Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Timwas Haji DPR Sebut RI Akan Lebih Mudah Minta Kuota Tambahan ke Saudi dengan Skema Ini

    Timwas Haji DPR Sebut RI Akan Lebih Mudah Minta Kuota Tambahan ke Saudi dengan Skema Ini

    Bisnis.com, JEDDAH — Tim Pengawas Haji 2025 DPR RI menyebut skema tanazul yang digagas Kementerian Agama pada musim haji tahun ini berpotensi memudahkan Indonesia untuk meminta kuota tambahan kepada Pemerintah Arab Saudi. 

    Anggota Timwas Haji DPR yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang optimistis skema tanazul akan membantu mengurai kepadatan jemaah haji Indonesia ketika mabit alias bermalam di Mina. Menurutnya, jika hal itu terlaksana, akan lebih mudah bagi Indonesia untuk meminta tambahan kuota haji kepada Pemerintah Arab Saudi. 

    Skema tanazul diketahui memungkinkan jemaah yang tinggal di hotel dekat area Jamarat atau lokasi lontar jumrah, untuk kembali ke hotel setelah melempar Jumrah Aqabah. 

    Dengan demikian, jemaah tidak perlu menempati tenda di Mina, tetapi tetap menjalankan kewajiban bermalam sesuai ketentuan. Skema ini akan dikhususkan bagi jemaah lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. 

    Tahun ini Indonesia diketahui mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Jumlah itu turun dari 2024 sebanyak 241.000 jemaah, terdiri atas 221.720 haji reguler dan 19.280 haji khusus. 

    “Kalau sudah bisa tanazul, maka kita punya moral untuk minta tambahan kuota. Selama ini kan 221.000 [kuota tahun ini] dengan 203.000 jemaah [haji reguler] di Mina. Kalau kita urai menjadi tanazul, [sebagian] tidur di hotel, kita punya keberanian untuk meminta lagi 20.000 atau 30.000 [tambahan kuota haji],” katanya ketika tiba di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Selasa (27/5/2025) malam. 

    Marwan mendarat bersama anggota Tim Pengawas Haji 2025 DPR RI lainnya dan akan ikut mengawasi operasional penyelenggaraan haji tahun ini hingga rampung. 

    Sementara itu selain tanazul, pemerintah juga memperkenalkan skema murur dan safari wukuf. Dengan safari wukuf, jemaah akan diperjalankan dengan kendaraan, baik ambulans atau bus, yang melintasi Padang Arafah dan tetap berada di dalam kendaraan selama waktu wukuf berlangsung. 

    Jemaah tidak perlu menempati tenda di Arafah tetapi tetap dapat memenuhi kewajiban wukuf. Adapun murur adalah skema yang dilakukan setelah wukuf di Arafah, yaitu dengan melewati Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan dan kemudian langsung menuju Mina. 

    Marwan melanjutkan, jelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) kepastian layanan bagi jemaah haji akan menjadi fokus utama pengawasan. 

    Hal itu terutama usai dinamika penerapan layanan berbasis syarikah, yang berimbas pada terpisahnya jemaah dengan anggota keluarga dan/atau pendampingnya di satu kelompok terbang (kloter). 

    “Kalau dari komitmennya syarikah, Kementerian Haji [Arab Saudi], saya punya keyakinan ini bisa kita urai, bisa kita tangani dengan baik,” ujarnya. 

  • Korupsi Taspen Jerat Antonius Cs hingga Perusahaan Sekuritas

    Korupsi Taspen Jerat Antonius Cs hingga Perusahaan Sekuritas

    Bisnis.com, JAKARTA- Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) turut mendakwa mantan Direktur Investasi yang juga pernah menjabat Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius Kosasih.

    JPU KPK mendakwa Antonius memperkaya diri sendiri dan pihak lain, baik perorangan maupun perusahaan manajer investasi serta sekuritas. 

    Pada surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU KPK, Selasa (27/5/2025), dakwaan serupa juga dibacakan untuk mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) Ekiawan Heri Primaryanto. Keduanya dalam dakwaan primer dan sekunder disebut menyebabkan kerugian keuangan negara terkait dengan investasi Taspen pada reksadana PT IIM senilai Rp1 triliun. 

    Antonius lalu didakwa memperkaya dirinya sendiri dengan uang dalam bentuk rupiah hingga valuta asing (valas). Uang itu digunakan untuk membeli sejumlah aset properti, tanah, kendaraan dan lain-lain.

