Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Tambah Kapasitas di 3T, Komdigi Kaji Pemanfaatan Satria-2 dan Satelit LEO

    Tambah Kapasitas di 3T, Komdigi Kaji Pemanfaatan Satria-2 dan Satelit LEO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengkaji pemanfaatan satelit Geostasioner Satria-2 dan satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO) secara bersamaan untuk meningkatkan kapasitas internet di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

    Adapun untuk saat ini, pemerintah masih mengandalkan Satelit Satria-1. 

    Diketahui, dalam menyalurkan internet di daerah 3T, salah satu teknologi yang digunakan oleh Komdigi adalah Satelit Satria-1, yang memiliki kapasitas 150 Gbps. Satelit multifungsi ini menyebarkan internet ke lebih dari 30.000 titik dengan kecepatan 4-10 Mbps. 

    Mengingat teknologi satelit memiliki kapasitas yang terbatas,  yang berarti makin banyak penggunanya maka kecepatan yang diberikan makin lambat, perlu tambahan kapasitas agar layanan yang diberikan pemerintah tetap optimal. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan untuk meningkatkan kapasitas dan menjaga layanan tetap optimal, Komdigi membuka opsi untuk membangun Satelit Satria-2 atau menggunakan satelit LEO, baik Starlink maupun Kuiper milik Amazon. 

    “Kemungkinan potensi untuk Satria-2 itu dalam kajian-kajian ini terus kita kaji. Karena kalau dahulu kita mengandalkan satu saja, kalau sekarang kan ada yang LEO seperti Starlink, Kuiper dan lain-lain,” kata Meutya di Jakarta, Kamis (5/6/2025). 

    Sekadar informasi, Satria-2 merupakan bagian dari rencana strategis Kemenkominfo 2020-2024. Satria-2 memiliki kapasitas 2 kali lipat lebih besar dari Satria-1 yaitu 300 Gbps. Tujuan menghadirkan satelit ini adalah untuk memberikan internet yang lebih mumpuni di daerah rural.  

    Pada Februari 2022, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sempat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Asean dan Timor Leste H.E. Owen Jenkins.  

    Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Johnny dan Duta Besar Owen Jenkins membahas kerja sama Satria-2 yang akan dibangun Airbus lewat pembiayaan UK Export Financing. 

    Sementara itu satelit LEO yang telah matang dan memberikan layanan internet ke Indonesia adalah satelit Starlink milik Elon Musk. Ribuan Satelit Starlink telah mengitari bumi, sementara itu proyek Satelit Kuiper Amazon, baru puluhan unit yang mengorbit. 

    Meutya mengatakan pemerintah membuka peluang untuk menggunakan salah satu dari solusi di atas atau memanfaatkan keduanya secara bersamaan untuk saling melengkapi. 

    “Kami memitigasi keperluan di depan ada kemungkinan kita kombinasi antara satelit Satria-2 yang di daerah, mana nanti yang pake LEO dan sebagainya,” kata Meutya. 

  • Jepang hingga Inggris Cermati Perkembangan Danantara

    Jepang hingga Inggris Cermati Perkembangan Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara mendapat perhatian dari sejumlah negara.

    Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki menyebut pelaku usaha negaranya terus memantau perkembangan seputar Danantara. Dia menuturkan, hingga saat ini Jepang masih mencermati seperti apa implementasi nyata dari Danantara ke depannya.

    “Menurut saya masih terlalu dini untuk menilai dampak Danantara. Pada saat yang sama, saya sampaikan bahwa perusahaan dan pemerintah Jepang, mengikuti kabar terkait Danantara dengan sangat hati-hati dan penuh minat,” jelas Masaki dalam media briefing di Kantor Kedubes Jepang di Indonesia, Jakarta pada Kamis (5/6/2025).

    Dia menuturkan, pihak Jepang mencermati sejumlah perkembangan secara spesifik. Masaki menuturkan, salah satu hal tersebut adalah kaitan antara Danantara dengan Sovereign Wealth Fund eksisting pendahulu Danantara, yaitu Indonesia Investment Authority (INA).

    Masaki menuturkan, Jepang telah memiliki pengalaman bekerja sama dengan INA dalam beberapa kesepakatan. Dia berharap, Pemerintah Indonesia ke depannya dapat menjelaskan hubungan antara Danantara dengan INA.

