Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Harga Minyak Sawit Melonjak Usai India Pangkas Bea Masuk

    Harga Minyak Sawit Melonjak Usai India Pangkas Bea Masuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak sawit melonjak ke level tertinggi hampir tiga pekan terakhir setelah India, sebagai pembeli terbesar di dunia, mengumumkan pemangkasan bea masuk untuk minyak nabati, termasuk minyak sawit dan minyak biji bunga matahari. 

    Melansir laman Bloomberg pada Selasa (3/6/2025) langkah tersebut diambil untuk menekan harga eceran di dalam negeri. Kebijakan tersebut mulai resmi berlaku 31 Mei 2025.

    Seiring dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, kontrak berjangka minyak sawit di Bursa Malaysia tercatat naik hingga 2,6% pada perdagangan hari ini.

    Perdagangan di Malaysia sebelumnya ditutup pada hari Senin karena hari libur. Menurut David Ng, analis senior di IcebergX Sdn Bhd, kenaikan harga juga didukung oleh penguatan harga minyak mentah dunia yang meningkatkan daya tarik minyak sawit sebagai bahan baku biofuel, serta meningkatnya ekspor dari Malaysia.

    Namun, menurut laporan tambahan dari The Edge Malaysia, kebijakan baru India ini berpotensi merugikan pelaku industri kelapa sawit, terutama yang memiliki operasi pemurnian di Indonesia.

    Dalam catatan riset CIMB Securities, pemangkasan bea masuk atas minyak nabati mentah (termasuk CPO) membuat selisih tarif dengan minyak sawit olahan semakin sempit, sehingga menurunkan daya saing para pelaku pemurnian di Malaysia dan Indonesia dibandingkan pelaku industri penyulingan di India.

    “Kondisi ini juga dapat memperketat persaingan dalam mendapatkan pasokan bahan baku CPO,” tulis CIMB. 

    Di sisi lain, petani tanaman penghasil minyak di India juga bisa terkena dampak negatif akibat tekanan harga dari meningkatnya impor. CIMB mencatat bahwa perusahaan Malaysia seperti Kuala Lumpur Kepong Bhd (KL:KLK) dan SD Guthrie Bhd (KL:SDG) memiliki eksposur signifikan terhadap fasilitas pemurnian minyak sawit di Indonesia, yang kini menghadapi tantangan akibat berkurangnya insentif bagi India untuk mengimpor CPO.

    Sebelumnya, struktur tarif yang lebih tinggi terhadap minyak sawit olahan mendorong India untuk lebih banyak mengimpor CPO dan memprosesnya secara domestik. 

    Namun, kebijakan baru yang menurunkan bea masuk dasar minyak nabati mentah menjadi 10%, ditambah dengan pungutan infrastruktur pertanian sebesar 5% dan surcharge kesejahteraan sosial 10%, menghasilkan tarif efektif sebesar 16,5%, turun dari sebelumnya 27,5%. 

    Sementara itu, tarif untuk minyak sawit olahan tetap sebesar 35,75% untuk mendorong pemanfaatan kapasitas penyulingan dalam negeri India. Meski langkah ini menguntungkan konsumen India karena harga minyak goreng yang lebih murah, hal ini dikhawatirkan akan menekan profitabilitas dan kapasitas operasional penyuling di Indonesia, yang selama ini menjadi pemasok utama produk olahan seperti RBD palm olein ke India. 

    Namun demikian, CIMB Securities tetap mempertahankan proyeksi harga CPO sebesar RM4.609 per ton untuk empat bulan pertama 2025.

  • KPK Terima dan Verifikasi LHKPN Stafsus Menhan Deddy Corbuzier

    KPK Terima dan Verifikasi LHKPN Stafsus Menhan Deddy Corbuzier

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan), Deddy Corbuzier telah selesai menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Sebagaimana diketahui, Deddy diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN setelah beberapa waktu lalu diangkat menjadi Staf Khusus (Stafsus) untuk Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut LHKPN Deddy saat ini sudah diterima dan sudah diverifikasi.

