Category: Bisnis.com

OPINI : Anomali Pasar Beras

Bisnis.com, JAKARTA – Tanpa banyak disadari, secara nasional harga gabah cenderung menurun. Merujuk data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga gabah kering panen (GKP) cenderung turun baik di petani maupun penggilingan.

Pada Maret 2025, harga GKP di petani dan penggilingan masing-masing Rp6.586/kg dan Rp6.818/kg, turun menjadi Rp6.548/kg dan Rp6.780/kg di April. Sebaliknya, harga beras medium dan premium di konsumen justru naik.

Pada Maret 2025 harga beras medium dan premium di konsumen masing-masing Rp13.699/kg dan Rp15.549/kg, naik menjadi Rp13.717/kg dan Rp15.567/kg di April.

Selain itu, harga beras telah melampaui harga eceran tertinggi (HET). Merujuk data Bapanas, secara nasional harga beras medium di konsumen pada Januari 2025 Rp13.523/kg, naik jadi Rp13.717/kg pada April. Harga ini di atas HET: Rp13.500/kg, sedangkan harga beras premium di konsumen di periode yang sama bergerak Rp15.451/kg—Rp15.567/kg, masih di bawah HET khusus zona I (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat) yang HET-nya Rp14.900/kg. Untuk zona II dan III harganya 4,4%—12,9% di atas HET. Situasi ini sudah terjadi berbulan-bulan.

Bukankah Maret—April terjadi panen raya dan produksi melimpah? Merujuk data BPS, produksi beras di Maret 2025 mencapai 5,14 juta ton, dan di April diperkirakan 5,3 juta ton. Dikurangi konsumsi (2,59 juta ton) di Maret terjadi surplus 2,55 juta ton, dan di April 2,71 juta ton beras. Ini surplus yang besar.

Produksi diperkirakan mulai melandai di Mei dan Juni, yang masing-masing sebesar 2,63 juta ton dan 2,22 juta ton beras. Sesuai hukum pasokan-permintaan, ketika permintaan tetap harga beras seharusnya menurun. Mengapa pergerakan harga gabah dan beras asimetris? Mengapa anomali ini terjadi?

Hemat saya, ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan perberasan, yang celakanya, anomali. Penyimpangan dari kenormalan dimulai, pertama, mengubah drastis kualitas pengadaan gabah Bulog dan mewajibkan penggilingan padi swasta mematuhinya.

Untuk memuluskan pengadaan gabah, dikerahkan aparat Polri dan TNI. Harga pembelian pemerintah (HPP) ditetapkan Rp6.500/kg GKP tanpa syarat kualitas. Harga pembelian beras di Bulog Rp12.000/kg dengan standar kualitas beras diturunkan: derajat sosoh 95%, butir patah 25%, dan menir 2%. Ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas No. 14 Tahun 2025 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras pada 24 Januari 2025.

Di mana-mana berlaku kaidah “ada barang ada harga” alias barang dihargai atas kualitasnya. Gabah di bawah standar kualitas dihargai lebih rendah dari harga patokan. Berlakulah rafaksi harga.

Sialnya, rafaksi harga gabah juga tak ada. Kalau GKP di petani tidak lagi ada syarat kualitas berarti gabah basah karena padi dipanen saat banjir atau saat hujan atau gabah sengaja direndam air agar bobotnya naik harus dibeli Rp6.500/kg. Padahal, kadar air gabah bisa lebih 35%, jauh di atas standar normal (25%). Kalau padi dipanen dini, butir hijau atau butir kapur bisa lebih 20% dari seharusnya maksimal 10%.

Di sisi lain, regulasi itu juga secara implisit mengatur gabah petani berkualitas bagus dihargai sama: Rp6.500/kg. Apa adil? Bukankah ini tidak mendidik petani. Celah regulasi membuka perilaku aji mumpung: panen dini sebelum waktunya, membasahi gabah dengan air agar bobotnya naik atau laku lancung lain.

Bagi Bulog, penanganan gabah aneka kualitas ini selain rumit juga menambah beban. Kalau volume gabah besar, betapa krusialnya menangani gabah basah di saat keberadaan mesin pengering (dryer), baik milik Bulog maupun swasta, amat terbatas? Bagaimana agar gabah tidak rusak?

Ujung dari semua ini, gabah yang diterima Bulog potensial kualitasnya rendah: butir hijau/kapur dan kadar air lebih tinggi dari standar. Ini memunculkan ketidakpastian rendemen alias rendemen rendah. Akhir dari semua ini, biaya produksi beras tinggi, bisa di atas Rp14.000/kg.

Pada saat yang sama kualitas beras hasil giling turun, yang membuat kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) juga turun. Ini membuat ongkos penyimpanan besar di satu sisi. Di sisi lain, penetrasi beras di pasar menjadi rendah kala disalurkan.

Kedua, penyetopan penyaluran beras, baik bantuan pangan maupun operasi pasar. Penyetopan ini membuat beras mandeg sebagai stok mati (dead stock), yang membebani Bulog sebagai pengelola stok. Saat ini di gudang Bulog ada stok 3,5 juta ton beras, diklaim tertinggi sejak BUMN ini berdiri.

