Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Libur IdulAdha 2025 Ada Stimulus Ekonomi, PHRI Nilai Tak Selesaikan Masalah Pariwisata

    Libur IdulAdha 2025 Ada Stimulus Ekonomi, PHRI Nilai Tak Selesaikan Masalah Pariwisata

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk menyambut libur pergantian tahun ajaran baru sekolah. Stimulus itu mencakup diskon tiket pesawat hingga tarif tol.

    Hanya saja, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani meyakini paket kebijakan tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan utama dari sektor pariwisata Indonesia.

    “Sifatnya [paket stimulus ekonomi] kan sementara, pendek,” ujar Hariyadi kepada Bisnis, dikutip Kamis 5 Juni 2025.

    Sementara itu, sambungnya, permasalahan utama seperti penurunan daya beli masyarakat akan berlanjut usai paket stimulus selesai. Dia mencontohkan penurunan daya beli akan menurunkan pendapatan industri sehingga mengurangi pengeluaran. Akibatnya, ekonomi lesu.

    “Problem utamanya itu kan di ekonominya itu sendiri gitu lho, kita ngungkitnya gimana. Terus hampir semua mengalami situasi tekanan yang besar,” jelas Hariyadi.

    Dia mencontohkan untuk sektor pariwisata terkhusus industri perhotelan yang belakangan terus tertekan. Selain karena penurunan daya beli masyarakat, permintaan dari pemerintah juga turun drastis akibat kebijakan efisien anggaran.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan penghematan anggaran sejak awal 2025. Belakangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan efisiensi anggaran itu akan berlanjut pada 2026.

    Terbaru melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Sri Mulyani menghapus uang saku harian untuk kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sehingga akan mengurangi permintaan pemerintah ke sektor perhotelan hingga restoran.

    Hariyadi menjelaskan bahwa selama ini pemerintah berkontribusi sekitar 40 persen pangsa pasar industri perhotelan. Bahkan, sambungnya, di sejumlah daerah seperti Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan bisa mencapai 70 persen.

    Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi akan muncul berbagai permasalahan apabila permintaan pemerintah ke industri perhotelan berkurang drastis.

    “Masalah mulai dari, pasti PHK terjadi. Lalu pembayaran kepada bank, kalau mereka ada utang kepada bank, pasti juga akan bermasalah, pasti mereka minta restructuring dan sebagainya” jelas Hariyadi.

    Tak hanya ke internal industri perhotelan, dia meyakini persoalan akan merembet menjadi permasalahan perekonomian yang lebih luas. Hariyadi menegaskan jika pemasukan industri perhotelan berkurang maka pajak daerah ikut anjlok.

    Selain itu, vendor-vendor yang selama ini bekerja sama dengan industri perhotelan akan turut terdampak seperti UMKM, pertanian, dan sebagainya.

    “Tentunya pemerintah yang punya uang, suka-suka dia lah gitu kan, dia mau motong, mau apa kan, tapi implikasi ini yang perlu dipahami gitu lho,” ujar Hariyadi.

    Berjuang Sendiri

    Kini, pelaku usaha perhotelan harus mencari pengganti pangsa pasar yang ditinggal pemerintah. Masalahnya, Hariyadi menekankan bahwa pencarian pasar baru untuk industri perhotelan tidak mudah terutama di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi.

    Dia mencontohkan bahwa di domestik, daya beli masyarakat sedang menurun. Otomatis, industri lain juga mengurangi pengeluarannya.

    Dengan demikian, harapan tinggal di wisatawan mancanegara. Menurut Hariyadi, wisatawan mancanegara setidaknya bisa menutupi sebagian pangsa pasar pemerintah yang hilang.

    “Tetapi ada lagi masalahnya, datangin wisata mancanegara ini juga perlu effort [usaha]. Semua negara itu pemerintahnya turun ikut kampanyekan. Di Asean itu kan kita lihat pemerintah Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina serius gitu untuk mendatangkan wisman. Nah kita boro-boro gitu kan, anggaran enggak ada lah, koordinasi enggak ada,” ucapnya.

    Dia mencontohkan kebijakan pemerintah Thailand yang sudah membebaskan visa untuk lebih dari 80 negara sehingga bisa menstimulus wisatawan mancanegara. Hariyadi tidak melihat upaya serupa di Indonesia karena visa masih dianggap sebagai salah satu pemasukan negara.

