Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Diskon Tiket Pesawat Resmi Berlaku, Begini Syarat dan Perhitungannya

    Diskon Tiket Pesawat Resmi Berlaku, Begini Syarat dan Perhitungannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memberikan diskon tiket pesawat melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP sebesar 6% untuk tiket pesawat mulai 5 Juni 2025.

    Ketentutan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

    Sri Mulyani menuturkan bahwa kebijakan ini dalam rangka mendorong ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

    “Bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah,” tulis Sri Mulyani dalam belied tersebut, dikutip pada Selasa (10/6/2025).

    Beleid yang diteken pada 4 Juni 2025 dan resmi berlaku mulai 5 Juni 2025 tersebut hanya berlaku untuk penerbangan domestik dan kelas ekonomi.

    Dengan PPN DTP tersebut, alhasil harga tiket yang penumpang bayar lebih murah karena hanya membayar PPN 5% dari yang seharusnya 11%. 

    Adapun Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2025 tetap berada di kisaran 5%, serta memperkuat stabilitas ekonomi melalui berbagai langkah strategis. 

    Pada kuartal I/2025, ekonomi hanya tumbuh 4,87% secara tahunan (year on year/YoY) atau lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,2%. 

    “Pemberian insentif ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan hasil koordinasi lintas kementerian serta lembaga, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat stabilitas ekonomi,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Selasa (10/6/2025).

    Dalam Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025, dan dilanjutkan dengan keterangan pers oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Sosial, serta Kepala BPS, Pemerintah memutuskan untuk memberikan lima paket stimulus kebijakan. 

    Paket-paket tersebut meliputi Diskon Transportasi, Diskon Tarif Tol, Penebalan Bantuan Sosial, Bantuan Subsidi Upah, dan Perpanjangan Diskon Iuran JKK.

    Salah satu kebijakan dalam paket Diskon Transportasi adalah pemberian insentif PPN DTP sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi selama periode Juni—Juli 2025. 

    Melalui kebijakan ini, PPN sebesar 6% untuk pembelian tiket pesawat ekonomi domestik ditanggung pemerintah dengan alokasi anggaran Rp430 milliar. 

    Insentif ini berlaku untuk periode pembelian tiket mulai tanggal 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dan periode penerbangan mulai tanggal 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

    Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah berharap dapat mendorong peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Juni—Juli 2025. Aktivitas masyarakat yang meningkat diharapkan turut memberikan dampak positif bagi sektor transportasi dan pariwisata dalam negeri.

    Contoh perhitungan PPN DTP 6% Tiket Pesawat: 

    Budi membeli tiket pesawat dalam negeri berjadwal dari angkutan udara PT B pada 5 Juni 2025 untuk penerbangan tanggal 14 Juli 2025 seharga Rp1.350.000. 

    Komponen biaya tiket itu terdiri dari:

    Tarif dasar (base fare): Rp700.000
    Fuel surcharge Rp350.000
    PSC/airport tax Rp150.000
    Extra baggage Rp100.000
    Seat selection Rp50.000
    Total= Rp1.350.000

    Komponen PPN Terutang 

    Dasar pengenaan pajak (DPP) yang dipungut kepada penumpang adalah Rp500.000, terhitung dari:
    ([5/11] x [11/12] x penggantian)
    ([5/11] x [11/12] x [tarif dasar, fuel surcharge, extra baggage, dan seat selection)
    ([5/11] x [11/12] x Rp1.200.000) = Rp500.000
    PPN = 12% x Rp500.000 = Rp60.000
    DPP yang ditanggung pemerintah Rp600.000
    ([6/11] x [11/12] x Rp1.200.000) = Rp600.000
    PPN DTP = 12% x Rp600.000 = Rp72.000

    Dengan demikian, nilai yang ditanggung oleh penumpang senilai Rp1.410.000 (Rp1.350.000 + Rp60.000)

  • Zulhas Bela Bahlil soal Kisruh Tambang Raja Ampat: Beliau Tak Salah

    Zulhas Bela Bahlil soal Kisruh Tambang Raja Ampat: Beliau Tak Salah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan pembelaan untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia, di tengah kisruh masalah izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua yang menyedot perhatian publik.