    “Kami sangat mengenal INA, karena sudah punya pengalaman bekerja sama. Jadi, kami bertanya-tanya apa hubungan antara INA dan Danantara, misalnya. Kemudian juga seperti apa tata kelolanya,” jelas Masaki.

    Aspek-aspek lain yang dicermati Jepang secara khusus adalah skema Investasi Danantara, kriteris-kriteria proyek atau sektor yang diminati Danantara, hingga kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Danantara ke depannya.

    Kehadiran Danantara juga diperhatikan oleh pihak Inggris. Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia Amanda McLoughlin menyebutkan pihaknya memiliki minat untuk bekerja sama dengan Danantara. 

    Meski demikian, McLoughlin mengatakan hingga saat ini belum ada rencana konkret dari Inggris untuk melakukan kemitraan dengan Danantara.

    “Saat ini kami masih menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada. Itu (Danantara) adalah sesuatu yang benar-benar membuat kami bersemangat dan tertarik. Jadi, nantikan saja,” ujar McLoughlin saat ditemui dalam sebuah acara Selasa (3/6/2025).

    Sebelumnya, China telah menjadi salah satu negara yang resmi bekerja sama dengan Danantara. Danantara Indonesia dan China Investment Corporation (CIC) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk menjajaki peluang investasi bersama di berbagai sektor di Indonesia, kawasan Asean, hingga China.  

    Penandatanganan MoU tersebut menandai langkah penting dalam memperdalam kerja sama investasi antara Indonesia-China, serta membangun platform jangka panjang untuk pembangunan ekonomi. 

    Dalam MoU tersebut, BPI Danantara dan CIC menetapkan kerangka kerja bagi potensi investasi bersama. Tujuannya, memberikan dampak pembangunan yang terukur serta hasil investasi yang optimal dengan penyesuaian risiko yang tepat. 

    Salah satu pilar utama dari kesepakatan tersebut adalah penjajakan bersama terhadap platform investasi China-Asean. Platform tersebut diinisiasi sebagai sebuah dana investasi yang diusulkan untuk beroperasi dengan mandat luas di berbagai sektor—manufaktur industri, barang konsumsi, kesehatan, dan teknologi—di mana kedua negara memiliki potensi besar yang dapat dimaksimalkan. 

    Rosan Roeslani, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, menekankan potensi transformatif dari kolaborasi tersebut. 

    “Kami percaya bahwa kemitraan ini lebih dari sekadar keselarasan finansial. Ini adalah komitmen bersama untuk membentuk ulang lanskap ekonomi kawasan kita,” tuturnya.

  • Pengelola Tol Cipali Berikan Diskon Tarif Tol 20% Selama Libur Panjang Idul Adha

    Pengelola Tol Cipali Berikan Diskon Tarif Tol 20% Selama Libur Panjang Idul Adha

    Bisnis.com, CIREBON — Astra Infra Toll Road Cikopo–Palimanan (Astra Tol Cipali) memberikan diskon tarif tol sebesar 20% bagi seluruh golongan kendaraan selama libur panjang Hari Raya Idul Adha.

    Corporate Communications & Sustainability Management Department Head Astra Tol Cipali Ardam Rafif Trisilo mengatakan program ini berlaku bagi pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan penuh dari Gerbang Tol Cikampek Utama hingga Gerbang Tol Kalikangkung (Semarang), maupun arah sebaliknya.

    Diskon ini akan berlangsung selama tiga hari, dimulai pada Jumat, 6 Juni 2025 pukul 00.00 WIB dan berakhir pada Minggu, 9 Juni 2025 pukul 24.00 WIB. 

    “Diskon tarif tol ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada para pengguna jalan sekaligus upaya dalam mengatur lalu lintas agar lebih merata dan tidak menumpuk pada waktu-waktu tertentu,” ujarnya, Kamis (5/6/2025).

    Penerapan diskon tarif ini diharapkan dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dengan lebih fleksibel, sehingga dapat mengurangi potensi kepadatan di puncak arus libur panjang Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada Sabtu, 7 Juni 2025.

    Selain itu, Astra Tol Cipali juga mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara selama periode libur Idul Adha. Pengguna jalan diminta untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas, menjaga kecepatan berkendara, serta memastikan kondisi fisik pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima.

