Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menolak formula kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang bakal diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan.

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026,” kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu. Menurut Iqbal, angka makro ekonomi antara tahun lalu dan tahun ini tidak jauh berbeda, sehingga angka tersebut konsisten dan dapat dipertahankan. 

    Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6% hingga 7% yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha.

    Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5% hingga 6,8%, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli. 

    “Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah,” ujarnya.

    Padahal semulanya, KSPI menegaskan usulan upah minimum provinsi atau UMP 2026 tetap diharapkan naik di kisaran 8,5%—10% atau lebih tinggi dari kenaikan tahun lalu sebesar 6,5%.

    Sebelumnya, Said Iqbal bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025). 

    Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama. 

    Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun. 

    “Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya. 

    Sementara itu, angka usulan upah 10,5% diharapkan berlaku untuk pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang tumbuh di atas 20%. 

  • Bencana Sumatra, Pemerintah Lakukan Penanganan Nasional dan Mitigasi Modifikasi Cuaca

    Bencana Sumatra, Pemerintah Lakukan Penanganan Nasional dan Mitigasi Modifikasi Cuaca

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan penanganan nasional dalam menghadapi bencana Sumatra dan tetap memitigasi risiko di berbagai wilayah lainnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan teknologi modifikasi cuaca (TMC), Pratikno menegaskan bahwa pemerintah siap mengerahkan teknologi tersebut kapan pun dibutuhkan.

    “Modifikasi cuaca kalau diperlukan. Modifikasi cuaca kalau diperlukan tetap siap,” ujarnya.

    Namun, keputusan pelaksanaannya tetap menunggu kondisi faktual di lapangan. “Situasi lapangan lah yang menentukan,” tambahnya.

    Ditanya apakah sudah ada rencana konkret pelaksanaan rekayasa cuaca, dia menegaskan bahwa perangkat pemerintah yang bertugas telah berada dalam mode siaga.

    “Stand by, BNPB stand by,” kata Pratikno.

    Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan di seluruh wilayah terdampak dan memastikan seluruh instrumen dukungan dari logistik, evakuasi, hingga teknologi mitigasi siap diaktifkan sesuai kebutuhan lapangan.

    Terkait status bencana yang belum dinaikkan menjadi darurat bencana nasional, Pratikno menegaskan bahwa sifat penanganannya sudah berada pada level nasional.

    “Penanganannya nasional,” ujarnya singkat.

    Sementara itu, BNPB mencatatkan bahwa jumlah korban jiwa yang meninggal dunia hingga 3 Desember 2025 sebanyak 770 orang dan orang hilang sebanyak 463 jiwa. Jumlah ini terus bertambah.

    Peristiwa banjir dan longsor ini berada di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Akses infrastruktur yang terputus membuat penyaluran logistik sempat terkendala dan kini pemerintah lebih banyak menyalurkan bantuan melalui jalur udara dan air.

  • Maxus Suplai 50 Unit Armada Premium Berbasis EV untuk Grab

    Maxus Suplai 50 Unit Armada Premium Berbasis EV untuk Grab

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indomobil Energi Baru (IEB), agen pemegang merek (APM) Maxus di Indonesia, bekerja sama dengan Grab Indonesia melalui penyediaan 50 unit Maxus Mifa 9 untuk armada layanan premium GrabExecutive berbasis kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

    Chief Operating Officer PT IEB, Yudhy Tan menyampaikan bahwa kerja sama tersebut menjadi langkah lanjutan Maxus dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik di segmen layanan transportasi premium.

    Kemitraan ini juga disebut menjadi momentum bagi Maxus untuk memperluas kehadiran di pasar kendaraan listrik kelas atas, seiring meningkatnya permintaan terhadap layanan mobilitas premium.

    “Kami sangat bangga dapat bekerja sama dengan Grab Indonesia,” ujar Yudhy dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

    Director of Grab Indonesia, Halim Wijaya menambahkan, GrabExecutive dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan layanan transportasi premium dengan fokus pada kenyamanan dan ruang kabin yang lebih lega. Menurutnya, Maxus Mifa 9 dipilih untuk mendukung ekspansi layanan tersebut.

