Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Libur Iduladha dan Sekolah, Ada Diskon Tarif 20% di 10 Ruas Tol

    Libur Iduladha dan Sekolah, Ada Diskon Tarif 20% di 10 Ruas Tol

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga Tbk (JSMR) memberikan stimulus berupa potongan tarif tol sebesar 20% di 10 ruas jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatra yang dikelola oleh Jasa Marga Group.

    Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono mengatakan diskon tarif ini diberlakukan selama total 10 hari, mencakup periode Libur Iduladha 1446 H serta libur sekolah, guna mendorong mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi nasional.

    “Insentif ini merupakan bentuk dukungan korporasi terhadap agenda nasional dalam memperlancar arus lalu lintas sekaligus menurunkan beban biaya perjalanan masyarakat selama masa libur panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (5/6/2025).

    Potongan tarif 20% ini berlaku untuk semua golongan kendaraan yang melakukan perjalanan menerus (tanpa keluar tol di tengah perjalanan) dan dibagi dalam tiga periode, yaitu 6–9 Juni 2025 yakni libur Iduladha.

    Kemudian periode 27–29 Juni 2025: yaitu awal libur sekolah. Terakhir periode 11–13 Juli 2025 atau skhir libur sekolah.

    Jasa Marga menilai stimulus ini akan memberi efek berantai, termasuk efisiensi biaya logistik bagi pelaku usaha kecil hingga peningkatan sektor pariwisata dan pertanian. Langkah ini diharapkan menjadi katalis positif dalam menggerakkan ekonomi mikro dan makro nasional.

    Potongan tarif ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran arus lalu lintas selama periode padat serta menjadi insentif bagi masyarakat untuk menggunakan jalan tol dalam melakukan perjalanan liburan yang aman dan efisien.

    Ruas tol yang mendapatkan diskon tarif tol mencakup delapan ruas di Trans Jawa dan dua ruas di Trans Sumatra, antara lain:

    Jalan Tol di Trans Jawa:

     • Jakarta–Cikampek

     • Layang MBZ

     • Palimanan–Kanci

     • Batang–Semarang

     • Semarang Seksi ABC

     • Surabaya–Gempol

     • Gempol–Pandaan

     • Pandaan–Malang

    Jalan Tol di Trans Sumatra:

     • Belawan–Medan–Tanjung Morawa (Belmera)

     • Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi (MKTT)

  • Uang Pemerasan TKA di Kemnaker Rp53 Miliar, 85 Pegawai Termasuk OB Ikut Dapat

    Uang Pemerasan TKA di Kemnaker Rp53 Miliar, 85 Pegawai Termasuk OB Ikut Dapat

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga aliran uang hasil pemerasan terkait dengan Rencana Pengurusan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) turut sampai ke pegawai, termasuk office boy (OB).

    Untuk diketahui, lembaga antirasuah menduga uang hasil pemerasan terhadap agen TKA oleh delapan tersangka dari kasus tersebut mencapai sekitar Rp53,7 miliar pada periode 2019-2024. 

    Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo mengatakan dari total Rp53,7 miliar itu, beberapa di antaranya turut dibagikan oleh para tersangka setiap dua minggu untuk makan malam pegawai di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA). Uang tersebut juga diberikan kepada hampir seluruh pegawai Direktorat PPTKA Kemnaker sekurang-kurangnya sebesar Rp8,94 miliar. 

    “Selain delapan orang tersebut ternyata, sejumlah Rp53 miliar tadi ada juga digunakan sebagai uang makan dari para staf di Kemnaker, terutama di Ditjen Binapenta. Kurang lebih Rp8 miliar yang dinikmati bersama baik untuk keperluan makan siang, maupun kegiatan-kegiatan yang istilahnya di luar non-budgeter,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (5/6/2025).

