Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Bentuk Satgas Terpadu, Kemendagri Ancam Cabut Izin Ormas Bermasalah

    Bentuk Satgas Terpadu, Kemendagri Ancam Cabut Izin Ormas Bermasalah

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri perintahkan semua kepala daerah agar menindak tegas preman dan ormas yang dianggap telah melanggar aturan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan pihaknya sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas yang dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Menurutnya, satgas tersebut ditugaskan untuk menindak seluruh preman dan ormas yang bermasalah di seluruh Indonesia.

    “Fokus satgas ini adalah pada deteksi dini, kemudian cegah dini, penindakan, dan juga penegakan hukum,” tuturnya di Jakarta, Jumat (30/5).

    Kemendagri, menurut Bima, saat ini terus melakukan evaluasi dan meminta agar Satgas di daerah proaktif menampung aduan masyarakat terkait pelanggaran oleh ormas. 

    Menurutnya, sanksi yang akan diberikan ke preman dan ormas bermasalah yaitu sanksi administratif, pidana hingga pembubaran izin ormas tersebut.

    “Ormas yang secara administratif memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin apabila melanggar aturan,” katanya.

    Sementara itu, menurut Bima, untuk ormas yang terdaftar sebagai badan hukum dan yayasan atau perkumpulan di Kementerian Hukum, Satgas dapat merekomendasikan penindakan kepada kementerian tersebut berupa pencabutan status badan hukum.

    “Jadi yang ingin kami sampaikan adalah perangkat hukumnya sudah ada, kemudian aturannya sudah jelas. Tinggal semuanya dikembalikan lagi kepada para aparat di tingkatannya masing-masing,” ujarnya.

  • JAPFA Luncurkan OLAGUD Fillet Dada Ayam Siap Makan untuk Ekspor

    JAPFA Luncurkan OLAGUD Fillet Dada Ayam Siap Makan untuk Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) melalui entitas bisnis hilirnya, JAPFA Food, resmi mengekspor produk terbaru, OLAGUD Ready-To-Eat (“RTE”) Tender Chicken Breast, fillet dada ayam siap makan ke Singapura sebanyak satu kontainer berukuran 40 feet. Ekspor perdana ini merupakan langkah strategis JAPFA dalam memperluas pasar internasional dan sekaligus membuktikan kemampuan produk-produk hilir JAPFA dalam bersaing di pasar global.

    Produk OLAGUD RTE Tender Chicken Breast ini dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan healthy snack (cemilan sehat) tinggi protein untuk masyarakat di Singapura. Produk ini telah melalui proses produksi yang ketat dan sesuai dengan standar keamanan pangan yang disyaratkan oleh pemerintah Singapura.

    Produk OLAGUD RTE Tender Chicken Breast ini hadir dalam enam varian rasa, yang dirancang untuk memenuhi selera konsumen internasional, yakni Himalayan Pink Salt, Herbs, Miso Shoyu, Peri-Peri, Smokey, dan Hainanese. Ragam rasa ini dikembangkan melalui riset mendalam terhadap preferensi konsumen di Singapura, yang menjadi negara tujuan ekspor perdana.

    “Ekspor ini menjadi bukti bahwa produk-produk JAPFA Food mampu bersaing di pasar global dan memenuhi standar mutu serta keamanan pangan yang ketat. Kami bangga bisa mempersembahkan produk-produk berkualitas dari Indonesia,” ujar Rachmat Indrajaya, Direktur JAPFA.

    Langkah ekspor ini juga sejalan dengan komitmen JAPFA dalam mendukung ketahanan pangan regional. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan sistem produksi terintegrasi, JAPFA mampu menyediakan pasokan pangan berkualitas tinggi secara berkelanjutan, tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga pasar internasional.

    Keberhasilan ekspor ini juga tidak terlepas dari dukungan penuh Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Seluruh produk ekspor ini disertai dengan Veterinary Health Certificate yang diterbitkan secara resmi oleh otoritas veteriner, sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dr. Drh. Nuryani Zainuddin, M.Si menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin kualitas dan keamanan produk hewani yang dieskpor. “Produk yang diekspor telah melalui proses verifikasi dan pengawasan ketat sesuai dengan standar kesehatan hewan nasional dan internasional. Selain itu, kami juga mengawasi prinsip-prinsip kesejahteraaan hewan agar seluruh rantai produksi tidak hanya efisien, melainkan juga beretika.”

    Ekspor perdana produk fillet ayam siap makan ini diharapkan menjadi awal dari pengiriman-pengiriman berikutnya ke berbagai negara lain, memperkuat posisi JAPFA sebagai pelaku utama dalam industri pangan yang berdaya saing tinggi. Di samping itu, menjadi contoh sukses sinergi antara inovasi industri dengan kebijakan pemerintah.