    “GrabExecutive menawarkan pengalaman first-class ride experience yang penuh kemewahan dan ketenangan, dan Maxus Mifa 9 menjadi pilihan kendaraan yang tepat untuk mendukung ekspansi kami di segmen layanan eksklusif ini,” ujar Halim.

    Dari sisi operasional, penggunaan kendaraan listrik dinilai berpotensi menekan biaya operasional karena konsumsi energi yang lebih efisien serta jumlah komponen mekanis yang lebih sedikit dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Grab menilai hal ini sejalan dengan target keberlanjutan perusahaan.

    Dengan kombinasi faktor kenyamanan, keamanan, serta efisiensi operasional, Maxus Mifa 9 diproyeksikan menjadi salah satu opsi pendukung pertumbuhan layanan GrabExecutive yang menyasar segmen premium dan ramah lingkungan.

    Sebagai tambahan informasi, Maxus telah mulai memproduksi lokal model mobil listrik tersebut di pabrik PT National Assemblers yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat.

    Mengacu data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales Maxus tercatat sebesar 164 unit pada Januari-Oktober 2025. Sementara itu, penjualan ritel alias dari dealer ke konsumen Maxus tercatat 116 unit pada periode yang sama.

  • Menteri PU Bidik Perbaikan Jalan Terdampak Banjir Rampung Jelang Nataru

    Menteri PU Bidik Perbaikan Jalan Terdampak Banjir Rampung Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan penanganan jalan nasional pascabencana di Sumatra bakal dikebut rampung sebelum memasuki periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Adapun, saat ini konektivitas darat di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dilaporkan masih dalam tahap penanganan dan pemulihan konstruksi.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa penanganan darurat bencana dilaksanakan selama 24 jam agar seluruh konektivitas utama di tiga provinsi tersebut dapat segera kembali tembus guna mendukung distribusi logistik dan mobilitas masyarakat, khususnya pada Nataru 2025/2026.

    “Sebagian besar jalur sudah kita upayakan. Beberapa daerah yang penting hari ini sudah bisa diakses tetapi belum terbuka sepenuhnya, termasuk jalur dari Sumatra Utara ke arah Tapanuli. Untuk di Aceh juga masih ada banjir di sejumlah titik, masih mencapai 80 cm sehingga alat berat belum bisa masuk,” kata Dody dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Sementara itu, berdasarkan hasil identifikasi Balai Teknis Kementerian PU hingga 2 Desember 2025, total terdapat 253 titik longsor dan 86 titik banjir yang mengakibatkan kerusakan pada jalan nasional. Di Provinsi Aceh, terdapat 46 titik longsor dan 34 titik banjir yang berdampak pada 35 ruas jalan nasional serta 14 jembatan putus.

    Sebagai upaya penanganan darurat jembatan putus, Kementerian PU saat ini mulai melakukan pemasangan Jembatan Bailey pada jembatan-jembatan prioritas. Menteri Dody berharap kondisi cuaca di lokasi terdampak bencana Sumatera dapat membaik sehingga proses percepatan penanganan konektivitas infrastruktur dapat berjalan lancar. 

    “Di Sigli–Bireuen dan arah Sibolga, akses sudah terbuka, tetapi baru kemarin kendaraan kecil yang bisa lewat. Hari ini truk-truk kecil sudah bisa masuk sehingga bantuan bisa segera bergulir. Ini sangat krusial karena sebelumnya bantuan harus lewat laut,” kata Menteri Dody. 

    Di Sumatera Utara, terdapat 144 titik longsor dan 20 banjir yang mengakibatkan kerusakan pada 25 ruas jalan serta 4 jembatan nasional. Kondisi jalan menuju Tapanuli bagian utara, tengah, dan selatan masih menjadi fokus penanganan Kementerian PU karena menjadi satu-satunya akses logistik darat.

    Selanjutnya di Provinsi Sumatra Barat terdapat 63 titik longsor dan 32 titik banjir mengakibatkan gangguan pada 30 ruas jalan nasional serta 3 jembatan mengalami scoring. 

    Selain mobilisasi Jembatan Bailey, Kementerian PU juga mengupayakan perbaikan-perbaikan pada jalan nasional dengan pengisian agregat dan aspal pada jalan amblas, pemasangan bronjong dan geotekstil, pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT), penutupan longsoran dengan terpal, penimbunan ulang dan pemadatan. Diharapkan, seluruh pekerjaan dapat selesai paling lambat 16 Desember 2025. 