    Beberapa dari pegawai yang diduga ikut menerima aliran uang hasil pemerasan itu telah diperiksa oleh KPK sebagai saksi. Mereka pun disebut telah mengembalikan sebagian dari Rp8,94 miliar yang diterima, sekitar Rp5 miliar.  Uang yang telah dikembalikan itu langsung disita oleh penyidik KPK untuk menjadi bukti perkara tersebut.

    “Inilah yang tadi saya sampaikan kurang lebih Rp5 miliar yang telah diterima baik OB serta staf-staf lainnya yang mengurus terkait dengan pekerjaan sehari-hari di Binapenta, juga menerima semua. Mereka telah mengembalikan kurang lebih Rp5 miliar,” terang Budi.

    Adapun sejalan dengan proses penyidikan, penyidik KPK telah menggeledah sebanyak 15 lokasi termasuk kantor Kemnaker, Jakarta. Dari penggeledahan itu, beberapa barang yang telah disita meliputi delapan mobil serta uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS), dolar Singapura, euro dan rupiah. 

    Hingga tanggal 19 Mei 2025, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Dua di antaranya mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, yakni Suhartono (2020-2023) dan Haryanto (2024-2025).

    Lembaga antirasuah menduga kedelapan tersangka itu melakukan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) yang ingin melakukan pekerjaan di Indonesia. 

    Untuk diketahui, agar bisa bekerja di Indonesia, calon pekerja migran dari luar negeri itu harus mendapatkan RPTKA. Sementara itu, RPTKA dikeluarkan oleh Ditjen Binapenta dan PKK. 

  • TikTok Buka Suara Soal Migrasi Seller dari Tokopedia

    TikTok Buka Suara Soal Migrasi Seller dari Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — TikTok buka suara soal proses migrasi penjual dari Tokopedia ke TikTok Shop yang belakangan ramai diperbincangkan di kalangan pelaku usaha. 

    Seorang Juru Bicara TikTok mengatakan integrasi kedua platform e-commerce ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat layanan kepada pengguna serta pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

    “Kami terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia sebagai bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan,” ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (5/6/2025). 

    Sejak akuisisi Tokopedia, TikTok mengungkapkan fokus perusahaan pada memanfaatkan kekuatan kedua platform dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada berbagai segmen pengguna. Pihaknya pun menyadari proses integrasi ini membawa perubahan, dan bersamanya muncul berbagai pertanyaan. 

    “Kami ingin menekankan bahwa upaya integrasi kami, termasuk penggabungan pusat penjual (seller center), bertujuan untuk memperkuat nilai yang diberikan kedua brand kepada penjual, mitra, dan pelanggan di seluruh Indonesia,” kata juru bicara TikTok. 

    Lebih lanjut, menurut Newsroom TikTok, disebutkan bahwa salah satu langkah konkret dari integrasi ini adalah penggabungan pusat penjual Tokopedia dan TikTok Shop Seller Center. 

    Penggabungan ini bertujuan membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku UMKM, baik dari sisi jangkauan pasar lewat ekosistem Tokopedia maupun peningkatan visibilitas produk melalui fitur afiliasi dan promosi TikTok.

    TikTok juga meluruskan sejumlah informasi yang dianggap menyesatkan terkait seller center gabungan tersebut. Tiktok mengklarifikasi bahwa penjual tidak wajib memiliki toko di kedua platform. Penjual bebas memilih berjualan hanya di Tokopedia, TikTok Shop, atau keduanya. Kemudian, penjualtidak wajib membuat konten video di TikTok. Penjual tetap bisa fokus berjualan di Tokopedia jika belum memiliki sumber daya untuk promosi video.

    Tiktok menegaskan tidak wajib mengaktifkan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) dan penjual bisa menonaktifkan fitur ini kapan saja. Selanjutnya, biaya 3% tidak berlaku untuk semua transaksi. Biaya ini hanya dikenakan untuk produk pre-order yang dibeli lewat TikTok Shop, bukan Tokopedia.

