Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Terungkap! Alasan Visa Haji Furoda Indonesia Tidak Terbit Tahun Ini

    Terungkap! Alasan Visa Haji Furoda Indonesia Tidak Terbit Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Arab Saudi mengumumkan tidak menerbitkan visa untuk Haji Furoda pada musim haji tahun 1446 Hijriah.

    Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan satupun visa Haji Furoda yang terbit di Indonesia.

    Pasalnya, jalur Haji Furoda tidak memiliki alokasi kuota yang pasti, sebagaimana haji reguler dan khusus. Di lain sisi, pembagian kuota haji tanpa antre itu sepenuhnya merupakan kewenangan otoritas Arab Saudi.

    “Jumlah dan pembagian kuota Haji Furoda sepenuhnya di bawah kewenangan Kerajaan Arab Saudi,” ujar Himpuh dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (2/6/2025).

    Himpuh menambahkan kebijakan itu telah menyebabkan banyak jemaah di Indonesia terancam gagal berangkat haji melalui jalur tersebut. Dengan begitu, Himpuh mengimbau agar anggotanya bisa mengambil sikap realistis terkait kebijakan pemerintah Arab tersebut.

    “Himpuh tidak menghalangi langkah positif dan optimis yang sedang ditempuh, namun meminta anggota Himpuh tetap harus memiliki limitasi waktu sesegera mungkin untuk menghindari terjadinya kerugian di kemudian hari,” tutur Himpuh.

    Di samping itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan bahwa persoalan ini sudah sempat dibahas dengan Kemenag pada Mei 2024 lalu.

    Kala itu, pihaknya sudah mendapatkan sinyal pengetatan haji dari pemerintah Arab terhadap visa non-haji, termasuk visa furoda.

    Abdul menjelaskan pengetatan itu terjadi lantaran adanya penumpukan jamaah di tiga wilayah mulai dari Arafah, Muzdalifah hingga Mina.

    “Ini karena adanya penumpukan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, padahal visa yang dikeluarkan seharusnya sudah sesuai kuota lokasi,” ujar Abdul Wachid dalam keterangan tertulis.

    Dia menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi ini tidak hanya diterapkan di Indonesia, namun berlaku juga untuk negara di seluruh dunia.

    “Ini jelas menjadi beban berat bagi teman-teman travel. Semua biaya sudah dibayar, sekarang visanya tidak keluar sama sekali. Saya menerima banyak keluhan dari mereka,” pungkasnya.

  • Investasi Jangka Panjang Indosat (ISAT) di Tanah Papua

    Investasi Jangka Panjang Indosat (ISAT) di Tanah Papua

    Bisnis.com, JAKARTA – AI Experience dinilai akan menjadi investasi jangka panjang PT Indosat Tbk. (ISAT) di Wilayah Timur Indonesia, Papua. Infrastruktur tersebut akan menjadi pusat penyebaran AI di pasar yang masih subur atau blue ocean.

    Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus mengatakan dalam industri telekomunikasi, investasi dalam membangun infrastruktur adalah investasi yang berkaitan dengan rencana jangka panjang.

    Keuntungan yang didapat oleh perusahaan telekomunikasi tidak dapat terjadi dalam waktu 1-2 tahun. Keuntungan akan datang dalam jangka menengah dan panjang, terlebih untuk daerah yang masih segar seperti di Jayapura, Papua.

    “Mereka yang mampu, siap, dan memiliki visi jangka panjang mereka yang akan pegang kendali nanti. Bukan hari ini,” kata Nicodemus, Kamis (22/5/2025).

    Berdasarkan data Parker, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai pasar potensial AI di Asia, dengan nilai pasar diperkirakan mencapai US$70,6 miliar atau sekitar 6,4% dari total pangsa pasar AI di kawasan ini.

    Posisi Indonesia berada tepat di bawah China, India, dan Jepang, yang masing-masing mendominasi pasar AI Asia dengan persentase 45,4%, 18,2%, dan 10%. Pencapaian ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki peranan strategis dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI di Asia, melampaui negara-negara lain seperti Korea Selatan, Thailand, dan Singapura.

