Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Soto Boyolali di Tanah Suci dan Pemberdayaan UMKM Indonesia

    Soto Boyolali di Tanah Suci dan Pemberdayaan UMKM Indonesia

    Bisnis.com, MAKKAH — Berminggu-minggu meninggalkan rumah di Tanah Air membuat banyak jemaah haji Indonesia rindu dengan kudapan khas Nusantara yang nyaman di lidah. Meski Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menyediakan katering yang dibuat semakin bercita rasa Nusantara, keberadaan warung-warung kudapan di hotel-hotel jemaah Indonesia, menjadi variasi pilihan untuk memanjakan lidah dan mengobati rindu rumah.

    Salah satu yang menjadi buruan para jemaah yakni Spesial Soto Boyolali (SSB). Di Indonesia, SSB telah berdiri sejak 2002 dan mulai hadir di Makkah sejak tahun lalu. Hesti Widodo, pemilik SSB, membuka gerai di 7 titik hotel jemaah Indonesia di Makkah, yang hanya buka selama musim haji saja.

    “Kebetulan dulu bapak ibu saya jualan di embarkasi, melayani jemaah haji, terulang seperti itu,” kata Hesti, ditemui di salah satu gerainya di Hotel Safwat Al Shoroq, sektor 5 Wilayah Raudhah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025).

    Hesti mengaku senang melihat jemaah menyantap soto racikannya dengan gembira. Menjadi kepuasan tersendiri baginya melihat jemaah menikmati semangkuk soto sapi, soto ayam kampung, atau bakso yang menjadikan rumah terasa tak begitu jauh meski terpisah ribuan kilometer.

    Racikannya tetap khas Boyolali meski bahan-bahan dan bumbu didapat dari Arab Saudi. Selain menyediakan aneka kudapan berkuah, SSB juga menyajikan penganan pendamping seperti aneka gorengan dan perkedel.

    Dwi Jayanti, seorang jemaah asal Slawi, Tegal, rela jauh-jauh menyewa taksi dari hotelnya di sektor 1 demi menyeruput segarnya soto boyolali SSB. Dia datang dengan ibunya, yang juga kangen dengan masakan khas daerahnya. Sebelum berada di Tanah Suci, Dwi mengaku telah menjadi pelanggan SSB di kampung halamannya di Tegal.

    Hesti Widodo, pemilik Spesial Soto Boyolali (SSB) di salah satu gerainya di Hotel Safwat Al Shoroq, Makkah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025). Hesti membuka gerai di 7 titik hotel jemaah Indonesia di Makkah yang hanya buka selama musim haji saja. /Dok. Media Center Haji

    “Masya Allah, kayak di Indonesia, berasa di Tegal. Udah ketemu yang pas, [saya pesan soto] yang daging, terus makan perkedel. Perkedelnya juga sama dengan yang di Indonesia,” ucapnya berbinar-binar.

    Keuntungan mengalir untuk jemaah

    Spesial Soto Boyolali hanyalah satu dari sekian banyak mitra BPKH Limited yang membuka lapak di 205 hotel jemaah Indonesia di Makkah pada musim haji tahun ini. Seluruh area komersial yang totalnya mencapai 121 titik dikelola oleh BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi.

    Selain soto boyolali, jemaah juga bisa menikmati aneka menu khas Nusantara lainnya seperti bebek goreng Madura, hingga bakso. Ada pula Toko Indonesia di beberapa titik area komersial itu. Toko-toko itu menjual makanan ringan atau barang-barang yang biasa ditemukan di Tanah Air, tetapi tak dijual di toko kelontong di Makkah.

    Direktur BPKH Limited, Iman Nikmatullah, mengatakan pengelolaan ratusan area komersial tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan UMKM Indonesia dan WNI yang bermukim di Arab Saudi. Keuntungan dari pengelolaan area komersial tersebut, akan mengalir kembali kepada jemaah dalam bentuk manfaat dana haji.

    “Mereka adalah mitra kami, mereka bayar [sewa gerai], mereka jualan. Nah, uangnya kembali ke dana haji,” kata Iman.

    Ratusan gerai tersebut disewakan kepada siapapun yang berminat. Ada pengusaha dari Indonesia yang sudah memiliki banyak gerai, seperti SSB, atau tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi yang berminat mengail rupiah saat musim haji.

    “Kalau ke Makkah, kangen makanan Indonesia, datang ke soto seger boyolali, bisa makan bebek Madura di beberapa hotel, bisa beli bakso Mang Udin. Jadi jajan tuh enggak perlu keluar [hotel], kan keluar bahaya,” jelasnya.

    Warung-warung UMKM musiman di Makkah itu, selain memanjakan lidah jemaah yang rindu rasa rumah, juga menjadi cermin dan harapan bahwa rupiah yang mengalir ke Tanah Suci, bisa dikembalikan ke Tanah Air.

  • Kebutuhan Internet Cepat Wilayah Rural Diklaim Naik dari 2 Mbps jadi 30 Mbps

    Kebutuhan Internet Cepat Wilayah Rural Diklaim Naik dari 2 Mbps jadi 30 Mbps

    Bisnis.com, JAKARTA — Penetrasi internet yang makin merata, yang didorong oleh satelit GEO dan LEO, dan penggunaan aplikasi video streaming membuat kebutuhan terhadap internet cepat di daerah terluar meningkat tajam hingga 15 kali lipat. Naik dari 2 Mbps menjadi 30 Mbps.