    “Untuk Saudara Deddy Cahyadi sudah lapor LHKPN, dan terverifikasi lengkap. Saat ini masih proses upload di website,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Sementara itu, artis lain yang belum lama ini juga diangkat menjadi penyelenggara negara, yakni Riefian Fajarsyah atau Ifan Seventeen masih dalam proses penyampaian LHKPN. 

    Ifan Seventeen diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu untuk memimpin PT Produksi Film Negara (PFN) sebagai Direktur Utama. 

    “Sedangkan untuk Sdr. Riefian Fajarsyah masih draft,” terang Budi.

    Sebagaimana diketahui, penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN ke KPK setiap tahunnya secara periodik. Penyelenggara Negara (PN) baru otomatis menjadi Wajib Lapor (WL) LHKPN dan memiliki waktu tiga bulan setelah pengangkatan untuk menyampaikan kewajiban tersebut ke KPK. 

    Untuk Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, terdapat 124 penyelenggara negara yang merupakan WL LHKPN. Sebanyak 123 orang dilantik sejak 21 Oktober 2024, dan satu orang baru dilantik pada 6 Desember 2024 yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa. 

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 dari 123 orang menteri/wakil menteri/kepala atau wakil kepala lembaga setingkat/serta penasihat, utusan dan staf khusus merupakan wajib lapor lama. Artinya, mereka sudah menyerahkan LHKPN pada periode sebelumnya. 

    Sementara itu, terdapat 58 orang anggota kabinet Prabowo yang merupakan wajib lapor baru. Mereka belum pernah menyampaikan laporan harta kekayaan mereka sama sekali ke KPK.

    Menteri Kabinet Merah Putih yang melaporkan nilai harta terbesar pada LHKPN-nya yakni Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, sebesar Rp5,4 triliun. 

  • Hasan Nasbi Blak-blakan Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Hasan Nasbi Blak-blakan Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan angkat bicara terkait dengan isu perombakan atau reshuffle kabinet Prabowo Subianto yang kembali mencuat ke ruang publik. 

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa segala kabar yang beredar di luar hanya bersifat spekulatif, selama belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja. Atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif,” ujar Hasan saat ditemui di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Selasa (3/6/2025). 

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden dan hanya Presiden yang berwenang mengumumkannya secara resmi. 

    Hasan pun menekankan bahwa Presiden memiliki pertimbangan menyeluruh terhadap para menterinya—baik dari sisi kinerja, integritas, maupun relevansi terhadap kebutuhan pemerintahan saat ini.

     Oleh sebab itu, menambahkan, pernyataan publik yang meminta pergantian menteri juga bisa dipahami sebagai bagian dari demokrasi.

     “Karena ini [reshuffle] hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi,” ujarnya.

    Hasan juga menanggapi pertanyaan soal pernyataan tegas Presiden Prabowo sebelumnya yang mengisyaratkan akan memberhentikan menteri yang tidak menjalankan tugas sesuai mandat, atau terlibat dalam praktik korupsi. 

    Dia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bersifat umum dan tidak mengarah ke individu tertentu.

    Hasan kembali menekankan bahwa reshuffle bisa saja terjadi kapan pun, tapi tidak ada satu pun pihak di luar Presiden yang bisa memastikan waktu atau nama-nama yang akan diganti.

     “Presiden umumkan juga kemarin, itu berlaku umum. Jadi kalau tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Presiden, sesuai dengan tugas, mandat, atau tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri uang rakyat, ya sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan,” pungkas Hasan.

  • Bobby Nasution Umumkan Dua Komisaris Baru Bank Sumut, Ada Eks Timses

    Bobby Nasution Umumkan Dua Komisaris Baru Bank Sumut, Ada Eks Timses

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution mengumumkan dua nama yang menjabat sebagai komisaris baru Bank Sumut usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Sumut, Selasa (3/6).

