Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Inflasi Mei 2025 Lebih Rendah dari Perkiraan, Ekonom Perkirakan Akan Berlanjut

    Inflasi Mei 2025 Lebih Rendah dari Perkiraan, Ekonom Perkirakan Akan Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga konsumen Mei 2025 mengalami inflasi sebesar 1,6% secara tahunan, lebih rendah dari April yang sebesar 1,95% maupun dari perkiraan mayoritas ekonom yang sebelumnya meramalkan di angka 1,87%. Inflasi juga lebih rendah dari capaian Mei 2024 lalu yang mencapai 2,84%. 

    Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 9,24% dan andil 0,59%.

    “Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah emas perhiasan,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (2/6/2025).

    Tercatat, emas menjadi komoditas penyumbang utama inflasi Mei 2025 sebesar 0,47% YoY, diikuti tarif air minum PAM yang berkontribusi sebesar 0,14%.

    Kemudian, komoditas ikan segar, kopi bubuk, dan minyak goreng menyumbang inflasi masing-masing sebesar 0,12% YoY, 0,11%, dan 0,11%.

    Meski dari lima komoditas tersebut saja telah menyumbang lebih dari setengah porsi inflasi tahunan, kenaikan IHK relatif terbatas karena terjadi deflasi pada sejumlah komoditas.

    Pudji menjelaskan kelompok yang mengalami deflasi terdalam pada Mei 2025 adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan deflasi 0,28% dan andil -0,02%, didorong oleh penurunan harga telepon seluler.

    Selain kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 1,03% dengan andil 0,3%.

    Komoditas utama yang memberikan sumbangan inflasi tahunan dari kelompok ini yaitu ikan segar sebesar 0,12%, kopi bubuk dan minyak goreng masing-masing 0,11%, beras 0,10%, serta sigaret kretek mesin (SKM) 0,09%.

    Selain itu, sigaret kretek tangan (SKT) menyumbang 0,04%, sedangkan kelapa, sigaret putih mesin (SPM), dan santan jadi masing-masing 0,03%.

    Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,54% dengan andil 0,24%.

    Komoditas dominan yang menyumbang inflasi tahunan di kelompok ini yaitu tarif air minum PAM sebesar 0,14%, sewa rumah 0,04%, serta bahan bakar rumah tangga dan kontrak rumah masing-masing 0,02%.

    Ke depan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal melihat tren inflasi yang lebih rendah atau disinflasi berpotensi berlanjut dalam beberapa bulan mendatang.

    “Dari sisi domestik ada pelemahan permintaan, kami melihat indikasi pelemahan masih terus berlanjut, termasuk dari data-data yang dikeluarkan BPS hari ini. Deflasi [bulanan] cukup tajam dan di luar kebiasaan,” jelasnya, Senin (2/6/2025).

    Bank Indonesia sendiri sebelumnya memperkirakan tekanan inflasi pada Mei 2025 akan menurun.

  • Bahlil Bakal Evaluasi Izin Galian C Buntut Insiden Longsor Gunung Kuda

    Bahlil Bakal Evaluasi Izin Galian C Buntut Insiden Longsor Gunung Kuda

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya telah menerjunkan tim khusus ke lokasi tambang yang mengalami longsor Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Insiden tersebut menimbulkan perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama terkait tata kelola perizinan tambang galian C yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah daerah.

    “Saya menyangkut tambang hari ini tim saya akan ke lokasi, saya akan ikut ke sana nanti besok atau lusa,” ujarnya kepada awak media di Gedung Pancasila, Kementeria Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Dia mengamini bahwa longsor tambang yang terjadi pada akhir pekan lalu di wilayah Cirebon telah menimbulkan kekhawatiran soal pengawasan aktivitas penambangan di daerah.

    Bahlil menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi kelalaian dalam proses perizinan atau pengawasan di lapangan, maka evaluasi secara menyeluruh bisa dilakukan.

    Menurutnya, menurut data sementara, tambang yang longsor masuk dalam kategori tambang galian C, yang meliputi material seperti pasir, batu, dan tanah urug. Aktivitas tambang jenis ini memang telah didelegasikan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi.

