Category: Bisnis.com

  • Kesejahteraan Petani Naik Tipis Mei 2025, Terpangaruh NTP Harga Cabai – Kelapa Sawit

    Kesejahteraan Petani Naik Tipis Mei 2025, Terpangaruh NTP Harga Cabai – Kelapa Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) mengalami kenaikan sebesar 0,07% secara bulanan (month-to-month/mtm) menjadi di level 121,15 pada Mei 2025. Adapun pada April 2025 angkanya hanya mencapai 121,06.

    Sekadar informasi, nilai tukar petani (NTP) adalah indikator yang mengukur kemampuan daya beli petani di pedesaan, menunjukkan seberapa baik mereka bisa bertukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang dibutuhkan.

    NTP dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

    NTP Naik menunjukkan bahwa harga hasil panen petani naik lebih cepat daripada harga barang-barang yang mereka beli. Ini berarti petani memiliki lebih banyak daya beli.

    Adapun mengenai kenaikan NTP April 2025, Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) turun 0,24% mtm, dari 150,19 pada April 2025 menjadi 149,84 pada Mei 2025.

    Sementara itu, indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) turun lebih dalam, yaitu sebesar 0,31% mtm. Angkanya menjadi 123,68 dari bulan sebelumnya di level 124,07.

    “Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani nasional adalah cabai rawit, bawang merah, cabai merah, dan kelapa sawit,” kata Pudji dalam rilis BRS, Senin (2/6/2025).

    Jika dilihat berdasarkan subsektor, Pudji mengungkap subsektor yang mengalami penurunan NTP terdalam adalah subsektor tanaman hortikultura (NTPH). Subsektor ini mengalami penurunan NTP sebesar 8,07% secara bulanan.

    “Hal ini karena It turun 8,36%, lebih dalam dari penurunan Ib yang sebesar 0,31%,” ujarnya.

    Sementara itu, komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan It adalah cabai rawit, bawang merah, cabai merah, dan kentang.

    Data BPS juga menujukkan, nilai tukar nelayan (NTN) mengalami penurunan sebesar 0,06%. Hal ini lantaran It turun 0,27% dan lebih dalam dari penurunan Ib yang sebesar 0,22%.

    “Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan It untuk nilai tukar nelayan adalah tongkol, selar, ketamba, dan juga cakalang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) Indonesia tercatat sebesar 121,06 poin pada April 2025. Nilainya turun 2,15% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 123,72 poin.

    Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, NTP Indonesia pada April 2025 masih lebih tinggi 3,66%. Tercatat, pada April 2024, NTP Indonesia adalah sebesar 116,79 poin.

    Penurunan NTP pada bulan lalu ini terjadi seiring dengan penurunan indeks harga yang diterima oleh petani (lt) sebesar 1,35% menjadi 150,19 poin dari 152,24 poin. Sementara itu, indeks harga yang dibayar oleh petani (lb) mengalami kenaikan 0,82% menjadi 124,07 poin dari 123,05 poin.

  • BPS: Harga Beras di Tingkat Grosir hingga Eceran Kompak Naik pada Mei 2025

    BPS: Harga Beras di Tingkat Grosir hingga Eceran Kompak Naik pada Mei 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, grosir, maupun eceran kompak mengalami kenaikan secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Mei 2025.

    Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan rata-rata harga beras di penggilingan naik 2,37% yoy menjadi Rp12.733 per kilogram pada Mei 2025.

    Namun jika dibandingkan bulan sebelumnya, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan turun tipis 0,01% secara bulanan (mont-to-month/mtm) sebesar Rp12.634 per kilogram pada April 2025.

    “Dan jika kita lihat menurut kualitas beras di penggilingan, beras premium turun 0,35% secara mtm dan naik 0,01% secara yoy. Sementara beras medium naik 0,17% secara mtm dan naik 4,18% secara yoy,” kata Pudji dalam rilis BRS, Senin (2/6/2025).

    Adapun jika menengok data beras di tingkat grosir, BPS mencatat terjadi inflasi sebesar 0,05% mtm dan terjadi inflasi sebesar 2,07% yoy.

    Data BPS menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat grosir naik dari Rp13.728 per kilogram pada April 2025 menjadi Rp13.735 per kilogram pada Mei 2025.

    Selain itu, rata-rata harga beras juga naik di tingkat eceran dengan inflasi sebesar 0,20% mtm dan inflasi sebesar 2,46% yoy.