    Untuk diketahui, Satelit GEO (Geostationary Earth Orbit) dan LEO (Low Earth Orbit) memiliki perbedaan utama dalam ketinggian orbit dan cara mereka mengorbit Bumi. 

    GEO mengorbit pada ketinggian sekitar 35.786 km dari permukaan Bumi dan tampak tetap di langit dari satu titik di Bumi. Contoh Satelit GEO adalah Satelit Satria-1 dan Satelit Merah Putih.

    Sementara itu LEO beroperasi pada ketinggian yang lebih rendah, sekitar 500 hingga 1.200 km, dan mengorbit Bumi dengan cepat, sehingga membutuhkan banyak satelit untuk memberikan cakupan global. Contohnya Satelit Starlink, OneWeb, dan Kuiper Amazon. Karena lebih rendah, kecepatan internet yang diberikan lebih besar dari GEO, tetapi cakupannya lebih kecil.

    Dua teknologi tersebut mendorong peningkatan konsumsi internet di wilayah rural Indonesia secara signifikan dalam dua tahun terakhir menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Sigit Jatiputro.

    Sigit mengatakan masyarakat di daerah rural makin melek digital. Mereka mengonsumsi video streaming yang menyedot bandwith besar. Alhasil, masyarakat yang awalnya cukup dengan 2 Mbps, sekarang meningkat menjadi 30 Mbps. 

    “Ya di daerah-daerah rural sekarang telah naik, didorong sama streaming juga. Jadi dulu pakai VSAT cuman kayak 2 Mbps – 3 Mbps cukup. Sekarang karena speed-nya jadi kencang ya karena Starlink kebutuhan orang jadi naik jadi 30 Mbps, Menurut kita itu sudah jelas kenaikan signifikan,” ujar Sigit kepada Bisnis, Sabtu (31/5/2025). 

    Sigit menjelaskan, kebutuhan koneksi internet yang lebih tinggi ini didorong oleh perubahan pola konsumsi masyarakat rural, terutama maraknya penggunaan layanan streaming video seperti TikTok dan platform serupa. Kecepatan internet yang lebih tinggi kini menjadi kebutuhan dasar, bukan lagi sekadar pelengkap.

    “Dalam 2 tahun terakhir ini sudah signifikan. Menurut saya orang makin terikat. Satu titiknya jadi lebih nambah. Misalnya titik di sini, titik di sini. Sekarang di tengah-tengah dia ingin nambah lagi gitu. Jadi ya berarti kan kebutuhannya nambah,” kata Sigit. 

    Peluncuran Satelit Satria-1

    Nasib GEO 

    Sigit menambahkan sejalan dengan tingginya kebutuhan terhadap internet yang lebih cepat, maka kapasitas internet GEO perlu ditingkatkan. Satelit GEO dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau serat optik, terlebih Indonesia negara kepulauan tidak seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS). 

    “Kalau saya melihat, satelit GEO itu untuk Indonesia masih diperlukan. Karena kita negara lautan, bukan seperti Eropa atau Amerika yang bisa ditarik terestrial. Jadi sangat diperlukan,” ujar Sigit.

    Selain faktor geografis, Sigit juga menyoroti aspek keamanan dan monitoring. Dengan mengoperasikan satelit milik sendiri di orbit GEO, Indonesia memiliki kontrol lebih besar terhadap sistem komunikasi nasional.

    Untuk kebutuhan layanan dengan Service Level Agreement (SLA) tinggi, satelit GEO masih menjadi pilihan utama. Menurutnya, satelit Low Earth Orbit (LEO) seperti Starlink belum mampu memberikan jaminan SLA yang stabil karena karakteristik orbitnya yang selalu berubah dan beam switching yang sering terjadi.

    “Sekarang memang GEO mungkin sebagai backup, solusi sementara sambil kita lihat ke depannya. Untuk ningkatin SLA karena Starlink atau siapapun nanti yang main LEO, sulit memberikan SLA. Mereka tidak bisa menjamin,” katanya.

    Untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan konektivitas masif atau komunikasi langsung antar titik satelit GEO juga dinilai lebih unggul. Satelit LEO, menurut Sigit, masih harus melewati gateway sehingga menyebabkan latensi lebih tinggi dan performa yang kurang stabil untuk aplikasi tertentu.

    Sigit menegaskan, pemilihan jenis satelit tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi aplikasi di lapangan. Namun, untuk Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan wilayah terpencil, satelit GEO masih memegang peranan penting dalam menjaga konektivitas nasional dan mendukung berbagai kebutuhan komunikasi yang kritikal.

  • AHY Bakal Cari Investor Giant Sea Wall dan KCJS di Forum Infrastruktur Internasional

    AHY Bakal Cari Investor Giant Sea Wall dan KCJS di Forum Infrastruktur Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPW) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Pemerintah akan memanfaatkan momentum International Conference on Infrastructure (ICI) untuk mempromosikan sejumlah proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Giant Sea Wall dan proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya (KCJS).