    Meski tak secara gamblang menyebut soal Raja Ampat, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut bahwa Ketua Umum Partai Golongan Kerja (Golkar) itu tidak bersalah dalam polemik tersebut. Pasalnya, izin tambang nikel tersebut bukan diterbitkan oleh Bahlil.

    “Izin-izin itu bukan Pak Bahlil yang keluarkan, beliau ini tidak salah sebenarnya,” kata Zulhas dalam sambutannya pada agenda Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    “Betul, memang bukan pak Bahlil kok, cuma Pak Bahlil orang baik, semua dibela,” sambung Zulhas.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Auriga Nusantara Timer Manurung sebelumnya meminta pemerintah untuk meninjau ulang dan bahkan mencabut izin tambang di wilayah konservasi Raja Ampat. Pemerintah diminta memperketat aturan terhadap industri pertambangan agar tidak merusak lingkungan. 

    Menurutnya, aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat akan membuat terjadinya sedimentasi berlebih yang terbawa air hujan ke laut sehingga menyebabkan tertutupnya terumbu karang dan menghalangi sinar matahari. Hal ini akan menghambat proses fotosintesis yang penting bagi kelangsungan hidup karang.

    Pencemaran limbah tambang juga mengganggu keseimbangan ekosistem karena memiliki kandungan logam berat dan kimia.  

    “Jika terumbu karang mati, maka ikan dan biota laut lainnya yang bergantung pada ekosistem ini akan berkurang drastis. ini akan menyebabkan warga sekitar dalam mencari nafkah sulit,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (3/6/2025).

    Terbaru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

    Pencabutan ini, menurut Bahlil, merupakan bagian dari langkah korektif terhadap pemberian izin yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta berpotensi merusak ekosistem laut dan daratan yang sangat sensitif di kawasan Raja Ampat. 

    Dia menjabarkan bahwa empat perusahaan yang dicabut izin usahanya adalah PT Anugerah Surya Pratama; PT Nurham; PT Melia Raymond Perkasa; dan PT Kawai Sejahtera Mining.

    “Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh menteri Lingkungan Hidup pada kami itu melanggar,” ujar Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (10/6/2025).

    Sementara itu, pemerintah tidak mencabut izin tambang PT Gag Nikel karena dianggap masih memenuhi standar AMDAL dan beroperasi sesuai aturan. Namun, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas tambang perusahaan tersebut.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar agar Raja Ampat tetap menjadi ikon wisata dunia dan menjadi bagian dari keberlanjutan pembangunan Indonesia.

    “Sekalipun GAG tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah bapak presiden kita awasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang jadi kita betul-betul awasi habis terkait urusan di raja ampat,” pungkas Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi tim kementerian, PT GAG Nikel dinilai menjalankan aktivitas pertambangannya secara baik dan masih sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Untuk PT GAG, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa kegiatan pertambangan PT GAG Nikel dinilai tidak melanggar aturan lingkungan dan tetap berada dalam koridor AMDAL yang telah disetujui.

  • Bahlil: Izin 4 Perusahaan Nikel Raja Ampat yang Dicabut Diterbitkan Pemda

    Bahlil: Izin 4 Perusahaan Nikel Raja Ampat yang Dicabut Diterbitkan Pemda

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut izin empat dari lima perusahaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat diterbitkan oleh pemerintah daerah (pemda). 

    Pada konferensi pers, Selasa (10/6/2025), Bahlil menyebut hanya satu perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat berupa kontrak karya (KK) yakni PT Gag Nikel. Perusahaan tambang nikel di Pulau Gag itu dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam. Izinnya ditandatangani pada 1998.

    Sementara itu, terang Bahlil, empat perusahaan lainnya memiliki izin berupa izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pada sekitar 2004-2006. Dia menyebut saat itu IUP masih dikeluarkan oleh pemda apabila merujuk pada Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) lama. 