    “Keselamatan pengguna jalan merupakan prioritas utama kami. Maka dari itu, kami juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk peningkatan layanan lalu lintas, kesiapsiagaan petugas di lapangan, dan kerja sama dengan pihak kepolisian serta dinas perhubungan,” kata Ardam.

    Sebagai bagian dari inisiatif layanan Lebaran 2025, Astra Tol Cipali juga menyediakan fasilitas tambahan seperti rest area yang siap menampung lonjakan pengunjung, posko siaga 24 jam, dan layanan kesehatan darurat.

    Pihak Astra Tol Cipali juga terus melakukan monitoring kondisi jalan dan rekayasa lalu lintas jika diperlukan. Koordinasi intensif dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta Kementerian PUPR dilakukan secara berkala untuk memastikan kelancaran operasional jalan tol selama masa liburan.

    Astra Tol Cipali juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga protokol keselamatan, terutama di rest area, serta tidak memaksakan diri berkendara dalam kondisi lelah atau mengantuk.

    “Selamat menyambut Idul Adha 1446 H. Mari jadikan perjalanan mudik kita aman, nyaman, dan penuh makna,” pungkas Ardam.

  • Mengapa Kejagung Tak Kunjung Periksa Riza Chalid di Kasus Pertamina?

    Mengapa Kejagung Tak Kunjung Periksa Riza Chalid di Kasus Pertamina?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih melakukan monitoring terhadap keberadaan pengusaha minyak pengusaha, Mohammad Riza Chalid atau Riza Chalid.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan giat pemantauan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    “Karena keberadaannya [Riza Chalid[ masih sedang terus dimonitor,” ujarnya di Kejagung, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Harli menambahka, tidak diketahuinya posisi dari ayah salah satu tersangka kasus Pertamina, Kerry Andrianto Riza, itu membuatnya belum dilakukan pemeriksaan hingga saat ini.

    “Belum [Riza Chalid belum diperiksa],” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, nama Riza Chalid sempat menjadi sorotan publik usai kantor maupun kediamannya itu telah dilakukan penggeledahan.

    Perinciannya, penyidik korps Adhyaksa telah menggeledah dua rumah milik Riza Chalid di Jakarta Selatan dan kantornya di lantai 20 Plaza Asia.

    Dalam penggeledah itu, penyidik telah menyita uang tunai, dokumen hingga barang bukti elektronik (BBE).

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini. Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.

  • Prabowo: Ratusan Tahun Indonesia Diadu Domba Lewat LSM Asing

    Prabowo: Ratusan Tahun Indonesia Diadu Domba Lewat LSM Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa selama ratusan tahun, Indonesia telah menjadi sasaran adu domba lewat lembaga-lembaga yang dikendalikan dari luar negeri.

    “Mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita, penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Tapi kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujarnya dalam acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II dan Pelepasan Ekspor Jagung di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).

    Prabowo menegaskan pentingnya sinergi nasional dalam membangun kemandirian dan kekuatan bangsa.

    Prabowo mengungkapkan bahwa keberhasilan menuju swasembada pangan merupakan buah dari kolaborasi berbagai elemen bangsa. 

    Menurutnya, kekuatan Indonesia terletak pada kemampuannya membangun sinergi antara TNI, Polri, akademisi, teknokrat, pemerintah daerah, pengusaha, hingga para ulama. 

    “Saudara-saudara, kelebihan Indonesia adalah sinergi itu. TNI, Polri, akademisi, teknokrat, kampus, pemerintahan daerah, pengusaha, ulama. Ini adalah sesuatu yang unik dan ini sesuatu yang selalu diganggu bangsa-bangsa lain,” ujarnya.

     Tak hanya itu, dia menilai ada kekuatan asing yang tidak senang melihat Indonesia bersatu, karena hal itu berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat makmur dan berdaulat.

    “Kekuatan-kekuatan asing lain kadang-kadang gak suka lihat sinergi ini, ya karena kita akan muncul sebagai sesuatu negara yang sangat makmur,” lanjut Prabowo.

    Oleh karena itu, dia mengingatkan para pemimpin dan seluruh unsur bangsa untuk tetap waspada terhadap segala bentuk upaya adu domba, termasuk yang dilakukan melalui jalur lembaga dan organisasi.

