Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • OECD Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 4,7%

    OECD Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 4,7%

    Bisnis.com, JAKARTA — Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD lagi-lagi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2%, dari 4,9% menjadi 4,7% pada 2025. 

    Pemangkasan ini merupakan kedua kalinya yang dilakukan OECD sepanjang tahun ini usai revisi ke bawah 0,3%, dari 5,2% menjadi 4,9%, melalui publikasi OECD Economic Outlook Interim Report Maret 2025. 

    Sementara dalam laporan terbarunya, OECD Economic Outlook June 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat dalam waktu dekat. 

    “Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan melambat menjadi 4,7% pada tahun 2025 sebelum sedikit meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2026,” tulis OECD dalam dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (3/6/2025). 

    OECD menuliskan bahwa melemahnya sentimen bisnis dan konsumen baru-baru ini di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal dan biaya pinjaman yang tinggi akan membebani konsumsi dan investasi swasta pada paruh pertama 2025. 

    Seiring dengan kondisi keuangan yang berangsur-angsur mereda, inflasi tetap berada dalam kisaran target bank sentral, dan pengeluaran investasi publik dari sovereign wealth fund yang baru alias Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendapatkan momentumnya. 

    Sementara itu, permintaan domestik diperkirakan akan meningkat secara bertahap pada paruh kedua tahun 2025 dan 2026. 

    OECD turut menyoroti bahwa meningkatnya ketegangan perdagangan global baru-baru ini dan penurunan harga komoditas diperkirakan akan membebani permintaan eksternal dan pendapatan ekspor.

    Terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode April 2025 yang menunjukkan bahwa kinerja ekspor kontraksi 10,77% secara bulanan (month to month/MtM). 

    OECD memperkirakan inflasi akan naik secara bertahap ke titik tengah kisaran target bank sentral, seiring dengan memudarnya dampak diskon harga listrik sementara pada awal 2025, dan depresiasi mata uang yang terjadi baru-baru ini secara bertahap mempengaruhi harga domestik.

    Ekonomi Indonesia berisiko tumbuh lebih rendah dari harapan pemerintah karena arus keluar modal yang terus-menerus didorong oleh ketidakpastian kebijakan global dan domestik dapat memberikan tekanan baru pada mata uang, yang berpotensi menyebabkan pelebaran defisit transaksi berjalan untuk sementara waktu dan memicu inflasi melalui biaya impor yang lebih tinggi.

    Selain itu, perlambatan yang lebih besar dari perkiraan di China—pasar ekspor terbesar Indonesia—akan semakin membebani kinerja ekspor, terutama di sektor komoditas.

    Di sisi positifnya, penggunaan yang cepat dan efektif dari BPI Danantara dapat mengkatalisasi investasi swasta dengan mengumpulkan modal dan mempercepat implementasi proyek-proyek infrastruktur dan industri yang berdampak tinggi.

    Proyeksi Ekonomi RI Kompak Turun

    Proyeksi dari OECD hampir serupa dengan ramalan dari Bank Indonesia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari rentang 4,7%—5,5% menjadi 4,6%—5,4% pada akhir 2025 mendatang. 

    Pemangkasan proyeksi ini nyatanya telah terjadi sejak bulan lalu, yang sebelumnya diprediksi akan lebih rendah dari titik tengah 4,7%—5,5%. 

    Revisi ke bawah ekonomi Indonesia tersebut juga dilakukan saat Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo merevisi ke atas ekonomi global dari 2,9% menjadi 3%.  

    “BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada dalam kisaran 4,6%—5,4% lebih rendah dari sebelumnya 4,7%—5,5%,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/5/2025).

    Sementara pemerintah masih enggan mengutak-atik asumsi untuk pertumbuhan ekonomi 5,2% untuk 2025 dan baru akan mengumumkan revisi atau tidak pada penyampaian Laporan Semester pada Juli mendatang. 

  • Respons Pengembang soal Wacana Rumah Subsidi Diperkecil, Setuju?

    Respons Pengembang soal Wacana Rumah Subsidi Diperkecil, Setuju?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyebut rencana pemerintah merevisi luas rumah subsidi menjadi 25 meter persegi (M2) hanya cocok diterapkan bagi kalangan tertentu.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Daniel Djumali menyebut rencana revisi itu hanya akan relevan diterapkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Ibu Kota.