Diyakini tak lama lagi menyentuh 4 juta ton. Dari stok beras itu ada puluhan ribu ton berusia lebih setahun dan ratusan ribu ton berusia 8—13 bulan. Idealnya beras disimpan hanya 4 bulan. Lebih dari itu beras potensial turun mutu bahkan rusak. Beras berkutu saja heboh, Bulog pasti dihujat jika beras rusak.

Stok besar itu terjadi karena selain sisa stok tahun lalu dari impor (1,8 juta ton) juga karena tidak ada penyaluran. Penyetopan penyaluran seiring penyerapan beras besar-besaran potensial membuat pasar “kering” pasokan, terutama dari swasta.

Karena gabah dan beras mayoritas diserap Bulog dan swasta menahan pengadaan lantaran insentif ekonomi kurang menarik. Ini diduga penyebab harga beras naik. Kalau tiba-tiba terjadi kenaikan harga yang tinggi Bulog pasti kewalahan. Pemerintah akan sulit mengatasi.

Agar situasi ini tidak berkelanjutan perlu koreksi kebijakan. Pertama, HPP harus kembali dilengkapi syarat kualitas, juga ada rafaksi harga gabah. Kedua, harga pembelian beras di Bulog harus disesuaikan agar menarik bagi swasta, setidaknya Rp13.000/kg. Ketiga, HET beras harus disesuaikan.

Gabah adalah input untuk diolah jadi beras. Ketika harga gabah naik tidak masuk akal harga beras tidak disesuaikan. HET beras saat ini ditetapkan tahun lalu kala HPP GKP Rp6.000/kg. Keempat, membuka penyaluran beras.

28/05/2025 09:03
Sederet Agenda Presiden Macron di Indonesia, Jadi ke Borobudur?

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron telah tiba di Indonesia Selasa malam. Dia diagendakan melakukan sejumlah pertemuan bilateral hingga mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah.

Macron menyampaikan rasa senangnya dapat kembali mengunjungi Indonesia.

Dalam pernyataannya saat tiba di Tanah Air, Macron menegaskan eratnya hubungan antara Indonesia dan Prancis, yang menurutnya bersifat strategis dan penuh persahabatan.

“Saya senang berada di sini, karena negara kalian indah,” ujar Macron kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (27/5/2025).

Macron kemudian mengenang pertemuan sebelumnya dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dua tahun lalu di Bali dalam perhelatan G20. Kini, Macron datang bersama istrinya dan delegasi resmi.

“Saya ingat bertemu dengan presiden Jokowi, dua tahun lalu di Bali dan sekarang saya istri saya dan delegasi saya, senang berada di sini di indonesia,” katanya.

Presiden Macron juga mengungkapkan bahwa dirinya baru saja berdiskusi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Termasuk, menyambut baik pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari penguatan kerja sama bilateral di sektor pertahanan dan strategis.

“Saya baru saja berbicara dengan Menhan indonesia dan saya senang untuk bertemu lagi bersama saudara prabowo. Karena hubungan kedua negara ini sangat strategis dan bersahabat,” ujar Macron.

Agenda Macron di Indonesia

Sekadar informasi, Prabowo dan Emmanuel Macron dipastikan akan menandatangani Letter of Intent (LoI) sebagai langkah awal penguatan kerja sama pertahanan antara kedua negara.

Di gelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa penandatanganan antara pemerintah Indonesia dan Prancis tersebut dijadwalkan berlangsung besok Rabu (28/5/2025) bersama dengan para menteri terkait lainnya.

“Dengan Prancis, ya kita akan menandatangani LOI besok sama-sama dengan para menteri yang lain,” ujarnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (27/5/2025).

Menurutnya, kerja sama ini akan difokuskan pada pengembangan sektor pertahanan, khususnya dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan Prancis.

“Intinya adalah kita akan kembangkan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Prancis, khususnya untuk alutsista Perancis. Itu pesawat tempur dan juga kapal selam,” jelasnya.

Selain penandatanganan LoI, agenda kunjungan juga mencakup peninjauan laboratorium bahasa Prancis, tempat para personel TNI—baik perwira maupun bintara—mempersiapkan diri sebelum menjalani pendidikan atau pelatihan di Prancis.

“Macron akan berkunjung melihat laboratorium bahasa Prancis, di mana para prajurit-prajurit TNI, perwira dan juga ada bintara yang akan berangkat ke Prancis. Itu sudah mahir untuk berbahasa Prancis,” kata Sjafrie.

Kerja sama strategis ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pertahanan nasional Indonesia melalui transfer teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia militer.

Terkait rencana kunjungan ke Magelang atau Candi Borobudur oleh delegasi Prancis, Menhan belum dapat memastikan detail agendanya.

Termasuk, Sjafrie tak menjawab pasti terkait dengan kunjungan ke Borobudur merupakan permintaan langsung dari orang nomor satu di Prancis itu.

“Mungkin agendanya saya belum begitu pasti ya,” pungkas Sjafrie.

