pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan itu juga merupakan yang tercepat di dunia. 

    Prabowo pun menyebut abad ini diproyeksikan sebagai Abad Asia (Asian Century). Untuk itu, dia mengajak para pemimpin negara Asean untuk tidak meremehkan kekuatan dana daya yang mereka miliki.

    Oleh karena itu, Prabowo menyampaikan bahwa keanggotaan Asean yang lebih besar dengan bergabungnya Timor Leste serta Papua Nugini akan meningkatkan peran Asean di dunia. Dia menekankan perlunya memastikan agar Asean menjadi relevan, dengan menerima berbagai kemitraan yang lebih dalam. 

    “Misalnya, kerja sama Asean-GCC dan Asean-GCC-China. Kita percaya diri bahwa esok kita akan membawa hasil nyata yakni pertumbuhan ekonomi yang cepat,” ucapnya. 

    Untuk diketahui, kehadiran Prabowo di KTT Asean itu merupakan yang perdana baginya sebagai Presiden RI. Dia menyampaikan, negara-negara anggota berbangga atas kemajuan integrasi ekonomi, pertumbuhan serta kerja sama ekonomi sejalan dengan 10 tahun komunitas Asean. 

    Namun demikian, Prabowo mengemukakan perlunya untuk bertindak secara efektif yakni termasuk untuk memperkuat kapasitas institusional Asean. 

    “Kita harus memperkuat Sekjen Asean untuk merespons lebih cepat terhadap ketidakpastian-ketidakpastian di masa depan serta kejutan-kejutan dari eksternal,” tuturnya. 

  • Gelar Pertemuan Bilateral dengan Laos dan Singapura, Prabowo Dorong Penguatan Ekonomi

    Gelar Pertemuan Bilateral dengan Laos dan Singapura, Prabowo Dorong Penguatan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memaksimalkan kehadirannya di forum regional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 Asean dengan menggelar sejumlah pertemuan bilateral.

    Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa setelah menghadiri sidang pleno pembukaan, Prabowo melanjutkan agenda diplomatiknya dengan menggelar sejumlah pertemuan bilateral di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Ke-8 RI itu mengadakan pertemuan tertutup yang berlangsung terpisah dengan Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone, dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong Shyun Tsai.

    Kedua pertemuan tersebut digambarkan berlangsung dalam suasana yang hangat dan dinamis, dengan fokus pada penguatan kerja sama konkret di antara negara-negara anggota Asean. 

    Sugiono mengatakan bahwa fokus utama dalam pembicaraan bilateral tersebut adalah peningkatan hubungan kerja sama di bidang ekonomi.

    “Dalam perbicaraan kedua pertemuan bilateral tersebut sudah menyampaikan bahwa perlu ada peningkatan hubungan kerjasama khususnya di sektor-sektor ekonomi,” lanjutnya.

    Sugiono juga menekankan bahwa pendekatan Indonesia dalam KTT Asean kali ini tidak berhenti pada simbolisme, tetapi bertujuan mendorong kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan antarnegara kawasan.

    Setelah menyelesaikan agenda bilateral, Prabowo kembali bergabung dalam sesi utama KTT Asean untuk menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang Asean 2045: Masa Depan Kita yang Bersama (Kuala Lumpur Declaration on Asean 2045: Our Shared Future) bersama para kepala negara dan pemerintahan ASean lainnya.

    Penandatanganan dilakukan secara bergantian oleh para pemimpin, dan acara ini juga turut disaksikan oleh Perdana Menteri Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao, yang hadir sebagai pengamat. Walaupun Timor Leste belum menjadi anggota penuh Asean, kehadiran mereka mencerminkan semangat inklusivitas yang terus dijunjung tinggi oleh organisasi kawasan ini.

    Turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan bilateral itu sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menko Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

  • Soal Dugaan Intimidasi Penulis Opini, KSAD: Tak Mungkin TNI Terlibat

    Soal Dugaan Intimidasi Penulis Opini, KSAD: Tak Mungkin TNI Terlibat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menantang sejumlah pihak untuk membuktikan keterlibatan prajurit dalam kasus dugaan intimidasi terhadap penulis opini di kolom media.

