Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • DPR: Prabowo Sudah Kirim Nama Calon Deputi Gubernur BI dan Bos LPS

    DPR: Prabowo Sudah Kirim Nama Calon Deputi Gubernur BI dan Bos LPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dan calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk periode 2025—2030. 

    Hal tersebut dirinya sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan III Tahun 2024/2025, Selasa (27/5/2025). 

    Adies menyampaikan setidaknya terdapat lima surat yang telah Prabowo sampaikan kepada DPR. Namun, dirinya belum menyampaikan secara perinci nama-nama yang kan menduduki jabatan-jabatan tersebut. 

    “Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah terima surat-surat dari Presiden RI [Prabowo Subianto] yaitu… R22/Pres/05/2025 6 mei 2025 hal calon deputi gubernur Bank Indonesia,” tuturnya. 

    Bukan hanya nama calon deputi gubernur BI maupun calon wakil DK LPS, Adies menyampaikan Prabowo juga telah mengirimkan nama calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana. 

    Selain itu, terdapat pula permohonn pertimbangan calon duta besar LBPP negara sahabat untuk Indonesia serta permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI untuk beberapa nama. 

    Adapun melihat masa jabatan di antara dewan gubernur BI yang saat ini menjabat, terpantau jabatan Deputi Gubernur Doni P. Joewono akan berakhir pada tahun ini. 

    Mengacu pemberitaan Bisnis sebelumnya, Mahkamah Agung, pada Selasa (11/8/2020), resmi mengambil sumpah jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih Doni Primanto Joewono pada Selasa (11/8/2020). 

    Doni P. Joewono akan menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2020-2025 menggantikan Erwin Rijanto. Penunjukkan Doni sebagai Deputi Gubernur BI sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 78/P/2020 tanggal 30 Juli 2020.

    Panitia Seleksi Pemilihan (Pansel) Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan memberikan lima nama calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025—2030 kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam pengumuman tersebut, Group Head Office of Chief Economist Group PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andy Asmoro hingga Asisten Gubernur/Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia Farid Azhar Nasution masuk ke dalam daftar yang berhasil melalui seleksi tahap II.

    Selain itu Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia Andy Samuel, Asisten Gubernur/Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia Farid Azhar Nasution dan Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan Farid Azhar Nasution turut masuk ke dalam daftar yang lolos seleksi.

  • Kinerja Cuan Sektor Industri China Tetap Tumbuh Meski Dibayangi Tarif Trump

    Kinerja Cuan Sektor Industri China Tetap Tumbuh Meski Dibayangi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan industri China mengalami peningkatan laba lebih cepat pada April 2025 karena program tukar tambah pemerintah mendorong permintaan produk manufaktur di tengah tekanan tarif AS yang lebih tinggi.

    Data Biro Statistik Nasional (NBS) yang dilansir dari Bloomberg pada Selasa (27/5/2025) mencatat, laba industri naik 3% secara year on year (yoy) pada April 2025. Catatan lebih kuat dari kenaikan 2,6% pada Maret 2025.

    Sementara itu, untuk periode Januari-April, laba industri naik 1,4% secara tahunan. Pengiriman ke luar negeri juga tertahan pada bulan April karena eksportir China meningkatkan penjualan ke pasar lain setelah kenaikan tarif AS, yang mencapai setinggi 145% sebelum jeda 90 hari.

    Manufaktur terus memimpin perolehan laba di antara perusahaan-perusahaan industri. Data NBS mencatat, laba produsen manufaktur naik 8,6% dalam empat bulan pertama tahun ini, dibandingkan dengan penurunan 26,8% pada perusahaan pertambangan dan kenaikan 4,4% pada perusahaan utilitas.

    Namun, margin laba perusahaan industri tetap tertekan di tengah persaingan harga yang ketat dan risiko deflasi. Pertumbuhan laba bulanan mereka terus menurun jauh lebih rendah daripada peningkatan produksi industri, menurut angka-angka NBS. Kenaikan laba operasional mereka dalam empat bulan pertama juga tertinggal dari kenaikan biaya operasional.