    “Secara Undang-Undang Minerba 2004-2006 itu, izinnya semua masih di daerah dalam hal ini, Bupati atau Gubernur. Ini terjadi karena memang undang-undangnya seperti itu. Tapi saya tidak ingin untuk kita menyalahkan siapa-siapa. Tidak ada. Ini adalah urusan kita semua. Kita harus selesaikan,” terang Bahlil di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/6/2025). 

    Adapun empat perusahaan itu yakni PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRS), PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dan PT Nurham. Keempat perusahaan itu memiliki izin berupa IUP Operasi Produksi. 

    Keempat perusahaan itu juga merupakan perusahaan yang dicabut izinnya oleh pemerintah sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.  Salah satu pertimbangannya, terang Bahlil, bahwa temuan Kementerian Lingkungan Hidup tentang pelanggaran lingkungan pada empat perusahaan itu. Oleh sebab itu, dengan segala pertimbangan, Presiden Prabowo pun memutuskan untuk mencabut IUP keempat perusahaan. 

    “Mulai terhitung hari ini pemerintah telah mencabut empat IUP di Raja Ampat,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu. 

  • Begini Cara Melacak Lokasi iPhone Hilang Seperti di Kasus Penumpang Garuda

    Begini Cara Melacak Lokasi iPhone Hilang Seperti di Kasus Penumpang Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA — Kasus ponsel hilang yang dialami penumpang Garuda Indonesia, Michael Tjendara, saat terbang dari Jakarta menuju Melbourne, sedikit banyak terbantu fitur Find My iPhone, besutan Apple.

    Michael bisa terus melacak posisi ponselnya meski pada akhirnya dia menduga iPhone miliknya dibuang ke sungai Yarra, Australia, oleh terduga kru awak kabin penerbangan GA716.

    Bagi Anda pengguna iPhone ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk melacak perangkat yang hilang.

    1. Melalui perangkat iPad atau Mac

    Anda harus memastikan perangkat terhubung ke internet untuk melakukan pelacakan. Kemudian, buka aplikasi Find My iPhone, masuk ke tab devices, pilih nama iPhone Anda. Setelah itu, Anda bisa memilih Play Sound agar iPhone mengeluarkan suara atau Directions untuk diarahkan ke lokasi lewat Apple Maps.

    2. Melalui Apple Watch

    Selanjutnya, apabila Anda memiliki Apple Watch dengan watchOS 8 atau versi lebih baru. Pertama-tama, tekan Digital Crown, lalu buka aplikasi Find Devices. Kemudian pilih perangkat iPhone Anda dan gunakan opsi Play Sound atau Directions.

    Untuk pengguna Apple Watch Series 9, Ultra 2, atau lebih baru dan iPhone 15 atau lebih baru, tersedia fitur Precision Finding yang memanfaatkan teknologi ultra-wideband (UWB) untuk melacak posisi iPhone secara akurat, bahkan jika tersembunyi di bawah bantal atau sofa.

    3. Lewat Situs Web

    Terakhir, apabila Anda tidak punya perangkat Apple lainnya, kunjungi situs web iCloud.com/find. Dari sana, masuk menggunakan Apple ID. Kemudian, pilih perangkat yang hilang dari daftar. Klil Play Sound untuk memudahkan pencarian jika iPhone masih dekat. Perlu diingat, versi web ini tidak bisa langsung memberikan petunjuk arah seperti Apple Maps di aplikasi.

    Selain itu, Anda juga bisa menghapus data iPhone ketika hilang. Pertama-tama, buka situs icloud.com/find, lalu masuk ke akun Apple Anda.Pilih perangkat di bawah Semua Perangkat di sebelah kiri. Jika telah memilih perangkat, Anda dapat mengeklik Semua Perangkat untuk kembali ke daftar, lalu memilih perangkat baru. 