    “Komisaris Utama itu [diisi] Firsal Dida Mutyara. Kedua, Agus Fatoni,” kata Bobby.

    Dikatakan Bobby, pengangkatan Firsal Dida Mutyara sebagai Komisaris Utama Independen dan Agus Fatoni Komisaris sebagai Komisaris Non Independen Bank Sumut untuk mengisi posisi yang telah lama kosong.

    “[Komisaris] memang kosong dan direkomendasikan untuk segera diisi. Jadi, tadi yang kita isi ada dua komisaris,” tambahnya.

    Adapun, Firsal Dida Mutyara merupakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut periode 2022-2027. Firsal Dida juga diketahui juga masuk ke dalam tim pemenangan Bobby-Surya dalam Pilkada lalu sebagai bendahara.

    Sementara itu, Agus Fatoni merupakan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Utara periode 2024-2025 sebelum Bobby-Surya resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2025-2030.

    Sebelumnya, posisi Komisaris Utama Non Independen Bank Sumut kosong sejak Afifi Lubis diberhentikan dengan hormat pada 22 Agustus 2024 lalu. Begitupun dengan posisi komisaris non-independen Bank Sumut.

    RUPS Bank Sumut sempat mengusulkan beberapa nama untuk menjadi komisaris non independen namun dibatalkan pengangkatan penetapannya. Seperti Arief S Trinugroho yang diajukan pada Februari 2024, atau saat Arief masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumut.

    Lalu, ada Muhammad Armand Effendy Pohan dan M Ismael Parenus Sinaga yang diusulkan sebagai Calon Komisaris Non Independen dalam RUPS LB Bank Sumut November 2024.

    Armand Effendy Pohan saat ini menjabat sebagai Pj Sekretaris Daerah Sumut, sedangkan Ismael P Sinaga dulunya adalah Kepala Disnaker Sumut yang baru dicopot Bobby dari jabatannya baru-baru ini.

  • Wamen PU Diana akan Diklarifikasi Kejagung soal Proyek Rumah di NTT Besok

    Wamen PU Diana akan Diklarifikasi Kejagung soal Proyek Rumah di NTT Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal meminta keterangan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti dalam perkara dugaan korupsi.

    Perkara dugaan rasuah itu terkait dengan proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur di NTT pada tahun anggaran 2022-2024.

    “Nah dalam kaitan ini yang bersangkutan masih akan dimintai keterangan direncanakan tanggal 4 [Juni] ya,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar di Kejagung, Selasa (3/6/2025).

    Harli menekankan bahwa kasus dugaan korupsi ini masih di tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Diana hanya dimintai keterangan dan tidak berstatus sebagai saksi.

    “Dalam tataran penyelidikan yang belum pro justisi itu namanya dimintai keterangan tetapi kalau seseorang sudah menjadi saksi itu namanya dipanggil diperiksa,” imbuhnya.

    Harli menegaskan bahwa sejatinya pengusutan perkara dugaan korupsi tersebut tengah ditangani oleh penyidik Kejaksaan Tinggi alias Kejati NTT.

    Namun demikian, permintaan klarifikasi Diana bakal bertempat di Kejaksaan Agung (Kejagung) oleh penyidik Kejati NTT.

    “Dilakukan oleh penyelidik yang dari NTT. Rencananya [diklarifikasi] disini [Kejagung],” pungkasnya.

  • Perang Harga Disebut Jadi Penyebab Badai PHK Massal TikTok-Tokopedia dan Shopee

    Perang Harga Disebut Jadi Penyebab Badai PHK Massal TikTok-Tokopedia dan Shopee

    Bisnis.com, JAKARTA— Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melibatkan perusahaan e-commerce besar seperti Tokopedia dan Shopee dinilai sebagai strategi bertahan di tengah seretnya pendanaan yang masih membayangi sektor ekonomi digital. Di sisi lain, persaingan juga makin sengit dan belum terlepas dari harga kompetitif.

