Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Kejagung Periksa 13 Saksi Kasus Sritex, Ada Eks Dirut BJB Yuddy Reynaldi

    Kejagung Periksa 13 Saksi Kasus Sritex, Ada Eks Dirut BJB Yuddy Reynaldi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 13 saksi dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit ke PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan satu dari 13 saksi yang diperiksa itu adalah mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi.

    “YR selaku [eks] Direktur Utama Bank BJB diperiksa sebagai saksi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Kejagung juga telah memeriksa petinggi Bank BJB lainnya mulai dari RL selaku Direktur IT dan Treasury; NK selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;

    SRT selaku Direktur Keuangan dan Retail; dan TS selaku Direktur Operasi PT Bank BJB.

    Selanjutnya, tiga saksi dari mantan pegawai Bank DKI seperti PD selaku Asisten Departemen Pencairan Pinjaman pada 2020; HH selaku Officer Departemen Pencairan Pinjaman pada 2020; dan FSP selaku Pemimpin Group Administrasi Kredit dan Pembiayaan pada 2020.

    Selanjutnya, dua pengacara dari CV Prima Karya selaku Penggugat PKPU PT Sritex berinisial SMT dan ER. Selain itu, NLH selaku karyawan Bank Jawa Tengah dan Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lukminto turut diperiksa dalam perkara ini.

    Meski demikian, Harli tidak menjelaskan secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya mengungkap bahwa belasan saksi itu dilakukan untuk pemenuhan berkas perkara atas tersangka Iwan Setiawan Lukminto Cs.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini, mereka yakni eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) dan Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata (DS).

    Di samping itu, Kejagung juga telah menetapkan Eks Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka. Iwan diduga telah menggunakan dana kredit dari bank tersebut untuk membayar utang Sritex dan pembelian aset non-produktif. Padahal, seharusnya dana kredit itu dipakai untuk modal kerja.

    Adapun, total kerugian negara hingga saat ini mencapai Rp692 miliar. Kerugian negara itu masih berpotensi meningkat seiring dengan proses penyidikan berlangsung.

  • Aral Industri Media di Era Digital: Kompetisi hingga Perubahan Perilaku

    Aral Industri Media di Era Digital: Kompetisi hingga Perubahan Perilaku

    Bisnis.com, JAKARTA — Tantangan industri media pada era digital makin berat. Kompetisi antar sesama media hingga perubahan perilaku pembaca menjadi aral yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis media. Meski demikian, pasar industri ini masih sangat besar. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan total belanja iklan media di Tanah Air pada paruh pertama 2024 mencapai US$744 juta atau sekitar Rp12,11 triliun yang mencerminkan besarnya perhatian pelaku usaha terhadap media sebagai saluran komunikasi dengan konsumen.

    “Jadi untuk di Indonesia iklannya juga tetap besar meskipun sekali lagi tadi ada tantangan shifting dari media mainstream kepada non-mainstream,” kata Meutya dalam acara Bisnis Indonesia Forum ‘4 Dekade Bisnis Indonesia: Mengawal Perjalanan Ekonomi Bangsa dari Masa ke Masa’ di Wisma Bisnis Indonesia, pada Selasa (10/6/2025). 

    Dia mengatakan namun di tengah potensi besar tersebut, industri media juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak mudah dalam 3 dekade terakhir.

    Meutya menekankan bahwa gelombang besar perubahan telah mengubah lanskap media secara drastis, baik dari segi format, distribusi, maupun pola konsumsi informasi masyarakat.

    Meutya mencatat laporan McKinsey tahun 2023 menunjukkan penurunan signifikan pendapatan iklan media cetak di dunia, yakni lebih dari 60% hanya dalam satu dekade. Perubahan ini, menurutnya, menuntut media nasional untuk tidak hanya menjadi penyampai kabar, tetapi juga memainkan peran lebih besar dalam membentuk fungsi sosial masyarakat.

    “Masyarakat tidak membaca media hanya untuk mengetahui kabar terbaru, tapi juga untuk menentukan atau membantu masyarakat menjalankan fungsi-fungsi tertentu,” kata Meutya. 

    Menkomdigi Meutya Hafid

    Dia mengidentifikasi tiga tantangan utama yang dihadapi media nasional saat ini yakni meningkatnya kompetisi, audiens yang semakin terfragmentasi, serta perubahan perilaku konsumen yang mengutamakan format video, audio, dan multimedia.

    Meski tantangan ini bukan hal baru, namun menurutnya, skala dan dampaknya jauh lebih besar dibandingkan masa lalu, saat pilihan informasi masih terbatas.