    “Tidak ada yang bisa bendung. Selalu kita lengah, tiap kita muncul, dikerjain. Sekarang kita tidak mau diadu domba. Waspada. Suku sama suku, agama, mereka yang coba-coba mengadu domba rakyat kita. Kita tidak bodoh,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Target Tiap Provinsi Swasembada Pangan: Saya Tak Tenang Sebelum Indonesia Mandiri

    Prabowo Target Tiap Provinsi Swasembada Pangan: Saya Tak Tenang Sebelum Indonesia Mandiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar setiap provinsi di Indonesia mampu mandiri dalam hal pangan, tidak hanya mengandalkan swasembada di tingkat nasional.

    Hal ini disampaikannya dalam acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II/2025 dan Pelepasan Ekspor Jagung di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).

    “Indonesia tak cukup hanya swasembada pangan secara nasional. Tiap provinsi dan pulau harus bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” ujarnya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa swasembada pangan merupakan pilar utama kemerdekaan terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

    Menurutnya, perjuangan panjangnya di dunia politik selalu diarahkan untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam produksi pangan.

    “Saya ulangi, tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka kalau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Saya tak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan,” tegasnya.

    Di kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan rasa syukur atas dukungan dari sejumlah tokoh patriotik, termasuk para menteri, Kapolri, dan Panglima TNI, yang turut memperkuat langkahnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    Selain itu, Prabowo menyoroti capaian terbaru dalam sektor pertanian, khususnya produksi beras yang mengalami surplus signifikan. Ia meminta agar keberhasilan ini disikapi dengan rendah hati dan tidak jumawa.

    “Beberapa waktu lalu kita menyaksikan keberhasilan dalam produksi beras, saat banyak negara lain justru kesulitan. Tapi jangan sombong. Kita harus tetap bersikap sopan dan bersyukur,” katanya.

    Dia menyebut prinsip ilmu padi sebagai panduan sikap yakni semakin berisi, semakin menunduk.

    Menurut Prabowo, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, termasuk Kepolisian yang turut berperan dalam program ketahanan pangan.

    Dengan cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai rekor 4 juta ton dan kenaikan produksi beras sebesar 11,95% dibanding tahun lalu (periode Januari–Mei 2025), Prabowo meyakini langkah menuju kedaulatan pangan semakin nyata. Namun, perjuangan belum selesai.

    “Swasembada pangan adalah syarat utama kedaulatan dan keamanan bangsa,” tuturnya. 

  • Prabowo Target Tiap Provinsi Swasembada Pangan: Saya Tak Tenang Sebelum Indonesia Mandiri

    Prabowo Target Tiap Provinsi Swasembada Pangan: Saya Tak Tenang Sebelum Indonesia Mandiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar setiap provinsi di Indonesia mampu mandiri dalam hal pangan, tidak hanya mengandalkan swasembada di tingkat nasional.

    Hal ini disampaikannya dalam acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II/2025 dan Pelepasan Ekspor Jagung di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).

    “Indonesia tak cukup hanya swasembada pangan secara nasional. Tiap provinsi dan pulau harus bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” ujarnya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa swasembada pangan merupakan pilar utama kemerdekaan terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

    Menurutnya, perjuangan panjangnya di dunia politik selalu diarahkan untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam produksi pangan.

    “Saya ulangi, tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka kalau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Saya tak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan,” tegasnya.

    Di kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan rasa syukur atas dukungan dari sejumlah tokoh patriotik, termasuk para menteri, Kapolri, dan Panglima TNI, yang turut memperkuat langkahnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    Selain itu, Prabowo menyoroti capaian terbaru dalam sektor pertanian, khususnya produksi beras yang mengalami surplus signifikan. Ia meminta agar keberhasilan ini disikapi dengan rendah hati dan tidak jumawa.

    “Beberapa waktu lalu kita menyaksikan keberhasilan dalam produksi beras, saat banyak negara lain justru kesulitan. Tapi jangan sombong. Kita harus tetap bersikap sopan dan bersyukur,” katanya.

    Dia menyebut prinsip ilmu padi sebagai panduan sikap yakni semakin berisi, semakin menunduk.

    Menurut Prabowo, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, termasuk Kepolisian yang turut berperan dalam program ketahanan pangan.