    Pengamat menilai langkah efisiensi ini bukan sekadar respons terhadap tekanan pasar, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan bahwa akuisisi Tokopedia oleh ByteDance menjadi salah satu contoh bagaimana efisiensi operasional dilakukan demi menekan biaya dan memperkuat posisi modal perusahaan.

    “Ada motif melakukan efisiensi cost per unit yang dilakukan oleh ByteDance atau TikTok ketika melakukan akuisisi terhadap Tokopedia. Ada unit kerja yang bisa disatukan dalam kendali ByteDance selaku pemilik Tokopedia. Jadi ya ini adalah strategi untuk bisa lebih efisien. Kenapa harus efisien? Salah satunya untuk meningkatkan kekuatan permodalan guna menghadapi persaingan,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Selasa (3/6/2025).

    Menurutnya, persaingan di sektor e-commerce masih sangat dipengaruhi oleh strategi harga, yang menuntut perusahaan memiliki cadangan dana besar agar bisa terus memberikan diskon dan promosi. 

    Dia menambahkan bahwa efisiensi juga menjadi salah satu sumber utama pendanaan bagi perusahaan digital, terutama di tengah kondisi “tech winter” yang masih berlangsung.

    Hal ini juga yang menurutnya mendorong Shopee mengambil langkah serupa untuk menjaga efisiensi dan daya saing.

    “Salah satu sumber pendanaan adalah pendanaan dari keuntungan hasil penjualan atau efisiensi. Begitu juga dengan Shopee yang melakukan efisiensi dengan langkah yang serupa. Terlebih SEA juga merupakan perusahaan terbuka yang harus menghasilkan keuntungan agar bisa bersaing,” ujarnya.

    Huda menambahkan bahwa praktik efisiensi seperti yang dilakukan Tokopedia dan Shopee tidak hanya terjadi di sektor ecommerce, melainkan juga di berbagai bidang digital lainnya. 

    Dia menjelaskan bahwa industri teknologi masih berada dalam fase “tech winter”, di mana aliran pendanaan ke ekosistem digital sangat terbatas. Kondisi ini membuat peluang memperoleh modal baru semakin kecil, sementara pada 2025 pendanaan masih cenderung seret.

    Investor juga disebut masih menunggu kepastian kebijakan suku bunga dari The Federal Reserve (The Fed). Menurut Huda apabila suku bunga tetap tinggi, maka pendanaan ke sektor teknologi akan tetap terbatas.

    Huda pun memprediksi bahwa tren PHK di sektor digital belum akan berakhir dalam waktu dekat. Meski demikian, dia tetap melihat ada peluang pertumbuhan di sektor ecommerce, walaupun tipis.

    “Saya masih melihat ecommerce masih mempunyai peluang untuk tumbuh positif meskipun tipis di tahun ini. Masyarakat masih menggunakan ecommerce menjadi salah satu sarana belanja favorit. Terlebih masih ada ‘bakar uang’ yang menjadi andalan pemburu diskon. Jadi saya rasa masih akan tumbuh positif meskipun tipis,” tutup Huda.

    Sebelumnya, TikTok Shop dikabarkan akan kembali memangkas ratusan karyawan di Indonesia, sebagai bagian dari efisiensi pasca penggabungan operasional dengan Tokopedia. 

    PHK ini disebut akan dilakukan pada Juli 2025 dan menyasar berbagai divisi, termasuk logistik, pergudangan, pemasaran, dan operasional. Langkah ini menyusul perampingan serupa tahun lalu, di mana sekitar 450 karyawan terdampak usai ByteDance mengakuisisi mayoritas saham Tokopedia.

    Setelah penggabungan, jumlah total karyawan TikTok Shop dan Tokopedia berkurang signifikan, dari sekitar 5.000 menjadi hanya sekitar 2.500 orang.