    Nicodemus juga mengatakan bahwa AI telah mendisrupsi seluruh pasar dan segmen. Teknologi diperkirakan terus berkembang dengan pesat.

    “Kita masih sangat membutuhkan infrastruktur yang seperti itu. Indosat juga siap berkolaborasi dengan Nvidia. Dan mereka Nvidia siap membangun pusat AI. Indosat melihat ke arah sana,” kata Nicodemus.

    Sementara itu, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Daniel Widjaja mengatakan Indosat harus dapat mengantisipasi sejumlah tantangan saat mendorong AI ke Papua. Tantangan tersebut antara lain ketidakstabilan koneksi dan infrastruktur hingga literasi masyarakat yang belum mumpuni.

    “Jadi untuk AI menurut saya lebih baik sejalan dengan ekspansi dilakukan pengadaan mengenai penggunaan AI,” kata Daniel.

    Sebelumnya, Indosat memperluas akses digital yang merata termasuk wilayah Papua. Melalui AI Experience Center (AIEC) perusahaan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Papua.

    Presiden Direktur dan CEO Indosat Vikram Sinha menyampaikan perusahaan terus menghadirkan AI ke seluruh Indonesia. Pada November 2024 perusahaan telah membangun AI Factory, sebuah solusi AI komprehensif untuk segala sektor.

    Pembangunan AI Factory berjalan sangat cepat seiring dengan upaya perusahaan dalam menangkap peluang dari sektor ini. Indosat membangun AI Factory dalam 73 hari, saat kebanyakan orang lain melakukannya dalam 150 hari.

    Lebih lanjut, kata Vikram, Indosat juga telah melakukan proof of concept untuk Blackwall GB2 200 di Jakarta, GPU paling canggih yang dibutuhkan untuk pabrik. Adapun saat ini infrastruktur AI Indosat makin luas dan telah hadir di Jayapura, Papua.

    “Dan hari ini kami berada di sini untuk memastikan bahwa tidak hanya Jakarta, tidak hanya Surabaya, tidak hanya Medan, Jayapura memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari AI,” kata Vikram Sinha dalam sambutannya pada acara Kitorang Bisa AI, mengutip Youtube Indosat Ooredoo Hutchison, Rabu (21/5/2025).

    Vikram mengatakan, bersama dengan mitranya yakni Huawei, mereka telah berkomitmen agar pengalaman menggunakan AI dapat dirasakan secara merata, bahkan lebih baik, oleh setiap orang di wilayah Indonesia Timur.

  • Era Bakar Duit Starlink Bakal Berakhir

    Era Bakar Duit Starlink Bakal Berakhir

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga layanan satelit orbit rendah, Starlink, yang dipatok mulai dari Rp700.000-an per bulan dinilai sebagai harga promo yang sewaktu-waktu dapat menghilang. Pengusaha satelit lokal meyakini era ‘bakar duit’ tersebut segera berakhir.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Satelit Indonesia, Sigit Jatiputro menilai strategi harga murah yang selama ini diterapkan Starlink tak bisa berlangsung selamanya. Dia memperkirakan harga layanan satelit berbasis Low Earth Orbit (LEO) seperti Starlink berpotensi naik dalam waktu 2-3 tahun ke depan, tergantung dinamika pasar dan geopolitik.

    Menurut Sigit, model bisnis Starlink memang berbeda dari operator satelit konvensional. Sebagai satelit yang dapat melayani seluruh dunia,

    Starlink kemungkinan menerapkan skema subsidi sehingga setiap wilayah berbeda-beda. Ada yang murah, ada juga yang mahal. Namun, pada akhirnya harga layanan tersebut akan naik secara merata.

    “Prosesnya mahal, sebenarnya mahal. Jadi mereka bakar duit. Mereka punya bisnis model yang beda banget cara dapetin uangnya,” ujar Sigit kepada Bisnis, Senin (2/5/2025).