    “Memperkaya terdakwa (Antonius) sebesar Rp28.455.791.623 dan valas sebesar US$127.037, SGD 283.000, 10.000 euro, 1.470 bath Thailand, 20 poundsterling, 128.000 yen Jepang, 500 dolar Hongkong, 1.262.000 won Korea,” ujar JPU KPK di ruang sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025). 

    Aliran dana yang diterimanya itu digunakan untuk membeli 4 unit apartemen senilai Rp10,7 miliar; 2 unit apartemen senilai Rp5 miliar; 4 unit apartemen Rp5 miliar; 1 unit apartemen Rp2 miliar; serta 3 bidang tanah. 

    Kemudian, uang itu turut digunakannya untuk membeli mobil Honda HRV senilai Rp515,9 juta, serta dua Honda CRV masing-masing senilai Rp651,4 juta dan Rp503,7 juta. 

    Uang tunai yang disimpan oleh Antonius dalam bentuk rupiah maupun valas itu ditemukan penyidik di berbagai lokasi penggeledahan di antaranya seperti rumah dinasnya, di SDB Bank CIMB Niaga serta di suatu apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. 

    Terdakwa Ekiawan, selaku manajer investasi yang mengelola investasi Taspen dalam bentuk reksadana itu juga didakwa memperkaya diri sendiri dari hasil perbuatan melawan hukum. Besarannya mencapai US$242.390. 

    Selain kedua terdakwa, kegiatan investasi Taspen dari dana kelolaannya itu turut memperkaya sejumlah pihak lain. Misalnya, perorangan bernama Patar Sitanggang diperkaya Rp200 juta.

    Kemudian, PT IIM selaku manajer investasi portofolio Taspen itu diperkaya melalui fee sebesar Rp44,2 miliar. Taspen menginvestasikan Rp1 triliun ke Reksadana PT IIM setelah melakukan mekanisme konversi aset investasi dalam rangka mengakomodasi pelepasan Sukuk SIAISA02 milik PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. atau TPS Food, yang mendapatkan peringkat non-investment grade. 

    Sementara itu, melalui sejumlah pihak terafiliasi PT IIM yaitu PT Agri Resources Indonesia dan Andi Asmoro Putro, sejumlah perusahaan sekuritas dan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut diperkaya. 

    Misalnya, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. atau TPS Food (sekarang PT FKS Food Sejahtera Tbk.) kecipratan hingga Rp150 miliar. Berdasarkan kronologinya, Taspen awalnya menanamkan investasinya dari dana Tabungan Hari Tua (THT) ke Sukuk Ijarah TPS Food senilai Rp200 miliar pada 2016.

    Kemudian, Sukuk Ijarah SIAISA02 itu mendapatkan peringkat non-investment grade atau tidak layak diperdagangkan dari Pefindo karena gagal bayar kupon. Selain itu, saat itu TPS Food tengah digugat PKPU. 

    Setelah itu, beberapa tahun kemudian, Taspen melakukan buyback terhadap SIAISA02 dan dialihkan ke Reksadana PT IIM. “Memperkaya PT TPS Food Rp150 miliar sebagai selisih pembelian kembali buyback SIAISA02 PT Agri Resources Asia dan Andi Asmoro Putro,” terang JPU. 

    Di sisi lain, sejumlah perusahaan sekuritas turut diperkaya atas transaksi jual beli produk investasi itu. Misalnya, PT Valbury Sekuritas, PT Pacific Sekuritas hingga PT Sinarmas Sekuritas. 

    “Memperkaya PT Valbury Sekuritas Indonesia Rp2.465.688.054 sebagai fee money biaya broker dan transaksi jual beli SIAISA02; memperkaya PT Pacific Sekuritas Rp108 juta keuntungan transaksi jual beli SIAISA02, memperkaya PT Sinarmas Sekuritas Rp40 juta keuntungan transaksi jual beli SIAISA02,” papar JPU KPK. 

    Pada pemaparan dakwaan itu, JPU KPK menyebut kegiatan investasi Taspen pada Reksadana PT IIM dilakukan tanpa analisis investasi serta pengelolaan yang profesional. 

    Khususnya, mekanisme konversi aset investasi untuk mengakomodasi pelepasan Sukuk SIAISA02, yang sudah mendapatkan peringkat tidak layak diperdagangkan oleh Pefindo, melalui investasi Reksadana PT IIM. Akibatnya, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), investasi itu menyebabkan kerugian keuangan negara pada Taspen senilai Rp1 triliun.

