Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Pengarusutamaan Ekonomi Syariah di Indonesia

    Pengarusutamaan Ekonomi Syariah di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Perekonomian Indonesia pada kuartal I/2025 tumbuh 4,87% (YoY) atau lebih rendah dari pertumbuhan kuartal I/2024 yang mencapai 5,11%. Upaya mencapai Indonesia Platinum 2045 terlihat cukup berat karena tantangan internal dan eksternal juga berubah cepat dan tidak mudah untuk diprediksi akurat.

    Pada 2024, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03%, lebih rendah dari 5,31% tahun 2022 dan 5,05% tahun 2023. Kinerja seperti itu merupakan tantangan serius untuk menggapai target pertumbuhan 8%, untuk siap menjadi negara maju.

    Dari sisi pengeluaran, konsumsi Pemerintah pada kuartal I/2025 mengalami kontraksi 1,38%, karena penghematan anggaran. Pada kuartal I/2024, belanja Pemerintah cukup besar karena penyelenggaraan Pemilihan Umum.

    Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal I/2025 tumbuh rendah 2,12% atau melambat di tengah ketidakpastian global. Salah satu strategi yang perlu memperoleh perhatian serius adalah pengarusutamaan ekonomi syariah, sesuai dengan Asta Cita Nomor 2 Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2024—2029.

    Artikel ini membahas upaya pengarusutamaan ekonomi syariah Indonesia yang sebenarnya mengalami perkembangan sangat cepat pasca-Covid-19. Penutup artikel ini adalah beberapa strategi percepatan pengarusutamaan ekonomi syariah dalam jangka pendek dan menengah ke depan.

    Perkembangan Ekonomi Syariah

    Sebenarnya ekonomi syariah Indonesia berkembang cukup pesat selama dua dekade terakhir. Laporan ekonomi syariah yang sering menjadi referensi global, yaitu State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023/2024 yang dikeluarkan oleh Salaam Gateway menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga, menggeser Uni Emirat Arab (UEA) ke tempat keempat.

    Peringkat pertama dan kedua ditempati Malaysia dan Saudi Arabia selama dua tahun berturut-turut, dan Turki melompat ke peringkat kelima. Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024 menempatkan Indonesia bersama Malaysia sebagai negara muslim tujuan wisata paling ramah (muslim-friendly destination) selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat ke-3, 4 dan 5 ditempati Turki, UEA, dan Qatar, tepatnya setelah Turki naik dari peringkat 4 tahun 2023.

    Laporan khusus Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024 yang dikeluarkan Bank Indonesia menyebutkan bahwa industri pangan (food and beverage) dan pakaian jadi (muslim fashion) mengalami pertumbuhan ekspor yang positif.

    Ekspor industri pangan tercatat US$20 mililar pada 2024, sedangkan ekspor pakaian jadi meningkat hingga melampaui US$ 1.000 miliar pada 2025. Pada 2025 ini, kinerja ekspor dari dua sektor penting ini mungkin agak terganggu setelah pemberlakukan Kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Juli 2025.

    Laporan KEKSI 2024 tersebut juga menyebutkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara paling dermawan yang ditunjukkan dari peningkatan dana zakat melalui perbankan syariah yang naik 71,80% pada 2024.

    Data yang bersumber dari Lembaga resmi BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) tersebut juga mencatat pertumbuhan dana infaq sebesar 28%, dan dana bantuan kemanusiaan naik 0,20% pada 2024.

    Tingkat literasi ekonomi, keuangan dan inklusi syariah meningkat pesat selama 2 tahun terakhir. Tingkat literasi ekonomi syariah naik dari 28% pada 2022 menjadi 42% pada 2024. Tingkat literasi keuangan syariah naik dari 9,14% pada 2022 menjadi 39,11% pada 2024. 

    Sementara itu, tingkat literasi inklusi syariah naik tipis dari 12,12% pada 2022 menjadi 12,88% pada 2024. Bahkan pembicaraan ekonomi syariah di media sosial juga meningkat pesat sepanjang tahun 2024, baik melalui Instagram, YouTube dan Tiktok.

    Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan aset keuangan syariah tercatat sangat tinggi, yaitu dari Rp 2.582 triliun pada 2023 menjadi Rp 2.742 triliun pada 2024.

    Laporan OJK tersebut juga melaporkan pembiayaan syariah naik sebesar 9,87% pada 2024, suatu pertumbuhan sangat tinggi di tengah lesunya daya beli masyarakat atau kinerja pembiayaan konvensional, karena kondisi internal dan eksternal yang masih diliputi ketidakpastian.

    Strategi Percepatan Pengarusutamaan

    Berikut beberapa strategi percepatan pengarusutamaan ekonomi syariah dalam jangka pendek dan menengah ke depan. Pertama, pengembangan industri halal, terutama industri pangan, muslim fashion, dan wisata halal dan keagamaan.

