Category: Bisnis.com

  • Kejagung Tegaskan Tak Pernah Kirim Pesan Tilang ETLE, Masyarakat Diminta Waspada Penipuan

    Kejagung Tegaskan Tak Pernah Kirim Pesan Tilang ETLE, Masyarakat Diminta Waspada Penipuan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tidak pernah mengirimkan pesan terkait dengan tilang elektronik (ETLE).

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menekankan bahwa segala informasi berkaitan dengan ETLE hanya dikelola oleh Korlantas Polri. Khususnya di wilkum Polda Metro Jaya di situs https://etle-pmj.info/.

    “Segala bentuk informasi tilang elektronik yang sah berasal dari sistem ETLE yang dikelola oleh Korlantas Polri, dan masyarakat dapat mengaksesnya melalui situs resmi: https://etle-pmj.info/,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/6/2025).

    Dia menambahkan salah satu situs yang mencatut nama Kejaksaan RI itu yakni https://tilang-kejaksaanr.top. Situs tersebut diduga berbahaya lantaran bisa berdampak pada pencurian data pribadi dari perangkat korban.

    Adapun, modus penipuan ini dilakukan dengan mengirimkan link pemberitahuan tilang ETLE melalui pesan pada ponsel. Kemudian, setelah diklik, link itu akan mengarahkan ke situs berbahaya.

    “Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang mengatasnamakan Kejaksaan. Kami tegaskan bahwa Kejaksaan RI tidak pernah mengirimkan tautan apapun terkait penegakan hukum melalui pesan pribadi,” imbuhnya.

    Adapun, Harli menyampaikan langkah-langkah kepada masyarakat agar bisa terhindar dari modus penipuan link phising tersebut. Misalnya, apabila mendapatkan pesan mencurigakan maka masyarakat bisa mengabaikan hal tersebut.

    Selanjutnya, masyarakat bisa langsung melaporkan link atau pesan mencurigakan itu langsung ke pengaduan resmi baik itu Kejaksaan atau Polri.

    Laporkan pesan mencurigakan tersebut ke pihak yang berwajib atau melalui kanal pengaduan resmi Kejaksaan dan Kepolisian.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati dan cermat dalam menerima informasi,” pungkas Harli.

  • PU Bahas Rancangan Inpres Infrastruktur Daerah, Berlaku Tahun Ini?

    PU Bahas Rancangan Inpres Infrastruktur Daerah, Berlaku Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut pemerintah mulai melakukan pembahasan penyusunan rancangan Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur Daerah atau IID.

    Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Reiza Setiawan, menjelaskan bahwa sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK).

    “Tadi bahas tentang Inpres Infrastruktur Daerah, mau menyiapkan rancangan inpres,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Rabu (4/6/2025).

    Saat dikonfirmasi kapan inpres tersebut bakal dilaksanakan, Reiza mengaku belum mendapat informasi lanjutan. 

    Dia menjelaskan, Inpres tersebut secepat-cepatnya bakal berlaku pada akhir tahun ini. Apabila tak terlaksana, maka Inpres tersebut baru akan dijalankan pada 2026.

    “[Implementasi kapan] Tergantung persiapannya, bisa persiapannya tahun ini alokasinya tahun depan, bisa juga nanti diimplementasikan di akhir tahun,” tegasnya.

    Sebelumnya, Reiza menjelaskan bahwa Inpres Infrastruktur Daerah diproyeksi bakal membutuhkan anggaran hingga Rp15 triliun. 

    Berdasarkan laporannya, anggaran Rp15 triliun itu sebesar Rp7,4 triliun dibutuhkan untuk melaksanakan proyek berkaitan dengan pangan. Sementara sisanya yakni sebesar Rp7,6 triliun bakal digunakan untuk mendukung proyek non-pangan berupa konektivitas, kawasan industri, hingga pariwisata. 

    “Nantinya apabila inpres ini telah keluar, akan diusulkan kembali [kebutuhan anggaran Rp15 triliun] dan akan dioperasikan kembali sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri PU, Dody Hanggodo sempat menyebut bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan melanjutkan Inpres pembangunan Jalan Daerah (IJD) yang telah dicanangkan pada pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).  

    Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa nantinya Inpres tersebut juga bakal mencakup pembangunan dan preservasi jalan daerah. Tidak hanya itu, aturan itu juga bakal menjadi payung hukum pembangunan sanitasi, tempat pembuangan air, hingga pembangunan jaringan air minum di daerah.

    “Inpres Jalan Daerah tidak ada, jadi Inpresnya nanti sapu jagat namanya Inpres Infrastruktur Daerah,” kata Dody dalam RDP bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/5/2025). Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa nantinya Inpres tersebut juga bakal mencakup pembangunan dan preservasi jalan daerah. 

  • Momen Hangat Prabowo-Megawati di Hari Lahir Pancasila, Dasco: Adem Suasananya

    Momen Hangat Prabowo-Megawati di Hari Lahir Pancasila, Dasco: Adem Suasananya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad merespons pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat upacara peringatan Hari Lahirnya Pancasila pada Senin (2/6/2025) kemarin.

    Menurut dia, Prabowo dengan senang hati ikut hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menyusul juga dengan Keputusan Presiden (Keppres) yang menyatakan dirayakan bersama.

    “Kan kalau lihat di situ ada Presiden, ada Bu Mega, ada Wakil Presiden, kan adem suasananya. Ya suasana yang bagus menurut saya,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

    Wakil Ketua DPR RI ini melanjutkan, pertemuan antar dua tokoh bangsa itu rasanya belum sampai membicarakan soal kans PDIP masuk dalam pemerintahan.

    “Ya saya rasa belum ya, belum ada pembicaraan apa-apa, dan lagi ya saya rasa terlalu jauh dikait-kaitkan dengan hari lahir Pancasila, kemudian dikaitkan dengan koalisi begitu,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (2/6/2025) pagi.

    Bahkan, dalam sambutan pidatonya Prabowo menghatrukan rasa hormatnya kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    “Yang saya hormati dan saya muliakan Presiden ke-5 Republik Indonesia Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri yang juga sekaligus adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” ujar Prabowo.

  • Akun Medsos Resmi Wapres Gibran Follow Judol, Setwapres Klarifikasi

    Akun Medsos Resmi Wapres Gibran Follow Judol, Setwapres Klarifikasi

    Bisnis.com, Jakarta — Kantor Sekretariat Wakil Presiden akhirnya angkat bicara soal akun media sosial Instagram resmi Wapres Gibran Rakabuming Raka yang mengikuti akun judi online.

    Menurut keterangan resminya, akun judi online dengan nama @bang_jabrik.game tersebut sudah berganti nama sebanyak 7 kali sejak akun judi online itu dibuat pada November 2022 lalu.

    Sementara akun Instagram resmi Gibran Rakabuming Raka @gibran_rakabuming mengikuti akun tersebut sebelum diubah menjadi akun judi online.

    “Riwayat perubahan nama tersebut mengindikasikan bahwa akun tersebut awalnya bukan merupakan akun yang memuat konten yang tidak sesuai seperti sekarang ini, melainkan akun biasa yang kemudian mengalami perubahan identitas,” bunyi keterangan resmi Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (4/6).

    Fenomena perubahan identitas suatu akun media sosial belakangan ini bukanlah hal yang baru. Apalagi, menurut keterangan resmi Setwapres, banyak akun media sosial yang memiliki jutaan pengikut seringkali diperjual-belikan.

    “Akun-akun yang telah memiliki sejumlah pengikut sering kali diperjualbelikan bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu,” katanya.

    Akun media sosial resmi milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga sudah berhenti mengikuti akun judi online tersebut.

    “Sebagai tindak lanjut, akun tersebut kini telah di-unfollow oleh @gibran_rakabuming segera setelah diketahui bahwa akun tersebut memuat konten yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku,” tulis keterangan resmi Setwapres

  • Amran Pecat 2 Pegawai Kementan Buntut Minta Pungli Rp29 Miliar

    Amran Pecat 2 Pegawai Kementan Buntut Minta Pungli Rp29 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pihaknya telah memecat 2 pejabat internal yang melakukan pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang. Oknum tersebut mengantongi dana dengan total mencapai Rp29 miliar untuk memenangkan proyek tender di Kementan.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan oknum tersebut menjanjikan kepada pihak luar bahwa mereka dapat memenangkan tender atau pengadaan besar di Kementan asalkan dengan memberikan sejumlah uang di awal.