    Oleh sebab itu, pelaku industri perhotelan hanya bisa berjuang sendiri. Hariyadi mengungkap industri perhotelan mencoba menggandeng kekuatan industri lain.

    Misalnya melalui Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, industri perhotelan melakukan kerja sama dengan industri penerbangan dengan promosi bundling tiket pesawat dan hotel hingga paket tur. Tak sampai situ, mereka akan mengadakan event lokal untuk menarik wisatawan.

    “Kita gotong-royong sendiri deh gitu,” ungkap Hariyadi.

  • Bahlil Bekukan Izin Tambang Nikel Perusak Kawasan Raja Ampat

    Bahlil Bekukan Izin Tambang Nikel Perusak Kawasan Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut telah mencabut sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gag Nikel yang melakukan praktik penambangan di Kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Bahlil menjelaskan, pembekuan sementara izin usaha itu dilakukan seiring dengan rencana pihaknya yang hendak melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari apakah ada praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan PT Gag Nikel.

    “Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek. Nah, apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Bahlil menegaskan, penghentian operasi penambangan PT GAG Nikel mulai berlaku pada hari ini, Kamis (5/6/2025).

    Sedikit memberikan gambaran, Bahlil menyebut PT GAG Nikel merupakan anak usaha dari perusahaan pelat merah yakni PT Aneka Pertambangan Tbk. (ANTM). Bahlil menegaskan, PT GAG Nikel yang melakukan praktik penambangan di wilayah Raja Ampat itu telah mengantongi IUP produksi sejak 2017.

    Pada saat yang sama, Bahlil juga menjelaskan bahwa sebenarnya lokasi tambang nikel PT GAG tersebut berlokasi jauh dari destinasi pariwisata bahari yang ada di Raja Ampat. Bahkan, dia menyebut bahwa jarak tambang dan area pariwisata raja ampat mencapai 40 kilometer (Km). 

    “Ada gambar yang diperlihatkan itu seperti Pulau Panemo. Panemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat, Saya sering di Raja Ampat. Jadi, Pulau Panemo dengan [area tambang] PT GAG itu itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km,” tegasnya.

    Sebelumnya, kabar kerusakan lingkungan di kawasan pariwisata Raja Ampat tersiar dari laporan NGO Greenpeace. 

    Dalam akun Instagram resmi Greenpeace @greenpeaceid ditunjukkan gambaran kondisi keindahan alam bahari menuju hutan mangrove Teluk Bintuni yang mulai tercemar.  

    Greenpeace juga telah mencoba mendengar langsung cerita masyarakat adat yang berupaya mempertahankan tanah adatnya.  

    “Kami menyaksikan bagaimana tambang, pembalakan, dan perkebunan besar merusak dan menghapus jejak keaslian Papua,” tulis akun tersebut. 

    Usai kabar tersebut mencuat, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) juga mengaku tengah menindaklanjuti mengenai keberadaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

    Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH/BPLH yang disebutnya sedang mendalami kabar mengenai keberadaan tambang nikel yang berada dekat Raja Ampat, salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia.

    “Deputi Gakkum juga sudah menindaklanjuti itu. Kemudian sedang melakukan pengembangan-pengembangan untuk langkah penegakan hukum,” ujarnya.

  • Jokowi Bakal Salat IdulAdha di Solo, Berkurban di Dua Lokasi

    Jokowi Bakal Salat IdulAdha di Solo, Berkurban di Dua Lokasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dipastikan akan melaksanakan salat IdulAdha 1446 H di Kota Solo, Jawa Tengah.

    Ajudan pribadi Jokowi, Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah mengamini bahwa mantan Wali Kota Solo akan menunaikan ibadah tersebut di kampung halamannya. 

    “Di Solo,” jawab Syarif singkat saat dikonfirmasi Bisnis apakah Jokowi akan hadir dalam agenda salat Iduladha di Jakarta atau Solo, Kamis (5/6/2025).

     Selain melaksanakan salat Id, Jokowi juga dijadwalkan berkurban di dua lokasi berbeda di Solo.

    Menurut Syarif, hewan kurban dari Jokowi akan disalurkan ke Desa Gumurejo dan Graha Saba Buana, lokasi yang juga dikenal sebagai gedung serbaguna milik keluarga Jokowi.

    “Satu sapi di Gumurejo dan satu lagi di Graha Saba,” tandas Syarif.