    Alasannya, ke depan pemilik rumah subsidi di lahan minim itu bakal memerlukan biaya yang besar untuk merenovasi atau memperluas huniannya secara vertikal.

    “Rumah subsidi [hanya cocok] bagi MBR kota besar atau metropolitan. Ini pun hanya untuk rumah sementara, karena untuk menjadi rumah tumbuh bagi keluarganya akan membutuhkan biaya konstruksi yang lebih besar, karena hanya bisa naik ke atas, tidak cocok bagi MBR,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (3/6/2025).

    Di samping itu, rumah subsidi dengan luas lahan hanya sebesar 25 meter persegi itu hanya cocok bagi keluarga yang belum memiliki anak. 

    Meski demikian, Daniel menyebut rencana rumah memperkecil luas rumah subsidi itu baik dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan rumah masyarakat di kota besar.

    “Menurut kami hal ini bisa jalan untuk alternatif zonasi kota besar atau metropolitan, guna menyesuaikan harga tanah yang mahal,” tegasnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum DPP Himpera, Endang Kawidjaja. Dia menyebut rencana untuk merevisi batas minimal rumah subsidi menjadi 25 meter persegi dilakukan guna memperluas penyaluran rumah.

    Lewat revisi itu, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan untuk membeli rumah sesuai dengan anggaran yang dimilikinya.

    “Pak menteri mengusulkan luas kecil itu untuk menambah pilihan sehingga perlu tetap dilahirkan,” tegasnya.

    Di samping itu, rencana revisi aturan batas minimal rumah subsidi itu juga menjadi solusi bagi kaveling atau tanah huk yang luasnya lebih dari standar atau lebih dari 60 meter persegi. Sehingga, dapat dimaksimalkan untuk dibangun rumah subsidi dengan luas lahan 25 m2.

    “Secara Prinsip melebarkan rentang luas bangunan dari 21-36 meter persegi menjadi 18-36 meter persegi akan berdampak positif terhadap produk Hunian MBR-FLPP,” tandasnya.

    Asal tahu saja, pemerintah hendak melakukan revisi pada batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah susun menjadi paling kecil seluas 25 meter persegi (luas Tanah) dan 18 meter persegi (luas lantai).

    Rencana perubahan tersebut telah diatur dalam draf perubahan Keputusan Menteri PKP Nomor –/KPTS/M/2025.

    Dalam beleid itu, ditetapkan bahwa luas tanah paling rendah rumah subsidi yakni 25 m2 dan paling tinggi yakni 200 m2. Sementara itu, luas lantai rumah paling rendah yakni 18 m2 dan paling tinggi 36 m2.

  • PIS Paparkan Peta Jalan Nol Emisi 2050, Pelopor Dekarbonisasi RI

    PIS Paparkan Peta Jalan Nol Emisi 2050, Pelopor Dekarbonisasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina International Shipping (PIS) terus menyiapkan sejumlah langkah dalam memenuhi komitmen net zero emission pada 2050. PIS membagi strategi tersebut ke dalam dua kategori, yakni dari aspek bahan bakar dan aspek kargo.

    Selaku Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) dari PT Pertamina (Persero), PIS berambisi memenuhi target nol emisi pada tahun 2050. Komitmen tersebut sejalan dengan target International Maritime Organization (IMO) dan Paris Agreement terkait perubahan iklim.

    Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra yang hadir sebagai salah satu pembicara di International Maritime Week (IMW) 2025 mengatakan, “Secara jangka panjang, PIS melakukan dua pendekatan. Pertama, beralih menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti LNG (liquiefied natural gas), dan mungkin ke depannya amonia dan LPG. Mayoritas dari armada kami sudah berteknologi dual-fuel. Kami menantikan kolaborasi untuk menciptakan seluruh ekosistem yang siap dengan bahan bakar alternatif.”

    Sebagai informasi, separuh lebih dari total kapal yang dioperasikan oleh PIS menggunakan biofuel. Sebanyak 6 kapal di armada PIS juga telah memanfaatkan LPG dan LNG sebagai bahan bakar alternatif. Selain itu, 40 kapal di armada PIS telah dilengkapi dengan perangkat hemat energi (energy-saving devices) yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar kapal antara 3-20%. PIS juga telah menerapkan pembatasan daya mesin secara menyeluruh dan manajemen pelayaran untuk mengurangi emisi.