Kunjungan ke Borobudur

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjawab polemik publik terkait informasi yang sempat viral mengenai pemasangan eskalator di Candi Borobudur.

Menurut Hasan, yang dimaksud bukanlah eskalator permanen tetapi merupakan stair lift yang merupakan fasilitas akses sementara untuk mendukung kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada akhir Mei ini.

“Presiden Macron ingin mengunjungi salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Dan untuk itu, pemerintah kita menyiapkan beberapa fasilitas untuk memudahkan kunjungan Presiden Prancis ke Borobudur,” ujar Hasan saat memberi keterangan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Senin (26/5/2025).

Hasan menjelaskan bahwa fasilitas yang dipersiapkan di Candi Borobudur terdiri dari dua bentuk akses tambahan: ramp (jalan landai) dan stair lift atau perangkat bantu naik berupa kursi otomatis di sisi tangga yang biasa digunakan di rumah-rumah bertingkat.

“Candi Borobudur itu tingginya kira-kira setara gedung 12 lantai. Jadi Presiden Perancis tentu dalam kunjungan kenegaraan waktunya terbatas. Bukan kayak kita kalau liburan ke Borobudur seharian di situ. Waktunya ketat, waktunya terbatas, sehingga juga disiapkan fasilitas untuk memudahkannya agar bisa menapaki setiap tingkat yang ada di Borobudur,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Hasan menekankan untuk kebutuhan efisiensi waktu dan kenyamanan tamu negara, maka pemerintah menyiapkan ramp menuju level 4 dan stair lift dari lantai 5 hingga 7.

Lebih lanjut, dia menambahkan, kehadiran stair lift hanya bersifat sementara dan ditujukan untuk mendukung kelancaran kunjungan kenegaraan, mengingat tamu negara tentu tidak dapat melakukan pendakian panjang dalam waktu singkat, apalagi dalam kondisi formal.

“Kalau kita naik tangga ke lantai 12 ini kan keringat muncur, dalam keadaan kecapean bisa kusut. Ini untuk lebih proper aja saja sebagai sebuah kunjungan kenegaraan,” tambahnya.

Tak Rusak Cagar Budaya

Hasan pun turut menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi kerusakan terhadap situs cagar budaya, dia memastikan bahwa semua pembangunan dilakukan di bawah pengawasan ketat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Balai Konservasi Borobudur.

“Tidak ada paku, tidak ada bor. Jadi hanya ditaruh, didudukan, ditaruh saja. Jadi nanti ketika misalnya itu selesai, itu bisa dibongkar dengan mudah,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia juga menyebut bahwa pendekatan ini justru menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghormati nilai sejarah dan budaya Borobudur, sekaligus memastikan aksesibilitas dan citra profesional dalam menerima tamu setingkat kepala negara.

Hasan menggarisbawahi bahwa kunjungan Macron merupakan bagian penting dari agenda diplomasi bilateral Indonesia dengan Perancis, menyusul kunjungan serupa dari Perdana Menteri China belum lama ini.

“Jadi untuk kunjungan itu lebih kepada kita mempersiapkan fasilitas yang memudahkan kunjungan Presiden Macron agar bisa menikmati keindahan dan kemegahan Borobudur secara keseluruhan,” pungkas Hasan.

28/05/2025 08:52
Importir Mengaku Boncos Akibat Kemacetan Tanjung Priok dan Ketidakpastian Aturan

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menuding pemangku kepentingan terkait pelayanan jasa kepelabuhan belum serius memberikan solusi untuk mengatasi fenomena-fenomena yang merugikan pelaku usaha.

Ketua Umum Badan Pengurus GINSI Subandi mencontohkan masih ada beberapa ketidakpastian aturan, hingga kerugian akibat kemacetan di terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok.

“Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi kemacetan di pelabuhan? Siapa yang mau mengganti kerugian baik materiel maupun imateriel akibat kemacetan? Kalau belum bisa menjawab, berarti belum serius, dan berbagai kesepakatan yang terjadi di internal jasa kepelabuhan masih hanya sekadar seremonial,” tegasnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (28/5/2025).

Subandi menekankan bahwa importir merupakan salah satu pihak paling dirugikan akibat fenomena kemacetan dan ketidakpastian aturan, misalnya ketika libur lebaran beberapa waktu lalu.

Salah satunya, tidak di jalankanya Permenhub No.116/2016 oleh para terminal agar peti kemas yang sudah timbun lebih dari 3 hari harus dipindahkan agar tidak mengakibatkan kepadatan di Terminal Peti Kemas.

“Hal ini dapat dilihat dari dwelling time di terminal cukup tinggi rata-rata sekitar 10 hari. Jika kontainer dipindah akan membuat pintu keluar peti kemas dari terminal menjadi lebih banyak. Bea cukai pun tetap berpatokan pada Perdirjen Bea dan Cukai Tahun 2013 baru akan memberikan izin dipindah lokasi apabila YOR 65% di Terminal Peti Kemas,” tambahnya.

Terminal peti kemas NPCT.1 juga tidak memiliki buffer area, sehingga mobil-mobil truk yang akan masuk dan keluar dari terminal NPCT.1 langsung berhubungan dengan akses jalan di luar terminal NPCT, sehingga terjadi antrean panjang di jalan luar area NPCT atau jalanan umum.