    Tercatat, rata-rata harga beras di tingkat eceran naik menjadi Rp14.784 per kilogram pada Mei 2025, dari bulan sebelumnya yang hanya di level Rp14.754 per kilogram.

    Lebih lanjut, Pudji menjelaskan bahwa rata-rata harga beras ini telah mencakup berbagai jenis kualitas dan harga beras di Tanah Air.

    “Sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup harga beras di seluruh wilayah di Indonesia,” tandasnya.

  • Tukar Dolar AS di India Bikin Tambah Kaya, Nilai Tukar Rupee Diprediksi Makin Memburuk

    Tukar Dolar AS di India Bikin Tambah Kaya, Nilai Tukar Rupee Diprediksi Makin Memburuk

    Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupee India terhadap dolar Amerika Serikat tercatat terus melemah. Kondisi ini menyebabkan rupee sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia pada kuartal ini dan diperkirakan masih akan tertinggal dari mata uang regional lainnya hingga akhir tahun nanti.

    Dikutip dari Bloomberg, Senin (2/6/2025), analis menilai tekanan terhadap rupee seiring upaya bank sentral India, Reserve Bank of India (RBI) berusaha menjaga stabilitas cadangan devisanya. Terpantau net short forwards RBI turun menjadi sekitar US$73 miliar per April, dari posisi tertinggi sepanjang masa US$88,8 miliar pada Februari. Penurunan ini mengindikasikan pembayaran dolar dalam jumlah besar yang dapat menguras cadangan devisa India.

    Net short forwards sendiri adalah data yang yang mencerminkan jumlah dolar AS yang dijadwalkan untuk dijual di masa depan.

    “RBI kemungkinan akan membeli dolar untuk menjaga cadangan devisa, sehingga nilai tukar rupee bisa melemah ke 86,50 per dolar AS pada akhir Desember,” tulis analis IDFC First Bank Ltd. dikutip dari Bloomberg.

    Sementara Commerzbank AG memperkirakan nilai tukar rupee dapat mencapai 87,50 per dolar pada akhir 2025 nanti.

    Pada Senin (2/6/2025), rupee sempat menguat tipis 0,2% ke level 85,40 per dolar, setelah data pemerintah menunjukkan pertumbuhan ekonomi India mencapai 7,4% pada kuartal terakhir, melebihi ekspektasi pasar.

    Namun begitu, rupee tetap tertinggal dibanding mata uang negara berkembang Asia lainnya yang menguat di tengah pelemahan dolar AS. “Rupee berada di jalur untuk berkinerja buruk bahkan ketika dolar melemah,” tulis analis Barclays Bank Plc, termasuk Mitul Kotecha, dalam catatan riset mereka.

    Para analis memperkirakan RBI akan lebih fokus pada menumpuk ulang cadangan devisa dan membiarkan kontrak forward-nya jatuh tempo secara alami, ketimbang mempertahankan posisi aktif di pasar. “Menjaga posisi forward justru berisiko menguras cadangan,” kata Gaura Sen Gupta, kepala ekonom IDFC First Bank.

    Cadangan devisa India saat ini berada di kisaran US$693 miliar per 23 Mei, menurun dari rekor tertinggi US$705 miliar yang tercatat pada September tahun lalu. Data RBI mencatat, posisi short forwards dolar jangka pendek hingga tiga bulan mencapai US$15 miliar, sedangkan untuk tenor tiga bulan hingga satu tahun mencapai US$37,8 miliar.

    Menurut Vikas Jain, kepala perdagangan pendapatan tetap, mata uang, dan komoditas di Bank of America India, otoritas moneter India cenderung hanya akan melakukan intervensi di pasar valuta asing dalam kisaran ekstrem nilai tukar 84–87 per dolar AS.

    Pasar kini menantikan kebijakan suku bunga RBI yang akan diumumkan pada 6 Juni mendatang. Commerzbank AG memperkirakan bank sentral India berpotensi memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin dalam upaya menjaga daya dorong ekonomi.

  • Neraca Dagang April 2025: AS Sumbang Surplus Terbesar, China Defisit Terdalam

    Neraca Dagang April 2025: AS Sumbang Surplus Terbesar, China Defisit Terdalam

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Amerika Serikat masih menjadi negara penyumbang surplus perdagangan terbesar dengan Indonesia selama Januari—April 2025. Sebaliknya, China menjadi negara penyumbang defisit perdagangan dengan Indonesia pada periode yang sama.