    Dia mencontohkan, di negara asal seperti Amerika Serikat, Starlink bisa menutup sebagian besar biaya operasional lewat proyek-proyek Universal Service Obligation (USO) atau subsidi pemerintah. Sementara itu pendapatan dari luar negeri, hanya tambahan pendapatan karena satelit Starlink melewati suatu wilayah.

    “Dia berani karena sebagian udah ditanggung di negaranya,” jelasnya.

    Sigit menegaskan, harga layanan satelit ke depan sangat bergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi krisis global yang bisa mengganggu rantai pasok dan menekan kapasitas satelit di kawasan tertentu.

    Di sisi lain, Sigit melihat dalam 2-3 tahun mendatang, jumlah pemain layanan satelit LEO akan bertambah seiring banyak negara yang meluncurkan satelit serupa. Pada kondisi tersebut dia mengingatkan perlunya regulasi yang tepat agar ekonomi digital tetap berjalan dan kepentingan nasional tetap terjaga.

    Sigit juga menyoroti aspek keamanan data, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti perbankan dan pertambangan. Dia menilai, ke depan, keamanan data akan menjadi prioritas utama dibanding sekadar efisiensi biaya.

    “Bayangin aja kalau misalnya di 3 tahun lagi ada 10 operator kayak gitu. Kira-kira gimana membuat regulasi yang pas supaya ekonominya jalan, tapi juga di dalam terproteksi,” tegas Sigit.

    Terkait regulasi, Sigit menyebut sudah ada aturan perlindungan data pribadi (PDP) dan kewajiban penempatan data center di Indonesia. Namun, dia mengakui implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama soal kepatuhan operator asing. “Aturannya ada, masalahnya dari asing itu apakah mereka comply pada itu, kita enggak tahu. Selalu ada kekhususan ketika diberikan izin,” kata Sigit.

    Nasib GEO

    Sementara itu, kemunculan Starlink di Indonesia sejak 19 Mei 2024, membawa tantangan baru bagi industri satelit konvensional, khususnya satelit Geostationary Orbit (GEO).

    Layanan LEO dikenal dengan latensi rendah dan bandwidth besar, serta harga yang lebih murah dibandingkan GEO. Namun, apakah ini berarti satelit GEO sudah tak relevan di era digital saat ini?

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Satelit Indonesia, Sigit Jatiputro, menilai persaingan dengan LEO memang semakin berat. Operator GEO harus dapat menyesuaikan model bisnis agar tetap kompetitif di mata publik.

    “Saya enggak nyebut harga GEO harus diturunin, tapi bisnis modelnya harus lebih pas supaya bisa mendekati persepsi publik yang sama harganya dengan LEO,” tambahnya.

    Meski begitu, Sigit menegaskan satelit GEO masih relevan, terutama untuk kebutuhan tertentu. “GEO efisien untuk area yang luas sekaligus, misalnya untuk siaran TV nasional atau komunikasi di daerah terpencil yang cakupannya besar,” jelasnya.

    Selain itu, untuk sektor yang membutuhkan keamanan tinggi seperti perbankan dan pertahanan, satelit GEO tetap menjadi pilihan utama. “Kalau untuk keamanan, misalnya perbankan atau defense, enggak ada pilihan lain, harus pakai GEO. Kalau ke LEO, otomatis karena sekarang punyanya asing, itu pasti di luar pusat kontrol kita,” tegas Sigit.

  • Momen Prabowo, Megawati, dan Gibran Hadir Bareng di Upacara Hari Lahir Pancasila

    Momen Prabowo, Megawati, dan Gibran Hadir Bareng di Upacara Hari Lahir Pancasila

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025) pagi.

    Dalam momentum bersejarah ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, tampak hadir kompak mengikuti jalannya upacara.

    Gibran hadir dengan mengenakan setelan jas formal berwarna gelap, sementara Megawati tampil anggun mengenakan seragam putih khas BPIP.

    Upacara dimulai sekitar pukul 09.20 WIB setelah Presiden Prabowo tiba di lokasi. Bertindak sebagai komandan upacara adalah Kolonel Marinir Achmad Hadi Al-Hasny yang saat ini menjabat sebagai Danlanal Mataram.