    Di samping modernisasi armada tadi, Eka juga menyebut PIS semakin serius menggarap pasar kargo yang ramah lingkungan. Tidak hanya berhenti mengincar potensi LNG yang pasarnya masih luas, PIS turut menatap pengangkutan karbon sebagai bisnis baru dalam bentuk carbon capture storage (CCS)/carbon capture utilize storage (CCUS). Bisnis hijau baru ini memiliki potensi yang cukup luas mulai dari pengantaran, penyimpanan, injeksi, hingga infrastruktur terminal karbon.

    “Indonesia adalah salah satu negara dengan kapasitas penyimpanan karbon terbesar di dunia. Pemerintah pun sedang mendorong inisiatif dan memaksimalkan potensi penyimpanan karbon. Itulah yang PIS akan lakukan di masa depan,” imbuh Eka.

    Kendati demikian, rencana dekarbonisasi PIS ini bukannya tanpa tantangan. Dalam panel IMW 2025 bertajuk Decarbonizing Asia’s Maritime Industry, terkuak sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan dekarbonisasi dalam operasional industri maritim. Beberapa aspek yang menjadi sorotan dalam diskusi untuk mendorong percepatan dekarbonisasi antara lain biaya investasi, regulasi perkapalan, penyediaan fasilitas dan teknologi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

    Wakil Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Faty Khusumo dalam sesi panel yang sama menyampaikan, “Kita terbuka terhadap banyaknya pilihan bahan bakar alternatif, namun kita juga perlu pertimbangkan kapasitas regional dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan dekarbonisasi.”

    Panelis lainnya yakni Lin Fuquan, Chairman China Classification Society (CCS) yang juga hadir sebagai perwakilan Asian Classification Society (ACS), menambahkan bahwa pihaknya siap membantu para pemilik kapal dalam memenuhi upaya dekarbonisasi melalui sejumlah panduan standardisasi. Mulai dari Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), Carbon Intensity Indicator (CCI), hingga Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP). “Panduan tersebut dibuat dengan tujuan memperjelas interpretasi serta memastikan pemahaman dan penerapan regulasi kepada seluruh anggota perkumpulan industri perkapalan,” imbuh Lin.

    Eka pun mengamini tantangan yang dihadapi industri di tengah upaya dekarbonisasi serta opsi solusi yang tersedia saat ini. Ia menilai kolaborasi yang lebih apik dari seluruh pemangku kepentingan di industri maritim dapat menjadi jalan tengah dalam mempercepat langkah mereka menekan emisi karbon.

  • Neraca Dagang Indonesia-AS Masih Surplus per April 2025 usai Kena Tarif Trump 32%

    Neraca Dagang Indonesia-AS Masih Surplus per April 2025 usai Kena Tarif Trump 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat tercatat masih menjadi negara dengan penyumbang surplus neraca perdagangan nonmigas terbesar sepanjang Januari—April 2025, yang mencapai US$6,42 miliar dari surplus RI secara keseluruhan senilai US$11,07 miliar.

    Neraca perdagangan bahkan tetap mencatatkan surplus pada April—walaupun lebih rendah dari surplus Maret 2025—di saat Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor ke Indonesia hingga 32%. 

    “Total nilai ekspor ke Amerika Serikat bulan April 2025 US$2,08 miliar dan total nilai impor dari AS bulan April 2025 US$0,96 miliar,” ujar Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Senin (2/6/2025). 

    Alhasil surplus khusus April 2025 mencapai US$1,12 miliar, lebih rendah dari Maret yang senilai US$1,98 miliar. 

    Tercatat terdapat tiga komoditas penyumbang surplus terbesar, yakni mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) senilai US$1,25 miliar. 

    Kemudian komoditas unggulan alas kaki (HS 64) serta pakaian dan aksesorisnya (rajutan) (HS 61) yang masing-masing menyumbang US$838,4 juta dan US$801,4 juta. 

    Secara umum, kinerja ekspor Indonesia April 2025 mencapai US$20.743,8 juta (pembulatan US$20,74 miliar), lebih rendah dari Maret 2025 yang mencapai US$23,25 miliar atau turun 10,77% secara (MtM).

    Sementara khusus ekspor Indonesia ke AS pada April 2025 tercatat anjlok sebesar 20,87% (MtM), namun secara tahunan (year on year/YoY) masih meningkat 18,43%. 

