Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Diperiksa KPK, Eks Dirjen Kemnaker Ngaku Tak Tahu Perizinan TKA

    Diperiksa KPK, Eks Dirjen Kemnaker Ngaku Tak Tahu Perizinan TKA

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) terkait dengan kasus dugaan pemerasan agen Tenaga Kerja Asing (TKA), Senin (2/6/2025). 

    Dua orang bekas Dirjen Binapenta dan PKK yang sudah dicopot itu adalah Suhartono dan Haryanto. Suhartono menjabat pada periode 2020–2023, sedangkan Haryanto menjabat 2024–2024 dan sebelumnya juga pernah menjabat Direktur PPTKA Kemnaker. 

    Usai menjalani pemeriksaan KP, Suhartono sempat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan. Dia diketahui menjalani pemeriksaan sekitar dua jam lamanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. 

    “Biasa pemeriksaan, udah ada komunikasi, udah selesai,” ujarnya kepada wartawan saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Bekas pejabat eselon I Kemnaker itu mengaku hanya mendapatkan sekitar delapan pertanyaan dari penyidik KPK. Saat ditanya mengenai proses pengurusan perizinan TKA, dia enggan memerinci lebih lanjut. 

    Suhartono lalu menyebut proses teknis pengurusan izin TKA lebih diketahui oleh  pejabat setingkat direktur, bukan sampai direktur jenderal (dirjen). 

    Dia juga mengatakan bahwa pengurusan izin TKA tidak hanya melibatkan Kemnaker saja, namun lebih dari satu instansi. 

    “Prosesnya ada. Prosesnya ada, nanti ada beberapa instansi. Kan ini prosesnya panjang. Nanti dengan pak direktur. Secara teknisnya dia lebih tahu. Kalau teknis, ini kan teknis banget ini,” katanya. 

    Adapun, Suhartono enggan menjawab pertanyaan soal dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh internal Kemnaker terhadap agen TKA, yang saat ini diusut oleh KPK. Dia meminta agar pertanyaan soal substansi perkara ditanyakan kepada KPK. 

    Akan tetapi, Suhartono mengamini penyidik sempat memintai konfirmasi darinya atas penggeledahan yang sudah dilakukan. 

    Menurut pria itu, proses pengurusan izin TKA secara teknis tidak bergulir sampai ke tingkat atas. Namun, laporan perkembangannya tetap disampaikan kepada pimpinan tinggi kementerian, salah satunya menteri. 

    Untuk diketahui, Suhartono menjabat Dirjen Binapenta dan PKK saat menteri sebelumnya menjabat, yakni Ida Fauziah. Dia mengakui bahwa proses pengurusan izin TKA pasti akan dilaporkan hingga ke menteri. 

    “Setiap rapim biasanya ada pertemuan dan sebagainya, ini kan laporan pasti kan ada satu laporan ini kan, kepada atasan, saya minta pertanggungjawaban kepada teman-teman di bawah juga,” paparnya. 

    KPK telah menetapkan delapan orang tersangka pada kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Suhartono dan Haryanto termasuk pihak tersangka. 

    Sejauh ini, lembaga antirasuah telah menelusuri nilai pemerasan yang dikumpulkan para tersangka dari para agen TKA mencapai Rp53 miliar. Angka itu diduga bisa bertambah sejalan dengan proses penyidikan. 

  • GoTo Rilis Sahabat AI dengan 70 Miliar Parameter dan 5 Bahasa

    GoTo Rilis Sahabat AI dengan 70 Miliar Parameter dan 5 Bahasa

    Bisnis.com, JAKARTA— PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan PT Indosat Tbk. (ISAT) meluncurkan Sahabat-AI dengan kapasitas 70 miliar parameter yang dilengkapi dengan layanan chat multibahasa.

    Sahabat-AI yang dikenal sebagai ekosistem Large Language Model (LLM) open-source pertama kali diperkenalkan pada November 2024.