  • Kejagung Geledah Bea Cukai Kasus CPO, Dirjen Djaka Siapkan Bantuan Hukum ke Pegawai

    Kejagung Geledah Bea Cukai Kasus CPO, Dirjen Djaka Siapkan Bantuan Hukum ke Pegawai

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di sejumlah kantor pelayanan Bea Cukai.

    Djaka menjelaskan bahwa langkah penegakan hukum tersebut berkaitan dengan pendalaman kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kegiatan usaha komoditas kelapa sawit dan turunannya. Penyelidikan ini menyasar periode tahun berjalan 2021 hingga 2024.

    “Itu kasus lama masalah sawit dan turunannya, selama tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau tidak salah,” ungkap Djaka di Kantor Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Dia memerinci bahwa penggeledahan tidak terpusat di satu lokasi saja, melainkan dilakukan di beberapa kantor wilayah (Kanwil) Bea Cukai yang memiliki kaitan operasional dengan aktivitas ekspor komoditas tersebut.

    Meski proses hukum tengah berjalan, Djaka menekankan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihaknya belum dapat menyimpulkan adanya kesalahan prosedur atau tindak pidana yang dilakukan oleh personel Bea Cukai sebelum adanya putusan hukum yang mengikat.

    Sebagai bentuk tanggung jawab institusi, purnawirawan perwira TNI ini memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan memberikan pendampingan bagi pegawainya yang menjalani pemeriksaan.

    “Tentunya kita belum tentu men-judge bahwa personel dari Bea Cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai Bea Cukai yang diperiksa,” tutupnya.

    Dugaan Korupsi Limbah CPO

    Adapun, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah CPO pada 2022. Pengusutan ini dilakukan karena penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI telah mengendus dugaan praktik rasuah terkait dengan ekspor Pome 2022.

    Informasi yang dihimpun Bisnis, penyidikan kasus ini bermula dari data eksportasi POME yang nilainya justru lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor crude palm oil alias CPO. Padahal, POME adalah limbah cair kelapa sawit. Limbah ini bisa berfungsi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau gas metana dan mengubah biogas menjadi energi listrik.

    Adapun kalau merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperin No.32/2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit, eksportasi POME bisa dilacak dalam dua kode harmonized system atau kode HS yakni 23066090 dan 23069090. 

    Kode HS dengan pos tarif 23066090 diperuntukkan untuk POME yang berkadar asam lemak bebas atau ALB 10% – 20%. Sementara untuk kode HS dengan pos tarif 23069090 digunakan untuk POME dengan kadar air dan impurities sebesar 0,5%.

    Sayangnya, pihak Kejagung belum mau memaparkan mengenai detail perkara yang disidiknya saat ini. Mereka hanya memastikan telah memeriksa sejumlah pihak untuk menyibak misteri di balik kasus korupsi eksportasi POME.  

    Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor limbah CPO di Indonesia itu mencapai US$1.760.024.935 atau US$1,7 miliar pada 2022.

    Nilai itu diperoleh dari dua pos tarif POME yang diklasifikasikan berdasarkan parameter. Misalkan kode HS 23066090 dengan parameter kadar ALB memiliki nilai ekspor US$651 juta dan bobot sekitar 3 juta ton.

    Sementara itu, limbah CPO dengan parameter kadar air dan impurities memiliki kode HS 23069090. Limbah CPO dengan parameter ini memiliki nilai ekspor US$1,1 miliar dengan volume 1,2 juta ton.

    Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyatakan pihaknya telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait dengan perkara ini. Satu dari lokasi yang digeledah adalah kantor pusat Bea Cukai di Jakarta. 

    Selain itu, rumah pejabat Bea Cukai juga telah digeledah dalam perkara ini. Lokasi penggeledahan itu tak hanya dilakukan di Jakarta, sebab penyidik Jampidsus juga telah melakukan geledah di luar Jakarta. 