    Peningkatan laba sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan bisnis sehingga perusahaan menjadi lebih bersedia untuk berinvestasi dan merekrut. Bloomberg Economics telah memperkirakan laba industri akan turun 1,5% tahun-ke-tahun pada bulan April.

    Neraca perusahaan yang lebih kuat dapat mengurangi urgensi stimulus tambahan oleh Beijing untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan tahunannya sekitar 5%. Pendekatan yang lebih terukur semakin mungkin dilakukan setelah pejabat China menyetujui gencatan senjata dalam perang dagang dengan AS awal bulan ini dan bukti ketahanan di ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

    Perusahaan industri China telah diuntungkan oleh program pemerintah untuk mensubsidi peningkatan peralatan dan barang konsumsi oleh bisnis dan rumah tangga. 

    Berkat program tersebut, pertumbuhan investasi dalam pembelian peralatan dan instrumen melonjak dalam empat bulan pertama tahun 2025 ke level tertinggi dalam lebih dari empat tahun, yang kemungkinan meningkatkan permintaan untuk produk industri.

  • BPK Kembali Ganjar Opini WTP terhadap LKPP 2024

    BPK Kembali Ganjar Opini WTP terhadap LKPP 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024. Opini WTP ini didasarkan pada opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2024. 

    Kendati demikian, BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Badan Gizi Nasional (BGN). BGN adalah pelaksana program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto. Selain BGN, lembaga atau badan yang memperoleh opini WDP adalah Badan Karantina Indonesia. 

    Ketua BPK Isma Yatun menuturkan bahwa
    pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2024 dalam bentuk LKPP Tahun 2024 secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, diungkapkan secara memadai, sesuai ketentuan perundang-undangan, dan didasarkan pada efektivitas sistem pengendalian intern. 

    “Salah satu area yang menjadi perhatian utama adalah pelaporan kinerja yang terintegrasi ke dalam Catatan atas LKPP (CaLK) Tahun 2024 yang masih memerlukan penguatan dari segi sumber daya, metodologi, dan pedoman penyusunan,” jelas Isma Yatun pada acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 kepada Pimpinan DPR di Jakarta hari ini (27/5/2025).

    Ketua BPK juga menyampaikan bahwa di tengah tekanan fiskal yang dihadapi, menjadi krusial untuk mengawal alokasi belanja negara agar memberi dampak langsung pada rakyat. 

    “Kami berharap, DPR dapat terus mendorong pengalihan belanja yang kurang produktif menjadi belanja prioritas yang berdampak nyata, sejalan dengan upaya yang telah diinisiasi Pemerintah. Visi Asta Cita yang memandu kebijakan nasional kini telah diformulasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di mana peran DPR sangatlah sentral dalam mengawal 
    implementasi program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan Swasembada Pangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dasar rakyat l terpenuhi dan setiap program mencapai sasaran yang tepat,” jelas Ketua BPK.

    Dalam meningkatkan tata kelola dan memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, BPK melihat pengembangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi penting. DPR menjadi katalisator untuk terus mengawal dan mendukung inisiatif strategi seperti DTSEN demi tercapainya akuntabilitas dan efektivitas program secara maksimal.

    Pada kesempatan ini, BPK juga menyampaikan IHPS II Tahun 2024 yang merupakan ringkasan atas 511 LHP dan terdiri atas 16 LHP Keuangan, 227 LHP Kinerja, serta 268 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Selama semester II 2024, BPK telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dari kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp43,43 triliun serta mendorong penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/Public Service Obligation (PSO)/Kompensasi Tahun 2023 sebesar Rp1,09 triliun. 

    Selain menyelamatkan keuangan negara, BPK turut berperan dalam perbaikan tata kelola keuangan negara melalui dukungan pemberantasan korupsi, di antaranya melalui Pemeriksaan Investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp2,21 triliun, Penghitungan Kerugian Negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp2,83 triliun, dan pemberian rekomendasi bersifat strategis. 