    Mengacu data BPS, ketiga komoditas tersebut memang menyumbangkan surplus, tetapi secara bulanan nilai ekspornya lebih rendah dari Maret 2025. 

    Komoditas mesin dengan kode HS 85 nilainya mengalami kontraksi sebesar 24,91% pada April (month to month/MtM), sementara pakaian dengan kode HS 61 dan alas kaki masing-masing kontraksi sebesar 11,97% dan 19,5%. 

    Melihat dari sisi volume ekspor, hanya komoditas mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) yang naik tipis 0,01% dari 42.200 ton (Maret 2025) menjadi 42.300 pada April 2025. 

    Dua komoditas lainnya mengalami penurunan volume pengiriman dari Tanah Air ke AS pada April 2025 sebesar 4,27% (MtM) dan 23,61%. 

    Penurunan besaran surplus bukan hanya tertekan ekspor yang melandai, juga sejalan dengan meningkatnya impor dari AS sebesar 2,47% (MtM).

    Dari 10 komoditas utama impor dari AS ke Indonesia, mesin dan perlengkatan elektrik dan bagiannya (HS 85) mengalami peningkatan hingga 285,89% (MtM) dan 487,34% (YoY). 

    Kemudian komoditas biji dan buah mengandung minyak (HS 12) tercatat melonjak hingga 118,03% (MtM). Selain itu, komoditas pulp dan kayu (HS 47) nilainya melesat 74,25% (MtM).

    Sebelumnya, pemerintah memang berencana untuk meningkatkan impor barang asal AS untuk mengurangi surplus neraca dagang dan dalam rangka ‘merayu’ Trump agar menurunkan tarif resiprokal 32%. 

    Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah peningkatan impor yang terjadi sejalan dengan rencana pemerintah atau bukan.

    Berikut 10 Komoditas Ekspor Nonmigas RI ke AS Terbesar pada April 2025:

    Komoditas 
    Maret 2025 (US$, juta)
    April 2025 (US$, juta) 

    Mesin dan perlengkapan elektrik (85)
    505,4
    379,5

    Pakaian dan aksesorinya (rajutan) (61)
    195,8
    172,4

    Alas kaki (64)
    243
    195,6

    Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) (62)
    174,8
    138,4

    Lemak dan minyak hewan/nabati (15)
    238,7
    128,7

    Karet dan barang dari karet (40)
    135,3
    126,6

    Perabotan dan alat penerangan  (94)
    131,9
    92,7

    Ikan dan udang (03)
    95,7
    84,9

    Mesin dan peralatan  mekanis (84)
    87,2
    71,3

    Olahan dari daging dan ikan (16)
    71,5
    52,8

    Berikut 10 Komoditas Impor Nonmigas dari AS ke RI Terbesar pada April 2025:

    Komoditas
    Maret 2025 (US$, juta)
    April 2025 (US$, juta)

    Mesin/peralatan mekanis dan bagiannya (84)
    114,2
    99,7

    Biji dan buah mengandung minyak (12)
    41
    89,4

    Mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya (85)
    43,4
    167,3

    Bahan bakar mineral (27)
    69,7
    46,6

    Ampas dan sisa industri makanan (23)
    36,5
    43,7

    Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis (90)
    31,7
    27,8

    Pulp dari kayu (47)
    20,6
    35,9

    Plastik dan barang dari plastik (39)
    25
    27,7

    Bahan kimia anorganik (28)
    26,9
    13,9

    Serealia (10)
    28,8
    1,1

    Sumber: BPS, diolah

  • Great Institute Resmi Diluncurkan, Siap Kawal Program Presiden Prabowo Subianto

    Great Institute Resmi Diluncurkan, Siap Kawal Program Presiden Prabowo Subianto

    Bisnis.com, Jakarta — Lembaga riset Great Institute memastikan bahwa pihaknya akan mengawal seluruh keinginan dan pemikiran Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Dewan Direktur pada Great Institute, Syahganda Nainggolan mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki pemikiran dan gagasan tentang birokrasi yang ideologis untuk Indonesia. Namun, hal tersebut sayangnya tidak kunjung terwujud karena sampai saat ini belum ada yang bisa menerjemahkan semua pemikiran Presiden Prabowo.

