Category: Bisnis.com

  • Nusantara Infrastructure (META) Bidik JORR-E Rampung 2030, Begini Progresnya

    Nusantara Infrastructure (META) Bidik JORR-E Rampung 2030, Begini Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) menargetkan konstruksi Jalan Tol Jakarta uterus Ring Road Elevated (JORR-E) akan rampung dan dapat mulai beroperasi sepenuhnya pada 2030.

    Managing Director META, Danni Hasan menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah merampungkan detail engineering design (DED) proyek tersebut. Dia juga menjelaskan telah melakukan kajian lanjutan mengenai trase yang bakal dilintasi ke depan.

    “Dari sisi teknis sudah tahap design engineering, dimana dimulai dengan penyelesaian ROO Plan dan kita sudah mulai meneliti trase-trase alignment dan kebutuhan terhadap land acquisition,” kata Danni dalam Public Expose Tahunan, dikutip Kamis (4/12/2025).

    Lebih lanjut, Dani menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai konstruksi Tol JORR-E pada pertengahan 2026. Mengacu pada target pembangunan, pihaknya membidik konstruksi akan dijalankan selama 33 bulan hingga 42 bulan.

    “Kalau semuanya lancar tahun 2029 atau awal 2030 JORR Elevated sudah dapat dioperasikan,” ujarnya.

    Sebelumnya, manajemen META menang sempat mengungkap komitmennya untuk mempercepat realisasi konstruksi Proyek Tol Jakarta Outer Ring Road Elevated (JORR-E) Cikunir –Ulujami pada tahun ini. 

    Direktur Utama META, Ramdani Basri menjelaskan dalam rangka melakukan percepatan itu pihaknya bersama dengan PT Jakarta Metro Ekspressway (JKTMetro) selaku pemegang konsesi Tol JORR-E Cikunir – Ulujami telah melakukan audiensi bersama Gubernur DKI Jakatya, Pramono Anung. 

    Dalam laporannya, pertemuan tersebut membahas rencana strategis pembangunan Jalan Tol JORR-E Cikunir – Ulujami yang diharapkan dapat menjadi solusi atas kemacetan lalu lintas pada Jalan Tol JORR-1 khususnya pada Segmen Ulujami – Jati Asih.

    “Kami berharap kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta ini dapat mempercepat proses perencanaan dan realisasi proyek,” jelas Ramdani dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (9/9/2025).

    Mengacu pada pengumuman, penetapan hasil pelelangan yang tertuang dalam surat No.64/BPJT/L/JECU/2023 Kementerian PUPR, ditetapkan konsorsium PT Marga Metro Nusantara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) dan PT Acset Indonesia Tbk. (ACST) sebagai pemenang tender Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami. 

    Adapun, penetapan pemenang tertuang dalam Surat Menteri PUPR No. PB 0201-Mn/1465 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2023. 

    Asal tahu saja, PT Marga Metro Nusantara merupakan anak usaha PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META), emiten perusahaan tol milik Grup Salim, sedangkan PT Acset Indonusa Tbk. (ACST) perusahaan konstruksi milik Grup Astra. Di mana, nilai investasi dari proyek tersebut tembus Rp21,26 triliun.

  • Hutama Karya Prediksi Lalu Lintas Tol Naik 30% saat Libur Nataru

    Hutama Karya Prediksi Lalu Lintas Tol Naik 30% saat Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK memproyeksikan volume lalu lintas harian (LHR) sejumlah Ruas tol kelolaannya bakal meningkat hingga 30% saat periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menjelaskan bahwa proyeksi tersebut bakal digunakan menjadi dasar penguatan kesiagaan operasional dan koordinasi lintas-instansi di sepanjang koridor Jalan Tol Trans Sumatra(JTTS) kelolaan Hutama Karya.

    “Lalu lintas pada periode libur akhir tahun rencananya akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hutama Karya memproyeksikan arus mudik rencananya meningkat sekitar 30%,” kata Mardiansyah dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (4/12/2025).