    Salat Iduladha tahun ini dijadwalkan jatuh pada Jumat (6/6/2025), bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1446 H.

  • Jepang Sambut Baik Rencana Relaksasi TKDN, Berpotensi Dongkrak Investasi

    Jepang Sambut Baik Rencana Relaksasi TKDN, Berpotensi Dongkrak Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merelaksasi aturan terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    Dubes Masaki menuturkan Jepang menyambut positif rencana pemerintah untuk merelaksasi peraturan TKDN. Dia menyebut, saat ini baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan Jepang masih menanti rencana regulasi TKDN terbaru itu untuk masing-masing industri dan produk.

    Menurutnya, relaksasi aturan TKDN juga berpotensi meningkatkan minat pelaku usaha Jepang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    “Perusahaan Jepang mungkin akan lebih menyambut baik gerakan ini [relaksasi TKDN]. Mudah-mudahan, hal itu dapat mendorong investasi baru dari Jepang jika kebijakan ini dilanjutkan,” jelas Masaki dalam media briefing di Kantor Kedubes Jepang di Indonesia, Jakarta pada Kamis (5/6/2025).

    Masaki mengatakan, rencana Indonesia untuk melonggarkan TKDN kemungkinan dilakukan untuk menghadapi dampak kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Dia melanjutkan, pihaknya memahami bahwa regulasi TKDN di Indonesia dibutuhkan untuk melindungi industri domestik. Meski demikian, Masaki menyebut perusahaan-perusahaan Jepang terkadang kesulitan untuk memenuhi seluruh ketentuan tersebut. “Saya rasa perlu ada keseimbangan yang baik terkait peraturan pelonggaran TKDN ini nantinya,” ujar Masaki.

    Sebelumnya, Managing Director Kamar Dagang Amerika di Indonesia (American Chamber Of Commerce in Indonesia/AmCham Indonesia), Donna Priadi mengatakan kebijakan TKDN masih diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri. 

    Namun, Donna menilai, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan ulang hal-hal yang dapat dianggap sebagai komponen dalam negeri atau local content. 

    AmCham Indonesia menilai, TKDN tidak hanya dapat dihitung melalui kontribusi fisik seperti pembangunan pabrik. Menurutnya, TKDN juga dapat mencakup bentuk-bentuk lain yang menimbulkan nilai tambah seperti inovasi, riset dan pengembangan, sumber daya manusia (SDM), dan lainnya.

    “Oleh karena itu, kami ingin terlibat dalam dialog atau negosiasi terkait apa yang dapat disebut sebagai local content ini dengan Pemerintah Indonesia,” katanya.

  • China Berburu Pajak dari Pendapatan Warganya di Luar Negeri

    China Berburu Pajak dari Pendapatan Warganya di Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA – China tengah mengintensifkan upaya untuk memungut pajak atas pendapatan warga negaranya di luar negeri.

    Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut, dikutip dari Bloomberg, Kamis (5/6/2025), pemerintah China akan memperluas pengawasannya kepada individu menengah atas setelah tahun lalu menargetkan kalangan crazy rich.

    Para pejabat kini tengah meneliti berbagai jenis pendapatan luar negeri, termasuk hasil investasi, dividen, dan opsi saham karyawan, menurut sumber-sumber tersebut yang meminta tidak disebutkan namanya karena membahas informasi pribadi. Keuntungan investasi dapat dikenakan pajak hingga 20%.

    Penyedia layanan pajak melaporkan lonjakan permintaan dalam beberapa bulan terakhir dari klien dengan aset di bawah US$1 juta — perubahan signifikan dari tindakan keras tahun lalu yang lebih banyak menyasar individu dengan aset minimal US$10 juta. Penduduk China yang memiliki investasi luar negeri, terutama di saham AS dan Hong Kong, kini menjadi fokus utama otoritas pajak, menurut salah satu sumber.

    Sementara itu, Administrasi Perpajakan Negara belum menanggapi permintaan komentar.

    Otoritas China berupaya meningkatkan pendapatan fiskal dan mempersempit defisit anggaran yang mencetak rekor, menyusul stimulus fiskal untuk menghadapi tekanan tarif AS.

    Pemerintah daerah juga ditekan untuk meningkatkan pendapatan, karena krisis properti yang berkepanjangan dan deleveraging membuat mereka tak lagi bisa bergantung pada penjualan tanah atau utang berlebih untuk mendanai pengeluaran.