    Dengan cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai rekor 4 juta ton dan kenaikan produksi beras sebesar 11,95% dibanding tahun lalu (periode Januari–Mei 2025), Prabowo meyakini langkah menuju kedaulatan pangan semakin nyata. Namun, perjuangan belum selesai.

    “Swasembada pangan adalah syarat utama kedaulatan dan keamanan bangsa,” tuturnya. 

  • Modus Pemerasan TKA di Kemnaker: Staf hingga Dirjen Diduga Terlibat

    Modus Pemerasan TKA di Kemnaker: Staf hingga Dirjen Diduga Terlibat

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga staf hingga pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen) terlibat dalam kasus pemerasan terkait dengan pengurusan Rencana Pengurusan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    Untuk diketahui, KPK telah menetapkan total delapan orang tersangka pada kasus tersebut. Keseluruhannya merupakan staf pegawai hingga dirjen di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker.

    Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan Budi Sokmo menjelaskan, para tersangka diduga melakukan pemerasan terhadap TKA yang melakukan pekerjaan di Indonesia. 

    “Dengan cara yaitu, para tenaga kerja asing ini apabila akan masuk ke Indonesia atau melakukan kerja, akan meminta izin berupa RPTKA. Nah, kewenangan pengeluaran RPTKA ini ada Ditjen Binapenta. Dari sini ternyata ada celah-celah,” ujar Budi pada konferensi pers, Kamis (5/6/2025). 

    Menurut Budi, para tersangka diduga menemukan sejumlah celah korupsi pada pengurusan RPTKA yang dilakukan para agen penyalur pekerja migran di Indonesia. 

    Salah satu celah, yakni pada wawancara setelah pengajuan data calon TKA secara online. Hasil verifikasi syarat administrasi pengajuan RPTKA itu akan diberitahukan kepada para agen dalam waktu lima hari, baik apabila dinyatakan lengkap atau masih perlu perbaikan.

    Lembaga antirasuah menduga, para agen yang tidak memberikan uang ke para tersangka, maka tidak akan pernah mendapatkan konfirmasi atas hasil persyaratan administrasi RPTKA yang diajukan. 

    “Bagi agen yang mengurus TKA ini telah menyerahkan sejumlah uang, karena memang sudah mengetahui untuk mengruus itu sudah diminta, maka pemberitahuannya tidak secara online tetapi diberikan secara pribadi melalui WhatsApp kepada para pengurus atau agen,” ujar Budi.

    Adapun para agen TKA yang tidak memberikan uang lalu akan mendatangi para tersangka untuk mengonfirmasi ihwal perkembangan pengajuan RPTKA mereka. Pada saat itu, terang Budi, tersangka dari level staf hingga Dirjen meminta sejumlah uang kepada para agen. 

    “Dari sinilah kemudian oknum-oknum tadi yang staf paling bawah tadi, atas perintah dari atasannya berjenjang sampai dengan dirjennya itu menentukan tarif-tarifnya berapa yang harus dipungut ketika perizinan bisa dikeluarkan. Di sinilah terjadi prosesnya permintaan sejumlah uang kepada para agen dengan alasan supaya RPTKA dikeluarkan,” papar Budi. 

    Celah lain yang diduga dilihat oleh para tersangka, kata Budi, yaitu soal pentingnya RPTKA bagi para calon pekerja migran. Apabila RPTKA tidak segera diterbitkan, para TKA akan terlambat mendapatkan penempatan sehingga diganjar denda. Besaran dendanya pun dihitung setiap hari.

    “Para agen tadi mau tidak mau, harus memmberikan. Kalau tidak ya mereka akan mendapatkan denda lebih besar daripada uang yang harus dikeluarkan untuk mengurus RPTKA tersebut,” ujar Budi.

    8 Tersangka Suap TKA

    1. SH (Suhartono), Dirjen Binapenta dan PKK 2020-2023;

    2. HY (Haryanto), selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) 2019-2024 kemudian diangkat menjadi Dirjen Binapenta dan PKK 2024-2025;

    3. WP (Wisnu Pramono), selaku Direktur PPTKA 2017-2019;

    4. DA (Devi Angraeni), selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA 2020-Juli 2024 kemudian diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025;

    5. GTW (Gatot Widiartono), selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta dan PKK 2019-2021, Pejabat Pembuat 

    Komitmen (PPK) PPTKA 2019-2024, serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat PPTKA 2021-2025; 

    6. PCW (Putri Citra Wahyoe), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024;

    7. JMS (Jamal Shodiqin), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024; serta 

    8. ALF (Alfa Eshad), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024.

    Sampai dengan saat ini, terang Budi, KPK menduga jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA Ditjen Binapenta dan PKK dari pemohonan RPTKA mencapai Rp53,7 miliar.

