Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Pengusaha RI Perkuat Kemitraan Bisnis Keluarga dengan Prancis

    Pengusaha RI Perkuat Kemitraan Bisnis Keluarga dengan Prancis

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kembali memperkuat kerja sama antara perusahaan atau bisnis keluarga Indonesia dan Prancis untuk membuka peluang kolaborasi usaha di berbagai bidang. 

    Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Apindo dengan Mouvement des Entreprises de France (MEDEF). 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan kesepakatan ini membuka peluang nyata untuk kolaborasi bisnis, investasi lintas negara, serta pertukaran tata kelola antar generasi. 

    “Bisnis keluarga mewakili lebih dari 70% sektor swasta di Indonesia dan Prancis dengan total aset mencapai lebih dari US$1,2 triliun,” kata Shinta dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (29/5/2025). 

    Kesepakatan tersebut juga bertujuan membuka kemitraan jangka panjang lintas sektor, termasuk pada perhotelan, manufaktur, agribisnis, properti, industri kreatif, serta pengembangan family office. 

    Tak hanya itu, MoU ini juga diharapkan memperkuat hubungan historis dunia usaha kedua negara dan mencerminkan visi bersama untuk memberdayakan bisnis keluarga sebagai pilar pertumbuhan ekonomi dan warisan lintas generasi.

    “Kesepakatan ini membuka peluang nyata untuk kolaborasi bisnis, investasi lintas negara, serta pertukaran praktik tata kelola antargenerasi,” ujarnya.

    Secara terperinci, lewat MoU ini, Apindo bersama Medef sepakat untuk mendirikan Jaringan Bisnis Keluarga Indonesia–Prancis, dimulai dengan klaster sektor seperti perhotelan, real estat, agri-food, fesyen, dan manufaktur. 

    Kesepakatan Apindo dan Medef juga diharapkan mendorong pertukaran pengetahuan terkait perencanaan suksesi, tata kelola warisan keluarga, dan kepemimpinan generasi penerus.

    Kemudian, mengangkat family office sebagai pilar penting dalam menjaga keberlanjutan finansial, filantropi lintas negara, dan investasi jangka panjang. Kesepakatan kedua pihak juga akan mengakomodasi penyelenggaraan Forum Bisnis Keluarga Indonesia–Prancis setiap tahun secara bergiliran di kedua negara.

    “Kolaborasi ini menjadi katalis penting untuk meningkatkan hubungan bisnis Prancis–Indonesia, tidak hanya melalui perusahaan besar, tetapi juga melalui warisan keluarga yang membentuk identitas ekonomi,” ujar Francois Corbin, Vice Chairman dari Medef International. 

    Di samping itu, nota kesepahaman ini selaras dengan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani antara Medef dan Kadin Indonesia pada 18 Februari 2025, dan dimaksudkan untuk makin memperkuat hubungan bilateral, khususnya di bidang bisnis keluarga dan kolaborasi family office.

    Sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan Presiden Emmanuel Macron, Forum Bisnis Indonesia–Prancis resmi diselenggarakan pada Rabu, 28 Mei 2025. Forum Bisnis ini merupakan hasil kesepakatan dari kunjungan kerja Menko Perekonomian RI ke Paris pada Maret 2025 lalu, dalam rangka mempererat kemitraan ekonomi kedua negara. 

    Forum Bisnis ini juga menjadi panggung strategis untuk memperluas peluang investasi dan kolaborasi bisnis antara pelaku usaha Indonesia dan Prancis, khususnya di sektor-sektor unggulan, serta menghadirkan sesi business matching guna memperkuat kemitraan konkret bagi kedua negara.

  • KPK Lelang Serentak Apartemen-Tas LV Hasil Korupsi

    KPK Lelang Serentak Apartemen-Tas LV Hasil Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan hasil lelang barang rampasan dari tindak pidana korupsi senilai Rp53 miliar. Lembaga antirasuah menyebut akan kembali menggelar lelang, kali ini secara serentak, guna memaksimalkan setoran ke kas negara.

    Adapun data KPK sepanjang Januari-Maret 2025 terkait dengan lelang barang rampasan menunjukkan bahwa pengembalian aset atau asset recovery baru mencapai Rp53 miliar. Hasil lelang itu sudah disetorkan ke negara.

    Secara terperinci, nilai yang dikembalikan periode Januari-Februari 2025 mencapai Rp13 miliar. Kemudian, pada Maret 2025, jumlahnya melonjak hingga Rp42,45 miliar, ditambah nilai wanprestasi sebesar Rp100,07 juta.