    Sementara itu, Shopee telah dua kali melakukan relokasi tim operasional ke wilayah dengan upah lebih rendah, seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah. 

    Meskipun perusahaan membantah adanya PHK massal dan menyebut kebijakan itu sebagai relokasi operasional, ribuan karyawan dilaporkan terdampak. Bagi mereka yang tidak bersedia dipindah, perusahaan menawarkan opsi pemutusan hubungan kerja.

  • Badai PHK TikTok Tokopedia – Shopee, E-Commerce Masih Beradaptasi pada Era Post-Covid

    Badai PHK TikTok Tokopedia – Shopee, E-Commerce Masih Beradaptasi pada Era Post-Covid

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi dalam industri e-commerce Indonesia selama dua tahun terakhir, termasuk di TikTok – Tokopedia dan Shopee, dinilai sebagai langkah penyesuaian menghadapi era setelah pandemi Covid-19.  

    Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) melihat gelombang efisiensi tersebut lebih mencerminkan penyesuaian model bisnis pasca lonjakan pertumbuhan selama masa pandemi Covid-19.

    Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, menegaskan bahwa langkah efisiensi oleh perusahaan-perusahaan e-commerce merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi pasar yang kembali normal. 

    Menurutnya, banyak perusahaan melakukan ekspansi agresif selama pandemi untuk merespons peningkatan permintaan, namun ketika mobilitas masyarakat kembali normal, pertumbuhan juga ikut melambat.

    “PHK massal yang terjadi dalam dua tahun terakhir, termasuk di Tokopedia dan Shopee, bukan semata-mata mencerminkan lemahnya prospek industri, melainkan lebih sebagai bagian dari penyesuaian model bisnis pasca pandemi,” kata Budi saat dihubungi Bisnis pada Selasa (3/6/2025). 

    Selama masa pandemi, Budi menyebut, banyak pelaku e-commerce melakukan ekspansi besar-besaran untuk mengakomodasi lonjakan permintaan. Namun demikian, ketika mobilitas masyarakat kembali normal, pertumbuhan pun melambat ke arah yang lebih stabil. 

    Menurutnya hal tersebut menuntut perusahaan untuk menyesuaikan skala operasional agar tetap kompetitif dan berkelanjutan secara finansial. 

    Budi menambahkan yang terjadi saat ini merupakan fase normalisasi pasca-hypergrowth, bukan krisis struktural.

    “Kami melihat ini lebih sebagai proses normalisasi pasca-hypergrowth ketimbang krisis struktural. Model bisnis e-commerce tetap relevan dan berkembang, namun memerlukan adaptasi, termasuk dalam efisiensi biaya dan optimalisasi sumber daya,” katanya. 

    Lebih lanjut, Budi mengatakan tantangan yang dihadapi adalah ada pada bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, perlindungan konsumen, dan perlakuan adil terhadap pekerja.

    Untuk memastikan pertumbuhan e-commerce tetap sehat dan inklusif, idEA menekankan pentingnya transformasi berbasis teknologi serta kolaborasi lintas sektor.

    E-commerce dapat tetap tumbuh tanpa mengorbankan tenaga kerja dan inovasi jika ada fokus pada peningkatan produktivitas melalui teknologi [AI}, otomasi layanan pelanggan, big data],” katanya. 

    Selain itu, Budi mengatakan pelaku juga perlu melakukan investasi pada talenta digital yang mampu menciptakan inovasi, bukan hanya operasional. Kemudian kolaborasi dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan mitra lokal untuk memperluas jangkauan dan dampak ekonomi juga diperlukan. 

    Terakhir, kebijakan pemerintah yang adaptif, termasuk insentif bagi transformasi digital dan perlindungan sosial yang inklusif bagi pekerja terdampak. 