    Menurutnya, melalui ajang yang akan membahas lima isu strategis pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional itu akan ditampilkan sejumlah proyek infrastruktur yang butuh suntikan modal besar.

    “Nanti pasti akan kita tampilkan beberapa proyek infrastruktur yang memang membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Kita menawarkan ini kepada siapapun, baik dari dunia usaha swasta dalam maupun luar negeri,” ujarnya saat ditemui di Trans Studio Mall Cibubur, Sabtu (31/5/2025).

    Menurutnya, kerja sama yang solid antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional dalam lima tahun ke depan.

    Dia mengharapkan ajang ICI menjadi panggung strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional dan menarik investasi besar dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

    Di sisi lain, tak hanya melalui agenda itu, AHY juga mengamini bahwa dirinya yang baru saja kembali dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) turut mempromosikan potensi investasi infrastruktur di Indonesia kepada mitra internasional.

    “Tentu, dalam setiap kesempatan, di mana pun, kita menyampaikan apa yang Indonesia akan kerjakan, sehingga bisa diketahui lebih luas dan sekaligus kita bisa menarik investasi yang diperlukan,” pungkas AHY.

    Proyek Giant Sea Wall sendiri merupakan bagian dari upaya perlindungan wilayah pesisir, khususnya Jakarta, dari ancaman banjir dan kenaikan muka air laut.

    Sementara proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya menjadi langkah besar dalam pengembangan konektivitas transportasi nasional berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan.

    Sekadar informasi, konvensi internasional tentang infrastruktur atau International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta pada 11 hingga 12 Juni mendatang.

    Nantinya, lima topik utama yang akan dibahas di antaranya adalah pembangunan kota masa depan yang terintegrasi, infrastruktur konektivitas nasional, peningkatan kualitas hidup melalui hunian layak, ketahanan terhadap lingkungan dan bencana, serta dorongan investasi infrastruktur berkelanjutan.

    Pemerintah juga akan menampilkan berbagai proyek strategis untuk mendukung pembangunan jangka panjang, termasuk di wilayah timur Indonesia.

    Untuk menarik investasi, pemerintah menyiapkan skema kerja sama yang kredibel dan berkelanjutan melalui kemitraan publik swasta, dengan prinsip saling menguntungkan.

  • ASSI Sebut Starlink Terapkan FUP yang Bikin Pengguna Ritel Sulit Berbagi Internet

    ASSI Sebut Starlink Terapkan FUP yang Bikin Pengguna Ritel Sulit Berbagi Internet

    Bisnis.com, JAKARTA — Satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO) milik Elon Musk, Starlink, disebut telah menerapkan sistem pemakaian batas wajar atau fair usage policy (FUP), yang membuat penggunanya tidak dapat lagi berbagi layanan Starlink melebih dari ketentuan yang ditetapkan.

    FUP merupakan kebijakan batas pemakaian yang ditetapkan oleh penyedia layanan internet (ISP) untuk memastikan penggunaan bandwidth yang adil di antara semua pelanggan. Ketika pengguna melebihi batas FUP, kecepatan internetnya akan diturunkan. 

    Sebagai contoh, IndiHome dan Biznet membatasi penggunaan internet hingga 1.500 GB. Jika dalam 1 bulan penggunaan melebih batas tersebut, maka kecepatan internet akan melambat secara otomatis.

    Kepala Biro Conference and Event Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) M. Saiful Hidayat mengatakan Starlink telah menerapkan FUP bagi pengguna ritel. Menurutnya, ketika batas kuota FUP tercapai, kecepatan internet pelanggan akan turun drastis.

    “Setahu saya ada FUP-nya. Seharusnya sekarang ketika kuota tercapai itu sudah balik ke speed. 1 Mbps kalau gak salah. Sudah rendah sekarang, harusnya sudah enggak bisa sebelum di-top up lagi, enggak akan bisa balik ke kecepatan awal,” kata Saiful kepada Bisnis, Sabtu (31/5/2025).

    Sementara itu, merujuk pada laman resmi, Starlink membagi paket layanan ritelnya menjadi dua yaitu residensial dan jelajah. Untuk paket residensial, Starlink membandrol mulai Rp479.000 untuk paket lite dan Rp750.000 untuk umum. Fitur utama yang ditawarkan adalah lokasi tetap dan kuota tanpa batas.

    Sementara itu untuk paket Jelajah harganya mulai dari Rp794.000 untuk 50 GB. Jika penggunaan telah melebih batas yang ditentukan, maka pelanggan harus membeli paket baru.

    Kelebihan paket Jelajah adalah pengguna dapat menggunakan layanan Starlink di manapun, cakupan pesisir, hingga perjalanan perjalanan internasional.

    Perangkat penangkap sinyal Starlink

    Dalam Asia Pacific Satellite Conference (Konferensi Satelit Asia Pasifik) isu seputar Starlink menjadi sorotan. Tahun ini, isu tersebut masih menjadi perhatian.

    Perlu FUP?

    Sementara pembebasan penggunaan internet Starlink untuk beberapa pilihan paketnya disebut telah merugikan pemain internet lokal.

    Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyesali ketidakmampuan layanan satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink, yang tidak mampu mengontrol penggunaan secara bersamaan di masyarakat Indonesia.

    Kegagalan tersebut berdampak pada lahirnya praktik jual kembali jasa internet secara ilegal atau RT/RW Net Ilegal. 

    Satelit khusus internet milik Elon Musk tersebut lalai dalam mengontrol penggunaan bersama.

    Sekjen Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam mengatakan Starlink turut mendorong penetrasi internet di Indonesia. Sayangnya, Starlink belum berhasil dalam mengontrol penggunaan secara berbagi atau sharing, yang kemudian dikomersialisasi oleh penyelenggara internet ilegal (RT/RW net ilegal).  

    “Jadi mereka masih melakukan sharing terhadap satu koneksinya, satu equipment kemudian dibagi dengan beberapa, tetapi dikomersialisasikan. Kalau tidak dikomersialisasikan sebenarnya tidak menjadi satu hal yang masalah, bahkan itu membantu benar-benar membuka mata masyarakat-masyarakat di daerah-daerah tertinggal,” kata Zulfadly beberapa waktu lalu.  

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan langkah pertama yang perlu diambil dalam penertiban tersebut adalah mendorong reseler internet di lingkungan RT/RW yang tak berizin itu, untuk mendaftar dan mengurus izin di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sehingga mereka dapat menjual kembali layanan internet secara ilegal. 

    Langkah selanjutnya, reseler RT/RW Net perlu mengantongi izin dari Starlink atau dari ISP untuk menjual kembali layanan Starlink kepada masyarakat. Tanpa izin, maka praktik jual kembali layanan Starlink adalah ilegal.

    “Kalau misalnya, siapapun, termasuk ISP atau RT RW NET, kalau misalnya dia tidak berizin ini ada ketentuan pidana,” kata Heru kepada Bisnis.

    Dia menambahkan bahwa penertiban RT/RW net ilegal menjadi tugas bersama, mulai dari penyedia jasa internet, hingga pemerintah untuk mendorong mereka agar mereka semua berizin. 

    Sementara itu mengenai penerapan sistem pemakaian batas wajar atau fair usage policy (FUP) untuk menekan pengguna internet ilegal di Starlink, menurut Heru tidak terlalu dibutuhkan. Pasalnya, Starlink merupakan layanan internet berbasis satelit yang memiliki kapasitas terbatas. 

    Jika teknologi tersebut digunakan oleh banyak orang secara bersamaan dalam, maka dengan sendirinya kualitas yang diberikan akan berkurang. 

    “Katakanlah dia berlangganan 100 Mbps, tetapi kemudian digunakan oleh banyak pengguna, 10 pengguna, ternyata cuma 10 Mbps. Jadi bisa dikatakan tidak ada hubungannya juga antara Fair Usage Policy dengan tumbuh suburnya RT/RW Net.

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan seharusnya Starlink memiliki perangkat untuk membaca trafik yang mencurigakan dan mengambil tindakan atas anomali trafik  tersebut.

    Starlink dapat, kata Ian, juga dapat menerapkan FUP. Namun cara itu akan membuat Starlink kalah dengan ISP lain, yang menawarkan paket unlimited. 

    “Memang harus dilihat apakah terjadi pembiaran karena trafik masih rendah ataupun khawatir pengguna berpindah ke ISP lain. Kalau terjadi pembiaran, tentu dalam hal ini ISP ikut serta bersalah. Maka itu bagian pengendalian harus secara aktif diberikan laporan ataupun berapa laporan tersebut yang ditindaklanjuti,” kata Ian. 

  • AHY Beberkan Perkembangan Target Zero ODOL 2026, Sudah Ada Roadmap?

    AHY Beberkan Perkembangan Target Zero ODOL 2026, Sudah Ada Roadmap?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPW) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pemerintah akan terus mengawal ketat dalam mewujudkan target Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2026.

    Dia menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi bagian penting dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas serta kerusakan jalan akibat kendaraan dengan muatan berlebih.

    “Ya, yang jelas kita akan terus mengawal kebijakan menuju Zero ODOL karena kita ingin benar-benar mengurangi kecelakaan akibat ODOL dan juga kerusakan jalan yang setiap tahun negara harus mengeluarkan puluhan triliun rupiah untuk memperbaiki jalan-jalan rusak,” ujarnya saat ditemui di Trans Studio Mall Cibubur, Sabtu (31/5/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa implementasi kebijakan Zero ODOL tidak bisa dilakukan secara sektoral. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi merupakan syarat mutlak agar program ini berjalan efektif.

    “Penertiban dan enforcement terhadap kebijakan Zero ODOL ini tidak bisa oleh satu pihak saja, tidak bisa hanya dijalankan oleh Kementerian Perhubungan saja, tapi semua pihak harus terlibat, mulai dari kementerian terkait, lembaga, hingga kepolisian,” tegasnya.

    Terkait perkembangan peta jalan (roadmap) Zero ODOL, AHY menjelaskan bahwa prosesnya masih terus berlangsung.

    Dia  menyadari bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada aturan yang tegas, tetapi juga pada kesiapan seluruh ekosistem transportasi dan logistik.