    Hanya saja, Anang tidak menjelaskan secara jelas pihak-pihak yang digeledah itu, termasuk duduk perkara kasusnya. Namun demikian, Anang menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya hukum seperti pemanggilan saksi dalam perkara ekspor limbah CPO ini.

    “Saksi sudah diperiksa, penggeledahan sudah, pokoknya ketika melakukan upaya paksa dan salah satunya penggeledahan langkah hukum ini pastinya saksi-saksi sudah ada yang diperiksa, sudah pasti itu,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (28/10/2025).

  • Tim Gabungan Kembali Menemukan Korban Banjir di Kali Alas Sumbar

    Tim Gabungan Kembali Menemukan Korban Banjir di Kali Alas Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA – Tim gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, SAR, dan BPBD Aceh Tenggara kembali menemukan seorang korban meninggal akibat banjir dan arus deras Sungai Kali Alas, Sumatra Barat pada Senin (1/12/2025).

    Jenazah berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan di wilayah Desa Kuta Pasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Temuan tersebut bermula ketika seorang saksi bernama Alsa Selian, warga lokal, melihat tubuh manusia yang tertimbun kayu dan material hanyut saat ia hendak mengambil kayu bakar di pinggiran sungai Kali Alas sekitar pukul 13.30 WIB.

    Melihat ada tubuh yang tersangkut di tumpukan kayu, Alsa kemudian mendekatinya dan memastikan bahwa itu benar jasad seorang laki-laki, yang diduga kuat korban hanyut banjir beberapa hari terakhir. Kemudian saksi melaporkan penemuan korban tersebut ke pihak penyelamat.

    Danramil 0108-03/Badar, Kapten Inf Sulaiman, melalui Batuud Pelda Zaluku, membenarkan penemuan tersebut. Setelah dipastikan sebagai mayat yang diduga korban banjir, personel TNI bersama warga melakukan proses evakuasi. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD H. Sahudin Kutacane menggunakan ambulans.

    Hingga berita ini diturunkan, identitas korban tersebut belum diketahui. Pihak rumah sakit bersama aparat terkait tengah melakukan identifikasi serta mencocokkan temuan tersebut dengan laporan warga yang hilang akibat banjir beberapa hari terakhir.

    Saat ini, aparat TNI, Polri, SAR, dan BPBD masih melanjutkan patroli serta pemantauan di sepanjang aliran Sungai Kali Alas untuk mengantisipasi kemungkinan ditemukannya korban lain setelah banjir yang melanda Aceh Tenggara.

    Hingga Rabu pagi (3/12), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana banjir Sumatra yang terjadi di tiga provinsi telah memakan korban jiwa sebanyak 753 orang, dan 650 orang masih dinyatakan hilang, serta 2,6 ribu orang luka-luka. Banjir yang berdampak parah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat membuat 3,3 juta orang terdampak di 49 kabupaten/kota.

    Bencana banjir dan longsor yang menjadi rangkaian bencana alam dari Badai Siklon Tropis Senyar membuat jutaan orang mengungsi. BNPB mencatat pengungsian tertinggi terjadi di Aceh, dengan pengungsi sebanyak 1,5 juta orang. Di Sumatra Utara 538 ribu orang, dan Sumatra Barat sebanyak 106,2 ribu orang. Data menunjukkan pengungsi naik drastis pada Selasa (02/12).

    BNPB juga telah menerima paket bantuan bagi para korban bencana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 40 ton pangan dan alat kesehatan.

    Kemenko Perekonomian menyebutkan bantuan tersebut adalah tanda bahwa negara turut hadir untuk membantu masyarakat di tiga provinsi yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. (Stefanus Bintang Agni)

  • Agentic AI, Senjata Baru UKM Bersaing dengan Perusahaan Besar

    Agentic AI, Senjata Baru UKM Bersaing dengan Perusahaan Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia kini memiliki kesempatan untuk bersaing setara dengan perusahaan besar berkat hadirnya teknologi Agentic AI. Dengan kemampuan mengambil keputusan dan bekerja sama dengan manusia, kecerdasan buatan ini dapat meningkatkan produktivitas tanpa menambah beban karyawan.

    President Director Salesforce Indonesia, Andreas Diantoro, menekankan bahwa teknologi ini semakin penting karena ekspektasi pelanggan terus meningkat, menuntut UKM untuk lebih responsif dan efisien.