Terlebih, mobil-mobil truck yang akan memindahkan peti kemas-peti kemas jalur merah dari NPCT.1 ke common area menggunakan pintu masuk dan keluar yang sama dengan peti kemas yang keluar dan masuk NPCT.1

“Bagi Terminal Peti Kemas, kemacetan sebagai berkah karena mendapatkan tambahan pendapatan dari Penumpukan minimal satu hari, tetapi tidak demikian dengan para pelaku usaha khususnya importir, pengusaha terkait dan juga masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, tidak dijalankannya perintah Direktur Pengelola Pelindo oleh para pimpinan terminal terkait pemberian diskon atau potongan biaya penumpukan sebesar 50% bagi importir yang mengeluarkan kontainernya selama masa libur lebaran.

“Ini seharusnya sebagai daya tarik dan pemanis agar tidak terjadi konsentrasi di setelah lebaran. Tapi ternyata importir atau pemilik kargo harus terlebih dahulu membayar biaya penuh, lalu mengajukan permohonan pengembalian sebagian dana [restitusi] kepada pihak terminal pelabuhan. Hal ini memakan waktu yang cukup lama,” jelas Subandi.

Ditambah lagi, penetapan libur lebaran sangat panjang, mengakibatkan proses pengeluaran barang menjadi terhambat dan terfokus pada proses pengeluaran setelah libur lebaran, karena biaya transportasi menjadi 150% dari biasanya.

“Ada juga biaya tambahan yang besaranya sekitar Rp500.000 per mobil, karena pengiriman barang ke gudang-gudang importir terkendala oleh larangan mobil angkutan barang melintas jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan banyak gudang pemilik barang yang berlokasi di wilayah yang terkena larangan tersebut,” tutupnya.

28/05/2025 08:38
Nego Tarif AS, Negara-Negara Asean Sepakat Tak Saling Senggol Antar Anggota

Bisnis.com, JAKARTA – Para pemimpin Asia Tenggara menyepakati bahwa setiap perjanjian bilateral yang mungkin mereka buat dengan Amerika Serikat terkait tarif perdagangan tidak akan merugikan ekonomi sesama anggota.

Melansir Reuters pada Rabu (28/5/2025), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan terjadi konsensus selama KTT Asean di Kuala Lumpur bahwa setiap kesepakatan yang dinegosiasikan dengan Washington akan memastikan kepentingan kawasan secara keseluruhan terlindungi.

“Selama melanjutkan negosiasi bilateral …, konsensus meningkat untuk memiliki semacam kesepahaman dengan Asean bahwa keputusan tidak boleh merugikan negara lain,” kata Anwar.

Sebelumnya, Anwar juga mengatakan bahwa dirinya telah menulis surat kepada Presiden AS, Donald Trump untuk meminta pertemuan Asean-AS mengenai tarif tersebut.

“Jadi, kita harus melindungi wilayah kekuasaan 650 atau 660 juta orang,” katanya tentang Asean.

Adapun, Asean merupakan kawasan dengan gabungan produk domestik bruto lebih dari US$3,8 triliun. Kawasan tersebut berada dalam posisi yang genting dalam kaitannya dengan Amerika Serikat, yang merupakan pasar terbesar untuk ekspor kawasan tersebut, pendorong utama pertumbuhannya.

Blok yang beranggotakan 10 negara itu juga telah merilis rencana strategis lima tahun untuk mengintegrasikan ekonominya dengan lebih baik, dengan menyebutkan tantangan yang berarti melanjutkan bisnis seperti biasa tidak akan cukup.

Pertemuan Asean diadakan di tengah volatilitas pasar global dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan di tengah ketidakpastian atas perang dagang yang terjadi sejak pengumuman tarif “Hari Pembebasan” oleh Presiden AS Donald Trump.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling terpukul oleh tarif tersebut, dengan enam negaranya menghadapi pengenaan tarif antara 32% dan 49% pada bulan Juli jika negosiasi pengurangan tarif gagal.

Pertemuan pada Selasa juga mencakup pertemuan ekonomi para pemimpin Asean, negara-negara Teluk, dan China, yang diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang.

Salah satu yang tidak hadir adalah penguasa Brunei berusia 78 tahun, Sultan Hassanal Bolkiah, yang dirawat di rumah sakit Kuala Lumpur setelah merasa lelah, tetapi menurut kantornya kesehatannya baik.

Dalam acara makan malam pada Selasa, Li mendesak negara-negara Teluk dan Asean untuk menghapus hambatan perdagangan dan memperluas liberalisasi dalam menghadapi meningkatnya proteksionisme dan unilateralisme.

“Kita semua perlu mempertahankan sistem perdagangan multilateral dengan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai intinya, dan mendorong terciptanya lingkungan pasar internasional yang stabil dan teratur,” katanya.

Memperluas Gencatan Senjata

Para pemimpin Asean juga menyerukan agar gencatan senjata sementara di Myanmar yang diperintah militer diperluas ke seluruh negeri, untuk memungkinkan pihak yang bertikai membangun kepercayaan dan berupaya untuk mengadakan dialog.