    Penguatan ekosistem industri halal, mulai dari hulu peternakan, rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong umum (RPU), hingga pengembangan sumberdaya manusia (SDM) juru sembelih halal (juliha), pendamping proses produk halal (PPH), lembaga pemeriksa halal (LPH), serta simplifikasi proses sertifikasi halal, baik melalui self-declare untuk usaha mikro dan kecil (UMK), maupun pada pengujian sampel produk untuk skala industri.

    Kedua, peningkatan kualitas produk muslim fashion, model branding, modest fashion, selera cita-rasa dan tailor-made sesuai karaktertistik permintaan konsumen dengan klasifikasi tertentu.

    Strategi produksi fashion scara masal tidak harus diadopsi saat ini, karena industri garmen Indonesia masih harus berjuang meningkatkan efisiensi industri dan perbaikan iklim usaha. Fasilitasi ekspor dan pameran muslim fashion sangat dibutuhkan oleh pelaku industri, baik secara masal seperti Osaka Expo di Jepang saat ini

    Ketiga, sektor perbankan dan lembaga pembiayaan lain perlu lebih aktif “menjemput bola” pengarusutamaan ekonomi syariah. Saat ini instrumen keuangan Sukuk Terikat Wakaf Uang (STWU) atau Cash-Waqf Linked Sukuk (CWLS) berkembang pesat.

    STWU ini adalah bentuk investasi syariah yang berasal dari dana wakaf uang diinvestasikan ke dalam sukuk yang diterbitkan Pemerintah (Sukuk Negara). Hasil investasi ini kemudian disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi ummat atau usaha mikro dan kecil (UMK) melalui pengelola dana dan kegiatan wakaf (disebut Nazhir).

    Sektor perbankan, para nazhir dan lembaga pembiayaan lain perlu lebih spartan dalam memetakan dan mencari wirausaha baru atau social entrepreneur dalam sektor riil industri halal atau ekonomi umat lainnya.

    Keempat, pengembangan pasar uang syariah seperti Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. SukBI dapat digunakan sebagai instrumen operasi moneter untuk mengelola likuiditas di pasar keuangan.

    SukBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan digunakan sebagai agunan untuk fasilitas likuiditas jangka pendek (FLJP). SVBI berfungsi sebagai instrumen investasi dengan jangka waktu pendek. Penerbitan SVBI dilakukan tanpa warkat, serta dapat diperdagangkan dalam pasar primer dan sekunder.

  • Negosiasi AS-China Sepakati Rencana Redakan Tensi Perang Dagang

    Negosiasi AS-China Sepakati Rencana Redakan Tensi Perang Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – AS dan China meredakan ketegangan perdagangan setelah menyetujui kesepakatan awal tentang cara menerapkan konsensus yang dicapai kedua belah pihak di Jenewa, kata negosiator kedua belah pihak. 

    Meskipun rincian lengkap kesepakatan mereka belum tersedia, negosiator AS mengatakan mereka benar-benar berharap bahwa masalah seputar pengiriman mineral tanah jarang dan magnet akan terselesaikan dengan penerapan kerangka kerja.

    “Kami telah mencapai kerangka kerja untuk melaksanakan konsensus Jenewa,” kata Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick kepada wartawan di London dikutip dari Bloomberg, Rabu (11/6/2025).

    Delegasi AS dan China sekarang akan membawa usulan tersebut kembali ke pemimpin masing-masing, kata kepala negosiator perdagangan China Li Chenggang, setelah dua hari diskusi yang berlangsung hampir 20 jam di sebuah rumah besar bergaya Georgia di dekat Istana Buckingham.

    “Setelah presiden menyetujuinya, kami akan berusaha untuk menerapkannya,” imbuh Lutnick.

    Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan tidak ada pertemuan lain yang dijadwalkan, tetapi menambahkan bahwa pihak Amerika dan China sering berunding dan dapat melakukannya kapan pun mereka membutuhkannya.

    Pembicaraan di London dilakukan atas desakan pemerintahan Trump untuk memperkuat janji yang dibuat pemerintah China untuk mempermudah pengiriman tanah jarang selama pembicaraan dagang bulan lalu di Jenewa, yang menghasilkan gencatan senjata tarif.

    Perselisihan mengenai ekspor mineral penting memicu kembali konflik ekonomi terbuka antara AS dan China dan meningkatkan prospek bahwa kesepakatan baru mereka dapat gagal, yang akan menimbulkan ancaman baru bagi ekonomi dunia.

    Lutnick menambahkan, pihaknya berharap bahwa topik mineral dan magnet tanah jarang yang berkaitan dengan Amerika Serikat akan diselesaikan dalam implementasi kerangka kerja ini.