    “Bahwa penelususan aliran uang dan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini masih terus dilakukan penyidikan,” pungkasnya.

    Selain dijerat dengan pasal pemerasan, para tersangka turut dijerat dengan pasal gratifikasi yang tertera pada Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

  • Google dan Meta Berencana Bangun SKKL Tambahan ke RI

    Google dan Meta Berencana Bangun SKKL Tambahan ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan teknologi global Google dan Meta berencana menambah infrastruktur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di Indonesia.  

    Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. 

    “Banyak yang mau masuk ya, diantaranya Meta dan Google itu juga ingin membangun kabel tambahan. Sehingga ini juga bisa membantu kita meningkatkan [konektivitas nasional],” kata Meutya dalam acara Ngopi Bareng Media di Ruang Press Room Baru, Gedung Utama Komdigi di Jakarta pada Kamis (5/6/2025). 

    Diketahui pada 2021, Google dan Meta membangun SKKL yang menghubungkan langsung Indonesia dengan Amerika Utara melalui jalur Guam. SKKL tersebut bernama Bifrost dan Echo.   

    SKKL Bifrost digarap oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (melalui Telin), Meta, dan Keppel T&T. Proyek ini memiliki panjang lebih dari 20.000 kilometer dan membentang melalui Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan beberapa wilayah lain. 

    Sementara itu SKKL Echo, digarap oleh Meta, Google, dan XL Axiata. Rute dan panjang kabel tidak jauh berbeda dengan SKKL Biforst. 

    Bifrost direncanakan rampung pada 2024, sementara Echo ditargetkan selesai pada 2023. Adapun pada realitasnya, SKKL Bifrost baru selesai pada Februari 2025.  

    Saat dikonfirmasi kembali, apakah SKKL yang dimaksud adalah SKKL Bifrost dan Echo, Meutya mengatakan akan ada SKKL baru lagi.

    “Meta memang sudah bilang. Terus yang satu lagi tadi kita sebut itu Google,” tambahnya.

    Meutya menjelaskan bahwa pembangunan jaringan digital selama ini banyak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun ke depan, pemerintah mengedepankan kolaborasi dengan pihak swasta untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital, termasuk kabel laut.

    Untuk itu, pemerintah melakukan pendekatan ke berbagai investor global guna menarik investasi ke sektor digital. 

    Pembangunan kabel laut tambahan diharapkan dapat memperkuat konektivitas nasional, mendukung pemerataan akses internet, dan mempercepat transformasi digital di berbagai wilayah Indonesia. 

  • Wamensesneg: Evaluasi Kinerja Menteri Jadi Hak Eksklusif Presiden

    Wamensesneg: Evaluasi Kinerja Menteri Jadi Hak Eksklusif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan bahwa penilaian terhadap para menteri, termasuk dalam menyikapi pernyataan-pernyataan yang menuai sorotan publik, merupakan bagian dari kewenangan penuh Presiden.

    Hal ini disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai apakah Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pernyataan kontroversial beberapa menteri di Istana Kepresidenan, Kamis (5/6/2025).

    “Jadi bagaimana Presiden melihat dan memandang Menteri ya, Presiden punya ukuran-ukuran untuk menilai seperti apa kinerja masing-masing menteri, masing-masing wakil menteri, ya Presiden pasti punya catatan-catatan. Tapi itu hak dan informasi eksklusifnya Bapak Presiden sendiri,” ujar Juri,

    Menurut Juri, evaluasi terhadap menteri memang menjadi hak prerogatif Presiden dan tidak selalu diumumkan ke publik.

    Ketika ditanya apakah evaluasi dari Presiden terhadap menteri dilakukan secara rutin, Juri memberikan jawaban diplomatis yang menyiratkan bahwa pemantauan kinerja memang berjalan terus menerus.

    “Ya, itu nggak perlu dijawab, udah tahu kita lah. Presiden pasti lah melihat,” pungkas Juri.