    Pada lelang Maret lalu, KPK melelang 82 lot barang rampasan. Dari jumlah itu, 60 lot berhasil terjual, 22 lot belum terjual, dan 2 lot berstatus wanprestasi.

    Pada media briefing, Selasa (27/5/2025), Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto memaparkan penyebab belum terjualnya sejumlah barang rampasan. Pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap apa yang menyebabkan masih adanya barang lelang yang belum laku. 

    “Pertama, beberapa calon peserta lelang yang kami wawancarai menyatakan limit harga lelang terlalu tinggi. Kedua, ada calon peserta yang masih tertinggal informasi. Saat ini KPK berusaha menurunkan nilai limitnya,” ujar Mungki, dikutip dari siaran pers, Kamis (29/5/2025). 

    Adapun barang-barang lelang yang belum laku terjual mayoritas terdiri dari properti mewah dan barang bernilai tinggi. Misalnya, 6 unit apartemen mewah di Jakarta: Apartemen Nifarro, The Wave at Rasuna Epicentrum, dan Green Central City Tower Adenium.

    Kemudian, terdapat 3 bidang tanah dan bangunan di Sunter Agung, Kramat Pela, dan Srengseng, Jakarta, serta 2 unit kendaraan tanpa dokumen kepemilikan yaitu VW Caravelle dan Triumph Speedmaster Bonneville. 

    Selanjutnya, terdapat barang-barang lain yang masih belum berhasil dilelang yaitu 1 tas Louis Vuitton, 1 handphone Apple, 2 handphone Oppo, 2 sepeda lipat Brompton warna hijau lengkap dengan tas dan aksesoris, 6 sepeda PATROL 572 warna kuning dan hitam, serta 3 road bike merk Lapierre (2 hitam, 1 biru dongker). 

    Lalu, terdapat 4 tea kettle merk Fashion Kitchen, 3 tas kerja Tumi warna hitam, 6 set sendok garpu Elegant, 1 tas wanita Loup Noir, 1 tas selempang Gucci warna coklat, 1 unit server Network Attached Server abu-abu, 5 unit Tableau berbagai jenis serta 6 set gelas Tumbler merk Arcoroc. 

    Seluruh barang tersebut merupakan barang bukti dari kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sementara itu, empat barang yang sempat dimenangkan namun gagal dibayar penuh oleh pemenang lelang (wanprestasi) terdiri atas 1 unit VW Caravelle AT, 1 handphone Apple dan 2 handphone Oppo.

    LELANG SERENTAK DI 13 DAERAH

    Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjutnya KPK akan menggelar lelang serentak di 13 daerah pada Juni 2025. Kegiatan itu bertujuan untuk kembali menawarkan aset-aset yang belum terjual pada lelang sebelumnya, termasuk 5 unit apartemen mewah di Jakarta, 3 bidang tanah dan bangunan di Jakarta serta aset bergerak berupa 2 unit motor Triumph Speedmaster Bonneville dan VW Caravelle, 1 handphone Apple, 2 handphone Oppo, dan 1 tas Louis Vuitton. 

    Lelang akan digelar secara serentak melalui  KPKNL Jakarta III (22 Lot), KPKNL Bandung (8 Lot),  KPKNL Bogor (5 Lot),  KPKNL Yogyakarta (4 Lot),KPKNL Palembang (3 Lot), KPKNL Pekanbaru (2 Lot), KPKNL Dumai (1 Lot), KPKNL Tangerang I (1 Lot), KPKNL Surabaya (1 Lot), KPKNL Purwokerto (1 Lot),  dan KPKNL Bekasi (1 Lot) pada Rabu, 11 Juni 2025 dan dapat diakses melalui situs https://lelang.go.id.

    Sementara itu, lelang juga akan berlangsung, Kamis (12/6/2025), di KPKNL Pekalongan, Jawa Tengah (1 lot) pukul 10.00 WIB, melalui tautan yang sama.

    Calon peserta dapat melihat langsung objek lelang pada Selasa, 3 Juni 2025 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, Jl. Dewi Sartika No.255, Cawang, Jakarta Timur, pukul 10.00–15.00 WIB.

    Pemenang akan ditetapkan setelah batas akhir penawaran, dan diwajibkan melakukan pelunasan dalam 5 hari kerja. 