    “Juga, ada sejumlah tindakan yang dilakukan Amerika Serikat ketika tanah jarang tersebut tidak datang. Anda seharusnya mengharapkan hal itu akan terjadi, seperti yang dikatakan Presiden Trump, dengan cara yang seimbang. Ketika mereka menyetujui lisensi, maka Anda seharusnya mengharapkan bahwa implementasi ekspor kami juga akan menurun,” ujar Lutnick

    Sementara itu, Greer menambahkan, dalam delapan tahun pengalamannya bernegosiasi dengan China, dirinya tidak pernah mengadakan pertemuan di mana mereka tidak ingin membicarakan kontrol ekspor.

  • Sekolah Gratis 9 Tahun: Belum Bisa Tahun Ini, RUU Sisdiknas Segera Dibahas

    Sekolah Gratis 9 Tahun: Belum Bisa Tahun Ini, RUU Sisdiknas Segera Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis untuk sekolah SD-SMA swasta belum bisa diterapkan tahun ini karena tidak ada alokasi anggarannya.

    Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayanti memastikan pihaknya dalam waktu dekat akan membahas putusan MK itu bersama pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga bisa merealisasikan putusan MK melalui RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

    “Kita memang harus segera memanggil Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk bisa mendiskusikan hal ini,” tuturnya di Jakarta, Selasa (10/6).

    Dia memprediksi putusan MK tersebut baru bisa dilaksanakan pada tahun 2026 nanti. Maka dari itu, DPR dan pemerintah harus segera membahas hal tersebut sehingga alokasi anggaran juga bisa disiapkan.

    “Tetapi ketika mengatakan bahwa itu akan dilakukan di 2026, nah itulah yang kemudian sekarang kami akan segera diskusikan secara lebih mendalam,” katanya

    Terkait anggaran pendidikan gratis, DPR meyakini negara mampu memberi layanan pendidikan gratis untuk semua sekolah SD-SMP di Indonesia. Esti pun telah mencoba menghitung anggaran dengan kebutuhan yang ada. 

    Perhitungan sementara Esti, jika siswa SD mendapat bantuan Rp300.000 per bulan dan SMP Rp500.000, artinya anggaran yang dibutuhkan negara untuk mengakomodir kebijakan sekolah swasta gratis berada di kisaran Rp132 triliun.

    Hal ini, kata Esti, merujuk dari jumlah siswa SD sebanyak 20 juta orang, dan siswa SMP berjumlah 10 juta orang.

    Melalui kebijakan realokasi anggaran itu, menurut Esti, pelaksanaan sekolah gratis dapat direalisasikan termasuk untuk menjamin kesejahteraan bagi guru-guru di setiap sekolah, baik guru sekolah negeri maupun guru sekolah swasta yang mengikuti program sekolah gratis.

    “Dana tersebut juga mampu meng-cover untuk gaji guru non-ASN secara memadai. Jadi siswa sudah tidak ditarik apapun lagi meskipun tetap ada ruang masyarakat yang ingin memberikan kontribusi melalui gotong royong pendidikan yang diatur kemudian,” ujarnya.

    Seperti diketahui, MK mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. MK memerintahkan Pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun untuk masyarakat di sekolah swasta.

    Dalam putusan MK diteegaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus menjamin terwujudnya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar secara gratis. Hal itu berlaku untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

  • Menkeu Bessent dan Kevin Wars jadi Kandidat Bos The Fed Gantikan Jerome Powell

    Menkeu Bessent dan Kevin Wars jadi Kandidat Bos The Fed Gantikan Jerome Powell

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan AS Scott Bessent digadangkan sebagai Ketua Federal Reserve (The Fed) menggantikan Jerome Powell. Seperti diketahui, Powell akan berakhir masa jabatannya pada Mei 2026 mendatang.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (11/6/2025) semakin banyak penasihat di dalam dan luar pemerintahan Trump yang mendorong nama Bessent untuk menjabat sebagai ketua Federal Reserve berikutnya.

    Presiden Donald Trump mengatakan bahwa dia akan menunjuk pengganti Powell dengan segera. Adapun, daftar kandidat yang dipertimbangkan termasuk Kevin Warsh, mantan pejabat Fed yang diwawancarai Trump untuk peran menteri Keuangan pada November 2024, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. 

    Namun, Bessent yang memimpin upaya Trump untuk memulai ekonomi AS dengan perubahan besar pada perdagangan, pajak, dan regulasi sekarang juga menjadi salah satu pesaing untuk jadi bos the Fedk. Sumber Bloomberg yang meminta anonimitas menyebut wawancara formal untuk posisi tersebut belum dimula.

    “Saya memiliki pekerjaan terbaik di Washington [sebagai Menteri Keuangan}. Presiden akan memutuskan siapa yang terbaik untuk ekonomi dan rakyat Amerika,” kata Bessent menanggapi kabar tersebut.

    Sementara itu, seorang pejabat senior pemerintahan, yang berbicara dengan syarat anonim, membantah laporan tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Sebagai kepala Departemen Keuangan, Bessent secara tradisional akan memainkan peran kunci dalam proses pencarian dan wawancara untuk ketua Fed berikutnya. Tidak jelas apakah dia akan mengundurkan diri saat Trump mulai membuat keputusannya.