    Lebih lanjut, pada periode arus balik Nataru 2025, Hutama Karya memproyeksikan bakal terdapat peningkatan volume lalu lintas mencapai 34%.

    Seiring dengan hal tersebut, HK mengatakan siap memberikan potongan tarif yang bakal diberlakukan bagi seluruh golongan kendaraan. Dengan catatan, pengendara melakukan transaksi menggunakan Kartu Uang Elektronik pada tanggal 22, 23, dan 31 Desember 2025, khusus untuk pengguna yang melakukan perjalanan jarak jauh. 

    Adapun, enam ruas yang rencananya akan menerima potongan meliputi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung, Tol Indralaya – Prabumulih, Tol Pekanbaru – Dumai, Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar, Tol Indrapura –Kisaran dan Tol Sigli – Banda Aceh.

    Selain itu, manajemen HK juga memastikan tidak akan melakukan penyesuaian tarif selama periode libur Nataru berlangsung.

    “Kami ingin memastikan pengguna jalan dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang tanpa adanya kekhawatiran terhadap perubahan tarif,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkap perkiraan arus mudik dan balik pada periode Nataru 2025-2026.

    Agus mengatakan untuk prediksi puncak arus mudik pertama bakal berlangsung pada 20 Desember 2025. Sementara itu, puncak mudik kedua pada 24 Desember 2025.

    “Prediksi puncak mudik pertama, itu tanggal 20 [Desember] dan prediksi puncak mudik kedua operasi lilin itu adalah tanggal 24 [Desember],” ujar Agus dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (27/11/2025).

    Dia menambahkan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait pada 22-24 Desember akan diberlakukan work from anywhere (WFA) maupun work from home (WFH). Dengan begitu diprediksi pemudik yang menuju ke Tol Trans Jawa maupun ke arah Pelabuhan Merak bakal lebih bergeser lebih dulu.

    Sementara itu, kata Agus, pihaknya juga memproyeksikan akan ada dua puncak arus balik pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026. Namun demikian, dia menegaskan bahwa proyeksi ini bisa berubah sebagaimana kebijakan WFA yang bakal diterapkan pemerintah pada 29-31 Desember 2025. 

  • KPK Periksa 4 Saksi untuk Usut Pengkondisian Anggaran oleh Gubernur Riau

    KPK Periksa 4 Saksi untuk Usut Pengkondisian Anggaran oleh Gubernur Riau

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 4 saksi terkait kasus pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Keempat saksi adalah Asisten II Sekretaris Daerah Riau berinisial MJK, Kepala Dinas Perindustrian berinisial MTOH, Ka Biro Hukum berinisial YAN, dan ASN Dinas PUPR berinisial SYR.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Riau, Kamis (4/12/2025). Mereka didalami terkait pengkondisian anggaran oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid.

    “Para saksi didalami penyidik soal pergeseran anggaran untuk UPT Dinas PUPR yang ditentukan oleh Gubernur,” kata Budi, Kamis (4/12/2025).

    Pada perkara ini, Gubernur Riau Abdul Wahid meminta ‘jatah preman’ sebesar Rp7 miliar. Fee berasal dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp71,6 miliar, menjadi Rp177,4 miliar. Ada kenaikan Rp106 miliar.

    Uang diberikan secara berangsur, pada Juni 2025, Ferry selaku Sekda PUPR PKPP Riau mengumpulkan uang dari kepala UPT dengan total Rp1,6 miliar. 

    Dari uang tersebut, atas perintah Arief sebagai representasi Abdul Wahid, Ferry menyalurkan uang Rp1 miliar melalui Dani M Nursalam untuk diserahkan kepada Abdul Wahid.

    Ferry juga memberikan Rp600 juta kepada kerabat Arief. Pada Agustus 2025, Dani menginstruksikan melalui Arief, agar Ferry mengumpulkan uang dengan total Rp1,2 miliar.

    Atas perintah Arief, uang tersebut didistribusikan untuk driver pribadinya sebesar Rp300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah Rp375 juta, dan disimpan oleh Ferry senilai Rp300juta.

