Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Bahlil Tak Cabut Izin PT GAG Nikel di Raja Ampat, Singgung Arahan Prabowo

    Bahlil Tak Cabut Izin PT GAG Nikel di Raja Ampat, Singgung Arahan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak mencabut kontrak karya (KK) milik PT GAG Nikel, meskipun perusahaan tersebut menjadi sorotan publik dalam isu lingkungan di Raja Ampat.

    Bahlil menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi tim kementerian, PT GAG Nikel dinilai menjalankan aktivitas pertambangannya secara baik dan masih sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Untuk PT GAG, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali,” kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/6/2025).

    Dia menambahkan bahwa kegiatan pertambangan PT GAG Nikel dinilai tidak melanggar aturan lingkungan dan tetap berada dalam koridor AMDAL yang telah disetujui.

    “Itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL, sehingga karena itu juga adalah bagian dari aset negara selama kita awasi betul,” ujar Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas perusahaan tambang di kawasan strategis seperti Raja Ampat.

    Bahkan, dia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar aspek lingkungan harus menjadi perhatian utama.

    “Arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya. Sampai dengan sekarang kami berpandangan [PT Gag Nikel] tetap akan bisa berjalan,” tandas Bahlil.

    Sekadar informasi, PT GAG Nikel merupakan satu-satunya perusahaan dari lima IUP di Raja Ampat yang masih memiliki izin RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) untuk tahun 2025.

    Pemerintah sebelumnya telah menghentikan sementara kegiatan empat perusahaan lainnya karena belum memenuhi ketentuan izin lingkungan dan administrasi.

  • OpenAI Klaim Capai Pendapatan Tahunan Rp162,7 Triliun, Naik 81%

    OpenAI Klaim Capai Pendapatan Tahunan Rp162,7 Triliun, Naik 81%

    Bisnis.com, JAKARTA — OpenAI mengklaim telah mencapai pendapatan tahunan sebesar US$10 miliar, meningkat tajam dari sekitar US$5,5 miliar pada tahun sebelumnya. 

    Pencapaian ini mencerminkan pertumbuhan pesat perusahaan dalam waktu kurang dari tiga tahun sejak meluncurkan platform chatbot populernya, ChatGPT.

    Melansir  laman TechCrunch pada Selasa (10/6/2025 seorang juru bicara OpenAI mengatakan angka tersebut mencakup pendapatan dari produk konsumen, produk bisnis ChatGPT, serta layanan API perusahaan. 

    Saat ini, OpenAI melayani lebih dari 500 juta pengguna aktif mingguan dan 3 juta pelanggan bisnis berbayar. Target ambisius juga dicanangkan perusahaan, yakni meraih pendapatan sebesar US$125 miliar pada 2029. 

    Namun, OpenAI berada di bawah tekanan untuk meningkatkan pendapatan dengan cepat. Perusahaan ini menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk merekrut talenta terbaik dan membangun infrastruktur yang diperlukan guna melatih serta menjalankan sistem AI-nya. 

    OpenAI belum mengungkapkan berapa besar biaya operasionalnya atau apakah perusahaan sudah mendekati titik impas.

    Diberitakan sebelumnya, OpenAI juga terus mendapatkan pendanaan dari sejumlah investor besar. 

    Perusahaan pengembang ChatGPT itu baru-baru ini berhasil mengumpulkan dana sekitar US$6,6 miliar dari berbagai investor, termasuk Microsoft, NVIDIA, Thrive Capital, dan Khosla Ventures. 

    Pendanaan ini mendorong valuasi OpenAI mencapai sekitar US$157 miliar, menjadikannya salah satu perusahaan swasta paling bernilai di dunia.

    Laporan Reuters menyebutkan sebagian besar pendanaan ini berasal dari penerbitan obligasi konversi. Thrive Capital dilaporkan telah menginvestasikan lebih dari US$1 miliar, dan bahkan membuka peluang untuk menambah investasi di tahun berikutnya jika OpenAI mampu memenuhi target pendapatan.

    SoftBank, melalui Vision Fund, juga dikabarkan tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pendanaan ini. Jika terealisasi, ini akan menjadi investasi pertama SoftBank di OpenAI. Sementara itu, Apple dilaporkan memilih mundur dari rencana partisipasi dalam pendanaan tersebut.

    OpenAI sendiri memproyeksikan pendapatan sebesar US$11,6 miliar pada 2025, naik tajam dari estimasi pendapatan tahun 2024 yang mencapai US$3,7 miliar.