  • Pengusaha Masih Waswas Menunggu Keputusan Pengadilan soal Tarif Trump

    Pengusaha Masih Waswas Menunggu Keputusan Pengadilan soal Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha belum merasa tenang atas pemblokiran kebijakan tarif oleh Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat (AS). 

    Untuk diketahui, pemerintahan AS mempertimbangkan upaya untuk memberlakukan tarif impor sebesar 15% selama 150 hari setelah pembatalan pemblokiran kebijakan serupa oleh Pengadilan Banding Federal. Sebelumnya, tarif Trump diblokir pengadilan AS.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan dunia usaha menyambut baik jika AS membatalkan kebijakan tarif. Namun, lanjut dia, pada kenyataannya saat ini belum ada kepastian terhadap keputusan pengadilan AS.

    “Pada kenyataannya saat ini belum ada certainty terhadap keputusan pengadilan perdagangan AS tersebut karena pemerintahan Trump mengajukan banding. Jadi kita belum tahu apakah pada akhirnya kebijakan tarif yang ada saat ini akan betul-betul dicabut atau tidak,” kata Shinta kepada Bisnis, Jumat (30/5/2025).

    Di sisi lain, Apindo menilai Trump kemungkinan besar bakal mencari cara lain untuk menciptakan hambatan perdagangan (trade barrier) jika nantinya pengadilan banding memutuskan untuk mencabut kebijakan tarif dari Kepala Negara AS.

    “Kami rasa pemerintahan Trump sendiri akan berupaya menggunakan cara lain untuk menciptakan trade barrier bagi Indonesia dan negara-negara lain di dunia di pasar AS karena intensi dari pemerintahan Trump sendiri adalah proteksionisme pasar AS,” ujarnya.

    Untuk itu, sambung Shinta, Apindo melihat bahwa perubahan kebijakan yang berubah-ubah saat ini hanya membuat situasi menjadi semakin tidak pasti.

    Pasalnya, Shinta menjelaskan bahwa kondisi ini belum bisa membantu pelaku usaha untuk membuat keputusan usaha yang terukur baik dari sisi risiko maupun peluang. Serta, belum bisa membantu dunia usaha mengambil keputusan yang efektif terhadap penciptaan daya saing di pasar AS, lantaran kebijakan tarif AS bisa berubah kapan pun.

    “Jadi meskipun sedikit menggembirakan, kami tetap tidak bisa mengandalkan keputusan pengadilan tersebut,” ungkapnya.

    Melansir Reuters pada Jumat (30/5/2025), pemerintah AS belum membuat keputusan akhir dan dapat menunggu untuk memberlakukan rencana apapun setelah Pengadilan Banding Federal pada Kamis (29/5/2025) memberlakukan kembali tarif Trump yang paling luas secara sementara.

    Adapun, keputusan tersebut membalikkan putusan pengadilan perdagangan AS blokir tarif Trump, yakni sebelumnya memerintahkan pemblokiran kebijakan tarif oleh Presiden AS Donald Trump. 

    Pengadilan Perdagangan Internasional sebelumnya dalam putusannya menyatakan Trump telah bertindak melampaui batas kewenangannya, dan kekuasaan untuk mengatur perdagangan luar negeri sepenuhnya berada di tangan Kongres.

    “Pengadilan tidak menilai apakah penggunaan tarif oleh Presiden itu bijak atau efektif. Yang jelas, undang-undang tidak mengizinkannya,” tulis panel tiga hakim dalam putusan.

    Pengadilan menilai alasan darurat nasional tidak cukup untuk membenarkan tindakan sepihak tersebut di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

    Di sisi lain, putusan dari Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Federal di Washington yang mengabulkan banding Pemerintah AS tidak memberikan pendapat atau alasan pemberlakuan tarif itu. Namun, pengadilan banding AS memerintahkan penggugat dalam kasus tersebut untuk menanggapi paling lambat pada 5 Juni dan administrasi paling lambat 9 Juni.

  • Menanti Sentuhan AI dalam Optimalisasi Sumber Daya Papua

    Menanti Sentuhan AI dalam Optimalisasi Sumber Daya Papua

    Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran infrastruktur kecerdasan buatan (AI) di Papua dinilai perlu dimanfaatkan secara optimal agar tata kelola sumber daya alam (SDA) yang melimpah dapat memberi hasil yang maksimal. Di sisi lain, keberadaan pemerintah dan swasta di wilayah tersebut dilihat sebagai langkah menjaga kedaulatan digital RI di tengah gempuran dan ancaman kolonialisme AI.

