Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Industri Minuman Ringan Pesimistis Nataru 2025/2026 Dongkrak Penjualan

    Industri Minuman Ringan Pesimistis Nataru 2025/2026 Dongkrak Penjualan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) menyebut, kinerja pertumbuhan sektor minuman siap saji masih menantang hingga akhir tahun ini. Pengusaha juga pesimistis menangkap peluang pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

    Ketua Umum Asrim Triyono Prijosoesilo mengatakan, pertumbuhan total industri nonalcoholic ready to drink (NARTD) yakni sebesar 1,8% year-on-year/yoy pada kuartal ketiga tahun ini. 

    “Namun, kami belum optimis penjualan Nataru tahun ini akan lebih baik dari tahun lalu mengingat kinerja pada waktu awal tahun ini terkait Lebaran juga belum optimal,” kata Triyono kepada Bisnis, dikutip Rabu (3/12/2025). 

    Dari data awal tahun atau kuartal I/2025, kinerja sektor minuman siap saji terkontraksi atau minus 1,3% yoy. Meski pada kuartal III/2025 mengalami pertumbuhan, angka itu hanya disumbangkan oleh kategori air minum dalam kemasan (AMDK). 

    Triyono menyebut, kategori minuman siap saji lainnya masih mengalami kontraksi. Meski pesimistis Nataru bisa mendongkrak kinerja pertumbuhan signifikan, pihaknya tetap berharap ada angin segar.

    “Momentum Nataru ini kami harapkan dapat sedikit memberikan boost kepada penjualan produk minuman NARTD termasuk kategori selain AMDK,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, Triyono menyebutkan, tantangan utama industri minuman ringan masih terkait dengan daya beli konsumen yang dinilai masih lemah, serta consumer confidence yang juga masih lemah.

    Meski begitu, Mandiri Institute mencatat Mandiri Spending Index (MSI) per 16 November 2025 berada di level 312,8, atau tumbuh 1,5% secara mingguan (week on week/wow). Artinya, aktivitas belanja masyarakat menunjukkan peningkatan pada pekan kedua November, melanjutkan tren positif sejak awal kuartal IV/2025.

    Kenaikan ini relatif stabil jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada pekan sebelumnya yang mencapai 1,7%. Sebagai catatan, MSI tercatat mengalami tren penurunan sepanjang kuartal III/2025.

    Untuk tahun depan, pelaku industri minuman ringan berharap pemerintah dapat terus fokus untuk memperbaiki fundamental ekonomi dan iklim industri. 

    “Juga menjalankan program-program yang menopang kemampuan daya beli konsumen mengingat lebih 50% perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi,” pungkasnya. 

  • Sam Altman Beri Kode Merah, Persaingan AI Makin Liar

    Sam Altman Beri Kode Merah, Persaingan AI Makin Liar

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO OpenAI Sam Altman berikan status “kode merah” atau kondisi darurat kepada stafnya setelah mulai ada pergeseran dinamika pasar dalam perlombaan kecerdasan buatan (AI) global.

    Instruksi mendesak ini ditujukan kepada seluruh staf perusahaan untuk segera meningkatkan kualitas produk andalan mereka, ChatGPT. 

    Melansir dari The Verge Rabu (3/12/2025), laporan mengenai situasi internal di OpenAI ini bersumber dari memo perusahaan yang dilaporkan oleh Wall Street Journal dan The Information.

    Melalui dokumen tersebut, Altman ingin OpenAI mengkalibrasi ulang keputusan strategis demi mempertahankan posisi mereka di puncak industri teknologi yang bergerak sangat cepat saat ini.

    Altman juga secara gamblang menyatakan akan menunda sejumlah inisiatif pengembangan produk baru. Proyek-proyek yang terkena dampak penundaan ini meliputi pengembangan fitur iklan, agen belanja dan kesehatan, serta asisten pribadi yang diberi nama Pulse. 