    KPK juga menetapkan tersangka dan menahan Gubernur Riau Abdul Wahid, M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

  • Liga Muslim Dunia Siap Muluskan Ambisi Danantara Bangun Kampung Haji

    Liga Muslim Dunia Siap Muluskan Ambisi Danantara Bangun Kampung Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan sejumlah kelanjutan kerja sama antara Indonesia dan Liga Muslim Dunia seusai mendampingi Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Menjawab pertanyaan mengenai rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, Dahnil mengungkapkan bahwa Liga Muslim Dunia akan ikut membantu Indonesia melalui jalur komunikasi tingkat tinggi. Adapun, Kampung Haji merupakan salah satu proyek yang menjadi sasaran investasi Danantara. 

    “Liga Muslim Dunia akan ikut bicara dengan Pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Prince Crown, MBS, untuk sama-sama mempermudah rencana Indonesia untuk membangun Kampung Haji di Arab Saudi,” ujarnya.

    Dahnil juga menyampaikan bahwa Liga Muslim Dunia memiliki rencana tambahan untuk memperkuat hubungan budaya dan keagamaan dengan Indonesia.

    “Nah, kemudian berikutnya tadi juga disampaikan Liga Muslim Dunia berencana membangun Museum Nabi di Indonesia, di Jakarta dan itu didedikasikan untuk masyarakat muslim di Indonesia,” katanya.

    Dalam kesempatan terpisah, Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa ikut menjawab pertanyaan mengenai pembahasan Kampung Haji. 

    “Urusan haji memiliki kementeriannya sendiri, memiliki penanggung jawabnya, dan dilaksanakan melalui jalur resmi pemerintah,” tandas Al-Issa.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (3/12/2025), Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut nilai investasi yang akan digelontorkan oleh Danantara terhadap Proyek Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi, yang berpotensi membuka 7.500 lapangan kerja, dengan nilai ekonomi lebih dari Rp2,5 triliun per tahun.

    Misbakhun memaparkan bahwa nilai investasi Danantara terhadap proyek yang diharapkan meningkatkan kualitas akomodasi jamaah haji asal Tanah Air tersebut sebesar hampir mencapai nominal Rp100 triliun.

    “Investasinya [Kampung Haji di Makkah] hampir Rp100 triliun. Hampir Rp100 triliun, dan itu untuk apa? Itu untuk rakyat Indonesia,” ungkap Misbakhun di Surabaya.

    Politikus Golkar tersebut memaparkan, proyek Kampung Haji di Makkah melalui Inpres No.15/2025 adalah satu dari sekian investasi pada sektor strategis yang dilakukan oleh superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, dan saat ini tidak sedang menjadi lirikan sektor privat atau swasta.

  • Soal Banjir Besar Pulau Sumatera, Guru Besar Mitigasi Bencana: Indikasi Penebangan Hutan

    Soal Banjir Besar Pulau Sumatera, Guru Besar Mitigasi Bencana: Indikasi Penebangan Hutan

    Bisnis.com, MALANG — Banyaknya batang kayu yang terbawa arus banjir menunjukkan indikasi kuat dugaan adanya penebangan hutan yang perlu segera dievaluasi.

    “Banyak kayu-kayu yang terhanyut banjir. Itu indikasinya ada penebangan hutan di situ,” ujar Guru Besar Bidang Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya (UB), Prof. Sukir Maryanto di Malang, Kamis (4/12/2025).

    Dia menjelaskan, deforestasi masih menjadi persoalan krusial, terutama karena Indonesia berada “di bawah rata-rata dunia” dalam standar pengelolaan hutan berkelanjutan.

    Menurutnya, beberapa program pemerintah di masa lalu, seperti ekspansi lahan transmigrasi, perkebunan karet, dan sawit, tidak sedikit yang mengorbankan tutupan hutan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

    Prof. Sukir mengingat masa ketika ia menjadi transmigran di Sumatera, melihat langsung pohon-pohon besar ditebang untuk pembukaan lahan. Ia menyebut kondisi serupa terjadi di berbagai hutan di Sumatera dan Kalimantan.