    “82% eksekutif di Indonesia mengatakan bahwa Agentic AI adalah hal yang harus mereka adopsi jika ingin tetap kompetitif,” kata Andreas, Rabu (3/12/2025).

    Andreas menjelaskan, Agentic AI berbeda dari AI biasa karena standard operating procedure-nya bisa mengambil keputusan, dan menghasilkan tindakan konkret, termasuk eskalasi ke manusia bila diperlukan. Dengan kemampuan ini, AI berkolaborasi dengan manusia untuk meningkatkan produktivitas, bukan menggantikan peran manusia.

    “Agentic AI bekerja setiap saat, tanpa terganggu hari libur atau tanggal merah. Teknologi ini membantu UKM memanfaatkan AI pintar untuk bekerja sama dengan manusia, sehingga mereka dapat bersaing di pasar nasional,” jelas Andreas.

    Sebagai contoh penerapan Agentic AI, Andreas menyinggung platform Agentforce 360, yang sebelumnya diluncurkan di Amerika Serikat pada Oktober 2025. Platform ini mencerminkan era baru “Agentic Enterprise”, di mana AI menjadi kunci untuk memaksimalkan produktivitas dan kinerja, termasuk di usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia.

    “Agentic AI tidak memerlukan banyak karyawan. Dengan teknologi ini, perusahaan kecil bisa bersaing dan mencapai hasil yang sebanding dengan perusahaan besar. Ini merupakan bentuk pemberdayaan UKM,” ujar Andreas.

    Selain mendukung UKM, penggunaan AI diproyeksikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Andreas menyebut, nilai tambah pasar AI di Indonesia bisa mencapai US$366 miliar dalam 5 tahun ke depan, memberikan dorongan signifikan terhadap PDB nasional. 

    Untuk mempermudah akses, teknologi ini tersedia dalam bahasa Indonesia dan tengah dikembangkan agar dapat memahami bahasa daerah, termasuk bahasa Jawa. (Naufal Jauhar Nazhif)

  • Kalender Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, Resmi!

    Kalender Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, Resmi!

    Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki tahun 2026, pemerintah Indonesia telah resmi mengumumkan daftar lengkap hari libur nasional dan cuti bersama melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SKB 3 Menteri).

    Penetapan ini menjadi acuan penting bagi masyarakat dalam menyusun agenda sepanjang tahun. Pada tahun 2026 hari libur berjumlah 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama.

    Kalender 2026 memberikan kepastian jadwal yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja, pelajar, hingga pelaku usaha untuk merencanakan aktivitas kerja, perjalanan liburan, kegiatan keluarga, maupun agenda besar lainnya.

    Informasi ini juga membantu berbagai sektor dalam menata operasional, jadwal produksi, hingga strategi bisnis sepanjang tahun berjalan.

    Daftar Libur Nasional dan Tanggal Merah 2026

    Berikut daftar hari libur nasional dan tanggal merah tahun 2026 yang telah ditetapkan pemerintah. Informasi ini dapat membantu Anda merencanakan jadwal kerja, cuti, perjalanan, maupun kegiatan penting sepanjang tahun 2026.

    Januari 2026

    Kamis, 1 Januari – Tahun Baru 2026 Masehi
    Jumat, 16 Januari – Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW

    Februari 2026

    Selasa, 17 Februari – Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

    Maret 2026

    Kamis, 19 Maret – Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    Sabtu dan Minggu, 21-22 Maret – Idul Fitri 1447 Hijriah

    April 2026

    Jumat, 3 April – Wafat Yesus Kristus
    Minggu, 5 April – Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

    Mei 2026

    Jumat, 1 Mei – Hari Buruh Internasional
    Kamis, 14 Mei – Kenaikan Yesus Kristus
    Rabu, 27 Mei – Idul Adha 1447 Hijriah
    Minggu, 31 Mei – Hari Raya Waisak 2570 BE

    Juni 2026

    Senin, 1 Juni – Hari Lahir Pancasila
    Selasa, 16 Juni – 1 Muharram Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

    Agustus 2026

    Senin, 17 Agustus – Proklamasi Kemerdekaan
    Selasa, 25 Agustus – Maulid Nabi Muhammad S.A.W.