    Pada saat yang sama, investor China telah memindahkan lebih banyak kekayaan ke luar negeri, di tengah perlambatan ekonomi dan tindakan keras terhadap perusahaan swasta. Dorongan Presiden Xi Jinping untuk mewujudkan “kemakmuran bersama” turut meredam kepercayaan, meskipun belakangan ini ia telah berupaya memulihkan kepercayaan kalangan pengusaha.

    Investor China daratan telah menggelontorkan sekitar HK$658 miliar (US$83,9 miliar) ke saham-saham yang terdaftar di Hong Kong melalui jalur perdagangan lintas batas sepanjang tahun ini, menurut perhitungan Bloomberg — lebih dari dua kali lipat arus masuk untuk periode yang sama tahun lalu.

    Kementerian Keuangan China melihat peluang untuk menambah penerimaan dengan memperketat pemungutan pajak atas pendapatan yang secara hukum dikenai pajak penghasilan perorangan, namun belum dilaporkan oleh wajib pajak atau belum diidentifikasi otoritas pajak, menurut seseorang yang mengetahui persoalan tersebut.

    Pendapatan total dalam dua buku fiskal utama pemerintah China turun 1,3% secara year on year (yoy) dalam empat bulan pertama tahun ini, sementara belanja melonjak 7,2%. Ini menyebabkan defisit anggaran membengkak lebih dari 50% menjadi di atas US$360 miliar — terbesar sepanjang sejarah untuk periode tersebut, menurut data Kementerian Keuangan yang dihimpun Bloomberg.

    Biro pajak di Beijing, Shanghai, dan provinsi seperti Zhejiang telah mendesak warga untuk memeriksa keuntungan luar negeri mereka dan menyampaikan deklarasi pajak paling lambat 30 Juni, bertepatan dengan berakhirnya musim pelaporan pendapatan tahun 2024, menurut pemberitahuan resmi dan pernyataan publik yang dilihat oleh Bloomberg.

    Pemerintah daerah telah bertindak sejak akhir Maret, setelah analisis data besar menunjukkan sejumlah warga gagal melaporkan keuntungan luar negeri mereka untuk keperluan pajak, menurut catatan pemerintah.

    Dalam sejumlah kasus yang dipublikasikan oleh kantor pajak, jumlah pajak dan denda tertunggak yang harus dibayar kembali oleh wajib pajak tercatat hanya sebesar 127.200 yuan (US$17.720).

    Dorongan pajak ini juga mengikuti penerapan Common Reporting Standard (CRS) pada 2018 — sistem pertukaran informasi global yang bertujuan mencegah penghindaran pajak.

    Meski regulasi domestik telah lama menetapkan bahwa penduduk China dikenakan pajak atas pendapatan global (termasuk keuntungan investasi), aturan ini baru diberlakukan secara aktif sejak tahun lalu.

    Di bawah CRS, China telah secara otomatis bertukar informasi dengan hampir 150 yurisdiksi mengenai akun yang dimiliki oleh subjek pajak di masing-masing negara anggota selama beberapa tahun terakhir.

    Aset investasi pribadi di China daratan diperkirakan bisa melonjak hingga US$80 triliun pada 2030, dengan porsi investasi luar negeri naik menjadi 11% dari total aset investasi rumah tangga — meningkat dari 8% pada 2023, menurut Bloomberg Intelligence.

  • Indonesia Pacu Proyek Transisi Energi, Jepang Siap Bantu Melalui AZEC

    Indonesia Pacu Proyek Transisi Energi, Jepang Siap Bantu Melalui AZEC

    Bisnis.com, JAKARTA – Jepang menyatakan kesiapannya untuk membantu upaya transisi energi Indonesia, salah satunya melalui program Asia Zero Emission Community (AZEC).

    Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi menuturkan transisi energi menjadi salah satu fokus utama, baik bagi Pemerintah Indonesia maupun Jepang. Dia mengatakan, sumber energi di kedua negara masih didominasi oleh bahan bakar fosil.

    Seiring dengan hal tersebut, Dubes Masaki menyebut Jepang siap bekerja sama dengan semua negara, termasuk Indonesia, untuk mengakselerasi transisi energi. Dia menuturkan, salah satu upaya kerja sama transisi energi dengan Indonesia dilakukan melalui program AZEC.