    Keputusan berat ini diambil semata-mata untuk memusatkan seluruh sumber daya dan perhatian perusahaan pada satu tujuan utama, yaitu memperbaiki ChatGPT.

    Fokus perbaikan yang ditekankan oleh Altman mencakup fitur-fitur inti yang krusial bagi pengalaman pengguna. Peningkatan tersebut meliputi kecepatan respons yang lebih tinggi, reliabilitas sistem yang lebih baik, kemampuan personalisasi yang lebih tajam, serta peningkatan kapasitas untuk menjawab pertanyaan yang lebih luas dan kompleks. 

    Untuk memastikan percepatan pengembangan ini, memo tersebut juga menyebutkan adanya panggilan harian bagi tim yang ditugaskan untuk meningkatkan chatbot tersebut. Lebih jauh lagi, Altman mendorong adanya transfer tim sementara antar divisi untuk mempercepat proses pengembangan.

    Diketahui, langkah drastis ini menjadi indikator kuat bahwa keunggulan dominan yang selama ini dipegang oleh startup tersebut mulai terkikis seiring dengan makin dekatnya para pesaing utama seperti Google dan Anthropic.

    Menurut data dari SimilarWeb yang diposting oleh pengguna X pada Selasa (2/12/2025), OpenAI telah kehilangan hampir 6% traffic semenjak peluncuran Gemini 3. Artinya, ChatGPT turun dari rata-rata 203 juta kunjungan harian menjadi 191 juta. 

    Jika data tersebut akurat, artinya OpenAI kehilangan sekitar 12 juta pengunjung per hari selama seminggu terakhir.

    Urgensi baru yang dirasakan oleh OpenAI ini menggambarkan sebuah titik balik bagi perusahaan. Saat ini, OpenAI telah menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk mendanai pertumbuhan serta mencari jalur menuju profitabilitas di masa depan.

    Situasi ini juga menciptakan momen “lingkaran penuh” yang ironis dalam kompetisi AI. Sebelumnya, Google yang menyatakan “kode merah” sesaat setelah peluncuran ChatGPT yang mengguncang industri. Kini, giliran OpenAI yang merasakan tekanan serupa. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Misbakhun Beberkan Prabowo Ingin Danantara Jadi Lokomotif Investasi Nasional

    Misbakhun Beberkan Prabowo Ingin Danantara Jadi Lokomotif Investasi Nasional

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan supaya BUMN, yang telah tergabung dalam superholding Danantara Indonesia, bisa menjadi motor utama penggerak investasi. 

    Dia menyebut, tujuannya adalah untuk memicu pertumbuhan ekonomi tanpa harus selalu bergantung pada investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI).

    Politikus Golkar ini menjelaskan, selama ini struktur pertumbuhan ekonomi masih disumbang oleh konsumsi dan Penanaman Modal Asing (PMA). Peran BUMN dalam kontribusi pembentukan modal dinilai perlu digenjot supaya investasi nasional turut berfungsi menjadi penopang utama perekonomian.

    Menurutnya, posisi BUMN sebagai korporasi milik negara juga memungkinkan capital gain dan dividen kembali ke kas negara untuk memperluas penugasan maupun ekspansi usaha.

    “Sebenarnya Rp80 triliun itu adalah dividen BUMN yang disetorkan ke APBN sebelumnya. Jadi kalau total keuntungan BUMN itu lebih dari Rp300 triliun, ada yang dibagikan kepada sebagai dibagikan dalam bentuk dividen. Kemudian ada dividen yang disumbangkan kepada BUMN, ada dividen yang menjadi return earning untuk menguatkan operasional, dan bentuk investasi,” ujar Misbakhun di Surabaya, dikutip Rabu (3/12/2025).

    Misbakhun merinci bahwa komponen investasi domestik yakni Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih berada pada urutan kedua dalam pendorong pertumbuhan ekonomi setelah konsumsi rumah tangga.