    Deputi Statistik bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini merincikan AS menyumbang surplus dagang non-migas hingga US$6,42 miliar selama Januari—April 2025.

    “Didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik dan bagiannya atau HS 85 [surplus US$1,25 miliar], kemudian alas kaki atau HS 64 [US$838,4 juta], kemudian pakaian dan aksesoris/rajutan atau HS 61 [US$801,4 juta],” jelas Pudji dalam konferensi pers, Senin (2/6/2025).

    Di posisi kedua ada India, yang menyumbang surplus dagang non-migas dengan total US$4 miliar selama Januari—April 2025. Komoditas utama pendorong surplus itu adalah bahan bakar mineral (US$2,03 miliar), lemak dan minyak hewani/nabati (US$805 juta), serta besi dan baja (US$398,4 juta).

    Di posisi ketiga ada Filipina, yang menyumbang surplus dagang non-migas hingga US$2,92 miliar selama Januari—April 2025. Komoditas utama pendorong surplus dagang itu yaitu kendaraan dan bagiannya (US$904,2 juta), bahan bakar mineral (US$751,3 juta), serta lemak dan minyak hewani/nabati (US$326,2 juta).

    Sebaliknya, Pudji juga memaparkan tiga negara penyumbang defisit dagang terbesar dengan Indonesia selama Januari—April 2025. BPS mencatat, China ada di urutan pertama dengan total defisit dagang non-migas hingga US$6,9 miliar.

    “Ini didorong oleh komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya atau HS 84 [defisit US$5,72 miliar], mesin dan perlengkapan elektrik serta bagian atau HS 85 [US$5,2 miliar], serta kendaraan dan bagiannya atau HS 87 [US$1,38 miliar],” ujar Pudji.

    Di posisi kedua ada Australia, yang menyumbang defisit dagang non-migas sebesar US$1,57 miliar. Komoditas utama pendorong defisit dagang dengan Australia yaitu bahan bakar mineral (US$441,2 juta), serealia (US$435,1 juta), serta logam mulia dan perhiasan/permata (US$329,8 juta).

    Di posisi ketiga ada Hongkong, yang menyumbang defisit dagang non-migas sebesar US$485,5 juta. Komoditas utama pendorong defisit itu adalah logam mulia dan perhiasan/permata (US$329,4 juta), kain rajutan (US$56,8 juta), serta instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis (US$49,3 juta).

    Surplus Neraca Perdagangan Terendah sejak Mei 2020

    Adapun secara keseluruhan, BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mencapai surplus US$160 juta per April 2025.

    Pudji menjabarkan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor senilai US$20,74 miliar atau naik 5,76% (year on year/YoY). Adapun, nilai impor mencapai US$20,59 miliar. Alhasil, surplus neraca perdagangan April 2025 susut jadi US$160 juta.

    “Pada April 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar US$0,16 miliar dan neraca perdagangan indonesia telah mencatat surplus selama 60 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” ujar Pudji.

    Meskipun mencatatkan rekor 60 bulan berturut-turut, rupanya data April 2025 itu menjadi surplus neraca perdagangan terendah sejak Mei 2020.

    Tidak hanya itu, surplus neraca perdagangan juga berada di bawah proyeksi para ekonom. Berdasarkan konsensus proyeksi 22 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah (median) surplus neraca perdagangan pada April 2025 diproyeksikan sebesar US$2,85 miliar.

    Hanya saja, jumlah tersebut lebih rendah dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau pada Maret 2025 senilai US$4,33 miliar.

    Estimasi tertinggi dikeluarkan oleh ekonom Standard Chartered Bank Aldian Taloputra dengan nominal US$4,69 miliar. Sebaliknya, estimasi terendah diberikan oleh ekonom Sucor Sekuritas Ahmad Mikail Zaini dengan angka US$4 juta.

    Adapun Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memproyeksikan surplus dagang mencapai US$2,7 miliar pada April 2025, menurun dari realisasi US$4,33 miliar pada bulan sebelumnya.

    Asmo mengungkapkan penurunan surplus dagang tersebut sejalan. Dengan moderasi ekspor akibat penurunan harga komoditas.