    Amran mengungkap salah satu oknum tersebut meminta uang senilai Rp27 miliar dan sekitar Rp10 miliar telah sempat dibayarkan oleh mitra. Bahkan, oknum tersebut melakukan pemalsuan tanda tangan sebagai bagian dari modus penipuannya

    “… dan juga bukan saja dengan mitra, tetapi juga di Kementerian Pertanian, baru saja yang bermain-main meminta fee, katanya bisa menangkan proyek seseorang meminta Rp27 miliar dan sudah terealisasi Rp10 miliar, kami sudah pecat,” kata Amran saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

    Selain itu, Amran juga telah memecat pejabat internal Kementan lainnya yang telah menyalahgunakan kewenangan senilai Rp2 miliar.

    “Direkturnya sudah tersangka, ada juga direktur yang menyalahgunakan [kewenangan] nilainya Rp2 miliar, kami copot dan proses hukum,” ungkapnya.

    Dia menegaskan bahwa Kementan tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik menyimpang, baik oleh pegawai internal maupun pihak luar yang mencoba menjadi perantara atau calo proyek Kementan.

    Lebih lanjut, Amran juga telah menerima laporan dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri yang terungkap bahwa terdapat 20 tersangka dari pupuk palsu hingga minyak goreng.

    “Kalau mau menanyakan nanti lebih jauh, tanya di penegak hukum. Tapi sektor pertanian tidak boleh, insya Allah kami beresin selama kami masih Menteri,” pungkasnya.

  • Donald Trump Sebut Xi Jinping Susah Diajak Berunding

    Donald Trump Sebut Xi Jinping Susah Diajak Berunding

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Presiden China Xi Jinping sangat sulit diajak berunding, menimbulkan pertanyaan tentang apakah gencatan senjata ekonomi antara dua ekonomi terbesar di dunia itu akan bertahan. 

    “Saya suka Presiden Xi dari China, selalu, dan akan selalu, tetapi dia sangat keras, dan sangat sulit diajak berunding,” kata Trump dalam unggahan di Truth Social dikutip dari Bloomberg, Rabu (4/6/2025) dinihari waktu AS. 

    Merespons unggahan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan prinsip dan posisi China dalam mengembangkan hubungannya dengan AS konsisten. Adapun, Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar yang diajukan pada dini hari setelah unggahan Trump. 

    China dan AS berselisih pendapat dalam sejumlah isu dan belum mengonfirmasi rencana untuk panggilan telepon antar pemimpin yang menurut Gedung Putih akan terjadi akhir minggu ini.  

    Ketegangan antara kedua negara meningkat lagi setelah gencatan senjata tarif pada bulan Mei. Pemerintahan Trump dalam beberapa minggu terakhir telah melarang pengiriman suku cadang mesin jet penting ke China, membatasi akses Beijing ke perangkat lunak desain chip, dan berupaya menerapkan pembatasan baru pada chip Huawei Technologies Co.

    Pejabat AS juga mengumumkan rencana minggu lalu untuk mulai mencabut visa bagi pelajar China. Selain ketegangan dalam hubungan ekonomi, ketegangan geopolitik juga meningkat.

    Kementerian Luar Negeri China selama akhir pekan memprotes pernyataan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada pertemuan para panglima militer bahwa China menimbulkan ancaman langsung bagi Taiwan, pulau yang diperintah sendiri yang diklaim oleh Beijing.

    Reaksi pasar tidak terlalu terasa setelah posting Trump tentang Xi, mengingat ketegangan antara AS dan China telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Indeks saham China yang diperdagangkan di Hong Kong memangkas kenaikan menjadi 0,5%, Indeks Dolar Bloomberg turun 0,1%, sementara obligasi pemerintah AS stabil dengan imbal hasil 10 tahun di 4,45%.

    Trump menyatakan harapannya bahwa dia akan segera berbicara dengan Xi, dengan mengatakan kepada wartawan di Ruang Oval bahwa China melanggar sebagian perjanjian yang dibuat kedua negara di Jenewa untuk memangkas tarif dan mengurangi ketegangan. 

    Meski China belum mengonfirmasi rencana untuk perundingan langsung tingkat pemimpin, Gedung Putih telah berulang kali menegaskan bahwa Trump dan Xi kemungkinan akan berbicara minggu ini.