    “PMTD pembentukan modal tetap bruto, komponen nomor dua dalam pertumbuhan ekonomi kita. Dalam Q yang ketiga kemarin, kontribusi pembentuk modal tetap bruto itu sekitar 29%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kita itu 50% sampai 56% itu oleh consumpiton, 29% sampai 34% itu dari PMTB, kemudian itu dari belanja pemerintah sekitar 6% sampai 8%, sisanya adalah ekspor impor,” beber Misbakhun. 

    Dia menambahkan, pemerintah ingin memperbesar porsi investasi pada sektor PMDN, sehingga BUMN dapat menjadi pendorong pertumbuhan investasi nasional.

    “Nah, inilah yang menurut saya didorong oleh pemerintah. Investasi pada struktur yang 29 sampai 34% ini. Karena apa?Selama ini kita terlalu tergantung kepada FDI, Foreign Direct Investment. Pak Presiden itu kepingin penggerak pertumbuhan investasi itu adalah BUMN,” tegasnya

    Dengan penguatan peran tersebut, dirinya berharap negara tidak menerapkan kebijakan fiskal yang terlalu longgar hanya demi menarik modal asing, apalagi sampai bergantung pada negosiasi insentif investasi dari luar.

    “Supaya apa? Supaya setiap akhir tahun kita tidak sibuk mengeluarkan, kita tidak ngemis ke dunia itu untuk minta investasi dan sebagainya. Kita tidak mengeluarkan kebijakan fiskal yang longgar supaya memberikan fasilitas fiskal ini dalam rangka menumbuhkan itu,” jelasnya.

    Meski begitu, Misbakhun menegaskan bahwa Danantara Investment Management (DIM) tidak boleh berkompetisi secara langsung dengan pelaku usaha swasta. 

    Peran superholding tersebut, kata dia, harus tetap fokus untuk memperkuat ekosistem bisnis nasional melalui investasi pada sektor-sektor strategis yang jarang dilirik sektor privat.

    “Lah, memang yang mau ditumbuhkan itu, kita minta jangan sampai kemudian Danantara Investment Management itu bersaing dengan perusahaan swasta,” pungkasnya. 

  • Purbaya Bakal Ikut Terbang ke China, Lobi Utang Proyek Kereta Cepat

    Purbaya Bakal Ikut Terbang ke China, Lobi Utang Proyek Kereta Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut terbang ke China untuk menegosiasi penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

    Purbaya telah bertemu dengan CEO Danantara Rosan Roeslani di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pagi ini, Rabu (3/12/2025). Namun, dia masih menunggu kepastian siapa pihak yang akan ikut ditemui olehnya nanti. 

    “Jadilah [ikut ke China]. Cuma saya bilang begini, saya enggak tahu di China ketemu siapa. China Development Bank, apa NDRC [National Development and Reform Commission]. Nanti kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kami ke China. Kalau enggak saya bingung ke China ketemu siapa, enggak jelas,” tuturnya kepada wartawan saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Purbaya mengatakan bahwa ada banyak hal yang dibahas pada pertemuannya dengan Rosan pagi ini. Isu yang menjadi sorotan terkait utang proyek Whoosh, dia mengaku keduanya masih mencari solusi yang cocok.

    Ke depan, tim teknis dari Kemenkeu dan Danantara bakal berdiskusi lebih lanjut. Purbaya menyampaikan bahwa sampai saat ini pun belum ada keputusan yang jelas mengenai solusi penyelesaian utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu. 

    “Saya sih belum tahu sampai detail, tetapi gambaran besarnya clear lah kami mau ngapain ke depan. Harusnya sih,” jelas pria yang sebelumnya menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

    Jaminan dari Prabowo 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pro kontra di internal pemerintah terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung beban utang Whoosh. Dia menyatakan bahwa akan bertanggung jawab melunasi utang proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun saat era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. 

    “Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Kemudian, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani turut menyampaikan bahwa ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).  

    Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.  

    Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).  

    “Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam. 