    “Mengingat besarnya kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki komunitas keuangan global terhadap Scott Bessent, dia adalah kandidat yang jelas,” kata Tim Adams, presiden dan CEO Institute of International Finance. 

    Adams menilai, Bessent adalah kandidat Kuda hitam untuk menjabat sebagai Ketua The Fed. Dia menambahkan bahwa Warsh — yang menjabat sebagai gubernur di dewan Fed dari 2006 hingga 2011 — juga akan menjadi pilihan yang baik.

    Ketika ditanya secara khusus tentang Warsh, Trump berkata bahhwa Warsh sangat dihormati.

    Bessent telah menjadi orang terdepan dalam negosiasi kesepakatan perdagangan China, yang merupakan pakta terpenting yang ingin dibentuk presiden sebagai bagian dari upayanya untuk membentuk kembali lanskap perdagangan global.

    “Scott Bessent membuktikan bahwa ia dapat melaksanakan agenda Presiden Trump selama enam bulan pertama yang sangat bergejolak,” kata Steve Bannon, mantan kepala strategi Gedung Putih dan penasihat luar presiden. 

    Bannon melanjutkan, Bessent bukan hanya orang penting di kabinet, tetapi juga orang yang dapat diandalkan untuk pasar modal global.

    Trump yang pertama kali menominasikan Powell untuk jabatan tersebut pada tahun 2017, secara teratur mengeluh bahwa kepala Fed terlalu enggan untuk menurunkan bunga. Trump mendorong Powell untuk menurunkan suku bunga dalam pertemuan Gedung Putih bulan lalu. 

    Powell dan pejabat Fed telah mempertahankan suku bunga tetap pada 2025, dengan alasan pendekatan kebijakan yang sabar adalah hal yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh perluasan dan evolusi penggunaan tarif oleh Trump. 

    Para pembuat kebijakan Fed mengatakan mereka memperkirakan tarif yang diumumkan akan membebani pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi.

    Siapa pun yang disetujui Senat untuk jabatan tersebut harus membuktikan kepada dunia bahwa independensi Fed dari campur tangan politik tetap utuh. Trump telah mengatakan berkali-kali bahwa Powell melakukan kesalahan dengan tidak menurunkan suku bunga.

    Sebelumnya, Trump juga mengatakan bahwa ia harus memiliki suara dalam keputusan suku bunga, yang menimbulkan pertanyaan apakah pasar akan melihat pilihan berikutnya bergantung padanya.

    Adams menambahkan, Bessent atau Warsh akan diberi keuntungan dari keraguan dari komunitas keuangan bahwa mereka akan menjaga independensi otoritas penetapan suku bunga Fed.

    Sementara itu, ekonom dan sekutu Trump, Arthur Laffer mengatakan Bessent luar biasa, tetapi dia sudah memiliki pekerjaan. Dia juga menyebut, spesialisasi Bessent bukanlah kebijakan moneter.

    “Seperti yang saya katakan kepada presiden, saya pikir Kevin Warsh sangat cocok untuk pekerjaan itu,” katanya.

    Kandidat lain yang namanya sebelumnya telah diajukan untuk ketua Fed termasuk Kevin Hassett, direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Christopher Waller, seorang gubernur Fed, dan mantan Presiden Bank Dunia David Malpass.

  • Pemerintah RI Mulai Garap Master Plan Wisata Raja Ampat

    Pemerintah RI Mulai Garap Master Plan Wisata Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah membuat master plan untuk membangun pariwisata di kawasan Raja Ampat Papua Barat Daya setelah ekosistem hutan wilayah itu dirusak sejumlah perusahaan tambang.

    Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana telah mengusulkan tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu Raja Ampat agar menjadi tempat pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di masa depan.

    “Kami telah mengusulkan dibentuk tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu Raja Ampat yang berorientasi pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan menekankan prinsip keterpaduan ekologi, sosial culture dan skala ekonomi,” tuturnya di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Dia menilai Raja Ampat adalah destinasi wisata prioritas yang telah mendapatkan Unesco Global Geopark dan harus menjadi tanggung jawab bersama. 

    Maka dari itu, Widiyanti pun mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang mencabut izin tambang 4 perusahaan di wilayah Raja Ampat.

    “Kami di Kementerian Pariwisata juga menyambut baik langkah pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan,” katanya.

    Widiyanti menegaskan bahwa membangun wisata di kawasan Raja Ampat bukan soal mendayangkan wisatawan, tetapi juga harus melindungi kehidupan alam serta manusia di sekitarnya.

    “Jadi mari kita jadikan Raja Ampat bukan sekedar tempat indah yang dikunjungi, tetapi simbol komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan, karena membangun pariwisata bukan hanya soal mendatangkan wisatawan, tapi juga soal melindungi kehidupan alam dan manusianya untuk hari ini dan masa depan,” ujarnya.