    Maruli menekankan bahwa jika terbukti ada intimidasi dari prajurit TNI, maka pihaknya akan tegas mengevaluasi prajurit tersebut.

    “Kalau ada bukti, ada perkembangan situasi terkesan bahwa kita memberi intimidasi, berarti itu langsung evaluasi. Silakan dibuktikan,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Lebih lanjut, dia juga tak ambil pusing soal adanya dugaan intimidasi terhadap penulis opini tersebut yang tulisannya disebut-sebut mengkritisi penunjukan purnawirawan Letjen Djaka sebagai Dirjen Bea dan Cukai serta isu meritokrasi di TNI.

    “Tidak mungkin anggota TNI terlibat hal-hal seperti itu [mengintimidasi]. Aduh capek kita juga ngapain ngurusin kayak gituan. Udah kebanyakan kerjaan nih. Anggota kita udah ngurusin pertanian, udah ini segala. Mau nulis-nulis opini-opini lagi, ya udah silakan aja,” tutur Maruli.

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menekankan bahwa pemerintah tidak pernah memiliki masalah dengan tulisan-tulisan opini, bahkan yang sangat kritis sekalipun.  

    Hasan juga menyinggung bahwa dalam beberapa kasus, termasuk ketika ada mahasiswa yang membuat meme satir terhadap pemerintah, pendekatan yang diambil adalah pembinaan, bukan penghukuman.

    “Kalau perlu naikin lagi aja tulisannya, dipasang lagi aja tulisannya,” ucapnya.

    Sekadar informasi, saat ini ada dugaan intimidasi terhadap seorang penulis artikel opini yang dimuat di salah satu media daring. 

    Menurut laporan yang beredar, penulis tersebut mendapat tekanan usai memuat tulisan kritis terkait pengangkatan pejabat tertentu di Kementerian Keuangan.

  • Alasan Kejagung Periksa Bekas Pejabat Bank DKI di Kasus Kredit Sritex

    Alasan Kejagung Periksa Bekas Pejabat Bank DKI di Kasus Kredit Sritex

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung periksa sejumlah pejabat Bank DKI dan Bank Jawa Tengah terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan beberapa pejabat itu yakni Pemimpin Divisi Hukum Corporate dan Perkreditan Bank DKI berinisial SR, lalu Pemimpin Departemen Pencairan Pinjaman Group Operasional Bank DKI 2018-2023 berinisial JRZ, Pemimpin Divisi Risiko Kredit atau Pembiayaan Menengah dan Treasury PT Bank DKI tahun 2017-2023 berinisial HG dan Vice President Bisnis Komersial II Bank DKI berinisial ARA.

    Sementara itu, menurut Harli, pihak Bank Jateng yang telah dimintai keterangannya adalah Analis Kredit Keuangan pada Kantor Layanan Surakarta Bank Jateng tahun 2018-2021 berinisial TS dan Kepala Seksi Legal dan Administrasi Kredit PT BPD Jateng Cabang Salatiga berinisial FAP.

    “Pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tuturnya di Jakarta, Senin (26/5) malam.

    Sebelumnya, Kejagung menyampaikan total tagihan kredit yang belum dilunasi PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex (SRIL) tembus Rp3,58 triliun. 

    Uang triliunan itu berasal dari pemberian kredit bank plat merah, baik itu Himbara maupun bank daerah. Rinciannya, kredit yang telah diberikan bank pemerintah itu mulai dari Bank Jawa Tengah (Jateng) sebesar Rp395 miliar; Bank BJB Rp543 miliar; dan Bank DKI Rp149 miliar. 

    Selanjutnya, kredit juga diberikan oleh bank sindikasi seperti Bank BNI, Bank BRI dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp2,5 triliun. 

    Dalam hal ini, Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan bahwa pihaknya akan berfokus pada bank plat merah lebih dulu. Sebab, pengusutan bank pemerintah itu berkaitan dengan kerugian negara. 

    Sementara itu jika menilik data piutang tetap kreditur Sritex mencapai Rp29,8 triliun. Jumlah itu terdiri dari tagihan dari kreditur preferen senilai Rp619,5 miliar, kreditur sparatis Rp919,7 miliar, dan kreditur konkuren Rp28,3 triliun. Angka ini per Januari 2025.