    Maka dari itu, kata Syahganda, pihaknya membuat lembaga kajian bernama Great Institute yang siap membuat kajian terkait program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita sudah membuat beberapa riset dan paper tentang pikiran Presiden Prabowo Subianto yang perlu diterjemahkan agar pemikiran itu tidak mengawang,” tuturnya di sela-sela acara Grand Launching Lembaga Great Institute di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Dia juga optimistis hasil kajian dari lembaga Great Institute bisa membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah kebijakan, termasuk kebijakan soal perang tarif Amerika Serikat dan China

    “Nah jadi kita mengkaji, mencoba agar Pak Prabowo yang pikirannya ini terlalu ideologis dan selalu sesuai dengan zamannya itu bisa kita imbangi agar kita sebagai lembaga tidak hanya sekedar mengkritik tapi juga memberikan hasil-hasil kajian dan research untuk membantu dia,” katanya.

    Menurut Syahganda, hasil kajian lembaga Great Institute tersebut akan diserahkan ke Presiden Prabowo dan kementerian terkait sehingga semakin mudah dan ideologis di dalam menentukan kebijakan.

    “Ya misalkan kemarin kita melakukan kajian perlukah Indonesia masuk ke energi nuklir, kita ada tenaga ahli nuklirnya dari pihak Kementerian ESDM. Setelah riset, kemudian kita serahkan hasilnya ke Kementrian ESDM, misalkan seperti itu. Kita membuat kajian itu agar bermanfaat buat pemerintahan,” ujar Syahganda.

  • Greenpeace Kritik Industrialisasi Nikel Ancam Raja Ampat Papua

    Greenpeace Kritik Industrialisasi Nikel Ancam Raja Ampat Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Greenpeace Indonesia mengkritik hilirisasi industri nikel yang disebut telah merusak lingkungan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara. Kali ini, kegiatan usaha pertambangan nikel dinilai mengancam kawasan pariwisata Raja Ampat, Papua. 

    Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik mengatakan industrialisasi nikel yang tengah digenjot pemerintah di tengah permintaan mobil listrik yang meningkat telah mengorbankan kondisi hutan, tanah, sungai dan laut di berbagai wilayah seperti Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi.

    “Kini tambang nikel juga mengancam Raja Ampat, Papua, tempat dengan keanekaragaman hayati yang amat kaya yang sering dijuluki sebagai surga terakhir di bumi,” kata Iqbal dalam keterangan resminya, Selasa (3/6/2025). 

    Dia juga menekankan bahwa industrialisasi nikel yang saat ini dijalankan akan memperparah dampak krisis iklim karena masih menggunakan PLTU captive sebagai sumber energi dalam pemrosesannya.

    Untuk itu, aktivitas Greenpeace Indonesia bersama empat anak muda Papua dari Raja Ampat menggelar aksi damai untuk menyuarakan dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel yang membawa nestapa bagi lingkungan hidup dan masyarakat. 

    Hal ini dilakukan ketika Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, berpidato dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 hari ini di Jakarta. Aktivis Greenpeace menerbangkan banner bertuliskan “What’s the True Cost of Your Nickel?”, serta membentangkan spanduk dengan pesan “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining”. 

    Bukan hanya di ruang konferensi, aktivis Greenpeace Indonesia dan anak muda Papua juga membentangkan banner di exhibition area yang terletak di luar ruang konferensi. 

    Pesan-pesan lain yang berbunyi “What’s the True Cost of Your Nickel”, “Nickel Mines Destroy Lives”, dan “Save Raja Ampat the Last Paradise”terpampang di antara gerai-gerai dan para pengunjung pameran. 

    Melalui aksi damai ini, Greenpeace berharap dapat menyampaikan pesan kepada pemerintah Indonesia dan para pengusaha industri nikel bahwa tambang dan hilirisasi nikel di berbagai daerah telah membawa derita bagi masyarakat terdampak. 

    “Saat pemerintah dan oligarki tambang membahas bagaimana mengembangkan industri nikel dalam konferensi ini, masyarakat dan Bumi kita sudah membayar harga mahal,” tuturnya. 

    Greenpeace telah menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran dari sebuah perjalanan menelusuri Tanah Papua pada tahun lalu. 

    Padahal, ketiga pulau itu termasuk kategori pulau-pulau kecil yang sebenarnya tak boleh ditambang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.  