  • Nadiem Blak-blakan Soal Awal Mula Pengadaan Chromebook saat Covid-19

    Nadiem Blak-blakan Soal Awal Mula Pengadaan Chromebook saat Covid-19

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim mengungkap awal mula pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek berkaitan dengan Covid-19.

    Nadiem menjelaskan pada peristiwa wabah tersebut telah mengancam proses pendidikan atau learning loss. Oleh sebab itu, program digitalisasi pendidikan merupakan mitigasi untuk menekan ancaman tersebut.

    “Pada 2020, krisis pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga menjadi krisis pendidikan,” ujar Nadiem di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Dia menambahkan, upaya pengadaan itu dilakukan agar program pembelajaran di Tanah Air bisa berlangsung di masa pandemi Covid-19.

    Secara total, kata Nadiem, ada 1,1 juta unit laptop beserta alat pendukung TIK lainnya seperti modem hingga proyektor dalam pengadaan program digitalisasi pendidikan Kemenbudristek.

    “Kemendikbudristek melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun,” imbuhnya.

    Selain untuk menunjang pembelajaran siswa-siswi, program ini juga menjadi alat untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan RI.

    Adapun, dia juga menekankan pengadaan khususnya Chromebook tidak ditujukan untuk wilayah 3 T (tertinggal, terdepan, terluar).

    “Jadi Kemendikbutristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T dan di dalam juknis sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Peralatan TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook serta perangkat pendukung lainnya.

    Singkatnya, laptop Chromebook itu dinilai tidak efektif lantaran perangkat itu lebih optimal apabila menggunakan internet. Sementara, jaringan internet di Indonesia dinilai belum merata. Oleh sebab itu, Kejagung menilai ada dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun.

  • SKKL Bifrost – Echo Belum Siap Komersial, 4 Tahun Dibangun

    SKKL Bifrost – Echo Belum Siap Komersial, 4 Tahun Dibangun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha kabel laut mengungkap komersialisasi sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Bifrost dan Echo belum dimulai. Padahal, proyek kabel laut yang menghubungkan Amerika Utara – Guam – Indonesia ini telah berjalan selama 4 tahun. 

    Diketahui pada 2021, Google dan Meta membangun SKKL yang menghubungkan langsung Indonesia dengan Amerika Utara melalui jalur Guam. SKKL tersebut bernama Bifrost dan Echo. SKKL Bifrost digarap oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (melalui Telin), Meta, dan Keppel T&T. 

    Proyek ini memiliki panjang lebih dari 20.000 kilometer dan membentang melalui Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan beberapa wilayah lain.  

    Sementara itu SKKL Echo, digarap oleh Meta, Google, dan XL Axiata. Rute dan panjang kabel tidak jauh berbeda dengan SKKL Biforst.  

    Bifrost direncanakan rampung pada 2024, sementara Echo ditargetkan selesai pada 2023. Adapun pada realitasnya, SKKL Bifrost baru selesai pada Februari 2025. Namun demikian, layanan tersebut belum siap untuk melayani pengguna. 

    Terkait proyek SKKL Bifrost dan Echo—dua kabel laut yang juga digarap oleh Meta dan Google— Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi), Resi Y. Bramani menyebutkan bahwa pembangunan fisik sudah dimulai, namun kedua sistem tersebut masih dalam tahap pengerjaan dan belum beroperasi secara komersial.

    Dengan demikian, utilisasi atau pemanfaatan kapasitas kabel-kabel ini pun belum bisa diukur.

    “Masih belum live atau belum siap komersial” kata Resi kepada Bisnis, Selasa (10/6/2025).

    Sebelumnya, Menteri Meutya Hafid menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta, termasuk investor global, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital.

    Dengan keterbatasan anggaran negara, investasi asing seperti yang direncanakan Google dan Meta diharapkan dapat memperkuat konektivitas dan mendukung pemerataan akses internet di seluruh Indonesia.

    Meutya juga mengungkap terkait  rencana dua raksasa teknologi global, Google dan Meta, untuk membangun sistem komunikasi kabel laut (SKKL) baru. 

    Mengenai kabar ini Resi menyatakan bahwa hingga saat ini asosiasi belum menerima informasi terkait rencana pembangunan SKKL baru oleh Google dan Meta. 

    “Terkait ini kami belum ada info atau update. Dari anggota-anggota Askalsi sebagai mitra landing partner di Indonesia, yang bersangkutan juga belum ada info,” ujar Resi. 