    “Rekomendasi ini di antaranya mencakup penetapan tata cara pengisian kuota jamaah haji, verifikasi dan validasi data penerima dan penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta kajian komprehensif evaluasi kebijakan dalam rangka pencapaian target pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT),” pungkas Ketua BPK

  • Syarat dan Cara Daftar Menjadi Pengurus Koperasi Desa Merah Putih

    Syarat dan Cara Daftar Menjadi Pengurus Koperasi Desa Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membeberkan sejumlah syarat untu menjadi bagian dari Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurutnya, ada persyaratan ketat untuk menjadi pengurus kopdes merah putih.

    Para calon pengurus harus lolos pemeriksaan sistem layanan informasi keuangan (SLIK), yang berarti mereka tidak boleh memiliki riwayat keuangan yang buruk atau bermasalah.

    Selain itu, tidak boleh ada hubungan kekeluargaan antara pengurus koperasi dengan perangkat desa.

    “Jadi diharapkan semua pengurus kopdes merah putih itu lolos dari sistem laporan informasi keuangan, alias tidak cacat dan tidak bermasalah,” kata dia pada Senin (26/5/2025) dikutip dari Antaranews.

    Mengenai keanggotaan koperasi, Budi Arie menjelaskan bahwa masyarakat desa tidak diwajibkan untuk bergabung.

    Kemudian untuk masalah gaji, sempat viral disebutkan di media sosial bahwa pengurus akan mendapat Rp8 juta per bulan.

    Hal ini langsung dibantah oleh Budi Arie yang mengatakan belum ada pembahasan mengenai masalah tersebut.

    “Belum, belum ada,” kata Budi.

    Ia menekankan bahwa koperasi bersifat sukarela, mandiri, dan berdasarkan gotong royong.

    Namun, pemerintah akan mendorong partisipasi masyarakat dengan menawarkan strategi seperti diskon belanja bagi anggota koperasi.

    Adapun cara mendaftar menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih bisa dilakukan langsung melalui situs resminya, https://kopdesmerahputih.kop.id/daftar.

    Nantinya akan ada skema koperasi yang harus dipilih oleh masyarakat. Setelah itu, pendaftar akan diminta untuk mengisi daftar diri secara lengkap.

    Dokumen yang harus dipersiapkan yakni:

    KTP masing-masing anggota
    Berita acara musyawarah desa mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
    Berita acara rapat anggota koperasi
    Daftar jenis koperasi yang dipilih
    Keterangan dari notaris
    Pembuatan akun koperasi yang harus menyertakan dokumen mendukung lainnya

  • Bos Pupuk Indonesia: Target Swasembada Pangan Perlu Dibarengi Pengawasan

    Bos Pupuk Indonesia: Target Swasembada Pangan Perlu Dibarengi Pengawasan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyebut pelaksanaan program Jelajah Daulat Pangan yang digelar oleh Bisnis Indonesia bakal melengkapi ekosistem pangan nasional.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan pelaksanaan target swasembada pangan perlu dibarengi dengan praktik pengawasan guna memastikan seluruh program yang dijalankan pemerintah berjalan dengan efisien dan tepat sasaran.

    Di samping itu, pengawasan lewat pencarian fakta melalui Jelajah Daulat Pangan juga diperlukan guna memastikan bahwa seluruh program yang diinisiasi pemerintah benat-benat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

    “Ini acara bagus karena jelajah pangan ini akan keliling di seluruh daerah yang ada. Menurut saya ini fact finding [pencarian fakta], jadi apa yang sudah dilakukan, apa yang kita ketahui secara umum nanti Bisnis Indonesia turun melakukan fact finding,” jelasnya saat ditemui usai melakukan pelepasan Jelajah Daulat Pangan di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Rahmad optimistis pelaksanaan program Jelajah Daulat Pangan yang digelar ini bakal membawa efek positif bagi ekosistem pangan nasional.

    “Dasar dari jelajah ini harapan saya bisa digunakan untuk semakin memperbaiki ekosistem pangan,” tegasnya.

    Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia 2025 dilaksanakan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) pada Selasa (25/5/2025).

    Dalam sambutannya, Zulhas menyebut bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025. Stok beras yang melimpah ini mengantarkan Indonesia untuk tak lagi mengambil impor beras di tahun ini.

    Dia menyebut kondisi saat ini berbeda dengan tahun lalu. Di mana, Indonesia harus mengimpor 3,8 juta ton beras pada 2024.