    “Kita akan kawal terus. Ini masih berproses ya, karena di seluruh dunia ini perlu ada penyesuaian, regulasi dan juga sosialisasi,” tambahnya.

    Zero ODOL merupakan kebijakan pemerintah untuk melarang kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan beban. Kebijakan ini bertujuan menekan kerusakan infrastruktur jalan sekaligus meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya.

  • Sri Mulyani Kerek Pungutan Ekspor, Harga Referensi CPO Juni 2025 Turun 7,36%

    Sri Mulyani Kerek Pungutan Ekspor, Harga Referensi CPO Juni 2025 Turun 7,36%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) sebesar US$856,38 per metrik ton (MT) untuk periode Juni 2025.

    Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan nilai HR CPO ini turun US$68,08 atau 7,36% dari periode Mei 2025 yang tercatat sebesar US$924,46/MT.

    “Penurunan HR CPO dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah peningkatan produksi di Malaysia, proyeksi penurunan permintaan dari India sebagai negara konsumen utama, dan peningkatan nilai dolar Amerika Serikat,” kata Isy dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/5/2025).

    Lebih lanjut, Isy menjelaskan penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No. 1484/2025 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Adapun, Kepmendag ini berlaku untuk 1–30 Juni 2025.

    “Saat ini, HR CPO turun mendekati ambang batas US$680/MT. Untuk itu, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan [PMK] yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar US$52/MT dan PE CPO sebesar 10% dari HR CPO periode Juni 2025, yaitu sebesar US$856,384/MT untuk periode Juni 2025,” tuturnya.

    Isy menambahkan bahwa BK CPO periode Juni 2025 merujuk pada Kolom Angka 5 Lampiran Huruf C PMK No. 38/2024 sebesar US$52/MT.

    Sementara itu, PE CPO periode Juni 2025 merujuk pada Lampiran I PMK No. 30/2025 sebesar 10% dari HR CPO periode Juni 2025, yaitu sebesar US$85,6384/MT.

    Dia menjelaskan penetapan HR CPO bersumber dari rata-rata harga selama periode 25 April–24 Mei 2025 pada Bursa CPO di Indonesia sebesar US$804,50/MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar US$908,27/MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar US$1.132,90/MT.

    Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46/2022, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari US$40, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, HR bersumber dari Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia. Sesuai perhitungan tersebut, ditetapkan HR CPO sebesar US$856,38/MT.

    Pungutan Ekspor CPO

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 30/2025 resmi menaikkan PE CPO dari semula 7,5% menjadi 10%. Kebijakan ini mulai berlaku pada 17 Mei 2025. 

    Berdasarkan PMK 30/2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) pada Kementerian Keuangan, Menkeu Sri Mulyani mengungkap kenaikan PE CPO ini untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani.

    “… diperlukan penyesuaian nilai pungutan dana perkebunan atas ekspor hasil komoditas perkebunan dan/atau turunan hasil komoditas perkebunan, melalui pengaturan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan,” demikian bunyi pertimbangan beleid tersebut, dikutip pada Kamis (15/5/2025).

    Pada Pasal 1 PMK 30/2025 disebutkan, tarif layanan BLU BPDP pada Kemenkeu merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BLU BPDP pada Kemenkeu.

    Adapun, tarif layanan dimaksud merupakan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan/atau produk turunannya yang disebut tarif pungutan. Adapun, tarif pungutan ini ditetapkan berdasarkan nilai harga referensi (HR) CPO.

    Sementara itu, HR CPO mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

    Bendahara Negara RI itu juga menyampaikan bahwa tarif pungutan ini dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, dan eksportir atas komoditas perkebunan dan/atau produk turunannya.

    Nantinya, tarif pungutan yang dikenakan kepada pelaku usaha dan eksportir dibayar dalam mata uang rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

    Kemudian, nilai kurs akan ditetapkan oleh Menkeu berdasarkan Keputusan Menkeu mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

    “Tata cara pengenaan Tarif Pungutan diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan,” demikian bunyi Pasal 7 ayat (4).

  • Pertamina Gandeng Sinopec Garap Proyek CEOR di Kalimantan Selatan

    Pertamina Gandeng Sinopec Garap Proyek CEOR di Kalimantan Selatan

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui Regional 3 Kalimantan menggandeng Sinopec Energy Investment Holdings Limited untuk studi pengembangan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di Lapangan Tanjung, Kalimantan Selatan.

    Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Joint Study Agreement (JSA) untuk studi pengembangan teknologi CEOR di Lapangan Tanjung, yang berlangsung di Lantai 15, PHE Tower, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PHE Rachmat Hidajat menyebut, kolaborasi antara PHE dan Sinopec tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lapangan migas melalui penerapan teknologi CEOR yang dinilai efektif meningkatkan produksi lapangan Tanjung, yang merupakan salah satu aset strategis di Regional 3 area Kalimantan.

    “Kami sangat antusias dapat memulai kolaborasi dengan Sinopec. Ini merupakan tonggak penting dalam upaya kami meningkatkan produksi migas nasional melalui penerapan teknologi EOR. Kami percaya perjanjian ini akan menjadi awal dari kemitraan yang saling menguntungkan,” kata Rachmat dalam keterangan pers, Sabtu (31/5/2025).