    Biaya lelang ditetapkan sebesar 2% dari harga untuk barang tidak bergerak, dan 3% untuk barang bergerak.

  • Elon Musk Mundur dari Kursi Departemen Efisiensi DOGE Pemerintahan Trump

    Elon Musk Mundur dari Kursi Departemen Efisiensi DOGE Pemerintahan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Tesla Elon Musk secara resmi mundur dari posisinya sebagai pejabat senior di Pemerintahan Presiden AS Donald Trump setelah lima bulan memimpim Tim Departemen Efisiensi atau Department of Government Efficiency/DOGE.

    Hengkangnya Musk dari DOGE ia umumkan langsung melalui akun resmi di platform X @elonmusk, Kamis (29/5/2025) waktu Indonesia. 

    Dalam pengumuman tersebut, Elon Musk turut menyampaikan terima kasih kepada Donald Trump dengan menyebutkan akun Presiden Amerika Serikat tersebut di cuitannya. 

    “Seiring dengan berakhirnya masa jabatan saya sebagai Pegawai Pemerintah Khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden @realDonaldTrump atas kesempatan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak efisien,” tulisnya. 

    Meski dirinya mundur, Elon Musk meyakini efisiensi akan terus dilakukan oleh pemerintah AS. 

    “Misi @DOGE akan semakin kuat seiring waktu karena menjadi bagian dari gaya hidup di seluruh pemerintahan,” lanjutnya. 

    Mengutip Bloomberg, status Musk sebagai pejabat pemerintah sementara akan berakhir pada 30 Mei secara hukum, meski tanggal pasti akhir jabatannya akan tergantung pada perhitungan hari kerja sebenarnya. 

    Seorang pejabat Gedung Putih yang mengetahui hal ini, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah personel, mengatakan Musk memulai proses pengunduran diri pada Rabu malam dan menggambarkan kepergiannya sebagai keputusan yang diambil sendiri dengan dukungan presiden.

    Langkah ini terjadi tak lama setelah Musk memberikan wawancara yang kritis terhadap prioritas legislatif utama Trump—proposal pemotongan pajak yang dikenal sebagai “One Big Beautiful Bill”—yang dianggap tidak cukup untuk mengurangi defisit federal.

    Dalam lima bulan kepemimpinannya, Musk telah melakukan efisiensi melalui pemangkasan pegawai pemerintahan di beberapa bagian. 

    Misalnya, pada pertengahan Februari lalu Musk mengirim notifikasi pemutusan kontrak kerja kepada sejumlah pegawai di bagian US Digital Service (USDS).

    Selain itu, dirinya juga memberhentikan tim pegawai negeri sipil yang ahli dalam teknologi pajak AS pada awal Maret 2025. 

  • KPK Duga Ada Pro-Kontra Direksi-Komisaris ASDP Soal Akuisisi yang Rugikan Negara Rp893 Miliar

    KPK Duga Ada Pro-Kontra Direksi-Komisaris ASDP Soal Akuisisi yang Rugikan Negara Rp893 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya pro-kontra antara Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terkait dengan kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi terhadap PT Jembatan Nusantara (JN). 

    Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut. Salah satunya adalah mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi. 

    Dugaan soal pro-kontra antara direksi dan komisaris soal akuisisi perseroan terhadap perusahaan feri swasta itu didalami dari pemeriksaan saksi Imelda Alini Pohan. Imelda merupakan Direktur Pemasaran Perum Perumnas, yang sebelumnya pernah menjabat VP Corporate Secretary ASDP selama 2018-2020. 

    “Saksi didalami terkait pro-kontra yang pernah terjadi terkait KSU dan Akuisisi pada tubuh BOC dan BOD tahun 2019,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (29/5/2025).

    Untuk diketahui, KPK menetapkan Ira Puspadewi dan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Ketiga tersangka lainnya adalah mantan Direktur Komersial dan Pelayaran ASDP Muhammad Yusuf Hadi, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Harry Muhammad Adhi Caksono, serta pemilik PT JN Adjie. 

    Lembaga antirasuah menduga Adjie pada 2018 menawarkan akuisisi perusahaannya kepada Ira, yang saat itu baru diangkat sebagai Dirut. 

    Setelah sejumlah pertemuan antara Adjie, Ira, serta Harry Mac dan M Yusuf Hadi, PT JN secara resmi melakukan penawaran tertulis ke ASDP pada 2019. 