    “Kita sebentar lagi kita sudah tidak ada impor beras, tahun lalu impor 3,8 [juta ton beras], tahun ini, bulan ini sudah 3,9 [juta ton beras). Karena makan itu paling mendasar,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, industri pangan di Indonesia memang masih menghadapi tantangan dalam sektor pangan, mulai dari fluktuasi harga beras dan minyak goreng, ketergantungan pada impor bahan pangan, hingga ancaman perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian.

    Sementara itu, Pimpinan Redaksi Bisnis Indonesia Maria Yulia Benyamin menuturkan program Jelajah merupakan program reguler yang dijalankan Bisnis Indonesia untuk lebih dekat melihat isu yang sedang hangat diperbincangkan.

    Maria menyebut masalah pangan merupakan masalah hidup dan mati bangsa Indonesia, sebagaimana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, dan survival sebagai bangsa.

    Dengan demikian, dia berharap program Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia 2025 dapat memberikan wawasan bagi regulator dan pelaku industri, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya untuk mendorong ketahanan, serta daya saing pangan nasional.

    “Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan sektor pangan di Indonesia sekaligus memberikan sumber saran bagi para pemangku kepentingan,” tandasnya.

  • Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia Dapat Opini WDP dari BPK

    Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia Dapat Opini WDP dari BPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan 2024 Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024—2025, yang berlangsung di Gedung DPR/MPR, Jakarta pada Selasa (27/5/2025).

    Isma menjelaskan bahwa terdapat dua kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian alias WDP.

    “Meskipun 2 LKKL, yakni Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian. Hal ini tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP 2024 secara keseluruhan,” ujar Isma.

    Dia menegaskan bahwa status WDP dari dua K/L itu tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024.

    Isma menjabarkan bahwa BPK telah melakukan pemeriksaan mendalam atas laporan keuangan pemerintah 2024. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan tahun lalu tersebut.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas LKPP Tahun 2024. Opini WTP ini didasarkan pada opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Bendahara atau LK BUN beserta 84 laporan keuangan kementerian/lembaga,” ujar Isma.

    Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2024 secara material telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan, juga didasarkan pada sistem pengendalian intern.

    Menurut Isma, temuan pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR dalam perumusan kebijakan dan pengawasan anggaran.

    BPK juga menyampaikan beberapa temuan pemeriksaan untuk perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkelanjutan. Salah satu area yang menjadi perhatian utama adalah pelaporan kinerja yang terintegrasi ke dalam catatan atas LKPP yang masih memerlukan penguatan dari segi sumber daya, metodologi, dan penyusunan.

    Pada kesempatan itu juga BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2024 dan Ikhstisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan itu berisi rincian hasil pemeriksaan BPK atas keuangan negara, termasuk oleh setiap K/L.

  • Zulhas Blak-blakan Sektor Pangan RI Masih Tertinggal dari Thailand-China

    Zulhas Blak-blakan Sektor Pangan RI Masih Tertinggal dari Thailand-China

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut sektor pangan Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, hingga China.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    “Kita [Indonesia] sekarang ketinggalan jauh, dibanding Thailand, dibanding Vietnam, apalagi dengan Tiongkok,” kata Zulhas.

    Padahal, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Indonesia sebanding dengan China, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, hingga Taiwan pada 1984 silam.

    “Kita waktu itu [pada 1984] kalau nggak lebih, ya samalah [dengan China hingga Taiwan]. Kalau nggak lebih dia hebat, kita sama,” ungkapnya.

    Kala itu, Zulhas menuturkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai di level 7–7,5%. Di masa itu, sambung dia, Indonesia sudah menorehkan swasembada beras.

    Dia menjelaskan, swasembada beras itu tercermin dari adanya irigasi hingga pabrik yang bagus pada kala itu. Bahkan, lanjut Zulhas, pabrik pupuk eksisting yang berdiri hingga saat ini dibangun pada zaman itu.

    “Jadi [saat itu] kita tidak ketinggalan, varietas-varietas tanaman padi, kita sudah bisa tanam kedelai pada waktu itu,” tuturnya.