“Kami selanjutnya menyerukan perpanjangan berkelanjutan dan perluasan gencatan senjata di seluruh negara di Myanmar, sebagai langkah awal menuju penghentian kekerasan,” kata para pemimpin Asean dalam sebuah pernyataan.

Selain itu, para pemimpin Asean mendorong semua pemangku kepentingan terkait di Myanmar untuk membangun kepercayaan guna menyelenggarakan dialog nasional yang inklusif.

Sementara itu, Anwar memuji langkah-langkah keterlibatan yang signifikan di Myanmar setelah bulan lalu mengadakan pertemuan tertutup di Bangkok dengan kepala junta Min Aung Hlaing dan pembicaraan virtual dengan Pemerintah Persatuan Nasional bayangan yang berpihak pada pemberontak.

Anwar mengatakan para pemimpin Asean telah sepakat bahwa jalan ke depan adalah melibatkan semua pihak di Myanmar.

“Sekarang kita telah sampai pada tahap di mana kedua belah pihak kini sedang berkonsultasi, meskipun pada tingkat yang lebih rendah,” katanya.

Myanmar telah mengalami krisis sejak militernya menggulingkan pemerintahan sipil terpilih pada tahun 2021, yang memicu protes pro-demokrasi yang berubah menjadi pemberontakan yang meluas, dengan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.

Gempa bumi dahsyat pada bulan Maret yang menewaskan lebih dari 3.800 orang menyebabkan serangkaian gencatan senjata sementara di daerah-daerah yang terkena dampak di Myanmar, tetapi pemerintah militer terus melakukan serangan udara dan serangan artileri.

28/05/2025 08:27
Daftar 6 Paket Stimulus Ekonomi dari Diskon Listrik hingga Subsidi Upah, Syarat dan Cara Menerimanya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merilis enam paket kebijakan sebagai stimulus ekonomi demi menjaga pertumbuhan di atas 5%. Pasalnya, pada kuartal I/2025 pertumbuhan ekonomi hanya 4,87% secara tahunan, melambat dari periode sebelumnya.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan setidaknya terdapat enam program/kebijakan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik.

Paket stimulus ditetapkan usai dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5/2025) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait.

“Semua program stimulus ekonomi tersebut segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

Sebagai gambaran, pelanggan pascabayar mendapatkan diskon tarif listrik 50% dari rekening biaya listrik untuk pemakaian Juni 2025 yang akan dibayar pada Juli 2025. Sementara untuk pemakaian Juli 2025 akan dibayar pada rekening Agustus 2025.

Sementara itu, pelanggan prabayar akan memperoleh diskon secara langsung ketika pembelian token listrik pada Juni dan Juli 2025. Dengan begitu, masyarakat cukup membayar harga token sebesar setengah dari pembelian bulan sebelumnya untuk mendapatkan kWh yang sama.

Beberapa stimulus bukan barang baru, sebut saja diskon tarif listrik yang sebelumnya telah pemerintah berikan pada Januari hingga Februari 2025.

Di mana total anggaran yang diperlukan untuk menanggung diskon tarif listrik 50% selama dua bulan mencapai Rp13,6 triliun (angka sementara).

Diskon tersebut telah dinikmati 135,9 juta pelanggan yang menikmati diskon tarif listrik tersebut. Terdiri dari 71,1 juta pelanggan yang menikmati diskon tarif listrik pada Januari, dan 64,8 juta pelanggan pada Februari.

Di samping itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni—Juli 2025).

Sementara itu, terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama dua bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 sampai dengan pertengahan Juli 2025).

Berikut daftar insentif atau stimulus ekonomi kuartal II/2025:

1. Diskon Transportasi

Diskon Tiket Kereta sebesar 30%
Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%
Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%.

2. Diskon Tarif Tol

Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025) dengan skema program sama dengan pemberlakuan Diskon pada Nataru dan Lebaran.

3. Diskon Tarif Listrik

Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA) dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025).

4. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan.
Bantuan Pangan 10 kilogram Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM.

5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

BSU sebesar Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni—Juli 2025) dan akan disalurkan dalam satu kali penyaluran pada Juni 2025.

6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

Perpanjangan Diskon 50% iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026).

28/05/2025 08:17
Menag Sebut Persaingan di Industri Halal Kian Ketat, Ini Buktinya

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut bahwa persaingan di industri halal semakin ketat seiring dengan banyaknya negara, termasuk Amerika Serikat (AS) yang menggarap sektor tersebut. Pasalnya, halal kini tak hanya dipandang sebagai isu agama, tetapi juga bisnis.

Nasaruddin menyampaikan, salah satu negara yang juga tengah menekuni bisnis ini adalah AS. Dia mengatakan, AS saat ini tengah berlomba-lomba untuk menciptakan produk halal.

“Ternyata Amerika juga sekarang ini berlomba-lomba untuk menciptakan produk halal itu,” kata Nasaruddin di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Di AS, Nasaruddin menyebut bahwa negara itu memiliki sertifikasi halalnya sendiri, yakni Kosher. “Jadi di Amerika itu ya teman-teman kalau misalnya di LA ada kayak mereknya circle K itu ya K itu simbol halalnya mereka, jadi Kosher,” tuturnya.