    Sebagai tindak lanjut, ASDP melakukan kerja sama usaha (KSU) dengan PT JN pada tahun anggaran 2019-2020, lalu diperpanjang untuk 2021-2022.  Masih pada tahun yang sama, Ira diduga mengirimkan surat berbeda ke Komisaris Utama ASDP dan Menteri BUMN. Surat ke Komut perihal Permohonan Persetujuan. 

    Tertulis atas Rencana KSU Pengoperasian Kapal dengan PT JN Group, sedangkan surat ke Menteri BUMN turut menjelaskan ASDP sedang dalam masa orientasi penjajakan kemungkinan proses akuisisi kapal dengan terlebih dahulu melalui kerja sama usaha pengoperasian kapal. Komisaris Utama disebut tidak menyetujui rencana akuisisi itu.

    “Komisaris Utama pada saat itu tidak menyetujui rencana akuisisi PT JN oleh PT ASDP,” ungkap Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sokmo, Februari 2025 lalu.

    Pada 2020, Dewan Komisaris ASDP diganti. Pihak Direksi lalu memasukkan kegiatan akuisisi PT JN ke RJPP 2020-2024, dan disahkan oleh Dewan Komisaris yang baru.  

    Dalam RJPP tersebut, ASDP mengungkap adanya penambahan 53 kapal berkat akuisisi PT JN. Padahal, pada RJPP 2019-2023, perseroan memutuskan untuk memperkuat kesehatan keuangan dengan di antaranya menambah kapal feri baru melalui pengadaan atau pembangunan baru sesuai dengan kebutuhan wilayah.  

    Setelah sejumlah pertemuan keempat tersangka, tercapai kesepakatan untuk nilai akuisisi pada 20 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp1,27 triliun. Nilai yang disepakati itu terdiri dari Rp892 miliar untuk nilai saham (termasuk 42 kapal JN) serta Rp380 miliar untuk 11 kapal milik afiliasi PT JN.  

    Kedua pihak juga menyepakati bahwa utang milik PT JN pembayarannya akan dilanjutkan oleh ASDP. Lembaga antrirasuah menyebut berdasarkan audit penghitungan kerugian keungan negara uang dilakukan, akuisisi itu terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp893 miliar.  

    “Atas perhitungan yang dilakukan, maka transaksi akuisisi PT JN oleh PT ASDP terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp893.160.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar seratus enam puluh juta rupiah),” jelas Budi.  

    Para tersangka pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

  • Kesan Macron Ketika Pertama Kali Mengunjungi Candi Borobudur

    Kesan Macron Ketika Pertama Kali Mengunjungi Candi Borobudur

    Bisnis.com, MUNGKID – Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan penghormatan dan kekagumannya terhadap Candi Borobudur dalam kunjungannya ke situs warisan dunia tersebut, Kamis (29/5/2025).

    Macron menyebut Borobudur bukan hanya sebagai monumen sejarah, tetapi juga sebagai adikarya spiritual dan simbol toleransi yang menggambarkan keunggulan budaya Indonesia di mata dunia.

    “Candi Borobudur juga dipakai sebagai tempat ibadah, dan merupakan adikarya spiritual arsitektur yang menjadi bukti keunggulan Indonesia. Dibangun pada abad ke-8 dan 9, candi ini terus menjadi inspirasi besar di Asia Tenggara,” ujar Macron saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Prabowo Subianto, Kamis (29/5/2025).

    Menurutnya, Borobudur adalah contoh nyata dari pengaruh budaya Indonesia yang telah diakui dunia.

    Dia menekankan bahwa fungsi candi sebagai tempat ibadah menunjukkan pesan universal tentang toleransi dan rasa hormat yang diusung oleh bangsa Indonesia.

    “Ini adalah kesaksian atas kelebihan dari multilateralisme dan semangat kemitraan. Kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan UNESCO selama beberapa dekade telah berhasil melestarikan candi ini dan mendaftarkannya sebagai warisan budaya dunia,” tambahnya.

    Dalam kunjungan bersejarah ini, Macron juga menegaskan pentingnya kerja sama budaya antara Prancis dan Indonesia.

    Dia pun mengumumkan peluncuran kemitraan strategis di bidang budaya antara kedua negara, yang ditandai dengan penandatanganan sejumlah perjanjian oleh para menteri dan pelaku budaya dari kedua pihak.