    “Proses pembayaran tetap efisien. Pembayaran ekspres tersedia dalam tiga hari jika memenuhi kriteria tertentu, dan di Tokopedia bisa bahkan langsung cair begitu pembeli menekan tombol selesai,” ucap Juru Bicara Tiktok. 

    Sementara itu, Manager Marketing and Sales Bravery Indonesia Setiadi Ngadiman menilai terdapat adanya tantangan teknis, namun integrasi TikTok dan Tokopedia sebagai langkah yang sudah diperkirakan sejak awal.

    “Dan benar terjadi saat ini,” ujar Setiadi.

    Meski menghadapi beberapa kendala teknis di awal, performa penjualan perusahaannya relatif stabil. Dia berharap agar TikTok bisa memberikan dukungan promosi lebih besar bagi seller dan tidak menaikkan biaya secara drastis.

    “Bravery Indonesia sih berharap mungkin TikTok bisa melakukan promosi lebih besar lagi dan tidak menaikkan biaya administrasi ataupun biaya lainnya dengan sangat signifikan. Dikhawatirkan dengan adanya platform baru berwarna ‘kuning’ dapat mempengaruhi kredibilitas atau performa dari si TikTok itu sendiri, sehingga perlu waktu yang tepat untuk TikTok dapat meningkatkan biaya admin dll,” tuturnya. 

    Selain itu, Bravery Indonesia sebagai seller juga berharap TikTok dapat meningkatkan trafik lagi dari sisi promosi dan tambahan promo dari sisi TikTok jadi bukan hanya dari seller saja. 

    “So far sampai saat ini panduan itu sudah cukup oke, dari sisi TikTok juga sudah memberikan RM atau AM account manager yang memang membantu seller-seller saat ini. Jadi sudah cukup membantu,” ujar Setiadi. 

  • Kejagung Periksa 5 Korporasi Singapura Terkait Kasus Pertamina

    Kejagung Periksa 5 Korporasi Singapura Terkait Kasus Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa lima korporasi di Singapura dalam perkara kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan pemeriksaan itu telah dilakukan usai berkoordinasi dengan pihak otoritas Singapura.

    “Total ada 5 korporasi yang diperiksa,” ujarnya, Kamis (5/6/2025).

    Namun demikian, Harli tidak menjelaskan secara detail terkait lima korporasi yang diperiksa tersebut. Namun demikian, total ada tiga korporasi yang bersedia diperiksa di Singapura.

    “Dan ada dua korporasi yang menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan secara online,” katanya. 

    Adapun hal ini merupakan tindak lanjut dari keberangkatan penyidik ke Singapura dalam memeriksa 22 pihak untuk dimintai keterangannya. Rencananya, pemeriksaan itu akan selesai dalam tiga hari atau 2 Juni hingga 4 Juni 2025.

    Namun, karena waktu pemeriksaan belum mencukupi, maka penyidik pada Jampidsus Kejagung RI bakal memperpanjang rencana pemeriksaan tersebut.

    “Kemungkinan masih akan diperpanjang karena kita masih menunggu apakah masih ada pihak-pihak lain yang bersedia memberikan keterangan secara sukarela sesuai dengan panggilan kita,” katanya. 

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.

  • Bank Indonesia Siap Jadi Pusat Pengembangan Ekonomi Digital Lewat BIDIC

    Bank Indonesia Siap Jadi Pusat Pengembangan Ekonomi Digital Lewat BIDIC

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia akan mendirikan Bank Indonesia Digital Innovation Center alias BIDIC. BIDIC ditargetkan menjadi pusat pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan pihaknya akan mengembangkan BIDIC dengan fungsi sebagai market intelligence (pengumpulan dan analisis data digital untuk strategi pasar), innovation experimentation (uji coba solusi atau produk digital baru), dan in-depth sandboxing (lingkungan uji coba inovasi digital dengan pengawasan digital).