    “idEA juga terus mendorong dialog antara pelaku usaha, regulator, dan publik agar transisi menuju ekosistem digital yang berkelanjutan ini dapat berjalan inklusif dan produktif bagi semua pihak,” kata Budi.

    Budi optimistis bahwa dalam dua hingga tiga tahun ke depan, industri e-commerce nasional masih memiliki prospek cerah dengan pertumbuhan yang lebih berfokus pada keberlanjutan.

    “Industri e-commerce Indonesia masih memiliki prospek yang sangat positif dalam jangka menengah. Penetrasi digital terus tumbuh, perilaku belanja online sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat, dan potensi dari segmen-segmen seperti UMKM, social commerce, serta logistik digital masih sangat besar. Namun, fase pertumbuhan ke depan akan lebih mengedepankan sustainable growth — bukan lagi ekspansi agresif, melainkan efisiensi, integrasi teknologi, dan peningkatan nilai tambah bagi pengguna,” pungkasnya.

    Sebelumnya, TikTok Shop dikabarkan kembali memangkas ratusan karyawan di Indonesia, sebagai bagian dari efisiensi pasca penggabungan operasional dengan Tokopedia. 

    PHK ini disebut akan dilakukan pada Juli 2025 dan menyasar berbagai divisi, termasuk logistik, pergudangan, pemasaran, dan operasional. Langkah ini menyusul perampingan serupa tahun lalu, di mana sekitar 450 karyawan terdampak usai ByteDance mengakuisisi mayoritas saham Tokopedia.

    Setelah penggabungan, jumlah total karyawan TikTok Shop dan Tokopedia berkurang signifikan, dari sekitar 5.000 menjadi hanya sekitar 2.500 orang.

    Sementara itu, Shopee telah dua kali melakukan relokasi tim operasional ke wilayah dengan upah lebih rendah, seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah. 

    Meskipun perusahaan membantah adanya PHK massal dan menyebut kebijakan itu sebagai relokasi operasional, ribuan karyawan dilaporkan terdampak. 

    Bagi mereka yang tidak bersedia dipindah, perusahaan menawarkan opsi pemutusan hubungan kerja.

  • Kejagung Periksa Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lukminto, Dalami Soal Pengajuan Kredit

    Kejagung Periksa Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lukminto, Dalami Soal Pengajuan Kredit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit Sritex Group.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan adik dari tersangka Iwan Setiawan Lukminto itu diperiksa atas jabatannya sebagai direktur di sejumlah anak usaha Sritex.

    Tercatat, Iwan menjabat sebagai Direktur Utama PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industri, PT Primayuda Mandiri Jaya.

    “Benar kemarin seorang saksi bernama Iwan Kurniawan Lukminto telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik dalam perkara ini,” ujarnya di Kejagung, Selasa (3/6/2025).

    Dia menambahkan, Iwan Kurniawan juga diperiksa atas kapasitasnya sebagai wakil direktur utama Sritex. Dengan demikian, anak HM Lukminto itu telah diperiksa penyidik terkait pengetahuannya soal peran tiga tersangka, Iwan Setiawan Lukminto.

    “Kita tahu bahwa peran yang bersangkutan kan sangat penting selaku Wakil Direktur Utama dan sekarang Direktur Utama saya kira sangat penting untuk digali,” imbuhnya.

    Adapun, pertanyaan yang dilayangkan penyidik ke Iwan Setiawan seperti mekanisme pengajuan kredit PT Sritex ke perbankan baik pemerintah maupun bank daerah.

    Misalnya, pertanyaan seperti peran Iwan Kurniawan apakah telah menyetujui serta menandatangani proses pemberian kredit hingga pihak-pihak yang berkompetensi mengajukan kredit.

    “Lebih khusus terkait dengan proses-proses pengajuan kredit yang sudah dilakukan oleh PT Sritex kepada berbagai bank. Saya kira di seputaran itu,” pungkasnya.