    “Bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa [Antonius] bersama-sama dengan Ekiawan Heri Primaryanto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen (Persero) Rp1 triliun atau setidak-tidaknya jumlah tersebut berdasarkan Laporan Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kegiatan investasi PT Taspen (Persero) pada Reksadana tahun 2019 yang dibawa oleh PT IIM dalam rangka penyelesaian SIAISA02 pada PT Taspen (Persero) dan instansi terkait lainnya,” bunyi surat dakwaan. 

    Kedua terdakwa lalu didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya juga didakwa melanggar pasal 3 jo. pasal 18 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Pada akhir sidang perdana hari ini, kedua terdakwa menyatakan bakal mengajukan eksepsi. Sidang lanjutan akan digelar pada 10 Juni mendatang dengan agenda mendengarkan nota keberatan terdakwa atas dakwaan JPU. 

    “Tidak ada [yang ingin disampaikan], Yang Mulia. Disampaikan pada eksepsi saja,” ujar Antonius kepada Majelis Hakim terkait dengan tanggapannya terhadap surat dakwaan jaksa di ruang sidang. 

  • Prabowo dan Macron Bakal Resmikan Kerja Sama Alutsista

    Prabowo dan Macron Bakal Resmikan Kerja Sama Alutsista

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dipastikan akan menandatangani Letter of Intent (LoI) sebagai langkah awal penguatan kerja sama pertahanan antara kedua negara.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa penandatanganan antara pemerintah Indonesia dan Prancis tersebut dijadwalkan berlangsung besok Rabu (28/5/2025), bersama dengan para menteri terkait lainnya.

    “Dengan Prancis, ya kita akan menandatangani LOI besok sama-sama dengan para menteri yang lain,” ujarnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (27/5/2025). 

    Menurutnya, kerja sama ini akan difokuskan pada pengembangan sektor pertahanan, khususnya dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan Prancis.

    “Intinya adalah kita akan kembangkan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Perancis, khususnya untuk alutsista Perancis. Itu pesawat tempur dan juga kapal selam,” jelasnya.

    Selain penandatanganan LoI, agenda kunjungan juga mencakup peninjauan laboratorium bahasa Prancis, tempat para personel TNI—baik perwira maupun bintara—mempersiapkan diri sebelum menjalani pendidikan atau pelatihan di ‘Negeri Napoleon’.

    “Macron akan berkunjung melihat laboratorium bahasa Prancis, di mana para prajurit-prajurit TNI, perwira dan juga ada bintara yang akan berangkat ke Perancis. Itu sudah mahir untuk berbahasa Perancis,” kata Sjafrie. 

    Kerja sama strategis ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pertahanan nasional Indonesia melalui transfer teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia militer.

    Terkait rencana kunjungan ke Magelang atau Candi Borobudur oleh delegasi Prancis, Menhan belum dapat memastikan detail agendanya. 

    Termasuk, Sjafrie tak menjawab pasti terkait dengan kunjungan ke Borobudur merupakan permintaan langsung dari orang nomor satu di Prancis itu. “Mungkin agendanya saya belum begitu pasti ya,” pungkas Sjafrie.

  • Hakim Sebut Direksi Antam (ANTM) Bisa Ikut Terseret Kasus Cap Emas Palsu

    Hakim Sebut Direksi Antam (ANTM) Bisa Ikut Terseret Kasus Cap Emas Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA- Majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada enam orang mantan pejabat Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) PT Aneka Tambang Tbk atau Antam (ANTM).

    Lebih jauh, Hakim menyebutkan para direksi Antam ikut bertanggung jawab pada perkara yang terbukti merugikan keuangan negara Rp3,3 triliun itu.

    Pada sidang pembacaan vonis hari ini, Selasa (27/5/2025), enam mantan pejabat UBPPLM Antam periode 2010-2021 itu masing-masing dijatuhi vonis 8 tahun dan denda Rp750 juta subsidair 4 bulan kurungan.

    Hakim pun turut menyampaikan bahwa pihak direksi ikut mengambil tanggung jawab dalam perkara korupsi kegiatan bisnis pemurnian dan lebur cap emas Logam Mulia (LM) Antam itu. 

    Merujuk fakta hukum persidangan, Hakim Anggota Alfis Setiawan mengemukakan bahwa para terdakwa adalah pimpinan unit bisnis yang secara struktur organisasi berdasarkan keputusan direksi Antam, dan bertanggung jawab kepada direksi. 

    “Maka Majelis Hakim menilai bahwa pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana korupsi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pidana para terdakwa selaku pimpinan UBPPLM, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab pidana direksi PT Antam, khususnya yang menjabat sejak tahun 2010 sampai 2021,” ujar Alfis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025). 