    Meutya menyebutkan bahwa ketiga tantangan tersebut melahirkan lima tren utama yang kini menjadi arah transformasi media: personalisasi konten, diversifikasi sumber pendapatan, dominasi konten video dan audio, penggunaan data secara intensif, serta penegakan kualitas dan kredibilitas konten.

    “Personalisasi konten, monetisasi yang beragam, media tidak lagi bergantung kepada iklan saja. Dan saya yakin ini bisnis Indonesia cepat beradaptasi dan juga banyak tentu giat-giat lain di luar hanya mengandalkan kepada iklan semata,” tuturnya.

    Dia juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dan mutu konten di tengah banjir informasi dan maraknya disinformasi yang beredar di ruang digital.

    “Justru di tengah arus informasi yang sangat cepat, banyaknya disinformasi ini memerlukan media yang tetap menjaga integritas, mutu konten dan terus menjadi rujukan untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat,” ucap Meutya.

    Dia menambahkan bahwa media berperan untuk memberantas hoaks agar kejahatan di ruang digital termasuk judi online, pornografi dan sebagainya tidak berkembang.

    “Maka orang juga tidak terbiasa untuk mencari sumber-sumber informasi melalui media yang jelas,” imbuhnya.

    Logo media sosial

    Dalam upaya mendukung keberlangsungan industri media, Meutya menyebutkan pentingnya kolaborasi intensif dan kebijakan yang adaptif, termasuk aturan seperti publication rights yang telah dirancang pemerintah bersama para pelaku media.

    “Memang tidak mudah. Ini perlu kolaborasi yang sangat intens. Bahwa pertemuan ini menjadi titik temu untuk mudah-mudahan insya Allah menjadi titik tumbuh baru bagi Indonesia,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Nita Yudi menilai pemberitaan di media, termasuk di Bisnis Indonesia terkait ekonomi-bisnis, menjadi informasi penting bagi para pengusaha.

    Nita berharap media akan tetap terus bertahan dan berkontribusi menyajikan informasi tepercaya di tengah dinamika industri media yang penuh tantangan.

    Sementara itu, Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto mengatakan Bisnis Indonesia telah melewati berbagai era yang menantang mulai dari Paket Kebijakan Oktober 1988, krisis moneter 1998, transisi orde baru ke era reformasi, gelombang digitalisasi yang mengubah wajah media, hingga pandemi global era disrupsi teknologi.

    “Di setiap fase perjalanan bangsa ini, Bisnis Indonesia tidak pernah berhenti berperan sebagai jembatan informasi yang menghubungkan dunia usaha dengan kebijakan publik,” kata Lulu.

    Menurutnya, kompleksitas ekonomi menjadi wawasan yang dapat dipahami dan juga menjaga kredibilitas di tengah derasnya arus informasi yang tidak selalu akurat.

    “Kami terus mengusung semangat sesuai dengan tagline kami menjadi navigasi bisnis yang terpercaya,” imbuhnya.

    Adapun, Bisnis Indonesia terus berkomitmen pada tiga pilar fundamental, yakni pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi atas tantangan masa depan melalui jurnalisme yang berkelanjutan, edukatif, dan berdampak.

  • PSI Siap Buka Pintu untuk Jokowi Usai Kasih Sinyal Bergabung

    PSI Siap Buka Pintu untuk Jokowi Usai Kasih Sinyal Bergabung

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap membuka pintu untuk Joko Widodo (Jokowi) jika akan bergabung ke partai yang dipimpin anak bungsunya itu.

    Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengaku seluruh kader dan pengurus PSI siap menyambut Jokowi bilamana memang ingin bergabung. 

     Bahkan dia mengungkapkan bahwa PSI memang didirikan untuk mendukung Jokowi sejak awal atau tepatnya pada 2014 silam.

    “Bagaimana pun PSI adalah rumah Pak Jokowi. Pintu kami terbuka selebar-lebarnya untuk beliau. Dan kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi visi-misi Pak Jokowi tentang kemajuan Indonesia,” katanya saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (11/6/2025). 

    Baru-baru ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menepis spekulasi dirinya menjadi calon ketua umum (caketum) Partai Persatuan Pembangunan alias PPP. 

    Menariknya, eks Gubernur Jakarta ini secara terang-terangan menyebut lebih baik dirinya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saja.

    Adapun, Jokowi beralasan dirinya tidak di PPP karena menurutnya sejauh ini sudah banyak figur lain yang potensial untuk menjadi ketua umum.