    Adapun, CEOR merupakan metode lanjutan dalam peningkatan perolehan minyak (enhanced oil recovery) melalui injeksi bahan kimia khusus ke dalam reservoir. Teknologi ini bekerja, salah satunya dengan menurunkan tegangan antarmuka antara minyak dan air serta meningkatkan mobilitas minyak.

    Dengan demikian, CEOR memungkinkan lebih banyak minyak mengalir ke sumur produksi. Metode ini terbukti efektif, khususnya di lapangan yang masih tersisa minyak tetapi sulit untuk diproduksikan.

    Reza Rinaldi Zein, VP Development and Drilling Regional 3, menjelaskan bahwa kerja sama PHE dan Sinopec tersebut juga mencerminkan semangat bersama dalam mengembangkan Lapangan Tanjung secara berkelanjutan.

    Sementara itu, Sr Executive Vice President Sinopec Zhao Xuan menyampaikan optimismenya terhadap masa depan kemitraan ini. “Penandatanganan JSA ini merupakan milestone penting. Kami sangat menghargai keterbukaan Pertamina dalam mengeksplorasi pendekatan dan model bisnis baru demi keberhasilan proyek ini,” ujarnya.

    Sebagai gambaran, kemitraan strategis antara PHE dan Sinopec ini merupakan hasil dari rangkaian panjang kerja sama yang telah terjalin sejak pertengahan 2023. Dimulai dari penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU), kedua perusahaan kemudian menyepakati perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement), dilanjutkan dengan berbagai kunjungan lapangan, termasuk ke Lapangan Tanjung pada awal 2025.

    Evaluasi teknis dan pertukaran data subsurface pun menjadi bagian dari proses yang matang hingga akhirnya mengarah pada penandatanganan JSA pada Mei 2025. Seluruh rangkaian ini mencerminkan komitmen kedua pihak dalam membangun kolaborasi jangka panjang yang terencana dan terukur.

    Selanjutnya, studi teknis CEOR akan dilaksanakan sepanjang 2025, meliputi kajian laboratorium, pemodelan reservoir, serta penyusunan rencana implementasi teknologi. Bila hasil studi menunjukkan kelayakan, uji coba lapangan (field application) ditargetkan akan dilaksanakan pada 2026, sebagai tahap awal menuju pengembangan penuh.

    Inisiatif ini sejalan dengan strategi PHE dalam mendukung target nasional untuk mencapai produksi 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12 miliar kaki kubik gas per hari (Bscfd) pada 2030.

    Melalui penerapan teknologi CEOR di lapangan-lapangan mature seperti Tanjung, diharapkan terjadi peningkatan recovery factor yang signifikan serta optimalisasi cadangan yang selama ini belum dapat diproduksikan dengan metode konvensional.

    Dengan adanya kolaborasi strategis ini, PHE menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan membangun kemitraan global yang mendorong ketahanan energi nasional serta keberlanjutan industri hulu migas Indonesia.

  • Miris, Impor Ilegal Bikin 3 Juta Pekerja Tekstil Terancam PHK

    Miris, Impor Ilegal Bikin 3 Juta Pekerja Tekstil Terancam PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) memperkirakan sebanyak 3 juta buruh/pekerja di industri padat karya, termasuk tekstil, terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Ketua Umum KSPN Ristadi mengatakan jutaan pekerja yang terancam PHK itu imbas barang impor maupun barang impor ilegal yang terus membanjiri pasar Indonesia. Sejumlah barang impor ilegal yang dimaksud di antaranya bahan baku seperti benang, kain, hingga bahan jadi.

    “Data yang kami ketahui pekerja yang bekerja di sektor padat karya, karena yang banyak kami concern itu adalah padat karya, khususnya di tekstil, sandang, kulit itu kurang lebih sekitar 3 jutaan [pekerja ter-PHK], maka tentu akan terancam PHK yang paling banyak itu di sektor padat kaya kurang lebih sekitar 3 jutaan [pekerja],” ujar Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).

    Terlebih, Ristadi mengungkap pengusaha garmen lebih memilih membeli bahan baku barang impor untuk mempertahankan bisnis, ini lantaran harganya yang jauh lebih murah untuk bisa bersaing dengan barang-barang yang berasal dari jalur impor ilegal.

    “Saya hitung-hitung agak masuk akal juga karena sudah pasrah ini barang-barang yang murah, yang menjamurnya dari illegal import dan segala macamnya seperti tidak tertahan dan seolah-olah seperti dibiarkan. Sehingga untuk bisa bertahan, pengusaha-pengusaha garmen akhirnya juga melakukan importasi bahan baku seperti kain,” ungkapnya.

    Imbasnya, ungkap Ristadi, sebanyak 3 juta pekerja di industri tekstil terancam PHK jika pemerintah tak sigap mengatasi importasi barang ilegal di Tanah Air. Dia juga menyebut potensi ancaman PHK ini juga bisa merambat ke sektor lain, tak hanya di industri tekstil.

    “Jika ini dibiarkan, di sektor padat karya 3 juta [pekerja] akan terancam [ter-PHK], dan belum sektor-sektor lain,“ imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ristadi mengungkap hasil produksi dari pabrik padat karya, tekstil, sandang, hingga kulit banyak yang tidak laku terjual di dalam negeri lantaran menjamurnya barang impor tekstil.