  • Rencana Besar Bocor, AI.gov Bakal Geser Peran PNS Amerika Serikat

    Rencana Besar Bocor, AI.gov Bakal Geser Peran PNS Amerika Serikat

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana ambisius pemerintahan Donald Trump untuk mengadopsi kecerdasan buatan (AI) secara menyeluruh di seluruh lembaga federal Amerika Serikat terbongkar ke publik setelah dokumen-dokumen penting terkait proyek AI.gov bocor di GitHub. 

    Kebocoran ini terjadi kurang dari sebulan sebelum peluncuran resmi inisiatif tersebut, yang dijadwalkan pada 4 Juli 2025. 

    Berdasarkan arsip repositori GitHub yang sempat diakses sebelum dihapus, AI.gov akan menjadi pusat integrasi AI di lingkungan pemerintah federal. 

    Proyek ini digarap oleh General Services Administration (GSA) melalui Technology Transformation Services (TTS), yang kini dipimpin oleh Thomas Shedd, mantan manajer integrasi perangkat lunak di Tesla dan dikenal sebagai sekutu Elon Musk menurut laporan The Register, Rabu (11/6/2025).

    Shedd membawa visi agar GSA beroperasi layaknya startup perangkat lunak, dengan strategi “AI-first” yang menargetkan otomatisasi berbagai tugas birokrasi yang selama ini dijalankan pegawai negeri.

    AI.gov dirancang untuk mempercepat inovasi pemerintah melalui tiga komponen utama yaitu Chatbot Pemerintah, API All-in-One, dan alat analitik untuk memantau penggunaan AI di seluruh lembaga secara real-time, termasuk preferensi dan pola pemakaian pegawai. 

    Dari dokumentasi API, sebagian besar model yang akan digunakan sudah bersertifikasi FedRAMP untuk keamanan data pemerintah, kecuali model dari Cohere yang belum mengantongi sertifikasi tersebut.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan soal kesiapan dan keamanan data sensitif pemerintah jika diolah oleh model yang belum terstandarisasi.

    Rencana adopsi AI skala besar ini menuai perhatian dan kekhawatiran dari para ahli yang menyoroti potensi risiko keamanan, privasi data warga, hingga kemungkinan AI menggantikan peran pegawai negeri secara masif.

    Penggunaan AI secara luas di pemerintahan juga dikhawatirkan memperbesar peluang kebocoran data, serta ketergantungan pada penyedia teknologi swasta yang berorientasi profit dan berbasis di luar negeri,

    “Ada kekhawatiran pemerintah menjadi terlalu bergantung pada model AI, yang bisa saja menghasilkan informasi keliru, bias, atau bahkan memperkuat kepentingan komersial perusahaan teknologi,” ujar Carissa Véliz, peneliti etika AI dari University of Oxford.

    Selain itu, pengawasan dan transparansi penggunaan AI di sektor publik dinilai masih minim, sementara kecepatan pengembangan teknologi AI jauh melampaui siklus pengadaan dan regulasi pemerintah 

    Setelah kabar kebocoran ini mencuat, seluruh repositori dan staging site AI.gov di GitHub langsung ditutup aksesnya oleh pihak terkait. Namun, sejumlah media telah mengamankan salinan arsip sebagai referensi publik.

    Pemerintah AS dalam beberapa tahun terakhir memang gencar mendorong adopsi AI, baik untuk efisiensi birokrasi, deteksi penipuan, hingga pengawasan kontrak pemerintah. Namun, para pakar menegaskan perlunya kehati-hatian dan pengawasan ketat agar adopsi AI tidak menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks, baik dari sisi keamanan, etika, maupun tata kelola pemerintahan. 

  • Kao Indonesia Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Pelemahan Daya Beli

    Kao Indonesia Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Pelemahan Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan barang konsumer, Kao Indonesia menyampaikan sejauh ini belum merasakan adanya efek dari dinamika pergeseran gaya belanja, tekanan ekonomi, dan pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi pada awal tahun ini.

    Vice President Marketing Kao Indonesia, Susilowati mengatakan hal tersebut dikarenakan perusahaan berfokus terhadap upaya mempertahankan loyalitas pelanggan. Perusahaan mengimplementasikannya dengan kualitas produk dan menjaga ulasan konsumen. 

    Dengan demikian pada ujungnya, hal tersebut dapat menciptakan loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri.

    “Sejauh ini kami belum merasakan dampak akibat pelemahan daya beli. Intinya kita strategi kami memprioritaskan apa yang menjadi kepuasan konsumen dan apa yang menjadi loyalitas,” ujarnya, Selasa (10/6/2025). 