    Titik kritis utama tampaknya adalah mineral penting. Pejabat pemerintahan Trump menuduh Beijing terus memutus akses ke magnet tanah jarang, meskipun keputusan Washington untuk mengurangi tarif bulan lalu bergantung pada pencabutan kendali tersebut oleh China.

    Cory Combs, kepala penelitian rantai pasokan mineral penting di Trivium China menyebut, salah satu kesulitan adalah bahwa kedua pihak tampaknya memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang disepakati terkait tanah jarang pada perundingan dagang bulan lalu di Jenewa. 

    “Di pihak AS, tampaknya jelas sekarang, ada perasaan bahwa Beijing akan sepenuhnya menghapus persyaratan persetujuan. Itu bukanlah yang tampaknya disetujui Beijing,” kata Combs.

    Sementara itu, Beijing menuduh AS secara sepihak memberlakukan pembatasan diskriminatif baru, dan berjanji akan membalas jika AS bersikeras dengan caranya sendiri. 

    Trump telah lama mengatakan bahwa pembicaraan langsung dengan Xi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan perbedaan antara kedua negara, tetapi pemimpin China itu enggan berbicara di telepon dengan mitranya dari Amerika, lebih memilih agar para penasihat merundingkan isu-isu utama. 

    Alasan lainnya adalah China telah menunjukkan ketahanan terhadap rezim tarif tercuram Amerika dalam satu abad. Namun, meski pengeluaran pemerintah yang memecahkan rekor dan stimulus mendorong pertumbuhan pada kuartal pertama, sektor manufaktur menyusut dalam beberapa bulan terakhir. 

    Harga rumah terus merosot selama bertahun-tahun, membebani daya beli konsumen yang kekayaannya terikat pada properti.

    Trump telah memberi sinyal keinginannya untuk menelepon mitranya dari China pada awal Februari dan kemudian mengatakan ia bersedia melakukan perjalanan ke negara Asia itu untuk bertemu dengan Xi, meskipun sejauh ini belum ada rencana seperti itu.

  • Mendag Bongkar Biang Kerok Banyak Ritel Berguguran di RI

    Mendag Bongkar Biang Kerok Banyak Ritel Berguguran di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap penyebab banyaknya ritel yang berguguran di Indonesia. Terbaru, Lulu Hypermarket hingga GS Supermarket memutuskan untuk menutup gerainya di Tanah Air.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku banyak pihak yang mempertanyakan alasan sebenarnya di balik banyaknya ritel yang tumbang.

    “Ada yang bertanya kenapa banyak ritel modern banyak tutup, bahkan ada beberapa yang tutup,” kata Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Berdasarkan diskusi yang dilakukan Kemendag bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), terungkap bahwa ritel modern tidak menyediakan pengalaman baru untuk pelanggan, seperti tempat makan di dalam pusat perbelanjaan ritel. Hal ini membuat gerai ritel semakin sepi pengunjung.

    “Kalau kami diskusi dengan APPBI, itu ternyata kalau ritel modern itu hanya jualan ya, tidak ada experience di sana, tidak ada journey di sana. Ya dia pasti akan kalah dengan UMKM,” ujarnya.

    Selain itu, Budi mengungkap bergugurannya ritel di Indonesia juga lantaran adanya pergeseran pola belanja masyarakat yang sudah berubah.

    Misalnya saja, ujar dia, masyarakat mulanya membelanjakan uang dengan volume besar untuk memenuhi kebutuhan hingga satu bulan. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi pola belanja ini mulai berubah.

    “Sekarang itu belanjanya kadang untuk kebutuhan sehari dua hari. Akhirnya apa? Akhirnya belanja yang terdekat saja, ritel-ritel yang terdekat saja,” tuturnya.

    Budi juga menuturkan bahwa pusat perbelanjaan atau mal hanya didesain sekadar tempat belanja tanpa menciptakan pengalaman lain untuk pelanggan

    “Tidak ada tempat misalnya untuk makan untuk nongkrong, untuk ngumpul, ya akan sepi pengunjung,” ujarnya.

    Kendati demikian, menurut Budi, dengan adanya perubahan pola belanja ini membuat peritel harus mengikuti tren zaman, termasuk berjualan untuk UMKM.

