Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Tidak Memiliki Visa Haji, Imigrasi Tunda Keberangkatan 1.243 Calon Jemaah

    Tidak Memiliki Visa Haji, Imigrasi Tunda Keberangkatan 1.243 Calon Jemaah

    Bisnis.com, Jakarta — Direktorat Jenderal Imigrasi tunda keberangkatan 1.243 calon jamaah haji asal Indonesia yang berangkat secara nonprosedural periode 23 April-1 Juni 2025 di seluruh bandara di Indonesia

    Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Suhendra menjelaskan bahwa ribuan calon jamaah haji itu ditunda keberangkatannya lantaran tidak memiliki visa haji maupun dokumen lain sesuai syarat dan ketentuan haji.

    Dia menjelaskan penundaan keberangkatan ribuan calon jamaah haji itu bukan berarti tidak bisa bepergian ke Arab Saudi. Namun tetap bisa pergi ke Arab Saudi usai musim haji rampung.

    “Pada saat musim haji seperti saat ini, kami perlu menekan potensi penyalahgunaan visa dalam rangka melakukan ibadah haji. Setelah musim haji selesai, ribuan WNI itu tetap bisa berangkat ke Arab Saudi, sesuai dengan peruntukan visa mereka,” tuturnya di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Dia merinci dari ribuan jamaah calon haji tersebut, jumlah penundaan keberangkatan paling banyak ada di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 719 orang, nomor dua yang tertinggi ada di Bandara Juanda Surabaya sebanyak 187 orang.

    Kemudian, nomor urut tiga ada di Bandara Ngurah Rai Denpasar dengan jumlah 52 orang, Bandara Sultan Hasanudin Makasar 46 orang, Bandara Yogyakarta 42 orang, Bandara Kualanamu Medan 18 orang, dan Bandara Minangkabau Sumatra Barat 12 orang, serta Bandara Internasional Sultan Haji Sulaiman dengan 4 orang yang ditunda keberangkatannya.

    “Penundaan keberangkatan Jamaah Calon Haji nonprosedural juga telah dilakukan di beberapa pelabuhan internasional lain di Batam, Kepulauan Riau. Di Pelabuhan Citra Tri Tunas, sebanyak 82 orang telah ditunda keberangkatannya, diikuti oleh Pelabuhan Batam Center 54 orang dan Pelabuhan Bengkong 27 orang,” katanya.

    Dia menjelaskan penundaan keberangkatan ribuan calon jamaah haji tersebut dilakukan agar terhindar dari masalah di kemudian hari baik dari dalam maupun luar negeri.

    “Jangan sampai mau ibadah malah jadi masalah karena pakai cara yang tidak benar. Bersabar menanti melalui jalur resmi akan lebih menjamin keamanan, kenyamanan, serta perlindungan hukum bagi para jemaah,” ujarnya.

  • Megawati, Prabowo, Gibran Akrab saat Upacara Hari Pancasila, Sinyal Rekonsiliasi?

    Megawati, Prabowo, Gibran Akrab saat Upacara Hari Pancasila, Sinyal Rekonsiliasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa momen peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini tak hanya menjadi simbol refleksi ideologis, tetapi juga panggung keakraban politik nasional. 

    Muzani membagikan suasana hangat yang terjadi di balik layar, termasuk pertemuan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Muzani menggambarkan suasana hangat yang terjadi di holding room sebelum acara dimulai. Sejumlah tokoh nasional hadir dan duduk dalam suasana penuh keakraban. 

    “Yang di holding room tadi ada Ibu Megawati, ada Pak Try (Sutrisno), ada Pak JK (Jusuf Kalla), ada Presiden Prabowo, ada Wapres, ada saya, ada Mensesneg, ada Menlu,” ujarnya di Gedung Pancasila, Senin (2/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa suasana di ruangan tersebut sangat cair. Bahkan, Gibran disebut sempat berbincang langsung dengan Megawati dan menanyakan kondisi kesehatannya. 

    Tentang posisi duduk para tokoh di holding room, Muzani menjelaskan bahwa Megawati dan Gibran duduk saling berhadapan.

    Terkait momen antara Prabowo dan Megawati, Muzani menyebut bahwa keduanya tampak sangat akrab, bahkan sempat saling berbisik. Ketika ditanya apakah bisikan itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertemuan politik lanjutan, Muzani mengamini.