    Kemudian, klik hapus perangkat Ini. Apabila diminta untuk memasukkan nomor telepon atau pesan, Anda dapat menyatakan perangkat ini hilang atau cara menghubungi Anda. Nomor dan pesan ditampilkan di Layar Terkunci perangkat.

    Jika perangkat online, penghapusan konten dari jarak jauh dimulai setelah Anda mengikuti petunjuk di layar. Jika perangkat Anda offline, penghapusan konten dari jarak jauh dimulai saat perangkat kembali online.

  • Menteri Lingkungan Hidup Pertimbangkan Sanksi Pidana 4 Pemilik IUP Nikel Raja Ampat

    Menteri Lingkungan Hidup Pertimbangkan Sanksi Pidana 4 Pemilik IUP Nikel Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mendalami pengawasan terhadap empat perusahaan tambang yang izin usaha pertambangannya (IUP) telah dicabut oleh pemerintah.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebutkan langkah ini dapat berujung pada proses hukum pidana apabila ditemukan pelanggaran serius terhadap norma lingkungan hidup.

    “Ya, ya kita sedang melakukan pendalaman pengawasan, jadi tim kami segera berangkat untuk menyikapi pencabutan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita melakukan pendalaman pengawasan, dari pengawasan itu kita akan menentukan langkah-langkah lebih lanjut,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Menurut Hanif, terdapat tiga pendekatan hukum yang dapat ditempuh dalam kasus ini, yaitu sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan, dan proses pidana.

    “Memang ada tiga pendekatan utama, mulai sanksi pengadministrasi pemerintah, kemudian sengketa lingkungan hidup dan gugatan pidana,” jelasnya.

    Dia mengungkapkan, ada indikasi kuat bahwa beberapa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut berada di luar norma dan berpotensi diproses secara pidana.

    “Ada yang memang ada potensi ke sana karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan di luar norma, ini ada potensi pidana terkait kegiatan pertambangan yang telah dilakukan,” ungkap Hanif.

    Meski IUP dicabut, pemerintah menegaskan bahwa tanggung jawab pemulihan lingkungan tetap melekat pada perusahaan. Hanif menyatakan bahwa proses pemulihan akan menjadi tanggung jawab bersama antara KLHK dan Kementerian ESDM.

    “Intinya kegiatan yang telah dilakukan wajib melakukan pemulihan di sana, tidak berarti dicabut kemudian selesai,” ujarnya.

    Selain wilayah Raja Ampat, Hanif juga menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan penertiban serupa di daerah lain, termasuk Maluku, sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya rasa itu sudah jadi target Bapak Presiden untuk merapikan tata kelola di tanah air ini, ya,” kata Hanif.

    Adapun tim dari KLHK direncanakan akan berangkat ke lokasi tambang dalam minggu ini untuk melakukan investigasi dan pengawasan langsung. “Minggu ini, minggu ini,” pungkas Hanif.

  • ANGEL Hadir di Indonesia dengan Teknologi Pemurnian Air Canggih

    ANGEL Hadir di Indonesia dengan Teknologi Pemurnian Air Canggih

    Bisnis.com, JAKARTA – perusahaan pemurnian air terkemuka asal China, secara resmi akan hadir di Indonesia. Dengan teknologi inovatif dan pengalaman internasional, ANGEL menawarkan solusi air bersih untuk sektor komersial, industri, dan hunian.

    Kehadiran ini merupakan bagian dari strategi ekspansi regional, melanjutkan langkah di Singapura dan Thailand. ANGEL mendirikan kantor pusat luar negeri di Singapura pada 2024, meluncurkan produk secara resmi pada Maret 2025, lalu memperluas ke Thailand pada April 2025. Kini, Indonesia menjadi fokus strategis berikutnya, menghadirkan teknologi global untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat.

    Mengenal Lebih Dekat ANGEL

    ANGEL, pelopor teknologi water purifier asal China, kini hadir di Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 37 tahun dan lebih dari 1.000 hak paten internasional, ANGEL menghadirkan solusi pemurnian air inovatif untuk rumah tangga, komersial, dan industri.