    “Tapi yang jelas itu galian C, ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan ke daerah , ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk evaluasi total,” pungkas Bahlil.

    Sebelumnya, dilaporkan bahwa gerakan tanah longsor terjadi di lereng tambang batu alam yang mengakibatkan beberapa korban meninggal dunia dan luka-luka pada karyawan.

    Selain itu, alat berat berupa excavator dan dump truck rusak parah, dan masih terdapat sejumlah warga yang bekerja sebagai kuli angkut yang diduga tertimbun longsor.

    Untuk menghindari terjadinya musibah dalam kegiatan pertambangan, setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatannya harus mendapatkan izin resmi dan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dalam kegiatannya.

    Pengelolaan dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas batuan sesuai Perpres 55 Tahun 2022 menjadi kewenangan Gubernur. Sementara itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM bertugas memberikan pengawasan teknis melalui Inspektur Tambang.

  • Honorarium Pengelola Keuangan Kementerian/Lembaga Dipangkas, Efisiensi Rp300 Miliar

    Honorarium Pengelola Keuangan Kementerian/Lembaga Dipangkas, Efisiensi Rp300 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengurangi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan di kementerian/lembaga hingga 38% pada 2026, sebagai bagian dari efisiensi anggaran yang berlanjut tahun depan.

    Pengurangan honorarium itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Jika dibandingkan dengan standar biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan di masing-masing kementerian/lembaga pada tahun ini maka tampak penurunan di setiap jenis penanggung jawab.

    Misalnya pada 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan honorarium kuasa pengguna anggaran dalam rentan Rp630.000 hingga Rp4,43 juta. Pada 2026, Kemenkeu menetapkan honorarium kuasa pengguna anggaran dalam rentan Rp630.000 hingga Rp3,5 juta.

    Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait menjelaskan rata-rata penurunan pada tahun depan sekitar 38% dari biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang ada sekarang.

    “Atau Rp300 miliar ya efisiensi yang bisa didapat dari penyesuaian standar biaya [honorarium],” jelas Lisbon dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Kemenkeu menyusun standar biaya kementerian/lembaga (K/L) agar ada standar baku di tengah variasi belanja di masing-masing K/L.

    Lisbon tidak menampik bahwa ada standar biaya yang nominalnya berkurang bahkan dihapus. Hanya saja, dia mengklaim penerapan standar biaya itu tidak mengorbankan efektivitas dari pelaksanaan kegiatan.

    “Kebijakan standar biaya yang kita lakukan untuk 2026 itu juga sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini,” ujarnya.

  • Ketua Dewan Ekonomi Luhut Sebut AI Berpotensi Bikin Anggaran Hemat Rp100 Triliun

    Ketua Dewan Ekonomi Luhut Sebut AI Berpotensi Bikin Anggaran Hemat Rp100 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis kecerdasan buatan (AI) berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp100 triliun. 

    Luhut menyebut salah satu mekanisme yang akan digunakan adalah teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan identitas penerima manfaat.

    “Nanti yang tidak terima, yang harus terima, dia beneran langsung face recognition, dan kemudian segera datang kita kedatangan. Dengan begitu akan menghemat berapa triliun nanti? Rp100 triliun,” kata Luhut dalam acara Peluncuran Sahabat-AI Model 70B dan Chatbot di Jakarta pada Senin (2/6/2025). 

    Menurutnya, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis dalam tata kelola negara. Dia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan peluncuran sistem ini pada Agustus mendatang.

    “Dengan digitalisasi kita akan menghemat banyak sekali nanti dana-dana ke depan, dan Presiden ingin ini diluncurkan pada bulan Agustus. Tentu itu untuk menyelesaikan ini semua masih butuh beberapa waktu lagi ke depan, tapi kita sudah mulai,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa pemanfaatan AI dalam sistem perlindungan sosial akan memungkinkan perubahan data penerima bansos secara dinamis, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.

    Luhut juga menekankan pentingnya eksekusi yang tepat dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Dia mencontohkan program pembangunan dapur umum dan ketahanan pangan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi berbasis desa yang perlu dikawal pelaksanaannya agar efektif.