    “Sepertinya begitu, tapi saya belum tahu,” katanya singkat. 

    Meski begitu, Muzani menilai momen ini sebagai gambaran positif kebersamaan para pemimpin bangsa.

    “Saya kira ini adalah gambaran yang sangat bagus. Para pemimpin bangsa, tokoh bangsa duduk satu meja untuk bercanda, ngobrol, saling bersalaman, saling bersilaturahmi, dan saling bertegur sapa. Saya kira ini momentum yang sangat bagus dan sangat mengharukan,” katanya.

    Ketika ditanya apakah momen ini menjadi sinyal bahwa PDIP akan lebih merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran, Muzani enggan berspekulasi.

    “Ya, ini peristiwa yang terjadi hari ini. Saya menceritakannya itu,” ujarnya. 

    Muzani juga menyatakan harapannya agar pertemuan-pertemuan serupa dapat terus terjadi demi mempererat rekonsiliasi nasional. 

    “Mudah-mudahan, iya, iya sepertinya begitu,” ucapnya.

    Di sisi lain, menurut Muzani, acara peringatan yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu memang disesuaikan waktunya agar dapat dihadiri oleh para tokoh penting, termasuk Megawati. 

    “Iya, menyesuaikan semuanya,” pungkas Muzani saat ditanya apakah penjadwalan ulang acara dilakukan demi menyesuaikan agenda Megawati.

  • Jadi Tersangka Korupsi Kemnaker, Eks Dirjen Sebut Pengurusan Izin TKA Libatkan Pihak Imigrasi

    Jadi Tersangka Korupsi Kemnaker, Eks Dirjen Sebut Pengurusan Izin TKA Libatkan Pihak Imigrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Suhartono menyebut pengurusan perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) melibatkan banyak instansi, termasuk imigrasi. 

    Hal itu disampaikan oleh Suhartono usai diperiksa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap agen TKA di lingkungan Kemnaker, Senin (2/6/2025). 

    Suhartono menyebut, Kemnaker hanya memiliki kewenangan terkait dengan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA. Namun, otoritas lain seperti Imigrasi turut mengeluarkan izin terkait dengan pekerja migran dari luar Indonesia. 

    “Iya, iya [ada izin dari Imigrasi]. Kita hanya melibatkan untuk izin RPTKA-nya saja,” katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/6/2025). 

    Adapun Suhartono mengaku tidak mengetahui apabila sudah ada koordinasi antara Imigrasi dan Kemnaker terkait dengan pengurusan izin TKA itu. 

    Dia menyebut proses teknis pengurusan izin TKA tidak diketahui olehnya, namun hanya dalam tataran direktur sampai ke bawah. 

    “Nanti coba tanyakan ke direktur saja secara teknisnya. Kalau nonteknis kan banyak nanti,” ungkapnya. 

    Adapun Suhartono enggan menjawab pertanyaan soal dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh internal Kemnaker terhadap agen TKA, yang saat ini diusut oleh KPK. Dia meminta agar pertanyaan soal substansi perkara ditanyakan kepada KPK. 

    Akan tetapi, Suhartono mengamini penyidik sempat memintai konfirmasi darinya atas penggeledahan yang sudah dilakukan. 

    Menurut pria itu, proses pengurusan izin TKA secara teknis tidak bergulir sampai ke tingkat atas, meski laporan perkembangannya tetap disampaikan kepada pimpinan tinggi kementerian, salah satunya menteri. 

    Untuk diketahui, Suhartono menjabat Dirjen Binapenta dan PKK saat menteri sebelumnya menjabat, yakni Ida Fauziah. Dia mengakui bahwa proses pengurusan izin TKA pasti akan dilaporkan hingga ke menteri. 

    “Setiap rapim biasanya ada pertemuan dan sebagainya, ini kan laporan pasti kan ada satu laporan ini kan, kepada atasan, saya minta pertanggungjawaban kepada teman-teman di bawah juga,” paparnya. 

    Adapun KPK telah menetapkan delapan orang tersangka pada kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Suhartono dan mantan Dirjen Binapenta dan PKK 2024–2025, Haryanto termasuk pihak tersangka. 