    Bahkan, dia menyebut perubahan pola belanja ini menjadi kesempatan untuk mendominasi pasar di dalam negeri. Dalam hal ini, produk-produk UMKM di dalam negeri ini bisa menguasai pasar di dalam negeri.

    Di sisi lain, Budi juga mengungkap bahwa kini sebanyak 37,7% UMKM sudah mulai memindahkan penjualannya ke platform e-commerce, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Adapun, sebanyak 33,3% atau sekitar 65 juta dari jumlah penduduk Indonesia yang produktif sudah mulai berbelanja di platform e-commerce.

    Untuk itu, Kemendag akan terus berkolaborasi dengan instrumen pemasaran untuk membangun ekosistem penjualan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk untuk UMKM.

    Namun, Budi menjelaskan produk UMKM juga harus memenuhi syarat dengan menjual produk yang berkualitas dan memiliki daya saing. Dengan begitu, produk dalam negeri tidak akan kalah saing dengan produk asing.

  • Prabowo Segera Terbitkan Perpres untuk Target Zero Odol 2026

    Prabowo Segera Terbitkan Perpres untuk Target Zero Odol 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyampaikan pemerintah bakal segera menerbitkan Perpres terkait truk over dimension over load (ODOL).

    Dia menyampaikan, peraturan itu harus segera diterbitkan agar bisa menekan persoalan yang berkaitan dengan kendaraan berlebihan muatan di jalanan.

    “Nanti kita akan bicarakan terkait dengan Perpres dan anjuran hukum. Nanti akan kita keluarkan untuk menjadi dasar di kemudian hari,” ujar Suntana di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Dia menambahkan, untuk saat ini pihaknya bakal melakukan sosialisasi soal permasalahan ODOL secara serentak. Sosialisasi itu dilakukan dengan menggandeng Korlantas Polri.

    Sosialisasi ini juga diharapkan pemerintah agar bisa menyadarkan pemilik muatan, perusahaan atau industri tentang dampak dari kendaraan dengan muatan berlebih. 

    “Ada tahap sosialisasi berapa bulan, tahap ini berapa bulan, sesuatu kita laksanakan sesuai tahap-tahap tidak terlalu cepat. Karena kita inginkan sosialisasi ini timbul kesadaran dari pemilik barang, kendaraan, kawasan industri dan lain ini harus bersama-sama,” imbuhnya.

    Di samping itu, Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa penegakan hukum terkait kendaraan ODOL ini sudah diatur dalam Pasal 277 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

    Beleid itu tentang sanksi pidana dan denda bagi setiap orang yang mengendarai kendaraan yang tidak sesuai standar. Adapun, pelanggar lalu lintas terkait ODOL ini bisa dipidana satu tahun dan denda Rp24 juta. 

    Namun demikian, penerapan pasal itu merupakan upaya terakhir menekan populasi ODOL. Sebab, aparat penegak hukum bakal mengedepankan sosialisasi untuk mencapai Indonesia Zero ODOL.

    “Memang di pasal 277 itu hanya denda 24 juta dan kurungan satu tahun itu di UU lalu lintas. Itu langkah terkahir kalau penegak hukum,” tutur Agus.

  • Blak-blakan Bambang Pacul soal Surat Pemakzulan Wapres Gibran

    Blak-blakan Bambang Pacul soal Surat Pemakzulan Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menjelaskan skema tindak lanjut surat yang masuk ke sekretariat MPR. Termasuk, surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dia menjelaskan, bilamana surat yang masuk ke sekretariat MPR itu dianggapnya penting, maka pihaknya akan segera melakukan rapat pimpinan (rapim) MPR.

    “Di sekretariat itu kalau itu dianggap penting, baru kita lakukan Rapim, Rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana terhadap masukan surat tersebut begitu. Nah, ini rapimnya belum ada,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

    Dia melanjutkan, sesuai dengan tata tertib (tatib) yang ada, pihak yang bisa mengatur dan mengagendakan rapim MPR itu nantinya hanya Ketua MPR yakni Ahmad Muzani.

    Kala ditanyai apakah surat tersebut penting ditindaklanjuti atau tidak, Bambang Pacul hanya berujar itu tergantung sudut pandang saja. Kalau surat yang masuk itu dari lembaga resmi, maka itu pas dan pasti akan ditanggapi.