    “Ini bersama-sama melalui BIDIC ini, kita terus mengakselerasi inovasi yang aman, yang cepat, yang handal, dan juga bermanfaat bagi ekonomi dan keuangan inklusif ke depan,” ujarnya, dalam sambutan acara Hackathon 2025 secara daring, Kamis (5/6/2025).

    Oleh sebab itu, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Hackathon 2025 sebagai cikal bakal BIDIC nantinya. Dia berharap Hackathon 2025 bisa menjadi ajang mencari ide hingga solusi yang dapat diuji dan direplikasi untuk mengembangkan ekonomi digital Indonesia ke depan.

    Perry mencontohkan berbagai area yang perlu menjadi perhatian seperti formulasi kebijakan, layanan perbankan, sistem pembayaran, mitigasi resiko, penipuan, hingga rating atau pemeringkatan.

    “Kita terus gelorakan ke depan untuk kontribusi nyata melalui inovasi dan solusi berbagai teknologi sebagai basis untuk mendigitalkan Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan,” katanya.

    Dia pun mendorong agar para inovator, developer, akademisi, profesional untuk mengambil bagian untuk menjawab tantangan besar pengembangan ekonomi digital ke depan melalui Hackathon 2025.

    Lebih lanjut, Perry menjelaskan akselerasi transformasi digital nasional dalam lima tahun terakhir tak lepas dari dari peran BI melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2019-2025.

    Secara khusus, digitalisasi penyaluran program-program bantuan sosial telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19.

    “Kita ingat pada waktu itu, seluruh penyaluran bantuan sosial yang semula cash [tunai], telah kita lakukan secara elektronifikasi dan digital sehingga sampai kepada masyarakat dan kemudian menyelamatkan Indonesia dari krisis,” ucapnya. 

    Pascapandemi, partisipasi dan penerimaan digital semakin meluas. Sektor usaha dan masyarakat terdorong pengembangan model bisnis maupun berbagai layanan-layanan baru berbasis digital.

    Perry mencontohkan sejak diluncurkan pada 2019, kini QR Indonesian Standard (QRIS) sudah digunakan lebih dari 56 juta orang dan 38 juta merchant. Menurutnya, QRIS sebagian besar dipakai oleh pelaku usaha UMKM.

    Bahkan, QRIS juga sedang terinterkoneksi dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan demikian, warga Indonesia yang berlibur ke tiga negara tetangga itu bisa melakukan pembayaran secara lebih praktis begitu juga sebaliknya.

    “Insya Allah 17 Agustus nanti kita bisa gunakan QRIS itu di Jepang dan kita juga akan launching uji coba QRIS interkoneksinya dengan Tiongkok dan dengan negara-negara lain termasuk Saudi Arabia,” tuturnya. 

    Dalam BPSI 2019—2025, BI turut mengembangkan BI-Fast untuk transfer antarbank yang murah, cepat, dan 24 jam, Standard Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk penyamaan layanan pembayaran antar pelaku, elektronifikasi program sosial dan kartu kredit Indonesia untuk memperlancar transaksi keuangan pemerintah di pusat maupun di daerah, dan reformasi regulasi yang memperkuat industri pembayaran nasional.

    “Tentu saja kita tidak boleh lengah, kita harus bersama terus mendorong digitalisasi nasional ke depan. Apalagi generasi Y, generasi Z, generasi Alpha semakin berperan sebagai pelaku ekonomi keuangan yang serba digital,” katanya.

    Oleh sebab itu, BI kembali meluncurkan BSPI 2025—2030 yang fokus ke lima inisiatif. Pertama, modernisasi infrastruktur pembayaran retail, postal, dan data. Kedua, konsolidasi industri pembayaran nasional. Ketiga, inovasi dengan market conduct dan perlindungan konsumen. Keempat, perluasan kerjasama internasional. Kelima, pengembangan rupiah digital.

  • 33 Ruas Tol Diskon Tarif 20% Mulai Besok, Catat Daftarnya!