Selain AS, dia mengungkap bahwa negara-negara di Asia Timur seperti Jepang kini telah menyediakan lebih banyak makanan halal, utamanya di bandara.

Negara tetangga Indonesia, Thailand juga tak mau ketinggalan. Nasaruddin mengatakan, Negeri Gajah Putih itu berambisi untuk menjadi kota halal terbaik di dunia.

“Jadi ini satu bukti bahwa produk halal itu betul-betul menjadi fenomena ekonomi modern,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia sendiri telah mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia mengantongi sertifikat halal. Kendati begitu, produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No.42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa produk yang mengandung bahan yang diharamkan wajib memberikan keterangan tidak halal.

Adapun, sanksi administratif menanti pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap jaminan produk halal, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi itu meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikasi halal, dan/atau penarikan barang dari peredaran.

28/05/2025 08:03
Catat! Rumah Potong Hewan Wajib Sertifikasi Halal Mulai 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mewajibkan pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan rumah potong hewan/unggas (RPH/RPU) memiliki sertifikasi halal paling lambat Oktober 2026.

Rencana penerapan sertifikasi halal tersebut mundur dari target sebelumnya yakni Oktober 2024. Untuk itu, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Chuzaemi Abidin menargetkan agar UMK dan RPH/RPU telah bersertifikat halal tahun depan.

“Untuk yang UMK itu kan kita relaksasikan ke Oktober 2026. Masih ada satu tahun lebih ya kita untuk mempersiapkan seluruh pelaku usaha mikro kecil ini untuk bersertifikat halal, termasuk RPH, RPU,” kata Chuzaemi saat ditemui di sela-sela agenda Kumparan Halal Forum di Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025).

Chuzaemi mengakui, rencana tersebut mundur dari target lantaran hingga saat ini masih banyak RPH dan RPU yang belum memiliki sertifikat halal. Untuk mempercepat capaian target tersebut, BPJPH bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) mengingat kementerian tersebut telah mewajibkan unit usaha untuk memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Sebagai informasi, NKV merupakan sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.11/2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.

Kemudian BPJPH juga akan menggalakan program Jurus Sembelih Halal (Juleha) untuk RPH dan RPU di pasar tradisional. Program itu rencanannya akan dijalankan mulai 29 Mei 2025.

Melalui program ini, BPJPH akan mengedukasi RPH dan RPU cara menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam.

“Insya Allah itu halal walaupun dia belum memiliki NKV yang distandarkan oleh Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menggalakan program Juleha di daerahnya masing-masing. Dengan begitu, proses penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam.

“Kita juga meminta seluruh Pemda juga, ayo dong latih nih juleha-juleha supaya pemotongannya ini memang benar-benar sesuai syariat Islam. Ini kan untuk melindungi mayoritas umat Islam di Indonesia,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, Zulkifli Hasan yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) mengimbau RPU dan RPH untuk segera mengurus sertifikasi halal paling lambat Oktober 2024.

Imbauan tersebut seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Oktober nanti sudah nggak tawar-tawar lagi, semua sudah harus pakai sertifikat,” tegas Zulhas saat mengunjungi rumah potong hewan unggas (RPHU) Rawakepiting, Jakarta Timur, Sabtu (4/5/2024).

Zulhas menyebut, semua RPH yang ada di Indonesia secara bertahap harus memenuhi standar kesehatan. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen.

28/05/2025 07:55
RI Tak Lagi Impor Beras, Swasembada Pangan di Depan Mata?

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan bahwa Indonesia tidak akan impor beras, jagung dan gula pada 2025-2026. Langkah ini dilakukan seiring dengan melimpahnya pasokan keempat komoditas tersebut di dalam negeri.

Kepastian bahwa Indonesia tidak impor beras hingga jagung ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan.

“[Komoditas] karbohidrat seperti beras, jagung, insya Allah enggak ada impor lagi pasti,” kata Menteri yang akrab disapa Zulhas ini saat ditemui usai acara pelepasan Jelajah Daulat Pangan di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Zulhas menjelaskan bahwa keputusan menghentikan sementara impor beras dan jagung ini, seiring dengan panen raya yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia.

Panen Raya

Terkait dengan komoditas jagung, Zulhas menyampaikan bahwa impor disetop seiring dengan sejumlah wilayah tengah memasuki musim panen raya jagung.

Lebih lanjut, Zulhas mengemukakan bahwa harga acuan di sejumlah daerah masih di bawah Rp5.500 per kilogram (kg). Untuk itu, pemerintah terus berupaya agar harga jagung di tingkat petani dijaga pada level Rp5.500 per kg.

Proyeksi ketersediaan jagung hingga akhir tahun mencapai 20,48 juta ton, dengan perkiraan kebutuhan 14,85 juta ton. Stok akhir 2025 diperkirakan sebesar 5,63 juta ton.