    Kehadiran ANGEL di pasar Indonesia sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum sehat dan berkelanjutan, serta pertumbuhan pesat sektor properti dan komersial.

    ANGEL menawarkan sistem penyaringan canggih, seperti sistem air dapur komersial, dispenser RO tanpa botol, dan penyaringan air seluruh rumah. Setiap solusi dirancang fleksibel dan didukung pendekatan teknis mendalam, memastikan efektivitas dan keandalan.

    Sistem ANGEL sudah digunakan di Tiongkok, termasuk hotel, restoran, kafe (HoReCa), sekolah, universitas, kantor, dan area publik. Teknologi ini mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dan membantu memperpanjang umur peralatan.

    Sebagai bentuk komitmen riset dan inovasi, ANGEL mendirikan Joint Research Center for Drinking Water Taste bersama China Household Electrical Appliances Research Institute.

    Dengan layanan purna jual profesional dan sertifikasi internasional, seperti Halal dan NSF, ANGEL siap memenuhi kebutuhan air bersih Indonesia dengan standar kualitas global.

    Kolaborasi Strategis dengan Brand Kopi Ternama dan Beberapa Universitas di Indonesia

    Sebagai bagian dari strategi ekspansi global, ANGEL menargetkan Indonesia sebagai pasar strategis, untuk mendukung ketersediaan air minum bersih dan berkualitas yang ramah lingkungan.

    Salah satu langkah konkrit adalah kerja sama dengan TOMORO COFFEE, pelopor penyajian kopi berkualitas di Indonesia. ANGEL menyediakan sistem penyaringan air multi-tahap yang menggabungkan mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, dan reverse osmosis (RO) dengan kontrol TDS, menciptakan air seduhan berkualitas tinggi yang meningkatkan profil rasa kopi sekaligus menjaga konsistensi setiap cangkir.

    Selain itu, ANGEL juga akan bekerja sama dengan beberapa universitas terkemuka, menyediakan akses air minum langsung bagi mahasiswa dan staf. Ini sejalan dengan komitmen ANGEL untuk mendukung gaya hidup sehat di lingkungan pendidikan, sekaligus mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial di Indonesia.

    Ambisi ANGEL di Pasar Indonesia

    Komitmen ANGEL tidak hanya pada penyediaan produk, tetapi juga layanan purna jual profesional dan andal. Didukung teknisi terlatih dan sistem layanan terpadu, ANGEL memastikan pelanggan memperoleh pengalaman terbaik dari pemasangan hingga perawatan rutin produk.

    Selain sektor industri dan komersial, ANGEL juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui solusi rumah tangga. Bekerja sama dengan AZKO, perusahaan ritel terkemuka di Indonesia, ANGEL menawarkan beragam perangkat pemurni air untuk kebutuhan domestik, seperti pemurni air bawah wastafel dan dispenser air RO yang menghadirkan air minum langsung dari keran. Untuk hunian mewah dan vila, ANGEL menyediakan sistem penyaringan menyeluruh untuk seluruh saluran air rumah, memastikan perlindungan menyeluruh bagi keluarga.

    Komitmen ANGEL untuk Masa Depan Air Bersih di Indonesia

    Sebagai pelopor di industri pemurnian air, ANGEL telah meraih berbagai penghargaan internasional atas inovasi dan penemuannya. Pengakuan global tersebut menegaskan kualitas dan keandalan produk ANGEL, sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis dalam menyediakan akses air minum berkualitas di pasar internasional, termasuk Indonesia.

    Melalui solusi air minum yang sehat, aman, dan ramah lingkungan, ANGEL berkomitmen memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

    Kehadiran ANGEL di Indonesia bukan hanya sekadar ekspansi bisnis, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang membangun kemitraan berlandaskan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

    ANGEL meyakini bahwa akses terhadap air bersih merupakan hak dasar setiap individu. Dengan teknologi yang telah terbukti secara global, perusahaan ini siap mendukung masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan bermutu tinggi bagi generasi sekarang maupun mendatang.