  • KPK vs Kubu Hasto Soal Penyelidik Jadi Saksi Ahli di Persidangan

    KPK vs Kubu Hasto Soal Penyelidik Jadi Saksi Ahli di Persidangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran penyelidik dalam sidang Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menulai polemik. Kubu Hasto keberatan dengan dihadirkannya penyelidik sebagai saksi dalam kasus perkara suap dan perintangan penyidikan. 

    Sekadar informasi, pada sidang lanjutan yang menjerat Hasto, Senin (26/5/2025), JPU KPK menghadirkan ahli dari Universitas Indonesia (UI) yakni ahli sistem dan teknologi, Bob Hardian Syahbuddin, serta penyelidik sekaligus pemeriksa forensik Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK, Hafni Ferdian. 

    Penasihat hukum Hasto pun keberatan khususnya atas kehadiran Hafni lantaran dia merupakan pegawai KPK. Maqdir Ismail, salah satu penasihat hukum Hasto, menyebut Hafni juga merupakan penyelidik dalam perkara yang menjerat kliennya. 

    “Bagaimana dia bisa menjadi ahli karena bagaimanapun juga ini apa yang akan dia sampaikan adalah berdasarkan hasil penyelidikan dia ikut serta. Jadi menurut hemat kami, ini tidak sepatutnya dia menjadi ahli dalam perkara ini,” ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025). 

    Maqdir turut mempermasalahkan objektivitas Hafni karena dia merupakan bagian dari pegawai KPK.  Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto pun menanyakan tanggapan tim JPU KPK. Pihak JPU menyebut Hafni dihadirkan dalam kapasitas terkait dengan keahliannya. Jaksa juga membantah bahwa saksi penyelidik dalam perkara Hasto. 

    “Statusnya [saksi] adalah ASN jadi bukan digaji oleh KPK. Sehingga dengan demikian kami mohon tetap yang bersangkutan diminta keterangan sebagai ahli,” kata JPU.

    Setelah itu, Maqdir pun tetap kukuh menyampaikan keberatan pihaknya. Menurutnya, pihak Hasto mengkawatirkan Hafni tidak bisa objektif sebagai ahli karena latar belakangnya sebagai penyelidik.

    Adapun Majelis Hakim akhirnya memutuskan keterangan Hafni tetap didengarkan di persidangan. Hal itu karena persidangan membutuhkan keterangan Hafni dalam kapasitasnya sebagai ahli, bukan penyelidik. 

    Di sisi lain, Hafni sudah disumpah dan para pihak bisa memberikan bukti pendukung. “Adapun sehubungan dari obyektivitasnya silakan nanti saudara ajukan dalam pledoi. dan itu juga nanti akan kita nilai juga. Namun demikian keberatan dari penasihat hukum terdakwa kami catat dalam berita acara,” ujar Hakim Rios. 

    Pernyataan KPK

    Di sisi lain, secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Hanif dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli soal tugas dan fungsi di laboraturium forensik KPK. Keterangannya dibutuhkan untuk menjelaskan terkait dengan perkara yang menjerat Hasto, utamanya atas bukti-bukti digital yang telah diserahkan penegak hukum. 

    “Bahwa laboratorium forensik di KPK bekerja secara independen, profesional, dan terstandar/tersertifikasi, dalam mendukung penanganan tindak pidana korupsi,” terang Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/5/2025). 

    Pada persidangan ini, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan di kasus Harun Masiku. Salah satu perbuatan yang ditudingkan kepada elite PDIP itu adalah memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

    Pada dakwaan kedua, Hasto didakwa ikut memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan JPU Maret 2025 lalu, uang yang diberikan Hasto bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku adalah SGD57.350 dan Rp600 juta.

    Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun.

    Padahal, Riezky Aprilia merupakan caleg yang saat itu memeroleh suara kedua terbesar setelah Nazarudin Kiemas, caleg terpilih dapil Sumsel I yang meninggal dunia. Akan tetapi, Hasto menginginkan agar Harun yang lolos menjadi anggota DPR menggantikan almarhum.

    “Terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai Anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku,” demikian bunyi dakwaan jaksa.