    “Banyak kasus pemanfaatan hutan tidak sesuai desain lingkungan, sehingga banjir kerap muncul,” katanya.

    Selain faktor deforestasi, cuaca ekstrem juga disebut menjadi pemicu utama terjadinya banjir.

    Dia menjelaskan, periode September hingga Februari merupakan fase cuaca ekstrem tahunan di Indonesia. Saat ini kondisi cuaca ekstrem. Siklus ini terjadi tiap tahun.

    Meski demikian, dia menilai, mitigasi bencana dapat dilakukan dengan lebih baik apabila sistem informasi cuaca di Indonesia bekerja secara optimal.

    Dia membandingkan kemampuan peringatan dini Indonesia dengan Jepang yang dinilai jauh lebih presisi dan terstruktur.

    “Di Jepang, ramalan cuaca tersedia per jam dan per wilayah kecil seperti kecamatan. Informasinya ada di TV publik, transportasi umum, hingga situs pemerintah,” jelasnya. Menurutnya, sistem ini memungkinkan masyarakat mengantisipasi hujan, angin kencang, atau bencana lainnya lebih cepat dan akurat.

    Dia mengatakan, BMKG perlu meningkatkan fungsi informasi dan sosialisasi, termasuk memperkuat kolaborasi dengan BRIN, badan geologi, serta perguruan tinggi. Menurutnya, koordinasi antarlembaga masih lemah sehingga data dan peralatan pemantauan bencana belum terintegrasi dengan baik.

    Dia mengungkap pula, temuan anomali sinyal MAGDAS (Magnetic Data Acquisition System) di Stasiun Cangar yang dikelola UB. Anomali tersebut muncul berdekatan dengan aktivitas erupsi Gunung Semeru.

    “Ada sinyal besar di Cangar, sementara stasiun lain di Malaysia atau Australia tidak merekamnya,” ujarnya.

    Meskipun demikian, dia menegaskan, akademisi tidak memiliki wewenang memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Kewenangan tersebut berada pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

    “Kami hanya melakukan analisis. Peringatan resmi adalah kewenangan PVMBG,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa setiap gunung api memiliki karakteristik berbeda, sehingga penelitian khusus diperlukan untuk menentukan pola aktivitas dan ambang batas masing-masing gunung. “Gunung api punya napas berbeda-beda. Tidak bisa digeneralisasi,” katanya.

    Prof. Sukir berharap pemerintah memperkuat pengawasan lingkungan, meningkatkan akurasi informasi cuaca, serta menstandardisasi peralatan pemantauan bencana di seluruh lembaga.

    Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa depan. 

  • Wamen Haji Mau Tambah Petugas dari Unsur TNI-Polri, Ini Alasannya

    Wamen Haji Mau Tambah Petugas dari Unsur TNI-Polri, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan menambah jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa kehadiran personel TNI dan Polri sudah menjadi bagian dari skema rutin setiap tahun.

    Hal ini disampaikannya seusai mendampingi Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

    “Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam, petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” ujarnya.

    Ketika dimintai penjelasan mengenai perkiraan persentase penambahan personel, Dahnil menyampaikan bahwa detailnya masih dalam pembahasan internal. 

    “Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu,” tandas Dahnil.

    Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan jadwal rencana perjalanan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 masehi yang akan dijalani jemaah haji Tanah Air.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah haji di seluruh embarkasi Indonesia.

    “Selanjutnya, pada 22 April 2026 akan dimulai pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama menuju Madinah, disusul oleh pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah pada tanggal 7 Mei 2026,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Lebih lanjut, penutupan kedatangan jemaah haji di Bandara King Abdulaziz International Airport di Jeddah dijadwalkan pada 21 Mei 2026.

    Irfan lantas menjelaskan bahwa jemaah Tanah Air akan menjalani puncak ibadah haji yakni wukuf di padang Arafah pada 26 Mei 2026.