  • Tanazul Dibatalkan, Menag: Tenda di Mina Tetap Disiapkan untuk Semua Jemaah

    Tanazul Dibatalkan, Menag: Tenda di Mina Tetap Disiapkan untuk Semua Jemaah

    Bisnis.com, MAKKAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tetap menyiapkan tenda di Mina sejumlah jemaah haji Indonesia meski tanazul dibatalkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan penyediaan tenda di Mina sudah mencakup sekitar 37.000 jemaah yang sebelumnya direncanakan akan menjalani tanazul.

    Tanazul sebelumnya disiapkan sebagai salah satu skema untuk mengurai kepadatan jemaah di Mina. Skema tanazul memungkinkan jemaah yang tinggal di hotel dekat area Jamarat atau lokasi lontar jumrah, untuk kembali ke hotel setelah melempar Jumrah Aqabah. Dengan demikian, jemaah tidak perlu menempati tenda di Mina, tetapi tetap menjalankan kewajiban bermalam sesuai ketentuan. Jemaah tanazul tinggal di hotel wilayah Syisyah dan Raudhah.

    “Jadi kalau seandainya ada yang tanazul kemarin itu, kuota makanannya saja yang dipindahkan ke hotelnya, tetapi kasurnya tetap ada disitu, tendanya tetap ada disitu. Jadi bukan berarti yang [lebih dari] 30.000 sekian itu melakukan tanazul otomatis tidak ada kuota kasurnya, tetap ada kasurnya,” kata Nasaruddin di Makkah, Selasa (3/6/2025).

    Dengan kebijakan terbaru Arab Saudi untuk membatalkan tanazul tahun ini, PPIH saat ini bergerak untuk mengatur penyediaan makanan yang awalnya akan diantar ke hotel-hotel jemaah dekat Jamarat. Meski jemaah tetap bisa melakukan tanazul secara mandiri dengan berkoordinasi dengan syarikah, Nasaruddin sangat menyarankan jemaah untuk mematuhi ketentuan Otoritas Saudi.

    Selain itu, tak hanya Indonesia yang terdampak kebijakan ini, tanazul juga dibatalkan untuk seluruh negara yang mengirimkan jemaah hajinya.

    “Jadi masih sangat ada alternatifnya, cuma secara instruksional kami sudah tidak menganjurkan untuk melakukan tanazul, sesuai dengan anjuran pemerintah Saudi,” katanya.

    Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi sebelumnya mengatakan penundaan pelaksanaan program ini sesuai keputusan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dengan mempertimbangkan alasan keselamatan.

    Fase puncak haji 1446 H akan berlangsung mulai 4 Juni 2025, ditandai dengan pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Makkah ke Arafah. PPIH Arab Saudi, syarikah penyedia layanan jemaah haji Indonesia, dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah bersepakat bahwa pemberangkatan jemaah dilaksanakan berdasarkan syarikah, markaz, dan hotel tempat jemaah menginap.

    Kesepakatan ini juga diperkuat dalam kesimpulan Rapat Kerja Tim Pengawas Haji Republik Indonesia bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI pada 2 Juni 2025.

  • Airlangga Serahkan Dokumen Penilaian Mandiri ke OECD di Paris, Sebut Proses Masih Panjang

    Airlangga Serahkan Dokumen Penilaian Mandiri ke OECD di Paris, Sebut Proses Masih Panjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi menyerahkan dokumen penilaian mandiri atau initial momerandum kepada Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann di Paris, Prancis, Senin (2/6/2025).

    Airlangga menyampaikan capaian ini merupakan bukti komitmen penuh Indonesia untuk bergabung penuh sebagai , karena mampu menyelesaikan penyusunan IM dalam waktu satu tahun sejak diserahkannya Peta Jalan Aksesi pada PTM Dewan OECD pada 2024 lalu.

    Airlangga mengapresiasi upaya bersama K/L penanggung jawab bidang. Meski sudah sampai tahap ini, namun Airlangga menekankan bahwa proses aksesi masih panjang.  

    “Tapi maraton masih panjang. Kita perlu jaga momentum dan tenaga untuk tahap reviu dengan komite OECD, ini akan perlu waktu lebih panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (3/6/2025)

    Untuk diketahui, IM merupakan dokumen yang perlu disiapkan dalam proses aksesi yang berisikan penilaian mandiri keselarasan peraturan, standar, dan praktik nasional terhadap norma dan standar OECD. 