    Alfis lalu memaparkan ketentuan pasal 97 ayat (1) jo. pasal 92 ayat (1) Undang-Undang (UU) tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

    Adapun pelaksanaan kegiatan jasa lebur cap dan jasa pemurnian emas, ujar Alfis, dilakukan oleh UBPPLM Antam yang berlangsung sejak lama. Hal itu diketahui dan disadari oleh direksi tidak sesuai dengan bidang usaha berdasarkan maksud dan tujuan sebagaimana anggaran dasar perseroan.

    Hakim pun menilai tidak pernah adanya upaya dari direksi yang bertanggung jawab dalam pengurusan BUMN pertambangan itu dalam melakukan kajian dari aspek finansial, aspek manajemen, maupun aspek legal, atas kegiatan jasa yang telah berjalan tersebut. 

    Dia juga menyinggung tidak adanya upaya direksi untuk melindungi hak eksklusif Antam sebagai pemegang merek Logam Mulia atau LM.

    Alfis menyebut bahwa kegiatan jasa lebur cap sudah berlangsung lebih dari 11 tahun yakni sebelum 2010 sampai dengan 2017. Sementara itu, kegiatan pemurnian sejak 2010 hingga 2021. 

    Menurut Alfis, kegiatan jasa lebur cap dan jasa pemurnian disusun khusus untuk UBPPLM dan kemudian digunakan sebagai bahan oleh direksi Antam dalam menyusun RKAP tahunan secara keseluruhan. RKAP Antam juga setiap tahunnya diajukan dan mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris perseroan.

    Selain itu, laporan kinerja dan keuangan UBPPLM setiap tahunnya dilaporkan oleh para terdakwa kepada direksi. Laporan tersebut memuat adanya kegiatan jasa pemurnian dan kegiatan cap.

    “Atas dasar tersebut direksi PT Antam dapat diminta pertanggungjawaban selain pertanggung jawaban kepada para terdakwa,” tegasnya. 

    Kini, enam terdakwa mantan pejabat UBPPLM Antam yakni Tutik Kustiningsih, Herman, Iwan Dahlan, Dody Martimbang, Abdul Hadi Aviciena serta Muhammad Abi Anwar sudah dijatuhi vonis 8 tahun bui. 

    “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan pada Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025). 

    Atas pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa tidak dikenakan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b yaitu pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti karena fakta hukumnya para terdakwa tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

    Sebelumnya, para terdakwa mantan pejabat UBPPLM didakwa melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada 2010-2022. Perbuatan ini didakwa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 3,3 triliun.

    Perbuatan rasuah itu dilakukan enam terdakwa bersama dengan tujuh orang terdakwa lainnya, yang di antaranya merupakan pelanggan cuci dan lebur emas dalam kegiatan ini. Vonis terhadap mereka akan dibacakan Majelis Hakim esok hari, Rabu (28/5/2025).

    Tujuh orang terdakwa itu adalah Lindawati Efendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, James Tamponawa, Ho Kioen Tjay,  Direktur PT Jardintraco Utama Djudju Tanuwidjaja, serta karyawan outsourcing di bagian perdagangan UBPPLM Antam periode 2006-2013, Gluria Asih Rahayu.

    Berdasarkan catatan Bisnis, kasus tersebut ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus itu sempat menyita perhatian publik lantaran memicu dugaan korupsi 109 ton emas dengan cap atau stempel Antam. 

  • Menag Nasaruddin: Jangan Lagi Ada Beda Pendapat soal Hilal IdulAdha

    Menag Nasaruddin: Jangan Lagi Ada Beda Pendapat soal Hilal IdulAdha

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar meminta agar jangan ada lagi perbedaan pendapat soal hilal untuk Hari Raya IdulAdha 1446 Hijiriah atau 2025, yang hanya terlihat di provinsi Aceh.

    Dia menerangkan, hilal yang muncul di Aceh saja terjadi saat detik-detik terakhir pihaknya akan mengambil keputusan penentuan awal Zulhijah dan Hari Raya Iduladha 2025.

    “Jadi jangan lagi ada perbedaan pendapat. Oh ini kan ada 1 orang [yang melihat hilal]. Ini juga last minute. Ini dasar-dasar pertempatan kita tadi dengan demikan yang sangat kuat,” tegasnya di Kantor Kementerian Agama, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

    Nasaruddin turut menjelaskan meski hanya satu orang yang melihat hilal, ada beberapa hal yang menguatkan pendapat rukyat hilal tersebut. Pertama, ijtimak di seluruh Indonesia itu sudah terjadi. 