    “Tapi menjadi isu adalah yang harus kita bantu ramai-ramai bagaimana eksekusinya ini, karena disitu nanti kesulitannya,” katanya. 

    Dia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% bukanlah target yang mustahil jika semua pihak dapat bekerja sama secara kompak dan konsisten.

    Luhut juga menegaskan bahwa keberhasilan program-program ini bergantung pada integritas dan keteladanan para pemimpin. Dia menolak keras praktik korupsi dan konflik kepentingan dalam birokrasi.

    “Karena intinya menurut saya adalah keteladanan. Kalau pemimpin itu tadi tidak bisa memberikan keteladanan, tidak ada trust, tidak ada credibility, tidak ada credibility orang who cares buatnya. Jadi credibility is very important,” ungkapnya.

  • Kejar Target EBT 61% di RUPTL, Bos PLN Genjot Pembangunan Supergrid

    Kejar Target EBT 61% di RUPTL, Bos PLN Genjot Pembangunan Supergrid

    Bisnis.com JAKARTA — PT PLN (Pesero) menggenjot pembangunan jaringan transmisi raksasa atau supergrid ketenagalistrikan untuk mendukung target penambahan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 61% dalam RUPTL 2025-2034. 

    Dalam RUPTL tersebut, pembangunan tambahan jaringan transmisi ditarget mencapai 48.000 km sirkuit dan tambahan gardu induk 108.000 MVA dalam rangka mengembangkan ekosistem green enabling super grid.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan langkah tersebut akan mengatasi mismatch supply-demand, mengevakuasi EBT yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara ke pusat-pusat demand atau permintaan. 

    “Kita dapat memanfaatkan sumber daya tersebut, menyalurkan energi sesuai permintaan, pusat permintaan dan industri adalah dengan merancang dan membangun Green Enabling Super Grid,” kata Darmawan dalam Diseminasi RUKN dan RUPTL PLN, Senin (2/6/2025). 

    Proyek jaringan transmisi raksasa ini penting untuk membuat jarak pembangkit listrik dengan pusat-pusat demand makin pendek. Apalagi, potensi pengembangan pembangkit EBT di berbagai wilayah sangat besar. 

    Kendati demikian, dia mengakui bahwa rata-rata pengembalian investasi transmisi terbilang rendah jika dibandingkan dengan pembangunan pembangkit itu sendiri. Terlebih, untuk mengambil pinjaman dengan bunga bisa mencapai 7%.

    “Price tag US$25 miliar, lebih dari Rp400 triliun rupiah. Rate of return berbeda dengan pembangkit, rate of return-nya di atas 10%. Transmisi ini rate of return sudah kita hitung ulang-ulang-ulang-ulang, hanya sekitar 2-3%,” ujarnya. 

    Meski begitu, Darmawan menerangkan bahwa pembangunan transmisi raksasa atau supergrid ini merupakan tugas negara yang mesti dilakukan bersama, baik PLN maupun Independent Power Producer (IPP).

    “Ini adalah bagian dari de-risking agar nanti IPP pada waktu lelang harganya bisa kompetitif karena gardu induknya mendekat pada lokasi pembangkit itu dibangun,” tuturnya. 

    Sebagai informasi, dalam RUPTL PLN 2025-2034 disebutkan 76% penambahan kapasitas pembangkit berasal dari EBT yang mencakup surya 17,1 GW, air 11,7 GW angin 7,2 GW; panas bumi 5,2 GW; bioenergi 0,9 GW; dan nuklir 0,5 GW. Sementara itu, untuk storage, akan berasal dari PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6 GW.

  • Skema Murur dan Tanazul Dimatangkan untuk Urai Kepadatan Jemaah Haji di Muzdalifah dan Mina

    Skema Murur dan Tanazul Dimatangkan untuk Urai Kepadatan Jemaah Haji di Muzdalifah dan Mina

    Bisnis.com, MAKKAH – Kementerian Agama (Kemenag) mematangkan persiapan pelaksanaan skema murur dan tanazul untuk mengurai kepadatan jemaah haji saat puncak ibadah di Muzdalifah dan Mina. Di Arafah, pemerintah juga telah menyiapkan skema safari wukuf untuk sekitar 500 jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan penderita komorbid.

    Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementeriaan Agama Hilman Latief mengatakan murur dan tanazul merupakan upaya pemerintah untuk mengurai kepadatan di Muzdalifah dan Mina. Kedua skema ini diterapkan setelah pemerintah melakukan kajian dan didapatkan kesimpulan bahwa hal tersebut tidak menyalahi syariat ibadah haji.

    Meski demikian, sebagian besar jemaah haji akan mengkuti skema reguler. Dalam skema pergerakan reguler, jemaah haji diberangkatkan dari Makkah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Selepas magrib, jemaah diberangkatkan menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit (menginap). Setelah melewati tengah malam, jemaah bergerak ke Mina untuk bermalam hingga 12 atau 13 Zulhijjah.

    Dikethui sebelumnya, puncak haji akan berlangsung dalam dua hari ke depan. Jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arafah pada 8 Zulhijjah atau 4 Juni 2025.

    “Kami menyusun berbagai skema mitigasi pergerakan jemaah, untuk memastikan seluruh jemaah terangkut ke Arafah. Jangan sampai ada yang tertinggal, tercecer, bahkan terabaikan,” kata Hilman di Makkah, Senin (2/6/2025).

    Pergerakan reguler, lanjut Hilman, akan diikuti 67% atau sekitar 136.000 jemaah haji Indonesia. Sementara itu dengan skema murur, jemaah akan bergerak dari Arafah setelah melaksnakan wukuf, melintasi Muzdalifah dengan tidak turun dari bus. Skema ini akan diikuti sekitar 33% atau sekitar 60.000 jemaah haji Indonesia.

    “Jemaah haji yang melakukan Tanazul adalah mereka yang akan melempar jumrah pada 10 Zulhijjah, setelah Wukuf dan Mabit di Muzdalifah, lalu kembali ke hotel, tidak kembali lagi ke tenda Mina. Mereka adalah jemaah yang tinggal di hotel sekitar wilayah Syisyah dan Raudhah,” jelasnya.

    Jemaah tanazul akan kembali ke jamarat untuk melempar jumrah ula, wustha, dan aqabah pada 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Skema ini ditargetkan akan diikuti 37.000 jemaah haji.

    Safari wukuf

    Sementara itu, bagi jemaah lansia, disabilitas, dan memiliki komorbid, diberlakukan Safari Wukuf Khusus. Mereka akan mendapatkan pengawalan tenaga medis, pendamping ibadah, dan hotel transit untuk memastikan tetap bisa menjalankan rukun dengan aman dan layak.

    Selain itu, Hilman juga menjelaskan skenario pergerakan jemaah haji Indonesia selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

    “Pertama, dari Makkah ke Arafah. Pergerakan ini akan dilakukan dalam tiga trip,” ungkapnya.

    Pada 9 Dzulhijjah atau 5 Juni 2025 seluruh jemaah haji sudah berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah Wukuf. Setelah itu, jemaah haji akan bergerak dari Arafah ke Muzdalifah. Pergerakan dimulai pukul 19:00 WAS. Jemaah haji dengan skema reguler akan mabit di Muzdalifah.

    “Dari Muzdalifah ke Mina, jemaah haji akan dilayani bus dengan sistem taraddudi atau bolak balik Muzdalifah-Mina, hingga menjelang Subuh,” kata Hilman.

    Usai mabit di Mina, jemaah haji yang mengambil nafar awal dan nafar tsani akan diberangkatkan kembali ke Makkah secara bertahap. “Semua pergerakan ini kami sesuaikan dengan kapasitas layanan syarikah dan realitas di lapangan,” ujar Hilman.

  • PPIH Arab Saudi Siapkan Safari Wukuf untuk 500 Jemaah Haji

    PPIH Arab Saudi Siapkan Safari Wukuf untuk 500 Jemaah Haji

    Bisnis.com, MAKKAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyiapkan safari wukuf untuk 500 jemaah calon haji Indonesia, yang tersebar di 10 sektor hotel jemaah di Makkah. Jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arafah pada 8 Zulhijjah atau 4 Juni 2025.