    “Candi ini adalah lambang keunggulan manusia dan sumber inspirasi bagi seluruh dunia. Inilah yang menyatukan kita — hubungan antara budaya, kreasi, dan nilai-nilai pemersatu. Hari ini, kita melewati tahap penting dalam hubungan bilateral,” pungkas Macron.

  • Industri Padat Karya Rontok, Pakar Proyeksi PHK Makin Masif

    Industri Padat Karya Rontok, Pakar Proyeksi PHK Makin Masif

    Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya diproyeksi makin masif beberapa bulan ke depan. Hal tersebut dipicu kondisi ekonomi global dan makro yang masih lesu. 

    Jika merujuk data versi Apindo, korban PHK mencapai 73.992 pekerja pada periode 1 Januari–10 Maret 2025.  Angka tersebut merujuk pada data pekerja yang tidak lagi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada periode tersebut. 

    Kemudian, serikat pekerja mencatat setidaknya sudah ada sekitar 70.000 pekerja yang ter-PHK sepanjang Januari–April 2025. Sementara itu, Kemenaker yang mencatat angka berbeda melaporkan bahwa korban PHK mencapai 26.455 orang per 20 Mei 2025.

    Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan bahwa masifnya gelombang PHK yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global dan dalam negeri. Dia pun memprediksi bahwa PHK masih akan berlanjut. 

    “Jangan heran kalau di bulan-bulan ke depan akan banyak industri padat karya lainnya yang akan melakukan PHK,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025). 

    Badai PHK belakangan banyak menerpa industri padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja dalam proses produksinya, dibandingkan dengan penggunaan teknologi atau mesin, sehingga industri ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. 

    Industri padat karya sendiri mencakup manufaktur tekstil dan alas kaki, kemudian industri perkebunan termasuk industri hasil tembakau, perikanan kelautan, kerajinan, konstruksi, serta pariwisata dan perhotelan.

    Menurut Agus, industri dalam negeri saat ini tidak banyak berkembang karena banyaknya regulasi-regulasi restriktif dan pungutan ilegal, terutama terkait perizinan. 

    “Banyaknya pungutan ilegal membuat harga produksi menjadi lebih mahal. Ketika dijual untuk ekspor, produk Indonesia kalah bersaing dan hanya mengandalkan pasar dalam negeri,” tuturnya. 

    Sementara dari sisi perlindungan pekerja, Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai bahwa pemerintah memiliki peran sentral untuk mengatasi PHK di industri padat karya. 

    Sesuai dengan Pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar PHK tidak terjadi.

    Jika PHK tidak dapat dihindari, prosesnya harus dilakukan dengan transparansi dan melalui mekanisme penyelesaian yang telah ditetapkan.

    “Seharusnya pemerintah pusat dan daerah rutin jemput bola ke perusahaan, untuk menanyakan apa yang menjadi hambatan,” tambah Timboel. 

    Hal ini menjadi penting bagi pemerintah untuk menghilangkan hambatan-hambatan atau regulasi-regulasi yang justru mengancam keberlangsungan industri-industri padat karya. Selain itu, memonitor kebutuhan investor juga bisa menjadi langkah mitigasi pemerintah dalam hal PHK.

    Fenomena PHK saat ini juga dikhawatirkan bakal mempengaruhi perekonomian dan konsumsi masyarakat, terlebih dengan kontrbusi konsumsi domestik yang mencapai 52% terhadap PDB.

    “Kalau ada PHK, masyarakat tidak memiliki uang lagi untuk belanja, dan konsumsi masyarakat menurun. Hal itu juga membuat kontribusi ke investasi berkurang, karena daya beli melemah, karena barang yang diproduksi tidak laku,” tukas Timboel.

    Kerawanan sosial dengan banyaknya pengangguran juga meningkatkan kriminalitas. Timboel menjelaskan bahwa Indonesia seharusnya belajar dari Amerika Serikat (AS), di mana isu PHK menjadi sangat krusial. 

    “Tingkat pengangguran terbuka menjadi isu yang sangat sensitif, itu adalah warning bagi perekonomian di sana,” tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, terdapat sejumlah pabrikan yang tutup dan berhenti beroperasi beberapa bulan terakhir, seperti PT Sri Rejeki Isman atau PT Sritex yang mengumumkan PHK terhadap 10.660 karyawannya pada 26 Februari 2025.

    Langkah PHK diambil setelah PT Sritex diputus pailit demi hukum, menyusul putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. 