    Pemerintah dan PT Indosat Tbk. (ISAT) pekan lalu meresmikan AI Experience di Papua, yang bertujuan mendorong pemerataan teknologi terkini di Tanah Air. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkirakan AI akan memberi kontribusi sebesar US$366 miliar bagi perekonomian Indonesia pada 2030.

    Komdigi juga menekankan pentingnya AI di Papua dalam pengelolaan sumber daya alam yang besar di wilayah ini.

    Senada, Ketua Bidang Industri IoT, AI, dan Big Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Teguh Prasetya mengatakan infrastruktur AI memiliki peran besar dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alam Indonesia Timur, termasuk Papua.

    Beberapa manfaat potensial AI di Papua, menurut Teguh antara lain untuk memantau dan mengelola sumber daya alam secara real-time melalui sensor dan drone yang didukung AI, sehingga mengurangi kerusakan lingkungan.

    Kemudian AI juga dapat digunakan untuk pengolahan data besar (big data) untuk meningkatkan efisiensi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya seperti pertambangan, perikanan, dan kehutanan.

    “AI juga dapat membantu memprediksi dan mitigasi risiko terkait bencana alam yang sering terjadi di wilayah tersebut hingga pengembangan teknologi berbasis AI untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil sumber daya alam, seperti pengolahan hasil hutan atau pertanian secara otomatis dan berkelanjutan,” kata Teguh.

    Teguh juga mengatakan meski saat ini kesiapan industri dalam mengadopsi AI masih rendah, sebesar 19% menurut laporan Cisco pada 2025, dalam 3 tahun ke depan akan meningkat.

    Kesadaran dan pemahaman tentang manfaat AI yang makin meningkat di kalangan manajemen hingga ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi AI, yang saat ini masih terbatas, menjadi faktor utama pendorong meningkatnya adopsi AI di Tanah Air oleh pelaku industri.

    “Investasi dalam infrastruktur dan teknologi pendukung, seperti jaringan 5G, GPU dan data center yang memadai. Regulasi , insentif dan kebijakan pemerintah, yang dapat mempercepat adopsi jika mendukung inovasi dan investasi teknologi, juga memberi andil besar,” kata Teguh.

    Teguh menekankan bahwa keberhasilan implementasi AI dalam konteks ini membutuhkan kebijakan yang kuat, pelatihan tenaga kerja lokal, serta kerjasama antara pemerintah, swasta, dan komunitas adat.

    “Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat membantu Indonesia Timur untuk mengelola sumber daya alamnya secara lebih berkelanjutan dan produktif,” kata Teguh. 

    Kolonialisme AI

    Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward menilai infrastruktur AI di Papua menjadi langkah baik yang diambil pemerintah untuk mencegah ‘penjajahan’ baru pada era AI, khususnya di Papua yang memiliki sumber daya besar.

    Dia mengatakan AI sebagai perangkat bantu pengolah sumber daya alam Papua harus mendapatkan masukan yang sesuai dengan kearifan lokal sehingga keluarannya  memberikan peran yang baik bagi masyarakat setempat, Indonesia maupun dunia.

    “Jangan sampai AI menjadikan kita terjajah oleh perangkat ataupun negara lain karena kita tidak belajar memahami cara kerja AI dengan tidak memasukan kearifan lokal Indonesia,” kata Ian.

    Dia mengatakan infrastruktur AI dapat menjadi ancaman bagi Papua jika dipakai pihak yang kepentingannya mengeksploitasi sumber daya alam Papua tanpa mempertimbangkan kemakmuran masyarakat setempat.

    Misal, pemanfaatan AI untuk pertambangan besar-besaran tanpa memasukan data kelestarian lingkungan dan kemakmuran rakyat setempat. Sebaiknya, tutur Ian, AI digunakan untuk persiapan melatih masyarakat Papua secara lebih bertahap untuk menjadi penggerak pertambangan.

    Pemetaan AI digunakan untuk memberikan pemahaman Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) pertambangan yang  lebih mudah bagi masyarakat Papua.

    Dia menjelaskan bahwa AI pun harus belajar, maka masukan data, keluaran yang diharapkan serta batasannya harus baik bagi kemajuan masyarakat setempat termasuk kelestarian alam.

    “Maka sebaiknya dari awal melibatkan masyarakat setempat. Sehingga masyarakat setempat memiliki kemampuan menjadi pemain AI, bukan dipermainkan. Kunci utama ya peningkatan pengetahuan STEM, pengalihan secara bertahap menjadi pemain AI,” kata Ian.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama dengan  PT Indosat Tbk. (ISAT) resmi meluncurkan AI Experience Center (AIEC) di Jayapura, Papua, sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong pemerataan transformasi digital dan penguatan talenta kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, khususnya di kawasan Timur yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap teknologi mutakhir.