    Direktur Utama GoTo Group, Patrick Walujo, mengatakan, dengan model 70 miliar parameter dan layanan chat baru, Sahabat-AI semakin memperkuat ekosistem AI yang sesuai dengan karakteristik

    Indonesia. Selain itu model terbaru Sahabat-AI kini dapat digunakan dalam lima bahasa daerah Bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, Bali, dan Batak, dan sejumlah bahasa internasional lainnya. 

    “Kemampuan multi bahasa dan akurasi yang lebih tinggi membuat layanan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisnis di seluruh Indonesia,” kata Patrick dalam acara Peluncuran Sahabat-AI Model 70B dan Chatbot di Jakarta pada Senin (2/6/2025). 

    Patrick mengatakan pihaknya juga menghadirkan layanan chat Sahabat-AI di aplikasi GoPay melalui menu 

    “Layanan Favorit Warga.” Selain itu, layanan chat terbaru yang bisa diakses melalui situs sahabat-ai.com. Harapannya masyarakat di seluruh negeri dapat dengan mudah mendapat manfaat dari LLM khas Indonesia ini. 

    Di sisi lain, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha mengatakan pihaknya menghadirkan GPU Merdeka, cloud AI yang membangun fondasi digital kokoh untuk memastikan inovasi AI berkembang, aman secara nasional, relevan dengan budaya lokal, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. 

    “Sahabat-AI bukan sekadar model, ini adalah aset nasional yang didukung oleh kolaborasi dan didukung oleh kolaborasi dan dibangun untuk seluruh rakyat Indonesia,” katanya. 

    Sahabat-AI diklaim dirancang selaras dengan tujuan kedaulatan digital Indonesia. Seluruh data dan infrastruktur GPU yang digunakan untuk melayani model ini disimpan di wilayah Indonesia atau di server milik pengguna sendiri, memastikan kepatuhan terhadap regulasi data nasional. 

    Dengan menyimpan dan mengolah data langsung di Indonesia, Sahabat-AI membuka kesempatan baru bagi pemerintah dan instansi publik Indonesia untuk membangun layanan AI yang aman dan berdaulat.

    Terkait hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan kedaulatan data bukan hanya masalah teknis, tetapi merupakan masalah kemerdekaan nasional di era digital. 

    “Saya sangat mengapresiasi inisiatif GoTo dan Indosat yang mempelopori Sahabat-AI, serta mendorong inovasi teknologi yang berakar pada identitas nasional kita. Dengan mengembangkan solusi AI yang memahami dan melayani keragaman bahasa serta budaya unik kita, kita mengambil langkah signifikan untuk memastikan transformasi digital memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya. 

  • Momen Prabowo Puji Diet Megawati: Luar Biasa, Ibu Kurus!

    Momen Prabowo Puji Diet Megawati: Luar Biasa, Ibu Kurus!

    Bisnis.com, JAKARTA — Suasana hangat dan penuh keakraban tercipta dalam momen tak terduga ketika Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di ruang tunggu (holding room) agenda Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Dalam pertemuan singkat itu, Prabowo tampak menyapa dengan ramah Megawati dan Jenderal (Purn.) Try Sutrisno. Dia kemudian duduk berhadapan dengan Megawati, membuka percakapan dengan nada bersahabat.

    “Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet Ibu berhasil,” ucap Prabowo sembari tersenyum.

    Megawati pun membalas dengan santai kepada Prabowo. 

    “Iya, berhasil,” balas Megawati sambil tersenyum.

    Prabowo pun mengangguk dan mengulang, “Dietnya berhasil.”

    Tak lama kemudian, Megawati tampak menawarkan kue kepada Prabowo sambil berkata, “Lah, ini monggo.”

    Disambut tawa ringan dari Prabowo yang menjawab, “Hahaha. Yang penting kalau pagi kopi,” tandas Prabowo.

    Keduanya terus berbicara lantaran duduk saling berhadapan di sebuah meja oval panjang, ditemani sejumlah tokoh penting negara.