    Kunjungi situs resmi ANGEL untuk informasi lebih lanjut di https://www.angelwatersolutions.com

  • Pengurus Baru PKS Akan Temui Presiden Prabowo dan Nyatakan Dukungan

    Pengurus Baru PKS Akan Temui Presiden Prabowo dan Nyatakan Dukungan

    Bisnis.com, Jakarta — Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru ingin menemui Presiden Prabowo Subianto untuk silaturahmi dan memberikan dukungan ke pemerintahan.

    Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf mengatakan bahwa PKS adalah partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Maka dari itu, menurut Almuzammil, sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syura, pertemuan PKS dan Presiden Prabowo Subianto harus menjadi prioritas utama.

    “Kami ingin hadir secara langsung bertemu Presiden Prabowo untuk menyampaikan pesan bahwa kepengurusan PKS yang baru akan melanjutkan sekaligus menguatkan keputusan Musyawarah Majelis Syura untuk mendukung dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya di Jakarta, Selasa (10/6).

    Tidak hanya itu, Almuzammil menegaskan bahwa PKS juga siap memberi dukungan penuh terhadap semua program yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Bagi PKS, kesuksesan program Presiden Prabowo adalah kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

    Menurut Almuzammil, setelah PKS bertemu Presiden Prabowo Subianto, berikutnya PKS akan berkeliling menemui para ketua umum partai politik di Indonesia. 

    Hal tersebut dilakukan untuk mengenalkan jajaran pengurus DPP PKS yang baru saja dilantik kepada ketua umum partai politik lain. “Komitmen kepengurusan baru PKS ini kan melanjutkan tradisi politik silaturahmi. Jadi setelah bertemu dengan Presiden Prabowo, insya Allah kami akan bertemu Pimpinan Partai Politik, khususnya yang berada di Koalisi Indonesia Maju,” ujarnya.

  • DPR Dorong Langkah Prabowo Hadiri KTT G7 di Kanada, Ini Alasannya

    DPR Dorong Langkah Prabowo Hadiri KTT G7 di Kanada, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA —  Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai bila Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven atau G7 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak memihak blok kekuatan manapun secara mutlak.

    Dia melanjutkan, justru Indonesia menjadi terlihat sebagai jembatan dan mediator untuk isu-isu global. Ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

    Menurutnya pula undangan ke KTT G7 ini menunjukkan bahwa Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik di Asia Tenggara dan global.

    “Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo dapat memanfaatkan forum ini untuk membangun jaringan diplomatik yang kuat, mempromosikan kepentingan nasional, dan berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu-isu krusial,” terangnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (10/6/2025).

    Dengan demikian, imbuh politisi Golkar tersebut, ini akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap stabilitas dunia. 

    Di lain sisi, Dave menyroti soal tingginya approval rating Prabowo dari masyarakat terhadap kepemimpinannya. Dia memandang hal tersebut dapat meyakinkan negara-negara G7 bahwa Indonesia adalah mitra andal yang prospektif.

    “Di KTT G7 juga Presiden Prabowo dapat mempromosikan investasi, mendorong kerja sama perdagangan yang lebih adil, serta membahas isu ekonomi global yang memengaruhi Indonesia, seperti rantai pasok, energi, dan transisi hijau,” tutupnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima undangan resmi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Sevenatau G7 yang akan diselenggarakan pada Juni 2025 di Kananaskis, Alberta, Kanada.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut undangan itu diterima Prabowo dari Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney, secara tertulis maupun komunikasi pribadi antara kedua pemimpin, Jumat (6/6/2025).

    “Selain melalui undangan resmi tertulis, undangan kepada Presiden Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan di KTT G7 ini juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kanada, Yang Mulia Mark Carney, lewat sambungan telepon, kemarin,” ujar Teddy, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden (Setpres), Sabtu (7/6/2025).