    Kedua, ketinggian hilal sudah melewati standar MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Dia melanjutkan ketetapan MABIMS adalah 3°. 

    “Sedangkan ketinggian hilal di Aceh, 3°12’29”, berarti sudah lewat. Kemudian sudut elongasi sudah melewati standar MABIMS. Standar MABIMS itu adalah 6°, sedangkan di Aceh itu sudah 7°6’27,” tegas dia.

    Selain itu, lanjutnya, ditambah lagi ada fatwa atau rekomendasi pendapat Majelis Ulama Nomor B228 Tahun 2015. Isinya, manakala terjadi gangguan cuaca sehingga hilal tidak terlihat, maka cukup menetapkan 1 Zulhijah di keeseokan harinya.

    “Nah tadi saya sudah tunjukkan bahwa ketinggian hilal itu sudah jauh dan juga sudut elongasinya juga sudah jauh, sudah sampai 6 derajat. Dengan demikan menambah keyakinan kita, last minute dia tiba-tiba menyaksikan bulan dan langsung disumpah,” jelasnya.

    Adapun, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI memutuskan Hari Raya Iduladha 1446 Hijiriah atau 2025 jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Sementara itu, 1 Zulhijah jatuh pada besok, Rabu 28 Mei 2025.

    “Demikian bisa kita menyimpulkan bahwa awal Zulhijah ini setelah menerima laporan dari para pelaku rukyat dan berbagai titik di seluruh Indonesia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 1 Zulhijah pada hari Rabu 28 Mei 2025, sehingga 10 Zulhijah atau nanti Iduladha bertepatan dengan hari Jumat 6 Juni 2025,” tutur Nasaruddin.

  • Swasembada Pangan Tiba, RI Tak Impor Beras hingga 2026

    Swasembada Pangan Tiba, RI Tak Impor Beras hingga 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengungkapkan sejauh ini bisa dikatakan Indonesia telah menggapai tahap swasembada pangan, seiring kebutuhan dipenuhi dari dalam negeri. 

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan kategori swasembada pangan itu jika mengacu pada definisi Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO).

    “Kita sebetulnya masih swasembada kalau mengacu ke definisi FAO, karena 90% masih dipenuhi dari petani dalam negeri,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Namun, Eliza menjelaskan bahwa yang menjadi perhatian adalah apakah swasembada ini akan berkelanjutan atau tidak. “Itu yang perlu dijaga keberlanjutannya,” ujarnya.

    Adapun, Eliza menuturkan alasan Indonesia tak lagi mengimpor beras pada tahun ini, didorong aksi ‘jemput bola’ Perum Bulog, sehingga mampu menyerap langsung produksi petani.

    Dia menyebut kondisi ini berbeda dengan periode tahun lalu, pemerintah harus mengimpor beras sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    “Pemerintahan yang lalu impor [beras] itu karena Bulog nggak maksimal menyerap gabah petani karen nggak jemput bola, jadi quick win-nya, ya, impor,” tuturnya.

    Namun, Eliza menjelaskan agar pemerintah dapat memitigasi perubahan iklim, sehingga produksi yang mencukupi terus terjaga. Upaya itu ditambah dengan perbaikan infrastruktur irigasi untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan, sekaligus jadi cadangan air sewaktu kemarau tiba.

    Di samping itu, Eliza menyatakan petani perlu menggunakan varietas dengan produktivitas tinggi, tetapi resilien terhadap perubahan iklim. “Kuncinya di pendampingan dan penyuluhan intensif. Gunakan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, kualitas sehingga kesejahteraan petani bisa meningkat,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan Indonesia tak akan lagi mengimpor beras hingga 2026 mendatang.

    Menko Zulhas menuturkan bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025. Stok beras yang melimpah ini dinilai cukup bagi Indonesia hingga tahun depan. Berbeda dengan tahun lalu, Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,8 juta ton beras.

    “Sampai tahun depan saya kira kita nggak impor beras lagi. Ya, untuk beras,” ujar Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Adapun saat ini, pemerintah akan mulai memfokuskan pada komoditas pangan yang kaya akan protein mulai dari budidaya ikan, udang, hingga kampung nelayan.

    Selain itu, Zulhas juga meyakini pemerintah telah mengamankan sejumlah komoditas pangan yang bersumber dari karbohidrat.