    Di sisi kanan Prabowo tampak Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sementara di sisi kirinya duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Megawati hadir dengan balutan kemeja putih lengan panjang, duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno. Tak lama kemudian, Prabowo bahkan sempat berpindah tempat duduk, mendekat dan duduk tepat di sebelah Megawati.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tampak ikut dalam perbincangan, menunduk setengah jongkok di antara keduanya untuk menyimak obrolan hangat tersebut.

    Momen-momen informal ini terjadi hanya beberapa saat sebelum upacara dimulai, yang tahun ini mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya.”

    Menjelang pelaksanaan upacara, Megawati juga terlihat berada di sisi belakang Prabowo, diapit oleh Gibran saat mereka berjalan bersama menuju mimbar kehormatan.

  • Kejagung Periksa 22 Saksi dari Perusahaan Singapura Terkait Kasus Korupsi Pertamina

    Kejagung Periksa 22 Saksi dari Perusahaan Singapura Terkait Kasus Korupsi Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memeriksa 22 saksi dari pihak terkait perusahaan di Singapura dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan 22 saksi yang bakal diperiksa itu bakal didalami kaitannya dengan perkara rasuah tersebut. Pemeriksaan itu dilakukan mulai 2 hingga 4 Juni 2025.

    “Ada sekitar 22 pihak, [atau] lebih dari 20 pihak,” ujarnya di Kejagung, Senin (2/6/2025).

    Kemudian, dia menjelaskan, urgensi pihaknya memeriksa saksi dari Singapura tersebut lantaran puluhan saksi itu sempat mangkir dalam pemanggilan penyidik Jampidsus sebelumnya.

    Kemudian, alasan jaksa penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung itu berangkat ke Singapura lantaran terbentur dengan aturan yurisdiksi yang ada.

    “Nah, apa urgensinya? Bahwa beberapa waktu yang lalu penyidik melakukan pemanggilan terhadap beberapa perusahaan yang ada di Singapura.Tetapi, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan-alasan yurisdiksi,” imbuhnya.

    Hanya saja, Harli tidak menjelaskan puluhan saksi yang dimaksud secara detail. Meskipun begitu, pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka dalam kasus pertamina tersebut.

    “Jadi, saya kira ini sangat penting dalam rangka bagaimana melengkapi berkas perkara. Apalagi, dari sisi penahanannya kalau tidak salah tinggal hampir satu bulan,” pungkas Harli.

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.

  • Ribuan Jemaah Haji Furoda RI Batal Berangkat, DPR: Pemerintah Jangan Lepas Tangan

    Ribuan Jemaah Haji Furoda RI Batal Berangkat, DPR: Pemerintah Jangan Lepas Tangan

    Bisnis.com, Jakarta — Pemerintah diminta segera turun tangan membantu ribuan jemaah Haji Furoda yang gagal berangkat ke Arab Saudi atau Tanah Suci pada tahun ini. 

    Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa negara tidak bisa lepas tangan dan harus hadir memberikan perlindungan terhadap ribuan jamaah haji tersebut, meskipun visa Furoda bersifat business to business (B2B) antara perusahaan travel dengan pihak Arab Saudi.

    “Meskipun secara formal tidak dikelola oleh pemerintah, tetapi negara tetap memiliki kewajiban untuk hadir dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi para jemaah,” tuturnya di Jakarta, Senin (2/6).

    Menurutnya, insiden gagal berangkat ribuan jamaah Haji Furoda tersebut bisa dijadikan momentum oleh pemerintah dan DPR untuk segera merevisi UU Penyelenggaraan Haji, sehingga peristiwa yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari.

    “Undang-undang harus memprioritaskan perlindungan bagi mereka, karena mereka adalah warga negara Indonesia yang haknya wajib dijamin,” katanya.