    Berdasarkan Peta Jalan Aksesi yang diterima, IM Indonesia terdiri dari 32 bab yang mencakup 240 instrumen hukum OECD. 

    Penyusunan IM melibatkan 64 Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam 26 Bidang dan 8 area lintas-sektor, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 17/2024 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.232/2024.

    Usai penyerahan IM ke OECD, dokumen tersebut nantinya akan ditinjau kesesuaiannya dengan standar OECD. 

    Sesuai lini masa, OECD akan kembali meninjau kesesuaian standar terhitung enam bulan sejak penyerahan self-assessment tersebut alias pada awal 2026 mendatang.

    Selain menghadiri PTM OECD dan bertemu dengan Sekjen OECD, Airlangga juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan negara mitra dan organisasi internasional, seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Selandia Baru, Singapura, dan Sekjen Asean.

    Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, Menko Airlangga akan galang dukungan untuk tahap proses aksesi Indonesia selanjutnya.

    Pemerintah pun menargetkan proses aksesi dapat rampung dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak 2024. 

  • Sidang Perkara Korupsi Lahan Rorotan, Ahli KPK Beberkan Soal Kerugian Negara Rp223 Miliar

    Sidang Perkara Korupsi Lahan Rorotan, Ahli KPK Beberkan Soal Kerugian Negara Rp223 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan ahli accounting forensic (AF) pada sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (3/6/2025). 

    Pada sidangg tersebut, ahli AF KPK itu dihadirkan oleh tim JPU untuk memberikan keterangan sesuai keahlian dan tugasnya dalam menghitung kerugian keuangan negara pada perkara tersebut. Yaitu sekitar Rp223 miliar. 

    Kerugian itu disebabkan oleh investasi pengadaan lahan di Rorotan untuk program rumah down payment (DP) Rp0, yang dilakukan antara BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) dan emiten konstruksi, PT Totalindo Eka Persada Tbk. (TOPS). 

    “Di mana dalam perkara ini, diduga adanya penyimpangan proses investasi antara PPSJ dan PT TEP dalam pengadaan tanah dan telah mengakibatkan kerugian negara senilai Rp223 miliar,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Dengan dihadirkannya ahli AF itu, terang Budi, tim JPU KPK di persidangan tersebut berharap agar Majelis Hakim bakal melihat keterangan-keterangan ahli secara objektif dalam mendukung pembuktian perkara dimaksud. 

    Adapun, pada persidangan tersebut tim JPU KPK mendakwa empat orang menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp224,69 miliar terkait dengan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Korupsi itu terjadi di lingkungan PPSJ selama 2019-2021. 

    JPU menyebut perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa itu juga untuk memperkaya diri utamanya bekas Direktur Utama PT TEP Donald Sihombing dan bekas Direktur Utama PPSJ Yoory Corneles Pinontoan. 

    Yoory sebelumnya telah diadili di dua perkara lainnya yang masih berkaitan dengan program rumah DP Rp0, yakni untuk pengadaan di Munjul dan Pulogebang. Ketiga kasus tersebut ditangani oleh KPK.

    Perbuatan korupsi terkait lahan Rorotan itu, terang Jaksa, dilakukan oleh para terdakwa yakni Donald serta bekas Direktur Pengembangan PPSJ Indra S. Arharrys, Komisaris PT TEP Saut Irianto Rajagukguk dan Direktur Keuangan PT TEP Eko Wardoyo. 

    Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang tersangka pada kasus lahan Rorotan. Empat terdakwa itu telah ditahan sejak September 2024 lalu, sedangkan Yoory sudah berada di dalam kurungan untuk menjalani masa hukuman pidana atas perkara-perkara sebelumnya. 

  • Pengamat Sebut RI Sulit Ekspor Beras, Mengapa?

    Pengamat Sebut RI Sulit Ekspor Beras, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai Indonesia memiliki tantangan dalam mengekspor beras konsumsi ke luar negeri, salah satunya lantaran harga beras dalam negeri yang lebih mahal di pasar dunia.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan harga beras Indonesia lebih mahal dari harga beras di pasar dunia, kecuali jika negara lain tetap ingin mengimpor beras Indonesia dengan harga yang tinggi.