    Sayangnya, Zulhas mengatakan bahwa Indonesia mengganggap enteng persoalan di sektor pangan saat era reformasi. Imbasnya, kini tertinggal jauh dari negara-negara yang sebelumnya setara dengan Indonesia.

    “Kita perhatikan, sekarang ini kita ketinggalan jauh. Nah saya diminta Pak Presiden untuk menjadi Menko, saya milih jalan yang sulit, tapi bisa berhasil,” ucapnya.

    Menurutnya, tidak ada bangsa dan rakyat yang bergerak maju jika tidak bekerja keras. Untuk itu, dia menilai perlu ada kerja keras dan kerja sama untuk membangun ketahanan pangan Tanah Air.

    “Menurut saya tidak ada bangsa yang maju, rakyat yang maju, kalau nggak kerja keras itu nggak ada. Kita harus kerja keras, sungguh-sungguh. Rakyatnya kreatif, kerja keras, baru kita bisa maju. Itu yang kita kerjakan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, industri pangan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam sektor pangan, mulai dari fluktuasi harga beras dan minyak goreng, ketergantungan pada impor bahan pangan, hingga ancaman perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian.

    Adapun, faktor distribusi, rantai pasok yang terganggu, hingga kondisi global juga turut berkontribusi terhadap instabilitas harga pangan.

  • Target Ambisius Penambahan Pembangkit Era Prabowo, Realistis?

    Target Ambisius Penambahan Pembangkit Era Prabowo, Realistis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menambah pasokan listrik secara masif guna menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029. Hal ini terlihat dari perencanaan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    Dalam RUPTL perdana yang diterbitkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut, rencana penambahan pembangkit listrik ditargetkan mencapai 69,6 gigawatt (GW). Angka ini lebih tinggi dibandingkan RUPTL 2021–2030 yang hanya 40,6 GW.

    Adapun, 61% atau 42,6 GW dari total kapasitas pembangkit dalam RUPTL 2025-2034 akan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). Sementara itu, porsi pembangkit fosil dipatok sebesar 24% atau 16 GW yang terdiri atas gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW. Sisanya, 10,3 GW berupa penyimpanan atau storage yang terdiri atas baterai 4,3 GW dan PLTA pumped storage 6 GW. 

    Namun, target yang terbilang ambisius itu dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko kelebihan pasok (oversupply) sebagaimana pernah terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Kala itu, pemerintah mencanangkan megaproyek 35.000 megawatt (MW) dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di rentah 7-8%. Oversupply terjadi lantaran pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi listrik tak setinggi proyeksi awal. 

    Untuk itu, Direktur Pelaksana Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengingatkan pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengeksekusi perencanaan penambahan pembangkit. Sebab, tantangan oversupply listrik masih membayangi.

    “Harus sangat hati-hati dalam perencanaan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi berlebihan di masa lalu akibatnya fatal pada oversupply saat ini dan kerugian APBN belasan triliun setiap tahunnya,” jelas Putra kepada Bisnis, Senin (26/5/2025) malam.

    Kendati demikian, dia mengatakan, peningkatan bauran EBT dalam RUPTL 2025-2034 patut diapresiasi. Menurutnya, hal ini menjadi indikator komitmen maju dan semakin menantangnya pendanaan PLTU baru.

    Putra pun menyebut, yang lebih penting adalah memastikan proses pengadaan dari PLN berjalan cepat dan benar. Apalagi, investasi ketenagalistrikan dan energi bersih dalam 6 tahun terakhir cenderung datar dan menurun meski telah ada RUPTL 2021–2030.

    “Target ambisius yang perlu keseriusan dan pengadaan yang jelas,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang menyambut baik terbitnya RUPTL 2025-2034. Menurutnya, pengusaha bisa ikut berpartisipasi secara maksimal jika proyek yang dikerjakan bisa lebih bankable.

    Adapun, kebutuhan investasi untuk sektor ketenagalistrikan dalam RUPTL 2025-2034 diproyeksikan mencapai Rp2.967,4 triliun. Kebutuhan investasi itu untuk pembangunan pembangkit mencapai Rp2.133,7 triliun, transmisi Rp565,3 triliun, dan lainnya Rp268,4 triliun.