Adapun, untuk komoditas beras, dia mengatakan pasokan di dalam negeri saat ini melimpah. Zulhas menuturkan bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025. Stok beras yang melimpah ini mengantarkan Indonesia untuk tidak lagi impor beras pada tahun ini.

Dia mengatakan bahwa kondisi saat ini berbanding terbalik dengan tahun lalu. Di mana, pada 2024, Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,8 juta ton beras.

“Tahun ini [setop impor], jangankan tahun ini, sampai tahun depan saya kira kita nggak impor beras lagi. Ya, untuk beras,” ujarnya.

28/05/2025 07:19
Timwas Haji DPR Sebut RI Akan Lebih Mudah Minta Kuota Tambahan ke Saudi dengan Skema Ini

Bisnis.com, JEDDAH — Tim Pengawas Haji 2025 DPR RI menyebut skema tanazul yang digagas Kementerian Agama pada musim haji tahun ini berpotensi memudahkan Indonesia untuk meminta kuota tambahan kepada Pemerintah Arab Saudi.

Anggota Timwas Haji DPR yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang optimistis skema tanazul akan membantu mengurai kepadatan jemaah haji Indonesia ketika mabit alias bermalam di Mina. Menurutnya, jika hal itu terlaksana, akan lebih mudah bagi Indonesia untuk meminta tambahan kuota haji kepada Pemerintah Arab Saudi.

Skema tanazul diketahui memungkinkan jemaah yang tinggal di hotel dekat area Jamarat atau lokasi lontar jumrah, untuk kembali ke hotel setelah melempar Jumrah Aqabah.

Dengan demikian, jemaah tidak perlu menempati tenda di Mina, tetapi tetap menjalankan kewajiban bermalam sesuai ketentuan. Skema ini akan dikhususkan bagi jemaah lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

Tahun ini Indonesia diketahui mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Jumlah itu turun dari 2024 sebanyak 241.000 jemaah, terdiri atas 221.720 haji reguler dan 19.280 haji khusus.

“Kalau sudah bisa tanazul, maka kita punya moral untuk minta tambahan kuota. Selama ini kan 221.000 [kuota tahun ini] dengan 203.000 jemaah [haji reguler] di Mina. Kalau kita urai menjadi tanazul, [sebagian] tidur di hotel, kita punya keberanian untuk meminta lagi 20.000 atau 30.000 [tambahan kuota haji],” katanya ketika tiba di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Selasa (27/5/2025) malam.

Marwan mendarat bersama anggota Tim Pengawas Haji 2025 DPR RI lainnya dan akan ikut mengawasi operasional penyelenggaraan haji tahun ini hingga rampung.

Sementara itu selain tanazul, pemerintah juga memperkenalkan skema murur dan safari wukuf. Dengan safari wukuf, jemaah akan diperjalankan dengan kendaraan, baik ambulans atau bus, yang melintasi Padang Arafah dan tetap berada di dalam kendaraan selama waktu wukuf berlangsung.

Jemaah tidak perlu menempati tenda di Arafah tetapi tetap dapat memenuhi kewajiban wukuf. Adapun murur adalah skema yang dilakukan setelah wukuf di Arafah, yaitu dengan melewati Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan dan kemudian langsung menuju Mina.

Marwan melanjutkan, jelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) kepastian layanan bagi jemaah haji akan menjadi fokus utama pengawasan.

Hal itu terutama usai dinamika penerapan layanan berbasis syarikah, yang berimbas pada terpisahnya jemaah dengan anggota keluarga dan/atau pendampingnya di satu kelompok terbang (kloter).

“Kalau dari komitmennya syarikah, Kementerian Haji [Arab Saudi], saya punya keyakinan ini bisa kita urai, bisa kita tangani dengan baik,” ujarnya.

28/05/2025 06:52
Korupsi Taspen Jerat Antonius Cs hingga Perusahaan Sekuritas

Bisnis.com, JAKARTA- Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) turut mendakwa mantan Direktur Investasi yang juga pernah menjabat Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius Kosasih.

JPU KPK mendakwa Antonius memperkaya diri sendiri dan pihak lain, baik perorangan maupun perusahaan manajer investasi serta sekuritas.

Pada surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU KPK, Selasa (27/5/2025), dakwaan serupa juga dibacakan untuk mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) Ekiawan Heri Primaryanto. Keduanya dalam dakwaan primer dan sekunder disebut menyebabkan kerugian keuangan negara terkait dengan investasi Taspen pada reksadana PT IIM senilai Rp1 triliun.

Antonius lalu didakwa memperkaya dirinya sendiri dengan uang dalam bentuk rupiah hingga valuta asing (valas). Uang itu digunakan untuk membeli sejumlah aset properti, tanah, kendaraan dan lain-lain.

“Memperkaya terdakwa (Antonius) sebesar Rp28.455.791.623 dan valas sebesar US$127.037, SGD 283.000, 10.000 euro, 1.470 bath Thailand, 20 poundsterling, 128.000 yen Jepang, 500 dolar Hongkong, 1.262.000 won Korea,” ujar JPU KPK di ruang sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

Aliran dana yang diterimanya itu digunakan untuk membeli 4 unit apartemen senilai Rp10,7 miliar; 2 unit apartemen senilai Rp5 miliar; 4 unit apartemen Rp5 miliar; 1 unit apartemen Rp2 miliar; serta 3 bidang tanah.