    “Kita sekarang mulai fokus untuk protein. Protein itu budidaya ikan, tambak, udang, ikan tangkap, garam, kampung nelayan. Itu kita fokus ke sana. Karena kalau karbohidrat, beras, jagung, insya Allah sampai tahun depan kita sudah aman,” ucapnya.

    Dia memastikan Indonesia tak akan lagi mengimpor komoditas seperti beras di tahun ini dan tahun depan.

    “Nggak ada [impor] lagi pasti. Jangankan tahun ini, tahun depan nggak impor lagi. Nggak, nggak, insya Allah [tidak impor],” pungkasnya.

  • 6 Eks Pejabat Antam (ANTM) Divonis 8 Tahun Bui di Kasus Cap Emas Palsu

    6 Eks Pejabat Antam (ANTM) Divonis 8 Tahun Bui di Kasus Cap Emas Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 8 tahun kepada enam orang terdakwa perkara korupsi kegiatan bisnis pemurnian dan lebur cap emas Logam Mulia (LM) PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam (ANTM).

    Pada sidang pembacaan putusan hari ini, Selasa (27/5/2025), enam bekas pejabat di Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) Antam periode 2010-2021 itu dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,3 triliun itu. 

    Enam terdakwa itu yakni Tutik Kustiningsih, Herman, Iwan Dahlan, Dody Martimbang, Abdul Hadi Aviciena serta Muhammad Abi Anwar. Berdasarkan catatan Bisnis, Dody sebelumnya juga sudah menjadi terpidana kasus korupsi kerja sama pengolahan anoda logam Antam dan PT Loco Montrado, yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan pada Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025). 

    Beberapa hal yang memberatkan vonis terhadap enam terdakwa yakni karena telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, serta memperkaya orang lain. 

    Sementara itu, beberapa hal meringankan yakni faktor usia lanjut khususnya Terdakwa Herman dan Tutik, belum pernah dihukum, tidak menikmati hasil tindak pidana, serta bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan. 

    Atas pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa tidak dikenakan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b yaitu pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti karena fakta hukumnya para terdakwa tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

    Sebelumnya, para terdakwa mantan pejabat UBPPLM didakwa melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada 2010-2022. Perbuatan ini didakwa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 3,3 triliun.

    Perbuatan rasuah itu dilakukan enam terdakwa bersama dengan tujuh orang terdakwa lainnya, yang di antaranya merupakan pelanggan cuci dan lebur emas dalam kegiatan ini. Vonis terhadap mereka akan dibacakan Majelis Hakim esok hari, Rabu (28/5/2025).

    Tujuh orang terdakwa itu adalah Lindawati Efendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, James Tamponawa, Ho Kioen Tjay,  Direktur PT Jardintraco Utama Djudju Tanuwidjaja, serta karyawan outsourcing di bagian perdagangan UBPPLM Antam periode 2006-2013, Gluria Asih Rahayu.

    Berdasarkan catatan Bisnis, kasus tersebut ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus itu sempat menyita perhatian publik lantaran memicu dugaan korupsi 109 ton emas dengan cap atau stempel Antam. 

    Nico Kanter, Direktur Utama Antam, saat itu pernah memberikan klarifikasi ke DPR lantaran beredar isu bahwa 109 ton emas itu merupakan emas palsu. Menurutnya, publik telah salah sangka soal emas palsu, karena emas yang disebut tersebut adalah emas asli. 

    “Kami pertama tentu harus klarifikasi dulu ke publik. Publik membaca emas palsu 109 ton, padahal Direktur Penyidikan dari Kejagung tidak pernah menyebutkan adanya emas palsu,” kata Niko saat RDP Komisi VI dengan MIND, dikutip Senin (3/6/2024).  

    Niko mengatakan yang diperkarakan oleh Kejagung dianggap berkaitan dengan penggunaan merek logam mulia Antam secara tidak resmi. Proses lebur cap atau licensing emas tidak resmi tersebut dilihat merugikan negara.    

    “Ada beberapa hal di dalam proses lebur cap ini, ada branding atau licensing yang dilihat merugikan. Jadi diproses di Antam, tapi kami tidak membebankan biaya lisensinya atau branding. Jadi memang ada cap emas yang kami berikan dan itu meningkatkan nilai jual,” tambahnya.

  • RI Masif Bangun PLTS, Hilirisasi Pasir Kuarsa Diharapkan Bakal Terpacu

    RI Masif Bangun PLTS, Hilirisasi Pasir Kuarsa Diharapkan Bakal Terpacu

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Penambang Pasir Kuarsa (Hipki) menyambut potensi pengembangan industri panel surya seiring dengan rencana penambahan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang masif dalam 10 tahun ke depan. 