    “Karena ternyata di pasar-pasar domestik kita, pasar-pasar besar seperti Tanah Abang dan lain sebagainya, itu mayoritas sudah diisi [dan] dikuasai oleh barang-barang tekstil dari luar negeri yang harganya jauh lebih murah,” ungkapnya.

    Alhasil, lanjut dia, suplai barang-barang produksi dari pabrik alias produsen dalam negeri tidak terserap oleh pasar lantaran kalah harga. Kondisi ini memicu pabrik padat karya dalam negeri menurunkan produktivitas, bahkan menghentikan aktivitas produksi dan menutup pabrik yang kemudian memicu gelombang PHK.

    “Karena order tidak ada, kemudian barang ataupun barang yang dia produksi sendiri tidak laku terserap di pasar,” pungkasnya.

  • Timeline Kebijakan Tarif Trump, dari Perang Lawan China Sampai Pemblokiran

    Timeline Kebijakan Tarif Trump, dari Perang Lawan China Sampai Pemblokiran

    Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan tarif Presiden AS Donald Trump sejak dia menjabat pada 20 Januari telah mengejutkan pasar keuangan dan menimbulkan gelombang ketidakpastian dalam ekonomi global. 

    Teranyar, Pengadilan banding federal memberlakukan kembali kebijakan tarif impor yang ditetapkan Trump. Pemberlakuan itu terjadi sehari setelah pengadilan perdagangan internasional memutuskan Trump telah melampaui kewenangannya dalam mengenakan bea masuk dan telah memerintahkan pemblokiran segera terhadap bea masuk tersebut. 

    Melansir Reuters pada Sabtu (31/5/2025), Perintah dari Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Federal di Washington tidak memberikan pendapat atau alasan pemberlakuan tarif itu. 

    Berikut ini adalah kronologi perkembangan kebijakan tarif Trump sejak dia kembali menjabat sebagai Presiden AS:

    1 Februari – Trump mengenakan tarif sebesar 25% pada barang impor Meksiko dan sebagian besar Kanada dan 10% pada barang-barang dari China, menuntut mereka untuk mengekang aliran fentanil dan imigran ilegal ke Amerika Serikat.

    3 Februari – Trump menangguhkan ancaman tarifnya terhadap Meksiko dan Kanada, menyetujui jeda selama 30 hari sebagai imbalan atas konsesi pada penegakan hukum perbatasan dan kejahatan. AS tidak mencapai kesepakatan seperti itu dengan China.

    7 Februari – Trump menunda tarif pada paket de minimis yang menyasar paket bernilai murah dari China hingga Departemen Perdagangan dapat mengonfirmasi bahwa prosedur dan sistem telah tersedia untuk memprosesnya dan mengumpulkan pendapatan tarif.

    10 Februari – Trump menaikkan tarif pada baja dan aluminium menjadi 25% tetap tanpa pengecualian atau pembebasan.

    3 Maret – Trump mengatakan tarif 25% pada barang-barang dari Meksiko dan Kanada akan berlaku mulai 4 Maret dan menggandakan tarif terkait fentanil pada semua impor China menjadi 20%.

    5 Maret – Presiden setuju untuk menunda tarif selama satu bulan untuk beberapa kendaraan yang dibuat di Kanada dan Meksiko setelah menelepon CEO General Motors dan Ford dan ketua Stellantis.

    6 Maret – Trump membebaskan barang dari Kanada dan Meksiko berdasarkan pakta perdagangan Amerika Utara selama sebulan dari tarif 25%.

    26 Maret – Trump mengumumkan tarif 25% untuk mobil dan truk ringan impor.

    2 April – Trump mengumumkan tarif global dengan dasar 10% untuk semua impor dan bea masuk yang jauh lebih tinggi untuk beberapa mitra dagang terbesar AS.

    9 April – Trump menunda selama 90 hari sebagian besar tarif khusus negara yang berlaku kurang dari 24 jam sebelumnya menyusul pergolakan di pasar keuangan yang menghapus triliunan dolar dari bursa di seluruh dunia. Bea masuk menyeluruh sebesar 10% pada hampir semua impor AS tetap berlaku.

    Trump mengatakan akan menaikkan tarif impor dari China menjadi 125% dari level 104% yang berlaku sehari sebelumnya. Hal ini mendorong bea masuk tambahan untuk barang-barang China menjadi 145%, termasuk tarif terkait fentanil yang diberlakukan sebelumnya.

    13 April – Pemerintah AS memberikan pengecualian dari tarif tinggi untuk telepon pintar, komputer, dan beberapa barang elektronik lainnya yang sebagian besar diimpor dari China.

    22 April – Pemerintah Trump meluncurkan penyelidikan keamanan nasional berdasarkan Bagian 232 Undang-Undang Perdagangan tahun 1962 terhadap impor farmasi dan semikonduktor sebagai bagian dari upaya untuk mengenakan tarif pada kedua sektor tersebut.