    Menurutnya, dalam konteks haji undangan seperti Furoda, sudah seharusnya diatur dan memiliki aturan teknis yang jelas baik dari pihak pengawasan maupun pemerintahan, sehingga para jamaah Haji Furoda bisa mendapatkan kepastian hukum.

    “Ini bukan semata-mata urusan bisnis, melainkan soal perlindungan hak warga negara. Kehadiran negara itu mutlak diperlukan agar mereka yang sudah berniat menunaikan ibadah haji dan telah memenuhi kewajiban finansial, tetap terlayani dengan baik dan tidak dirugikan,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Kementerian Agama, ada lebih dari 1.000 orang calon jemaah Haji Furoda tahun 2025 yang batal berangkat akibat visa tidak kunjung diterbitkan oleh pihak Arab Saudi. 

    Sejumlah perusahaan travel penyelenggara Haji Furoda pun kini dipanggil untuk diminta pertanggungjawaban. Kemenag juga mengonfirmasi bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tengah intens dibahas bersama DPR RI. 

    Dalam revisi tersebut, akan dimasukkan klausul mengenai pengawasan dan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif terhadap jemaah pengguna visa non-kuota, termasuk visa furoda dan mujamalah.

  • DPR Desak Pemerintah Ambil Tindakan Diplomasi Tegas untuk Pulangkan Paulus Tannos

    DPR Desak Pemerintah Ambil Tindakan Diplomasi Tegas untuk Pulangkan Paulus Tannos

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XIII DPR mendorong pemerintah agar terus menggencarkan diplomasi yang tegas atau imperatif untuk membawa pulang buron kasus korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP Paulus Tannos.

    Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya dalam rangka menyikapi Paulus Tannos yang disebut masih enggan menyerahkan diri ke penegak hukum untuk diekstradisi ke Indonesia secara sukarela.

    “Tidak ada urusan berkenan atau tidak berkenan dari Tannos. Pemerintah perlu mempertimbangkan menggunakan diplomasi yang lebih imperatif kepada pemerintah Singapura. Hal ini untuk menunjukkan betapa besar kerusakan yang telah dibuat Tannos di Indonesia,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (2/6/2025).

    Menurut legislator NasDem ini, Indonesia memiliki modal kuat untuk menggencarkan diplomasi imperatif. Pasalnya, Indonesia adalah negara yang sudah lama membangun kerja sama dengan Singapura dalam berbagai bidang.

    Selain itu, menurutnya juga perjanjian ekstradisi Paulus Tannos yang telah disepakati bersama antara Indonesia dan Singapura jelas bisa menjadi kerangka untuk diplomasi imperatif. Bahkan, Indonesia dan Singapura sama-sama meletakkan korupsi sebagai kejahatan yang serius (double criminality).

    “Kita juga punya kerjasama keamanan kawasan di mana Indonesia berupaya serius mencegah potensi bahaya yang singgah di sini dan menyasar Singapura. Ini semua bisa jadi ajuan pertimbangan diplomasi kita,” jelasnya. 

    Tak sampai di situ, Willy juga berpandangan diplomasi imperatif sangat diperlukan karena Tannos terus berupaya lari dari tanggung jawabnya. 

    Diplomasi yang dimaksudnya ini bisa dilakukan dengan menyampaikan nota diplomatik yang memberi penjelasan keseriusan kerusakan yang telah dilakukan Tannos.

    “Kita tinggal perlu menegaskan betapa penting dan mendesaknya pertanggungjawaban Tannos di Indonesia kepada pemerintah dan aparat hukum Singapura. Ini perlu sinergis pemerintah, DPR, dan pihak-pihak terkait lainnya,” tegasnya.

    Paulus Tannos Ogah Balik ke RI

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebut pemerintah Indonesia telah secara resmi menyampaikan permohonan ekstradisi Paulus Tannos ke Otoritas di Singapura pada 20 Februari 2025 secara jalur diplomatik. 

    Kemudian, permintaan dokumen tambahan seperti affidavit tambahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penegak hukum yang menangani kasus Tannos, juga sudah diserahkan sejak 23 April 2025.