    Sejumlah tokoh penting juga tampak menghadiri upacara tersebut, antara lain Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti, Menko PMK Pratikno, Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Najamudin, Ketua MK Suhartoyo, Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.

    Upacara tahun ini dilaksanakan pada 2 Juni, sehari setelah tanggal resmi Hari Lahir Pancasila, menyusul keputusan BPIP yang memundurkan jadwal pelaksanaan melalui Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025.

    Dalam edaran tersebut juga disebutkan bahwa penurunan bendera Merah Putih oleh Paskibraka akan dilakukan pada sore hari pukul 16.00 WIB tanpa kehadiran peserta upacara dan tamu undangan.

  • Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Gibran, Megawati, hingga JK Hadir

    Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Gibran, Megawati, hingga JK Hadir

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (2/6/2025) pagi.

    Upacara ini merupakan agenda kenegaraan yang rutin diselenggarakan untuk memperingati kelahiran dasar negara Indonesia, Pancasila, yang pertama kali dicetuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945.

    Tahun ini, pelaksanaan upacara tingkat pusat digelar sehari setelah tanggal 1 Juni, sesuai dengan ketentuan baru dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 5 Tahun 2025.

    Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) resmi menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025.

    Surat edaran ini mengatur sejumlah perubahan penting terkait pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila.

    Melalui surat edaran ini, BPIP menetapkan bahwa upacara bendera tingkat pusat akan dilaksanakan pada Senin (2/6/2025) pukul 10.00 WIB di halaman Gedung Pancasila, Jakarta.

    Upacara dihadiri oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan sejumlah pejabat tinggi negara serta tamu undangan lainnya, antara lain mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hingga Tri Sutrisno. Seperti diketahui, Megawati saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. 

    Pria dan wanita tamu undangan akan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) atau pakaian lain sesuai ketentuan. Sementara, TNI/POLRI mengenakan Pakaian Dinas Upacara III (PDU III).

    Adapun, upacara penurunan di pusat akan dilakukan oleh Paskibraka pukul 16.00 WIB tanpa kehadiran peserta dan tamu undangan.

    Tema resmi Hari Lahir Pancasila 2025 ditetapkan yakni “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”.

    Perubahan ini merupakan hasil koordinasi antara BPIP dan Kementerian Sekretariat Negara, dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila agar berjalan tertib dan aman di seluruh wilayah Republik Indonesia serta perwakilan RI di luar negeri.

  • Personalisasi Konten Jadi Kunci Pemasaran di Era Social Commerce

    Personalisasi Konten Jadi Kunci Pemasaran di Era Social Commerce

    Bisnis.com, JAKARTA – Personalisasi konten dinilai telah menjadi kunci pemasaran melalui kanal digital. Terlebih, dengan pertumbuhan pasar social commerce saat ini.

    CEO Space & Shapes, Lolen Windra mengatakan personalisasi bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi syarat utama dalam menciptakan konten kreatif dan visual yang relevan. Namun, menghadirkan personalisasi dalam skala besar tetap menjadi tantangan besar, apalagi jika mengandalkan pendekatan produksi yang mengejar efisiensi.

    “Salah satu tantangan paling umum yang dihadapi pemasar di Indonesia adalah kebutuhan akan banyak varian konten untuk setiap segmen demografis yang ditargetkan,” katanya dalam siaran pers, Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, pertumbuhan pasar social commerce yang lebih cepat dari e-commerce tradisional di Indonesia membuat pendekatan pesan massal satu untuk semua sudah tak lagi relevan. Dalam dua hingga tiga tahun terakhir, permintaan akan konten visual terus meningkat.

    Dia mengingatkan untuk merek-merek baru yang ingin masuk ke Indonesia, agar tidak sekadar menyalin strategi dari kantor pusat. Mereka harus mampu membuat personalisasi yang bersifat perilaku lokal untuk bisa dianggap nyata.

    Dia menyarankan pendekatan “test-and-learn” yang digerakkan oleh produksi kreatif dalam volume tinggi serta optimalisasi AI secara real-time. Kreativitas konten harus menyesuaikan dengan suara konsumen dalam hitungan menit.