    33 Ruas Tol Diskon Tarif 20% Mulai Besok, Catat Daftarnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan diskon tarif tol sebesar 20% bakal berlaku mulai besok, Jumat (6/6/2025) di sebanyak 33 ruas tol yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemberian diskon tarif tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah yang mengeluarkan sejumlah paket ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kuartal II/2025.

    “Diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat menjadi stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung mobilitas yang aman, nyaman, dan efisien selama periode libur panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (5/6/2025).

    Adapun diskon tarif tol ini akan diberlakukan selama total 10 hari, yaitu pada libur Hari Raya Idul Adha tanggal 6-9 Juni 2025 (4 hari), awal masa liburan sekolah tanggal 27-29 Juni 2025 (3 hari), dan akhir masa liburan sekolah tanggal 11–13 Juli 2025 (3 hari).

    Kesembilan grup atau holding Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah menyatakan kesiapannya untuk menerapkan diskon tarif tol sebesar 20% selama periode Idul Adha dan libur sekolah. Di mana, ke-9 BUJT itu mengelola sebanyak 33 ruas jalan tol.

    Adapun pengelola tol yang telah menyampaikan kesanggupannya memberikan potongan tarif antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Hutama Karya (Persero), PT Astra Infra Toll Road, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), PT Waskita Toll Road, PT Hutama Marga Waskita, PT JTD Jaya Pratama, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Rafflesia Investasi Indonesia.  

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian menjelaskan diskon tersebut merupakan inisiatif sukarela yang diberikan masing-masing BUJT sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

    “Tujuannya untuk meringankan beban pengeluaran pengguna jalan tol selama masa perayaan Idul Adha dan libur sekolah sehingga masyarakat dapat lebih leluasa melakukan perjalanan, berlibur, maupun bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman, sekaligus turut mendorong pergerakan ekonomi daerah,” tuturnya. 

    Secara terperinci, berikut daftar 33 ruas tol yang menetapkan potongan tarif 20% selama periode Juni hingga Juli 2025.

    1. Tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit

    2. Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu

    3. Tol Cimanggis–Cibitung

    4. Tol Depok–Antasari

    5. Enam ruas Tol Dalam Kota Jakarta (Kelapa Gading–Pulogebang)

    6. Tol Jakarta–Cikampek

    7. Tol Jakarta–Cikampek II Elevated (MBZ)

    8.Tol Cikampek–Palimanan

    9. Tol Palimanan–Kanci

    10. Tol Kanci–Pejagan

    11. Tol Pejagan–Pemalang

    12. Tol Pemalang–Batang

    13. Tol Batang–Semarang

    14. Tol Semarang ABC

    15. Tol Pasuruan–Probolinggo

    16. Tol Soreang–Pasirkoja

    17. Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu)

    18. Tol Krian–Legundi–Bunder

    19. Tol Simpang Susun Waru–Bandara Juanda

    20. Tol Surabaya–Gempol

    21. Tol Gempol–Pandaan

    22. Tol Pandaan–Malang

    23. Tol Bakauheni–Terbanggi Besar

    24. Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayuagung

    25. Tol Kayuagung–Palembang

    26. Tol Indralaya–Prabumulih

    27. Tol Pekanbaru–Dumai

    28. Tol Medan–Binjai

    29. Tol Belawan–Medan–Tanjung Morawa

    30. Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi

    31. Tol Indrapura–Kisaran

    32. Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat

    33. Tol Sigli–Banda Aceh.

  • Kejagung: Ada 5 Vendor di Pusaran Kasus Pengadaan Laptop Kemendikbudristek

    Kejagung: Ada 5 Vendor di Pusaran Kasus Pengadaan Laptop Kemendikbudristek

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap ada sekitar lima vendor dalam pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum bisa menjelaskan terkait dengan identitas dari kelima vendor tersebut.

    “Daftarnya ada lima [vendor]. Nanti kita pastikan,” ujarnya di Kejagung, Kamis (5/6/2025).