    Saat ini, salah satu tersangka pada pengembangan kasus e-KTP itu masih dalam tahanan dan belum secara sukarela untuk menyerahkan diri kepada pemerintah Indonesia.

    “Proses hukum di Singapura masih berjalan, dan posisi PT saat ini belum bersedia diserahkan secara sukarela,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo kepada wartawan, Senin (2/6/2025).  

    Oleh sebab itu, buron KPK dengan nama asli Thian Po Tjhin itu telah melakukan gugatan untuk penangguhan penahanan ke Pengadilan Singapura.

  • Bakti Tingkatkan Kapasitas Internet dari 4 Mbps jadi 10 Mbps

    Bakti Tingkatkan Kapasitas Internet dari 4 Mbps jadi 10 Mbps

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) berencana meningkatkan kapasitas layanan internet dari 4 Mbps per titik menjadi 10 Mbps per titik. Adapun per Mei 2025, total lokasi yang masuk dalam bagian program Akses Internet (AI) Bakti mencapai 27.805 titik lokasi. 

    Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan Bakti terus mendorong pemerataan akses internet yang merata untuk memangkas kesenjangan digital, salah satunya dengan Satelit Multifungsi Satria-1. 

    Satelit Satria-1 merupakan satelit yang khusus untuk menyalurkan internet. Total kapasitas yang diangkut oleh satelit ini mencapai 150 Gbps. Internet tersebut disalurkan ke puluhan ribu titik mulai dari sarana edukasi, pemerintahan, kesehatan, hingga pariwisata. 

    Pada tahun ini rencananya Bakti meningkatkan kapasitas internet Satelit Satria-1 yang diterima setiap lokasi, dari yang awalnya 4 Mbps menjadi 10 Mbps untuk sejumlah titik yang membutuhkan kapasitas lebih.

    Peningkatan tersebut dapat terjadi karena ruang kendali Satria-1 berada di Indonesia sehingga jumlah kapasitas yang disalurkan dapat disesuaikan.  

    “Berdasarkan kalkulasi kami, saat ini setidaknya mereka [penerima satelit Satria-1] ingin 10 Mbps per titik. Oleh karena itu, Bakti bekerja sama dengan para mitra mencoba mewujudkan itu,” kata wanita yang akrab disapa Indah dalam acara Asia Pacific Satellite Communications (APSAT) 2025 di Jakarta, Senin (2/5/2025). 

    Indah juga mengatakan rencananya pada tahun ini, Bakti akan menambah titik layanan satelit Satria-1 hingga 30.000 titik. Menurun dari target awal yang sebesar 150.000 titik dengan pertimbangan titik-titik yang rencananya dialiri Satria-1 kini telah terlayani secara komersial. 

    “Mayoritas dari 150.000 titik sudah terlayani secara komersial. Oleh karena itu kenapa data kita sangat dinamis,” kata Indah. 

    Peluncuran Satelit Satria-1

    Indah juga berterima kasih kepada para mitra yang telah terlibat dalam membangun jaringan internet ke pelosok negeri.

    Tanpa adanya Mitra, Bakti hanya mampu paling banyak setahun membangun 1.000 akses internet. Namun, mitra swasta telah membuat proses pembangunan berjalan lebih cepat. 

    “Berkat kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan kami dapat memberikan layanan ke 27.000 titik kurang dari setahun,” kata Indah. 

    Dampak Nyata

    Langkah Bakti dalam menyalurkan internet 4G ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menghasilkan efek domino yang cukup besar. Salah satunya naiknya kemampuan dan daya saing digital masyarakat Indonesia di daerah tertinggal. 

    East Ventures melaporkan daya saing digital Indonesia meningkat lebih tinggi pada 2025 dibandingkan dengan 2025.  

    Melalui Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025, East Ventures menyajikan data daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia. 