    “Namun demikian, kami masih memperkirakan bahwa antisipasi pelaku usaha terhadap penundaan tarif resiprokal pada April diperkirakan menjadi faktor utama yang mendorong ekspor tetap tumbuh positif,” jelas Asmo dalam keterangannya.

  • BPS: Nilai Ekspor CPO Naik 20% Januari-April 2025

    BPS: Nilai Ekspor CPO Naik 20% Januari-April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor komoditas unggulan, yakni minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya mengalami kenaikan hingga 20% secara kumulatif sepanjang Januari—April 2025.

    Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan bahwa nilai ekspor komoditas nonmigas unggulan meningkat kecuali batu bara pada Januari—April 2025.

    Berdasarkan data BPS, nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai US$7,05 miliar pada Januari—April 2025. Angkanya naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$5,87 miliar.

    “[Sepanjang Januari—April 2025] nilai ekspor besi dan baja naik 6,62% secara kumulatif, kemudian nilai ekspor batubara turun 19,74% secara kumulatif, dan nilai ekspor CPO dan turunannya naik 20,00% secara kumulatif,” kata Pudji dalam rilis BRS, Senin (2/6/2025).

    Data BPS menunjukkan, total volume ekspor CPO dan turunannya hanya mencapai 6,41 juta ton pada Januari—April 2025, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu di level 6,78 juta ton.

    Sementara itu, dari sisi harga CPO dan turunannya di tingkat global pada Januari—April 2025 adalah US$1.099,82 per ton. Nilainya naik 26,54% dari Januari—April 2024 yang hanya mencapai US$869,16 per ton.

    BPS juga mencatat nilai ekspor besi dan baja mengalami kenaikan sebesar 6,62% secara kumulatif pada Januari—April 2025. Nilainya naik dari US$8,26 miliar pada Januari—April 2024 menjadi US$8,81 miliar pada periode yang sama di tahun ini.

    Adapun, komoditas besi dan baja mencatatkan share 10,67% pada Januari—April 2025. Dari sisi lain, total volume besi dan baja naik 5,38% secara kumulatif dari 6,86 juta ton menjadi 7,23 juta ton.

    Kemudian, dari sisi harga besi dan baja di tingkat global adalah US$1.205,13 per ton pada Januari—April 2024 menjadi US$1.217,82 per ton pada Januari—April 2025, atau naik 1,05%.

    Di sisi lain, nilai ekspor batu bara justru turun 9,89% secara kumulatif, yakni dari US$10,18 miliar pada Januari—April 2024 menjadi US$8,17 miliar pada Januari—April 2025, sedangkan untuk kontribusi pada komoditas ini adalah 9,89%.

    Dari sisi volume, komoditas batu bara turun 5,79% dari 130 juta ton pada Januari—April 2024 menjadi 122,76 juta ton pada Januari—April 2025. Untuk rata-rata nilainya juga turun 14,92% dari US$78,2 per ton menjadi US$66,53 per ton.

    Secara keseluruhan, BPS mencatat total ketiga komoditas unggulan ini memberikan share sekitar 29,10% dari total ekspor nonmigas indonesia pada Januari—April 2025.

  • Kementan Prediksi Kebutuhan Hewan Kurban Tahun Ini Naik 1,98%

    Kementan Prediksi Kebutuhan Hewan Kurban Tahun Ini Naik 1,98%

    Bisnis.com, PONTIANAK – Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan kebutuhan hewan kurban nasional tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Kendati begitu, ketersediaan hewan kurban nasional tercatat mengalami surplus tahun ini.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan, kebutuhan hewan kurban diperkirakan mencapai 2,07 juta ekor. 

    “Kebutuhan hewan kurban nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 2.074.269 ekor, meningkat 1,98% dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Agung dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (2/6/2025).

    Selain kebutuhan nasional yang mengalami peningkatan, Agung menyebut bahwa ketersediaan hewan kurban nasional tercatat mencapai 3,21 juta ekor. Dengan demikian, kata dia, terdapat surplus sekitar 1,14 juta ekor hewan kurban.

    Kendati pasokan hewan kurban mencukupi, Agung meminta semua pihak untuk tetap waspada terhadap penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), dan antraks. Sejalan dengan hal itu, Kementan juga telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap zoonosis menjelang Iduladha.

    Di samping itu, Agung juga mengimbau agar hewan kurban yang tidak terjual, tidak dikembalikan ke daerah asal. Alih-alih mengembalikan ke daerah asal, pemerintah meminta agar hewan kurban tersebut dipotong di rumah potong hewan (RPH) atau dijual di wilayah sekitar untuk mencegah potensi penyebaran penyakit.