  • Alasan Kejagung Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati 2 Kali

    Alasan Kejagung Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati 2 Kali

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pemeriksaan Nicke masih seputar tugas dan fungsinya sebagai pimpinan tertinggi di holding perusahaan plat merah tersebut.

    “Inilah yang menjadikan yang bersangkutan sangat esensial untuk didalami lebih jauh. Memang banyak hal yang harus dipertanyakan oleh penyidik,” ujarnya di Kejagung, dikutip Selasa (3/6/2025).

    Dia menambahkan, penyidik berfokus memeriksa Nicke dalam tugas fungsinya dalam memberikan pengawasan dan pengambilan keputusan atas kebijakan dari holding ke subholding yang berkaitan dalam tiga aspek.

    Tiga aspek yang disorot dalam perkara ini yakni kaitannya dengan pengadaan minyak mentah, pengadaaan produk kilang hingga terkait hubungan berbagai kontrak kerja yang dilakukan Pertamina.

    “Yang bersangkutan ini kan pimpinan tertinggi di holding. Nah, bagaimana peran tugas fungsinya dari holding ke subholding,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Nicke Widyawati tercatat telah diperiksa dua kali yakni pada Selasa (6/5/2025) dan Rabu (28/5/2025). Khusus pemeriksaan perdananya, Nicke diperiksa selama 14 jam oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI.

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini. Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.

  • OPINI: Pekerjaan Baru dari AI

    OPINI: Pekerjaan Baru dari AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Saat kita disibukkan tantangan geopolitik dan ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data mengejutkan. Pengganguran per Februari 2025 menembus 7,28 juta orang.

    Proyeksi IMF, pengangguran naik ke level 5%, tertinggi di Asean. Menariknya, kenaikan ter -tinggi membekap cerdik pan dai, para sarjana, sekira 14,6%.

    Di sisi lain, bila menelisik dokumen Prabowo-Gibran 2024: Bersama Indonesia Maju, keduanya berjanji menciptakan 19 juta pekerjaan baru. Target itu, harapan-nya, tercapai dalam 5 tahun ke depan. Artinya, perlu 3,86 juta pekerjaan setiap tahun. Dengan bonus demografi dan perkembangan teknologi, akal imitasi atau kecerdasan artifisial (AI) bisa menjadi peluang. AI akan mengu-bah cara dan model kerja industri.

    Betul, AI berpotensi mengganti pekerjaan tradisional, tapi juga mencipta pelu-ang kerja baru.Pertanian, manufaktur, e-commerce, dan layanan umum berpotensi terdam-pak AI. Pekerjaan baru pasti muncul dari adopsi AI dan ekosistemnya. Inilah potensi penyerap tenaga kerja dan pencipta pekerjaan.Kita mulai dari pengem-bangan dan pemelihara AI.

    Pasar butuh AI engineers, architect, knowledge engineer, decision engineer, UX desig-ner hingga model manager. Mereka pembangun, pengembang, dan pengoptimal model AI. Lantas, insinyur machine learning, data scientists, dan analis, pemroses dan penga-nalis data agar AI efektif.Bagi pelatih AI dengan data berkualitas juga pelabelan data keakuratan tinggi, harus ada data & AI translators, trainers, prompt engineering, dan annotators.

    Agar AI berfungsi etis, adil, tanpa diskriminasi, dan sesuai regulasi, ada AI risk & governance spe-sialist dan AI ethics experts, pemonitor potensi bias algo-ritma dan dampak sosial.Pusat data berinfrastruktur AI dan komputasi awan tulang punggung AI, dikenda-likan teknisi pengelola data. Perangkat keras seperti GPU dan AI chips, pemroses AI, meminta spesialis pengem-bang dan pemelihara. Adapun spesialis cybersecurity menjadi penjaga keamanan dan perlindungan data.

    Di implementasi industri, manajer produk AI menjadi pengelola pengembangan solusi AI bagi kebutuhan pasar. Ada pula AI customer support untuk memenu-hi kebutuhan pelanggan. Lantas, AI integration consul-tants, membantu industri mengadopsi dan mengimple-mentasikan AI.