    Sejauh ini, lembaga antirasuah telah menelusuri nilai pemerasan yang dikumpulkan para tersangka dari para agen TKA mencapai Rp53 miliar. Angka itu diduga bisa bertambah sejalan dengan proses penyidikan. 

  • Muzani Buka-Bukaan Isu Reshuffle Kabinet hingga Desakan Menkes Mundur

    Muzani Buka-Bukaan Isu Reshuffle Kabinet hingga Desakan Menkes Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi dingin isu perombakan atau reshuffle kabinet Prabowo Subianto yang belakangan santer berembus.

    Menurutnya, wacana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden dan kini ia belum mendengar adanya rencana konkret soal reshuffle. 

    “Saya enggak dengar [reshuffle],” ujar Muzani saat ditanya wartawan di sela acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Namun, ketika ditanya apakah reshuffle diperlukan dalam kabinet pemerintahan mendatang yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto, Muzani menegaskan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

    “Apakah Presiden menganggap perlu, kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” tegasnya.

    Ketika ditanya soal desakan publik terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mundur dari jabatannya pun, Muzani memilih untuk tidak berspekulasi. 

    “Saya enggak dengar,” ujar Muzani singkat.

  • Pemerintah Bakal Pindahkan Lapas di Tengah Kota ke Daerah

    Pemerintah Bakal Pindahkan Lapas di Tengah Kota ke Daerah

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri ingin memindahkan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang berada di tengah kota ke wilayah pinggiran atau ke luar perkotaan.

    Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menjelaskan alasan dirinya ingin memindahkan lapas dari kota ke desa yaitu karena kondisi lapas di perkotaan saat ini sudah tidak layak, karena dikelilingi oleh pemukiman padat penduduk.

    Maka dari itu, menurut Tito, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk membuat lapas di daerah.

    “Kondisi beberapa lapas yang sudah tidak layak karena dikelilingi permukiman padat penduduk,” tuturnya di Jakarta, Senin (2/6).

    Tidak hanya itu, kerja sama antara pihak Kemendagri dan Kementerian Imipas juga akan ditambah dengan membangun Kantor Wilayah (Kanwil) Imipas di setiap daerah.

    Tito mengimbau agar semua kepala daerah mendukung rencana tersebut dengan cara menyediakan lahan untuk membangun Kanwil Imipas di setiap daerah.

    “Jadi akan dibuatkan surat edaran antara Kemendagri bersama Kementerian Imipas terkait kebutuhan gedung untuk kanwil di daerah,” katanya.

    Menurut Tito, pihaknya dan Menteri Imipas Agus Andrianto juga membahas kerja sama dengan pihak Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mengelola lintas batas negara.

    “Termasuk di dalamnya pengembangan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” ujarnya.

  • Bos GoTo Pede Sahabat-AI Dapat Saingi ChatGPT

    Bos GoTo Pede Sahabat-AI Dapat Saingi ChatGPT

    Bisnis.com, JAKARTA—  PT GoTo Gojek Indonesia Tbk. (GOTO) optimistis ekosistem Large Language Model (LLM) open-source Sahabat AI yang bekerjasama dengan Indosat Group dapat bersaing dengan model global seperti ChatGPT. 

    Direktur Utama GoTo Group, Patrick Walujo, menyebut Sahabat AI  dengan 70 miliar parameter telah menunjukkan performa unggul apabila dibandingkan dengan berbagai model open source lain seperti Jema hingga model buatan Tiongkok.

    Dia menekankan bahwa Sahabat AI saat ini merupakan salah satu model bahasa Indonesia dengan kinerja terbaik.

    “Kami bersyukur bahwa Sahabat AI 70 Billion itu sudah menjadi alat-alat bahasa Indonesia yang terbaik dari segi performance,” kata Patrick ditemui usai acara peluncuran di Jakarta pada Senin (2/6/2025).

    Dia mengungkapkan bahwa pengembangan teknologi ini belum berhenti pada teks dan suara. Ke depan, GoTo akan memperluas kapabilitas Sahabat AI hingga mampu memahami dan menghasilkan grafik, foto, dan video. Menurutnya, semua ini akan dilakukan secara bertahap dengan komitmen investasi yang berkelanjutan.

    Patrick menegaskan, GoTo juga mengajak para engineer Indonesia, baik yang berada di internal perusahaan maupun dari berbagai institusi lain, untuk ikut berkontribusi dalam proses ini.