    Dia menekankan bahwa pihaknya masih belum mengetahui apakah kelima vendor itu berkaitan dengan penyelenggara atau tidak.

    Namun demikian, hal-hal yang berkaitan dengan kelima vendor ini baru akan didalami dalam proses penyidikan khusus atau lanjutan.

    “Vendor itu ada, tapi itu yang saya jadikan biarkan dulu itu menjadi bagian dari penyidikan. Kenapa? Supaya penyidik ini fokus. Karena ini kan masih penyidikan umum,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kemendikbud Ristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Peralatan TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook.

    Singkatnya, perangkat TIK itu dinilai tidak efektif. Oleh sebab itu, Kejagung menilai ada dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun.

  • Kasus Pemerasan TKA, KPK Bakal Periksa Eks Menaker Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah

    Kasus Pemerasan TKA, KPK Bakal Periksa Eks Menaker Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa dua mantan Menteri Ketanagakerjaan (Menaker) sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan pemerasan Rencana Pengurusan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

    Dua orang mantan menteri itu yakni Hanif Dhakiri, yang menjabat Menaker 2014-2019, serta Ida Fauziyah, yang menjabat selama 2019-2024. Keduanya kini merupakan anggota DPR periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo mengakui, kedua mantan menteri itu bakal dimintai klarifikasi lantaran adanya dugaan penerimaan gratifikasi secara berjenjang dari staf hingga pimpinan tertinggi kementerian. Para tersangka yang ditetapkan mulai dari staf hingga selevel direktur jenderal (dirjen).

    Untuk diketahui, KPK menjerat sebanyak delapan orang tersangka dari internal Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Kemnaker, dengan pasal pemerasan dan gratifikasi.

    “Tadi sudah saya sampaikan juga ya berjenjang dari Menteri HD sampai IF pasti akan kita klarifikasi terhadap beliau-beliau terhadap praktik yang ada di bawahnya, karena secara manajerial, beliau-beliau adalah pengawasnya,” terang Budi pada konferensi pers, Kamis (5/6/2025).

    Budi memastikan penyidik akan meminta klarifikasi apabila aliran uang hasil korupsi itu mencapai level paling atas Kemnaker. Penegak hukum juga akan mengklarifikasi semua bukti temuan saat penggeledahan.

    Dia mengatakan pimpinan tertinggi kementerian bakal diklarifikasi guna mengusut apabila praktik pemerasan maupun penerimaan gratifikasi itu berdasarkan sepengetahuan mereka atau tidak.

    “Apakah praktik ini sepengetahuan atau seijin atau apa, perlu kami klarifikasi. Hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan sehingga nanti apa yang kita lakukan ke depan upaya pencegahan juga in line dari atasnya sampai bawah satu perintah bahwa itu menteri bersih, Insyallah bawahnya bersih,” ujarnya. 

    Menurut Budi, penegak hukum turut menjerat para tersangka dengan pasal gratifikasi guna menjaga-jaga apabila bukti yang diperoleh tidak cukup untuk dugaan pemerasan. Pengenaan pasal gratifikasi juga diharapkan bisa menyasar ke pimpinan tertinggi kementerian apabila bukti terkait berhasil ditemukan. 

    “Sehingga nanti kalau bisa sampai ke level paling tinggi di kementerian tersebut bisa mencakup unsur-unsur pasal yang dikenakan,” papar Budi.

    Adapun 8 orang tersangka yang dimaksud adalah:

    1. SH (Suhartono), Dirjen Binapenta dan PKK 2020-2023;

    2. HY (Haryanto), selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) 2019-2024 kemudian diangkat menjadi Dirjen Binapenta dan PKK 2024-2025;

    3. WP (Wisnu Pramono), selaku Direktur PPTKA 2017-2019;

    4. DA (Devi Angraeni), selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA 2020-Juli 2024 kemudian diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025;

    5. GTW (Gatot Widiartono), selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta dan PKK 2019-2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPTKA 2019-2024, serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat PPTKA 2021-2025; 

    6. PCW (Putri Citra Wahyoe), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024;

    7. JMS (Jamal Shodiqin), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024; serta 

    8. ALF (Alfa Eshad), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024.

    Lembaga antirasuah menduga kedelapan tersangka itu melakukan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) yang ingin melakukan pekerjaan di Indonesia. 