    Pertanyaannya, bagian mana yang jadi sumber kebutuhan pekerjaan masif? Untuk ini, mari kita masuk ke pekerjaan turunan dari AI sebagai multiplier effect.

    Solusi atau aplikasi AI itu harus memberikan dampak ekonomi secara luas.Untuk AI di kesehatan, peluang bagi tenaga medis, ahli radiologi, dan pengem-bang aplikasi AI untuk diagnosis kesehatan. Di per-tanian, pekerjaan di sektor agritech, seperti pemantauan hasil panen dan optimalisasi sumber daya. Tutor virtual, pelatihan berbasis AI, dan pelibatan pengajar digital akan muncul di pendidikan.

    Di retail dan manufaktur, optimalisasi rantai pasokan dan otomatisasi produksi, membuka peluang kerja di analitik bisnis. Di keuangan, dibutuhkan analis risiko AI, penasehat investasi berbasis AI, dan spesialis pemrosesan data keuangan. AI mengha-ruskan kita bertransformasi dan adaptasi.

    Di pemerintahan, solusi AI bisa dibangun sebagai soko guru program strategis. Dari penyediaan makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pendidikan berkualitas, hingga pengen-tasan kemiskinan. Sehingga perencanaan dan pelaksa-naan program lebih efektif, efisien, dan berhasil secara terukur.Bagi mereka yang berke-lindan di AI, kultur inovasi jadi denyut perubahan. Dalam perjalanannya, setelah integrasi data dengan machine learning pada 2000-an, muncul AI generatif.

    Game changer berupa LLM dimu-lai teks, kini multimoda dari gambar, hingga audio, meningkatkan interaksi serta pengalaman pengguna. Sejak 2020, kita menyaksikan lompatan teknologi oto-nomi tingkat lanjut dan inter-aksi waktu nyata. Kombinasi keduanya, berpotensi meng-ubah berbagai industri, dari otomasi bisnis hingga layan-an personal cerdas. Bahasa kerennya, agentic AI. Ini karena otonomi tingkat lanjut memungkinkan sistem menyelesaikan tugas kompleks mandiri.

    Dia belajar dari data dan pengalaman, beradaptasi situasi baru, lalu mencipta keputusan cerdas. Interaksi waktu nyata mem-buat AI berkomunikasi dan merespon langsung penggu-na, menghasilkan rekomendasi, juga tindakan. Kehebohan terasa di layan-an pelanggan, kesehatan, dan transportasi. Tentu, pengadopsi awal dapat keuntungan. Sebagai pemula, kita jadi standar dan memaksimalkan AI menginovasi bisnis, jadi pembeda.

    Misalnya, membangun pengalaman baru pelanggan melalui solusi AI akan meng-ikat mereka. Jelas, AI meng-akselerasi operasional dan efisiensi. Hal ini meningkat-kan pangsa pasar, keuntungan, dan mencipta penghalang tinggi bagi kompetitor. Agar memanen peluang ini, pemerintah harus punya strategi tepat, pelaksana-annya bisa paralel. Dari integrasi AI ke kurikulum sekolah dan pelatihan, juga sertifikasi AI.

    Ini alasan Indosat bersama ekosistem membangun AI Experience Center dan AI skilling, ter-baru di Jayapura diresmikan 21 Mei 2025.Diperlukan juga ketegasan kebijakan infrastruktur di gital untuk soverign AI. Me wajibkan investor menyediakan infrastruktur AI di Indonesia sehingga data kekayaan budaya, bahasa, dan lokalitas terjaga dan termanfaatkan maksimal.

    Pengembangan industri AI dengan ekosistem AI menjadi energi penguat berikutnya. Pendekatan tepat akan menjadikan AI katalis pertum-buh an ekonomi dan penye-dia an lapangan kerja