    “Kami akan terus memperbaiki. Kami juga akan mendidik, mengajak teman-teman engineer Indonesia yang ada di GoTo dan di tempat lain untuk bisa berkontribusi, untuk bisa menjadi bagian ini,” ujarnya.

    Dia berharap dengan fondasi yang kuat di bahasa Indonesia dan daerah, Sahabat AI nantinya bisa bersaing di tingkat global. Meski demikian, Patrick mengakui bahwa pengembangannya masih berada di tahap awal. Saat ini, model tersebut baru mencapai sekitar 25% dari kapasitas produksi yang ditargetkan.

    “Ini masih panjang jalannya,” tambahnya. 

    Namun,dia optimistis Sahabat AI akan memperkuat ekosistem digital nasional, termasuk pengembangan teknologi seperti core computing, IoT, dan blockchain.

    Chief Business Officer Indosat, Muhammad Buldansyah, menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari visi besar Indosat untuk memberdayakan setiap orang Indonesia. Dia melihat Sahabat AI bukan sebagai proyek tunggal antara Indosat dan GoTo, melainkan sebuah gerakan kolektif lintas sektor.

    Buldansyah menekankan bahwa pengembangan AI lokal harus melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku industri, masyarakat, hingga unsur kebudayaan agar benar-benar inklusif dan kontekstual dengan Indonesia.

    “Semoga ini menjadi gerakan secara nasional yang menjadikan Sahabat AI suatu AI yang bisa bermanfaat untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyatakan bahwa pengembangan AI seperti Sahabat AI sejalan dengan strategi pemerintah dalam memperkuat infrastruktur digital dan kluster komputasi nasional.  Dia menyebut pentingnya kolaborasi antara badan riset, komunitas AI, dan pelaku industri untuk membangun ekosistem yang tangguh.

    Nezar juga menyoroti banyaknya talenta Indonesia yang sebenarnya memiliki kemampuan unggul namun belum mendapat ruang berkembang di dalam negeri.  Dia berharap kolaborasi strategis seperti ini dapat mendorong para talenta untuk kembali dan memperkuat ekosistem nasional.

    “Ada banyak best-selling kita sebetulnya. Cuma mereka belum mendapatkan tempat aja. Kita takut mereka lari keluar nanti. Ini kita ingin memperkuat ekosistem lewat strategi yang kolaboratif agar best minds itu bisa pulang lagi ke Indonesia untuk memperkuat ekosistem kita,” pungkasnya.

  • Diperiksa KPK, Eks Dirjen Kemnaker Ngaku Tak Tahu Perizinan TKA

    Diperiksa KPK, Eks Dirjen Kemnaker Ngaku Tak Tahu Perizinan TKA

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) terkait dengan kasus dugaan pemerasan agen Tenaga Kerja Asing (TKA), Senin (2/6/2025). 

    Dua orang bekas Dirjen Binapenta dan PKK yang sudah dicopot itu adalah Suhartono dan Haryanto. Suhartono menjabat pada periode 2020–2023, sedangkan Haryanto menjabat 2024–2024 dan sebelumnya juga pernah menjabat Direktur PPTKA Kemnaker. 

    Usai menjalani pemeriksaan KP, Suhartono sempat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan. Dia diketahui menjalani pemeriksaan sekitar dua jam lamanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. 

    “Biasa pemeriksaan, udah ada komunikasi, udah selesai,” ujarnya kepada wartawan saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Bekas pejabat eselon I Kemnaker itu mengaku hanya mendapatkan sekitar delapan pertanyaan dari penyidik KPK. Saat ditanya mengenai proses pengurusan perizinan TKA, dia enggan memerinci lebih lanjut. 

    Suhartono lalu menyebut proses teknis pengurusan izin TKA lebih diketahui oleh  pejabat setingkat direktur, bukan sampai direktur jenderal (dirjen). 

    Dia juga mengatakan bahwa pengurusan izin TKA tidak hanya melibatkan Kemnaker saja, namun lebih dari satu instansi. 

    “Prosesnya ada. Prosesnya ada, nanti ada beberapa instansi. Kan ini prosesnya panjang. Nanti dengan pak direktur. Secara teknisnya dia lebih tahu. Kalau teknis, ini kan teknis banget ini,” katanya. 