    4 Mei – Trump mengenakan tarif 100% untuk semua film yang diproduksi di luar AS.

    9 Mei – Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan perjanjian perdagangan bilateral terbatas yang tetap memberlakukan tarif 10% untuk ekspor Inggris, memperluas akses pertanian untuk kedua negara, dan menurunkan bea masuk AS yang mahal untuk ekspor mobil Inggris.

    12 Mei – AS dan China sepakat untuk memangkas sementara tarif timbal balik. Berdasarkan gencatan senjata 90 hari, AS akan memangkas tarif tambahan yang dikenakannya pada impor China menjadi 30% dari 145%, sementara bea masuk China atas impor AS akan dipangkas menjadi 10% dari 125%.

    13 Mei – AS memangkas tarif “de minimis” bernilai rendah pada pengiriman China, mengurangi bea masuk untuk barang senilai hingga $800 menjadi 54% dari 120%.

    23 Mei – Trump mengatakan ia merekomendasikan tarif langsung 50% atas barang-barang dari Uni Eropa mulai 1 Juni. Dia juga memperingatkan Apple bahwa mereka akan menghadapi tarif 25% jika ponsel yang dijualnya di AS diproduksi di luar negeri.

    25 Mei – Trump menarik kembali ancamannya untuk mengenakan tarif 50% pada impor dari UE, dan setuju untuk memperpanjang batas waktu perundingan antara AS dan blok tersebut hingga 9 Juli.

    28 Mei – Pengadilan perdagangan AS memblokir tarif Trump agar tidak berlaku dalam putusan yang menyatakan bahwa presiden telah melampaui kewenangannya dengan mengenakan bea masuk menyeluruh pada impor dari mitra dagang AS. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

    29 Mei – Pengadilan banding federal untuk sementara memberlakukan kembali tarif Trump yang paling luas, dengan mengatakan bahwa pengadilan menghentikan sementara putusan pengadilan yang lebih rendah untuk mempertimbangkan banding pemerintah.

    Pengadilan banding juga memerintahkan penggugat dalam kasus tersebut untuk menanggapi paling lambat 5 Juni dan pemerintah paling lambat 9 Juni.

  • Serikat Pekerja: Banyak Pengusaha Diam-diam Lakukan PHK Tertutup

    Serikat Pekerja: Banyak Pengusaha Diam-diam Lakukan PHK Tertutup

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha cenderung enggan membuat laporan kepada pemerintah setempat saat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Hal itu ditegaskan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN). Ketua Umum KSPN Ristadi menyebut pengusaha tidak ingin informasi PHK diekspos ke pemerintah setempat sehingga melakukan PHK tertutup secara diam-diam.

    “Fakta di lapangan, kami mengalami melihat banyak pengusaha-pengusaha, banyak manajemen di mana ketika perusahaan terjadi PHK, entah PHK efisiensi bahkan ada yang pabriknya tutup juga, mereka tidak mau, mereka keberatan untuk diekspos, tidak mau melaporkan ke pemerintah setempat,” kata Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).

    Dia mengungkap salah satu alasan pengusaha tak mau melaporkan ke pemerintah setempat adalah untuk menjaga kepercayaan perbankan. Selain itu, pengusaha ingin menjaga kepercayaan konsumen dan citra bisnis.

    Untuk itu, KSPN meyakini bahwa jumlah buruh/pekerja yang ter-PHK lebih besar dari data yang dimiliki pemerintah. 

    Di sisi lain, serikat pekerja juga menyayangkan adanya perbedaan data PHK antara yang dimiliki pihaknya, pengusaha dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)  .

    Ristadi menyebut data PHK awal 2025 menunjukkan jumlah yang bervariasi. Untuk data KSPN, misalnya, tercatat ada 61.351 pekerja yang ter-PHK dari Januari–April 2025. 

    Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat 73.992 pekerja terdampak pada Januari–Maret, sedangkan data dari Kemnaker menunjukkan hanya ada 26.455 kasus PHK hingga Mei 2025.

    “Seharusnya pemerintah yang mempunyai infrastruktur lebih luas, lebih lengkap di seluruh kabupaten-kota di Indonesia, seharusnya datanya lebih real dan lebih besar daripada data yang dari kami, dari serikat, atau kemudian dari asosiasi pengusaha,” ujarnya.

    Padahal, sambung dia, pemerintah memiliki infrastruktur di setiap dinas tenaga kerja (disnaker) untuk melakukan pendataan buruh/pekerja yang ter-PHK.

    Selain itu, Ristadi mengungkap sejak akhir 2000 hingga awal 2024, sekitar 60 perusahaan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menengah ke atas melakukan efisiensi PHK hingga menutup pabrik, dengan akumulasi korban PHK mencapai ratusan ribu.

    Menurutnya, efek domino dari PHK bisa meluas, mulai dari meningkatkan angka kemiskinan, kesenjangan ekonomi, tingkat kriminalitas, hingga gejolak sosial ekonomi.

    “Kami sebetulnya sungguh prihatin dengan beberapa tahun terakhir ini reaksi respons pemerintah itu seperti datar-datar saja, seolah-olah terjadinya pemutusan hubungan kerja menjadi hal dinamika bisnis yang biasa, ada yang di-PHK, kemudian ada yang masuk kerja kembali,” pungkasnya.