    “Saya pikir penting untuk mempercepat kerja sama kita di bidang energi berkelanjutan ini, seperti melalui AZEC,” jelas Masaki dalam media briefing di Kantor Kedubes Jepang di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Dia menjelaskan, AZEC merupakan program yang digagas pada masa pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida pada 2022. Masaki menuturkan, program ini diluncurkan dengan menggandeng negara-negara ASEAN.

    Masaki mengatakan, Indonesia menjadi salah satu mitra utama Jepang dalam upaya transisi energi melalui AZEC, mengingat jumlah konsumsi energi Indonesia yang signifikan.

    Dia juga menyebut, saat ini hampir setengah dari total proyek kerja sama transisi energi di bawah AZEC merupakan kemitraan antara Indonesia dan Jepang. Masaki mencontohkan, kerja sama terbaru Indonesia dan Jepang melalui AZEC adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Muara Laboh di Solok, Sumatra Barat, pada Mei 2025.

    Masaki melanjutkan, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan (EBT). Salah satu sumber potensial, menurutnya, adalah tenaga panas bumi (geothermal), mengingat profil geografis Indonesia yang memiliki banyak gunung berapi.

    Selain itu, Indonesia juga dapat mengembangkan pembangkit listrik bertenaga sampah. Menurutnya, jenis energi tersebut sangat tepat dikembangkan, mengingat Indonesia memiliki masalah dalam pengelolaan sampah (waste management).

    “Jadi ini bisa menyelesaikan bukan hanya masalah energi, tetapi juga soal waste management. Sekarang perusahaan dan pemerintah kami sedang bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembangkan proyek pemanfaatan sampah menjadi listrik,” jelasnya.

  • BRIN Bantah Heatwave Sebagai Penyebab Cuaca Panas di RI

    BRIN Bantah Heatwave Sebagai Penyebab Cuaca Panas di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjelaskan cuaca panas ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia bukanlah fenomena gelombang panas atau heatwave, melainkan hot spell. 

    Hal ini disampaikan oleh Peneliti Bidang Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, Erma Yulihastin, berdasarkan hasil kajian selama satu dekade terakhir.

    “Kalau ditanya tentang heatwave di Indonesia, dari hasil BRIN, itu kami mendeteksi bukan heatwave, tapi namanya hot spell ya,” kata Erma saat dihubungi Bisnis pada Kamis (5/6/2025). 

    Dia menuturkan bahwa hot spell adalah kondisi suhu panas yang melampaui ambang batas ekstrem, namun belum memenuhi kriteria heatwave yang umumnya terjadi pada suhu di atas 40 derajat Celcius secara konsisten.

    Lebih lanjut, Erma menjelaskan bahwa fenomena hot spell berkaitan dengan posisi matahari terhadap ekuator. Wilayah Indonesia yang berada di garis ekuator akan mengalami suhu yang lebih panas dibandingkan yang jauh dari garis ekuator. 

    Sejumlah wilayah yang rentan mengalami kondisi ini antara lain Sumatra (seperti Pekanbaru, Riau, Jambi), serta beberapa kawasan di Pulau Jawa seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya.

    “Jadi wilayah yang terkena itu adalah yang di dekat ekuator, tetapi termasuk juga pantura yang ada di Jawa,” kata Erma.

    Data BRIN mencatat suhu di beberapa wilayah telah melampaui angka 37 derajat Celsius. Namun, kondisi tersebut belum mencapai ambang heatwave. Fenomena ini kerap terjadi pada Maret, April, Mei, September, Oktober, dan November. 

    Selain menjelaskan soal hot spell, Erma juga mengungkap tren kemarau basah yang terdeteksi secara reguler sejak 2018 hingga 2022. 

    Fenomena ini terjadi selama musim kemarau, terutama pada Mei hingga September, dan dipicu oleh anomali kelembaban serta gangguan atmosfer seperti pusaran siklonik di Samudera Hindia.

    “Soal kemarau basah sendiri sebenarnya sudah secara general atau reguler terjadi sejak tahun 2018 sampai 2022. Kami mendeteksi bahwa ada fenomena yang bisa memicu kondisi dari kemarau basah itu,” jelasnya.

    Erma menjelaskan bahwa selama periode 2018 hingga 2022, BRIN mendeteksi adanya anomali basah yang terjadi di Indonesia pada musim kemarau. 