    Adapun, Suhartono enggan menjawab pertanyaan soal dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh internal Kemnaker terhadap agen TKA, yang saat ini diusut oleh KPK. Dia meminta agar pertanyaan soal substansi perkara ditanyakan kepada KPK. 

    Akan tetapi, Suhartono mengamini penyidik sempat memintai konfirmasi darinya atas penggeledahan yang sudah dilakukan. 

    Menurut pria itu, proses pengurusan izin TKA secara teknis tidak bergulir sampai ke tingkat atas. Namun, laporan perkembangannya tetap disampaikan kepada pimpinan tinggi kementerian, salah satunya menteri. 

    Untuk diketahui, Suhartono menjabat Dirjen Binapenta dan PKK saat menteri sebelumnya menjabat, yakni Ida Fauziah. Dia mengakui bahwa proses pengurusan izin TKA pasti akan dilaporkan hingga ke menteri. 

    “Setiap rapim biasanya ada pertemuan dan sebagainya, ini kan laporan pasti kan ada satu laporan ini kan, kepada atasan, saya minta pertanggungjawaban kepada teman-teman di bawah juga,” paparnya. 

    KPK telah menetapkan delapan orang tersangka pada kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Suhartono dan Haryanto termasuk pihak tersangka. 

    Sejauh ini, lembaga antirasuah telah menelusuri nilai pemerasan yang dikumpulkan para tersangka dari para agen TKA mencapai Rp53 miliar. Angka itu diduga bisa bertambah sejalan dengan proses penyidikan. 

  • GoTo Rilis Sahabat AI dengan 70 Miliar Parameter dan 5 Bahasa

    GoTo Rilis Sahabat AI dengan 70 Miliar Parameter dan 5 Bahasa

    Bisnis.com, JAKARTA— PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan PT Indosat Tbk. (ISAT) meluncurkan Sahabat-AI dengan kapasitas 70 miliar parameter yang dilengkapi dengan layanan chat multibahasa.

    Sahabat-AI yang dikenal sebagai ekosistem Large Language Model (LLM) open-source pertama kali diperkenalkan pada November 2024.

    Direktur Utama GoTo Group, Patrick Walujo, mengatakan, dengan model 70 miliar parameter dan layanan chat baru, Sahabat-AI semakin memperkuat ekosistem AI yang sesuai dengan karakteristik

    Indonesia. Selain itu model terbaru Sahabat-AI kini dapat digunakan dalam lima bahasa daerah Bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, Bali, dan Batak, dan sejumlah bahasa internasional lainnya. 

    “Kemampuan multi bahasa dan akurasi yang lebih tinggi membuat layanan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisnis di seluruh Indonesia,” kata Patrick dalam acara Peluncuran Sahabat-AI Model 70B dan Chatbot di Jakarta pada Senin (2/6/2025). 

    Patrick mengatakan pihaknya juga menghadirkan layanan chat Sahabat-AI di aplikasi GoPay melalui menu 

    “Layanan Favorit Warga.” Selain itu, layanan chat terbaru yang bisa diakses melalui situs sahabat-ai.com. Harapannya masyarakat di seluruh negeri dapat dengan mudah mendapat manfaat dari LLM khas Indonesia ini. 

    Di sisi lain, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha mengatakan pihaknya menghadirkan GPU Merdeka, cloud AI yang membangun fondasi digital kokoh untuk memastikan inovasi AI berkembang, aman secara nasional, relevan dengan budaya lokal, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. 

    “Sahabat-AI bukan sekadar model, ini adalah aset nasional yang didukung oleh kolaborasi dan didukung oleh kolaborasi dan dibangun untuk seluruh rakyat Indonesia,” katanya. 

    Sahabat-AI diklaim dirancang selaras dengan tujuan kedaulatan digital Indonesia. Seluruh data dan infrastruktur GPU yang digunakan untuk melayani model ini disimpan di wilayah Indonesia atau di server milik pengguna sendiri, memastikan kepatuhan terhadap regulasi data nasional. 

    Dengan menyimpan dan mengolah data langsung di Indonesia, Sahabat-AI membuka kesempatan baru bagi pemerintah dan instansi publik Indonesia untuk membangun layanan AI yang aman dan berdaulat.