    Untuk diketahui, agar bisa bekerja di Indonesia, calon pekerja migran dari luar negeri itu harus mendapatkan RPTKA. Sementara itu, RPTKA dikeluarkan oleh Ditjen Binapenta dan PKK. 

    Sampai dengan saat ini, terang Budi, KPK menduga jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA Ditjen Binapenta dan PKK dari pemohonan RPTKA mencapai Rp53,7 miliar.

    “Bahwa penelusuran aliran uang dan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini masih terus dilakukan penyidikan,” terang Budi.

  • Tambah Kapasitas di 3T, Komdigi Kaji Pemanfaatan Satria-2 dan Satelit LEO

    Tambah Kapasitas di 3T, Komdigi Kaji Pemanfaatan Satria-2 dan Satelit LEO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengkaji pemanfaatan satelit Geostasioner Satria-2 dan satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO) secara bersamaan untuk meningkatkan kapasitas internet di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

    Adapun untuk saat ini, pemerintah masih mengandalkan Satelit Satria-1. 

    Diketahui, dalam menyalurkan internet di daerah 3T, salah satu teknologi yang digunakan oleh Komdigi adalah Satelit Satria-1, yang memiliki kapasitas 150 Gbps. Satelit multifungsi ini menyebarkan internet ke lebih dari 30.000 titik dengan kecepatan 4-10 Mbps. 

    Mengingat teknologi satelit memiliki kapasitas yang terbatas,  yang berarti makin banyak penggunanya maka kecepatan yang diberikan makin lambat, perlu tambahan kapasitas agar layanan yang diberikan pemerintah tetap optimal. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan untuk meningkatkan kapasitas dan menjaga layanan tetap optimal, Komdigi membuka opsi untuk membangun Satelit Satria-2 atau menggunakan satelit LEO, baik Starlink maupun Kuiper milik Amazon. 

    “Kemungkinan potensi untuk Satria-2 itu dalam kajian-kajian ini terus kita kaji. Karena kalau dahulu kita mengandalkan satu saja, kalau sekarang kan ada yang LEO seperti Starlink, Kuiper dan lain-lain,” kata Meutya di Jakarta, Kamis (5/6/2025). 

    Sekadar informasi, Satria-2 merupakan bagian dari rencana strategis Kemenkominfo 2020-2024. Satria-2 memiliki kapasitas 2 kali lipat lebih besar dari Satria-1 yaitu 300 Gbps. Tujuan menghadirkan satelit ini adalah untuk memberikan internet yang lebih mumpuni di daerah rural.  

    Pada Februari 2022, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sempat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Asean dan Timor Leste H.E. Owen Jenkins.  

    Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Johnny dan Duta Besar Owen Jenkins membahas kerja sama Satria-2 yang akan dibangun Airbus lewat pembiayaan UK Export Financing. 

    Sementara itu satelit LEO yang telah matang dan memberikan layanan internet ke Indonesia adalah satelit Starlink milik Elon Musk. Ribuan Satelit Starlink telah mengitari bumi, sementara itu proyek Satelit Kuiper Amazon, baru puluhan unit yang mengorbit. 

    Meutya mengatakan pemerintah membuka peluang untuk menggunakan salah satu dari solusi di atas atau memanfaatkan keduanya secara bersamaan untuk saling melengkapi. 

    “Kami memitigasi keperluan di depan ada kemungkinan kita kombinasi antara satelit Satria-2 yang di daerah, mana nanti yang pake LEO dan sebagainya,” kata Meutya. 