  • KPK Panggil 3 Eks Staf Khusus Menaker di Kasus Pemerasan TKA

    KPK Panggil 3 Eks Staf Khusus Menaker di Kasus Pemerasan TKA

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga orang mantan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) era Ida Fauziyah (2019-2024) dan Hanif Dhakiri (2014-2019) sebagai saksi kasus dugaan pemerasan terkait dengan Rencana Penggunanan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    Ketiganya dipanggil oleh tim penyidik hari ini, Selasa (10/6/2025). Dua dari tiga mantan staf khusus Menaker itu menjabat di era Ida Fauziyah. Mereka adalah Caswiyono Rusydie Cakrawangsa serta Risharyudi Triwibowo.

    Kemudian, satu orang lagi yakni Luqman Hakim yang menjabat Staf Khusus Menaker era sebelumnya, yakni Hanif Dhakiri. 

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama: CRCS Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, RT Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan dan LM Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Hanif Dhakiri),” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (10/6/2025). 

    Sebelumnya, KPK menyebut bakal memeriksa dua mantan Menaker sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan kementerian tersebut.

    Dua orang mantan menteri itu yakni Hanif Dhakiri, yang menjabat Menaker 2014-2019, serta Ida Fauziyah, yang menjabat selama 2019-2024. Keduanya kini merupakan anggota DPR periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

    Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo mengakui, kedua mantan menteri itu bakal dimintai klarifikasi lantaran adanya dugaan penerimaan gratifikasi secara berjenjang dari staf hingga pimpinan tertinggi kementerian.

    Para tersangka yang ditetapkan mulai dari staf hingga selevel direktur jenderal (dirjen). 

    Untuk diketahui, KPK menjerat sebanyak delapan orang tersangka dari internal Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Kemnaker, dengan pasal pemerasan dan gratifikasi. 

    “Tadi sudah saya sampaikan juga ya berjenjang dari Menteri HD sampai IF pasti akan kita klarifikasi terhadap beliau-beliau terhadap praktik yang ada di bawahnya, karena secara manajerial, beliau-beliau adalah pengawasnya,” terang Budi pada konferensi pers, Kamis (5/6/2025). 

    Budi memastikan penyidik akan meminta klarifikasi apabila aliran uang hasil korupsi itu mencapai level paling atas Kemnaker.

    Penegak hukum juga akan mengklarifikasi semua bukti temuan saat penggeledahan. 

    Dia mengatakan pimpinan tertinggi kementerian bakal diklarifikasi guna mengusut apabila praktik pemerasan maupun penerimaan gratifikasi itu berdasarkan sepengetahuan mereka atau tidak. 

    “Apakah praktik ini sepengetahuan atau seijin atau apa, perlu kami klarifikasi. Hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan sehingga nanti apa yang kita lakukan ke depan upaya pencegahan juga in line dari atasnya sampai bawah satu perintah bahwa itu menteri bersih, InsyaAllah bawahnya bersih,” ujarnya. 

    Menurut Budi, penegak hukum turut menjerat para tersangka dengan pasal gratifikasi guna menjaga-jaga apabila bukti yang diperoleh tidak cukup untuk dugaan pemerasan.

    Pengenaan pasal gratifikasi juga diharapkan bisa menyasar ke pimpinan tertinggi kementerian apabila bukti terkait berhasil ditemukan. 

    “Sehingga nanti kalau bisa sampai ke level paling tinggi di kementerian tersebut bisa mencakup unsur-unsur pasal yang dikenakan,” papar Budi.

    Delapan orang tersangka yang dimaksud :

    1. SH (Suhartono), Dirjen Binapenta dan PKK 2020-2023;

    2. HY (Haryanto), selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) 2019-2024 kemudian diangkat menjadi Dirjen Binapenta dan PKK 2024-2025;

    3. WP (Wisnu Pramono), selaku Direktur PPTKA 2017-2019;

    4. DA (Devi Angraeni), selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA 2020-Juli 2024 kemudian diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025;

    5. GTW (Gatot Widiartono), selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta dan PKK 2019-2021, Pejabat Pembuat 

    Komitmen (PPK) PPTKA 2019-2024, serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat PPTKA 2021-2025; 

    6. PCW (Putri Citra Wahyoe), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024;

    7. JMS (Jamal Shodiqin), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024; serta 

    8. ALF (Alfa Eshad), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024.

    Lembaga antirasuah menduga kedelapan tersangka itu melakukan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) yang ingin melakukan pekerjaan di Indonesia. 