    Lolen mengatakan di kanal digital Indonesia, merek lokal sangat dinamis dan mampu bersaing ketat. Banyak merek kecil memulai dari industri rumahan dan menjual di TikTok dengan konten yang otentik.

    Space & Shapes telah berkolaborasi dengan FancyTech untuk menghadiran layanan personalisasi konten berbasis AI di Indonesia.

    Dia menuturkan dengan dukungan alat produksi konten berbasis AI, perusahaan mampu menjalankan A/B testing untuk menemukan materi iklan yang paling efektif untuk masing-masing tipe audiens. Hasilnya, engagement yang lebih tinggi, penargetan yang lebih cerdas, dan kampanye seperti percakapan ketimbang promosi.

  • Respons MUI hingga PDIP soal Rencana Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Respons MUI hingga PDIP soal Rencana Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel asalkan negara Zionis itu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.

    Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjunjung tinggi hukum internasional dan mendorong penyelesaian damai atas konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah.

    Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan resmi usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    “Kami juga membahas kondisi global dan kami sepakat untuk terus saling koordinasi dalam menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional,” ujarnya dalam forum itu.

    Salah satu fokus utama dalam pembicaraan tersebut adalah situasi di Palestina. Presiden Ke-8 RI itu mengapresiasi posisi tegas Prancis yang disampaikan oleh Presiden Macron, dalam mendukung upaya penyelesaian damai serta kemerdekaan bagi bangsa Palestina.

    Prancis, menurut Prabowo, juga akan terus mendorong penghentian segera terhadap aksi bersenjata di Gaza serta memastikan akses kemanusiaan yang penuh dan aman.

    “Kami juga mendukung rencana Perancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, Konferensi Tingkat Tinggi pada Juni mendatang guna mendorong penyelesaian Two State Solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah,” kata Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, sejauh ini PBB telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi tentang solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada 17—20 Juni 2025 di New York, Amerika Serikat.

    Adapun, tujuan utama konferensi tersebut adalah untuk memperoleh pengakuan negara Palestina dari negara-negara anggota PBB. Hal ini merupakan upaya yang tidak jujur oleh Palestina untuk menghindari Perjanjian Oslo, perjanjian yang mengatur hubungan mereka dengan Israel.

    Perjanjian Oslo mewajibkan mereka untuk merundingkan masalah status akhir dengan Israel, termasuk perbatasan — prasyarat untuk negara Palestina

    Dukungan MUI

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mendukung Presiden Prabowo Subianto bekerja sama dengan Israel selama negara tersebut angkat kaki dari Gaza Palestina.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mengemukakan pernyataan Presiden Prabowo tentang kesediaannya membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat Palestina merdeka bisa dimengerti. 

    Namun, kata Sudarnoto, pembukaan UUD 1945 memang mengisyaratkan kuat bahwa Indonesia anti penjajahan dan membela negara manapun termasuk Pakestina yang terjajah. 

    “Jika Israel tidak lagi menjajah dan semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk membenci Israel,” tuturnya di Jakarta, Jumat (30/5).

    Dia berpandangan bahwa tujuan akhir dari Indonesia membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina. 

    Namun, menurut Sudarnoto, ada catatan penting di balik apa yang telah disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional.

    “Lalu menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebsgaimana yang telah diperintahkan ICC,” katanya.

    Maka dari itu, MUI mendorong pemerintah untuk bersama dengan Perancis dan semua negara pembela Palestina untuk memaksa Israel mundur dari semua wilayah Palestina, menghentikan genosida dan penjajahan, lalu menghukum Israel serta menangkap Netanyahu yang menjadi pelaku kejahatan perang.

    “MUI mendukung pemerintah karena  pemerintah mendukung Palestina dan tidak mendukung Israel karena Israel menjajah dan menghancurkan. Ini sejalan dengan hasil ijtimak ulama fatwa MUI,” ujarnya.

    Jangan Terburu-buru

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespons soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan mengakui Israel jika Palestina merdeka.