    Selain itu, dua perusahaan lainnya, PT Sanken Indonesia dan PT Yamaha Music, juga berencana menutup pabrik di Indonesia dan melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya.

    PT Sanken tutup karena permintaan perusahaan induknya di Jepang untuk fokus pada produksi semikonduktor. Sementara PT Yamaha Music mengalami penurunan produksi piano sehingga akan merelokasi pabriknya ke negara asalnya di Jepang.

  • Komdigi Beri Peringatan 36 Perusahaan PSE Privat, Ada Apa?

    Komdigi Beri Peringatan 36 Perusahaan PSE Privat, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan peringatan kepada 36 entitas Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat) untuk segera melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data. Adapun, beberapa entitas di antaranya yaitu Yamaha, Indofood, hingga MNC Group. 

    Adapun, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Privat sebagai aturan penguatan tata kelola sistem elektronik nasional. 

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar mengatakan pihaknya menegaskan kembali pentingnya pendaftaran dan pemutakhiran data oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat). 

    “Seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat), baik dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (asing), memiliki kewajiban untuk mendaftar dan memperbarui data pendaftaran guna menjaga akurasi dan keandalan data,” kata Alexander dalam keterangan resmi, Kamis (29/5/2025). 

    Langkah ini juga disebut sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia untuk mewujudkan ruang digital yang aman, tertib, dan berdaulat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional.

    Untuk itu, sebagai bagian dari upaya pengawasan aktif, pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan resmi (notifikasi) kepada 23 PSE Privat yang teridentifikasi belum memenuhi kewajiban pendaftaran meskipun telah beroperasi dan menargetkan pasar Indonesia.

    Tak hanya itu, peringatan juga diberikan kepada 13 PSE Privat yang belum memperbarui informasi pendaftaran.

    “Komdigi telah melakukan pendekatan persuasif dan sosialisasi secara masif pengaturan ini untuk menjamin kedaulatan digital nasional dan melindungi masyarakat sebagai pengguna layanan digital,” jelasnya.

    Merujuk pada pasal 2 dan pasal 5 Peraturan Menteri Kominfo No 5/2020, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik serta secara aktif memperbarui informasi pendaftarannya apabila terjadi perubahan.

    “Bagi PSE Privat yang belum terdaftar namun termasuk dalam kategori wajib daftar dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pemutusan akses atau pemblokiran layanan (access blocking),” terangnya. 

    Oleh karena itu, pihaknya mengimbau seluruh PSE Privat yang masuk dalam kategori wajib daftar untuk segera melakukan proses pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). 

    Sementara itu, dia menuturkan, bagi PSE yang telah terdaftar, sangat penting untuk memastikan bahwa data pendaftarannya selalu diperbarui dan akurat apabila terdapat perubahan layanan, entitas usaha, atau informasi lainnya.

    Berikut daftar PSE Privat yang diberikan peringatan Komdigi:

    1.PT Yamaha Musik Indonesia Distributor (belum terdaftar)

    2.PT MNC Asia Holding Tbk (belum terdaftar)

    3.PT Philips Indonesia Commercia (belum terdaftar)

    4.Electronic Arts, Inc (belum terdaftar)

    5.HP Inc (belum terdaftar)

    6.PT Daya Intiguna Yasa Tbk (belum terdaftar)

    7.PT Indofood Sukses Makmur Tbk (belum terdaftar)

    8.PT Dunia Luxindo (belum terdaftar)

    9.PT Unilever Indonesia Tbk (belum terdaftar)

    10.PT Fast Food Indonesia Tbk (belum terdaftar)

    11.WarnerMedia Global Digital Services, LLC (belum terdaftar)

    12.ebay, Inc (belum terdaftar)

    13.ASUSTeK Computer Inc (belum terdaftar)

    14.Micro-Star International Co.,Ltd (belum terdaftar)

    15.Nike Inc (belum terdaftar)

    16.Microsoft Corporation (belum terdaftar)

    17.BYD Company Limited PT BYD Motor Indonesia (Indonesia)

    18.The Emirates Group (belum terdaftar)

    19.Harman International Industries (belum terdaftar)

    20.KLM Royal Dutch Airlines (belum terdaftar)

    21.Cathay Pacific Airways Limited (belum terdaftar)

    22.DHL Group (belum terdaftar)

    23.PT Lenovo Indonesia (belum terdaftar)

    24.Ecart Webportal Indonesia (perlu pembaruan data)