    Jemaah prioritas safari wukuf adalah mereka yang lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan memiliki komorbid. Mereka akan mendapatkan pengawalan tenaga medis, pendamping ibadah, dan hotel transit untuk memastikan tetap bisa menjalankan rukun haji dengan aman dan layak.

    Dengan safari wukuf, jemaah akan diperjalankan dengan kendaraan melintasi Arafah dan tetap berada di dalam kendaraan selama waktu wukuf berlangsung. Jemaah tidak perlu menempati tenda di Arafah, tetapi tetap dapat memenuhi kewajiban wukuf.

    Liliek Widodo, Kepala Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Kesehatan RI mengatakan peserta safari wukuf adalah jemaah yang sedang dalam pemantauan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan/atau mereka yang sudah dipulangkan dari rumah sakit di Arab Saudi. KKHI Makkah, lanjutnya, akan menyediakaan dua jenis bus.

    “Diperkirakan nanti [kami akan menyiapkan] sekitar 4 bus. Kami sediakan dua bus dalam kondisi berbaring, dua bus dalam kondisi duduk,” kata Liliek.

    Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, KKHI akan membuka pos-pos kesehatan di sepanjang jalur pergerakan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sebagai titik evakuasi jemaah yang membutuhkan penanganan segera.

    Liliek melanjutkan, jika ada jemaah yang masih dirawat di rumah sakit di Makkah, maka itu menjadi tugas pihak rumah sakit untuk melakukan safari wukuf terhadap jemaah tersebut. Adapun, jika sampai penyelenggaraan wukuf, ada jemaah yang dinyatakan belum layak untuk melakukan safari, maka jemaah tersebut akan dibadalkan wukufnya.

    “Kalau tidak bisa keluar, dibadalkan, kami koordinasi dengan pembimbing ibadah, siapa saja yg tidak bisa keluar dari rumah sakit dan dibadalkan,” katanya.

    Selain safari wukuf, PPIH Arab Saudi juga menyediakan skema murur dan tanazul. Skema murur memungkinkan jemaah langsung bergerak dari Arafah ke Mina, melewati Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan.

    Skema tanazul memungkinkan jemaah yang tinggal di hotel dekat area Jamarat atau lokasi lontar jumrah, untuk kembali ke hotel setelah melempar Jumrah Aqabah.

    Dengan demikian, jemaah tidak perlu menempati tenda di Mina, tetapi tetap menjalankan kewajiban bermalam sesuai ketentuan. Jemaah tanazul tinggal di hotel wilayah Syisyah dan Raudhah.

    Jemaah haji murur, setelah menunaikan wukuf di Arafah, usai masuk waktu magrib, bergerak melintasi muzdalifah dengan tidak turun dari bus, lalu menuju Mina. Skema ini akan diikuti sekitar 33% atau sekitar 60.000 jemaah haji Indonesia.

    Sementara itu, jemaah haji yang melakukan tanazul adalah mereka yang akan melempar jumrah pada 10 Zulhijjah, setelah wukuf dan mabit di Muzdalifah, lalu kembali ke hotel, dan tidak kembali lagi ke tenda Mina.

    Mereka adalah jemaah yang tinggal di hotel sekitar wilayah Syisyah dan Raudhah. Dua skema terakhir, yakni Murur dan Tanazul, merupakan upaya pemerintah untuk mengurai kepadatan di Muzdalifah dan Mina.

  • Tidak Memiliki Visa Haji, Imigrasi Tunda Keberangkatan 1.243 Calon Jemaah

    Tidak Memiliki Visa Haji, Imigrasi Tunda Keberangkatan 1.243 Calon Jemaah

    Bisnis.com, Jakarta — Direktorat Jenderal Imigrasi tunda keberangkatan 1.243 calon jamaah haji asal Indonesia yang berangkat secara nonprosedural periode 23 April-1 Juni 2025 di seluruh bandara di Indonesia

    Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Suhendra menjelaskan bahwa ribuan calon jamaah haji itu ditunda keberangkatannya lantaran tidak memiliki visa haji maupun dokumen lain sesuai syarat dan ketentuan haji.