    “Enggak lah [jadi caketum PPP], yang di PPP saya kira banyak calon ketua umum yang jauh lebih baik,” katanya di kediamannya, Banjarsari, Solo, seperti dikutip dari Solopos, Rabu (11/6/2025).

    Bahkan, Jokowi menilai di internal PPP saja sudah banyak sosok yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, kompetensi untuk memimpin partai berlogo Ka’bah.

    Sebab itu, ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini menyebut lebih baik dirinya di PSI saja. Meskipun hingga kini dia mengaku belum tentu juga dicalonkan sebagai ketum PSI.

    “Banyak calon yang sudah beredar kan, banyak. Banyak sekali saya rasa. Saya di PSI [Partai Solidaritas Indonesia] saja lah,” bebernya.

    Sementara itu, Ketua DPW PSI Jawa Tengah (Jateng), Antonius Yogo Prabowo membeberkan bahwa Jokowi dan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, bersaing ketat dalam bursa calon Ketua Umum PSI periode lima tahun ke depan.

    Hal tersebut dia ungkapkan seusai acara Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) PSI Jateng di RM Adem Ayem Solo, Minggu (25/5/2025) dengan agenda berdiskusi menjelang Kongres Nasional di Solo.

    “Kami berdiskusi alot di dalam, lalu kami sepakati dua nama yang benar-benar kami ukur, pertimbangkan, dan laporkan ke DPP. Pertama Mas Kaesang yang masih menjabat Ketua Umum, yang kedua Bapak Ir Joko Widodo. Kemarin sempat menghiasi pemberitaan media,” urai dia.

    Nama Jokowi Sempat Mencuat di Bursa Caketum PPP

    Sebelumnya, Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan membeberkan beberapa nama internal ataupun eksternal yang masuk dalam bursa calon ketua umum PPP untuk periode mendatang.

    Dia mengakui nama anyar figur eksternal yang digadang-gadang masuk bursa Caketum PPP adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Nama Jokowi muncul dari usulan Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.

    “Irfan Pulungan menyampaikan bahwa bagus juga kalau ada yang mendorong nama Pak Jokowi. Tapi apakah Pak Jokowinya sudah dikomunikasikan dengan Pak Irfan Pulungan? Terus apakah Pak Jokowi yang bersedia? Kita juga nggak tahu. Karena ini baru isu. Baru namanya diwacanakan oleh Pak Irfan Pulungan,” tegasnya saat dihubungi Bisnis, Senin (2/6/2025).

    Meski demikian, Usman menyebut hingga sejauh ini figur terkuat yang akan menjadi calon ketua umum berasal dari internal partai yakni pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono. 

    “Ya, yang muncul di permukaan hari ini beliau [Mardiono], sejauh ini masih beliau,” ucapnya.

  • Menkomdigi Ingatkan Media Harus Jaga Kredibilitas

    Menkomdigi Ingatkan Media Harus Jaga Kredibilitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan perlu dilakukan penguatan kolaborasi antara pemerintah dan media nasional untuk menjaga ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bebas dari hoaks.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menuturkan bahwa media yang kredibel dan menjunjung tinggi etika jurnalistik tetap menjadi mitra strategis negara.

    “Media yang baik, media yang sustain, media yang menjaga nilai-nilai etik jurnalistik itu adalah mitra strategis pemerintah,” kata Meutya dalam Bisnis Indonesia Forum ‘4 Dekade Bisnis Indonesia: Mengawal Perjalanan Ekonomi Bangsa dari Masa ke Masa’ di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).

    Adapun, Kemkomdigi terus menjalankan tiga agenda utama untuk memperkuat ekosistem media. Perinciannya, literasi digital menyeluruh untuk membentuk masyarakat yang cerdas memilih informasi, etika dan tata kelola teknologi, termasuk pengawasan platform dan AI, serta penguatan kapasitas SDM media.

    Menurut Meutya, sederet agenda ini bisa membentuk ruang digital menjadi lebih aman dan lebih sehat sehingga masyarakat akan terus mencari media yang kredibel untuk mencari sumber informasi.

    “Kalau kita terlalu banyak membiarkan hoaks, membiarkan kejahatan di ruang digital, termasuk judi online, pornografi, dan sebagainya, maka orang juga tidak terbiasa untuk mencari sumber-sumber informasi melalui media yang jelas,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Meutya mengingatkan bahwa terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi industri media nasional di era disrupsi digital, yakni persaingan yang kian ketat dengan platform digital global, fragmentasi audiens yang menuntut personalisasi, dan pergeseran konsumsi ke konten audio-visual.