Kemudian, uang itu turut digunakannya untuk membeli mobil Honda HRV senilai Rp515,9 juta, serta dua Honda CRV masing-masing senilai Rp651,4 juta dan Rp503,7 juta.

Uang tunai yang disimpan oleh Antonius dalam bentuk rupiah maupun valas itu ditemukan penyidik di berbagai lokasi penggeledahan di antaranya seperti rumah dinasnya, di SDB Bank CIMB Niaga serta di suatu apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan.

Terdakwa Ekiawan, selaku manajer investasi yang mengelola investasi Taspen dalam bentuk reksadana itu juga didakwa memperkaya diri sendiri dari hasil perbuatan melawan hukum. Besarannya mencapai US$242.390.

Selain kedua terdakwa, kegiatan investasi Taspen dari dana kelolaannya itu turut memperkaya sejumlah pihak lain. Misalnya, perorangan bernama Patar Sitanggang diperkaya Rp200 juta.

Kemudian, PT IIM selaku manajer investasi portofolio Taspen itu diperkaya melalui fee sebesar Rp44,2 miliar. Taspen menginvestasikan Rp1 triliun ke Reksadana PT IIM setelah melakukan mekanisme konversi aset investasi dalam rangka mengakomodasi pelepasan Sukuk SIAISA02 milik PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. atau TPS Food, yang mendapatkan peringkat non-investment grade.

Sementara itu, melalui sejumlah pihak terafiliasi PT IIM yaitu PT Agri Resources Indonesia dan Andi Asmoro Putro, sejumlah perusahaan sekuritas dan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut diperkaya.

Misalnya, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. atau TPS Food (sekarang PT FKS Food Sejahtera Tbk.) kecipratan hingga Rp150 miliar. Berdasarkan kronologinya, Taspen awalnya menanamkan investasinya dari dana Tabungan Hari Tua (THT) ke Sukuk Ijarah TPS Food senilai Rp200 miliar pada 2016.

Kemudian, Sukuk Ijarah SIAISA02 itu mendapatkan peringkat non-investment grade atau tidak layak diperdagangkan dari Pefindo karena gagal bayar kupon. Selain itu, saat itu TPS Food tengah digugat PKPU.

Setelah itu, beberapa tahun kemudian, Taspen melakukan buyback terhadap SIAISA02 dan dialihkan ke Reksadana PT IIM. “Memperkaya PT TPS Food Rp150 miliar sebagai selisih pembelian kembali buyback SIAISA02 PT Agri Resources Asia dan Andi Asmoro Putro,” terang JPU.

Di sisi lain, sejumlah perusahaan sekuritas turut diperkaya atas transaksi jual beli produk investasi itu. Misalnya, PT Valbury Sekuritas, PT Pacific Sekuritas hingga PT Sinarmas Sekuritas.

“Memperkaya PT Valbury Sekuritas Indonesia Rp2.465.688.054 sebagai fee money biaya broker dan transaksi jual beli SIAISA02; memperkaya PT Pacific Sekuritas Rp108 juta keuntungan transaksi jual beli SIAISA02, memperkaya PT Sinarmas Sekuritas Rp40 juta keuntungan transaksi jual beli SIAISA02,” papar JPU KPK.

Pada pemaparan dakwaan itu, JPU KPK menyebut kegiatan investasi Taspen pada Reksadana PT IIM dilakukan tanpa analisis investasi serta pengelolaan yang profesional.

Khususnya, mekanisme konversi aset investasi untuk mengakomodasi pelepasan Sukuk SIAISA02, yang sudah mendapatkan peringkat tidak layak diperdagangkan oleh Pefindo, melalui investasi Reksadana PT IIM. Akibatnya, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), investasi itu menyebabkan kerugian keuangan negara pada Taspen senilai Rp1 triliun.

“Bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa [Antonius] bersama-sama dengan Ekiawan Heri Primaryanto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen (Persero) Rp1 triliun atau setidak-tidaknya jumlah tersebut berdasarkan Laporan Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kegiatan investasi PT Taspen (Persero) pada Reksadana tahun 2019 yang dibawa oleh PT IIM dalam rangka penyelesaian SIAISA02 pada PT Taspen (Persero) dan instansi terkait lainnya,” bunyi surat dakwaan.

Kedua terdakwa lalu didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya juga didakwa melanggar pasal 3 jo. pasal 18 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada akhir sidang perdana hari ini, kedua terdakwa menyatakan bakal mengajukan eksepsi. Sidang lanjutan akan digelar pada 10 Juni mendatang dengan agenda mendengarkan nota keberatan terdakwa atas dakwaan JPU.

“Tidak ada [yang ingin disampaikan], Yang Mulia. Disampaikan pada eksepsi saja,” ujar Antonius kepada Majelis Hakim terkait dengan tanggapannya terhadap surat dakwaan jaksa di ruang sidang.

28/05/2025 04:05