  • Pemerintah Beri Keringanan Pelunasan Biaya Haji untuk Aceh, Sumut, Sumbar

    Pemerintah Beri Keringanan Pelunasan Biaya Haji untuk Aceh, Sumut, Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan relaksasi bagi calon jemaah haji serta proses administrasi haji di tiga provinsi terdampak bencana yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pemerintah menerapkan relaksasi dalam berbagai proses penyelenggaraan haji.

    Kebijakan ini disampaikannya seusai mendampingi Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

    “Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kita akan relaksasi di tiga daerah ini,” ujar Dahnil.

    Dia menjelaskan bahwa batas waktu pelunasan biaya haji yang sebelumnya dijadwalkan selesai pada 24 Desember akan diperpanjang khusus bagi jemaah dari tiga provinsi terdampak banjir Sumatra. 

    “Kan seharusnya tuntas di pelunasan pembayaran haji itu di bulan Desember ini, tanggal 24. Tapi karena ada musibah di tiga daerah ini, kita relaksasi, kita bisa extend, kita bisa perpanjang,” katanya.

    Relaksasi ini diberlakukan untuk memastikan jemaah haji dari wilayah yang sedang dalam masa pemulihan bencana tidak terbebani dengan tenggat administratif, sekaligus menjaga kelancaran persiapan haji nasional tahun mendatang.

    Ketika ditanya mengenai syarat atau ketentuan khusus untuk mendapatkan relaksasi tersebut, Dahnil menegaskan bahwa mekanismenya tetap sama dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

    “Syarat seperti biasa, ya. Maksudnya normal seperti yang saat ini berlaku. Tapi waktunya kita perpanjang, begitu saja,” tandas Dahnil.

  • IPW Sarankan Wassidik di Bawah Naungan Kapolri-Kapolres

    IPW Sarankan Wassidik di Bawah Naungan Kapolri-Kapolres

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyarankan agar Pengawasan Penyidikan (Wassidik) langsung berada di bawah naungan Kapolri, Kapolda, dan Kapolres.

    Perlu diketahui, Wassidik di Bareskrim berada di bawah naungan Kepala Biro Pengawas Penyidikan, sedangkan di tingkat Polda berada di bawah struktural Ditreskrimum.

    Sugeng menjelaskan, penyelidikan hingga penghentian perkara telah dibahas di ruang lingkup reserse di mana Wassidik berada di ruang lingkup yang sama. Menurutnya, ketika pelapor atau terlapor melaporkan ke Wassidik atas suatu gelar perkara, maka secara umum hasilnya akan sama.

    “Jadi harus di bawah Kapolri, di bawah Kapolda atau di bawah Kapolres. Jadi ditingkatkan Wassidiknya,” kata Sugeng saat rapat bersama Komisi III, Kamis (4/12/2025).

    Selain itu, Sugeng menemukan masih adanya kegiatan transaksional antara pelapor terkait pengumuman perkembangan hasil gelar perkara khusus.

    Dia menyampaikan, pelapor kerap terhambat pada tahap ini untuk mendapatkan hasil yang transparan, apalagi proses berlangsung lama tanpa adanya kepastian yang jelas.

    Bahkan di sejumlah kasus, pelapor mendapati kasusnya dihentikan secara mendadak. Alhasil, di beberapa perkara, pelapor harus ‘melobi’ petugas Wassidik untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

    Upaya ditingkatkannya Wassidik di bawah naungan Kapolri-Kapolda agar reformasi kepolisian berjalan maksimal. Dia mengemukakan, struktural Polri harus menjadi fokus utama untuk diperbaiki.

    Dia menyebutkan bahwa permasalahan internal kepolisian adalah menormalisasi kesalahan baik dari tingkat bawah hingga atas. 

    “Soal mentalitas, penyalahgunaan kewenangan dengan segala aspeknya. Maka obatnya salah satunya ya, ini bukan satu-satunya. Itu reformasi pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas. Termasuk di dalamnya adalah reformasi struktural,” ujarnya.

    Dia menegaskan, permasalahan di tubuh Polri karena sanksi-sanksi yang diberikan kurang tegas. Bahkan, katanya, di beberapa permasalahan, justru anggota Polri masih menjabat hingga naik pangkat.