    “Tiga tantangan ini membentuk lima tren utama, sekali lagi tadi saya sudah sebutkan personalisasi konten, monetisasi yang beragam, media tidak lagi bergantung kepada iklan saja. Kemudian, tren berikutnya adalah dominasi konten video dan audio, seperti yang saya sampaikan tadi, penggunaan data intensif, lalu keempat dan kelima, kualitas dan kredibilitas, yang tetap menjadi pondasi utama,” jelasnya.

    Meski begitu, Meutya menilai ada peluang besar bagi media. Hal itu terlihat dari total belanja iklan media Indonesia pada kuartal I/2024 mencapai US$744 juta. Menurutnya, angka ini mengindikasikan bahwa media nasional masih dipercaya sebagai kanal strategis oleh dunia usaha.

    “Jadi untuk di Indonesia angkanya juga tetap besar, meskipun sekali lagi tadi ada tantangan shifting dari media mainstream kepada non-mainstream,” pungkasnya.

  • Keyakinan Bank Dunia atas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Makin Surut

    Keyakinan Bank Dunia atas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Makin Surut

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia (World Bank) kembali memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 seiring meningkatnya ketidakpastian global. Terutama disebabkan kebijakan tarif impor Amerika yang menimbulkan hambatan signifikan bagi hampir semua negara.

    Mengutip laporan Global Economic Prospects pada Rabu (11/6/2025), Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya di level 2,3%, atau turun 0,4% dari perkiraan sebelumnya. Bank Dunia juga memproyeksikan perlambatan ekonomi di sebagian besar negara dibandingkan tahun lalu

    “Ini akan menandai tingkat pertumbuhan global paling lambat sejak 2008, selain resesi global secara langsung,” jelas laporan tersebut.

    Bank Dunia menyebut, pertumbuhan global melambat karena peningkatan substansial dalam hambatan perdagangan dan dampak luas dari lingkungan kebijakan global yang tidak menentu.

    Pemulihan kondisi ekonomi diprediksi baru akan terjadi pada 2026-2027 mendatang, yakni masing-masing sebesar 2,4% dan 2,6%.

    Adapun, risiko terhadap prospek global tetap condong ke arah negatif. Ketidakpastian kebijakan yang tinggi dan terus-menerus terutama yang terkait dengan perdagangan dapat menyebabkan pelemahan yang lebih besar dari yang diperkirakan dalam investasi, perdagangan, dan kepercayaan. 

    Selain itu, peningkatan pembatasan perdagangan yang baru dapat mendorong inflasi lebih tinggi di negara-negara ekonomi utama. Hal ini berpotensi memperbesar kerugian pendapatan riil dan membatasi ruang lingkup bank sentral utama untuk mendukung pertumbuhan yang melambat dengan menurunkan suku bunga.

    Di sisi lain, ketidakpastian dan hambatan perdagangan dapat berkurang jika negara-negara ekonomi utama mencapai kesepakatan jangka panjang yang mengatasi ketegangan perdagangan. 

    “Hambatan global yang sedang berlangsung menggarisbawahi perlunya upaya kebijakan multilateral yang tegas untuk mendorong lingkungan yang lebih dapat diprediksi dan transparan untuk menyelesaikan ketegangan perdagangan, yang sebagian berasal dari ketidakseimbangan ekonomi makro,” jelas laporan tersebut.

  • Pengarusutamaan Ekonomi Syariah di Indonesia

    Pengarusutamaan Ekonomi Syariah di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Perekonomian Indonesia pada kuartal I/2025 tumbuh 4,87% (YoY) atau lebih rendah dari pertumbuhan kuartal I/2024 yang mencapai 5,11%. Upaya mencapai Indonesia Platinum 2045 terlihat cukup berat karena tantangan internal dan eksternal juga berubah cepat dan tidak mudah untuk diprediksi akurat.

    Pada 2024, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03%, lebih rendah dari 5,31% tahun 2022 dan 5,05% tahun 2023. Kinerja seperti itu merupakan tantangan serius untuk menggapai target pertumbuhan 8%, untuk siap menjadi negara maju.

    Dari sisi pengeluaran, konsumsi Pemerintah pada kuartal I/2025 mengalami kontraksi 1,38%, karena penghematan anggaran. Pada kuartal I/2024, belanja Pemerintah cukup besar karena penyelenggaraan Pemilihan Umum.

    Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal I/2025 tumbuh rendah 2,12% atau melambat di tengah ketidakpastian global. Salah satu strategi yang perlu memperoleh perhatian serius adalah pengarusutamaan ekonomi syariah, sesuai dengan Asta Cita Nomor 2 Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2024—2029.