    Dia menyebut gangguan cuaca berskala sinoptik berperan dalam mengubah karakter musim kemarau menjadi lebih basah dibandingkan kondisi normal.

    “Sehingga kemungkinannya kita akan menghadapi lebih sering kondisi basah pada musim kemarau itu lebih tinggi probabilitasnya dibanding dengan kondisi yang normal atau musim kemarau yang kering,” pungka Erma.

    Penjelasan BRIN ini sejalan dengan pernyataan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin, yang menyebut cuaca panas saat ini merupakan bagian dari masa pancaroba, bukan gelombang panas.

    “Benar penjelasan BMKG. Suhu panas di Indonesia bukan karena heat wave. Saat masa pancaroba [April—Mei dan Oktober—November] suhu udara di banyak kota di Indonesia lebih tinggi daripada saat musim hujan [Desember—Maret] atau musim kemarau [Juni—September],” kata Thomas kepada Bisnis pada Selasa (3/6/2025).

    Thomas juga menyoroti dampak urban heat island yang menyebabkan suhu di kota-kota besar meningkat akibat emisi kendaraan, industri, dan aktivitas rumah tangga.

    “Efek pemanasan kota [urban heat island] akibat emisi karbon dioksida dari kendaraan bermotor, industri, dan kegiatan rumah tangga menyebabkan suhu udara di kota-kota besar makin tinggi, termasuk malam hari,” ujarnya.

    Sementara itu, BMKG memprediksi bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami kemarau basah tahun ini. 

    Sekitar 84% wilayah diperkirakan masih menerima curah hujan tinggi hingga puncak musim kemarau di Agustus 2025, didorong oleh suhu muka laut yang hangat, monsun aktif, serta pengaruh La Nina dan Indian Ocean Dipole (IOD) negatif.

  • Istana Tolak Tanggapi Desakan Pemakzulan Gibran: Enggak Ada Respons

    Istana Tolak Tanggapi Desakan Pemakzulan Gibran: Enggak Ada Respons

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan menolak menanggapi isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali mencuat setelah adanya surat yang dikabarkan dikirimkan ke DPR.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengaku mengetahui keberadaan surat tersebut dari berbagai media dan grup percakapan.

    “Apa ya, ya saya baca lah di media banyak beredar kan, berseliweran kan, mampir ke grup-grup WA,” ujar Juri saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/6/2025).

    Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai sikap Istana terkait surat tersebut, Juri menegaskan bahwa tidak ada respons resmi dari pemerintah.

    “Enggak perlu direspon, enggak ada respon. Sudah lama itu sorotan. Ya, diserahkan kan ke DPR. Saya enggak tahu bagaimana respons DPR-MPR, saya enggak tahu. Nanti tanyalah pada DPR-MPR,” lanjutnya.

    Dasco Mengaku Tidak Tahu

    Di sisi lain, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang sudah dilayangkan ke DPR.

    Dasco menyebut surat tersebut saat ini masih berada di Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar. Sebab itu, dia belum bisa membaca surat tersebut.

    “Ini kan kebetulan reses, saya kan dateng, pak sekjennya tidak ada. Saya mau lihat suratnya, suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca,” katanya di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

    Dasco menjelaskan tujuan dirinya datang hari ini ke DPR semula bukan untuk melihat surat tersebut, tetapi ingin meneken surat-surat lain.

    “Tidak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang ‘eh katanya itu ada surat dari forum?’, ‘masih di sekjen pak, sekjennya lagi keluar’,” terangnya.

    Oleh karena itu, Dasco menegaskan dirinya masih belum bisa mengomentari soal surat pemakzulan Wapres Gibran tersebut.

    Isi Surat ke DPR

    Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa surat itu telah sampai ke Senayan. Surat itu juga telah diteruskan ke pimpinan MPR-DPR.

    “Iya, benar kami sudah terima surat tersebut dan sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra pada Selasa (3/6/2025).

    Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Bisnis, surat itu bernomor 003/FPPTNI/V/2025 dan bertitimangsa Jakarta, 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024—2029.

    Dalam argumentasi hukumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan.

    Pasalnya, Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui perubahan batas usia capres-cawapres berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai melanggar UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

    Proses itu dinilai cacat hukum karena Ketua Hakim MK yang memutuskan perkara adalah paman Gibran sendiri, yakni Anwar Usman.