  • Diplomasi Istimewa Ala Prabowo Libatkan Kucing, Anjing, hingga Panda

    Diplomasi Istimewa Ala Prabowo Libatkan Kucing, Anjing, hingga Panda

    Bisnis.com, JAKARTA — Diplomasi biasanya dibayangkan berlangsung melalui ruang rapat tertutup, naskah perjanjian tebal, atau rangkaian pidato resmi di podium kenegaraan. Namun di era Presiden Prabowo Subianto, pendekatan itu memperlihatkan warna baru lebih hangat, lebih personal, tetapi tetap penuh kalkulasi strategis.

    Saat melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh negara diplomasi dari kucing peliharaan, hadiah untuk anjing kepala pemerintahan negara sahabat, hingga bayi panda hasil kolaborasi konservasi menjadi pintu masuk diplomasi Indonesia yang tak biasa.

    Mulai dari kucing kesayangan Prabowo, Bobby Kertanegara, telah lama menjadi bagian dari keseharian sang presiden. Keberadaan Bobby kerap muncul dalam beberapa percakapan informal Prabowo dengan tamu negara. Kehangatan ini dinilai sebagian analis sebagai bentuk diplomasi personal upaya memperlihatkan sisi manusiawi seorang kepala negara saat membangun keakraban dengan mitra luar negeri.

    Meski tampak sederhana, pendekatan seperti ini memperkuat impresi bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya berjalan di atas protokol, tetapi juga relasi antarmanusia.

    Misalnya, pemilik Gates Foundation Bill Gates memberikan hadiah berupa boneka paus kepada kucing milik Presiden Prabowo Subianto, Bobby Kertanegara saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Lalu, Kedutaan Besar China di Indonesia pernah menghadiahkan rumah kucing berukuran besar tingkat tiga yang dilengkapi dengan tangga panjat, terowongan, tempat bersantai, dan tiang garuk.

    Belum lagi, Ratu Maxima dari Belanda menghadiahkan Bobby boneka dengan jersey oranye khas Belanda, yang diterima dengan baik dalam suasana diplomatik yang hangat.

    Terakhir, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pernah mengalungkan syal kecil untuk Bobby. Ini menunjukkan bahwa aksesori pakaian yang lucu dan nyaman juga bisa menjadi pilihan hadiah.

    Hadiah untuk Toto: Menjalin Persahabatan lewat Anjing Peliharaan

    Momen serupa terjadi ketika Prabowo berkunjung ke Australia. Alih-alih hanya membawa dokumen pertemuan, dia memberikan hadiah khusus untuk Toto yaitu anjing peliharaan Anthony Albanese. Hadiah berupa kaus dan tali harness itu langsung jadi sorotan publik Australia dan Indonesia.

    Gestur ini disambut hangat oleh Albanese dan dipandang sebagai simbol persahabatan. Para pengamat menilai pendekatan tersebut memperhalus berbagai isu bilateral yang sedang dibahas, sambil menciptakan ruang percakapan yang lebih cair antara dua pemimpin.

    “Iya benar, [Presiden memberikan cinderamata untuk Toto, peliharaan kesayangan dari PM Albanese saat kunjungan di Australia],” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Kamis (13/11/2025).

    Dalam unggahannya, Teddy menggambarkan bahwa diplomasi tidak selalu harus dilakukan melalui jalur formal seperti perundingan, negosiasi, atau forum bisnis dan internasional.

    Diplomasi juga bisa hadir melalui berbagai bentuk lain, mulai dari kerja sama di bidang pendidikan, pertahanan, kebudayaan, hingga dalam wujud simbolis yang sarat makna persahabatan.

    Kemudian diplomasi lewat hewan peliharaan bukan sekadar romantika; dia menjadi gestur goodwill yang mampu membangun rasa saling percaya sebelum masuk ke diskusi lebih serius.