    Artikel ini membahas upaya pengarusutamaan ekonomi syariah Indonesia yang sebenarnya mengalami perkembangan sangat cepat pasca-Covid-19. Penutup artikel ini adalah beberapa strategi percepatan pengarusutamaan ekonomi syariah dalam jangka pendek dan menengah ke depan.

    Perkembangan Ekonomi Syariah

    Sebenarnya ekonomi syariah Indonesia berkembang cukup pesat selama dua dekade terakhir. Laporan ekonomi syariah yang sering menjadi referensi global, yaitu State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023/2024 yang dikeluarkan oleh Salaam Gateway menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga, menggeser Uni Emirat Arab (UEA) ke tempat keempat.

    Peringkat pertama dan kedua ditempati Malaysia dan Saudi Arabia selama dua tahun berturut-turut, dan Turki melompat ke peringkat kelima. Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024 menempatkan Indonesia bersama Malaysia sebagai negara muslim tujuan wisata paling ramah (muslim-friendly destination) selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat ke-3, 4 dan 5 ditempati Turki, UEA, dan Qatar, tepatnya setelah Turki naik dari peringkat 4 tahun 2023.

    Laporan khusus Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024 yang dikeluarkan Bank Indonesia menyebutkan bahwa industri pangan (food and beverage) dan pakaian jadi (muslim fashion) mengalami pertumbuhan ekspor yang positif.

    Ekspor industri pangan tercatat US$20 mililar pada 2024, sedangkan ekspor pakaian jadi meningkat hingga melampaui US$ 1.000 miliar pada 2025. Pada 2025 ini, kinerja ekspor dari dua sektor penting ini mungkin agak terganggu setelah pemberlakukan Kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Juli 2025.

    Laporan KEKSI 2024 tersebut juga menyebutkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara paling dermawan yang ditunjukkan dari peningkatan dana zakat melalui perbankan syariah yang naik 71,80% pada 2024.

    Data yang bersumber dari Lembaga resmi BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) tersebut juga mencatat pertumbuhan dana infaq sebesar 28%, dan dana bantuan kemanusiaan naik 0,20% pada 2024.

    Tingkat literasi ekonomi, keuangan dan inklusi syariah meningkat pesat selama 2 tahun terakhir. Tingkat literasi ekonomi syariah naik dari 28% pada 2022 menjadi 42% pada 2024. Tingkat literasi keuangan syariah naik dari 9,14% pada 2022 menjadi 39,11% pada 2024. 

    Sementara itu, tingkat literasi inklusi syariah naik tipis dari 12,12% pada 2022 menjadi 12,88% pada 2024. Bahkan pembicaraan ekonomi syariah di media sosial juga meningkat pesat sepanjang tahun 2024, baik melalui Instagram, YouTube dan Tiktok.

    Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan aset keuangan syariah tercatat sangat tinggi, yaitu dari Rp 2.582 triliun pada 2023 menjadi Rp 2.742 triliun pada 2024.

    Laporan OJK tersebut juga melaporkan pembiayaan syariah naik sebesar 9,87% pada 2024, suatu pertumbuhan sangat tinggi di tengah lesunya daya beli masyarakat atau kinerja pembiayaan konvensional, karena kondisi internal dan eksternal yang masih diliputi ketidakpastian.

    Strategi Percepatan Pengarusutamaan

    Berikut beberapa strategi percepatan pengarusutamaan ekonomi syariah dalam jangka pendek dan menengah ke depan. Pertama, pengembangan industri halal, terutama industri pangan, muslim fashion, dan wisata halal dan keagamaan.

    Penguatan ekosistem industri halal, mulai dari hulu peternakan, rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong umum (RPU), hingga pengembangan sumberdaya manusia (SDM) juru sembelih halal (juliha), pendamping proses produk halal (PPH), lembaga pemeriksa halal (LPH), serta simplifikasi proses sertifikasi halal, baik melalui self-declare untuk usaha mikro dan kecil (UMK), maupun pada pengujian sampel produk untuk skala industri.

    Kedua, peningkatan kualitas produk muslim fashion, model branding, modest fashion, selera cita-rasa dan tailor-made sesuai karaktertistik permintaan konsumen dengan klasifikasi tertentu.

    Strategi produksi fashion scara masal tidak harus diadopsi saat ini, karena industri garmen Indonesia masih harus berjuang meningkatkan efisiensi industri dan perbaikan iklim usaha. Fasilitasi ekspor dan pameran muslim fashion sangat dibutuhkan oleh pelaku industri, baik secara masal seperti Osaka Expo di Jepang saat ini

    Ketiga, sektor perbankan dan lembaga pembiayaan lain perlu lebih aktif “menjemput bola” pengarusutamaan ekonomi syariah. Saat ini instrumen keuangan Sukuk Terikat Wakaf Uang (STWU) atau Cash-Waqf Linked Sukuk (CWLS) berkembang pesat.