    AIEC Papua menjadi fasilitas pusat AI kedua Indosat setelah Solo, dibangun melalui kolaborasi dengan mitra global seperti Huawei dan Wadhwani Foundation.

    Pusat ini menyediakan berbagai contoh kasus pemanfaatan AI, pelatihan dasar hingga lanjutan, serta uji coba penggunaan teknologi AI. Masyarakat luas, pelajar, hingga aparatur sipil negara dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital, membuka peluang baru, dan meningkatkan produktivitas.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan kehadiran AI Experience Center menjadi bukti nyata komitmen negara dalam mendorong pemerataan pemahaman kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di Indonesia, utamanya wilayah timur.

    AI Experience Center menjadi tonggak penting bagi Papua yang lebih digital dan inklusif, serta melahirkan talenta-talenta digital yang berdampak pada kemajuan Papua.

    “Kami sangat berharap pusat ini menjadi katalisator bagi lahirnya talenta-talenta digital baru di Papua. Ini penting sekali karena Papua dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan alam yang cukup subur dan indah,” kata Nezar dalam sambutannya pada acara Kitorang Bisa AI, mengutip Youtube Indosat Ooredoo Hutchison, Rabu (21/5/2025).

  • Pengusaha Tak Khawatir Cadangan Batu Bara Kalori Tinggi Kian Tipis

    Pengusaha Tak Khawatir Cadangan Batu Bara Kalori Tinggi Kian Tipis

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Mining Association (IMA) mengamini total cadangan batu bara kalori tinggi di Indonesia kian menipis.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya mencatat, total cadangan batu bara saat ini berada di kisaran 31 miliar ton dengan sumber daya yang ditaksir sekitar 97 miliar ton. 

    Namun, dari total cadangan itu, hanya sekitar 5% batu bara dengan kalori tinggi atau 6.000 kcal/GAR. Sementara itu, untuk kalori 5.000 kcal/GAR sekitar 8% dan batu bara dengan kalori 4.200 kcal/GAR mencapai 73%.

    Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia menilai cadangan terbesar batu bara Indonesia memang jenis kalori menengah (intermediate) dan rendah (low).

    “Memang cadangan kita terbesar ya di kalori menengah dan rendah,” kata Hendra kepada Bisnis, Jumat (30/5/2025).

    Asal tahu saja, batu bara dengan kalori menengah umumnya memiliki nilai kalori antara 4.700 hingga 5.600 kkal/kg GAR, sedangkan batu bara dengan kalori rendah memiliki nilai kalori di bawah 4.700 kkal/kg GAR.

    Hendra pun menyebut, untuk meningkatkan cadangan batu bara kalori tinggi, para pemangku kepentingan tentu perlu menggalakan eksplorasi.

    “Untuk bisa mendapatkan cadangan kalori tinggi dan untuk menambah cadangan nasional, eksplorasi perlu digalakkan,” ucap Hendra.

    Lebih lanjut, Hendra berpendapat menipisnya cadangan batu bara kalori tinggi bukan ancaman serius bagi pelaku usaha. Sebab, kata dia, tren permintaan terbesar dalam 2 dekade terakhir justru untuk batu bara kalori menengah dan rendah.

    Menurutnya, tingginya permintaan batu bara kalori menengah dan rendah itu justru menjadikan Indonesia sebagai  produsen terbesar.

    Adapun, imbuh Hendra, tingginya permintaan batu bara kalori menengah dan rendah itu ditopang penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

    “Untuk dapat keekonomian PLTU, mereka membutuhkan [batu bara] kalori menengah/rendah dan sulfur yang rendah, yang mana Indonesia produsen terbesar di dunia,” tutur Hendra.

    Menipisnya cadangan batu bara kalori tinggi di Indonesia, pertama kali diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Surya Herjuna. Dia mengatakan, pemerintah dan para pemangku kepentingan bakal terus mencari solusi.

    “Cadangan mungkin zaman dulu kalori 6.000 kcal/GAR masih banyak. Sekarang ini Indonesia hampir 70% kalorinya di bawah 4.200 kcal/GAR,” tutur Surya dalam acara FGD ‘Batu Bara dan Kedaulatan Energi Nasional’ di Jakarta, Rabu (28/5/2025). 

    Oleh karena itu, pemerintah bakal terus mendorong kegiatan eksplorasi supaya Indonesia bisa terlepas dari krisis batu bara berkalori tinggi. Tanpa ada eksplorasi, kata Surya, cadangan batu bara, khususnya kalori tinggi tidak akan bertambah.