    Dia menjelaskan penundaan keberangkatan ribuan calon jamaah haji itu bukan berarti tidak bisa bepergian ke Arab Saudi. Namun tetap bisa pergi ke Arab Saudi usai musim haji rampung.

    “Pada saat musim haji seperti saat ini, kami perlu menekan potensi penyalahgunaan visa dalam rangka melakukan ibadah haji. Setelah musim haji selesai, ribuan WNI itu tetap bisa berangkat ke Arab Saudi, sesuai dengan peruntukan visa mereka,” tuturnya di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Dia merinci dari ribuan jamaah calon haji tersebut, jumlah penundaan keberangkatan paling banyak ada di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 719 orang, nomor dua yang tertinggi ada di Bandara Juanda Surabaya sebanyak 187 orang.

    Kemudian, nomor urut tiga ada di Bandara Ngurah Rai Denpasar dengan jumlah 52 orang, Bandara Sultan Hasanudin Makasar 46 orang, Bandara Yogyakarta 42 orang, Bandara Kualanamu Medan 18 orang, dan Bandara Minangkabau Sumatra Barat 12 orang, serta Bandara Internasional Sultan Haji Sulaiman dengan 4 orang yang ditunda keberangkatannya.

    “Penundaan keberangkatan Jamaah Calon Haji nonprosedural juga telah dilakukan di beberapa pelabuhan internasional lain di Batam, Kepulauan Riau. Di Pelabuhan Citra Tri Tunas, sebanyak 82 orang telah ditunda keberangkatannya, diikuti oleh Pelabuhan Batam Center 54 orang dan Pelabuhan Bengkong 27 orang,” katanya.

    Dia menjelaskan penundaan keberangkatan ribuan calon jamaah haji tersebut dilakukan agar terhindar dari masalah di kemudian hari baik dari dalam maupun luar negeri.

    “Jangan sampai mau ibadah malah jadi masalah karena pakai cara yang tidak benar. Bersabar menanti melalui jalur resmi akan lebih menjamin keamanan, kenyamanan, serta perlindungan hukum bagi para jemaah,” ujarnya.

  • Megawati, Prabowo, Gibran Akrab saat Upacara Hari Pancasila, Sinyal Rekonsiliasi?

    Megawati, Prabowo, Gibran Akrab saat Upacara Hari Pancasila, Sinyal Rekonsiliasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa momen peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini tak hanya menjadi simbol refleksi ideologis, tetapi juga panggung keakraban politik nasional. 

    Muzani membagikan suasana hangat yang terjadi di balik layar, termasuk pertemuan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Muzani menggambarkan suasana hangat yang terjadi di holding room sebelum acara dimulai. Sejumlah tokoh nasional hadir dan duduk dalam suasana penuh keakraban. 

    “Yang di holding room tadi ada Ibu Megawati, ada Pak Try (Sutrisno), ada Pak JK (Jusuf Kalla), ada Presiden Prabowo, ada Wapres, ada saya, ada Mensesneg, ada Menlu,” ujarnya di Gedung Pancasila, Senin (2/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa suasana di ruangan tersebut sangat cair. Bahkan, Gibran disebut sempat berbincang langsung dengan Megawati dan menanyakan kondisi kesehatannya. 

    Tentang posisi duduk para tokoh di holding room, Muzani menjelaskan bahwa Megawati dan Gibran duduk saling berhadapan.

    Terkait momen antara Prabowo dan Megawati, Muzani menyebut bahwa keduanya tampak sangat akrab, bahkan sempat saling berbisik. Ketika ditanya apakah bisikan itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertemuan politik lanjutan, Muzani mengamini.

    “Sepertinya begitu, tapi saya belum tahu,” katanya singkat. 

    Meski begitu, Muzani menilai momen ini sebagai gambaran positif kebersamaan para pemimpin bangsa.