    STWU ini adalah bentuk investasi syariah yang berasal dari dana wakaf uang diinvestasikan ke dalam sukuk yang diterbitkan Pemerintah (Sukuk Negara). Hasil investasi ini kemudian disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi ummat atau usaha mikro dan kecil (UMK) melalui pengelola dana dan kegiatan wakaf (disebut Nazhir).

    Sektor perbankan, para nazhir dan lembaga pembiayaan lain perlu lebih spartan dalam memetakan dan mencari wirausaha baru atau social entrepreneur dalam sektor riil industri halal atau ekonomi umat lainnya.

    Keempat, pengembangan pasar uang syariah seperti Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. SukBI dapat digunakan sebagai instrumen operasi moneter untuk mengelola likuiditas di pasar keuangan.

    SukBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan digunakan sebagai agunan untuk fasilitas likuiditas jangka pendek (FLJP). SVBI berfungsi sebagai instrumen investasi dengan jangka waktu pendek. Penerbitan SVBI dilakukan tanpa warkat, serta dapat diperdagangkan dalam pasar primer dan sekunder.

  • Negosiasi AS-China Sepakati Rencana Redakan Tensi Perang Dagang

    Negosiasi AS-China Sepakati Rencana Redakan Tensi Perang Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – AS dan China meredakan ketegangan perdagangan setelah menyetujui kesepakatan awal tentang cara menerapkan konsensus yang dicapai kedua belah pihak di Jenewa, kata negosiator kedua belah pihak. 

    Meskipun rincian lengkap kesepakatan mereka belum tersedia, negosiator AS mengatakan mereka benar-benar berharap bahwa masalah seputar pengiriman mineral tanah jarang dan magnet akan terselesaikan dengan penerapan kerangka kerja.

    “Kami telah mencapai kerangka kerja untuk melaksanakan konsensus Jenewa,” kata Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick kepada wartawan di London dikutip dari Bloomberg, Rabu (11/6/2025).

    Delegasi AS dan China sekarang akan membawa usulan tersebut kembali ke pemimpin masing-masing, kata kepala negosiator perdagangan China Li Chenggang, setelah dua hari diskusi yang berlangsung hampir 20 jam di sebuah rumah besar bergaya Georgia di dekat Istana Buckingham.

    “Setelah presiden menyetujuinya, kami akan berusaha untuk menerapkannya,” imbuh Lutnick.

    Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan tidak ada pertemuan lain yang dijadwalkan, tetapi menambahkan bahwa pihak Amerika dan China sering berunding dan dapat melakukannya kapan pun mereka membutuhkannya.

    Pembicaraan di London dilakukan atas desakan pemerintahan Trump untuk memperkuat janji yang dibuat pemerintah China untuk mempermudah pengiriman tanah jarang selama pembicaraan dagang bulan lalu di Jenewa, yang menghasilkan gencatan senjata tarif.

    Perselisihan mengenai ekspor mineral penting memicu kembali konflik ekonomi terbuka antara AS dan China dan meningkatkan prospek bahwa kesepakatan baru mereka dapat gagal, yang akan menimbulkan ancaman baru bagi ekonomi dunia.

    Lutnick menambahkan, pihaknya berharap bahwa topik mineral dan magnet tanah jarang yang berkaitan dengan Amerika Serikat akan diselesaikan dalam implementasi kerangka kerja ini.

    “Juga, ada sejumlah tindakan yang dilakukan Amerika Serikat ketika tanah jarang tersebut tidak datang. Anda seharusnya mengharapkan hal itu akan terjadi, seperti yang dikatakan Presiden Trump, dengan cara yang seimbang. Ketika mereka menyetujui lisensi, maka Anda seharusnya mengharapkan bahwa implementasi ekspor kami juga akan menurun,” ujar Lutnick

    Sementara itu, Greer menambahkan, dalam delapan tahun pengalamannya bernegosiasi dengan China, dirinya tidak pernah mengadakan pertemuan di mana mereka tidak ingin membicarakan kontrol ekspor.

  • Sekolah Gratis 9 Tahun: Belum Bisa Tahun Ini, RUU Sisdiknas Segera Dibahas

    Sekolah Gratis 9 Tahun: Belum Bisa Tahun Ini, RUU Sisdiknas Segera Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis untuk sekolah SD-SMA swasta belum bisa diterapkan tahun ini karena tidak ada alokasi anggarannya.

    Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayanti memastikan pihaknya dalam waktu dekat akan membahas putusan MK itu bersama pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga bisa merealisasikan putusan MK melalui RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

    “Kita memang harus segera memanggil Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk bisa mendiskusikan hal ini,” tuturnya di Jakarta, Selasa (10/6).

    Dia memprediksi putusan MK tersebut baru bisa dilaksanakan pada tahun 2026 nanti. Maka dari itu, DPR dan pemerintah harus segera membahas hal tersebut sehingga alokasi anggaran juga bisa disiapkan.

    “Tetapi ketika mengatakan bahwa itu akan dilakukan di 2026, nah itulah yang kemudian sekarang kami akan segera diskusikan secara lebih mendalam,” katanya

    Terkait anggaran pendidikan gratis, DPR meyakini negara mampu memberi layanan pendidikan gratis untuk semua sekolah SD-SMP di Indonesia. Esti pun telah mencoba menghitung anggaran dengan kebutuhan yang ada. 

    Perhitungan sementara Esti, jika siswa SD mendapat bantuan Rp300.000 per bulan dan SMP Rp500.000, artinya anggaran yang dibutuhkan negara untuk mengakomodir kebijakan sekolah swasta gratis berada di kisaran Rp132 triliun.

    Hal ini, kata Esti, merujuk dari jumlah siswa SD sebanyak 20 juta orang, dan siswa SMP berjumlah 10 juta orang.

    Melalui kebijakan realokasi anggaran itu, menurut Esti, pelaksanaan sekolah gratis dapat direalisasikan termasuk untuk menjamin kesejahteraan bagi guru-guru di setiap sekolah, baik guru sekolah negeri maupun guru sekolah swasta yang mengikuti program sekolah gratis.

    “Dana tersebut juga mampu meng-cover untuk gaji guru non-ASN secara memadai. Jadi siswa sudah tidak ditarik apapun lagi meskipun tetap ada ruang masyarakat yang ingin memberikan kontribusi melalui gotong royong pendidikan yang diatur kemudian,” ujarnya.

    Seperti diketahui, MK mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. MK memerintahkan Pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun untuk masyarakat di sekolah swasta.

    Dalam putusan MK diteegaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus menjamin terwujudnya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar secara gratis. Hal itu berlaku untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

  • Menkeu Bessent dan Kevin Wars jadi Kandidat Bos The Fed Gantikan Jerome Powell

    Menkeu Bessent dan Kevin Wars jadi Kandidat Bos The Fed Gantikan Jerome Powell

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan AS Scott Bessent digadangkan sebagai Ketua Federal Reserve (The Fed) menggantikan Jerome Powell. Seperti diketahui, Powell akan berakhir masa jabatannya pada Mei 2026 mendatang.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (11/6/2025) semakin banyak penasihat di dalam dan luar pemerintahan Trump yang mendorong nama Bessent untuk menjabat sebagai ketua Federal Reserve berikutnya.

    Presiden Donald Trump mengatakan bahwa dia akan menunjuk pengganti Powell dengan segera. Adapun, daftar kandidat yang dipertimbangkan termasuk Kevin Warsh, mantan pejabat Fed yang diwawancarai Trump untuk peran menteri Keuangan pada November 2024, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. 

    Namun, Bessent yang memimpin upaya Trump untuk memulai ekonomi AS dengan perubahan besar pada perdagangan, pajak, dan regulasi sekarang juga menjadi salah satu pesaing untuk jadi bos the Fedk. Sumber Bloomberg yang meminta anonimitas menyebut wawancara formal untuk posisi tersebut belum dimula.

    “Saya memiliki pekerjaan terbaik di Washington [sebagai Menteri Keuangan}. Presiden akan memutuskan siapa yang terbaik untuk ekonomi dan rakyat Amerika,” kata Bessent menanggapi kabar tersebut.

    Sementara itu, seorang pejabat senior pemerintahan, yang berbicara dengan syarat anonim, membantah laporan tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Sebagai kepala Departemen Keuangan, Bessent secara tradisional akan memainkan peran kunci dalam proses pencarian dan wawancara untuk ketua Fed berikutnya. Tidak jelas apakah dia akan mengundurkan diri saat Trump mulai membuat keputusannya.

    “Mengingat besarnya kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki komunitas keuangan global terhadap Scott Bessent, dia adalah kandidat yang jelas,” kata Tim Adams, presiden dan CEO Institute of International Finance. 