    Untuk diketahui, agar bisa bekerja di Indonesia, calon pekerja migran dari luar negeri itu harus mendapatkan RPTKA. Sementara itu, RPTKA dikeluarkan oleh Ditjen Binapenta dan PKK. 

    Sampai dengan saat ini, terang Budi, KPK menduga jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA Ditjen Binapenta dan PKK dari pemohonan RPTKA mencapai Rp53,7 miliar.

    “Bahwa penelusuran aliran uang dan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini masih terus dilakukan penyidikan,” terang Budi.

  • Fase Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Mulai 11 Juni 2025, Dibuka 7 Kloter

    Fase Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Mulai 11 Juni 2025, Dibuka 7 Kloter

    Bisnis.com, JEDDAH — Pemulangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Air akan dimulai pada 11 Juni 2025. Setelah menyelesaikan puncak prosesi ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), seluruh jemaah kini bersiap memasuki fase akhir ibadah dan proses kepulangan.

    Wakil Pengendali Teknis Bidang Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi Akhmad Fauzin, dalam konferensi pers di Makkah, Selasa (10/6/2025) mengatakan seluruh jemaah haji Indonesia kini telah kembali ke hotel masing-masing di Makkah. 

    “Kami kini bersiap untuk proses pemulangan yang akan dimulai besok, 11 Juni [2025],” ujar Fauzin. 

    Fauzin mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima menjelang pemulangan, termasuk saat melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Tanah Suci.

    Tercatat akan ada 7 kelompok terbang (kloter) yang dipulangkan ke Tanah Air pada 11 Juni 2025. Mereka adalah jemaah gelombang I yang sudah tiba di Madinah pada awal Mei 2025. 

    Tujuh kloter tersebut antara lain kloter 01 Embarkasi Ujung Pandang (UPG-01), kloter 01 Embarkasi Lombok (LOP-01), kloter 01 Embarkasi Pondok Gede Jakarta (JKG-01), dan kloter 02 Embarkasi Ujung Pandang (UPG-02). 

    Selain itu juga kloter 01 Embarkasi Surabaya (SUB-01), kloter 02 Embarkasi Surabaya (SUB-02), dan kloter 01 Embarkasi Jakarta (JKS-01)

    “Laksanakan tawaf wada dengan tenang dan khusyuk, serta sesuaikan dengan kondisi fisik dan cuaca yang cukup panas,” kata Fauzin.

    Dia juga menyampaikan beberapa informasi penting terkait fase akhir ibadah dan pemulangan jemaah. Pertama, dia menyebut bahwa mulai hari ini, layanan bus shalawat kembali beroperasi untuk mendukung mobilitas jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya.

    “Gunakan layanan ini sesuai jadwal, dengan tertib, dan tetap jaga stamina,” imbaunya.

    Kedua, Fauzin mengungkapkan bahwa jelang pemulangan, PPIH Arab Saudi bekerja sama dengan maskapai akan melaksanakan proses penimbangan barang bawaan secara bertahap. Jemaah diminta memperhatikan batas maksimal berat barang dan ketentuan maskapai penerbangan.

    “Jangan membawa barang yang dilarang, dan pastikan barang berharga disimpan dengan aman. Koper diberi tanda pengenal yang jelas agar memudahkan proses pengambilan di Tanah Air,” jelas Fauzin.

    Ketiga, Fauzin mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan kenyamanan di pemondokan, terutama larangan merokok di dalam kamar atau ruang tertutup.

    “Sistem keamanan hotel di Arab Saudi sangat sensitif terhadap asap rokok. Mari saling menjaga dan menciptakan suasana aman dan nyaman bagi seluruh jemaah,” tegasnya.