    Di sisi lain, pemerintah bersama pelaku usaha tengah menggodok rencana ke depan di tengah menipisnya batu bara kalori tinggi. 

    “Bahkan, teman-teman di PT PLN sudah saya sampaikan harus berubah paradigma terkait dengan penggunaan batu bara di pembangkit mereka,” kata Surya. 

    Menurutnya, jika pelaku usaha masih berharap menggunakan batu bara dengan kalori di kisaran 5.000 kcal/GAR hingga 6.000 kcal/GAR, mereka bakal kesulitan untuk mengembangkan bisnis. Ini terutama bagi PLN yang membutuhkan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

    Di sisi lain, Surya mengatakan bahwa pemerintah tetap berharap nilai ekonomi batu bara dengan kalori 4.200 kcal/GAR masih bisa dipertahankan. Apalagi, masih banyak industri yang mengandalkan komoditas tersebut. 

    Dengan mempertahankan nilai ekonomi itu, batu bara akan tetap memiliki sumbangsih yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

    “Kami berharap nilai ekonomi batu bara masih bisa kita pertahankan supaya penggunaan di PLTU, maupun di semen, pupuk, dan lainnya masih bisa kita sumbangsih untuk peningkatan ekonomi kita,” ucap Surya.

  • WHO Dukung RI Terapkan Aturan Kemasan Rokok Polos

    WHO Dukung RI Terapkan Aturan Kemasan Rokok Polos

    Bisnis.com, JAKARTA — World Health Organization (WHO) mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam menekan penggunaan tembakau, khususnya pada kalangan muda.

    Adapun, langkah pemerintah membatasi penggunaan tembakau itu ditandai dengan pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

    Aturan-aturan utama dalam PP ini meliputi peningkatan batas usia minimum untuk membeli tembakau, rokok elektronik, dan produk nikotin lainnya menjadi 21 tahun. Lalu, larangan penjualan rokok ecer per batang, syarat peringatan kesehatan bergambar mencakup 50% kemasan, larangan penggunaan perisa dan zat aditif, serta larangan iklan tembakau pada media sosial. 

    Perwakilan WHO untuk Indonesia Paranietharan menilai langkah-langkah ini menjadi tonggak penting dalam melindungi penduduk Indonesia, khususnya generasi muda, dari bahaya mematikan produk tembakau dan nikotin.

    “Langkah-langkah ini menunjukkan kemauan politik yang kuat dan kesadaran yang jelas bahwa melindungi kesehatan kalangan muda saat ini penting untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” katanya melalui keterangan resmi dikutip Jumat (30/5/2025).

    Menurut Paranietharan, kebutuhan akan tindakan tegas yang berbasis bukti sangatlah nyata. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa 30,8% orang berusia 15 tahun atau lebih menggunakan tembakau, dengan angka penggunaan pada laki-laki sebanyak 57,9% dan pada perempuan 3,3%. 

    Selain rokok konvensional, meningkatnya rokok elektronik dan produk nikotin lain menjadi ancaman baru yang terus berkembang. Menurut Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021, prevalensi penggunaan rokok meningkat sebanyak sepuluh kali lipat dari 0,3% pada tahun 2011 menjadi 3,0% pada 2021.

    Paranietharan mengatakan, kekhawatiran khususnya muncul dari tingginya angka penggunaan rokok elektronik di kalangan muda. Data GATS 2021 menunjukkan bahwa 7,5% orang usia 15–24 tahun menggunakan rokok elektrik, lebih tinggi dibandingkan 3,1% pada kelompok usia 25–44 tahun.

    Lebih mengejutkan lagi, Global School-Based Health Survey 2023 mencatat 12,4% siswa usia 13–17 tahun saat ini menggunakan rokok elektronik.

    Merespons tren-tren ini, WHO menyerukan kepada Indonesia untuk melanjutkan momentum dan menerapkan kemasan standar untuk semua produk tembakau dan nikotin. Kemasan standar atau disebut juga kemasan polos tidak mencantumkan logo merek, warna, maupun unsur promosi pada kemasan produk, melainkan hanya menyebutkan merek dalam bentuk huruf standar disertai peringatan kesehatan berukuran besar. 

    Paranietharan berpendapat, bukti menunjukkan bahwa intervensi ini dapat mengurangi daya tarik produk tembakau dan nikotin, terutama bagi anak muda. Lalu, menghilangkan fungsi kemasan sebagai alat pemasaran, mencegah desain yang memberi kesan keliru tentang keamanan produk, serta meningkatkan visibilitas dan dampak dari peringatan kesehatan.