    Menurut Djarot, sebaiknya Prabowo jangan terlalu terburu-buru membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia harus mengingat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    “Nah, kalau kita itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru,” tegasnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Keputusan Indonesia mau, lanjutnya, Palestina haruslah merdeka dan kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat harus juga diakui oleh setiap negara.

    “Sehingga kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah, tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan undang-undang dasar,” tekan eks Wakil Gubernur Jakarta tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

  • Pemain Satelit Lokal Butuh Arah dan Dukungan dari Pemerintah

    Pemain Satelit Lokal Butuh Arah dan Dukungan dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri satelit nasional menunggu arah pemerintah terkait pengembangan teknologi telekomunikasi yang berasal dari luar angkasa. Arah yang jelas dan pasti membantu pemain lokal bertahan di tengah gemburan pemain satelit asing. 

    Di sisi lain, pelaku usaha juga menekankan tentang pentingnya keberadaan satelit yang dimiliki oleh Indonesia untuk melindungi sejumlah data strategis hingga observasi. 

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Satelit Indonesia, Sigit Jatiputro menegaskan perlunya arah yang jelas dan insentif konkret dari pemerintah agar pemain satelit lokal mampu bertahan dan berkembang di tengah pertarungan dengan operator asing.

    Menurut Sigit, investasi di sektor satelit membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga pelaku industri kerap menimbang-nimbang arah bisnis ke depan agar tetap dapat terus relevan.

    “Industri satelit di Indonesia harus tetap relevan dengan tren global, tapi tantangannya berat, terutama dari sisi investasi,” ujar Sigit, Senin (2/5/2025). 

    Sigit menyoroti potensi dominasi pemain global yang bisa menggerus pasar lokal jika tidak ada langkah strategis dari pemerintah dan pelaku industri.

    Teknologi satelit asing seperti satelit Starlink, terus mengitari langit Indonesia. Di sisi lain, mereka dapat menyalurkan internet dengan tarif affordable, tetapi juga menjadi ancaman karena ketergantungan Indonesia terhadap layanan asing yang harganya dapat berubah sewaktu-waktu. 

    Oleh sebab itu, kata Sigit, peran pemain satelit lokal sangat krusial dalam mendukung kedaulatan digital Indonesia, dan melepaskan Indonesia dari ketergantungan perangkat asing serta menjaga Indonesia tetap aman. 

    Dia juga menekankan pentingnya visi dan misi yang jelas dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga pelaku usaha agar industri satelit lokal dapat terus berkembang. 

    “Kita harus tahu, space Indonesia ini mau dibawa ke mana? Apakah para pemimpin kita sadar bahayanya jika kita tertinggal di sektor antariksa? Kalau diam saja, kita akan semakin ketinggalan,” lanjutnya.

    Sigit berharap program pengembangan satelit bisa kembali masuk ke dalam proyek strategis nasional, mengingat investasi besar yang harus disiapkan untuk pengembangan teknologi ini. 

    Sebagai contoh, dalam pengembangan satelit Satria-1 dengan kapasitas hingga 150 GBPS, memakan belanja modal hingga US$540 juta. 

    “Space itu mahal, investasinya besar. Akses ke angkasa, roket, dan teknologi masih kurang. Negara-negara lain seperti China dan Amerika pun mendorong pengembangan satelit lewat dukungan negara dan lembaga riset,” jelasnya.

  • Apple Mau Rebranding Sistem Operasi, iPhone 17 Berubah jadi iPhone 26?

    Apple Mau Rebranding Sistem Operasi, iPhone 17 Berubah jadi iPhone 26?

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, dikabarkan bakal rebranding besar-besaran untuk sistem operasinya pada ajang Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025 yang digelar bulan ini. 

    Menurut laporan dari Mark Gurman (Bloomberg), dalam newsletter Power On, perubahan nama ini akan membuat sistem operasi Apple — termasuk iOS, macOS, iPadOS, dan visionOS — menggunakan penomoran berdasarkan tahun peluncuran, mirip seperti strategi yang diterapkan produsen mobil.