    Panda dari China: Simbol Kepercayaan dan Kerja Sama Jangka Panjang

    Jika hadiah untuk Toto adalah diplomasi hangat, maka panda adalah diplomasi strategis. Dalam pertemuan dengan Ketua MPR China Wang Huning di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025) Prabowo menunjukkan foto bayi panda yang baru lahir di Indonesia, hasil program peminjaman panda dari China.

    Panda telah lama menjadi simbol hubungan kepercayaan China dengan negara mitranya. Fakta bahwa pasangan panda sudah tinggal di Indonesia selama hampir satu dekade dan kini berhasil berkembang biak, dipandang sebagai keberhasilan kerja sama konservasi antara kedua negara.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo menggunakan kisah kelahiran bayi panda sebagai jembatan percakapan untuk membangun kedekatan sebelum membahas isu geopolitik dan ekonomi. Diplomasi panda ini memperlihatkan bagaimana hubungan Indonesia–China tidak lagi semata soal perdagangan dan investasi, tetapi juga kolaborasi ekologi dan soft power.

    Prabowo lalu menceritakan permintaan Taman Safari agar dirinya memberi nama bagi bayi panda tersebut.

    “Habis itu, Taman Safari minta saya kasih nama. Saya kasih nama Satrio Wiratama. Artinya pejuang, mulia, yang berani, dan berbudi luhur. Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio,” tutur Prabowo.

    Dalam pertemuan itu, tampak Kepala Negara memperlihatkan foto bayi panda Rio kepada Ketua Wang usai pertemuan tête-á-tête.

    “Kami dapat laporan, kemarin. Jadi panda ini diberi 10 tahun yang lalu. Baru kemarin melahirkan satu bayi. Sepuluh tahun, lahir waktu saya Presiden,” kata Prabowo sambil menunjukkan foto hewan endemik China itu.

    Bayi panda Rio merupakan keturunan induk Hu Chun dan pejantan Cai Tao, pasangan panda raksasa yang dihadiahkan oleh Presiden China Xi Jinping kepada Indonesia pada 2017 melalui kerja sama konservasi internasional.

    Hingga saat ini, hanya sekitar 20 negara di dunia yang menerima panda melalui mekanisme antarkepala negara, menempatkan Indonesia pada posisi terhormat dalam kolaborasi konservasi global.

    Kelahiran bayi panda ini merupakan hasil proses reproduksi alami yang dimulai sejak Agustus 2025. Tim medis melakukan pengawasan ketat melalui pemeriksaan hormon, analisis urin, dan observasi intensif.

    “Terima kasih banyak. Panda kami bisa melahirkan anak di Indonesia. Karena, tidak mudah sekali,” kata Wang.

    Di bagian akhir percakapan, Wang menyampaikan sebuah pepatah China kepada Prabowo, yakni “Ji ren tian xiang,” atau orang yang akan selalu bertemu dengan hal-hal baik.”

    Kucing, anjing, dan panda mungkin terdengar seperti materi dongeng anak-anak. Namun dalam konteks diplomasi Indonesia, ketiganya menjadi simbol hubungan luar negeri yang dibangun tidak hanya lewat kekuatan atau kepentingan ekonomi, tetapi juga lewat kedekatan emosional dan komunikasi yang lebih manusiawi.

    Dari Istana Merdeka hingga Canberra; dari pusat konservasi panda hingga ruang pertemuan bilateral. Diplomasi hewan ini memperlihatkan bahwa strategi Prabowo terlihat luwes, personal, dan menghargai sisi kemanusiaan.

  • Biang Kerok Adopsi IPv6 RI Kalah Jauh dari Malaysia hingga Thailand

    Biang Kerok Adopsi IPv6 RI Kalah Jauh dari Malaysia hingga Thailand

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan sederet hal yang menjadi tantangan dan hambatan, yang berdampak pada lambatnya adopsi Internet Protocol Version 6 atau IPv6 di Indonesia. 

    Per 2025, penetrasi IPv6 secara nasional baru mencapai hampir 18%. Jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 72%, Vietnam sebesar 63%, dan Thailand yang telah 50%.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengungkapkan, capaian tersebut pun baru tampak signifikan usai operator telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Smart, berbondong-bondong mengimplementasikannya.