    “…mengimbau agar hewan kurban yang tidak terjual tidak dikembalikan ke daerah asal, melainkan dipotong di RPH atau dijual di wilayah sekitar untuk mencegah potensi penyebaran penyakit,” imbaunya. 

    Di sisi lain, Ditjen PKH melaporkan bahwa kebutuhan sapi kurban Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) Presiden tahun ini mencapai 756 ekor. Nantinya, sapi kurban tersebut akan didistribusikan ke 38 masjid provinsi, 514 masjid kabupaten/kota, masjid Istana Presiden di daerah, masjid sekitar kediaman Presiden, serta organisasi masyarakat Islam.

    Pekan lalu, Kementan telah melepas sebanyak 9.743 petugas pemantau hewan kurban untuk memastikan pelaksanaan kurban di seluruh Indonesia berjalan sesuai prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

    Agung menuturkan, pelaksanaan pengawasan hewan kurban tahun ini akan fokus pada pemeriksaan dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem, legalitas tempat pemotongan, serta jaminan penerapan prinsip Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan).

    “Kami ingin memastikan hewan kurban sehat, bebas dari penyakit, dan proses penyembelihan memenuhi prinsip kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan,” ujarnya.

  • Prabowo Mau Beri Diskon Tarif Listrik 50%, Bos PLN Bilang Begini

    Prabowo Mau Beri Diskon Tarif Listrik 50%, Bos PLN Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) menanggapi rencana pemerintah untuk menerapkan diskon tarif listrik 50% pada periode Juni-Juli 2025. Perseroan juga berkomitmen mengikuti arahan pemerintah. 

    Direktur PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya akan mempersiapkan diri untuk menjalankan amanah dari pemerintah, termasuk berkenaan diskon tarif listrik. 

    “Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah,” kata Darmawan saat ditemui di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Jakarta, Senin (2/6/2025). 

    Adapun, rencana pemberian diskon tarif listrik 50% untuk Juni-Juli 2025 pertama kali dilontarkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Potongan harga itu akan menyasar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere (VA).

    Diskon tarif listrik 50% ini bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, pemerintah pernah menerapkan kebijakan yang sama untuk periode Januari-Februari 2025.

    Namun, pada periode Januari-Februari diskon listrik diberikan kepada 81,4 juta pelanggan PLN dengan daya di bawah 2.200 VA.

    Sama dengan alasan periode sebelumnya, pemberian diskon listrik pada kuartal II/2025 ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah. Kebijakan ini demi menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah di bulan Juni–Juli 2025.

    “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari siaran pers, Minggu (25/5/2025).

    Kendati demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum mengetahui rencana pemberian diskon tarif listrik 50% selama Juni-Juli 2025.

    Dia menuturkan, kebijakan pemerintah terkait diskon seharusnya ada pembahasan dengan Kementerian ESDM. Namun, Bahlil mengaku belum mendapat laporan resmi terkait kebijakan tersebut.

    “Saya nggak tahu apakah di [tim] teknis sudah ada [bahasan] atau belum, saya belum tahu. Yang jelas sampai hari ini saya belum mendapat laporan itu, ya. Itu saja,” kata bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin(27/5/2025).

    Bahlil mengatakan, pihaknya bakal mempelajari terlebih dahulu kebijakan diskon tarif listrik itu. Menurutnya, jangan sampai kebijakan tersebut juga malah merugikan negara.

  • Kejagung Didesak Tuntaskan Kasus Korupsi Sritex Sampai ke Akarnya

    Kejagung Didesak Tuntaskan Kasus Korupsi Sritex Sampai ke Akarnya

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk menuntaskan kasus korupsi yang terjadi di PT Sri Rejeki Tekstil Tbk. (Sritex) hingga ke akarnya mengingat banyak praktik bisnis yang tidak sehat di perusahaan tersebut.

    Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai bahwa praktik bisnis tidak sehat sering kali terjadi di PT Sritex, namun tidak terungkap ke publik. Kali ini, kata Nasir, penyimpangan yang terungkap adalah pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex.

    “Jadi ada dugaan monopoli, dan jika ada praktik monopoli dan permainan, kemungkinan memang ada praktik korupsi. Sehingga potensi merugikan masyarakat banyak, itu sangat kemungkinannya sangat besar,” tuturnya di Jakarta, Senin (2/6).