    Mulai tahun ini, sistem operasi Apple akan diberi nama sesuai tahun rilisnya. Sebagai contoh, pembaruan sistem operasi tahun ini akan dinamai iOS 25, macOS 25, dan seterusnya.

    Langkah ini diyakini akan memberi Apple lebih banyak ruang untuk merilis pembaruan kecil secara berkala, sekaligus memberikan kesan bahwa perangkat lunak mereka selalu futuristik dan up-to-date.

    Secara pemasaran, penamaan berdasarkan tahun dianggap lebih mudah dipahami konsumen dan membuat Apple tampak selalu selangkah lebih maju.

    Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang lebih konsisten di seluruh lini produk Apple, dengan desain antarmuka yang terinspirasi dari visionOS milik Apple Vision Pro.

    Meskipun sistem operasi akan mengalami perubahan nama, Gurman menegaskan bahwa iPhone 17 yang akan dirilis tahun ini tidak akan diubah namanya menjadi iPhone 26, mengikuti tahun rilis.

    Hal ini berbeda dengan strategi Samsung yang pernah langsung melompat ke Galaxy S20 pada tahun 2020.

    Dilansir dari Phone Arena, Senin (2/5/2025), Gurman menjelaskan konsumen sudah sangat akrab dengan pola penamaan iPhone. Jika Apple tiba-tiba mengubahnya, hal itu justru akan terasa aneh dan membingungkan. Selain itu, jika nama iPhone diubah mengikuti tahun, model lama akan terasa lebih cepat usang di mata konsumen, sesuatu yang ingin dihindari Apple.

    Gurman juga menilai, rebranding sistem operasi ini merupakan bagian dari strategi Apple untuk mengalihkan perhatian publik di WWDC 2025.

    Dengan menonjolkan pembaruan besar pada perangkat lunak, Apple berharap peserta tidak terlalu menyoroti ketertinggalan mereka dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) dibandingkan Samsung dan Google yang sudah lebih dulu menghadirkan fitur AI canggih di perangkat mereka.

    Meski tidak berganti nama, iPhone 17 tetap akan membawa sejumlah perubahan desain dan peningkatan spesifikasi. Salah satu bocoran menyebutkan seluruh lini iPhone 17 — kecuali mungkin model dasar — akan dibekali RAM 12 GB sebagai standar.

  • Pro Kontra Revisi KUHAP, Soal Penyidik hingga Isu Larangan Meliput Sidang

    Pro Kontra Revisi KUHAP, Soal Penyidik hingga Isu Larangan Meliput Sidang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR sedang membahas amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Perubahan KUHAP akan mengubah lanskap tata cara beracara termasuk proses pemidanaan dalam suatu perkara.

    Ketua DPR Puan Maharani menyebut parlemen tidak akan tergesa-gesa dalam membahas revisi KUHAP. Dia menjanjikan agar semua masukan dari seluruh elemen masyarakat turut didengar. 

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, legislator nantinya juga akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah revisi KUHAP dituntaskan. 

    “Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Bagaimana selanjutnya, ya itu juga kita akan minta masukkan pandangan dari seluruhnya,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

    Sementara itu, pada Maret 2025 sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap pihaknya menargetkan bakal menuntaskan revisi KUHAP tidak melebihi waktu dua kali masa sidang.

    Komisi III DPR menargetkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tidak memakan waktu hingga melebihi dua masa sidang. 

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, komisi hukum DPR optimistis pembahasan revisi KUHAP bisa dibahas tanpa waktu yang lama. Apalagi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru bakal mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

    “Kalau bisa ya jangan lebih dari dua kali masa sidang. Jadi kalau dua kali masa sidang Insyaallah sih siap ya teman-teman ya,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Masukan KPK

    Adapun Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyampaikan sejumlah masukan untuk Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. 

    Lembaga antirasuah itu tetap berpedoman dengan KUHAP, meski juga berpegang kepada Undang-Undang (UU) No 19/2019 tentang KPK dengan azas lex specialis dalam melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. 