    “Saya belum menghitung [berapa mahalnya beras Indonesia dari harga beras di pasar dunia], sepertinya antara 1,7 hingga 1,8 kali dari harga beras dunia alias hampir dua kali lebih mahal. Tidak mudah kita mengekspor [beras],” kata Khudori kepada Bisnis, Selasa (3/6/2025).

    Selain itu, Khudori menuturkan bahwa kualitas beras yang dikelola Perum Bulog merupakan beras kualitas medium. “Beras kualitas rendah yang relatif tidak dikenal di pasar dunia,” ujarnya.

    Dia menambahkan, pemerintah juga harus memastikan produksi beras dalam negeri aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sebelum memutuskan ekspor beras ke luar negeri.

    Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia berpotensi mencapai 21,76 juta ton pada Januari—Juli 2025. Angkanya naik 14,93% dibandingkan Januari—Juli 2024 yang hanya mencapai 18,93 juta ton beras.

    Menurutnya, Indonesia berpotensi mencatatkan surplus beras sepanjang Januari—Juli 2025. Namun, dia mewanti-wanti volume surplus apakah akan bertahan sampai akhir tahun. Pasalnya, dinamika produksi masih dinamis ke depan.

    Khudori mengingatkan bahwa saat ini belum bisa dipastikan apakah ke depan segala sesuatunya aman, termasuk stok beras, sehingga produksi beras cukup untuk memenuhi konsumsi.

    Selain itu, sambung dia, produksi beras dalam negeri tahun lalu jika dikurangi dengan konsumsi mengalami angka defisit, atau pertama kali terjadi dalam 8 tahun terakhir.

    “Kapan kita bisa memperkirakan produksi aman? Sekitar akhir September atau Oktober. Kenapa? Karena pada saat itu produksi beras sudah mencapai 80–85% dari produksi setahun,” terangnya.

    Kendati demikian, Khudori menuturkan bahwa Indonesia setiap tahun bahkan sejak dahulu mengekspor beras, terutama beras khusus, seperti beras organik dan beras aromatik. Namun, volume ekspor beras tersebut tidaklah besar alias hanya ribuan ton saja.

    “Kenapa? Karena memang produksi beras-beras khusus itu tidak besar. Beras-beras khusus seperti ini harganya mestinya baik, yang mengekspor adalah swasta,” ujarnya.

    Sebelumnya, Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan nilai ekspor beras Indonesia hanya mencapai US$175,4 atau sekitar Rp2.859.081 (asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS) pada April 2025.

    BPS mengungkap Indonesia hanya mengekspor 60 kilogram beras dengan tujuan Uni Emirates Arab, Malaysia dan Belanda.

    “Jadi nilai ekspor beras pada April 2025 itu adalah sebesar US$175,4 dan volume ekspor beras pada April 2025 ini adalah 60 kilogram, jadi kecil sekali ya, dengan tujuan ekspor berasnya adalah Uni Emirates Arab, Malaysia dan Belanda,” kata Pudji dalam rilis BRS, Senin (2/6/2025).

    Di sisi lain, data BPS menunjukkan impor beras justru mencapai 119.100 ton pada Januari—April 2025. Menurut HS 8 digit, Indonesia paling banyak mendatangkan komoditas beras dengan HS 10063099 atau semi-milled or wholly milled rice (beras setengah giling atau seluruhnya digiling) mencatatkan volume impor sebesar 69.750 ton dengan share 58,56%.

    Diikuti komoditas beras dengan HS 10064090 atau broken rice, other than of a kind used for animal feed (beras patah, selain dari jenis yang digunakan untuk pakan ternak) mencatatkan volume 48.550 ton dengan share 40,76%.

    Indonesia juga mendatangkan beras dari jenis HS 10063050 atau beras basmati, beras setengah digiling atau sepenuhnya digiling, baik dipoles atau diglasir atau tidak (basmati rice, semi milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed) dengan volume impor beras mencapai 740 ton dan share 0,62%. Serta, HS lainnya adalah 60 ton beras atau share 0,05%.

    Tercatat, impor beras Indonesia utamanya berasal dari Thailand dengan volume 30.230 ton atau mencapai 25,39% dari total impor beras pada Januari—April 2025. Diikuti beras dari India yang mencapai 26.780 ton, Vietnam 25.050 ton, Myanmar 18.640 ton, dan Pakistan 18.380 ton.