    Desember 2026

    Jumat, 25 Desember – Kelahiran Yesus Kristus

    Daftar Cuti Bersama

    Pemerintah juga menetapkan 8 hari cuti bersama yang bisa digabung dengan libur nasional atau akhir pekan untuk memaksimalkan liburan. Berikut daftarnya:

    Senin, 16 Februari – Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    Rabu, 18 Maret – Hari Raya Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    Jumat, Senin, dan Selasa, 20, 23, dan 24 Maret – Idul Fitri 1447 Hijriah
    Jumat, 15 Mei – Kenaikan Yesus Kristus
    Kamis, 28 Mei – Idul Adha 1447 Hijriah
    Kamis, 24 Desember – Kelahiran Yesus Kristus

    Kalender libur nasional dan cuti bersama 2026 memberikan total 25 hari libur resmi yang terdiri dari 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Penetapan ini menjadi acuan penting bagi masyarakat untuk merencanakan aktivitas sepanjang tahun, mulai dari jadwal kerja, kegiatan sekolah, hingga momen liburan keluarga.

    Dengan mengetahui tanggal merah sejak awal, masyarakat dapat menyusun agenda lebih efektif dan memaksimalkan waktu luang secara optimal.

  • iPhone Diprediksi Tembus 247 Juta Pengiriman 2025, IDC: Rekor Baru

    iPhone Diprediksi Tembus 247 Juta Pengiriman 2025, IDC: Rekor Baru

    Bisnis.com, JAKARTA—  International Data Corporation (IDC) memperkirakan Apple akan mengirimkan 247,4 juta unit iPhone pada 2025. 

    Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah perusahaan dan mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 6,1%. Lonjakan penjualan iPhone 17 pada musim liburan tersebut membuat IDC menaikkan proyeksi pasar smartphone.

    Dari sebelumnya hanya tumbuh 1%, pasar smartphone global kini diproyeksikan naik 1,5% menjadi 1,25 miliar unit pada 2025. Revisi tersebut terutama dipengaruhi oleh kinerja iPhone 17, termasuk di pasar Tiongkok.

    Direktur Riset Senior IDC, Nabila Popal, mengatakan lonjakan permintaan di Tiongkok pasar terbesar Apple membuat perusahaan itu menempati posisi teratas pada Oktober dan November. Berdasarkan data bulanan IDC untuk Tiongkok, Apple menguasai lebih dari 20% pangsa pasar, mengungguli para pesaingnya. Kondisi tersebut membuat IDC mengubah perkiraan kinerja Apple di Tiongkok untuk 2025.

    “Hal ini mendorong IDC untuk merevisi proyeksi pertumbuhan kuartal keempat Apple di Tiongkok dari 9% menjadi 17% secara tahunan (YoY),” kata Nabila dikutip dari laman PhoneArena pada Rabu (3/12/2025). 

    Namun, optimisme untuk 2025 tidak berlanjut pada proyeksi 2026. Bukan karena melemahnya minat konsumen, tetapi akibat strategi baru Apple dalam merilis iPhone 18.

    Model iPhone 18 Pro dan iPhone Fold disebut akan meluncur pada September 2026, sementara iPhone 18 versi standar diperkirakan baru hadir pada musim semi 2027. 

    Perubahan jadwal ini membuat IDC memperkirakan pengiriman perangkat iOS turun 4,2% pada 2026. Penurunan itu diperparah oleh potensi kekurangan pasokan memori global yang dapat memicu kenaikan harga dan menghambat produksi.

    Secara keseluruhan, pasar smartphone pada 2026 diperkirakan menyusut 0,9%. Meski begitu, IDC memproyeksikan pasar kembali pulih mulai 2027. Apple disebut akan kembali mencatatkan pertumbuhan seiring normalnya ritme peluncuran produk serta membaiknya kondisi pasokan komponen.

  • OVO Catat Peningkatan Transaksi QRIS 61% Sepanjang 2025

    OVO Catat Peningkatan Transaksi QRIS 61% Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Platform dompet digital OVO mencatat peningkatan adopsi QRIS oleh pengguna hingga 61% sepanjang 2025. 