    25.Rekso Nasional Food (perlu pembaruan data)

    26.Zurich LiveWell Services and Solutions Ltd/Zurich Asuransi Indonesia Zurich Topas Life (perlu pembaruan data)

    27.Google Indonesia – ads.google.com (perlu pembaruan data)

    28.Google Indonesia – play.google.com (perlu pembaruan data)

    29.Traveloka Indonesia (perlu pembaruan data)

    30.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (perlu pembaruan data)

    31.Apple Distribution International Limited (perlu pembaruan data)

    32.Garmin Indonesia Distribution (perlu pembaruan data)

    33.Riot Games Services PTE LTD (perlu pembaruan data)

    34.Epic Games International S.A R.L, Bertrange, Rot Branch/Epic Games Entertainment International GMBH/Epic Games Commerce GMBH (perlu pembaruan data)

    35.PT Prudential Life Assurance (perlu pembaruan data)

    36.PT KAI (Persero) (perlu pembaruan data)

  • Muncul Usulan Moratorium Kenaikan Cukai Rokok, Begini Respons Apindo

    Muncul Usulan Moratorium Kenaikan Cukai Rokok, Begini Respons Apindo

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mempertimbangkana kembali dapak kebijakan fiskal terhadap kondisi ketenagakerjaan, salah satunya di sektor industri hasil tembakau (IHT). 

    Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam mengatakan kenaikan cukai yang tidak terukur dikhawatirkan akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memperluas pasar rokok ilegal. 

    “Kalau kenaikan cukai itu terus menerus terjadi, yang dikhawatirkan munculnya pasar gelap. Kalau rokok ilegalnya makin marak, nanti justru memukul income pemerintah,” kata Bob dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025). 

    Apalagi, sektor IHT merupakan salah satu sektor padat karya terbesar di Indonesia, menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja dari hulu ke hilir. Dia pun tak heran seruan untuk menerapkan moratorium kenaikan CHT selama tiga tahun ke depan menguat. 

    “Semua hal yang sifatnya kontraksi dan membuat biaya tinggi ekonomi, serta semua hal yang bersifat regulatif itu harus dikurangi, diubah bahkan,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, Apindo juga menyoroti di tengah maraknya seruan pemerintah untuk menggenjot perekonomian, industri pengolahan nonmigas justru kembali menunjukkan tanda-tanda perlambatan. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal I/2025, pertumbuhan sektor ini hanya mencapai 4,31% secara tahunan (year-on-year/yoy). 

    Salah satu sekor yang terkontraksi tajam yaitu industri pengolahan tembakau yang anjlok hingga -3,77% yoy, atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 7,63% pada periode yang sama tahun lalu.

    Penurunan signifikan ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri, terutama karena sektor tembakau kini juga dibayangi oleh potensi kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang dinilai dapat memperburuk kondisi.

    “Saat ini sektor padat karya memang perlu yang namanya deregulasi, kami berharap hal ini dilakukan betul-betul oleh pemerintah agar sektor padat karya ini bisa pulih kembali,” ujarnya.

    Sebelumnya, usulan moratorium cukai disuarakan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Sudarto AS mengatakan, pihaknya mengusulkan penundaan atau moratorium kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) selama 3 tahun ke depan.  

    “Tidak adanya kenaikan CHT selama 3 tahun ke depan penting dilakukan untuk menyelamatkan industri padat karya sebagai industri srategis dengan mata rantai yang panjang,” kata Sudarto.

    Kendati demikian, Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko menegaskan bahwa kebijakan cukai seharusnya dijalankan dengan penuh kehati-hatian. 

    Keputusan pemerintah dalam menetapkan tarif cukai harus mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri, terutama di tengah tekanan ekonomi saat ini.

    “Aspek yang menjadi pertimbangan misalnya, besaran tarif cukai yang dikenakan terhadap rokok. Jangan sampai menjadi beban. Begitu pun dengan penyerapan tenaga kerja, jangan sampai terganggu,” jelasnya. 

  • Usai Datangkan Bumbu Nusantara ke Arab Saudi, PPIH Bidik Ikan dari Indonesia Tahun Depan

    Usai Datangkan Bumbu Nusantara ke Arab Saudi, PPIH Bidik Ikan dari Indonesia Tahun Depan

    Bisnis.com, JEDDAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bekerja sama dengan BPKH Limited membidik pengadaan ikan siap saji untuk musim haji 1447 Hijriah/2026. Upaya itu menyusul ekspor 475 ton pasta bumbu siap pakai untuk konsumsi jemaah haji Indonesia tahun ini, melalui BPKH Limited.