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034, penambahan kapasitas PLTS ditargetkan mencapai 17,1 gigawatt (GW). Porsi ini menjadi yang terbesar di antara rencana penambahan pembangkit energi baru terbarukan yang ditarget mencapai 42,6 GW secara keseluruhan.

    Sebelumnya, pada RUPTL 2021-2030, kontribusi PLTS hanya sebesar 4.680 megawatt (MW) atau 12% dari total kapasitas listrik EBT baru sebesar 40,6 GW. 

    Ketua Umum Hipki Ady Indra Pawennari mengatakan, peluang tersebut mesti didorong bagi industri lokal untuk dapat mengolah pasir kuarsa sebagai bahan baku yang diolah dalam negeri.

    “Industri pengolahan material dari pasir kuarsa menjadi ingots dan silicon wafers sebelum diproses menjadi solar panel belum ada di Indonesia. Maka sampai saat ini, Hipki belum ada menerima permintaan dari industri dalam negeri,” kata Ady kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025). 

    Oleh karena itu, selama ini penambang pasir kuarsa masih seluruhnya menjual ke pemasok silika luar negeri. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber dan cadangan pasir kuarsa yang besar untuk industri panel surya atau solar panel. 

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya dan cadangan pasir kuarsa pada 2023 berada di 478 lokasi dengan total sumber daya sebanyak 13,47 miliar ton dengan total cadangan 3,40 miliar ton.

    Namun, berdasarkan data dan informasi dari Kementerian Perindustrian per September 2023, pemanfaatan pasir kuarsa di sisi industri hulu telah mencapai 65,32% yang menghasilkan tiga jenis produk utama yaitu pasir silika, tepung silika dan resin coated sand. 

    Adapun, kapasitas pengolahan tersendiri (tidak terintegrasi dengan tambang) sebesar 738.536 ton/tahun yang telah dipasang oleh 21 perusahaan di bawah binaan Kementerian Perindustrian. 

    Sebagian besar pemanfaatan pasir kuarsa di dalam negeri digunakan untuk industri kaca, industri semen, industri keramik, dan industri barang dari semen. Sementara itu, untuk industri solar panel belum terhubung dengan sumber pasir kuarsa tersebut. 

    “Jadi memang yang kita punya adalah industri perakitan silicon wafers menjadi solar panel. Tapi yang mengolah pasir kuarsa menjadi silicon wafers kita belum punya,” ujar Ady. 

    Oleh karena itu, pihaknya masih fokus untuk ekspor pasir kuarsa untuk memasok industri solar panel, sembari mencari investor yang minat berinvestasi di industri solar panel dan photovoltaic yang terintegrasi sehingga mendorong permintaan pasar dalam negeri. 

    Tak dipungkiri, target RUPTL PLN dengan tambahan kapasitas PLTS yang cukup besar menjadi dorongan bagi pengembangan industri panel surya. Dia pun berharap hal ini dapat menjadi sinyal penyerapan pasir kuarsa yang ada di Indonesia. 

    “Karena kami juga berharap pasar domestik bisa segera terbuka agar kita bisa mengolah sumber daya alam kita juga secara domestik untuk meningkatkan nilai tambah dan terlebih lagi untuk membangun ekosistem energi terbarukan yang kompetitif,” jelasnya. 

  • Penambahan PLTU Ditekan, Begini Proyeksi Permintaan Batu Bara Domestik

    Penambahan PLTU Ditekan, Begini Proyeksi Permintaan Batu Bara Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Mining Association (IMA) optimistis bisnis batu bara masih prospektif meski porsi penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ditekan untuk 10 tahun ke depan.

    Pengurangan kapasitas PLTU batu bara itu tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Dalam dokumen itu, penambahan listrik dari PLTU batu bara ditargetkan mencapai 6,3 gigawatt (GW).

    Angka itu lebih rendah dibanding penambahan listrik dari PLTU batu bara pada RUPTL 2021-2030 yang sebesar 19,7 GW.

    Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia mengatakan, permintaan batu bara untuk ekspor maupun domestik masih akan tinggi.

    “Kami masih optimistis permintaan batu bara, baik domestik maupun ekspor masih cukup bagus,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Dia bahkan, memproyeksikan serapan batu bara di pasar domestik yang saat ini porsinya mencapai 25% bisa naik menjadi 30%. Menurutnya, permintaan batu bara dalam negeri ditopang oleh industri smelter. Hendra menilai industri pengolahan itu masih berpotensi ekspansif.