    Laporan 2020 hingga 2025 menunjukkan peningkatan daya saing digital antarprovinsi yang konsisten, sebagaimana tercermin dari skor EV-DCI 2025 sebesar 38,8 atau naik 70 basis points (Bps). Lebih tinggi dibandingkan dengan 2024 yang naik 40 bps menjadi sebesar 38,1.    

    Peningkatan paling signifikan yang terlihat dalam pelaporan tahun ini adalah meningkatnya persentase pekerja yang menggunakan internet dan perluasan jangkauan 3G dan 4G di desa desa. 

    Kesenjangan digital antardaerah juga terus menyempit, mencerminkan kemajuan yang stabil menuju pemerataan digital regional yang semakin baik.

    Sepuluh provinsi teratas dengan skor indeks tertinggi masih didominasi oleh provinsi di Jawa, dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat secara konsisten menempati peringkat pertama dan kedua selama lima tahun terakhir. 

    Di antara 10 provinsi teratas, Banten mengalami peningkatan kinerja yang paling signifikan. Secara berurutan, 10 provinsi teratas adalah: (1) DKI Jakarta, (2) Jawa Barat, (3) Banten, (4) Jawa Timur, (5) DI Yogyakarta, (6) Bali, (7) Kepulauan Riau, (8) Kalimantan Timur, (9) Jawa Tengah, dan (10) Sumatera Utara. 

    Selain itu, laporan ini juga menyoroti perbaikan skor di 34 provinsi, termasuk Papua yang mencatat peningkatan paling signifikan dalam skor EV-DCI, naik 14 peringkat dari peringkat 34 ke 20. 

    Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat di kawasan tersebut, yang mencapai 7,8% pada tahun 2024, melampaui angka pertumbuhan nasional sebesar 5,0%.

    Co-Founder dan Managing Partner East Ventures, Willson Cuaca mengatakan tujuan pihaknya tetap sama, yaitu menyajikan wawasan dan analisis mendalam mengenai dampak perkembangan ekonomi digital di seluruh nusantara.

    “Laporan tahun ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dan menegaskan pertumbuhan berkelanjutan dari ekonomi digital Indonesia. Hal yang menggembirakan adalah sejumlah provinsi dari wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) kini menunjukkan tren peningkatan yang menjanjikan,” kata Wilson dalam keteranganya, Selasa (27/5/2025).

  • Peduli Bumi, Telkom Kompensasi Emisi Digiland 2025

    Peduli Bumi, Telkom Kompensasi Emisi Digiland 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan (Environmental, Social, and Governance/ESG) melalui penyelenggaraan Digiland 2025, perhelatan tahunan terbesar TelkomGroup yang menghadirkan Digiland Run, Digiland Music, serta Kuliner Nusantara dan Pasar UMKM.

    Acara ini dirancang tidak hanya memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan bagi para pengunjung, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan.

    Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, Telkom bekerja sama dengan Jejakin untuk melakukan perhitungan jejak karbon secara menyeluruh selama pelaksanaan acara.

    Hasilnya, tercatat total emisi karbon yang dihasilkan sebesar 144.043,62 kgCO₂e, yang berasal dari empat sumber utama, yaitu penggunaan venue dan akomodasi, konsumsi makanan dan minuman, transportasi, serta pengelolaan sampah.

    Data ini menjadi fondasi penting bagi perusahaan dalam merancang strategi kompensasi emisi yang konkret, terukur, dan berdampak nyata. Langkah ini juga sejalan dengan visi Telkom untuk menghadirkan event yang tidak hanya berskala internasional dan berfokus pada pengalaman peserta, tetapi juga memiliki kontribusi positif terhadap lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

    SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengatakan, “Melalui Digiland 2025, TelkomGroup ingin menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar komitmen, tetapi menjadi bagian yang terintegrasi dalam setiap inisiatif dan kegiatan perusahaan, termasuk dalam penyelenggaraan event berskala besar. Dengan memadukan inovasi digital dan tanggung jawab sosial-lingkungan, kami berharap Digiland dapat menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk bersama-sama menjaga bumi, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan.”