    Susilowati memaparkan penjualan produk-produk Kao Indonesia masih ditopang oleh produk popok bayi dengan merek Merries, kemudian pembalut wanita dengan merek Laurier, sabun mandi Biore, serta Biore UV.

    Saat ini, KAO Indonesia tengah membidik untuk berekspansi di produk deodoran mengingat kondisi iklim Indonesia dengan mayoritas perempuan berhijab dan memiliki gaya hidup aktif.

    CEO Kao Corporation Yoshihiro Hasebe menilai Indonesia sebagai salah satu negara dengan pasar dan karakteristik unik, serta ekonomi yang tumbuh pesat di Asia Tenggara.

    Dengan mayoritas berpenduduk muslim, serta didorong oleh pertumbuhan generasi muda, pasar Indonesia, lanjutnya memiliki posisi strategis dalam visi global Kao.

    “Oleh karena itu, kami membentuk Proyek Regional Innovation Research and Development atau R&D Division secara khusus di Indonesia untuk menghadirkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan, kebiasaan, dan nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia,” terangnya.

    Melansir dari laman resmi, Kao Corporation mencatatkan penjualan konsolidasi hingga akhir 2024 senilai 1.628,4 miliar Yen. Selanjutnya pendapatan operasional senilai 146,6 miliar Yen.

    Sementara itu laba sebelum pajak hingga akhir tahun 2024 senilai 151,0 miliar Yen dan laba periode berjalan 110,4 miliar Yen.

  • Menjemput Kedaulatan Ekonomi dari Desa

    Menjemput Kedaulatan Ekonomi dari Desa

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah derasnya gelombang globalisasi dan desentralisasi yang sering kali pincang, negara memerlukan fondasi baru untuk memastikan kedaulatan ekonomi rakyat benar-benar terwujud, bukan sekadar narasi.

    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir sebagai salah satu upaya strategis untuk menjawab kebutuhan itu. Bukan sekadar program politik populis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan desa hanya sebagai penerima limpahan program, bukan subjek pembangunan.

    CELIOS dalam laporannya menyampaikan kritik tajam terhadap desain dan potensi risiko Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kritik tersebut penting untuk menjadi bahan evaluasi, tetapi terlalu dini jika kesimpulan akhirnya memposisikan seluruh gagasan ini sebagai proyek politik elitis yang terputus dari akar rumput.

    Pendekatan yang terlalu skeptis semacam itu justru bisa menjebak kita dalam status quo yang melanggengkan ketimpangan antarwilayah dan menjauhkan desa dari instrumen produktif dalam sistem ekonomi nasional.

    Realitasnya, selama dua dekade reformasi, tidak semua desa mampu membangun kelembagaan ekonomi yang kuat secara mandiri. BUMDes memang lahir dengan semangat kemandirian, tetapi tidak sedikit yang stagnan karena terbatasnya akses pembiayaan, lemahnya kapasitas SDM, hingga minimnya pasar.

    Di sinilah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengambil peran sebagai fasilitator akselerasi pembangunan ekonomi desa. Dengan pendekatan skala nasional dan pendampingan multisektor, koperasi desa ini bisa menjadi agregator rantai pasok, distributor pangan lokal, hingga kendaraan transformasi ekonomi berbasis komunitas.

    Kekhawatiran soal penggunaan Dana Desa sebagai jaminan pembiayaan memang perlu dijawab dengan desain mitigasi risiko yang tepat. Namun, membatalkan seluruh skema karena ketakutan akan kredit macet sama saja dengan membiarkan desa terus-menerus bergantung pada transfer fiskal pusat tanpa instrumen pencipta nilai tambah.

    Dalam banyak kasus di negara lain, koperasi yang disokong negara bisa menjadi institusi kuat dan mandiri, asal governance dan kontrol sosialnya bekerja. Oleh sebab itu, yang perlu diperkuat bukan pembatalan program, melainkan tata kelola dan akuntabilitasnya.

    Lebih jauh, posisi strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga berkaitan dengan tantangan geopolitik dan ketahanan pangan nasional. Kita tak bisa hanya mengandalkan sektor pangan besar atau swasta korporatis. Desa harus menjadi simpul kekuatan produksi dan distribusi.

    Dalam konteks ini, koperasi bukanlah alat negara untuk mengontrol rakyat, melainkan instrumen rakyat untuk memperkuat kedaulatannya di bidang ekonomi, sebagaimana pernah dicita-citakan Bung Hatta.

    Bukan berarti semua berjalan mulus. Kritik terhadap sentralisasi format dan minimnya partisipasi warga adalah alarm yang harus didengar. Pemerintah perlu membuka ruang konsultasi publik yang lebih luas dan fleksibel. Tetapi justru dengan adanya cetak biru nasional, desa-desa yang tertinggal dapat terbantu dari sisi manajemen dan akses awal modal.

    Inilah esensi keadilan distributif, bukan menyeragamkan kreativitas lokal, tetapi menyediakan tangga pijakan bagi mereka yang belum sempat naik ke lantai ekonomi produktif.