  • Target Lifting Minyak 610.000 Bph Dinilai Sulit Tercapai pada 2026

    Target Lifting Minyak 610.000 Bph Dinilai Sulit Tercapai pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada 2026, sukar dicapai.

    Angka 610.000 bph itu merupakan target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut meningkat dari target lifting minyak pada APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Peningkatan target itu juga didasari optimisme pemerintah, di mana realisasi lifting minyak pada November 2025 diklaim telah mencapai level 610.000 bph.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat,  upaya untuk mencapai target lifting tahun depan akan berat. Bahkan, jika pemerintah ikut menghitung Natural gas liquid (NGL) dalam lifting minyak.

    “Menurut saya cukup berat untuk mencapai 610.000 bph, walau including NGL,” ucap Hadi kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

    Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu berpendapat, pada 2026 tidak ada Plan of Development (POD) yang menghasilkan minyak secara signifikan.

    Menurutnya, pemerinath dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hanya akan melakukan percepatan produksi sumur eksplorasi atau Put on Production (PoP). Selain itu, pemerintah juga akan mendorong Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL).

    “2026 tidak ada New POD dengan significant oil production. So far hanya mengandalkan well work program dan POP and OPL. Singkat kata, kurang nendang,” tutur Hadi.

    Di samping itu, dia juga menilai pada tahun depan pemerintah akan mengandalkan produksi dari sumur rakyat atau sumur tua. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.  

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Lebih lanjut, Hadi mengingatkan agar pemerintah dalam jangka pendek segara melakukan Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di lapangan-lapangan  Original Oil In Place (OOIP).

    Lapangan OOIP adalah lapangan yang memiliki total volume minyak asli yang berada di dalam suatu reservoir sebelum produksi dimulai

    “Segera lakukan massive CEO di lapangan2 high OOIP seperti di Rokan misalnya atau tempat-tempat lain yang punya OOIP more than 100 MMSTB [Million Standard Stock Tank Barrels],” ucapnya.

    Sementara untuk jangka menengah dan panjang, peningkatan produksi yang signifikan hanya bisa dilakukan melalui program eksplorasi yang masif.

    “Dan itu tidak bisa instant. Butuh 5 sampai 10 tahun fastrack project di new basin unexplored,” kata Hadi.

    Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat lifting minyak pada tahun depan diproyeksi mandek di level 600.000 hingga 610.000 bph.

    Menurutnya, untuk meningkatkan kinerja lifting minyak pemerintah perlu menyederhanakan perizinan. Hal ini juga untuk memperlancar eksekusi sejumlah program.

    “Perlu perubahan sistem, mestinya bukan izin, tetapi persetujuan saja untuk melakukan kegiatan, yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sebagai leading sectornya,” kata Pri Agung.

    Di samping itu, dia juga berpendapat bahwa perbaikan disharmoni regulasi seperti pajak tidak langsung, seperti tax loss carry forward untuk kontrak yang berubah dari kontrak bagi hasil (KBH) gross split ke KBH cost recovery, juga perlu dilakukan. 

    “Itu akan membantu KKKS dalam hal keekonomian proyek, sehingga akan lebih mendorong kegiatan eksplorasi produksi,” katanya.

  • Banjir Sumatra Gerus PDB, Ekonom Mandiri Estimasi Kerugian Ekonomi Rp32,6 Triliun

    Banjir Sumatra Gerus PDB, Ekonom Mandiri Estimasi Kerugian Ekonomi Rp32,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra diproyeksikan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV/2025, dengan estimasi kerugian ekonomi mencapai Rp32,6 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mengungkapkan bencana yang terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut menjadi risiko penurunan (downside risk) bagi target pertumbuhan ekonomi akhir tahun.

    Berdasarkan data Tim Ekonom Bank Mandiri, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ketiga provinsi tersebut tercatat sebesar 7,8% terhadap total perekonomian nasional.