    Paranietharan lagi-lagi mengatakan bahwa kemasan standar adalah upaya yang telah terbukti mampu menangkal kemampuan industri tembakau memasarkan produk berbahaya menjadi seolah-olah aman atau menarik. 

    “Kebijakan ini akan meredam pengaruh industri, melindungi generasi berikutnya dari jeratan pembentukan citra yang menyesatkan, dan menyelamatkan banyak nyawa. Indonesia telah menyiapkan landasan hukumnya, sekarang dibutuhkan aksi nyata,” katanya.

    Secara global, 25 negara telah mengadopsi dan menerapkan kebijakan kemasan standar dan empat negara lainnya sedang dalam tahap implementasi. Di antara negara-negara G20, Arab Saudi, Australia, Inggris, Kanada, Prancis, dan Türkiye telah memberlakukan kebijakan ini.

    Di kawasan Asean, Laos, Myanmar, Singapura, dan Thailand juga telah mengadopsi kemasan standar dan tengah berada di berbagai tahap pelaksanaan, menunjukkan bahwa langkah ini layak dan efektif dalam konteks regional.

    Di sisi lain, Paranietharan menuturkan, industri tembakau terus menentang kemasan standar dengan klaim yang tidak berdasar, seperti memicu perdagangan ilegal, merugikan pelaku usaha kecil, dan melanggar hukum perdagangan. Namun, argumen-argumen ini tidak dapat dibuktikan. 

    Menurutnya, data langsung dari negara-negara yang telah menerapkannya, terutama Australia, menunjukkan penurunan angka merokok, peningkatan upaya berhenti merokok, dan hasil kesehatan masyarakat yang membaik.

    Secara hukum, Indonesia berada pada posisi yang kuat untuk melangkah lebih jauh. Pasal 435 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang solid untuk mengadopsi kemasan standar. 

  • Macron Amankan Kesepakatan Kerja Sama Prancis-Singapura, untuk Pertahanan Hingga Tenaga Nuklir

    Macron Amankan Kesepakatan Kerja Sama Prancis-Singapura, untuk Pertahanan Hingga Tenaga Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA — Prancis dan Singapura menandatangani kesepakatan luas untuk meningkatkan kerja sama tenaga nuklir dan energi bersih. 

    Kesepakatan itu ditandatangani ditengah kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Negeri Singa. 

    Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Jumat (30/5/2025), Macron mengatakan, kesepakatan tersebut juga mencakup kolaborasi dunia maya dan pertahanan. Dia menuturkan, Prancis dan Singapura bukan hanya mitra, tetapi juga teman tepercaya.

    Macron sedang dalam perjalanan keliling Asia Tenggara yang telah membawanya ke Vietnam dan Indonesia. Dia berupaya menempatkan Prancis sebagai penyeimbang AS dan China, dua mitra ekonomi terbesar di kawasan tersebut.

    “Sebagai negara Indo-Pasifik, Prancis berdiri berdampingan dengan Singapura dalam menggarisbawahi pentingnya hukum internasional di kawasan tersebut, khususnya terkait kebebasan navigasi,” kata Macron dikutip dari Bloomberg. 

    Macron berusaha menonjolkan daya tarik yang ditawarkan Prancis. Dia menyatakan, Prancis bukanlah China atau AS seraya menambahkan negaranya tidak bergantung pada keduanya tetapi berupaya bekerja sama dengan keduanya.

    “Ini persis pandangan yang sama dengan banyak negara dan banyak orang di kawasan ini,” kata pemimpin Prancis.

    Wong menyambut baik komitmen Prancis terhadap kawasan tersebut, saat ia meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis yang komprehensif, yang pertama antara Singapura dengan negara Eropa.

    “Prancis memimpin jalan bagi negara-negara Eropa lainnya untuk melibatkan Asia Tenggara dan ASEAN dengan cara yang lebih signifikan, menurut saya, merupakan keharusan strategis yang penting bagi kami,” kata Wong. 

    Dia menambahkan, negara-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut membuatnya lebih stabil.

    Adapun, Wong mengajak Macron ke pusat jajanan kaki lima pada malam sebelum pertemuan, mengunggah video di media sosial saat keduanya mencicipi makanan lokal. 

    Pada awal pekan ini, Macron bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, keduanya berjanji untuk memperkuat kemitraan pertahanan yang telah membuat Indonesia membeli persenjataan Prancis senilai miliaran dolar.

    Kunjungan Macron merupakan salah satu kunjungan pertama oleh seorang pemimpin negara Barat sejak Prabowo menjabat pada bulan Oktober. Di Vietnam pada awal pekan ini, Presiden Prancis mengumumkan kesepakatan senilai 9 miliar euro (US$10,3 miliar) dan juga menjanjikan kerja sama pertahanan yang lebih erat. 