    Untuk menyeimbangkan dampak emisi karbon tersebut, diperkirakan dibutuhkan sekitar 15.969 pohon mangrove dengan masa hidup tiga tahun. Selama tahun 2025, TelkomGroup menunjukkan aksi nyata terhadap keberlanjutan melalui berbagai inisiatif lingkungan, di antaranya penanaman 56.800 pohon mangrove sebagai bagian dari upaya konservasi wilayah pesisir, penanaman 47.900 pohon MTPS (Multipurpose Tree Species) untuk mendukung program penghijauan dan pemulihan ekosistem, serta menurunkan 170 substrat terumbu karang di berbagai lokasi pesisir Indonesia guna mendukung pelestarian ekosistem laut.

    “Jumlah tersebut jauh melebihi kebutuhan netralisasi emisi dari Digiland 2025, membuktikan bahwa Telkom tidak hanya menghindari kerusakan lingkungan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pemulihan ekosistem.  Tidak hanya itu, Digiland 2025 juga menunjukkan keberlanjutan dari aspek sosial. Tahun lalu, Digiland Run mendorong aksi tanam pohon lewat partisipasi peserta, di mana setiap 5 Km yang ditempuh setara dengan 1 pohon ditanam. Tahun ini, TelkomGroup menghadirkan inisiatif baru dengan semangat yang sama, yaitu setiap 1 Km yang ditempuh para peserta lari akan dikonversi menjadi 1 GB kuota internet untuk mendukung akses pendidikan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal),” jelas VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri.G

    Founder & CEO Jejakin Arfan Arlanda mengungkapkan, “Kami di Jejakin mendukung TelkomGroup dalam penghitungan jejak karbon acara Digiland 2025, yang sejalan dengan prinsip Green Meetings. Dengan data yang kami berikan, TelkomGroup dapat merancang langkah-langkah kompensasi yang lebih tepat dan terukur, serta memperkuat komitmen mereka terhadap keberlanjutan.”

    Dengan dukungan teknologi, edukasi, dan aksi nyata untuk Bumi, TelkomGroup  membuktikan bahwa transformasi digital dapat berjalan seiring dengan upaya keberlanjutan. Digiland 2025 bukan hanya tentang inovasi teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga bumi dan membangun masa depan yang lebih baik.

    #ElevatingYourFuture

  • Dedi Mulyadi Bongkar Buruknya Perlindungan Pekerja Tambang di Gunung Kuda

    Dedi Mulyadi Bongkar Buruknya Perlindungan Pekerja Tambang di Gunung Kuda

    Bisnis.com, CIREBON – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kondisi memprihatinkan para pekerja tambang di kawasan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. 

    Dalam kunjungannya ke lokasi beberapa waktu lalu, Dedi menemukan fakta  mayoritas pekerja tambang di Gunung Kuda tidak memiliki perlindungan dasar seperti jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, hingga jaminan hari tua.

    Menurut Dedi, para pekerja yang terdiri dari pemecah batu, sopir, hingga kenek, bekerja tanpa jaminan sosial yang seharusnya menjadi hak dasar setiap tenaga kerja. 

    “Tidak ada satu pun dari mereka yang terdaftar sebagai peserta BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Dedi saat ditemui di Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Senin (2/6/2025).

    Ia menambahkan lemahnya pengawasan dan keberanian dari pihak penambang menjadi salah satu akar masalah. “Spektrum pengawasan tambang di lapangan sangat lemah, dan banyak penambang tidak berani bertindak karena takut. Ini saya alami langsung,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Dedi juga menyesalkan tidak adanya santunan atau bantuan dari pihak penyelenggara tambang kepada para pekerja, bahkan pascakejadian-kejadian yang mengancam keselamatan. 