    Resi juga mengatakan bahwa kehadiran SKKL tersebut akan memberi dampak mulai dari masuknya investasi asing dan peningkatan kapasitas bandwidth nasional. Namun, sejumlah aspek krusial juga harus dikaji lebih dalam. 

    Resi menyoroti mengenai dampak SKKL Google – Meta jika langsung masuk ke Indonesia tanpa menggandeng mitra lokal. Dari sisi kedaulatan digital, dia melihat potensi pengusaan data nasional oleh asing. 

    Kemudian masuknya SKKL Google juga akan berdampak pada persaingan yang makin ketat, yang diharapkan tidak berimbas kepada persaingan yang tidak sehat. Selain itu ada juga mengenai keamanan data hingga perizinan yang harus jelas posisinya. 

    “Untuk tantangannya, bagaimana meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari dampak-dampak tersebut,” kata Resi. 

  • Nadiem Ngaku Sudah Konsultasi ke Kejagung Sebelum Borong Laptop Chromebook

    Nadiem Ngaku Sudah Konsultasi ke Kejagung Sebelum Borong Laptop Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim proses pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 telah didampingi Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Nadiem menyampaikan,pendampingan itu dilakukan oleh salah satu direktorat pada Kejagung RI, yakni Jaksa Agung Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun).

    “Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini [pengadaan laptop Chromebook] agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi,” ujarnya di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Pendiri Go-Jek itu juga menekankan bahwa dalam penentuan harga dan vendor yang bisa menawarkan produknya tidak diatur di Kemendikbudristek.

    Pasalnya, proses pengadaan ini bukan melalui penunjukan langsung, tetapi melalui platform e-Catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

    “Itulah alasan kenapa proses pengadaannya bukan melalui penunjukan langsung, bukan melalui tender, tapi melalui e-catalog LKPP. Sehingga konflik kepentingan itu diminimalisir,” tambahnya.

    Di luar itu, kata Nadiem pihaknya bahkan telah berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan tidak ada unsur monopoli dalam pengadaan ini.

    “Jadi, sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini yang memang selalu kami mengetahui dari awal pasti ada resikonya dikawal dengan berbagai instansi,” pungkasnya.

    Kasus ini bermula saat Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Peralatan TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook serta perangkat pendukung lainnya.

    Singkatnya, laptop Chromebook itu dinilai tidak efektif lantaran perangkat itu lebih optimal apabila menggunakan internet. Sementara, jaringan internet di Indonesia dinilai belum merata. Oleh sebab itu, Kejagung menilai ada dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun.

  • Komisi III DPR Bakal Gelar RDPU Revisi KUHAP Minggu Depan

    Komisi III DPR Bakal Gelar RDPU Revisi KUHAP Minggu Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR RI dijadwalkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ihwal revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alias RKUHAP minggu depan.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan RDPU tentang Revisi KUHAP yang akan dimulai pada 17 Juni 2025 siap menyerap aspirasi dari berbagai pihak.

    “Kami akan menerima aspirasi dari Mahasiswa UGM, Mahasiswa FH UI, Mahasiswa FH Unila, Mahasiswa FH UBL, Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Borobudur, LPSK, Peradi hingga beberapa orang ahli pidana ternama,” tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (10/6/2025).

    Dia melanjutkan pihaknya berjanji akan terus membuka diri atas masukan berbagai elemen masyarakat terkait revisi KUHAP.

    “Tujuan kami bukan sekedar memenuhi asas partisipasi bermakna, tetapi juga kami ingin memperkaya RUU KUHAP agar benar- benar berkualitas,” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, saat ini revisi KUHAP ditunda pembahasannya oleh DPR hingga ke masa sidang berikutnya. Pada April lalu, Habiburokhman juga berjanji ada transparansi dan partisipasi publik.

    Dia membantah tudingan proses penyusunan RKUHAP dilakukan secara tertutup. Dia mengaku dan berjanji bahwa pembahasan revisi itu selalu dilakukan secara transparan dengan menerima masukan-masukan publik.

    “Justru ini undang-undang yang paling partisipatif dan transparan. Kita lakukan rapat-rapat terbuka, bahkan live streaming,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (18/4/2025).

    Masukan KPK

    Teranyar, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak ikut memaparkan lima aspek yang harus masuk ke dalam revisi. Pertama, syarat pendidikan minimal penyelidik dan penyidik. 