    Menurut Johanis, terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan pada revisi KUHAP. Dia menyebut pedoman menyelenggarakan hukum acara pidana itu saat ini merupakan produk Orde Lama yang masih digunakan pada era pascareformasi. 

    “Sekarang ini dalam era reformasi perkembangan dari berbagai aspek kehidupan semakin meningkat, seiring dengan hal tersebut. Sudah saatnya kita mengubah UU KUHAP untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini dan ke depan,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (1/6/2025). 

    Johanis menyebut setidaknya ada lima aspek yang harus masuk ke dalam revisi. Pertama, syarat pendidikan minimal penyelidik dan penyidik. Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu mengatakan ada ketimpangan syarat minimal pendidikan antara penyelidik dan penyidik dengan advokat, jaksa serta hakim. Penyelidik dan penyidik, yang biasanya berlatar belakang dari Kepolisian, tidak disarankan berpendidikan S1 Ilmu Hukum. 

    Oleh sebab itu, dia menilai penyelidik dan penyidik di berbagai lembaga penegak hukum harus berpendidikan serendah-rendahnya S1 Ilmu Hukum.

    “Sehingga seluruh aparat penegak hukum, berlatar belakang pendidikan S1 Ilmu Hukum. Saat ini Penyelidik dan Penyidik tidak disarankan berpendidikan S1 Ilmu Hukum, sedangkan Advokat, Jaksa dan Hakim sudah disyaratkan harus S1 Ilmu Hukum,” tuturnya.

    Kedua, menghilangkan penyidik pembantu. Ketiga, pengaturan yang jelas ihwal tenggang waktu penyidikan supaya ada kepastian hukum. 

    “Begitu juga halnya tenggang waktu proses pemeriksaan persidangan, harus diatur dengan jelas dan tegas agar ada kepastian hukum bagi pencari keadilan,” pesannya. 

    Keempat, pengaturan jelas dan tegas atas tenggan waktu penanganan perkara saat tahap penuntutan. Kelima, pengaturan mengenai perlindungan terhadap pelapor dugaan tindak pidana ke penegak hukum.

    “Dan lain-lain masih banyak lagi yang perlu diatur,” jelasnya.

    Sorotan AJI 

    Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida menyoroti ada usulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pihaknya anggap dapat menganggu kebebasan pers.

    Dia menyebut, pasal yang dimaksudnya adalah aturan yang membuat sidang pengadilan tertutup alias tidak ada liputan langsung atau jika ditayangkan harus ada izin dari ketua pengadilan terlebih dahulu.

    “Kita merasa itu mengganggu kerja-kerja pers yang harusnya transparan, kita harus tahu apa yang terjadi di dalam [persidangan],” katanya seusai menghadiri pertemuan dengan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

    Sebab itu, Nany bersama anggota-anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendesak DPR untuk mencopot bahkan kalau bisa menghapuskan usulan tersebut.

    Menurut dia, sidang pengadilan seperti korupsi hingga pembunuhan berencana merupakan sebuah kepentingan umum, sehingga masyarakat berhak tahu proses persidangannya seperti apa.

    “Kecuali kalau seandainya pengadilan tentang kekerasan seksual itu mungkin tertutup dan kita kan punya etika soal itu. Aku rasa wartawan-wartawan pasti paham dan mereka pasti nggak akan meliput. Tapi yang berhubungan dengan kepentingan umum, ya pasti kita harus liput,” urainya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Sura Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang mengusulkan agar revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimasukkan pasal soal tidak ada liputan langsung dalam proses persidangan..

    Juniver mengusulkan dalam Pasal 253 ayat 3 supaya ada penegasan dari makna publikasi proses persidangan. Menurut dia, harus ada pelarangan liputan langsung dalam persidangan dan ini perlu disetujui.

    “Kenapa ini harus kita setuju? Karena orang dalam persidangan pidana kalau di liputannya langsung, saksi-saksi bisa mendengar, bisa saling mempengaruhi, bisa nyontek, itu kita setuju itu,” ujarnya, di Gedung DPR RI pada Senin (23/3/2025).