    “Kalau kita lihat dampak banjir di Sumatra terhadap PDB, one-off event ini diperkirakan memangkas pertumbuhan antara 0,08% hingga 0,12% percentage point. Jadi kalau ekspektasi awal di 5,1%, memang ada downside risk [risiko penurunan],” ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).

    Asmo memaparkan bahwa berdasarkan kalkulasi awal yang membandingkan bencana serupa di masa lalu, dampak kerugian ekonomi kali ini terbilang cukup besar.

    Sebagai pembanding, gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada 2018 memberikan dampak kerugian ekonomi sekitar Rp15 triliun hingga Rp22 triliun. Sementara itu, dampak gempa Lombok pada tahun yang sama berkisar antara Rp5 triliun hingga Rp7,7 triliun.

    “Estimasi awal kami, roughly [kasarnya] dari data yang ada, dampak banjir bandang di tiga provinsi itu nilainya sekitar Rp32,6 triliun,” jelasnya.

    Asmo menambahkan bahwa provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar, menyumbang sekitar 50% dari total kerugian ekonomi tersebut. Hanya saja, dia menekankan bahwa perhitungan ini masih per awal Desember 2025 sehingga akan terus diperbarui seiring dengan pendataan di lapangan.

    Meski menekan pertumbuhan ekonomi, Asmo menilai dampak bencana ini terhadap inflasi nasional relatif terbatas. Pasalnya, proporsi inflasi tiga provinsi itu terhadap inflasi nasional hanya sebesar 7%, jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi Jakarta dan Jawa Barat yang mencapai 55%.

    “Jadi harusnya kalau terhadap inflasi nasional memang tidak berdampak signifikan, tapi kalau kita lihat kepada pertumbuhan ekonomi nasional ini akan bisa berdampak. Paling tidak di akhir tahun ini ya,” pungkasnya

    Kendati demikian, Asmo mengingatkan pentingnya percepatan distribusi bantuan. Apalagi, sambungnya, Sumatra Barat merupakan salah satu lumbung beras nasional.

  • Sumbar Pulih 97%, Aceh 50%

    Sumbar Pulih 97%, Aceh 50%

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. (ISAT) memastikan percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Hingga 3 Desember 2025, layanan di sebagian besar wilayah terdampak telah kembali berfungsi secara bertahap. Di Aceh, sekitar 50% jaringan telah pulih, sementara di Sumatra Utara mencapai 92%, dan lebih dari 97% layanan di Sumatra Barat sudah kembali normal.

    Director and Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung mengatakan proses pemulihan jaringan menghadapi tantangan kompleks akibat pemadaman listrik, akses jalan yang terputus, serta kerusakan jalur fiber karena banjir dan longsor.

    “Di situasi kritis seperti ini, prioritas kami adalah mempercepat pemulihan dengan tetap mengedepankan keselamatan tim,” kata Desmond dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).

    Untuk mengatasi pemadaman listrik, lanjut Desmond, Indosat mengoperasikan genset permanen maupun portabel dengan tambahan pasokan BBM, sekaligus menyediakan satellite link pada hub utama guna memulihkan transmisi ketika jalur fiber terputus. Ia menambahkan bahwa seluruh upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.

    Dia menjelaskan bahwa Indosat berkoordinasi secara erat dengan Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi), yang dipimpin langsung oleh Menteri Meutya Hafid, serta bekerja bersama pemerintah pusat dan daerah, PLN, BPBD, TNI, penyedia infrastruktur, dan masyarakat setempat.

    “Dukungan bersama ini memungkinkan tim Indosat membuka akses, mempercepat mobilitas peralatan, dan mempercepat pemulihan layanan,” kata Desmond.

    Selain langkah teknis, Indosat juga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak. Bantuan berupa makanan siap santap, air minum, alas tidur, selimut, perlengkapan kebersihan diri, serta kartu perdana IM3 dan Tri disalurkan melalui posko resmi di Padang Pariaman dan Langkat. Penyaluran dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah, relawan, dan komunitas lokal, dengan prioritas kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta ibu dengan bayi.