    Kunjungan Macron dilakukan saat Uni Eropa tengah bergegas untuk mendiversifikasi rantai pasokan dan mengakses pasar baru sebagai elemen utama tanggapannya terhadap pungutan Presiden AS Donald Trump. 

    Uni Eropa telah melanjutkan pembicaraan perdagangan dengan Malaysia, Indonesia, dan Thailand dalam beberapa bulan terakhir. 

    Uni Eropa bertujuan untuk menghidupkan kembali negosiasi tentang keamanan komersial dan ekonomi dengan Australia sambil juga mengupayakan kesepakatan menyeluruh pada akhir tahun dengan India.

  • Mastel Minta Prabowo Lanjutkan Pembangunan 4G di 3T, Beri Dampak Nyata

    Mastel Minta Prabowo Lanjutkan Pembangunan 4G di 3T, Beri Dampak Nyata

    Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran infrastruktur digital yang dibangun sejak 10 tahun lalu mulai membuahkan hasil berupa peningkatan daya saing masyarakat di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua. Presiden Prabowo Subianto diminta untuk melanjutkan program yang dinilai cukup berhasil itu. 

    Provinsi di kawasan Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan mencatat lonjakan signifikan dalam daya saing digital berdasarkan laporan East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025. Hadirnya infrastruktur 4G menjadi salah satu pendorong. 

    Data terbaru menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini mulai mengejar ketertinggalan dan mempersempit kesenjangan digital dengan provinsi-provinsi utama di Indonesia.

    Papua menjadi sorotan utama dengan kenaikan skor EV-DCI dari 30,8 pada tahun 2024 menjadi 38,6 pada 2025. 

    Kenaikan ini membawa Papua naik 14 peringkat, dari posisi ke-34 ke posisi ke-20 dari 38 provinsi—menjadikannya provinsi dengan lonjakan peringkat tertinggi secara nasional.

    Dengan peningkatan positif tersebut, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot menilai daya saing digital di daerah terdepan, tertinggal, terluar (3T) yang meningkat berkat penetrasi 4G benar-benar dirasakan di lapangan.

    Sebab, tambahnya, infrastruktur jaringan 4G atau 5G merupakan fondasi sekaligus enabler yang sangat penting di era digital, sehingga perluasan infrastruktur jaringan harus dilanjutkan dengan pemanfaatan dan pemberdayaan.

    “Perluasan infrastruktur jaringan, harus dilanjutkan dengan pemanfaatan dan pemberdayaannya, sehingga perbaikan cakupan jaringan harus dirasakan dalam kehidupan nyata. Dampaknya juga nyata selain perbaikan secara angka statistik,” kata Sigit kepada Bisnis, Jumat (30/5/2025).

    Misalnya, dari perspektif masyarakat. Sigit menyorot generasi muda di daerah 3T yang dipandang tidak hanya merasakan dampak peningkatan kecepatan internet. Melainkan juga kesempatan dan peluang dari aktivitas digital lancar, berkualitas, produktif, serta inovatif.

    Dia menambahkan, hal ini berpotensi memberi jalan serta menciptakan permintaan terhadap kualitas broadband yang lebih baik. Setelah 4G, sambungnya, akan muncul perubahan pola pikir adopsi teknologi 5G atau yang lebih maju.

    “Semula sebagian mungkin masih skeptis, buat apa kecepatan tinggi teknologi tinggi? Namun ke depan, harapannya makin terbuka dengan kualitas jaringan yang lebih mendukung untuk transformasi digital,” kata Sigit.

    Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa Indonesia masih banyak tertinggal dalam hal peningkatan kolaborasi sebagai salah satu ciri-ciri era digital.

    Masyarakat pengguna – termasuk di daerah 3T – tidak bisa dilihat sebagai objek atau bahkan beban pembangunan. Melainkan juga sebagai komponen penting dalam ekosistem digital sehingga perlu diharapkan lebih kolaboratif dan terus dilibatkan dengan berbagai program stakeholder engagement.

  • Transaksi Tak Sesuai Aturan, BPK Ungkap Inalum Berpotensi Rugi Rp146,11 Miliar

    Transaksi Tak Sesuai Aturan, BPK Ungkap Inalum Berpotensi Rugi Rp146,11 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi potensi kerugian PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mencapai US$8,95 juta atau setara Rp146,11 miliar (asumsi kurs Rp16.325 per US$). 

    Potensi itu muncul imbas transaksi penjualan produk aluminium alloy kepada PT PASU. 