    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan proyek instan. Dia adalah jembatan panjang menuju ekonomi rakyat yang lebih terorganisir dan modern. Tidak sempurna, tetapi bisa diperbaiki. Tidak bebas kritik, tetapi layak dicoba. Karena jika kita terus menunggu koperasi ideal yang lahir secara organik tanpa intervensi, kita akan selamanya terjebak dalam romantisme ekonomi kerakyatan tanpa transformasi nyata.

    Sudah saatnya kita memandang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak semata sebagai program pemerintah, melainkan sebagai platform struktural untuk merevitalisasi ekonomi perdesaan. Jika kita hanya berkutat pada narasi resistensi, kita justru kehilangan peluang sejarah untuk membentuk arsitektur ekonomi yang berpihak pada desa, yang inklusif tetapi terorganisasi, yang berakar pada rakyat namun tersambung ke jaringan pasar nasional.

    Rekomendasi utamanya bukanlah menghentikan program, tetapi menyempurnakannya. Pertama, negara terus berupaya memastikan mekanisme checks and balances yang kuat di tingkat lokal dengan melibatkan lembaga desa, tokoh masyarakat, dan akademisi independen dalam proses verifikasi usaha dan evaluasi dampak.

    Kedua, perlu penyesuaian desain agar memberikan keleluasaan kepada desa memilih bentuk usaha koperasi yang sesuai potensi lokal, alih-alih menyeragamkan sektor bisnis. Ketiga, model pembiayaan sebaiknya diformulasikan dalam bentuk blended finance dengan insentif khusus bagi koperasi yang mampu menunjukkan kinerja sosial dan ekonomi yang baik, bukan dengan skema hutang standar yang membebani Dana Desa secara kaku.

    Di atas segalanya, pemerintah juga menyadari bahwa keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak semata ditentukan oleh seberapa cepat target 80.000 unit tercapai, tetapi seberapa kuat desa merasa memiliki dan memimpin gerak langkah koperasi tersebut. Sebab ketika koperasi tumbuh bukan dari kewajiban, tetapi dari kesadaran, saat itulah republik ini benar-benar sedang menjemput kedaulatan ekonomi dari akar rumputnya, yaitu desa.

  • Jejak Pembangunan Infrastruktur Internet di 3T, Pendongkrak Daya Saing Digital RI

    Jejak Pembangunan Infrastruktur Internet di 3T, Pendongkrak Daya Saing Digital RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi 4G hingga ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) telah membuat daya saing digital Indonesia meningkat. Tiang pemancar sinyal internet di daerah tertinggal mampu digunakan secara optimal oleh masyarakat. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan Indeks Daya Saing Digital Indonesia terus naik di tengah efisiensi yang dilakukan pemerintah, salah satunya didorong oleh kehadiran infrastruktur di 3T. 

    Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan daya saing digital antarprovinsi yang konsisten. Indek skor daya saing digital Indonesia berada pada skor 38,8 atau naik 70 basis points (Bps). Lebih tinggi dibandingkan dengan 2024 yang naik 40 bps menjadi sebesar 38,1. 

    Peningkatan paling signifikan terjadi di provinsi yang terletak di Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua. Peningkatan terjadi seiring dengan naiknya persentase pekerja yang menggunakan internet dan perluasan jangkauan 4G di desa-desa, termasuk di 3T. 

    Adapun Komdigi melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) telah mengoperasikan 5.618 base transceiver station (BTS) 4G di 3T pada 2024 yang melayani seluruh lapisan masyarakat. 

    “Di Papua kemarin baru kami resmikan juga AI Excellence Center di Papua pertama. Kemudian titik BTS 4G di Papua mencapai 1.773 titik,” kata Meutya kepada awak media, dikutip Rabu (11/6/2025).

    Sementara itu, Kepala Divisi Humas Bakti Komdigi Sudarmanto mengatakan peningkatan daya saing digital di wilayah 3T menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur telekomunikasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

    Pembangunan BTS 4G oleh pemerintah melalui BAKTI Komdigi telah membuka akses internet di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi digital. 

    “Hal ini sejalan dengan visi kami untuk menjadikan teknologi sebagai jembatan penghubung dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia dalam mengatasi kesenjangan digital,” kata Sudarmanto kepada Bisnis. 

    Dia mengatakan hingga Mei 2025, BAKTI telah membangun dan mengoperasikan lebih dari 7.196 BTS 4G di wilayah 3T. Selain itu, Bakti juga telah menyediakan akses internet di lebih dari 27.858 titik layanan publik, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa. 

    Sebelumnya, BAKTI sudah membangun jaringan internet serat optik Palapa Ring sepanjang 12.229 kilometer.