    BPKH Limited diketahui merupakan anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berbasis di Arab Saudi dan menjadi jembatan pengadaan produk-produk Indonesia di Tanah Suci. Direktur BPKH Limited Iman Nikmatullah mengatakan impor bumbu jadi dari Indonesia ke Arab Saudi akan ditingkatkan menjadi 600 ton tahun depan. Pihaknya juga tengah melakukan pendekatan kepada produsen-produsen ikan di Indonesia untuk pengadaan pada musim haji mendatang.

    “Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama, dan ke depan BP [Badan Penyelenggara] Haji. Kami akan mengincar ikan tahun depan. Hanya, ikan kalau mentahan masih kalah dengan Vietnam, tapi kami akan membuat ikan siap santap,” kata Iman saat berbincang dengan Bisnis.com di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (29/5/2025).

    Dengan nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan bumbu, Iman membidik peningkatan penetrasi produk Indonesia di pasar haji Arab Saudi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan jemaah Nusantara. Sebelumnya nilai bisnis pengaadaan bumbu Nusantara ke Arab Saudi tahun ini melampui Rp100 miliar.

    “Kami sudah ketemu dengan produsen Indonesia yang mereka dari hulu ke hilir punya [pengolahan]. Kami akan bekerja sama dengan mereka untuk mengolah ikan, dibawa ke dapur, sudah, tinggal dihangatkan,” jelas Iman.

    Menurutnya di komoditas bahan baku mentah, Indonesia akan kalah dengan produk dari negara lain yang sudah memiliki keunggulan di pasar dunia. Menghadirkan produk olahan yang khas Nusantara ditempuh untuk memenangkan pangsa pasar produk Indonesia di Arab Saudi.

    Sementara itu di pasar umrah, BPKH Limited juga berencana untuk menyuplai kerupuk bagi dapur-dapur hotel yang melayani jemaah asal Indonesia.

    “Tidak ada negara lain yang produksi kerupuk, kalau pun ada, tidak enak. Beras kan sudah Thailand, daging [dari] Brasil, pisang [dari] Peru, pokoknya negara lain banyak. Tapi makanan olahan kita menang,” ujarnya.

  • Prabowo Jelaskan Macron Soal Candi Borobudur: Ini Situs Bersejarah

    Prabowo Jelaskan Macron Soal Candi Borobudur: Ini Situs Bersejarah

    Bisnis.com, MUNGKID — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut secara resmi kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di kompleks Candi Borobudur, Magelang, Kamis (29/5/2025) siang.

    Kepala negara menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, toleransi, dan kerja sama antarbangsa yang menjadi fondasi hubungan antara Indonesia dan Prancis.

    Hal ini disampaikan olehnya saat memberikan keterangan pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Halaman Candi Borobudur, Magelang, Kamis (29/5/2025). 

    “Selamat datang di Candi Borobudur. Ini adalah suatu kehormatan besar bagi kami menerima kunjungan Yang Mulia di situs bersejarah ini, yang merupakan mahakarya peradaban dan telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia,” ujarnya.

    Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan kenegaraan ini tidak hanya penting secara diplomatik, tetapi juga bermakna secara budaya dan spiritual. 

    Dia menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan Pancasila sebagai dasar negara, menjunjung tinggi nilai toleransi, menghormati semua agama, kepercayaan, dan kelompok etnis.

    “Merupakan kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya, Presiden Republik Prancis,” ucapnya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga menyebut Indonesia dan Prancis sebagai dua bangsa besar yang memiliki sejarah panjang, budaya yang kuat, serta nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan, seperti toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. 

    Dia meyakini bahwa hanya melalui kolaborasi dan persahabatan, dunia dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai dan harmonis.

    “Kami percaya hanya dengan persahabatan, kekeluargaan, dan kolaborasi, kita semua bisa mendapat kehidupan yang lebih baik,” ujar Prabowo.

    Mengakhiri sambutannya, Prabowo menyampaikan harapannya agar kunjungan ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas, tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.

    “Saya percaya dan optimistis bahwa kemitraan kita akan berlanjut dan menjadi jembatan bagi budayawan, seniman, pelaku industri kreatif, dan semua tokoh-tokoh masyarakat kedua negara,” pungkas Prabowo.