    Nasir juga mengakui pemerintahan Presiden  Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka kini tengah memperjuangkan para pekerja di PT Sritex agar bisa kembali bekerja normal.

    Maka dari itu, dia juga berharap Kejaksaan Agung turut serta memperhatikan nasib para pekerja di PT Sritex yang jumlahnya sangat banyak.

    “Kementerian terkait juga harus membantu mengusut potensi lain yang bisa merugikan banyak orang dan membantu menghidupkan kembali Sritex agar bisa kembali beroperasi dengan baik, tanpa praktik-praktik yang melanggar aturan,” katanya.

    Secara terpisah, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menyarankan Kejaksaan Agung agar tidak menghentikan perkara tersebut mengingat kerugian negaranya cukup besar.

    “Kejagung maju saja terus mengusut kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit Sritex ini,” ujarnya.

    Dia menilai bahwa penanganan kasus Sritex oleh Kejaksaan Agung bisa menjadi contoh bagi perusahaan lainnya agar tidak bermain anggaran.

    “Hal ini penting agar kasus serupa tidak lagi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Termasuk jika nantinya Sritex bisa beroperasi lagi maka penyalahgunaan fasilitas kredit tidak terulang lagi,” tuturnya

    Kejagung telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Sritex 2005-2022 Irwan Setiawan Lukminto (ISL) sebagai tersangka utama dalam kasus ini.

    Selain itu juga menetapkan dua tersangka lainnnya atas nama Dicky Syahbandinata (DS) yang diketahui selaku Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank Jawa Barat (Jabar) Banten, serta Zainuddin Mappa selaku Dirut Bank DKI 2020.

    Dalam pengusutan korupsi terkait PT Sritex ini, penyidik total sudah memeriksa 55 orang sebagai tersangka, dan satu ahli. Korupsi yang menyeret PT Sritex sebagai objek penyidikan, terkait dengan penyimpangan dan pemberian serta penggunaan fasilitas kredit setotal Rp 3,6 triliun oleh bank-bank pemerintah nasional dan daerah.

  • Terungkap! Alasan Visa Haji Furoda Indonesia Tidak Terbit Tahun Ini

    Terungkap! Alasan Visa Haji Furoda Indonesia Tidak Terbit Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Arab Saudi mengumumkan tidak menerbitkan visa untuk Haji Furoda pada musim haji tahun 1446 Hijriah.

    Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan satupun visa Haji Furoda yang terbit di Indonesia.

    Pasalnya, jalur Haji Furoda tidak memiliki alokasi kuota yang pasti, sebagaimana haji reguler dan khusus. Di lain sisi, pembagian kuota haji tanpa antre itu sepenuhnya merupakan kewenangan otoritas Arab Saudi.

    “Jumlah dan pembagian kuota Haji Furoda sepenuhnya di bawah kewenangan Kerajaan Arab Saudi,” ujar Himpuh dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (2/6/2025).

    Himpuh menambahkan kebijakan itu telah menyebabkan banyak jemaah di Indonesia terancam gagal berangkat haji melalui jalur tersebut. Dengan begitu, Himpuh mengimbau agar anggotanya bisa mengambil sikap realistis terkait kebijakan pemerintah Arab tersebut.

    “Himpuh tidak menghalangi langkah positif dan optimis yang sedang ditempuh, namun meminta anggota Himpuh tetap harus memiliki limitasi waktu sesegera mungkin untuk menghindari terjadinya kerugian di kemudian hari,” tutur Himpuh.

    Di samping itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan bahwa persoalan ini sudah sempat dibahas dengan Kemenag pada Mei 2024 lalu.

    Kala itu, pihaknya sudah mendapatkan sinyal pengetatan haji dari pemerintah Arab terhadap visa non-haji, termasuk visa furoda.

    Abdul menjelaskan pengetatan itu terjadi lantaran adanya penumpukan jamaah di tiga wilayah mulai dari Arafah, Muzdalifah hingga Mina.

    “Ini karena adanya penumpukan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, padahal visa yang dikeluarkan seharusnya sudah sesuai kuota lokasi,” ujar Abdul Wachid dalam keterangan tertulis.

    Dia menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi ini tidak hanya diterapkan di Indonesia, namun berlaku juga untuk negara di seluruh dunia.