    “Permintaan untuk industri smelter [captive] diproyeksi meningkat,” kata Hendra.

    Dia menambahkan bahwa pengusaha batu bara juga saat ini tak sepenuhnya bergantung pada bisnis energi fosil. Namun, ada beberapa yang mulai merambah ke bisnis energi bersih. Dengan begitu, setidaknya pengusaha batu bara memiliki bantalan jika prospek bisnis emas hitam menurun.

    “Beberapa perusahaan pertambangan batu bara telah berinvestasi di bidang usaha ekosistem energi bersih,” ucap Hendra.

    Adapun, dalam RUPTL teranyar ini, pemerintah akan menambah pembangkit listrik hingga 69,5 GW. Sebanyak 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 42,6 GW dan storage 10,3 GW.

    Perinciannya, pembangkit EBT itu terdiri atas energi surya sebesar 17,1 GW, air 11,7 GW; angin 7,2 GW; panas bumi 5,2 GW; bioenergi 0,9 GW; dan nuklir 0,5 GW. Semenatra itu, untuk storage terdiri atas PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6 GW.

    Sebanyak 16 GW sisanya akan berasal dari pembangkit fosil, yakni gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

    Rencana penambangan 69,5 GW pembangkit baru itu akan terbagi dalam dua periode atau per 5 tahun. Untuk 5 tahun pertama, kapasitas pembangkit yang dibangun mencapai 27,9 GW, sementara 41,6 GW sisanya akan dibangun pada periode 5 tahun kedua.

  • Jelang Rapat FOMC Juni 2025, Pejabat The Fed Beri Kode Soal Bunga Acuan

    Jelang Rapat FOMC Juni 2025, Pejabat The Fed Beri Kode Soal Bunga Acuan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis Neel Kashkari menyebut penurunan suku bunga Fed pada pertemuan 17-18 Juni 2025 dipengaruhi ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.

    Melansir Reuters pada Selasa (27/5/2025), Kashkari menyerukan agar suku bunga acuan tetap stabil hingga ada kejelasan lebih lanjut tentang dampak tarif yang lebih tinggi terhadap inflasi. Dia juga memperingatkan agar tidak mengabaikan dampak guncangan harga pasokan akibat keputusan dari pemerintah.

    Kashkari menuturkan, guncangan terhadap ekonomi dari tarif besar-besaran Presiden Donald Trump dan ketidakpastian atas kebijakan perdagangan AS akan memaksa bank sentral negara Paman Sam itu untuk memutuskan apakah akan fokus pada upaya memerangi inflasi atau mendukung aktivitas ekonomi.

    Dia menjelaskan, dalam debat yang sedang berlangsung di dalam Fed, beberapa pembuat kebijakan telah menyerukan untuk melihat dampak tarif sebagai guncangan inflasi sementara, dengan demikian memprioritaskan dukungan untuk pertumbuhan ekonomi dengan memangkas suku bunga.

    Sementara itu, beberapa pejabat lain menentang melihat inflasi yang disebabkan tarif dengan pandangan bahwa negosiasi perdagangan AS tidak mungkin diselesaikan dengan cepat. Kashkari pun memasukkan dirinya sendiri dalam kategori itu.

    “Mungkin butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun agar negosiasi benar-benar selesai, dan mungkin ada kenaikan tarif yang saling berbalas saat mitra dagang saling menanggapi,” katanya.

    Menurutnya, dampak penuh tarif yang diterapkan pada barang setengah jadi akan memerlukan waktu untuk mencapai kesepakatan akhir.

    Dia menjelaskan, dengan inflasi AS yang telah melampaui target 2% Fed selama empat tahun, ada kekhawatiran mengenai seberapa lama ekspektasi inflasi jangka panjang dapat terhindar dari de-anchoring.

    “Argumen-argumen ini mendukung sikap mempertahankan suku bunga kebijakan, yang kemungkinan hanya sedikit membatasi sekarang, hingga ada kejelasan lebih lanjut tentang jalur tarif dan dampaknya terhadap harga dan aktivitas ekonomi,” kata Kashkari.

    Menurutnya secara pribadi, dia merasa argumen-argumen untuk meraih kejelasan lebih meyakinkan. “Ini mengingat pentingnya mempertahankan ekspektasi inflasi jangka panjang,” katanya.

    The Fed telah mempertahankan suku bunga kebijakannya pada level 4,25%-4,50% sejak Desember 2024. Pejabat bank sentral tengah berjuang untuk memperkirakan dampak tarif Trump, yang telah meningkatkan prospek inflasi yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat tahun ini.