    Dedi menekankan,kejadian ini harus menjadi pembelajaran penting, tidak hanya bagi pengelola tambang, tetapi juga bagi pemerintah daerah dan pusat dalam memperbaiki sistem perlindungan tenaga kerja informal di sektor-sektor berisiko tinggi.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik penambangan di kawasan tersebut, termasuk legalitas izin, standar keselamatan kerja, dan sistem jaminan sosial para pekerja.

    “Negara harus hadir melindungi warga yang bekerja di sektor-sektor berisiko. Tidak bisa dibiarkan mereka bekerja tanpa jaminan dan tanpa perlindungan,” pungkasnya.

    Operasi pencarian korban longsor di kawasan tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, masih terus berlangsung hingga hari keempat. 

    Enam penambang belum ditemukan sejak insiden memilukan yang terjadi pada Jumat siang (30/5/2025) atau beberapa hari setelah hujan deras terus mengguyur wilayah tersebut dan menyebabkan tebing batu runtuh.

    Senin (2/6/2025) pagi, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, relawan, dan para pekerja tambang kembali berjibaku dengan medan berat. 

    Sebanyak 19 korban yang telah ditemukan dipastikan meninggal dunia. Tim medis dan forensik telah mengidentifikasi mereka, dan sebagian besar jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

    Di antara korban yang berhasil dievakuasi terdapat nama-nama seperti Sukandra bin Hadi, Andri bin Surasa, Sukadi bin Sana, Sanuri bin Basar, serta Dendi Irawan. Selain itu, korban lainnya adalah Sarwa bin Sukira, Rusjaya bin Rusdi, Suparta bin Supa, Rio Ahmadi bin Wahyudin, dan Ikad Budiargo bin Arsia. 

    Sementara itu, sejumlah nama lain yang turut menjadi korban termasuk Jamaludin, Wastoni, Toni, Rion Firmansyah, Sanadi, Sunadi, Sakira, Nalo Sanjaya, dan Wahyu Galih.

    Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat, terutama keluarga korban, untuk tidak mendekati area tambang karena situasi masih rawan longsor susulan. Petugas keamanan dikerahkan untuk menjaga perimeter lokasi agar tidak ada warga yang tanpa sengaja memasuki area berbahaya.

  • Prabowo: Kekayaan RI Sangat Besar, tapi Banyak Maling Curi Uang Rakyat

    Prabowo: Kekayaan RI Sangat Besar, tapi Banyak Maling Curi Uang Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meyakini dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang hebat.

    Keyakinannya tersebut dia dasarkan dari kekayaan Indonesia sangatlah besar. Namun, Prabowo menyayangkan saat ini masih banyak pihak yang kerap kali mencuri uang rakyat alias koruptor.

    “Kekayaan kita sekali lagi sangat besar, tetapi terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat,” sindirnya saat menjadi pemimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (2/6/2025).

    Kepala Negara itu bertekad untuk menindak tegas para maling-maling pencuri uang rakyat tersebut. Sebab itu, dia meminta dukungan seluruh rakyat Indonesia agar dapat memberantas hal itu.

    “Saya bertekad akan menertibkan semua itu. Saya mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia, saya minta dukungan semua unsur terutama generasi muda, anak-anak muda,” ungkapnya.

    Prabowo berujar generasinya saat ini tak lama lagi akan turun dari podium dan nantinya akan dilanjutkan oleh  generasi muda, sehingga tekadnya ini dia lakukan untuk anak-anak muda di masa mendatang.

    “Kita sekarang berjuang melawan korupsi, supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik, kuat, tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia, tidak boleh ada kelaparan di Indonesia,” ujarnya.

    Lebih jauh, orang nomor satu di Indonesia ini meminta agar semua rakyat bersatu dan jangan ragu melaporkan pada pejabat atau pemimpin yang melakukan pelanggaran.

    “Kalau ada bukti pelanggaran segera siarkan, jangan terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya dan tidak setia kepada bangsa dan negara,” tutupnya.