    Terkait hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan kedaulatan data bukan hanya masalah teknis, tetapi merupakan masalah kemerdekaan nasional di era digital. 

    “Saya sangat mengapresiasi inisiatif GoTo dan Indosat yang mempelopori Sahabat-AI, serta mendorong inovasi teknologi yang berakar pada identitas nasional kita. Dengan mengembangkan solusi AI yang memahami dan melayani keragaman bahasa serta budaya unik kita, kita mengambil langkah signifikan untuk memastikan transformasi digital memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya. 

  • Momen Prabowo Puji Diet Megawati: Luar Biasa, Ibu Kurus!

    Momen Prabowo Puji Diet Megawati: Luar Biasa, Ibu Kurus!

    Bisnis.com, JAKARTA — Suasana hangat dan penuh keakraban tercipta dalam momen tak terduga ketika Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di ruang tunggu (holding room) agenda Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Dalam pertemuan singkat itu, Prabowo tampak menyapa dengan ramah Megawati dan Jenderal (Purn.) Try Sutrisno. Dia kemudian duduk berhadapan dengan Megawati, membuka percakapan dengan nada bersahabat.

    “Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet Ibu berhasil,” ucap Prabowo sembari tersenyum.

    Megawati pun membalas dengan santai kepada Prabowo. 

    “Iya, berhasil,” balas Megawati sambil tersenyum.

    Prabowo pun mengangguk dan mengulang, “Dietnya berhasil.”

    Tak lama kemudian, Megawati tampak menawarkan kue kepada Prabowo sambil berkata, “Lah, ini monggo.”

    Disambut tawa ringan dari Prabowo yang menjawab, “Hahaha. Yang penting kalau pagi kopi,” tandas Prabowo.

    Keduanya terus berbicara lantaran duduk saling berhadapan di sebuah meja oval panjang, ditemani sejumlah tokoh penting negara.

    Di sisi kanan Prabowo tampak Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sementara di sisi kirinya duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Megawati hadir dengan balutan kemeja putih lengan panjang, duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno. Tak lama kemudian, Prabowo bahkan sempat berpindah tempat duduk, mendekat dan duduk tepat di sebelah Megawati.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tampak ikut dalam perbincangan, menunduk setengah jongkok di antara keduanya untuk menyimak obrolan hangat tersebut.

    Momen-momen informal ini terjadi hanya beberapa saat sebelum upacara dimulai, yang tahun ini mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya.”

    Menjelang pelaksanaan upacara, Megawati juga terlihat berada di sisi belakang Prabowo, diapit oleh Gibran saat mereka berjalan bersama menuju mimbar kehormatan.

  • Kejagung Periksa 22 Saksi dari Perusahaan Singapura Terkait Kasus Korupsi Pertamina

    Kejagung Periksa 22 Saksi dari Perusahaan Singapura Terkait Kasus Korupsi Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memeriksa 22 saksi dari pihak terkait perusahaan di Singapura dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan 22 saksi yang bakal diperiksa itu bakal didalami kaitannya dengan perkara rasuah tersebut. Pemeriksaan itu dilakukan mulai 2 hingga 4 Juni 2025.

    “Ada sekitar 22 pihak, [atau] lebih dari 20 pihak,” ujarnya di Kejagung, Senin (2/6/2025).

    Kemudian, dia menjelaskan, urgensi pihaknya memeriksa saksi dari Singapura tersebut lantaran puluhan saksi itu sempat mangkir dalam pemanggilan penyidik Jampidsus sebelumnya.

    Kemudian, alasan jaksa penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung itu berangkat ke Singapura lantaran terbentur dengan aturan yurisdiksi yang ada.

    “Nah, apa urgensinya? Bahwa beberapa waktu yang lalu penyidik melakukan pemanggilan terhadap beberapa perusahaan yang ada di Singapura.Tetapi, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan-alasan yurisdiksi,” imbuhnya.

    Hanya saja, Harli tidak menjelaskan puluhan saksi yang dimaksud secara detail. Meskipun begitu, pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka dalam kasus pertamina tersebut.

    “Jadi, saya kira ini sangat penting dalam rangka bagaimana melengkapi berkas perkara. Apalagi, dari sisi penahanannya kalau tidak salah tinggal hampir satu bulan,” pungkas Harli.

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.