    Dia menyebut bila surat yang masuk ke pihaknya berasal dari lembaga-lembaga tinggi negara pasti segera ditanggapi. Kemudian, level berikutnya dari kementerian juga segera ditanggapi.

    “Bahwa itulah yang nanti penting dan tidaknya itu tergantung dari kacamata mana. Tetapi kalau respons terhadap pentingnya sebuah surat, urut-urutannya begitu,” ucapnya.

    Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa surat itu telah sampai ke Senayan. Surat itu juga telah diteruskan ke pimpinan MPR-DPR. 

    “Iya, benar kami sudah terima surat tersebut dan sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra pada Selasa (3/6/2025).

    Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Bisnis, surat itu bernomor 003/FPPTNI/V/2025 dan bertitimangsa Jakarta, 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024—2029.

    Dalam argumentasi hukumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. 

    Pasalnya, Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui perubahan batas usia capres-cawapres berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai melanggar UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

    Proses itu dinilai cacat hukum karena Ketua Hakim MK yang memutuskan perkara adalah paman Gibran sendiri, yakni Anwar Usman. 

    “Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung [paman-keponakan] antara Ketua MK Anwar Usman dengan Sdr. Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan azas fair trial dalam hukum tata negara,” dikutip dari surat tersebut pada Rabu (4/6/2025).

  • Diskon Tarif Tol 20% di Trans Jawa-Sumatra Berlaku 5 Juni, Ini Daftarnya

    Diskon Tarif Tol 20% di Trans Jawa-Sumatra Berlaku 5 Juni, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) resmi mengumumkan bakal memberikan diskon tarif tol sebesar 20% di 10 ruas Tol Trans Jawa dan Sumatra. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

    Direktur Utama JSMR, Rivan Achmad Purwantono menjelaskan bahwa diskon tarif tol itu akan diterapkan selama 10 hari yang dibagi ke dalam 3 periode. Periode pertama akan berlaku mulai lusa tepatnya pada periode Libur Iduladha 6-9 Juni).

    Periode kedua yakni bakal diterapkan selama 3 hari periode awal libur sekolah (27-29 Juni 2025), dan periode ketiga bakal berlaku pada masa akhir libur sekolah (11-13 Juli 2025).

    “Potongan tarif ini akan berlaku bagi semua golongan kendaraan dan para pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus. Stimulus potongan tarif ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan bagi para pengguna jalan tol sehingga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Rivan dalam keterangan resmi Rabu (4/6/2025).

    Sedikit berbeda, skema pemberian diskon tarif kali ini tak akan diberikan secara langsung seperti pada periode diskon tarif Idulfitri 2025 lalu.

    Dalam penjelasannya, pengguna jalan tol yang ingin ke Jawa Tengah asal gerbang tol Cikampek Utama di ruas Jakarta – Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung di ruas Batang – Semarang, maka baru akan mendapatkan potongan tarif di ruas Palimanan – Kanci (Palikanci), Batang – Semarang, dan Semarang ABC. 

    Sementara itu, bagi pengguna jalan tol asal gerbang tol Kalikangkung di ruas Batang – Semarang menuju gerbang tol Cikampek Utama di ruas Jakarta – Cikampek maka akan mendapatkan potongan tarif ruas Palikanci, Batang – Semarang dan Integrasi Jakarta – Cikampek & Jakarta Cikampek II Elevated. 

    Berikutnya, bagi pengguna jalan tol di wilayah Jawa Timur, asal gerbang tol Kejapanan Utama di ruas Surabaya – Gempol menuju gerbang tol Singosari di ruas Pandaan – Malang dan sebaliknya, maka akan mendapatkan potongan tarif di ruas Surabaya – Gempol, Gempol – Pandaan, dan Pandaan – Malang.

    Adapun, bagi pengguna jalan tol Trans Sumatra asal gerbang tol Pangkalan Brandan di ruas Binjai – Langsa menuju gerbang tol Sinaksak di ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat dan gerbang tol Kisaran di ruas Indrapura – Kisaran serta sebaliknya, maka akan mendapatkan potongan tarif ruas Belawan – Medan – Tanjung Morawa (Belmera) dan Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi (MKTT).

    “Potongan tarif tidak berlaku apabila transaksi dengan saldo Uang Elektronik tidak mencukupi atau tidak terbaca asal dan golongan kendaraan,” pungkasnya.