    Khusus investasi di sektor pembangkit yang mencapai Rp2.133,7 triliun, sekitar 73% dialokasikan untuk partisipasi produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP).

    Menyambut peluang tersebut, Arthur mengaku masih menunggu detail resmi setiap proyek pembangkit listrik per lokasi yang akan dilelang PLN. 

    “Sebaiknya project detail per lokasi kami lihat dulu. Tentunya kelayakan finansial jadi pertimbangan besar, apakah bankable atau tidak,” ucap Arthur.

    Dia juga mengingatkan agar pemerintah benar-benar mengimplementasikan perencanaan yang sudah disetujui di RUPTL itu. Arthur menyebut, pemerintah harus memastikan proyek kelistrikan bisa berjalan tanpa hambatan. 

    “[Jangan ada hambatan] perizinan, pembebasan lahan, hingga financial close pendanaan sehingga semua tepat waktu tanpa delay lagi,” katanya.

    Industri Didorong Serap Listrik PLN

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa penambahan pembangkit dalam RUPTL 2025-2034 dipatok lebih tinggi. Hal ini demi mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

    “Ini semua kita lakukan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai pada akhirnya 8%. Jadi konsumsi listrik per kapita kita juga, kita hitung secara seksama,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Terlebih, saat ini pemerintah juga tengah menggenjot hilirisasi dan industrialisasi yang memerlukan pasokan listrik yang besar dan andal. 

    Untuk meningkatkan penyerapan listrik, pemerintah juga akan mewajibkan pelaku industri, yang tadinya menggunakan pembangkit listrik sendiri atau captive power, untuk menyerap listrik PLN. 

    “Nah, kami ingin mereka harus punya [listrik dari] PLN. PLN harus memberikan market captive daripada industri tersebut,” kata Bahlil.

    Porsi Fosil Jadi Ganjalan

    Di sisi lain, masih adanya porsi pembangkit fosil dalam RUPTL 2025-2034 dinilai menjadi ganjalan bagi iklim investasi energi terbarukan di Indonesia.

    Menurut Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, investor di sektor energi terbarukan dan pembangunan transmisi akan bingung dengan 2025-2034. Sebab, pemerintah tidak memiliki rencana yang ambisius dalam transisi energi. 

    “Misalnya mereka mau membangun industri komponen lokal panel surya dan baterai, ternyata arah pemerintah masih berkutat di instalasi pembangkit batu bara dan teknologi yang mahal. Ada ketidakpastian dari sisi investasi yang membuat daya saing Indonesia tertinggal,” kata Bhima dalam keterangan tertulis.

    Dia juga berpendapat RUPTL anyar ini justru berisiko menjadi batu sandungan bagi penciptaan lapangan kerja dan motor pertumbuhan ekonomi. 

    “Apa RUPTL ini menjawab target pertumbuhan 8%? Saya rasa tidak sama sekali. Tidak ada cara lain, pemerintah harus segera melakukan revisi RUPTL dengan menghapus rencana pembangunan pembangkit fosil,” katanya.

  • Polemik Revisi Sejarah, Fadli Zon: Yang Diperdebatkan Pepesan Kosong

    Polemik Revisi Sejarah, Fadli Zon: Yang Diperdebatkan Pepesan Kosong

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menyinggung perdebatan yang ada di media sosial tentang penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan ‘pepesan kosong’ alias sesuatu yang diperdebatkan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan.

    Dia menyebut, seharusnya ditunggu dulu saja progress penulisan ulang sejarah itu. Jangan hanya memperdebatkan draf atau kerangka yang beredar.

    “Banyak yang diperdebatkan itu ‘pepesan kosong’ gitu loh, yang diperdebatkan ‘pepesan kosong’ yang tidak ada ya. Tunggu dulu bukunya atau sampai progress saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Sementara itu, lanjutnya, saat ini proses penulisan ulang sejarah yang sedang berlangsung di Kementerian Kebudayaan sudah mencapai di atas 50 persen. Nantinya, pihaknya juga berencana membuka diskusi dialog.

    “Di situ kita berdebat, yang merasa ahli sejarah yang merasa mengerti, ayo kita berdebat kita berdiskusi,” tegasnya.