    “Sehingga seluruh aparat penegak hukum, berlatar belakang pendidikan S1 Ilmu Hukum. Saat ini Penyelidik dan Penyidik tidak disarankan berpendidikan S1 Ilmu Hukum, sedangkan Advokat, Jaksa dan Hakim sudah disyaratkan harus S1 Ilmu Hukum,” tuturnya.

    Kedua, menghilangkan penyidik pembantu. Ketiga,pengaturan yang jelas ihwal tenggang waktu penyidikan supaya ada kepastian hukum. 

    Keempat, pengaturan jelas dan tegas atas tenggan waktu penanganan perkara saat tahap penuntutan. Kelima, pengaturan mengenai perlindungan terhadap pelapor dugaan tindak pidana ke penegak hukum.

  • Google Tutup Celah Keamanan yang Mengancam Miliaran Data Nomor Telepon Pengguna

    Google Tutup Celah Keamanan yang Mengancam Miliaran Data Nomor Telepon Pengguna

    Bisnis.com, JAKARTA — Google telah memperbaiki sebuah celah keamanan yang memungkinkan nomor telepon pemulihan (recovery) pengguna dapat diketahui tanpa sepengetahuan pemilik akun. Adapun jumlah pengguna Google diklaim telah mencapai miliaran akun. 

    Bug ini sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk mengungkap nomor telepon pribadi hampir semua akun Google, yang berisiko membahayakan privasi dan keamanan pengguna.

    “Masalah ini telah diperbaiki,” kata juru bicara Google, Kimberly Samra dikutip dari laman TechCrunch pada Selasa (10/6/2025). 

    Kemampuan untuk mengungkap nomor telepon pribadi dapat membuka peluang bagi serangan yang lebih terarah, termasuk pengambilalihan akun. 

    Nomor telepon yang terhubung dengan akun Google dapat dimanfaatkan untuk melakukan serangan SIM swap, yaitu mengambil alih nomor telepon pengguna agar bisa menerima kode pemulihan kata sandi, lalu mengakses akun-akun penting lainnya.

    Samra pun mengatakan pihaknya selalu menekankan pentingnya bekerja sama dengan komunitas peneliti keamanan melalui program penghargaan kerentanan Google. 

    “Kami ingin berterima kasih kepada peneliti yang telah melaporkan masalah ini,” katanya. 

    Samra mengatakan laporan dari para peneliti seperti ini adalah salah satu cara perusahaan dapat dengan cepat menemukan dan memperbaiki masalah demi keamanan pengguna. Dia juga mengatakan hingga saat ini belum ditemukan kaitan langsung yang terkonfirmasi antara celah tersebut dengan eksploitasi nyata.

    Peneliti keamanan independen yang menemukan bug ini menggunakan nama samaran brutecat dan mempublikasikan temuannya melalui blog. Dis menjelaskan celah ini ditemukan pada fitur pemulihan akun milik Google. 

    Eksploitasi dilakukan melalui rangkaian proses atau attack chain yang kompleks, termasuk membocorkan nama tampilan lengkap dari akun target dan melewati sistem perlindungan anti-bot yang diterapkan Google untuk mencegah penyalahgunaan permintaan pengaturan ulang kata sandi.

    Dengan menembus batasan jumlah percobaan (rate limit), peneliti tersebut mampu menguji berbagai kemungkinan kombinasi nomor telepon yang terkait dengan sebuah akun, hingga akhirnya menemukan angka yang tepat. 

    Peneliti mengatakan proses ini dapat diotomatisasi dengan skrip dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit, tergantung pada panjang nomor telepon yang dicoba.

    Atas temuannya ini, brutecat menerima hadiah sebesar US$5.000 dari program bug bounty milik Google.

  • Dirut Sritex Iwan Kurniawan Datang ke Kejagung, Bawa Koper Isi Dokumen

    Dirut Sritex Iwan Kurniawan Datang ke Kejagung, Bawa Koper Isi Dokumen

    Bisnis.com, JAKARTA — Dirut PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex Iwan Kurniawan Lukminto telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Iwan tiba sekitar 09.28 WIB. Nampak, Iwan mengenakan batik dan jaket coklat saat tiba di kompleks Kejagung pada Selasa (10/6/2025).

    Adik dari tersangka Iwan Setiawan Lukminto itu juga terlihat membawa tas jinjing berwarna hijau army.

    “Saya memenuhi panggilan saja,” ujarnya saat menuju Gedung Bundar Kejagung RI, Selasa (10/6/2025).