    “Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung (paman-keponakan) antara Ketua MK Anwar Usman dengan Sdr. Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trialdalam hukum tata negara,” dikutip dari surat tersebut pada Rabu (4/6/2025).

  • Menaker Bocorkan Tanggal Pencairan BSU Juni 2025, Kapan?

    Menaker Bocorkan Tanggal Pencairan BSU Juni 2025, Kapan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menerbitkan pedoman pemberian bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja. Lantas, kapan BSU mulai dicairkan?

    Menanggapi hal itu, Yassierli mengharapkan penyaluran BSU kepada 17,3 juta pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer dapat dilakukan sebelum minggu kedua Juni 2025.

    “Sebelum minggu kedua kita berharap sudah disalurkan,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    Kemnaker sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengatur soal pedoman pemberian BSU 2025 kepada pekerja/buruh.

    Regulasi itu tertuang dalam Permenaker No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. Melalui beleid itu, Yassierli mengatur syarat bagi pekerja yang dapat menerima program tersebut, yakni Warga Negara Indonesia (WNI)  yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan menerima gaji/upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Menyusul terbitnya regulasi tersebut, kata Yassierli, langkah selanjutnya adalah pemadanan data penerima BSU, sesuai dengan data yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

    Adapun, pemadanan data dilakukan guna memastikan agar penyaluran BSU tepat sasaran. “Kuncinya di data nanti, dan data kita di BPJS Ketenagakerjaan itu sudah semakin baik,” ujarnya. 

    Selain BSU, Yassierli menuturkan bahwa pemerintah juga menyiapkan sejumlah paket stimulus yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Paket stimulus itu seperti diskon tiket dan tarif tol.

    “Jadi bentuknya tidak hanya BSU, ada sekian banyak yang kita berharap itu menyasar sekian banyak segmen,” pungkasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai mandat Undang-Undang No.62/2024 tentang APBN 2025.

    Langkah tersebut diambil untuk merespons pelemahan proyeksi ekonomi global dan ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan kebijakan moneter global.

    “Situasi akan memberi pengaruh pada perekonomian nasional baik dari sisi harga komoditas ekspor maupun volatilitas sektor keuangan maupun nilai tukar dan suku bunga,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Salah satu stimulus yang disiapkan pemerintah yakni BSU senilai Rp300.000 per bulan. Bantuan ini akan diberikan selama bulan untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer. Total anggaran mencapai Rp10,72 triliun untuk program BSU tersebut.

  • Dugaan Korupsi Laptop, Kejagung Cegah 3 Eks Stafsus Nadiem Makarim ke Luar Negeri

    Dugaan Korupsi Laptop, Kejagung Cegah 3 Eks Stafsus Nadiem Makarim ke Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerbitkan pencekalan tiga staf khusus (stafsus) mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud) Nadiem Makarim. 

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan tiga stafsus yang dicekal itu yakni adalah Fiona Handayani (FH), Jurist Tan (JT), dan Stafus sekaligus tenaga teknis Ibrahim Arief (IA).

    “Itu kemarin yang sudah digeledah, yang sudah ada dua berjenis kelamin perempuan dan satu laki-laki,” ujarnya di Kejagung, Kamis (5/6/2025).

    Dia menambahkan pencekalan itu dilakukan lantaran tiga orang yang berkapasitas sebagai saksi itu mangkir dalam pemanggilan pertama penyidik sebelumnya. 

    “Nah, tetapi sudah dijadwal bahwa tiga orang ini tidak menghadiri, tidak hadir dalam pemeriksaan yang sudah dijadwal kemarin dan dua hari yang lalu,” tambahnya.

    Dengan demikian, Harli menuturkan bahwa upaya cekal ini dilakukan agar tiga mantan anak buah Nadiem Makarim itu bisa kooperatif dalam perkara dugaan korupsi di Kemendikbudristek tersebut.

    Rencananya, Ibrahim, Fiona dan Jurist bakal dilakukan pemanggilan kedua pada pekan depan.

    “Oleh karenanya, seperti yang sudah kami sampaikan penyidik mempertimbangkan untuk melakukan upaya cegah tangkal [cekal] terhadap yang bersangkutan itu sudah dilakukan per tanggal 4 Juni 2025,” pungkas Harli.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Peralatan TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook.

    Singkatnya, perangkat TIK itu dinilai tidak efektif. Oleh sebab itu, Kejagung menilai ada dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun tersebut.