  • Jepang hingga Inggris Cermati Perkembangan Danantara

    Jepang hingga Inggris Cermati Perkembangan Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara mendapat perhatian dari sejumlah negara.

    Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki menyebut pelaku usaha negaranya terus memantau perkembangan seputar Danantara. Dia menuturkan, hingga saat ini Jepang masih mencermati seperti apa implementasi nyata dari Danantara ke depannya.

    “Menurut saya masih terlalu dini untuk menilai dampak Danantara. Pada saat yang sama, saya sampaikan bahwa perusahaan dan pemerintah Jepang, mengikuti kabar terkait Danantara dengan sangat hati-hati dan penuh minat,” jelas Masaki dalam media briefing di Kantor Kedubes Jepang di Indonesia, Jakarta pada Kamis (5/6/2025).

    Dia menuturkan, pihak Jepang mencermati sejumlah perkembangan secara spesifik. Masaki menuturkan, salah satu hal tersebut adalah kaitan antara Danantara dengan Sovereign Wealth Fund eksisting pendahulu Danantara, yaitu Indonesia Investment Authority (INA).

    Masaki menuturkan, Jepang telah memiliki pengalaman bekerja sama dengan INA dalam beberapa kesepakatan. Dia berharap, Pemerintah Indonesia ke depannya dapat menjelaskan hubungan antara Danantara dengan INA.

    “Kami sangat mengenal INA, karena sudah punya pengalaman bekerja sama. Jadi, kami bertanya-tanya apa hubungan antara INA dan Danantara, misalnya. Kemudian juga seperti apa tata kelolanya,” jelas Masaki.

    Aspek-aspek lain yang dicermati Jepang secara khusus adalah skema Investasi Danantara, kriteris-kriteria proyek atau sektor yang diminati Danantara, hingga kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Danantara ke depannya.

    Kehadiran Danantara juga diperhatikan oleh pihak Inggris. Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia Amanda McLoughlin menyebutkan pihaknya memiliki minat untuk bekerja sama dengan Danantara. 

    Meski demikian, McLoughlin mengatakan hingga saat ini belum ada rencana konkret dari Inggris untuk melakukan kemitraan dengan Danantara.

    “Saat ini kami masih menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada. Itu (Danantara) adalah sesuatu yang benar-benar membuat kami bersemangat dan tertarik. Jadi, nantikan saja,” ujar McLoughlin saat ditemui dalam sebuah acara Selasa (3/6/2025).

    Sebelumnya, China telah menjadi salah satu negara yang resmi bekerja sama dengan Danantara. Danantara Indonesia dan China Investment Corporation (CIC) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk menjajaki peluang investasi bersama di berbagai sektor di Indonesia, kawasan Asean, hingga China.  

    Penandatanganan MoU tersebut menandai langkah penting dalam memperdalam kerja sama investasi antara Indonesia-China, serta membangun platform jangka panjang untuk pembangunan ekonomi. 

    Dalam MoU tersebut, BPI Danantara dan CIC menetapkan kerangka kerja bagi potensi investasi bersama. Tujuannya, memberikan dampak pembangunan yang terukur serta hasil investasi yang optimal dengan penyesuaian risiko yang tepat. 

    Salah satu pilar utama dari kesepakatan tersebut adalah penjajakan bersama terhadap platform investasi China-Asean. Platform tersebut diinisiasi sebagai sebuah dana investasi yang diusulkan untuk beroperasi dengan mandat luas di berbagai sektor—manufaktur industri, barang konsumsi, kesehatan, dan teknologi—di mana kedua negara memiliki potensi besar yang dapat dimaksimalkan. 

    Rosan Roeslani, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, menekankan potensi transformatif dari kolaborasi tersebut. 

    “Kami percaya bahwa kemitraan ini lebih dari sekadar keselarasan finansial. Ini adalah komitmen bersama untuk membentuk ulang lanskap ekonomi kawasan kita,” tuturnya.