    Mantan Wakil Ketua DPR RI ini berharap buku sejarah yang sedang pihaknya susun ini dapat rampung pada HUT RI ke-80 nanti atau tepatnya pada 17 Agustus 2025.

    “Saya katakan ini kan kita ingin 80 tahun Indonesia merdeka, masa kita tidak mempunyai buku. Jadi kita harapkan begitu, ini kan sudah dimulai dari Januari penulisannya juga sudah,” ucap dia.

    Lebih jauh, dia pun berharap buku sejarah yang pihaknya susun itu dapat bisa masuk dalam pembelajaran nasional di sekolah. Pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain terkait.

    “Kita berharap juga ada lagi mata pelajaran sejarah itu wajib. Di Amerika saja seluruh jenjang itu ada US History ya, kalau warga Amerika tidak lolos US History ya ini tidak akan lolos di jenjangnya itu, di SD-nya, di SMP-nya, di SMA-nya gitu,” beber Fadli Zon.

    Sebagai informasi, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Fadli Zon membeberkan ada 11 jilid dalam buku penulisan sejarah. Berikut list-nya:

    Sejarah Awal Nusantara
    Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
    Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
    Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
    Respons terhadap Penjajahan
    Pergerakan Kebangsaan
    Perang Kemerdekaan Indonesia
    Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
    Orde Baru (1967-1998)
    Era Reformasi (1999-2024)
    Faktaneka dan Indeks

  • Eks Bos Taspen Antonius Kosasih Bakal Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

    Eks Bos Taspen Antonius Kosasih Bakal Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA —Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana perkara korupsi investasi PT Taspen (Persero) pada PT Insight Invesments Management (IIM) akan digelar hari ini, Selasa (27/5/2025). 

    Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membacakan surat dakwaan terhadap dua orang terdakwa, yakni mantan Direktur Utama sekaligus Direktur Investasi Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, serta mantan Direktur Utama PT IIM Ekiawan Heri Primaryanto. 

    “Hari ini diagendakan pembacaan surat dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa Antonius Nicholas Stephanus Kosasih Ekiawan Heri Primaryanto,” ujar Jaksa KPK Budhi Sarumpaet kepada wartawan, Selasa (27/5/2025). 

    Untuk diketahui, tim penyidik sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara dan tersangka Antonius maupun Ekiawan ke tim JPU pada sekitar awal Mei 2025 ini. Kemudian, pelimpahan ke PN Tipikor Jakarta Pusat dilakukan dalam waktu 14 hari kerja. 

    Penyidikan kasus Taspen telah dilakukan sejak 2024 lalu. Proses hukum ditingkatkan ke persidangan usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuntaskan audit perhitungan kerugian keungan negara pada kasus tersebut, yang mana mencapai Rp1 triliun. 

    Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK I Nyoman Wara menyebut penghitungan kerugian keuangan negara itu merupakan permintaan dari KPK, yang menangani kasus tersebut saat ini. 

    Menurut I Nyoman, pihaknya menyimpulkan adanya penyimpangan dalam kegiatan investasi Taspen yang berindikasi pidana dan merugikan keuangan negara. 

    “Dari hasil pemeriksaan BPK, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi pidana yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Kerugian kasus ini adalah sebesar Rp1 triliun,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    Untuk diketahui, KPK menggunakan pasal dan 3 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor untuk mengusut kasus tersebut. Audit dari BPK merupakan syarat untuk memenuhi pasal yang disangkakan kepada para tersangka. 

    Dengan selesainya proses audit perhitungan kerugian keuangan negara, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut proses penyidikan terhadap kasus Taspen segera naik tahap selanjutnya. 

    “Ini artinya bahwa penanganan perkara PT Taspen pada tahap penyidikan ini sudah selesai hampir selesai tinggal nanti kita limpahkan ke penuntutan dan sebentar lagi dilakukan persidangan,” ujarnya pada kesempatan yang sama. 

    Sebelumnya, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara pada kasus investasi Taspen mencapai Rp200 miliar. Saat itu, lembaga antirasuah belum mendapatkan audit perhitungan kerugian keuangan negara dari pihak auditor terkait dengan keseluruhan kerugian negara (total loss) pada kasus tersebut.