    Adapun, temuan itu termaktub dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2024. Temuan pemborosan tersebut terdapat dalam pemeriksaan terhadap pendapatan, biaya, dan investasi badan usaha milik negara (BUMN), dan badan lainnya.

    BPK mencatat Inalum menjual aluminium alloy kepada PT PASU dengan metode pembayaran document againts acceptance (D/A) tanpa agunan. Menurut BPK, metode yang hanya diberikan kepada PT PASU tersebut tidak sesuai dengan SK Direksi Nomor SK-020/DIR/2019.

    Adapun, aturan itu mengatur bahwa tata cara pembayaran penjualan wajib menggunakan metode pembayaran di muka.

    BPK menyebut, penjualan dengan metode D/A atau janji bayar tanpa jaminan/garansi tersebut berisiko tidak terbayar jika pembeli tidak dapat memenuhi kewajibannya. 

    “Hal ini mengakibatkan potensi kerugian perusahaan atas piutang usaha tak tertagih serta bunga dan denda PT PASU sebesar US$8,95 juta,” tulis BPK dalam laporan IHPS II-2024, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Oleh karena itu, BPK merekomendasikan direktur utama Inalum agar membuat kebijakan baru atau merevisi kebijakan lama dalam penjualan produk yang mempertimbangkan prinsip Business Judgement Rules.

    Selain itu, BPK juga meminta direktur utama Inalum bersama direktur keuangan melakukan upaya penguatan manajemen risiko perusahaan dan lebih aktif dalam melakukan upaya penagihan piutang PT PASU.

  • Nasib Pesangon Eks Karyawan Sritex Menggantung Usai Bos jadi Tersangka?

    Nasib Pesangon Eks Karyawan Sritex Menggantung Usai Bos jadi Tersangka?

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mempertanyakan nasib pesangon eks pekerja Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex di tengah penangkapan Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan kredit pada perusahaan tekstil.

    Ketua Umum KSPN Ristadi menyebut nasib pesangon eks pekerja Sritex sampai saat ini masih terkatung-katung.

    “Hari ini puluhan ribu korban PHK, terutama kita tahu semua PT Sritex dalam pailit, sampai hari ini kan belum jelas pesangonnya,” kata Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).

    Terlebih, Ristadi menuturkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka. Untuk diketahui, Iwan tercatat sebagai Komisaris Utama Sritex.

    Dia mengkhawatirkan saat proses ini berlangsung, maka Kejagung akan menyita aset untuk membayar utang lain yang kemudian membuat nasib karyawa Sritex semakin tidak jelas.

    “Ketika kemudian ini proses dilanjut, biasanya kan kemudian aset-aset yang dibeli akan disita. Ini kemudian akan semakin tidak jelas bagaimana soal nasib karyawan PT Sritex untuk mendapatkan pesangonnya,” ujarnya.

    Padahal, Ristadi menuturkan bahwa eks pekerja Sritex berharap hasil lelang penjualan aset bisa digunakan untuk membayar pesangon. Pasalnya, ungkap dia, jika aset SRIL diperebutkan antara negara dan kurator maka tidak ada kejelasan aset mana yang akan digunakan untuk membayar pesangon pekerja Sritex.

    “Ketika kemudian nanti ada tarik-tarikan aset itu disita oleh negara atau kemudian masih dalam penguasaan kurator, ini yang kemudian akan lebih membuat tidak jelas sumber pendanaan dari mana nanti hak pesangon teman-teman eks pekerja PT Sritex dalam pailit ini akan mendapatkan pesangonnya sesuai dengan aturan yang berlaku, ini semakin sulit,” tuturnya.

    Di sisi lain, Ristadi mendapatkan informasi bahwa Sritex akan melakukan skema penyewaan yang semakin memperlambat proses lelang. “Sehingga kemudian nasib teman-teman di Sritex juga soal hak pesangonnya semakin tidak jelas,” imbuhnya.

    Sebelumnya dalam catatan Bisnis, Iwan Setiawan Lukminto (ISL) diduga menggunakan uang kredit perusahaan tidak sesuai peruntukan. Hal itu diungkapkan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar.

    Abdul mengatakan peminjaman kredit dari sejumlah bank pelat merah, baik daerah maupun nasional digunakan untuk modal kerja.

    “Terdapat fakta hukum bahwa data tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan,” ungkap Abdul di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

    Dia menambahkan, uang pemberian kredit itu digunakan Iwan Setiawan untuk membayar utang Sritex ke pihak lain dan dibelanjakan untuk aset yang tidak produktif. 

    Adapun, salah satu pembelian aset yang tidak produktif tersebut adalah tanah yang tersebar di Yogyakarta dan Solo. Sayangnya, dia tidak merinci jumlah kredit yang telah digunakan Iwan.