    Kenaikan ini turut mendorong pertumbuhan transaksi hingga 35% bagi 700.000 pelaku UMKM di Indonesia yang tergabung di dalam platform OVO.

    “Dampak dari QRIS yang kami hadirkan, kami melihat peningkatan dari transaksi QRIS mencapai 61%,” kata Chief Operating Officer OVO Eddie Martono dalam acara Catatan Akhir Tahun OVO 2025 pada Rabu (3/12/2025) di Jakarta.

    OVO telah menjangkau lebih dari 3 juta merchant QRIS sebagian besar UMKM yang tersebar di lebih dari 800 kota dan kabupaten. Eddie mengatakan inklusivitas layanan OVO turut merangkul UMKM di berbagai pelosok Indonesia, termasuk Merauke (Papua), Takalar (Sulawesi Selatan), dan Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

    UMKM perempuan juga berperan besar, mencapai hampir 50% dari total UMKM yang tumbuh bersama OVO, khususnya di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai wilayah dengan pertumbuhan UMKM perempuan tertinggi.

    Eddie mengatakan sepanjang 2025 masyarakat semakin mengandalkan OVO untuk memenuhi kebutuhan harian, mulai dari transportasi, makanan, hingga pembelian pulsa dan paket data. Kategori makanan menjadi yang paling dominan digunakan. Aneka ayam, bakso, dan nasi goreng tercatat sebagai tiga jenis kuliner yang paling sering dibeli melalui QRIS OVO.

    Pertumbuhan pesat juga tampak pada fitur Rek-Wallet OVO Nabung by Superbank yang meluncur pada Mei 2025. Pengguna yang melakukan upgrade ke OVO Nabung mencatat rata-rata peningkatan saldo hingga dua kali lipat, disertai kenaikan frekuensi transaksi hingga 60% per bulan.

    Selain itu, 1 dari 3 Mitra Pengemudi Grab kini memanfaatkan OVO Nabung sebagai dompet dan tabungan digital harian, mencerminkan tingginya adopsi produk Rek-Wallet di berbagai lapisan masyarakat.

    OVO juga memperluas akses pembayaran melalui integrasi QRIS di ekosistem Grab. Pengguna kini cukup memindai kode QRIS yang ditampilkan Mitra Pengemudi untuk membayar layanan GrabBike, GrabCar, GrabFood, dan GrabMart. Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 40 juta transaksi lewat QRIS Grab oleh jutaan pengguna di berbagai daerah.

    OVO mengungkap telah menemukan sejumlah akun yang terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Atas temuan tersebut, perusahaan melakukan pemblokiran. Eddie mengatakan jumlah akun yang diblokir mencapai sekitar 7.000 akun melalui program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (Gebuk Judol) dalam dua periode, yakni Januari–Februari 2025 dan Juli–Agustus 2025.

    Dia menambahkan jumlah pemblokiran di luar program tersebut sebenarnya lebih besar.

    “Secara keseluruhan sebenarnya lebih dari itu, dan kami juga laporkan secara berkala ke PPATK [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan],” kata Eddie.

    Dia menjelaskan OVO bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), PPATK, dan Bank Indonesia dalam upaya pemberantasan judi online. Menurut Eddie, langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan hasil positif dengan penurunan transaksi judi online hingga 97%.

    Lebih lanjut, OVO Finansial telah menyalurkan total pendanaan senilai Rp6 triliun kepada lebih dari 445.000 Mitra UMKM, termasuk mitra pengemudi melalui layanan GrabModal.

    Memasuki 2026, Eddie memaparkan OVO akan memprioritaskan penguatan teknologi, keamanan digital, perluasan akses bagi pengguna dan pelaku usaha, serta kolaborasi dengan mitra strategis.

    Strategi tersebut mencakup penguatan teknologi dan infrastruktur pembayaran melalui kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran nasional dan mitra cloud computing global; inovasi produk serta perluasan akses finansial termasuk kemudahan pembayaran QRIS dalam ekosistem Grab; serta pengembangan ekosistem terbuka dan terintegrasi di berbagai platform digital dalam maupun luar negeri.

    “OVO memperkuat kemitraan dengan regulator, pemerintah, akademisi, dan industri untuk mendukung inklusi keuangan dan program pemerintah,” ujar Eddie.