    Desmond memastikan Indosat akan terus memantau kondisi jaringan dan kebutuhan masyarakat di lapangan serta menyesuaikan dukungan sesuai perkembangan situasi.

    “Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Indosat berkomitmen hadir dengan semangat kemanusiaan dan gotong royong untuk mempercepat pemulihan pascabencana,” kata Desmond.

  • Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan signifikan bagi penanganan bencana di Sumatra.

    Tito menyampaikan terima kasih kepada sejumlah gubernur yang telah menyalurkan bantuan dalam nilai miliaran rupiah. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

     “Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu Rp3,5 miliar, kemudian saya juga terima kasih kepada Gubernur DKI memberikan langsung kepada Kota Lhokseumawe yang sekarang tinggal Rp400 juta, kemarin itu [memberi] sebanyak Rp3 miliar,” ujarnya.

    Tito juga menyebut bantuan dari Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

    “Kemudian Jawa Timur, Ibu Khofifah langsung memberikan dalam bentuk barang, yang jumlahnya miliaran saya tahu kepada Sumatera Utara,” kata Tito.

    Dia melanjutkan, “Kemudian Kalimantan Utara Rp1 miliar melalui Baznas, kemudian Gubernur Sulawesi Selatan Pak Andi Sudirman Sulaiman sebanyak Rp1,5 miliar.”

    Menurut Tito, dukungan dari berbagai daerah mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana.

    “Saya melihat ini masalah solidaritas, bencana bisa terjadi di mana saja, begitu ada kejadian di daerah A yang B, C, E, F bantu. Pusat pasti bantu, tapi solidaritas kita kalau rame-rame pasti mudah,” tandas Tito.

  • Bos Kadin: Kenaikan UMP 2026 Pertimbangkan Aspek Kesejahteraan Buruh

    Bos Kadin: Kenaikan UMP 2026 Pertimbangkan Aspek Kesejahteraan Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan bahwa kajian besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 tak hanya memperhatikan kemampuan dunia usaha, melainkan juga aspek kesejahteraan pekerja.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pihaknya bersama asosiasi industri tengah menyiapkan usulan yang selaras dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5% pada 2026.

    “Kita ketahui bahwa untuk UMR ini sesuatu yang bersifat competitiveness buat para pengusaha, tapi kami juga sadar bahwa aspek dari sisi pekerja harus diperhatikan baik-baik,” kata Anindya di sela acara Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Selasa (2/12/2025).

    Dia melanjutkan bahwa komunikasi terus dijalin agar keberlanjutan usaha dan pekerja dapat tercapai, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Komunikasi yang sudah ada ujungnya kita pikirkan bagaimana bisa tumbuh kompetitif, tapi juga memikirkan tentunya saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan,” pungkas Anindya.

    Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Yassierli sebelumnya menyebutkan pengumuman besaran UMP 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.

    Menurutnya, penyusunan regulasi dilakukan melalui dialog sosial dengan pemangku kepentingan agar tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha.

  • Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menolak formula kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang bakal diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan.

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026,” kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu. Menurut Iqbal, angka makro ekonomi antara tahun lalu dan tahun ini tidak jauh berbeda, sehingga angka tersebut konsisten dan dapat dipertahankan. 

    Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6% hingga 7% yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha.

    Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5% hingga 6,8%, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli. 

    “Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah,” ujarnya.

    Padahal semulanya, KSPI menegaskan usulan upah minimum provinsi atau UMP 2026 tetap diharapkan naik di kisaran 8,5%—10% atau lebih tinggi dari kenaikan tahun lalu sebesar 6,5%.

    Sebelumnya, Said Iqbal bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025). 

    Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama. 

    Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun. 

    “Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya. 

    Sementara itu, angka usulan upah 10,5% diharapkan berlaku untuk pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang tumbuh di atas 20%.