    Adams menilai, Bessent adalah kandidat Kuda hitam untuk menjabat sebagai Ketua The Fed. Dia menambahkan bahwa Warsh — yang menjabat sebagai gubernur di dewan Fed dari 2006 hingga 2011 — juga akan menjadi pilihan yang baik.

    Ketika ditanya secara khusus tentang Warsh, Trump berkata bahhwa Warsh sangat dihormati.

    Bessent telah menjadi orang terdepan dalam negosiasi kesepakatan perdagangan China, yang merupakan pakta terpenting yang ingin dibentuk presiden sebagai bagian dari upayanya untuk membentuk kembali lanskap perdagangan global.

    “Scott Bessent membuktikan bahwa ia dapat melaksanakan agenda Presiden Trump selama enam bulan pertama yang sangat bergejolak,” kata Steve Bannon, mantan kepala strategi Gedung Putih dan penasihat luar presiden. 

    Bannon melanjutkan, Bessent bukan hanya orang penting di kabinet, tetapi juga orang yang dapat diandalkan untuk pasar modal global.

    Trump yang pertama kali menominasikan Powell untuk jabatan tersebut pada tahun 2017, secara teratur mengeluh bahwa kepala Fed terlalu enggan untuk menurunkan bunga. Trump mendorong Powell untuk menurunkan suku bunga dalam pertemuan Gedung Putih bulan lalu. 

    Powell dan pejabat Fed telah mempertahankan suku bunga tetap pada 2025, dengan alasan pendekatan kebijakan yang sabar adalah hal yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh perluasan dan evolusi penggunaan tarif oleh Trump. 

    Para pembuat kebijakan Fed mengatakan mereka memperkirakan tarif yang diumumkan akan membebani pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi.

    Siapa pun yang disetujui Senat untuk jabatan tersebut harus membuktikan kepada dunia bahwa independensi Fed dari campur tangan politik tetap utuh. Trump telah mengatakan berkali-kali bahwa Powell melakukan kesalahan dengan tidak menurunkan suku bunga.

    Sebelumnya, Trump juga mengatakan bahwa ia harus memiliki suara dalam keputusan suku bunga, yang menimbulkan pertanyaan apakah pasar akan melihat pilihan berikutnya bergantung padanya.

    Adams menambahkan, Bessent atau Warsh akan diberi keuntungan dari keraguan dari komunitas keuangan bahwa mereka akan menjaga independensi otoritas penetapan suku bunga Fed.

    Sementara itu, ekonom dan sekutu Trump, Arthur Laffer mengatakan Bessent luar biasa, tetapi dia sudah memiliki pekerjaan. Dia juga menyebut, spesialisasi Bessent bukanlah kebijakan moneter.

    “Seperti yang saya katakan kepada presiden, saya pikir Kevin Warsh sangat cocok untuk pekerjaan itu,” katanya.

    Kandidat lain yang namanya sebelumnya telah diajukan untuk ketua Fed termasuk Kevin Hassett, direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Christopher Waller, seorang gubernur Fed, dan mantan Presiden Bank Dunia David Malpass.

  • Pemerintah RI Mulai Garap Master Plan Wisata Raja Ampat

    Pemerintah RI Mulai Garap Master Plan Wisata Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah membuat master plan untuk membangun pariwisata di kawasan Raja Ampat Papua Barat Daya setelah ekosistem hutan wilayah itu dirusak sejumlah perusahaan tambang.

    Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana telah mengusulkan tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu Raja Ampat agar menjadi tempat pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di masa depan.

    “Kami telah mengusulkan dibentuk tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu Raja Ampat yang berorientasi pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan menekankan prinsip keterpaduan ekologi, sosial culture dan skala ekonomi,” tuturnya di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Dia menilai Raja Ampat adalah destinasi wisata prioritas yang telah mendapatkan Unesco Global Geopark dan harus menjadi tanggung jawab bersama. 

    Maka dari itu, Widiyanti pun mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang mencabut izin tambang 4 perusahaan di wilayah Raja Ampat.

    “Kami di Kementerian Pariwisata juga menyambut baik langkah pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan,” katanya.

    Widiyanti menegaskan bahwa membangun wisata di kawasan Raja Ampat bukan soal mendayangkan wisatawan, tetapi juga harus melindungi kehidupan alam serta manusia di sekitarnya.

    “Jadi mari kita jadikan Raja Ampat bukan sekedar tempat indah yang dikunjungi, tetapi simbol komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan, karena membangun pariwisata bukan hanya soal mendatangkan wisatawan, tapi juga soal melindungi kehidupan alam dan manusianya untuk hari ini dan masa depan,” ujarnya.