    “Ini adalah kemajuan nyata, tetapi tentu saja belum cukup,” ujarnya dalam IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025, Kamis (4/12/2025).

    Pasalnya, sisa alamat IPv4 global yang beredar di pasar sekunder mengalami kenaikan harga. Terkadang dimanipulasi, terkadang disimpan, dan semakin diperlakukan sebagai komoditas spekulatif.

    Arif memandang bahwa dinamika ini merugikan ISP kecil, membatasi inovasi, dan memperlebar ketidaksetaraan. 

    APJII meyakini bahwa keamanan IPv4 tidak boleh dibiarkan menjadi alat monopoli atau kelas aset spekulatif. Satu-satunya solusi etis dan berkelanjutan adalah percepatan adopsi IPv6 secara nasional di Indonesia.

    Melalui keterlibatan dengan ratusan ISP, nyatanya terdapat empat hal yang masih menjadi hambatan dalam adopsi. 

    Pertama, penggunaan IPv6 dilihat tidak memberikan keuntungan bisnis. Saat ini, masih banyak operator melihat IPv6 hanya menambah beban biaya, bukan keuntungan. Kedua, beban biaya yang besar karena keharusan peningkatan infrastruktur dan memerlukan modal yang tentunya tidak sedikit. 

    Ketiga, masih minim tenaga ahli yang memiliki pengalaman praktis soal IPv6. Khususnya soal routing, mekanisme transisi, dan keamanan. Keempat, banyak inisiatif adopsi yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik. 

    Migrasi bagi ISP kecil pun telah dilakukan uji coba, terutama yang mengalami masalah keamanan pada IPv4.

    APJII bersama Indonesia Network Information Center (IDNIC) yang didukung oleh Dana Inovasi Masyarakat Informasi (Information Society Innovation Fund/ISIF), melaksanakan uji coba jaringan FTTX hanya IPv6 menggunakan 464XLAT.

    Hasilnya sangat mencolok, yang menunjukkan lebih dari 50.000 pengguna terhubung. Kemampuan IPv6 meningkat dari 0% menjadi lebih dari 90%. Ketergantungan pada Signet berkurang secara signifikan.

    Sistem operasi modern seperti Android dan Linux beroperasi dengan lancar. Skalabilitas dan efisiensi jaringan meningkat.

    Saat ini, IPv6 hanya diterapkan oleh operator besar dan tidak didukung oleh peningkatan keamanan routing atau pengembangan kapasitas untuk ISP kecil. 

    Prioritas Nasional 

    Untuk menutup kesenjangan antara potensi dan implementasi aktual, APJII mengusulkan lima prioritas nasional.

    Pertama, perangkat IPv6 yang terjangkau seperti CPE, ONT, dan perangkat lain. Kedua, pelatihan teknis yang diperluas dan pengembangan pedagang lokal. Ketiga, model bisnis yang jelas untuk migrasi dual-stack dan IPv6-only. 

    Keempat, integrasi KPI IPv6 ke dalam program nasional seperti NET5, 5G, dan SPBE. Kelima, solusi terintegrasi, perangkat, dan pelatihan. 

    “Ini adalah langkah-langkah nyata dan dapat dilaksanakan yang dapat memberikan dampak nasional yang terukur untuk pertumbuhan IPv6 di masa depan,” tambahnya.

    Di samping itu, Indonesia membutuhkan peta jalan nasional IPv6 yang terkoordinasi, sehingga tak bergerak secara individu.

    Arif menuturkan, peta jalan ini harus mengintegrasikan tiga lapisan. Mulai dari pemberdayaan kebijakan, menyelaraskan kementerian, regulator, dan program nasional untuk memastikan mandat IPv6 sesuai dan insentif strategis.

    Pemerintah juga perlu mematok target adopsi dan mekanisme pendanaan untuk penetrasi IPv6 yang lebih massif. Selain itu, juga mempersiapkan kesiapan ekosistem di Indonesia.