    Sesuai dengan rencana, kapasitas SATRIA-1 akan membagi 150 Gbps total kapasitasnya untuk menyediakan kapasitas 5 Mbps per titik layanan, sehingga akan menghasilkan sekitar 37.000 titik layanan. 

    “Maka kapasitasnya untuk saat ini masih tersedia untuk menambah titik layanan,” kata Sudarmanto. 

  • Negosiasi AS-China Alot, Delegasi Berunding Hingga Malam

    Negosiasi AS-China Alot, Delegasi Berunding Hingga Malam

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembicaraan antara AS dan China berpotensi berlanjut hingga memasuki hari ketiga di London seiring belum disepakatinya sejumlah poin krusial seperti ekspor teknologi dan industri utama. Kondisi ini membuat  dengan pasar keuangan gelisah.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (11/6/2025), Amerika Serikat yang menurunkan Menteri Keuangan Scott Bessent bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng hingga Selasa malam waktu setempat. Keduanya memimpin langsung detail rincian teknis kesepakatan.

    Anggota delegasi AS dan China kembali ke Lancaster House, sebuah rumah besar bergaya Georgia di dekat Istana Buckingham yang menjadi lokasi pertemuan, tepat setelah pukul 8 malam waktu setempat dan melanjutkan pembicaraan, yang dimulai sekitar pukul 10:40 pagi. Kedua belah pihak beristirahat sekitar pukul 5:30 sore.

    “Kami akan mencoba menyelesaikan semuanya, jadi itulah tujuannya. Saya pikir kami sedang menangani semua jenis masalah perdagangan dan saya pikir pembicaraan berjalan dengan sangat, sangat baik,” kata Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick kepada wartawan.

    Sementara itu, ketika ditanya apakah negosiasi akan berakhir pada hari Selasa, Lutnick tidak menutup kemungkinan bahwa pembicaraan dapat berlanjut hingga Rabu waktu setempat, atau hari ketiga negosiasi

    “Jika memang diperlukan, kami akan berada di sini besok, tetapi saya berharap negosiasi ini berakhir malam ini,” ujar Lutnick.

    Pasar obligasi dan mata uang memantau pembicaraan tersebut dengan saksama untuk mendapatkan petunjuk tentang potensi dampak ekonomi. Saham AS naik ke level tertinggi sesi setelah pernyataan Lutnick.

    Presiden Donald Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Senin bahwa Negosiasi dengan China tidak mudah, seraya menambahkan bahwa dia hanya mendapatkan laporan yang bagus dari sesi hampir tujuh jam hari itu. Bessent mengatakan setelah hari pertama mereka mengadakan pertemuan yang bagus.

    Masalah utama minggu ini adalah menetapkan kembali ketentuan perjanjian yang dicapai di Jenewa bulan lalu, di mana AS memahami bahwa China akan mengizinkan lebih banyak pengiriman tanah jarang untuk mencapai pelanggan Amerika. Pemerintahan Trump menuduh Beijing bergerak terlalu lambat, yang mengancam kekurangan di sektor manufaktur dalam negeri.

    Sebagai balasannya, pemerintahan Trump siap mencabut serangkaian tindakan baru-baru ini yang menargetkan perangkat lunak desain chip, suku cadang mesin jet, bahan kimia, dan material nuklir, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Banyak dari tindakan tersebut diambil dalam beberapa minggu terakhir saat ketegangan meningkat antara AS dan China.

    Kemenangan bagi China

    Dexter Roberts, peneliti senior nonresiden di Global China Hub milik Atlantic Council mengatakan, keputusan AS untuk mencabut sebagian kendali teknologi akan sangat dipandang sebagai kemenangan bagi China. Dia menambahkan kemungkinan mencabut kendali apa pun tampaknya hampir tidak terpikirkan hingga baru-baru ini.

    Sebulan yang lalu, Beijing dan Washington sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 90 hari hingga pertengahan Agustus dalam tarif yang melumpuhkan mereka untuk memberi waktu guna menyelesaikan banyak perselisihan perdagangan mereka — mulai dari tarif hingga kontrol ekspor.

    Pada saat yang sama, tim perdagangan Trump tengah berjuang untuk mengamankan kesepakatan bilateral dengan India, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lain yang berlomba-lomba untuk melakukannya sebelum 9 Juli, ketika tarif timbal balik presiden AS naik dari dasar 10% saat ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi yang disesuaikan untuk setiap mitra dagang.

    Sementara itu, Presiden China Xi Jinping pada Selasa mengadakan percakapan telepon pertamanya dengan Presiden Korea Selatan yang baru terpilih Lee Jae-myung dan menyerukan kerja sama untuk menjaga multilateralisme dan perdagangan bebas. 

    “Kita harus memperkuat kerja sama bilateral dan koordinasi multilateral, bersama-sama menjaga multilateralisme dan perdagangan bebas, serta memastikan stabilitas dan kelancaran rantai industri dan rantai pasokan global dan regional,” kata Xi, menurut laporan CCTV.