    “Ini jelas menjadi beban berat bagi teman-teman travel. Semua biaya sudah dibayar, sekarang visanya tidak keluar sama sekali. Saya menerima banyak keluhan dari mereka,” pungkasnya.

  • Investasi Jangka Panjang Indosat (ISAT) di Tanah Papua

    Investasi Jangka Panjang Indosat (ISAT) di Tanah Papua

    Bisnis.com, JAKARTA – AI Experience dinilai akan menjadi investasi jangka panjang PT Indosat Tbk. (ISAT) di Wilayah Timur Indonesia, Papua. Infrastruktur tersebut akan menjadi pusat penyebaran AI di pasar yang masih subur atau blue ocean.

    Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus mengatakan dalam industri telekomunikasi, investasi dalam membangun infrastruktur adalah investasi yang berkaitan dengan rencana jangka panjang.

    Keuntungan yang didapat oleh perusahaan telekomunikasi tidak dapat terjadi dalam waktu 1-2 tahun. Keuntungan akan datang dalam jangka menengah dan panjang, terlebih untuk daerah yang masih segar seperti di Jayapura, Papua.

    “Mereka yang mampu, siap, dan memiliki visi jangka panjang mereka yang akan pegang kendali nanti. Bukan hari ini,” kata Nicodemus, Kamis (22/5/2025).

    Berdasarkan data Parker, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai pasar potensial AI di Asia, dengan nilai pasar diperkirakan mencapai US$70,6 miliar atau sekitar 6,4% dari total pangsa pasar AI di kawasan ini.

    Posisi Indonesia berada tepat di bawah China, India, dan Jepang, yang masing-masing mendominasi pasar AI Asia dengan persentase 45,4%, 18,2%, dan 10%. Pencapaian ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki peranan strategis dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI di Asia, melampaui negara-negara lain seperti Korea Selatan, Thailand, dan Singapura.

    Nicodemus juga mengatakan bahwa AI telah mendisrupsi seluruh pasar dan segmen. Teknologi diperkirakan terus berkembang dengan pesat.

    “Kita masih sangat membutuhkan infrastruktur yang seperti itu. Indosat juga siap berkolaborasi dengan Nvidia. Dan mereka Nvidia siap membangun pusat AI. Indosat melihat ke arah sana,” kata Nicodemus.

    Sementara itu, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Daniel Widjaja mengatakan Indosat harus dapat mengantisipasi sejumlah tantangan saat mendorong AI ke Papua. Tantangan tersebut antara lain ketidakstabilan koneksi dan infrastruktur hingga literasi masyarakat yang belum mumpuni.

    “Jadi untuk AI menurut saya lebih baik sejalan dengan ekspansi dilakukan pengadaan mengenai penggunaan AI,” kata Daniel.

    Sebelumnya, Indosat memperluas akses digital yang merata termasuk wilayah Papua. Melalui AI Experience Center (AIEC) perusahaan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Papua.

    Presiden Direktur dan CEO Indosat Vikram Sinha menyampaikan perusahaan terus menghadirkan AI ke seluruh Indonesia. Pada November 2024 perusahaan telah membangun AI Factory, sebuah solusi AI komprehensif untuk segala sektor.

    Pembangunan AI Factory berjalan sangat cepat seiring dengan upaya perusahaan dalam menangkap peluang dari sektor ini. Indosat membangun AI Factory dalam 73 hari, saat kebanyakan orang lain melakukannya dalam 150 hari.

    Lebih lanjut, kata Vikram, Indosat juga telah melakukan proof of concept untuk Blackwall GB2 200 di Jakarta, GPU paling canggih yang dibutuhkan untuk pabrik. Adapun saat ini infrastruktur AI Indosat makin luas dan telah hadir di Jayapura, Papua.

    “Dan hari ini kami berada di sini untuk memastikan bahwa tidak hanya Jakarta, tidak hanya Surabaya, tidak hanya Medan, Jayapura memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari AI,” kata Vikram Sinha dalam sambutannya pada acara Kitorang Bisa AI, mengutip Youtube Indosat Ooredoo Hutchison, Rabu (21/5/2025).

    Vikram mengatakan, bersama dengan mitranya yakni Huawei, mereka telah berkomitmen agar pengalaman menggunakan AI dapat dirasakan secara merata, bahkan lebih baik, oleh setiap orang di wilayah Indonesia Timur.