    “Saya kira ini adalah gambaran yang sangat bagus. Para pemimpin bangsa, tokoh bangsa duduk satu meja untuk bercanda, ngobrol, saling bersalaman, saling bersilaturahmi, dan saling bertegur sapa. Saya kira ini momentum yang sangat bagus dan sangat mengharukan,” katanya.

    Ketika ditanya apakah momen ini menjadi sinyal bahwa PDIP akan lebih merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran, Muzani enggan berspekulasi.

    “Ya, ini peristiwa yang terjadi hari ini. Saya menceritakannya itu,” ujarnya. 

    Muzani juga menyatakan harapannya agar pertemuan-pertemuan serupa dapat terus terjadi demi mempererat rekonsiliasi nasional. 

    “Mudah-mudahan, iya, iya sepertinya begitu,” ucapnya.

    Di sisi lain, menurut Muzani, acara peringatan yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu memang disesuaikan waktunya agar dapat dihadiri oleh para tokoh penting, termasuk Megawati. 

    “Iya, menyesuaikan semuanya,” pungkas Muzani saat ditanya apakah penjadwalan ulang acara dilakukan demi menyesuaikan agenda Megawati.

  • Jadi Tersangka Korupsi Kemnaker, Eks Dirjen Sebut Pengurusan Izin TKA Libatkan Pihak Imigrasi

    Jadi Tersangka Korupsi Kemnaker, Eks Dirjen Sebut Pengurusan Izin TKA Libatkan Pihak Imigrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Suhartono menyebut pengurusan perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) melibatkan banyak instansi, termasuk imigrasi. 

    Hal itu disampaikan oleh Suhartono usai diperiksa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap agen TKA di lingkungan Kemnaker, Senin (2/6/2025). 

    Suhartono menyebut, Kemnaker hanya memiliki kewenangan terkait dengan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA. Namun, otoritas lain seperti Imigrasi turut mengeluarkan izin terkait dengan pekerja migran dari luar Indonesia. 

    “Iya, iya [ada izin dari Imigrasi]. Kita hanya melibatkan untuk izin RPTKA-nya saja,” katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/6/2025). 

    Adapun Suhartono mengaku tidak mengetahui apabila sudah ada koordinasi antara Imigrasi dan Kemnaker terkait dengan pengurusan izin TKA itu. 

    Dia menyebut proses teknis pengurusan izin TKA tidak diketahui olehnya, namun hanya dalam tataran direktur sampai ke bawah. 

    “Nanti coba tanyakan ke direktur saja secara teknisnya. Kalau nonteknis kan banyak nanti,” ungkapnya. 

    Adapun Suhartono enggan menjawab pertanyaan soal dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh internal Kemnaker terhadap agen TKA, yang saat ini diusut oleh KPK. Dia meminta agar pertanyaan soal substansi perkara ditanyakan kepada KPK. 

    Akan tetapi, Suhartono mengamini penyidik sempat memintai konfirmasi darinya atas penggeledahan yang sudah dilakukan. 

    Menurut pria itu, proses pengurusan izin TKA secara teknis tidak bergulir sampai ke tingkat atas, meski laporan perkembangannya tetap disampaikan kepada pimpinan tinggi kementerian, salah satunya menteri. 

    Untuk diketahui, Suhartono menjabat Dirjen Binapenta dan PKK saat menteri sebelumnya menjabat, yakni Ida Fauziah. Dia mengakui bahwa proses pengurusan izin TKA pasti akan dilaporkan hingga ke menteri. 

    “Setiap rapim biasanya ada pertemuan dan sebagainya, ini kan laporan pasti kan ada satu laporan ini kan, kepada atasan, saya minta pertanggungjawaban kepada teman-teman di bawah juga,” paparnya. 

    Adapun KPK telah menetapkan delapan orang tersangka pada kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Suhartono dan mantan Dirjen Binapenta dan PKK 2024–2025, Haryanto termasuk pihak tersangka. 

    Sejauh ini, lembaga antirasuah telah menelusuri nilai pemerasan yang dikumpulkan para tersangka dari para agen TKA mencapai Rp53 miliar. Angka itu diduga bisa bertambah sejalan dengan proses penyidikan.