    Tak sendiri, Iwan juga hadir bersama dengan tim kuasa hukum. Terlihat, tim hukum itu membawa koper berkelir silver.

    “Dokumen yang diminta masih terkait dengan perkara,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, jika Iwan Kurniawan hadir maka hal itu akan menjadi kedua kalinya dia diperiksa. Adapun, pemeriksaan pertama dilakukan pada Senin (2/6/2025).

    Di samping itu, Iwan Kurniawan juga saat ini telah dicegah ke luar negeri. Pencegahan itu dilakukan untuk mengoptimalkan proses pengusutan dugaan korupsi pemberian kredit Sritex.

  • Terungkap! Alasan Nadiem Pilih Chromebook untuk Pengadaan Laptop

    Terungkap! Alasan Nadiem Pilih Chromebook untuk Pengadaan Laptop

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkap pengadaan Chromebook di Kemenbudristek era kepemimpinannya tidak ditujukan untuk daerah 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

    Nadiem menjelaskan pengadaan Chromebook untuk 3 T justru dilakukan di era Kemendikbud sebelumnya. Oleh sebab itu, dia menilai tudingan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pengadaan Chromebook yang dinilai tidak efektif karena jaringan internet itu tidak relevan.

    “Jadi Kemendikbutristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T dan di dalam juknis [petunjuk teknis] sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet,” ujarnya di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Founder Gojek itu mengungkap alasan pihaknya memilih Chromebook untuk menunjang program digitalisasi pendidikan itu lantaran harganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan perangkat lainnya.

    Selain itu, kata dia, faktor keamanan juga menjadi alasan Kemenbudristek memilih laptop Chromebook. Pasalnya, terdapat keterbatasan penginstalan aplikasi pada laptop tersebut.

    “Dan bukan hanya itu saja operating system Chrome OS itu gratis, sedangkan operating system lainnya itu berbayar, dan bisa berbayar sampai Rp1,5 juta sampai Rp2,5 juta tambahan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Nadiem juga menyatakan bahwa dirinya siap membantu pengusutan perkara dugaan korupsi Chromebook. Nadiem mengaku bersedia diklarifikasi apabila diminta oleh penyidik Kejagung.

    “Saya siap bekerjasama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Peralatan TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook serta perangkat pendukung lainnya.

    Singkatnya, laptop Chromebook itu dinilai tidak efektif lantaran perangkat itu lebih optimal apabila menggunakan internet. Sementara, jaringan internet di Indonesia dinilai belum merata.

    Oleh sebab itu, Kejagung menilai ada dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun. 

  • BSU Belum Cair? Ini Cara Update Rekening Bank Himbara untuk Dapat Bantuan Rp600.000

    BSU Belum Cair? Ini Cara Update Rekening Bank Himbara untuk Dapat Bantuan Rp600.000

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 17,3 juta pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer dapat dilakukan sebelum minggu kedua Juni 2025.

    “Sebelum minggu kedua kita berharap sudah disalurkan,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    Pemerintah pun mengatakan sebagian BSU telah dikirimkan kepada penerimanya mulai 5 Juni 2025. Namun penerima tetap harus melakukan pengecekan untuk mengetahui status pencairannya.

    Hingga kini, masih ada sejumlah pekerja yang belum mendapatkan BSU. Pekerja pun diminta untuk melakukan pengecekan status pencairan BSU melalui link resmi seperti https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

    Saat melakukan pengecekan, akan muncul status apakah anda termasuk penerima atau bukan. Sejumlah pekerja pun mengklaim status mereka masih “diverifikasi”.

    Apabila BSU belum cair, maka akan muncul tulisan, “Data Anda saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi. Silakan cek secara berkala untuk mendapatkan pembaruan status Anda.”

    Pekerja juga diminta untuk melakukan update rekening agar penyaluran BSU bisa dilakukan setelah verifikasi selesai.

    Cara Update Rekening Himbara untuk Pencairan BSU 2025

    Buka situs https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id 
    Masukkan NIK dan data pribadi yang diminta
    Klik “lanjutkan” hingga muncul tulisan “Update Rekening”
    Masukkan Nama Bank Himbara yang dimiliki lengkap dengan Nama dan Nomor Rekening
    Setelah itu akan muncul tulisan “Pembaruan Rekenning Berhasil”
    Data akan kemudian akan dilakukan verifikasi
    Apabila anda termasuk penerima BSU, bantuan akan dikirimkan langsung ke rekening penerima